INVESTASI SARANA PUBLIKUNTUK KESEJAHTERAAN
RAKYAT
OLEHDEDDY S. BRATAKUSUMAH
PERGESERAN PERAN KEWENANGAN POLITIK DAN BUDAYA GLOBAL
SERBA SWASTA/ MASYARAKAT
PERGESERAN PERAN
SERBA NEGARA
FUNGSI PEMERINTAHMengurangi Distorsi Pasar Memperbaiki Pemerataan
FungsiMinimal
FungsiSedang
FungsiAktif
Penyelenggaraan Jasa Publik* Pertahanan dan Keamanan* Hukum dan Peradilan* Hak Kepemilikan* Pengelolaan Ekonomi Makro* Kesehatan Masyarakat
MenangulangiEksternalitis
MencegahMonopoli
MemperbaikiKetaksempurnaan
Informasi
* Pendidikan Dasar* Pelestarian Lingkungan Hidup
* Pengaturan Penyediaan Utilitas* Kebijakan Antitrust
* Asuransi* Peraturan Pendanaan* Perlindungan Konsumen
Koordinasi Kegiatan swasta
* Pengembangan Pasar* Menggalang Prakarsa
Perlindungan si Miskin* Program Pengentasan si Miskin* Bantuan Akibat Bencana
Penyediaan jaminan Sosial
* Dana Pensiun* Bantuan Untuk Keluarga* Jaminan Penganggur* Asuransi
Pemerataan* Pemerataan Kepemilikan
DESENTRALISASI & OTONOMI
PERGESERAN KEWENANGAN
SENTRALISASI
DASAR PENENTUAN KEWENANGAN
1. SIAPA YANG AKAN MENDAPATKAN MANFAAT ?
2. SIAPA YANG HARUS MENANGGUNG BEBAN ATAU RESIKO ?
PENYERAHAN KEWENANGANUU No.22 TAHUN 1999
1. SEMUA DAN SEKALIGUS2. DIMUNGKINKAN TUGAS
PEMBANTUAN (COADMINISTRATION)
SIFAT KEWENANGANUU No.22 TAHUN 1999
PENUH, MENYANGKUT:
1. PERENCANAAN2. PEMBIAYAAN3. PELAKSANAAN4. PENGAWASAN
KRITERIA KEWENANGAN
PUSAT: 1. INTEGRITAS DAN IDENTITAS NASIONAL2. SKALA PELAYANAN NASIONAL3. TEKNOLOGI TINGGI STRATEGIS
PROPINSI: 1. SKALA PELAYANAN LINTAS KAB/KOTA2. PEMADU SERASIAN KEPENTINGAN KAB/KOTA
KAB/KOTA: SELURUH KEWENANGAN SELAIN YANGDILAKUKAN PUSAT DAN PROPINSI
KEWENANGAN PUSATUU No.22 TAHUN 1999
MELIPUTI:1. HANKAM2. PERADILAN3. MONETER DAN FISKAL4. HUBUNGAN LUAR NEGERI5. AGAMA6. BIDANG LAIN
(SDM, SDA, IPTEK, KONSERVASI, STANDARISASI, PRASARANA NASIONAL, TATA RUANG NASIONAL , LINTAS PROPINSI)
KEWENANGAN PROPINSIUU No.22 TAHUN 1999
MELIPUTI:
1.BIDANG-BIDANG LINTAS KAB/KOTA2.BIDANG LAIN
(LINGKUNGAN HIDUP, PERDAGANGAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KESENIAN, PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR, HAMA, DAN TATA RUANG PROPINSI)
KEWENANGAN KABUPATEN/KOTAUU No.22 TAHUN 1999
MELIPUTI SELURUH PELAYANAN MASYARAKAT TERUTAMA:1. PEKERJAAN UMUM2. PELAYANAN KESEHATAN3. PENDIDIKAN4. PERTANIAN5. PERHUBUNGAN6. INDUSTRI DAN PERDAGANGAN7. PENANAMAN MODAL8. PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP9. PERTANAHAN DAN AGRARIA10. POLISI PAMONG PRAJA11. SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS KOTA
GLOBAL & UNIVERSAL
PERUBAHAN POLITIK DAN BUDAYA GLOBAL
LOKAL TRADISIONAL
ISSUES DAN TREND GLOBAL MUNCULNYA NEGARA ADIDAYA INVASI NEGARA ADIDAYA MONOPOLI MEDIA MASSA MONOPOLI TATANAN KEUANGAN DUNIA KONFLIK BUDAYA TEROR CHAOS
TATA DUNIA BARU
PERSOALAN PENGELOLAAN SARANA PUBLIK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA KETERTIBAN DAN KEAMANAN PENGATURAN DAN PERIZINAN TATA RUANG, PERTANAHAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PENGANGKUTAN DAN JARINGAN SIRKULASI
KENDALA PENYEDIAAN SARANA PUBLIK
1.TUMPANG TINDIH KEWENANGAN2.SUMBER PEMBIAYAAN3.MANAJEMEN
TANTANGAN PENYEDIAAN SARANA PUBLIK
KESADARAN DAN KEPEDULIAN WARGA KOTA ATAS HAK HIDUP LAYAK DAN BAIK
PERSAINGAN DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS DAN GLOBALISASI
SARANA PUBLIK
TUMPANG TINDIH KEWENANGAN
ANTARA PUSAT DENGAN DAERAH ANTARA PROVINSI DENGAN
KABUPATEN/KOTA ANTAR KABUPATEN/KOTA
SUMBER PEMBIAYAAN KEUANGAN NEGARA YANG KURANG
MENCUKUPI- UNTUK INVESTASI- UNTUK PEMELIHARAAN
MEKANISME PINJAMAN DAERAH YANG BELUM JELAS
BERBAGAI KEBIJAKAN DAN PERATURAN YANG MENGHAMBAT INVESTASI SWASTA
MANAJEMEN PENYEDIAAN SARANA PUBLIK YANG SEMAKIN
KURANG DENGAN MUTU YANG SEMAKIN RENDAH
TIDAK ADANYA PERENCANAAN YANG MENYELURUH ATAS KEBUTUHAN DAN PENYEDIAAN SARANA PUBLIK
PERAN PEMERINTAH MASIH SANGAT DOMINAN TIDAK JELASNYA STANDAR PELAYANAN SARANA
PUBLIK RENDAHNYA AKUNTABILITAS PELAYANAN
SARANA PUBLIK
PERUBAHAN PARADIGMA SENTRALISTIS PEMBANGUNAN FISIK
PEMECAHAN MASALAH
SERBA PEMERINTAH PENGERAHAN
MASYARAKAT DEMOKRASI SEMU
DESENTRALISTIS FOKUS PADA
PELAYANAN BERWAWASAN MASA
DEPAN PARTISIPASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DEMOKRASI
PERAN PARA PIHAKDPRD
LEGISLASI PENGANGGARAN PENGAWASAN
PERAN PARA PIHAKMASYARAKAT (LSM, PERS, PROFESIONAL)
PENGAWASAN PARTISIPASI INISIATIF
KONDISI UNTUK SWASTA KEMUDAHAN PERIZINAN SISTEM RETRIBUSI DAN PERPAJAKAN PERTANAHAN INFORMASI TATA RUANG DAN ZONING SUMBER ENERJI FASILITAS INFORMATIKA DAN TELEKOMUNIKASI INFORMASI SUMBER DAYA (ALAM, MANUSIA,
BUATAN)
LANGKAH STRATEGIS IDENTIFIKASI KEKUATAN DAN KELEMAHAN
MANAJEMEN DAN INSTITUSI PENGELOLA SARANA PUBLIK
PENCERAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MENINGKATKAN PARTISIPASI PARA PIHAK KETERBUKAAN DAN AKUNTABILITAS PROFESIONALISME MANAJEMEN PENINGKATAN PELAYANAN
PENUTUP PERGESERAN PARADIGMA DAN TREND
GLOBAL PERLU SEGERA DIANTISIPASI OLEH PENGELOLA SARANA PUBLIK
GOOD GOVERNANCE MERUPAKAN KUNCI UTAMA DALAM MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN PENGELOLAAN SARANA PUBLIK, DALAM KERANGKA PENINGKATAN KUALITAS KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PERSAINGAN GLOBAL
Top Related