RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann BBaarraatt
1
ASERT-324
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA PT. SUKA JAYA MAKMUR
KABUPATEN KETAPANG DAN KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
(1) Identitas LPPHPL
a. Nama Lembaga : PT. Ayamaru Sertifikasi
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN,
tanggal 2 September 2010
Re-akreditasi Tanggal 2 September 2014
berlaku s/d 1 September 2018
LVLK-011-IDN
Tanggal 23 November 2012
c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11
Lantai 1, JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111-
INDONESIA
d. Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 8333515
Fax. 0251-8333593
Email : [email protected]
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
e. Direktur : Ir. Akhmad
f. Tim Audit : 1. Burhanudin HS, S. Hut
(Lead Auditor/Auditor Prasyarat)
2. Sunarwan S. Hut.
(Auditor VLK)
3. Rendi Juliandi Ruhiat S. Hut (Auditor
Produksi)
4. Dadan Darmawan S. Hut
(Auditor Ekologi)
5. Susanto Darmono, S. Sos
(Auditor Sosial)
g. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Ir. Mukit
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann BBaarraatt
2
ASERT-324
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang IUPHHK-HA : PT. Suka Jaya Makmur
b. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan kepada PT. SJM Unit I
- Nomor : SK.860/Kpts-II/1999
- Tanggal : 12 Oktober 1999
- Luas : ± 95.646 Hektar
Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan pada PT. SJM Unit II
- Nomor : SK.861/Kpts-II/1999
- Tanggal : 12 Oktober 1999
- Luas : ± 75.694 Hektar
Keputusan Menteri Kehutanan (merupakan penggabungan 2 (dua) unit pengelolaan,
yaitu PT. SJM Unit I dan PT. SJM Unit II).
- Nomor : SK.106/Kpts-II/2000
- Tanggal : 29 Desember 2000
- Luas : ± 171.300 Hektar.
c. Alamat dan Nomor Telepon :
- Pusat : Jl. Laksda. Adi Sucipto Km.5.3 Sei Raya,
Pontianak 78124 Kalimantan Barat.
Telp. (0561) 721866
Fax. (0561) 721583
- Cabang : Jl. Balikpapan Raya No.14
Jakarta Pusat 10130
Telp.(021) 63863807
Fax.(021) 63863804
d. Pengurus : - Iwan Susanto (Komisaris Utama)
- Amin Susanto (Komisaris)
- Jakub Husin (Direktur Utama)
- Budijuwono Handjaja (Wakil Direktur
(Utama)
- Mamat Mulyana (Direktur)
- Hadianto (Direktur)
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann BBaarraatt
3
ASERT-324
(3) Ringkasan Tahapan
No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
1. Audit Tahap I Bogor,
Tanggal 8 s/d 14 April
2015
Melakukan pengumpulan dokumen, dan
penyusunan rencana kerja penilaian.
Melakukan diskusi kesiapan audit lapangan,
penetapan jadwal lapangan dan komunikasi
melalui telepon dan email.
Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL mengacu
pada Peraturan Direktur Jenderal Bina
Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-
BPPHH/2014 Tentang : Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu
2. Koordinasi dengan Instansi
Kehutanan (Entry Meeting dan Exit Meeting)
Pontianak,
Tanggal 15 April 2015
Melaksanakan kegiatan entry meeting Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Barat dan BPPHP
Wilayah X Pontianak.
Menjelaskan rencana penilaian kinerja PHPL
PT. Suka Jaya Makmur, Provinsi Kalimantan
Barat dan Konsultasi Publik di Camp Pawan,
Dusun Tanjung Asam, Desa Kayong Hulu,
Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten
Ketapang.
Ketapang,
Tanggal 16 April 2015
Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan
Ketapang.
Menjelaskan rencana penilaian kinerja PHPL
PT. Suka Jaya Makmur, Provinsi Kalimantan
Barat dan Konsultasi Publik di Camp Pawan,
Dusun Tanjung Asam, Desa Kayong Hulu,
Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten
Ketapang.
Pontianak,
Tanggal 24 April 2015
Melaksanakan kegiatan exit meeting Penyampaian pelaksanaan kegiatan penilaian
kinerja PHPL PT. Suka Jaya Makmur, Provinsi
Kalimantan Barat telah selesai kepada Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan
BPPHP Wilayah X Pontianak.
3. Pertemuan Pembukaan Tanggal 16 April 2015
Ruang Pertemuan PT. SJM
Camp Pawan, Dusun
Tanjung Asam, Desa
Kayong Hulu, Kecamatan
Nanga Tayap, Kabupaten
Ketapang
Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian
Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penilaian
Kinerja PHPL
Penjelasan mengenai metodologi yang akan
digunakan dalam penilaian kinerja PHPL.
Penetapan Manajemen Representif oleh PT.
Suka Jaya Makmur untuk mendampingi Tim
Auditor dan penandatanganan Berita Acara
Opening Meeting.
4. Konsultasi Publik Tanggal 17 April 2015 di
Ruang Pertemuan PT. SJM
Camp Pawan, Dusun
Tanjung Asam, Desa
Kayong Hulu, Kecamatan
Nanga Tayap, Kabupaten
Ketapang
Pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik
diselenggarakan di Ruang Pertemuan PT.
SJM Camp Pawan, Dusun Tanjung Asam,
Desa Kayong Hulu, Kecamatan Nanga Tayap,
Kabupaten Ketapang, tanggal 17 April 2015.
Dihadiri sebanyak 25 orang, yang terdiri dari
Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang,
Kepala Desa/Sekretaris, BPD, Kepala Adat
Desa Kayong Utara, Kepala Desa/Perangkat
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann BBaarraatt
4
ASERT-324
No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Desa Desa Lubuk Kakap, Kepala
Desa/Perangkat Desa, BPD Desa Kayong
Hulu, Kepala Desa/Sekretaris, BPD, Kepala
Adat/Tokoh Masyarakat, Demang Desa
Beginci Darat, Demang Adat, Kepala Dusun
Sekembar, Koordinator Organisasi
Masyarakat.
4. Verifikasi Dokumen dan Observasi
Lapangan
Tanggal 17 s/d 22 April
2015
Camp Pawan, Camp
Pembinaan Hutan, Camp
Logging, TPN, TPK Hutan,
Log pond, lokasi
desa sampel
Verifikasi dokumen legal dan laporan
pelaksanaan kegiatan di bidang prasyarat,
produksi, ekologi, sosial dan VLK.
Wawancara dengan karyawan yang
bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di
lapangan.
Melakukan observasi, uji petik di lapangan
(Blok RKT, TPN, TPK dan Logpond Kelik)
serta desa sekitar PT. Suka Jaya Makmur
(Desa Lubuk Kakap Kecamatan Hulu Sungai
dan Desa Kayong Utara, Desa Kayong Hulu
serta Desa Betenung Kecamatan Nanga
Tayap Kabupaten Ketapang).
Melakukan klarifikasi temuan lapangan
5. Pertemuan Penutup Tanggal 22 April 2015
Ruang Pertemuan PT. SJM
Camp Pawan, Dusun
Tanjung Asam, Desa
Kayong Hulu, Kecamatan
Nanga Tayap, Kabupaten
Ketapang
Melengkapi data-data yang belum dipenuhi
oleh auditi
Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan
gambaran kinerja PHPL PT. Suka Jaya
Makmur
Penandatangan Berita Acara Pertemuan
Penutup (Closing Meeting) dan Penilaian
Kinerja PHPL.
6. Pengambilan Keputusan Bogor,
Berdasarkan hasil perhitungan, nilai akhir
kinerja aktual PT. Suka Jaya Makmur,
Provinsi Kalimantan Barat adalah 62 dari
total nilai maksimal kinerja sebesar 66.
Dengan demikian pencapaian kinerja PHPL
PT. Suka Jaya Makmur, Provinsi Kalimantan
Barat adalah 93,94% atau masuk dalam
kinerja dengan predikat “BAIK”, yaitu apabila
total nilai kinerja indikator yang dicapai
antara >80% dari kemungkinan total nilai
maksimum yang dapat dicapai, dan tidak
terdapat verifier dominan yang bernilai
buruk, serta memenuhi standar Verifikasi
Legalitas Kayu.
Atas dasar itu PT. Suka Jaya Makmur,
Provinsi Kalimantan Barat berhak
memperoleh sertifikat PHPL dari LPPHPL PT.
Ayamaru Sertifikasi dengan No. Sertifikat:
34/A-SERT-PHPL/V/2015, berlaku sejak
tanggal 15 Mei 2015 s/d 14 Mei 2020
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann BBaarraatt
5
ASERT-324
(4) Resume Hasil Penilaian
No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
1. PRASYARAT
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA SEDANG Kelengkapan dokumen legal terkait dengan
pendirian perusahaan dan perolehan ijin usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu dan dokumen
administrasi tata batas sebagian besar tersedia di
lapangan.
PT. SJM telah merealisasikan tata batas
sepanjang 385.02 km dari kewajiban sepanjang
512.52 km atau 75,12%. Terdapat upaya
perusahaan untuk melaksanakan tata batas
melalui surat permohonan PT. SJM perihal
permohonan tenaga pengawas tata batas telah
disampaikan kepada Kepala BPKH Wilayah III di
Pontianak.
Tidak terdapat konflik batas dengan pihak
lain/perusahaan/pemegang izin lainnya.
Terdapat fungsi APL dalam areal kerja PT. SJM
seluas 79 hektar. Berdasarkan perhitungan GIS,
menunjukkan bahwa luas areal PT. SJM sudah
mencukupi, yaitu 171.300 hektar, di luar APL,
sehingga kawasan APL tidak termasuk dalam
perhitungan luas areal kerja atau berada di luar
areal kerja (tidak diverifikasi/not applicable).
Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar
sektor kehutanan (tidak diverifikasi/not applicable).
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA BAIK Terdapat dokumen visi, misi dan tujuan
perusahaan yang legal dalam dokumen corporate statement. Visi, misi dan tujuan perusahaan
dinilai telah sesuai dengan kerangka PHPL.
Terdapat bukti sosialisasi visi dan misi kepada
karyawan dalam bentuk daftar hadir. Terdapat
bukti sosialisasi visi dan misi perusahaan pada
sebagian desa binaan PT. SJM, yaitu Desa
Kayong Hulu, Desa Kayong Utara dan Desa
Lubuk Kakap.
PT. SJM telah merealisasikan visi dan misi di
lapangan, sebagaimana tergambar dalam kinerja
masing-masing aspek.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional
bidang kehutanan pada seluruh tingkatan
untuk mendukung pemanfaatan,
implementasi, penelitian, pendidikan dan
latihan
SEDANG Jumlah sarjana kehutanan sebanyak 8 orang
(merangkap GANIS PHPL sebanyak 4 orang),
sarjana muda kehutanan 7 orang, 3 diantaranya
marangkap GANIS PHPL. Pada kualifikasi GANIS
PHPL dari kebutuhan sebanyak 42 orang
terealisasi sebanyak 41 orang atau tercapai
97,62% jika berdasarkan kuantitas, tetapi jika
berdasarkan pemenuhannya (tidak
memperhitungkan kelebihan sesuai
kebutuhannya), maka pemenuhan tenaga teknis
kehutanan dengan kualifikasi GANIS PHPL adalah
27 orang atau sebesar 64,29%.
Rata-rata realisasi peningkatan kompetensi
dalam 5 tahun terakhir adalah 70,61% dari
rencana .
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann BBaarraatt
6
ASERT-324
No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Terdapat kelengkapan dokumen
ketenagakerjaan, seperti laporan bulanan tenaga
kerja, Surat Perjanjian Kerja (SPK), Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT), jenjang karir, slip
gaji karyawan, Peraturan Perusahaan, Prosedur
K3, Daftar Peralatan K3, Catatan Kecelakaan
Kerja.
Tidak tersedia kelengkapan bukti setor iuran
jamsostek ; Laporan Bulanan Tenaga Kerja ke
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
periodik, evaluasi dan penyajian umpan
balik mengenai kemajuan pencapaian
(kegiatan) IUPHHK-HA
BAIK Terdapat revisi struktur organisasi dan job description yang telah disahkan oleh Direktur
Utama PT. SJM dengan Nomor:04/SJM/Kpts/
Direksi/II/2015, tanggal 2 Pebruari 2015.
Struktur yang dibangun dalam keputusan
tersebut belum mencakup bidang kepala seksi
atau operasional di lapangan.
Terdapat perangkat sistem informasi manajemen
yang digunakan dalam rangka pengelolaan hutan
produksi lestari dan Keputusan Direktur Utama
Nomor: 05/SJM/Kpts/Direksi/II/2015 tanggal 2
Pebruari 2015, tentang Pembentukan Tim
Pengelola Sistem Informasi Manajemen PT. Suka
Jaya Makmur.
Organisasi SPI dinilai telah efektif dalam
mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Hal ini
dapat dilihat dari mekanisme proses
pemeriksaan, dasar pemeriksaan, dan alur
penyampaian hasil pemeriksaan kepada
Pengambil Kebijakan di tingkat lapangan
(Manager Camp).
Terdapat sebagian bukti tindakan pencegahan
dan koreksi melalui tindak keterlaksanaan
manajemen berbasis hasil monitoring dan
evaluasi yang dapat ditunjukkan. Informasi
mengenai efisiensi penggunaan dana di lapangan
tidak termonitor dan tidak dievaluasi, sehingga
tidak ditemukan tindakan manajemen atas
kesesuaian penggunaan dana dengan kuantitas
dan kualitas kegiatan di lapangan.
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal
tanpa paksaan (PADIATAPA)
SEDANG Terdapat dokumen berita acara sosialisasi
kegiatan pengelolaan hutan RKT 2011 s/d 2015
di Desa Sebadak Raya, Desa Batu Lapis, Desa
Lubuk Kakap. Terdapat bukti persetujuan
penebangan pada RKT 2011 s/d RKT 2015,
dalam bentuk dukungan yang ditandatangani
oleh Kepala Desa Lubuk Kakap.
Pelaksanaan kegiatan tata batas belum sampai
pada tahap pelibatan Panitia Tata Batas (PTB)
atau Panitia Tata Batas Fungsi (PTBH), dimana
keberadaannya menjadi indikasi adanya
persetujuan dalam proses tata batas oleh semua
pihak.
Proses persetujuan dan kesepakatan rencana
kegiatan PMDH tersedia hanya dua tahun, yaitu
Tahun 2014 di Desa Lubuk Kakap, Desa Kayong
Utara dan Desa Kayong Hulu dan Berita acara
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann BBaarraatt
7
ASERT-324
No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
kesepakatan rencana kegiatan PMDH Tahun
2015 di Desa Lubuk Kakap, Desa Kayong Utara
dan Desa Kayong Hulu.
Berdasarkan substansi, berita acara persetujuan
kawasan lindung belum dilengkapi dengan
dokumentasi kegiatan. Kegiatan sosialisasi dan
persetujuan kawasan lindung belum dilakukan
pada desa-desa lain yang bersinggungan dengan
areal kerja PT. SJM.
2. PRODUKSI
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam
pengelolaan hutan lestari
BAIK Terdapat dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB
Periode tahun 2005 - 2014 dan dokumen
RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode 2015 -
2024, yang telah disetujui oleh pejabat yang
berwenang dan disusun berdasarkan data IHMB
dan tidak terdapat peringatan terkait pemenuhan
kewajiban RKU.
Terdapat bukti implementasi Penataan Areal
Kerja (PAK) di lapangan pada Blok RKT 2011
sampai dengan RKT 2015, blok dan petak di
lapangan sesuai dengan RKUPHHK-HA.
Terdapat bukti kegiatan pemeliharaan batas blok
dan petak Blok RKT 2011 sampai dengan RKT
2014 pada blok TPTI dan TPTJ, kondisi tanda
batas pada batas blok dan petak seluruhnya
terlihat dengan jelas di lapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap
jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu
pada setiap tipe ekosistem
BAIK Tersedia data potensi hasil IHMB dan data
potensi hasil ITSP intensitas 100 % pada areal
TPTI dan TPTJ untuk 3 tahun terakhir beserta
kelengkapan peta pendukungnya (Peta
kelengkapan laporan hasil IHMB dan peta
topografi dan komposisi pohon hasil cruising
100%).
Tersedia data pengukuran riap untuk seluruh tipe
ekosistem hutan tanah kering di areal kerjanya,
berupa hasil pengukuran pada seluruh PUP pada
areal TPTI dan TPTJ yang dibuat, namun pada
sebagian data hasil pengukuran PUP pada Areal
TPTI yang ditentukan pada RKU belum dianalisis
seluruhnya sesuai ketentuan.
Terdapat bukti PT. SJM melakukan analisis data
potensi hasil IHMB dan riap tegakan hasil
pengukuran PUP untuk penghitungan JTT sendiri
pada dokumen RKU berbasis IHMB periode tahun
2015 s/d 2024, selama periode 5 tahun terakhir
telah melakukan pengukuran riap pada PUP dan
sebagian sudah dianalisis, namun data riap hasil
pengukuran PUP secara periodik belum
seluruhnya disampaikan kepada Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan
Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem
silvikultur untuk menjamin regenerasi
hutan
BAIK PT. SJM telah memiliki prosedur kerja
pemanfaatan hutan ramah lingkungan yang
terdapat dalam prosedur kerja tahapan kegiatan
sistem silvikultur TPTI dan TPTJ, dinilai telah
sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann BBaarraatt
8
ASERT-324
No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Terdapat bukti implementasi prosedur kerja
seluruh tahapan kegiatan silvikultur TPTI dan
TPTJ di lapangan pada kegiatan RKT 2010
sampai dengan RKT 2014.
Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan
(tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial pada
areal bekas tebangan dengan sistem silvikultur
TPTI dan TPTJ, rata - rata masih di atas
standarnya yaitu ≥ 25 batang /hektar, dinilai
mampu menjamin terjadinya kelestarian
pemanenan hasil pada rotasi ke-2.
Ketersediaan permudaan tingkat tiang pada areal
TPTI dan TPTJ RKT 2011 sampai dengan RKT
2014 berada di atas standarnya yaitu ≥ 100
batang tiang/hektar atau jumlah kesetaraannya
400 batang pancang/hektar.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi
ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil
hutan kayu
BAIK PT. SJM telah memiliki prosedur kerja
pemanfaatan hutan ramah lingkungan yang
terdapat dalam prosedur kerja tahapan kegiatan
sistem silvikultur TPTI dan TPTJ yang diterapkan,
dinilai telah sesuai dengan karakteristik kondisi
setempat.
Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan
pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan
hasil di lapangan yaitu pada tahap perencanaan
pemanenan, kegiatan pemanenan, pasca
pemanenan dan tahap monitoring dan evaluasi.
Tingkat kerusakan tegakan tinggal pada kegiatan
penebangan blok RKT 2011 sampai dengan RKT
2014, rata - rata untuk semua tingkatan
permudaan tingkat semai, pancang, tiang dan
pohon pada areal tebangan dengan sistem
silvikultur TPTI adalah sebesar 12,03 % dan
pada areal TPTJ adalah sebesar 11,30 %.
Faktor eksploitasi pada kegiatan pemanenan
sebesar 0,90 atau nilai FE masih di atas
standarnya yaitu FE ≥ 0,70.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan
rencana kerja penebangan/ pemanenan/
pemanfaatan pada areal kerjanya
BAIK Terdapat dokumen RKT (selama periode waktu
penilaian) yaitu dokumen RKT 2011 sampai
dengan 2014 yang disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT. SJM dan RKT 2015
disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Barat dalam penyusunannya disusun
berdasarkan RKU.
Terdapat peta kerja, berupa peta lampiran
dokumen RKT 2011 sampai dengan RKT 2014,
yang menggambarkan areal yang boleh ditebang
/dipanen /dimanfaatkan/ dipelihara beserta areal
yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, sesuai
dengan RKU yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang.
Terdapat implementasi peta kerja di lapangan,
berupa penandaan batas pada seluruh blok
tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/
dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai
kawasan lindung.
Total realisasi volume tebangan sejak RKT 2011
sampai tahun RKT 2014 dan perkelompok jenis
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann BBaarraatt
9
ASERT-324
No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
sebesar 66,34 % (kurang dari 70%),
berdasarkan kelompk jenisnya, pada kelompok
meranti sebesar 73,13%, kelompok rimba
campuran mencapai 49,09 % dan kelompok kayu
indah mencapai 5,01% dari rencana tebangan
tahunan dan pada lokasi penebangan yang
sesuai dengan RKT yang telah disahkan dan
tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan
tingkat investasi dan reinves tasi yang
memadai dan memenuhi kebutuhandalam
pengelolaan hutan, administrasi, penelitian
dan pengemba-ngan, serta peningkatan
kemampuan SDM
SEDANG Sampai dengan tahun 2013, kesehatan finansial
PT. SJM dalam kondisi tidak sehat, berdasarkan
hasil analisa menunjukkan bahwa pada rasio
likuiditas < 100 %, rasio solvabilitas 100-150%,
dan rentabilitas : negatif. Catatan kantor akuntan
publik atas laporan keuangan tahun buku
terakhir yang berakhir 31 Desember 2013 dan
2012, menyatakan opini bahwa laporan
keuangan tahun buku terakhir wajar dengan
pengecualian.
Fakta keuangan menunjukkan adanya realisasi
biaya yang telah dialokasikan untuk membiayai
kegiatan pengelolaan hutan, dalam hal ini
setidaknya dapat memberikan gambaran
kemampuan finansial perusahaan dalam
mencukupi kebutuhan kelola hutan yang
seharusnya, tetapi dengan norma yang
mensyaratkan laporan keuangan yang dibuat
sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan
Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit
oleh akuntan publik), maka pada verifier ini
dinilai “Buruk”
Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan
kurang proporsional terdapat perbedaan antara
realisasi alokasi dana tertinggi dan terendah
adalah sebesar 43,13% (> 20-50%).
Realisasi pendanan untuk kegiatan teknis
kehutanan cenderung lancar, namun untuk
sebagian kegiatan di lapangan tidak sesuai
dengan tata waktu.
Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke
hutan dalam bentuk kegiatan pembinaan hutan,
perlindungan hutan dan penanaman tanah
kosong mencapai 99,85 % (≥ 80%)
Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan
(luas dan kualitas tegakan) mencapai
99,74%(>80%) dari yang direncanakan.
3. EKOLOGI
3.1. Keberadaan kemantapan dan kondisi
kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
BAIK Penataan areal dialokasikan beberapa kawasan
lindung dengan luas seluruhnya 18.872,30 Ha.
Sebagian areal kawasan lindung belum sesuai
dengan kondisi biofisiknya.
Perusahaan mempunyai capaian persentase
penandaan kawasan lindung sebesar 94,97 %
dari yang seharusnya dilakukan.
Berdasarkan citra landsat lebih dari 99,50 %
masih berpenutupan hutan
Lebih dari 50% para pihak telah megakui
keberadaan kawasan lindung.
Terdapat laporan pengelolaan terhadap kawasan
lindung dan terdokumentasi dengan baik.
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann BBaarraatt
10
ASERT-324
No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan BAIK Prosedur yang tersedia telah sesuai dengan
potensi gangguan yang mungkin terjadi di
lapangan.
Sarana dan prasarana pengamanan telah sesuai
dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik.
Tersedia SDM perlindungan dan pengamanan
hutan sebanyak 18 orang, telah mengikuti
pelatihan satpam dan damkar.
Kegiatan perlindungan hutan yang dilakukan
berupa upaya preventif dan refresif, seperti
patrol pengamanan hutan, pemasangan papan
himbauan dan penyuluhan.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak
terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan
hutan
BAIK Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup
seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat
pemanfaatan hutan.
Terdapat sarana prasarana untuk pengelolaan
dan pemantauan lingkungan dan berfungsi
dengan baik.
Jumlah dan kualifikasi personal bagian
lingkungan telah mencukupi.
Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan
lingkungan berupa vegetatif dan teknik sipil.
Kegiatan yang telah direalisasikan dalam upaya
pemantauan adalah pengukuran besaran erosi
dengan metoda stick ukur, pemantauan iklim
mikro, debit air dan pengukuran kualitas air.
Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar
dan penting terhadap tanah dan air tetapi ada
upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang
dilindungi dan/ atau langka (endangered),
jarang (rare), terancam punah
(threatened) dan endemik
BAIK Terdapat -prosedur untuk kegiatan identifikasi
flora dan fauna yang dilindungi.
Telah melakukan kegiatan identifikasi dan
inventarisasi flora dan fauna, namun untuk jenis
flora belum pada seluruh tingkatan kelompok
jenis.
3.5. Pengelolaan Flora untuk:
1. Luasan terten tu dari hutan produksi
yang tidak terganggu, dan bagian yang
tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species flora
dilindungi dan/ atau jarang langka dan
terancam punah dan endemik
BAIK SOP tersedia dan telah memuat tujuan, ruang
lingkup, definisi, referensi dan tahapan
pelaksanaan kegiatan dan penanggungjawab
kegiatan.
Kegiatan pengelolaan flora telah dilakukan
seluruhnya sesuai dengan perencanaan.
Terdapat gangguan terhadap flora dilindungi,
tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh
pemegang izin.
3.6. Pengelolaan Fauna untuk:
1. Luasan tertentu dari hutan produksi
yang tidak terganggu, dan bagian yang
tidak rusak.
2. Perlindungan terha dap species fauna
dilidungi dan/ atau jarang, langka,
terancam punah dan endemik
BAIK SOP tersedia dan telah memuat tujuan, ruang
lingkup, definisi, referensi dan tahapan
pelaksanaan kegiatan dan penanggungjawab
kegiatan.
Kegiatan pengelolaan fauna telah dilakukan
seluruhnya sesuai dengan perencanaan.
Terdapat gangguan terhadap fauna dilindungi,
tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh
pemegang izin.
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann BBaarraatt
11
ASERT-324
No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
4. SOSIAL
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
BAIK Terdapat kelengkapan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin seperti identifikasi KNKT 2009, Monitoring pemanfaatan HHNK dan Monitoring perladangan 2011-2014, kajian sosial PRA 2012, Monografi Desa Binaan 2015.
Terdapat standar prosedur kerja (SPK) tentang mekanisme tata batas parsipatif, monitoring perladangan masyarakat di areal PT. SJM dan resolusi konflik dengan masyarakat yang legal, lengkap dan disepakati para pihak.
Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat adat dan masyarakat setempat yang legal, lengkap dan jelas dalam perencanaan pengelolaan sumber daya hutan.
Dalam dokumen Identifikasi Hak-Hak Tradisional dan Kawasan Tradisional Masyarakat dipaparkan jenis HHNK yang dimanfaatkan masyarakat serta nama-nama situs keramat di desa binaan.
Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja serta terdapat persetujuan pemberian fee produksi kayu sesuai RKT.
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
BAIK Manajemen PT. SJM memiliki dokumen yang lengkap menyangkut pemenuhan tanggungjawab sosial sesuai peraturan perundangan yang berlaku/relevan.
Terdapat mekanisme pemenuhan kewajiban sosial yang lengkap, jelas dan legal seperti: mekanisme resolusi konflik, peningkatan peran serta dan ekonomi masyarakat melalui identifikasi hak-hak dan kawasan tradisional masyarakat, pemanfaatan HHBK, kajian/survey sosial serta bantuan kendaraan, bantuan pendidikan, dan bantuan pelayanan kesehatan.
Manajemen PT. SJM telah melakukan sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan RKT 2011 s/d 2015 dan sosilisasi penyusunan program PMDH.
Manajemen PT. SJM telah merealisasikan pemenuhan kewajiban sosial seperti: penyerapan tenaga kerja, bantuan sarana dan prasarana, bantuan kendaraan, bantuan pendidikan (beasiswa, guru honor dan sarana-prasarana), bantuan pelayanan kesehatan masyarakat desa dan lain-lain.
Terdapat dokumen dan laporan pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat adat dan masyarakat setempat termasuk bukti tanda terima laporan Kegiatan PMDH dari instansi terkait.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak
BAIK Manajemen PT. SJM memiliki kelengkapan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH.
Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan peningkatan ekonomi masyarakat yang lengkap, jelas dan legal.
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann BBaarraatt
12
ASERT-324
No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Manajemen PT. SJM memiliki dokumen perencanaan mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat seperti pemanfaatan madu, pupuk kompos dan lain-lain.
Manajemen PT. SJM telah mengimplementasikan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat adat dan masyarakat setempat.
Manajemen PT. SJM telah mengimplementasikan pelaksanaan distribusi insentif kepada para pihak yang tepat sasaran seperti pembayaran fee kompensasi produksi, Pajak Bumi dan Bangunan, Setoran PSDH-DR dan Iuran Jamsostek.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
BAIK Manajemen PT. SJM telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap, jelas dan legal.
ManajemenPT. SJM memiliki penilaian dampak sosial, pemetaan potensi konflik, peta konflik, monitoring potensi konflik periode RKT 2011 s/d 2015.
Manajemen PT. SJM memiliki struktur organisasi PMDH dan Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik serta tenaga teknis kelola sosial dan melibatkan para pihak dalam menyelesaikan masalah sosial maupun konflik sosial dengan masyarakat seperti tokoh adat (Domong Adat dan Dewan Adat Kecamatan, pengurus adat desa), Pemerintahan Desa dan Kecamatan, dan instansi terkait, serta pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik.
Manajemen PT. SJM memiliki dokumen kronologis konflik dan penyelesaian konflik yang lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkat an kesejahteraan Tenaga Kerja
BAIK Manajemen PT, SJM telah merealisasikan seluruh hubungan industrial seperti: terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang didaftarkan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang periode 2014-2016, Serikat Pekerja Kahut Camp Pawan Tengah, Surat Perjanjian Kerja dengan karyawan, upah tenaga kerja sesuai UMSP Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah tahun 2015, kepesertaan Jamsostek bagi karyawan tetap dan kontrak, penyerapan tenaga kerja lokal serta tidak ada karyawan di bawah usia 18 tahun.
Terdapat bukti perencanaan pengembangan kompetensi karyawan yang telah sesuai dengan kebutuhan operasional dan telah merealisasikan seluruh rencana pelatihan baik secara eksternal maupun internal (in house training).
Manajemen PT. SJM telah memiliki mekanisme standar jenjang karir karyawan (driver, operator chainsaw, mekanik dan logistik, operator SSB dan bagian keuangan) serta telah diimplementasikan seluruhnya.
Manajemen PT. SJM telah mengimplementasikan fasilitas kesejahteraan karyawan (tetap/bulanan, kontrak, harian tetap dan harian lepas) seperti mess, poliklinik, Jamsostek, sarana ibadah, sarana olah raga, dapur umum, pendidikan, termasuk komunikasi dan transportasi karyawan.
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann BBaarraatt
13
ASERT-324
No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
5.
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Prinsip 1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan
K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan
keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang
berada dalam kawasan hutan yang
dikelola IUPHHK
Memenuhi PT Suka Jaya Makmur telah memiliki dokumen
legal terkait perizinan usaha pengelolaan hutan
produksi lestari antara lain : Akta Nomor 28
tanggal 19 Juni 2008 oleh Notaris Yulida
Desmartiny , TDP, NPWP, SIUP Besar , dan
Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
Nomor SK.106/Kpts-II/2000, tanggal 29
Desember 2000
Terdapat bukti iuran IUPHHK yang telah disetor
oleh PT. Suka Jaya Makmur ke Rekening
Penerima Bank Indonesia Pusat tanggal 20
September 1999, sebesar Rp. 6.182.850.000.
Terdapat bukti iuran perpanjangan IUPHHK yang
telah disetor oleh PT. Suka Jaya Makmur ke
Rekening Bank Mandiri Cabang tanggal 22 April
2010, yaitu sebesar Rp. 10.819.987.500.
Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar
sector kehutanan.
Prinsip 2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang.
2.1.1. RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja
Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT)
disahkan oleh yang berwenang.
Memenuhi PT. Suka Jaya Makmur memiliki dokumen
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Hutan Dalam Hutan Alam Pada Hutan
Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2005 s/d
2014, telah disahkan oleh Menteri Kehutanan
melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.19/VI-BUHA/2011 dan untuk periode 2015
s/d 2025 telah memiliki dokumen Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis
IHMB yang telah disahkan oleh Menteri
Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : SK.56/BUHA-2/2014, tanggal 09
Desember 2014.
Telah memiliki dokumen RKT 2014, yang disusun
berdasarkan RKUPHHK-HA periode tahun 2005-
2014 dan RKT 2015 yang disusun berdasarkan
RKUPHHK-HA periode tahun 2015-2024.
Dokumen RKT 2014 dan 2015 dilengkapi 5
(Lima) lembar lampiran Peta, dengan skala
1:50.000, yang dibuat oleh Ganis PHPL-Canhut.
Terdapat lokasi areal yang tidak boleh ditebang
yang telah digambarkan pada peta lampiran
dokumen RKT 2014 dan RKT 2015, yaitu : areal
sempadan sungai, yaitu Sempadan S.
Batangkawa dan S. Raok di Blok RKT 2014 dan
Sempadan S. Ewat, S. Kabid, S. jeruk, S.
Rempayang dan S. Kemekar di blok RKT 2015
yang dibuat dengan prosedur yang benar dan
terbukti implementasi penandaan batasnya di
lapangan.
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann BBaarraatt
14
ASERT-324
No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Dalam Peta lampiran dokumen RKT 2014 dan
2015 skala 1 : 50.000, telah menggambarkan
lokasi blok tebangan yaitu blok dengan sistem
silvikultur TPTI dan TPTJ, yang terbagi ke dalam
petak-petak kerja dan hasil verivikasi lapangan
dan plotting pada peta lampiran RKT 2014 dan
RKT 2015, menunjukan bahwa posisi blok
tebangan di lapangan benar, tanda batas dan
informasi batas terlihat cukup jelas
K2.2. Adanya rencana kerja yang sah
2.2.1. Pemegang izin hutan mempunyai
rencana kerja yang sah sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
Memenuhi Untuk kegiatan sampai tahun 2014 mengacu
pada RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode
Tahun 2005 s/d 2014, yang telah disahkan oleh
Menteri Kehutanan melalui Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK.19/VI-BUHA/2011,
tanggal 14 Maret 2011, sedangakan untuk
kegiatan pengusahaan hutan selanjutnya periode
2015 – 2024 telah memiliki Periode Tahun 2015
s/d 2024, yang sudah disahkan oleh Menteri
Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : SK.56/BUHA-2/2014, tanggal 09
Desember lengkap dengan lampiran peta skala
1:100.000.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat
K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke
TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan
dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang
ditebang/dipanen atau yang dipanen/
dimanfaatkan telah di-LHPkan
Memenuhi Seluruh Log kayu bulat (KB) hasil penebangan
telah dibuatkan laporan hasil penebangan (LHP)
oleh petugas Pembuat Laporan Hasil
Penebangan (PLHP) dan disahkan oleh Pejabat
Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP)
yaitu Petugas Pembuat LHP, a.n. Sdr. David,
dengan nomor register :
29/16/1606/SJM/DVD/KB, Pejabat Pengesah
Laporan Hasil Penebangan (P2LHP), a.n. Sdr. Tri
Hartono NIP : 19590419 198302 1 003 Nomor
Registrasi 01/16/1606/P2LHP/THO, Pejabat
Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP),
a.n. Sdr. Burhanudin, NIP. 196300405 198403 1
008 Nomor Registrasi 00169-10/WAS-PKB-
R/XVII/2011 dan a.n. Sdr. M. Hasan, NIP.
19810503 200003 1 002, Nomor Registrasi
00108-10/WAS-PKB-R/XVII/2011
hasil uji petik kesesuaian LHP dan fisik kayu
menunjukan terdapat kesesuaian antara LHP
dengan fisik kayu, dan nomor batang di LHP
dapat ditemukan di lapangan. Selain itu secara
dokumen terdapat kesesuaian antara dokumen
LHC, LHP dan Buku Uku
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal
izin dilindungi dengan surat keterangan
sahnya hasil hutan.
Memenuhi Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin
dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil
hutan. Kayu bulat yang diangkut dari TPK Hutan
Sei Tigal Km.93 ke TPK Antara (Logpond)
Sungai Kelik dilindungi oleh Surat Keterangan
Sah Kayu Bulat (SKSKB) dilengkapi lampiran DKB
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann BBaarraatt
15
ASERT-324
No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dan dari TPK Antara (Logpond) Sungai Kelik ke
Industri IUIPHHK PT. Suka Jaya Makmur di
Ketapang dilindungi Faktur Angkutan Kayu Bulat
(FA-KB) dilengkapi lampiran DKB-FA.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB)
dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-
HT/ IUPHHK-RE/Peme gang Hak
Pengelolaan
Memenuhi Terdapat tanda-tanda PUHH pada kayu bulat ,
berupa : Barcode SIPUHH On Line, yang memuat
informasi nomor petak tebangan, nomor
kayu,panjang, diameter rata-rata dan jenis kayu
Berdasarkan hasil identifikasi tanda-tanda PUHH
yang tertera pada log/kayu bulat tersebut maka
sumber log dapat dilacak secara dokumentasi
dari: Laporan Hasil Cruising (LHC), Buku Ukur,
LHP-KB, SKSKB dilengkapi Lampiran DKB.
Terdapat sistem yang dapat ditelusuri berupa
penerapan identitas kayu hingga tunggak di
petak tebangan dan telah diterapkan secara
konsisten. Berkas uji petik penelusuran kayu
hingga petak tebangan
3.1.4. Pemegang izin mampu membukti kan
adanya catatan angkutan kayu ke luar
TPK
Memenuhi PT Suka Jaya Makmur mampu membuktikan
adanya catatan kayu keluar TPK Hutan, berupa
arsip dokumen SKSKB dilengkapi lampiran DKB
untuk kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke
Antara (Logpond) Sungai Kelik dan dokumen
SKSKB di terima dan dimatikan oleh petugas
P3KB. Arsip dokumen FAKB dilengkapi lampiran
DKB-FA untuk pengangkutan kayu bulat dari
TPK Antara ke Industri IUIPHHK PT. Suka Jaya
Makmur di Ketapang.
Seluruh dokumen legalitas angkutan kayu bulat
telah dibuat oleh petugas yang berwenang yaitu
: Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu
Bulat (P2SKSKB) adalah Sdr. Sumarsono, , No.
Reg 01/16/1606/SKSKB/SSN, Pejabat Penerbit
Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB)
adalah Sdr. Sumarsono, , No. Reg 00037-
10/PKB-R/XVII/2010, Petugas Penerbit Faktur
Angkutan Kayu Bulat (FAKB) adalah Sartibi, No.
Reg. 016/16/1606/FA-KB-Sri/KB, Petugas
Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB)
adalah David, No Reg. 00268-10/PKB-
R/XVII/2014 dan Kiamloy No Reg. 00460-
10/PKB-R/XVII/2014, Petugas Pemeriksa
Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) An . Sdr. H.
firmansyah , SH No. Reg. 03/16/1606/P3KB/FRH
dan Mulyadi No. Reg. 05/16/1606/P3KB/MYI. .
K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti
pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
Memenuhi Volume LHP yang disahkan dari periode I bulan
Maret 2014 sampai dengan periode II bulan
Maret 2015 sebanyak 66.810,21 M3, Terhadap
LHP tersebut telah diterbitkan Surat Perintah
Pembayaran (SPP) PSDH dan DR oleh Pejabat
Penagih dari Dinas Kehutanan Kabupaten
Ketapang a.n. Ir . Sunaji / Pembina TK.I NIP.
196004171990031004 dengan total kewajiban
sebesar Rp. 4.173.034.900 (PSDH) dan US$.
1.059,753.47 (DR).
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann BBaarraatt
16
ASERT-324
No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
PT. Suka Jaya Makmur telah melunasi kewajiban
pembayaran DR dan PSDH untuk periode I bulan
Maret 2014 sampai dengan periode II bulan
Maret 2015 untuk volume kayu sebanyak
66.810,21 M3, senilai Rp. 4.173.034.900 untuk
pembayaran PSDH dan US$. 1.059,753.47 untuk
pembayaran DR.
Hasil pemeriksaan kesesuaian pembayaran tarif
DR dan PSDH dengan bukti pembayaran dinilai
telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan
sesuai tarif dalam SPP DR dan PSDH yang
mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis
dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku Pada Kementerian
Kehutanan, dan ketentuan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2014.
K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Tidak diverifikasi
PT Suka Jaya Makmur tidak melakukan perdagangan antar pulau.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.
Tidak diverifikasi
PT Suka Jaya Makmur tidak melakukan perdagangan antar pulau.
K3.4. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal Tidak diverifikasi
PT Suka Jaya Makmur belum mengimplementasikan penggunaan tanda V-Legal. Tanda V- Legal di lapangan masih dalam tahap persiapan dan sosialisasi.
Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang diper-syaratkan da- lam dokumen lingkungan tersebut
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
Memenuhi PT. Suka Jaya Makmur telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL) yang meliputi dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) dan dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) serta dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dengan nomor : 69/DJ-VI/AMDAL/1996, tanggal 29 April 1996.
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.
Memenuhi PT. Suka Jaya Makmur telah menyusun laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan laporan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan laporan pelaksanaan RKL-RPL. Laporan RKL dan RPL dibuat tiap semester dan telah disampaikan kepada BLHD Provinsi Kalimantan Barat dan BLH Kabupaten Ketapang dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
Terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan aspek fisik kimia, aspek biologi dan dampak positif sosial.
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann BBaarraatt
17
ASERT-324
No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Memenuhi Terdapat Prosedur (Petunjuk Kerja) tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan Nomor Dokumen : 47 TNK, tanggal penerbitan 5 Januari 2004, direvisi sebanyak 4 kali, terakhir direvisi tanggal 25 Januari 2014
Dalam kerangka implementasi kebijakan perusahaan, PT Suka Jaya Makmur telah memiliki Susunan Anggota Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang dengan Nomor 07 Tahun 2009
Perusahaan telah menyediakan peralatan K3, seperti : kelengkapan APD (safety shoes, helmet, masker, sarung tangan), APAR dan Kotak P3K yang tersedia di setiap ruangan/bangunan, baik mess, kantor maupun dapur, bengkel alat berat, bengkel transport, ambulan, dan peralatan K3 lainnya yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan resikonya
PT Suka Jaya Makmur memiliki catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin tiap bulannya oleh Bagian K3, serta melakukan analisa kecelakaan kerja dalam rangka upaya menghindari dan menekan tingkat kecelakaan kerja.
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Memenuhi PT. Suka Jaya Makmur telah memiliki serikat pekerja dan susunan pengurusnya yang bernama SP. Kahut. SPSI Camp Pawan Alas Kusuma Group, Serikat pekerja tersebut telah didaftarkan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang dan sudah mendapat penetapan dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
Memenuhi PT. Suka Jaya Makmur memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2014 – 2016 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang melalui Keputusan Nomor : 75 Tahun 2014
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun, yaitu sejak tanggal 1 April 2014 s/d 31 Maret 2016
5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur(di luar ketentuan)
Memenuhi Tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur.
Bogor, Mei 2015 LPPHPL PT Ayamaru Sertifikasi
ttd
Ir. Akhmad Direktur
Top Related