Languages
Pages
Legal
INOVASI DALAM PROSES PENYUSUNAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR
(Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Blitar)
SKRIPSI
Diajukan untuk Menempuh Gelar Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Amanda Rachma Debyasari
135030100111030
Dosen Pembimbing:
Dr. rer. pol. Romy Hermawan, S.Sos, M.AP
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2017
ii
MOTTO
“Hidup harus terus berlanjut,tidak peduli seberapa menyakitkan atau
membahagiakan, biar waktu yg menjadi obat”
-Tere Liye-
iii
RINGKASAN
Amanda Rachma Debyasari, 2017, Inovasi Dalam Proses Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar), Dr. Rer, pol, Romy Hermawan, S.Sos, M.AP
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Selanjutnya
disebut DPMPTSP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas bantuan. Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalu Sekretaris Daerah.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dibatasi
oleh fokus penelitian yaitu Inovasi dalam proses penyusunan SOP di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar yang mana di dalamnya
meliputi (1) Proses Penyusunan Standar Operasional Prosedur (2) Pelaksanaan Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (3) Hubungan Kerjasama dengan Pihak Ketiga
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hubungan kerjasama dengan pihak
ketiga yang dilakukan oleh DPMPTSP salah satunya yaitu dalam penyusunan SOP seperti
melakukan beberapa koordinasi dalam penyusunan serta melakukan koreksi berdasarkan
teori-teori yang sudah ada untuk di praktekkan dalam melaksanakan kegiatan. Dengan
adanya kerjasama dengan pihak ketiga itu sendiri dapat menghadirkan inovasi baru dalam
penyusunan SOP sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan.
Pihak DPMPTSP sebagai penyelenggara dalam proses penyusunan SOP seharusnya
lebih lebih memperhitungkan mengenai jarak antara kantor DPMPTS sebagai
penyelenggara dengan pihak ketiga sebagai rekan kerjasama dalam penyusunan SOP agar
jarak tempuh yang dibutuhkan tidak terlampau jauh yang mana nantinya pihak DPMPTSP
lebih mudah untuk mengadakan pertemuan atau konsolidasi data terhadap pihak ketiga
terkait penyusunan SOP. Selain mempertimbangkan masalah jarak, sebaiknya untuk kedua
belah pihak lebih memperhatikan masalah waktu yang sudah disepakati diawal sehingga
proses penyusunan SOP bisa selesai dengan tepat waktu.
Kata kunci: Inovasi, Standar Operasional Prosedur, peningkatan pelayanan
iv
SUMMARY
Amanda Rachma Debyasari, 2017, Innovation in the process of Drafting a standard
Operational Procedure (Studies On Capital Integrated One Door Service and
Investment Agency Of Blitar Regency), Dr. Rer, pol, Romy Hermawan, S.Sos, M.AP.
One-door integrated Service and Capital Investment agency is the executor of local
government affairs in the field of integrated service and capital investment as well as aids
(tutorial duties). One-door Integrated Service and Capital Investment is headed by the Chief
of the Department who is under and responsible to the Regent through Regional Secretary.
This research is descriptive studies with qualitative approach and its focal research
limitation is on the innovation in the process of preparing/setting up Standard Operational
Procedure in One-door Integrated Service and Capital Investment Department of Blitar
Regency that includes of (1) Drafting Standard Operational Procedure Process (2) The
implementation of Standard Operational Procedure setup (3) Partnership with third parties
Based on the result of the conducted research, the cooperation with third party that
have been done by DPMPTSP in which one of them is in setting up SOP such as doing
some coordination in the preparation as well as making corrections based on the existing
theories to practice in carrying out the activities. Doing cooperation with the third party
itself could bring new innovation in the preparation of SOP, so it can improve the quality of
the service.
DPMPTSP as the organizer/coordinator in the process of setting up/preparing the
Standard Operational Procedure should consider the distance between DPMPTSP office as
the organizer and the third party as the partner in setting up/preparing SOP, so the distance
to reach is not too far that will make DPMPTSP much easier to meet up and to do data
consolidation to the third party in relation with setting up SOP. In addition to considering
the issue of distance, preferably for both parties paying more attention to the problem of the
time that has been agreed in advance so that the process of preparation of the SOP could be
completed on time.
Keywords: Innovation, Operational procedures, the improvement of Standards of
service
v
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat,
hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
“Inovasi dalam Proses Penyusunan Standar Operasional Prosedur (Studi
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Blitar)”, Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk menenuhi
syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan
skripsi ini banyak mendapatkan dukungan baik secara moril maupun materil dalam
mengkaji dan menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis
menyampaikan terima kasih kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi.
2. Bapak Dr. Chairul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas
Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya.
4. Bapak Dr. rer, pol. Romy Hermawan, S.Sos, M.AP selaku dosen pembimbing
kedua yang telah memberikan bimbingan dan semangat dengan penuh kesabaran
hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya dosen jurusan Administrasi
Publik yang selama ini telah memberikan dan menularkan kajian keilmuannya
kepada penulis selama proses perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
6. Segenap staff Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya Malang.
7. Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah
membantu dalam memperoleh data penelitian
8. Seluruh rekan Pusat Kajian Kinerja dan Stratejik Sektor Publik yang Sudah
mengizinkan peneliti untuk mencari dan memperoleh data.
vi
9. Untuk keluarga tercinta, Ayahanda Harsoedi Dibyahari, Ibunda Sri Hartanti serta
adik Achmad Rizaldy Dibyahari yang telah membatu memotivasi saya selama ini
serta membimbing saya hingga menjadi pada tahap seperti ini. Semua tidak akan
terealiasasikan tanpa dukungan dari ayahanda, ibunda serta adik saya dan terima
kasih karena selalu mendukung kegiatan saya.
10. Untuk Muhammad Rijal Faozan sebagai partner yang menemani saya selama masa
studi di Malang dan sudah memotivasi saya selama proses penyusunan tugas akhir
serta membantu semua prosesnya.
11. Sahabat-sahabat yang selalu ada Yenis Tria Kusumadhani, Novia Fadhilatul Azizah,
Darin Iftinani Aulia Dewi, Annisa Rizki Nugraheni, Salsabila Izza, dan Anna
Fiulaizi yang selalu mengingatkan dan memberikan motivasi peneliti dalam
melakukan penyusunan skripsi.
12. Teman satu atap Tisyrinul Awwal Fatiani yang selalu menemani dan memotivasi
dalam proses penyusunan tugas akhir.
13. Teman-teman Ikmas Chapter Malang yang sudah menjadi keluarga kedua selama
masa studi saya di Malang .
14. Semua teman-teman FIA angkatan 2013 yang telah membantu, memberikan
semangat selama proses perkuliah serta dalam penyusunan skripsi.
Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun
sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan memberikan
sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.
Malang, 20 Juni 2017
Penulis
vii
DAFTAR ISI
COVER ........................................................................................................................... i
MOTTO ......................................................................................................................... ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ........................................................................... iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ............................................................. iv
RINGKASAN ................................................................................................................ v
SUMMARY .................................................................................................................. vi
KATA PENGANTAR ................................................................................................. vii
DAFTAR ISI ................................................................................................................ ix
DAFTAR GAMBAR .................................................................................................... xi
LAMPIRAN ................................................................................................................ xii
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1
A. Latar Belakang .......................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................... 11
C. Tujuan Penelitian .................................................................................... 11
D. Manfaat Penelitian .................................................................................. 11
E. Sistematika Pembahasan ......................................................................... 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................... 15
A. Administrasi Publik ................................................................................. 15
B. Pelayanan Publik .................................................................................... .17
1. Konsep Pelayanan Publik ................................................................. 17
2. Azas, Prinsip, Standar Pelayanan Publik........................................... 19
3. Penyelenggaraan Pelayanan Publik ................................................... 23
C. Inovasi .................................................................................................... 24
1. Definisi Inovasi ................................................................................ 26
2. Jenis Inovasi dalam Sektor Publik .................................................... 29
3. Tahapan-tahapan Inovasi .................................................................. 31
4. Inovasi dalam Pembuatan Prosedur .................................................. 35
D. Standar Operasional Prosedur ................................................................ 40
1. Konsep Standar Operasional Prosedur ............................................. 40
2. Manfaat dan Fungsi SOP ................................................................. 43
3. Prinsip-prinsip SOP.......................................................................... 45
BAB III METODE PENELITIAN ............................................................................ 46
A. Jenis Penelitian ........................................................................................ 46
B. Fokus Penelitian ...................................................................................... 47
C. Lokasi dan Situs Penelitian ..................................................................... 48
D. Jenis dan Sumber Data ............................................................................ 48
E. Teknik Pengumpulan Data ...................................................................... 49
F. Instrumen Penelitian ................................................................................ 50
G. Analisis Data ........................................................................................... 51
H. Keabsahan Data ....................................................................................... 55
viii
BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN........................................................................57 A. Gambaran Umum Kabupaten Blitar .......................................................... 57
1. Sejarah Kabupaten Blitar .................................................................... 57
2. Keadaan Geografis .............................................................................. 59
3. Iklim dan Topografi ............................................................................ 61
4. Visi Kabupaten Blitar ......................................................................... 61
5. MisiKabupaten Blitar .......................................................................... 62
6. Makna Lambang Kabupaten Blitar ..................................................... 63
B. Gambaran Umum DPMPTSP ................................................................. 65
1. Sejarah DPMPTSP .............................................................................. 65
2. Struktur Organisasi ............................................................................. 66
3. Dasar Hukum ...................................................................................... 68
4. Uraian Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi .................................... 68
C. Penyajian Data ........................................................................................ 73
1. Inovasi dalam Proses Penyusunan SOP di DPMPTSP Kabupaten
Blitar .................................................................................................... 73
a. Menghasilkan Produk Baru Atau Kualitas Yang Lebih Baik…... 74
b. Metode Baru dalam Proses Produktif ........................................ ....92
c. Pengembangan Bahan Baku ........................................................ 101
2. Faktor Pendukung Penyusunan SOP di DPMPTSP ......................... 113
3. Faktor Penghambat Penyusunan SOPdi DPMPTSP ....................... 117
E. Pembahasan dan Analisis ........................................................................ 120
1. Inovasi dalam Proses Penyusunan SOP di DPMPTSP Kabupaten
Blitar .................................................................................................. 120
a. Menghasilkan Produk Baru atau Kualitas yang Lebih Baik ....... 120
b. Metode Baru dalamProses Produktif ........................................... 122
c. Pengembangan Bahan Baku ........................................................ 124
2. Faktor Pendukung Penyusunan SOP di DPMPTSP ....................... 126
3. Faktor Penghambat Penyusunan SOPdi DPMPTSP ...................... 128
BAB V PENUTUP…………………........................................................................131
A. Kesimpulan ........................................................................................... 131
B. Saran ..................................................................................................... 132
DAFTAR PUSTAKA..................................................................................................133
ix
DAFTAR GAMBAR
No. Judul
1. Komponen Analisis Data ......................................................................................... 54
2. Peta Kabupaten Blitar .............................................................................................. 60
3. Lambang Kabupaten Blitar .................................................................................. 64
4. Struktur organisasi DPMPTSP ............................................................................ 67
5. Langkah-langkah Penilaian Kebutuhan .............................................................. 83
6. Standar Pelayanan Publik DPMPTSP ................................................................. 84
7. Standar Operasional Prosedur Ijin Mendirikan Bangunan ............................... 89
8. Standar Operasional Prosedur Ijin Prinsip.......................................................... 91
9. Perbedaan SPP dan SOP ...................................................................................... 92
10. Tahapan Penyusunan SOP ................................................................................... 93
11. Produk Pelayanan yang Diterima Oleh Pelanggan .......................................... 105
12. Teknis Pelayanan ................................................................................................. 108
13. Mekanisme Komplain ......................................................................................... 113
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Inovasi merupakan salah satu hal yang harus selalu dilakukan untuk
mengembangkan organisasi menjadi lebih baik, tidak terkecuali pada organisasi
non profit seperti pemerintah. Maka dari itu organisasi dituntut untuk selalu
memiliki inovasi tinggi untuk mengembangkan organisasi menjadi lebih baik dari
sebelumnya. Keberhasilan dalam mengembangkan organisasi dipengaruhi oleh
beberapa faktor, salah satunya adalah sumber daya manusia. Sumber daya
manusia merupakan faktor penting karena merupakan pelaku dari keseluruhan
tingkat perencanaan sampai dengan evaluasi yang mampu memanfaatkan sumber
daya lain yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan.
Sebagaimana yang diberitakan oleh detiknews.com pada 19 Juni 2016,
Terdapat beberapa hal yang dapat menunjang dan bisa membuat orang menjadi
sukses salah satunya ialah berinovasi. Terutama sekarang ini yang menuntut
semua orang mengikuti perkembangan zaman, orang sangat mudah memperoleh
dan mengasah skill melalui ragam kecanggihan teknologi. Maka dari itu selain
harus inovatif juga harus memiliki semangat untuk maju yang mana semangat
merupakan hal yang sangat penting.
Pengembangan inovasi memerlukan pendanaan yang cukup besar
sehingga diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia aparat pemerintahan
2
dan kesiapan dari masyarakat. Survei di beberapa negara menunjukkan bahwa ada
kecenderungan aparat pemerintah untuk tidak melaksanakan kegiatan secara
online, karena mereka lebih menyukaimetoda pelayanan tradisional yang berupa
tatap langsung, surat-menyurat atau telepon. Kita harus belajar dari beberapa
keluhan dari masyarakat di sejumlah daerah dalam proses pelayanan diamana
masyarakat berperan sebagai subjek layanan tidak menyukai pelayanan yang
berbelit-belit, lama dan juga beresiko akibat rantai birokrasi yang panjang.
Diwartakan oleh antaranews.com pada 22 Maret 2017, Menteri Keuangan
mengharapkan adanya inovasi dalam struktur pembiayaan untuk mendorong
optimalisasi pembangunan infrastruktur di Indonesia, dan juga menteri keuangan
mengatakan inovasi dalam pembiayaan harus dilakukan untuk menunjang proyek
infrastruktur, karena saat ini dana pemerintah melalui APBN maupun APBD
masih terbatas, padahal sarana infrastruktur tersebut dibutuhkan masyarakat.
Sehingga masyarakat membutuhkan kesegaran dalam pelayanan, sekaligus
mampu memahami kebutuhan dan keinginan yang terpenuhi dalam waktu yang
relatif singkat. Keinginan-keinginan tersebut perlu direspon dan dipenuhi oleh
instansi yang terkait dalam bidang jasa, jika aktivitasnya ingin mendapatkan citra
yang baik dari masyarakat, maka dari itu pihak manajemen perlu mengevaluasi
kembali aspek pelayanan yang selama ini diberikan kepada masyarakat apakah
sudah sesuai, atau justru masih mendapatkan kesenjangan dalam pelayanan yang
diharapkan masyarakat. Terjadinya kesenjangan menunjukkan adanya kualitas
pelayanan yang kurang prima, sehingga berpotensi menurunkan kinerja intansi
secara keseluruhan.
3
Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang
pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), mengatakan bahwa
pengembangan inovasi penting dilakukan karena dapat menjadi motor penggerak
pembangunan bangsa. Karenanya pemerintah mendorong berbagai pihak untuk
memperkuat riset dan pengembangan inovasi bermanfaat bagi kehidupan
masyarakat . “Pemerintah terus mendukung kolaborasi antara akademisi, industri,
dan masyarakat dalam melakukan penguatan inovasi dan pengembangan
teknologi yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia,” katanya Rabu
(21/9) saat membuka „Tangerang Selatan Global Innovation Forum (TGIF)‟ di
Auditorium Graha Widya Bhakti, Komplek Puspitek, Tangerang Selatan.
(diakses dalam http://www.dikti.go.id pada 7 Maret 2017 pukul 20.00 WIB)
Berdasarkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) diatas dapat diidentifikasikan dalam
pengembangan inovasi ini pemerintah tidak hanya mendorong proses penelitian
saja. Namun demikian hingga proses hilirisasi dan komersialisasi produk-produk
riset. Dan juga melalui Tangerang Selatan Global Innovation Forum (TGIF) dapat
menjadi sarana berbagi pengalaman dalam pengembangan inovasi dengan pihak
yang bersangkutan.
Diberitakan oleh SINDOnews.com pada Maret 2015 , Inovasi didalam
suatu organisasi pemrintahan sekarang ni juga sangat dibutuhkan, karena dengan
adanya inovasi suatu program atau peraturan nantinya akan dapat diterima oleh
masyarakat. Salah satunya adalah standar operasional prosedur yang nantinya
menjadi SOP. SOP merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas
4
pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah
berdasarkan indikator teknis, administratif dan procedural yang sesuai dengan tata
kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. SOP
juga dibuat untuk menjalankan setiap pekerjaan agar dapat terlaksana dengan
efektif dan efisien. Tujuan dari adanya SOP adalah menciptakan komitmen
mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk
mewujudkan good governance. Maka dari itu keberadaan dari SOP itu sendiri
sangat berpengaruh terhadap berjalannya suatu organisasi dalam melaksanakan
tugas.
Sementara itu, dalam menciptakan sebuah organisasi yang efektif dan
efisien memang tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan, perlu ada
komitmen dan kerja keras dalam membangun organisasi tersebut; misalnya
lembaga pemerintah, untuk menciptakan lembaga pemerintah yang profesional,
efektif dan efisien tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan dalam lembaga
pemerintah didalamnya terdapat banyak kepentingan yang berbeda, budaya serta
perilaku setiap individu di dalamnya tentunya juga berbedabeda. Oleh sebab itu
pemerintah Indonesia ini melakukan reformasi birokrasi yang salah satunya
dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
(SOP-AP) dalam setiap kegiatan tata kelola lembaga pemerintah. Berdasarkan
Permenpan& RB Nomor 35 Tahun 2012 Pasal 3:
“standard operasional prosedur administrasi pemerintahan (SOP-AP)
adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan
administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.”
5
Dengan adanya penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (SOP-AP) dalam lembaga pemerintah diharapkan dapat mengubah
citra lembaga pemerintah yang selama ini dianggap selalu lamban dan berbelit-
belit dalam hal pelayanan pada masyarakat. Selain itu, diharapkan juga dapat
memberbaiki kinerja jajaran birokrasi pemerintahan yang ada di Indonesia ini agar
tidak tertinggal dengan negara-negara lain dalam berbirokrasi. Penerapan Standar
Operasional Prosedur (SOP) dalam proses penyelenggaraan administrasi
pemerintahan dinilai penting karena Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (SOP-AP) dapat menjadi pedoman atau acuan untuk melaksanakan
tugas pekerjaan sesuai dengan fungsinya. Standar operasional prosedur juga dapat
dijadikan alat penilaian kinerja instansi pemerintah. Menurut Atmoko dalam
jurnal Reni Wulandari dan Endang Sulistianingsih: “pelaksanaan SOP dalam
penyelengaraan pemerintahan memiliki multifungsi baik sebagai alat deteksi
potensi penyimpangan dari tugas pokok dan fungsi; sebagai alat koreksi atas
setiap penyimpangan yang terjadi; sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan
kinerja setiap satuan kerja ke tingkat yang lebih efektif, efisien, profesional,
transparan dan handal.”
Menurut Koran Tempo ada aspek-aspek yang menuntut perlu diadakan
nya inovasi meliputi pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Adanya perkembangan ilmu pengetahuan tidak bisa dipungkiri mengakibatkan
kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik,
pendidikan dan kebudayaan . Dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern
menghendaki dasar-dasar pendidikan yang kokoh dan pengusaan kemampuan
6
yang terus-menerus; kedua, pertambahan penduduk, dimana pertambahan
penduduk yang cukup pesat menuntut adanya pembaharuan sekaligus
bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang secara
kualitatif yang menuntut tersedianyan sarana pendidikan yang memadai; ketiga,
meningkatnya animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.
Dengan kemajuan iptek, akan mempengaruhi aspirasi masyarakat, potensi dan
persaingan yang sangat ketat; keempat, menurunnya kualitas pendidikan. Kualitas
pendidikan yang dirasakan makin menurun dan belum mampu mengikuti
perkembangan Iptek. Situasi ini menuntut adanya inovasi inovasi dan perubahan.
Bila tidak demikian jelas akan berakibat pada perkembangan dan tertinggalnya
kita di bidang Iptek; yang terakhir kelima, adanya relevansi antara pendidikan dan
kebutuhan masyarakat. Dalam era modern sekarang ini masyrakat menuntut
adanya lembaga pendidikan yang benasr-benar mampu diharapkan, terutama yang
siap pakai dengan dibekali skill dan ketrampilan yang diperlukan.
Dari inovasi itu sendiri perlu diadakannya pengembangan agar program
yang dilaksanakan mengalami perubahan ataupun perbaikan. Karena pengertian
dari pengembangan sendiri adalah sesuatu yang belum ada menjadi ada atau
mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Dalam konteks pembangunan,
pengertian pengembangan selama ini dikenal sebagai pengembangan sektor
ekonomi. Pengembangan dalam konteks pembangunan pariwisata misalnya
pengembangan produk wisata (obyek wisata), pengembangan strategi pemasaran
dan lain-lain. Dalam arti lain pengembangan adalah meningkatkan kualitas
kehidupan manusia.
7
Berbagai bentuk pelayanan yang ada sekarang ini juga masih sering terjadi
beberapa masalah yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakatnya
sendiri karena pelayanan yang masih berbelit-belit ataupun permasalahan seperti
mengantri pada saat proses pelayanan dilakukan. Masyarakat seringkali mengeluh
terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pihak pemerintahan dan masyarakat
selalu berharap akan mendapatkan pelayanan dengan prosedur yang cepat dan
sederhana. Sehingga pemerintah mulai mengambil tindakan dengan melihat atau
mencontoh pelayanan yang ada di negara lain.
Sebagaimana yang telah diwartakan oleh news.liputan6.com pada Februari
2017, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Ninik Rahayu menyatakan
laporan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik meningkat dari 5.000
laporan pada 2015 menjadi 10 ribu lebih laporan pada 2016. Dari sekitar 10 ribu
lebih laporan yang disampaikan masyarakat kepada Ombudsman, kebanyakan
tentang sistem layanan pada pemerintahan desa, pelayanan di institusi kepolisian,
pelayanan pada penerbitan sertifikat tanah yang dikelola oleh Badan Pertanahan
Nasional (BPN), pelayanan kesehatan, dan proses pembuatan KTP dan akta
kelahiran.
Dalam perkembangan beberapa dinas pemerintahan, sekarang ini sudah
banyak yang mulai merencanakan ataupun sudah menyiapkan beberapa inovasi
dalam memajukan kualitas pelayanan. Salah satunya yaitu mengadakan beberapa
perubahan atau pembaharuan di dalam SOP sebuah organisasi dengan melakukan
hubungan kerjasama dengan pihak ketiga, baik itu dalam menyusun,
melaksanakan hingga pelaksanaannya. Dengan adanya pihak ketiga ini yang mana
8
berasal dari luar ruang lingkup kantor atau dinas pemerintahan nantinya akan
memberikan ide-ide ataupun masukan yang bersifat baru sehingga dapat
memberikan perubahan dalam meningkatkan kualitas.
Sebagai salah satu contoh yaitu pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Blitar. Yang mana merupakan salah
satu dinas perijinan yang baru dehingga memerlukan inovasi dalam proses
penyusunan Standar Operasional Prosedur agar dapat mencapai tujuan bersama.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu sendiri dalam
menghadirkan inovasi didalam penyusunan SOP melakukan kerjasama dengan
pihak ketiga dalam proses penyusunan SOP sehingga dapat menghadirkan inovasi
baru dari luar dinas sehingga dapat diterapkan di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Dalam melakukan inovasi proses penyusunan SOP ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan, menurut Schumpeter yang dikutip oleh Priyantoko (2008:62)
menjelaskan adanya menghasilkan produk baru atau kualitas yang lebih baik,
metode baru dalam proses produktif, serta pengembangan bahan baku, yang mana
semuanya berpengaruh dalam proses penyusunan SOP yang baik.
Dalam proses pelaksanaan pembuatan produk baru tersebuit pihak
DPMPTSP kabupaten blitar menghasilkan standart pelayanan publik serta standart
operasional yang mana digunakan untuk mendukung kinerja DPMPTSP
kabupaten blitar dalam melakukan pelayanan publik SOP yang berhasil dicetus
oleh DPMPTSP kabupaten blitar salah satunya adalah SOP izin prinsip, SOP izin
mendirikan bangunan dan ijin periklanan. Kegiatan diatas bentuk dari
9
penyempurnaan pelayanan publik DPMPTSP kabupaten blitar agar memberidapat
memberi pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.
Selain itu DPMPTSP kabupaten blitar juga melakukan inovasi dengan
melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dari segi proses pengerjaan SOP yang
dibutuhkan oleh DPMPTSP kabupatemn blitar yang dimana pihak DPMPTSP
menyerahkan kewengangan pembuatan SOP kepada pihak ketiga yang mana
pihak ketiga ditunjuk karena sudah ahli dalam pembuatan SOP di bidangnya
Dalam penyusunan SOP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu di dukung dengan beberapa fasilitas yang diberikan oleh pihak ketiga
yaitu PKKSSP yang mana di dalam proses penyusunan SOP telah diatur oleh
peraturan yang disusun oleh pihak kabupaten atau Bupati sebagai stakeholder
dalam penyusunan SOP. Dalam proses penyusunan SOP sendiri membutuhkan
beberapa persiapan, diantaranya adalah pembentukan tim dan kelengkapannya;
pembekalan bagi anggota tim; dan penilaian kebutuhan SOP, yang mana di dalam
nya juga mencakup menghasilkan produk baru yang memmpunyai kualitas yang
lebih baik
Di dalam proses penyusunan SOP terdapat beberapa tahapan yang
nantinya akan menghasilkan sebuah SOP yang digunakan sebagai acuan di
DPMPTSP. Karena SOP merupakan penetapan yang tertulis mengenai apa yang
harus dilakukan yang semuanya itu merupakan prosedur kerja yang harus ditaati
dan dilakukan. SOP sendiri tidak hanya sebagai prosedur kerja melainkan juga
berfungsi untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan, seperti apakah
pekerjaan tersbut berjalan dengan baik, kendala apa saja yang dihadapi, dan juga
10
mengapa kendala tersebut dapat terjadi sehingga dengan begitu dapat diambil
keputusan yang tepat melalui SOP.
Menurut PP Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kerjasama Daerah. Dimana setiap dinas daerah harus mempunyai inisiatif untuk
membaca potensi daerahnya sebagaimana urusan wajib maupun pilihan yang telah
menjadi kewenangannya dan dapat dikembangkan melalui kerjasama daerah dan/
atau pihak ketiga yang pada hakikatnya untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Untuk bagian kerjasama antara DPMPTSP dengan pihak ketiga
menjelaskan bahwa kerjasama antara DPMPTSP dengan pihak ketiga
dilaksanakan agar proses penyusunan SOP dapat berjalan sesuai dengan arahan
yang diberikan oleh pihak pertama, dimana proses kerjasama itu dilaksanakan
secara sistematis dan efisien, serta selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam
penyusunan SOP.
Maka dari itu dengan adanya inovasi pada penyusunan SOP diharapkan
mampu mendongkrak pelayanan yang ada di pemerintahan. Oleh karena itu,
berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik pada inovasi proses penyusunan
SOP, sehingga peneliti mengambil judul penelitian berupa “INOVASI DALAM
PROSES PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STUDI
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BLITAR ”
11
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana inovasi dalam proses penyusunan SOP pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Blitar ?
2. Bagaimana Faktor pendukung inovasi dalam proses penyusunan SOP
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Blitar
C. Tujuan Penulisan
1. Mengetahui, mendeskrispsikan dan menganalisis inovasi yang ada
dalam proses penyusunan SOP Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar
2. Mengetahui, mendeskrispsikan dan menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi inovasi dalam proses penyusunan SOP pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Blitar
D. Manfaat penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara
akademik maupun praktis: Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah
dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara
kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk
12
memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya
yang serendah-rendahnya. SOP biasanya terdiri dari manfaat, kapan dibuat
atau direvisi, metode penulisan prosedur, serta dilengkapi oleh bagan
flowchart di bagian akhir (Laksmi, 2008:52)
1. Manfaat Akademis :
a. Sebagai bahan kajian dan menambah wacana keilmuan
pengembangan ilmu administrasi publik khususnya pembangunan
berbasis inovasi dalam proses penyususnan SOP.
2. Manfaat praktis :
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagi
masukan atau sumber inforasi bagi pihak lain yang akan melakukan
penelitian lebih lanjut tentang inovasi dalam proses penyusunan SOP.
b. Dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai data
pedoman pelaksanaan penelitian lebih lanjut tentang inovasi dalam
proses penyusunan SOP.
c. Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan dan gambaran bagi
kalagan akademisi dan para pelu (stakeholder) yang terlibat pada
inovasi dalam proses penyusunan SOP.
E. Sistematika Pembahasan
Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi
ini secara keseluruhan dam agar terdapatnya susunan yang logis dan
13
sistematis, makan penulisan dalam penelitian ini mengacu pada
sistematika berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang mengenai latar
belakang penelitian inovasi dalam proses penyusunan SOP (Studi Pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Blitar) dalam bab ini juga memaparkan rumusan masalah sebagai batasan
penelitian, kemudian penjelasan terkait tujuan penelitian, kontribusi
penelitian baik secara akademis maupun praktis, dan sistematika
pembahasan
BAB II KAJIAN PUSTAKA
Bab ini merupakan paparan dan uraian teori sebagai landasan yang
digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini. Teori atau konsep yang
dipaparkan dalam bab ini juga dapat digunakan sebagai instrumen analisis
data yang telah didapat oleh peneliti dilapangan.
BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini membahas metode penelitian apa yang digunakan peneliti
dalam penelitian ini. Metode penelitian ini terdiri dari: jenis penelitian,
fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian beserta alasanya,
jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisi data, dan
keabsahan data.
14
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, analisis data, dan interpretasi
data mengenai Inovasi dalam Proses Penyusunan Standar Operasional
Prosedur.
BAB V PENUTUP
Bab ini merupakan bab terakhir, yang berisi tentang kesimpulan yaitu
temuan pokok penelitian sesuai dengan tujuan penelitian serta saran-saran
terkait dengan hasil penelitian yang selanjutnya agar dapat berkontribusi
bagi para akademisi maupun praktisi yang ingin mengetahui atau
berkeinginan untuk menjadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
15
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Administrasi Publik
Administrasi publik merupakan terjemahan dari bahas inggris public
administrastion yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi
administrasi negara atau administrasi pemerintahan. Menurut Henry yang
dikutip oleh Sjamsuddin (2006:113) public administration diartikan sebagai
suatu yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan
pemahaman terhadap pemerintah dalam hubunganya dengan masyarakat yang
diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap
kebutuhan sosial. Sedangkan tokoh lain menyatakan bahwa public
administration yaitu kegiatan dari sekelompok dalam mengadakan usaha
kerjasama untuk mencapai tujuan bersama (Simon dalam Sjamsuddin, 2006).
Secara teoritis, pandangan akan administrasi publik memiliki banyak
pengembangan dan perubahan. “Administrasi publik merupakan pemanfaatan
teori-teori dan proses-proses management, politik, dan hukum untuk memenuhi
mandat pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka
fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara
keseluruhan atau sebagian” (Sjamsuddin, 2006:116). Teori tersebut
mengemukakan bahwa administrasi publik menekankan pada proses
pengelolaan, politik, dan hukum. Administrasi publik juga memiliki subjek
dengan fungsi yang berbeda yaitu pemerintah dengan fungsi eksekutif,
16
legislatif, dan yudikatif. Pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat
menjadi tujuan utama dari penerapan administrasi publik.
Definisi lain administrasi publik dijelaskan oleh Nigro dan Nigro dalam
Keban (2004:5-6) yang menyatakan bahwa:
Administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu
lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang yaitu judikatif, legislatif,
dan eksekutif; mempunyai suatu peranan penting dalam memformulasikan
kebijakan publik, sehingga menjadi bagian dari proses politik; yang sangat
berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi swasta; dan
berkaitan erat dengan beberapa kelompok swasta dan individu dalam
pemberian pelayanan kepada masyarakat. Definisi ini lebih menekankan
pada proses institusional yaitu bagaimana usaha kerjasama kelompok
sebagai kegiatan publik yang benar-benar berbeda dari kegiatan swasta.
Menurut (Keban, 2004:8) cakupan atau ruang lingkup administrasi publik
sangat kompleks tergantung dari perkembangan kebutuhan atau dinamika
masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu administrasi publik
diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di
masyarakat. Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3) menjelaskan bahwa
administrasi publik sebagai suatu disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan
masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang
organisasi, berkenaan dengan pengaturaan struktur dan hirarki yang merupakan
pembuatan unit, pembagian tugas dan penetapan prosedur, aturan untuk
mencapai tujuan organisasi. Administrasi publik berusaha melakukan
penekanan pada pentingnya kegiatan pengelolaan dalam pencapaian sebuah
tujuan.
17
Selanjutnya Sjamsuddin (2006:116) mengemukakan bahwa “administrasi
publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai
dengan nilai efektifitas dan efesiensi dalam pemenuhan kebutuhan
masyarakat secara lebih baik”. Artinya, dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat yang lebih baik, Negara memerlukan kegiatan pengelolaan di
semua bidang mulai dari Pengambilan kebijakan hingga implementasi
program pemberdayaan sosaial. Maka dari itu, administrasi publik
merupakan pandangan keilmuan yang mewakili segala kegiatan yang
berhubungan dengan pelaksanaan proses pemerintahan.
Di dalam administrasi publik itu sendiri memiliki banyak cabang ilmu
salah satunya adalah pelayanan publik yang mana didalam nya menjelaskan
prinsip-prinsip serta standar pelayanan publik yang masih ada kaitanya dengan
ilmu administrasi publik itu sendiri.
B. Pelayanan Publik
1. Konsep Pelayanan Publik
Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
didefinisikan bahwa pelayanan publik merupakan suatu bentuk kegiatan atau
rangkaian dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
undang-undang untuk seluruh warga negara atau penduduk atas barang atau
jasa serta pelayananan administratif yang diselenggarakan dan disediakan oleh
pemberi pelayanan publik.
Dan menurut Ratminto (2005), Pelayanan publik dapat dikatakan sebagai
sebuah proses yang mana di dalamnya ada orang yang dilayani, melayani,
serta jenis seperti apa pelayanan yang diberikan. Sehingga pelayanan yang
diberikan dapat dikatakan berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh
swasta. Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah
18
guna memenuhi segala kebutuhan masyarakat, sehingga dapat dibedakan
dengan pelayanan yang dilakukan oleh swasta.
Pengertian publik menurut Inu Kencana Syafi’ie, dkk (1999:18) yaitu :
“Sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan,
sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai- nilai norma yang
mereka miliki”
Pengertian lain berasal dari pendapat A.S. Moenir (1995:7) menyatakan
bahwa : “Pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau
seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam
rangka mencapai suatu tujuan tertentu”.
Pada hakikatnya pelayanan publik adalah merupakan usaha untuk
meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
pemerintah mendorong untuk mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayan,
dan mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat
dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan. Dan dalam
pelaksanaan pelayanan publik peran pemerintah dalam sektor publik lebih
dominan daripada sektor swasta. Menonjolnya peran pemerintah itu bukan
saja dapat kita ukur dari ragam birokrasi dan besamya jumlah pegawai negeri
yang dipekerjakan, tapi dapat diukur dari besarnya dana/investasi yang
ditanamkan dalam sektor-¬sektor produksi dan pengaruh politik, pemerintah
pun sangat dominan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
19
Sehingga berdasarkan pemaparan diatas dapat diidentifikasikan bahwa
pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk
barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung
jawab dan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di Pusat, di daerah, dan di
lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,
dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Azas, Prinsip dan Standar Pelayanan Publik
Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan
masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik
yang profesional, kemudian Lijan Poltak Sinambela(2008:6) mengemukakan
azas-azas dalam pelayanan publik tercermin dari:
a. Transparansi Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua
pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta
mudah dimengerti.
b. Akuntabilitas Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.
c. Kondisional Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan
penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi
dan efektivitas.
d. Partisipatif Mendorong peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi,
kebutuhan dan harapan masyarakat.
20
e. Keamanan Hak Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan
suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi.
f. Keseimbangan Hak dan kewajiban Pemberi dan penerima pelayanan
publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing- masing pihak.
Dalam proses pelayanan juga diatur mengenai prinsip- prinsip pelayanan
yang digunakan sebagai pegangan dalam mendukung jalannya kegiatan
pelayanan. Menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan
Publik prinsip-prinsip pelayanan publik sebagai berikut :
a. Kesederhanaan
Prosedur pelayanan diselenggarakan dengan mudah, cepat, lancer, tidak
berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan.
b. Kejelasan
Kejelasan mencakup dalam hal : persyaratan teknis dan administratif
pelayanan public; unit kerja/pejabat yang berwenang dan
bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian
keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan public; rincian
biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran
c. Kepastian waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu
yang telah ditentukan
d. Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah
21
e. Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan
kepastian hukum
f. Tanggung jawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk
bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian
keluhan dalam pelaksanaan pelayanan publik
g. Kelengkapan sarana dan prasarana
Terjadinya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung
lainnya yang memadai termasuk penyediaan teknologi telekomunikasi
dan informatika
h. Kemudahan akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah
dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi
telekomunikasi dan informatika
i. Kedisiplinan, keramahan, dan kesopanan
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, dan santun, ramah
serta memberi pelayanan dengan ikhlas.
j. Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus lebih tertib, teratur, disediakan ruang
tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta
dilengkapi fasilitas pendukung pelayanan seperti parker, toilet, tempat
ibadah, dan lain-lain.
22
Setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki prinsip-prinsip
pelayanan seperti diatas. Dan juga didalam pelayanan publik terdapat standar
pelayanan yang merupakan ukuran yang dibekukan dalam pelayanan
publikdan wajib ditaati oleh pemberi atau penerima layanan. Menurut
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik bahwa standar pelayanan
publik terdiri dari :
1) Prosedur pelayanan, prosedur pelayanan yang resmi bagi pemberi
pelayanan dan penerima pelayanan. Prosedur pelayanan yang
diberikan harus seusai dengan prosedur resmi penyedia jasa.
2) Waktu pelayanan, yaitu aktu yang sudah ditetapkan mulai dari
pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan
termasuk pengaduan. Dan waktu pelayanan yang telah diberikan harus
tepat dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.
3) Biaya pelayanan, yaitu biaya / tarif pelayanan termasuk rinciannya
yang diterapkan dalam proses pemberian pelayanan. Biaya pelayanan
yang dikenakan kepada pelanggan juga harus sesuai dengan aturan
yang telah ditetapkan.
4) Produk pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan yang
diberikan oleh penyedia jasa juga harus sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan.
23
5) Sarana dan Prasarana, yaitu penyediaan sarana dan prasarana
pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
Kelengkapan sarana dan prasarana merupakan bagian dalam
pemberian pelayanan publik, maka dari itu sarana dan prasarana sangat
diperlukan untuk mencapai kepuasan pelanggan.
6) Kompetensi petugas pemberi pelayanan, yaitu kompetensi petugas
pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan
pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang
dibutuhkan. Informasi yang akurat sangat diperlukan dalam dalam
pemberian pelayanan oleh penyedia jasa kepada pelanggan, oleh
karena itu keahlian dan intelektual petugas sangat diperlukan dalam
pemberian pelayanan berupa informasi yang akurat.
Seiring dengan perkembangan zaman, dalam penyelenggaraan pelayanan
publik diperlukan beberapa pembaharuan yang biasanya disebut dengan
inovasi. Dengan adanya inovasi nantinya dapat memberikan perbaikan baik
dari proses pelayanan hingga aparatur nya dalam memberikan pelayanan.
3. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kegiatan pelayanan publik diselenggarakan oleh instansi pemerintah.
Instansi pemerintah merupakan sebutan kolektif meliputi satuan kerja atau
satu orang kementrian, departemen, lembaga, pemerintahan non departemen,
kesekertariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, dan instansi pemerintah
lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk Badan Usaha Milik
24
Daerah.Sebagai penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi
pemerintah dan badan hukum.
Kegiatan pelayanan publik atau bisa juga disebut dengan pelayanan umum,
yang biasanya menempel di tubuh lembaga pemerintahan dinilai kurang dapat
memenuhi tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat, sebagai konsumen
mereka. Salah satu yang dianggap sebagai penyebabnya yaitu bentuk orang
birokrasi, seperti pendapat mengenai birokrasi dari Achmat Batinggi
(1999:53) bahwa “Merupakan tipe dari orang yang dimaksudkan untuk
mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinir
secara sitematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang.”
Konsep birokrasi bukan merupakan konsep buruk. Organisasi birokrasi
memiliki keteraturan dalam hal pelaksanaan pekerjaan karena memiliki
pembagian kerja dan strukturt jabatan yang jelas sehingga komponen birokrasi
memiliki tanggung jawab dan juga wewenang untuk melaksanakan
kewajibannya. Pelaksanaan pekerjaan dalam birokrasi diatur dalam
mekanisme dan prosedur agar tidak terjadipenyimpangan dalam mencapai
tujuan. Dalam organisasi birokrasi segala bentuk hubungan bersifat resmi dan
berjenjang berdasarkan strtuktur orang yang berlaku sehingga menuntut agar
prosedur yang berlaku dapat ditaati.
Adapun yang menjadi ciri ideal birokrasi menurut Max Weber seperti yang
dikutip dan diterjemahkan oleh Ahmad Batingi (1999: 53) antara lain adalah :
a) pembagian kerja yang kurang jelas, b) Adanya hierarki jabatan, c) Adanya
25
pengaturan sitem yang konsisten, d) Prinsip formalistic impersonality, e)
Penempatan berdasarkan karier, f) Prinsip rasionalitas,
Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan dapat memberikan dampak
nyata yang luas terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan
begitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah memungkinkan
terjadinya penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih
ringjkas dan membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan
inovasi dalam pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan.
Untuk menciptakan kegiatan pelayanan publik yang berkualitas, maka
Menteri Pendayagunaan Negara menerbitkan keputusan No. 63/ KEP/ M.
PAN/ 7/ 2003 mengenai pola penyelenggaraan pelayanan publik, yang antara
lain:
a. Fungsional
Pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara pelayanan,
sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
b. Terpusat
Pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh penyelenggara
pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggara
pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan.
c. Terpadu
1) Terpadu Satu Atap Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan
dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak
mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melelui beberapa pintu.
Terhadap jenis pelayanan yang sudah dekat dengan masyarakat tidak
perlu disatu atapkan.
2) Terpadu Satu pintu Pola pelayanan terpadu satu pintu
diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis
pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu
pintu.
26
3) Gugus Tugas
Petugas pelayanan secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas
ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberian
pelayanan tertentu.
Didalam pelayanan publik itu sendiri terdapat penjeleasan mengenai
inovasi yang mana menjelaskan bahwa inovasi adalah ” pengembangan dan
atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk
keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau
memperbaiki produk.
C. Inovasi
1. Definisi Inovasi
Inovasi merupakan salah satu istilah yang tidak asing sekarang ini, dan
sudah menjadi pembicaraan yang sangat umum di kalangan masyarakat baik
itu dari sisi pendidikan, pemerintahan, bisnis, dan lain sebagainya. Inovasi
sendiri berasal dari bahasa latin innovate yang berarti berubah sesuatu menjadi
yang baru. Jika dalam bahasa inggris, inovasi merupakan salah satu kosa kata
yang dianggap baru, yaitu dikenal pada abad ke XVI, dimana pada saat itu
inovasi dimaknai sebagai sesuatu yang negative atau dianggap sebagai
“troublemaker” dan revolusioner. Menurut Yogi (2008:8) istilah innovative
secara meluas diginakan oleh kalangan luas yaitu sejak abad ke 17 atau sekitar
100 (seratus) tahun kemudian.
Kata inovasi dapat diartikan sebagai “proses” atau “hasil” pengembangan
dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk
keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau
27
memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti.
Menurut Rosenfeld dalam Sutarno (2012:132), inovasi adalah transformasi
pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan
sesuatu yang baru. Sedangkan menurut Mitra pada buku tersebut dan pada
halaman yang sama, bahwa inovasi merupakan eksploitasi yang berhasil dari
suatu gagasan baru atau dengan kata lain merupakan mobilisasi pengetahuan,
keterampilan teknologis dan pengalaman untuk menciptakan produk, proses
dan jasa baru. Namun menurut Vontana (2009:20), inovasi adalah kesuksesan
ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru
dari cara-cara lama dalam mentransformasi input menjadi output yang
menciptakan perubahan besar dalam hubungan antara nilai guna dan harga
yang ditawarkan kepada konsumen dan/atau pengguna, komunitas, sosietas
dan lingkungan.
Hampir sama dengan inovasi organisasi yang disampaikan oleh Sutarno
(2012:134-135) yang mana didefinisikan sebagai cara-cara baru dalam
pengaturan kerja, dan dilakukan dalam sebuah organisasi untuk mendorong
dan mempromosikan keunggulan kompetitif. Inti dari inovasi organisasi
adalah kebutuhan untuk memperbaiki atau mengubah suatu produk, proses
atau jasa. Inovasi organisasi mendorong individu untuk berpikir secara
mandiri dan kreatif dalam menerapkan pengetahuan pribadi untuk tantangan
organisasi. Semua organisasi bisa berinovasi termasuk untuk organisasi
perusahaan, rumah sakit, universitas, dan organisasi pemerintahan. Pentingnya
nilai, pengetahuan dan pembelajaran dalam inovasi organisasi sangat penting.
28
Definisi yang lain diungkapkan oleh Schumpeter dalam Noor (2013:81)
bahwa inovasi adalah melakukan sesuatu yang berbeda pada ranah kehidupan
ekonomi, dan diperjelas lagi oleh Schumpeter yang dikutip oleh Priyantoko
(2008:62) bahwa inovasi mencakup (1) menghasilkan produk baru atau
kualitas yang lebih baik. (2) Metode baru dalam proses produktif. (3)
Pengembangan bahan baku. Jadi dari definisi tersebut dapat penulis
sampaikan bahwa inovasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk
pembaharuan atau perubahan dalam memperbaiki cara, praktek, maupun
sistem yang telah berlaku sebelumnya. Sehingga dengan adanya inovasi tidak
dituntut harus baru, melainkan harus memiliki konsep yang nyata dan asli
serta unik. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rogers dalam
Noor (2013) bahwa inovasi tidak harus menemukan sesuatu yang baru atau
proses yang diadopsi untuk dapat dikatakan sebagai inovatif.
Berdasarkan pemaparan terkait sejarah dan definisi dari konsep inovatif
dapat dikatakan bahwa proses inovasi dapat terjadi di seluruh kalangan
organisasi, baik itu organisasi publik ataupun organisasi bisnis. Hadirnya
inovasi dalam suatu organisasi ataupun perusahaan merupakan sesuatu yang
sangat penting dan juga merupakan bagian integral bagi organisasi itu sendiri
(Noor, 2013: 33). Inovasi sendiri dibutuhkan tidak hanya sebagai penggerak
keberlangsungan organisasi yang bersangkutan, yang berbentuk kemampuan
dalam berkompetisi dengan organisasi lain misalnya seperti melalui daya
saing. Melainkan sebagai pemicu timbulnya kreatifitas pada seluruh elemen
organisasi tersebut.
29
2. Jenis Inovasi dalam Sektor Publik
Halversen dkk (dalam sangkala, 2014 : 30) membagi tiga tipe spektrum
inovasi dalam sektor publik :
1. Incremental innovation to radical innovation (ditandai oleh tingkat
perubahan, perbaikan inkremental terhadap produk, proses layanan
yang sudah ada.
2. Top Down Innovation to bottom-up innovation (ditandai olehmereka
yang mengawali proses dan mengarah kepada perubahan perilaku dari
top manajemen atau organisasi atau institusi di dalam hirarkhi,
bermakna dari para pekerja di tingkat bawah seperti pegawai negeri,
pelayanan masyarakat, dan pembuat kebijakan di level menengah).
3. Needs led innovations and efficiency-led innovation (ditandai apakah
inovasi proses telah diawali untuk menyelesaikan masalah spesifik atau
agar produk, layanan, atau prosedur yang sudah ada lebih efisien).
kemudian tipologi inovasi di sektor publik menurut Halvorsen adalah
sebagai berikut :
a. a new or improved service (pelayanan baru atau pelayanan yang
diperbaiki), misalnya kesehatan di rumah.
b. process innovation (inovasi proses), misalnya perubahan dalam
proses penyediaan pelayanan atau produk
c. administrative innovation (inovasi administratif), misalnya
penggunaan instrumen kebijakan baru sebagai hasil dari perubahan
kebijakan
30
d. system innovation (inovasi sistem), adalah sistem baru atau
perubahan mendasar dari sistem yang ada dengan mendirikan
organisasi baru atau bentuk baru kerjasama dan interaksi
e. conceptual innovation (inovasi konseptual), adalah perubahan dalam
outlook, seperti misalnya manajemen air terpadu atau mobility
leasing
f. radical change of rationality (perubahan radikal), yang dimaksud
adalah pergeseran pandangan umum atau mental matriks dari
pegawai instansi pemerintah Dalam kaitannya dengan manajemen
sektor publik, inovasi berarti penggunaan metode dan strategi desain
kebijakan baru serta standard operating system yang baru bagi sektor
publik untuk meyelesaikan persoalan publik.
Dengan demikian, menurut Adriana Alberti and Guido Bertucci (dalam
UN, 2006) inovasi dalam governance maupun administrasi publik merupakan
suatu jawaban kreatif, efektif dan unik untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan baru atau sebagai jawaban baru atas masalah-masalah lama.
a. Inovasi institutional, yang fokusnya adalah pembaruan lembaga yang
telah berdiri atau pendirian institusi baru. Pembaharuan lembaga ini
membutuhkan analisis dan kajian yang mendalam tentang keberadaan
satu lembaga disektor publik. Lembaga yang dirasa tidak cukup
efektif dan tidak memberikan kontribusi riil dalam penyelengaraan
publik perlu dilakukan perombakan atau dihilangkan agar tidak
membebani anggaran publik.
31
b. Inovasi organisasional, termasuk introduksi prosedur pekerjaan atau
teknik manajemen baru dalam administrasi publik. Upaya menemukan
metode dan mekanisme dalam penyelenggaraan publik sangat
diperlukan, terutama metode-metode baru dalam aspek pengembangan
kompetensi individu dan penerapan teknologi baru.
c. Inovasi proses, fokusnya adalah pengembangan kualitas pemberian
pelayanan publik. Proses pemberian layanan membutuhkan
sentuhansentuhan inovasi terutama dalam hal service delivery,
efisiensi layanan dan kemudahan akses layanan.
d. Inovasi konseptual, fokusnya adalah bentuk-bentuk baru governance
(seperti: pembuatan kebijakan yang interaktif, keterlibatan
governance, reformasi penganggaran berbasis masyarakat dan jaringan
hoizontal).
3. Tahapan-tahapan Inovasi
Menurut Yogi dalam LAN (2007:115), inovasi biasanya erat kaitannya
dengan lingkungan yang berkarakteristik dinamis dan berkembang. Pengertian
inovasi sendiri sangat beragam, dan dari banyak perspektif. Menurut Rogers
dalam LAN (2007:115) menjelaskan bahwa inovasi adalah sebuah ide,
praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya.
Sedangkan menurut Damanpour bahwa sebuah inovasi dapat berupa produk
atau jasa yang baru, tekonologi proses produk yang baru, sistem struktur dan
administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi.
32
Menurut Rogers dalam LAN (2007:116) mengatakan bahwa inovasi
mempunyai atribut sebagai berikut:
1. Keuntungan Relatif Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan
nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada
sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri
yang membedakannya dengan yang lain.
2. Kesesuaian Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau
kesesuain dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar
inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena
alasan faktor biaya yang sedikit, namun juga inovasi yang lama
menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga
dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap
inovasi itu secara lebih cepat.
3. Kerumitan Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai
tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan
inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi
menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat
kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.
4. Kemungkinan Dicoba Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji
dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai dibandingkan dengan
inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati
fase “uji publik”, dimana setiap orang atau pihak mempunyai
kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.
33
5. Kemudahan diamati Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari
segi bagaimana sebuah inovasi bekerja dan menghasilkan sesuatu
yang lebih baik.
Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli dapat diidentifikasikan bahwa
inovasi merupakan suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sebelumnya
berupa hasil pemikiran dan ide yang dapat dikembangkan juga
diimplementasikan agar dirasakan manfaatnya.
Dalam proses inovasi pada organisasi dan individu pada dasarnya
memiliki perbedaan. Proses inovasi pada individu tentunya memiliki tingkat
kerumitan yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan yang terjadi pada
organisasi. Adanya inovasi yang terjadi di sektor publik akan dijabarkan oleh
penulis dibawah ini Rogers yang dikutip oleh Yogi (2007:13), yaitu :
a. Initation atau perintisan
Pada tahap ini terdiri atas agenda setting dan matching, yang mana
merupakan awal pengenalan situasi dan pemahaman permasalahan yang
terjadi dalam organisasi. Pada tahapan agenda setting ini yang dilakukan
adalah proses identifikasi dan juga penetapan prioritas kebutuhan dan
masalah. Selanjutnya juga dilakukan pencarian dalam lingkungan
organisasi untuk menentukan tempat dimana inovasi tersebut akan
dilakukan. Pada tahap ini juga seringkali memakan waktu cukup lama,
karena pada tahap ini dikenali adanya performance gap atau kesenjangan
kinerja. Keenjangan inilah yang dapat memicu proses pencarian inovasi
dalam organisasi. Tahapan selanjutnya adalah matching atau penyesuaian,
yang mana pada tahap ini permasalahan sudah teridentifikasi dan
dilakukan penyesuaian atau penyetaraan dengan inovasi yang akan di
adopsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada tahap ini dipastikan
kelayakan suatu inovasi untuk diaplikasikan di organisasi tersebut.
b. Implementasi atau pelaksanaan
Tahapan ini terdiri dari redefinisi, klarifikasi, dan rutinitasi. Redefinisi
merupakan inovasi yang sudah diadopsi dilakukan berbagai proses guna
34
menyesuaikan kondisi yang ada pada organisasi agar dapat
disesuaikan.Klarifikasi terjadi ketika inovasi sudah digunakan secara
meluas dan meyeluruh sehingga mempengaruhi seluruh elemen
organisasi maupun target dari inovasi. Rutinitasi adalah tahapan yang
berkaitan dengan kebiasaan penggunaan inovasi, sehingga inovasi bukan
lagi hal yang baru dalam organisasi.
Dan dijelaskan kembali oleh Yogi (2008:19) terkait dengan tahapan
dalam menjalankan proses inovasi secara lebih detail, yaitu :
a. Kebutuhan atau masalah
Mengenali masalah atau kebutuhan dapat dilakukan melalui proses
politik diamana masalah sosial menjadi suatu prioritas dalam agenda
yang memerlukan penelitian.
b. Riset dasar dan Aplikasi
Riset dasar dan aplikatif sangat identik dengan inovasi yang berkaitan
dengan teknologi. Riset dasra merupakan kegiatan bersifat ilmiah
murni. Sedangkan untuk riset aplikatif merupakan kegiatan ilmiah
yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah praktis.
c. Pengembangan
Dalam sebuah inivasi, pengembangan merupakan proses meletakkan
ide-ide baru ke dalam bentuk yang diharapkan dapat menjawab
kebutuhan adopter.
d. Komersialisasi
Terdapat produksi, pabrikasi, pengemasan, pemasaran dan distribusi
sebuah produk inovasi. Akan tetapi, dalam sektor publik tidak
mengenal istilah komersialisasi. Selain filosofi sektor publik yang
non-komersial, produk inovasi disektor publik relative berbeda
dengan sektor bisnis. Namun tahap komersialisasi di sektor publik
dapat dianalogikan sebagai tahap penyebarluasan produk inovasi
tanpa dalam komersial. Hal ini berarti bahwa proses produksi,
pabrikasi, pengemasan, pemasaran dan distribusi sebuah produk
inovasi di sektor publik juga terjadi.
e. Difusi dan Adopsi
Dalam tahap ini produk inovasi sudah hadir di pasar, dan konsumen
memiliki hak untuk menentukan pilihannya dengan membeli atau
tidak membeli. Sedangkan pada sektor publik, proses ini lebih kepada
masyarakat baik ingin menggunakan atau tidak ingin menggunakan
produksi inovasi tersebut.
f. Konsekuensi
Pada tahap ini, dapat diketahui apakah masalah atau kebutuhan yang
didefinisikan pada awal pengembangan inovasi sudah terjawab atau
tidak seringkali masalah-masalah ataupun kebutuhan-kebutuhan baru
35
muncul dikarenakan adanya inovasi-inovasi baru. Sehingga dengan
begitu proses pengembangan inovasi menjadi sebuah siklus inovasi.
Dengan begitu dapat dikatakan bahwa adanya inovasi dapat
memberikan beberapa solusi dalam suatu masalah atau kebutuhan
meskipun harus melalui beberapa tahapan yang sedikit rumit, yang
terkadang justru menyebabkan permasalahan baru muncul. Dengan
munculnya permasalahan baru tersbut maka diperlukan lagi onovasi-
inovasi yang lain sehingga pengembangan inovasi yang seperti itu dapat
dikatakan sebagai siklus inovasi.
4. Inovasi dalam Pembuatan Prosedur
Inovasi dalam pembuatan prosedur bertujuan untuk lebih menagatur
atau mentertibkan prosedur yang sudah ada sebagai mana yang
disampaikan oleh dosen ilmu administrasi di Universitas Hasanuddin Badu
Ahmad dimana menjelaskan tentang inovasi perizinan di lingkungan
pemerintah Kota Makassar, yang mana sebuah inovasi dalam pembuatan
sebuah prosedur sangat diperlukan agar lebih menciptakan suatu
pembaharuan yang dapat mewujudkan pelayanan yang lebih prima.
Inovasi pelayanan perizinan di lingkungan pemerintah Kota
Makassar mendapatkan sorotan dari berbagai pihak terutama dari aspek
kinerja pelayanan perizinan. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
dan menganalisis bentuk inovasi pelayanan di Unit Pelayanan Perizinan,
faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan inovasi
pelayanan, model inovasi pelayanan prerizinan yang akuntabel, transparan,
36
efektif dan efisien untuk meningkatkan PAD di Dinas Pelayanan Perizinan
dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Makassar.
Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
fenomenologis yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan
implikasi model inovasi pelayanan sebagai upaya meningkatkan kualitas
pelayanan perizinan. Untuk mendapatkan informasi yang valid maka
penentuan informan dilakukan secara purposive sampling dengan harapan
informan tersebut memahami substansi permasalahan yang diteliti.
Informan tersebut dari Unit Pelayanan Perizinan, Dinas Pendapatan
Daerah, tokoh masyarakat yang berkepentingan, pelaku usaha. Hasil
penelitian menunjukkan pelayanan terpadu satu pintu belum maksimal
disebabkan oleh renovasi gedung dan penataan ruang kerja dan loket
pelayanan, kemampuan dan keahlian petugas pelayanan belum optimal
mendukung pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan, serta belum
optimalnya standar operasional prosedur (SOP).
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah membutuhkan
konsisten penyederhanaan prosedur, kepastian biaya, kepastian waktu, dan
empaty dan kedisiplinan aparatur yang menyenangkan bagi setiap
pengguna pelayanan. Pelayanan prima dapat terwujud jika dilakukan
inovasi pelayanan berbaisis elektronik dan akses secara online melalui
website resmi, Sort Message Services Gate Way, Mobile Service, corner
service di mall, Pembayaran Biaya Pengurusan melalui Bank dan SMS
Banking. Selain itu pendelegasian wewenang kepada Pemerintah
37
Kecamatan dan kelurahan hendaknya diperkuat sebagai gugus terdepan
pelayanan publik.
Dari paparan jurnal diatas dapat diidentifikasikan bahwa dengan
adanya inovasi dalam penyusunan SOP dapat memberikan perbaikan
dalam menentukan kebijakan sebagaimana yang di katakan oleh oleh
Priyantoko (2008:62), bahwa inovasi mencakup (1) menghasilkan produk
baru atau kualitas yang lebih baik. (2) Metode baru dalam proses
produktif. (3) Pembukaan pasar baru. (4) Pengembangan bahan baku. (5)
Sistem pengorganisasian baru. Sehingga memiliki korelasi antara teori
dengan paparan jurnal bahwa penyusunan SOP harus mengedepankan
kualitas kerja yang dapat menciptakan sumber daya manusia yang lebih
berkualitas.
Menurut Rogers dalam LAN (2007:116) mengatakan bahwa inovasi
mempunyai atribut sebagai berikut:
1. Keuntungan Relatif Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan
dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu
ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang
menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain.
2. Kesesuaian Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompatibel
atau kesesuain dengan inovasi yang digantinya. Hal ini
dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang
begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang sedikit, namun
juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke
38
inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi
dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.
3. Kerumitan Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai
tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan
inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi
menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat
kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.
4. Kemungkinan Dicoba Inovasi hanya bisa diterima apabila telah
teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai dibandingkan
dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus
melewati fase “uji publik”, dimana setiap orang atau pihak
mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah
inovasi.
5. Kemudahan diamati Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari
segi bagaimana sebuah inovasi bekerja dan menghasilkan sesuatu
yang lebih baik. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli maka
peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa inovasi merupakan suatu
penemuan baru yang berbeda dari yang sebelumnya berupa hasil
pemikiran dan ide yang dapat dikembangkan juga
diimplementasikan agar dirasakan manfaatnya.
Inovasi erat kaitannya teknologi dan informasi, khususnya internet,
memiliki peranan penting dalam meningkatkan transparansi. Richard
39
Heeks dalam LAN (2007:98) mengelompokkan manfaat tekonologi
informasi dan komunikasi dalam dua kelompok, yaitu:
1. Manfaat pada Tingkat Proses
a. Menghemat biaya: mengurangi biaya transaksi bagi masyarakat
untuk akses ke informasi pemerintah dan mengirim informasi ke
pemerintah, mengurangi biaya bagi pemerintah untuk menyediakan
inoformasi.
b. Menghemat waktu: mempercepat proses internal dan proses
pertukaran data dengan instansi lain.
c. Mengurangi keterbatasan: dimanapun, kapanpun informasi dan
layanan pemerintah dapat diakses oleh masyarakat.
d. Keputusan yang lebih baik: pimpinan dapat mengontrol kinerja
stafnya, mengontrol kegiatan, ataupun mengontrol kebutuhan.
2. Manfaat pada Tingkat Pengelolaan
a. Merubah perilaku aparatur: mengurangi interes pribadi dan
meningkatkan interes rasional atau nasional. Misalnya dalam
mengurangi tindakan korupsi, mengurangi pemalsuan, kerja lebih
efektif dan efisien dan perlakuan terhadap masyarakat yang lebih
setara dalam pelayanan publik.
b. Merubah perilaku masyarakat: partisipasi yang lebih besar terhadap
proses pemerintahan dan memperluas kesempatan pemasok untuk
ambil bagian dalam pelayanan pengadaan barang atau jasa.
40
c. Pemberdayaan: meningkatkan keseimbangan kekuatan antar
kelompok, melalui kemudahan, akses ke informasi kepemerintahan.
Pemberdayaan aparatur lebih meningkat melalui akses ke informasi
yang dibutuhkan mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
pemberdayaan pemasok melalui akses ke informasi tentang
pengadaan barang dan jasa dan pemberdayaan manajer melalui akses
ke informasi mengenai stafnya dan sumberdaya lainnya.
D. Standar Operasional Prosedur
1. Konsep Standar Operasional Prosedur
Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut dengan SOP
merupakan Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk
mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan
organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang
berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja
yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya.
SOP biasanya terdiri dari manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode
penulisan prosedur, serta dilengkapi oleh bagan flowchart di bagian akhir
(Laksmi, 2008:52).
Sehingga bagaimanapun bentuknya, sebuah organisasi atau perusahaan
pastinya sangat memerlukan adanya SOP dalam mengatur berjalannya
organisasi atau perusahaan ersebut dalam mencapai tujuannya. Yang mana
SOP juga dapat dikatakan sebagai sitem yang disusun guna memudahkan,
41
merapihkan, serta menertibkan pekerjaan. Sistem ini juga berisi tentang urutan
proses dari awal pekerjaan hingga akhir pekerjaan.
Tujuan dari pembuatan SOP adalah untuk menjelaskan perincian atau
standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang
diselenggarakan dalam suatu organisasi. SOP yang baik adalah SOP yang
mampu menjadikan arus kerja yang lebih baik, menjadi panduan untuk
karyawan baru, penghematan biaya, memudahkan pengawasan, serta
mengakibatkan koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang berlainan
dalam perusahaan.
Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebagai berikut (Indah
Puji, 2014:30):
1. Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi
tertentu dan kemana petugas dan lingkungan dalam melaksanakan
sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu.
2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama
pekerja, dan supervisor.
3. Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan (dengan demikian
menghindari dan mengurangi konflik), keraguan, duplikasi serta
pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan.
4. Merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan.
5. Untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara
efisien dan efektif.
6. Untuk menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari
petugas yang terkait.
7. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan
proses kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktek dan
kesalahan administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah
sakit dan petugas.
42
8. Sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan.
9. Sebagai dokumen sejarah bila telah di buat revisi SOP yang baru.
Dalam organisasi pemerintahan juga memerlukan adanya perubahan
ketatalaksanaan yang diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana
instansi pemerintah yang efektif dan juga efisien. Salah satu upaya penataan
tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (yang selanjutnya akan
disebut dengan SOP AP) dalam melaksanakan tugas dan juga fungsi aparatur
pemerintah. SOP AP adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses
penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan penyusunan dan implementasi SOP AP memerlukan partisipasi
penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada dalam institusi yang dilandasi
dengan alasan bahwa pegawai mengetahui bagaimana kondisi yang ada di
tempat kerja masing-masing dan yang akan mendapatkan dampak dari
perubahan tersebut. Berdasarkan praktek peyusunan SOP AP oleh beberapa
instansi pemerintahan, ditemukan perbedaan pemahaman dan variasi format
dokumen SOP yang dihasilkan. Terkait dengan hal tersebut maka perlu
penyempurnaan pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
untuk dijadikan acuan baik bagi instansi pemerintah ataupun perusahaan.
43
2. Manfaat dan Fungsi SOP
SOP atau yang sering disebut sebagai prosedur tetap (protap) adalah
penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana dan
oleh siapa dan dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses
pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan mengganggu kinerja organisasi
(instansi pemerintah) secara keseluruhan. SOP memiliki manfaat bagi
organisasi antara lain (Permenpan No.PER/21/M-PAN/11/2008):
1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam
menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan
kelalaian.
2. SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada
intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan
pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.
3. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung
jawab khusus dalam melaksanakan tugas.
4. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai.
cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi
usaha yang telah dilakukan.
5. Menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai
baru untuk cepat melakukan tugasnya.
6. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan
baik.
44
7. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam
melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari.
8. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan.
9. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural
dalam memberikan pelayanan. Menjamin proses pelayanan tetap
berjalan dalam berbagai situasi.
Selain manfaat, Standar Operasional Prosedur juga memiliki fungsi.
Fungsi dari adanya SOP adalah sebagai berikut (Indah Puji, 2014:35):
1. Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja.
2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.
3. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak.
4. Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja.
5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.
Dengan adanya Standar Operasional Prosedur dapat dikatakan bahwa
nantinya dapat diketahui dengan mudah mulai dari apa saja hambatan hingga
menjadi tolak ukur mutu pelayanan yang diberikan yang mana nantinya dapat
meningkatkan akuntabilitas. Untuk mencapai hal-hal tersebut perlu dikethaui
apa saja prinsip yang menjadi dasar dalam penyusunan SOP.
3. Prinsip-Prinsip SOP
Dalam PERMENPAN PER/21/M-PAN/11/2008 disebutkan bahwa
penyusunan SOP harus memenuhi prinsip-prinsip antara lain: kemudahan dan
45
kejelasan, efisiensi dan efektivitas, keselarasan, keterukuran, dimanis,
berorientasi pada pengguna, kepatuhan hukum, dan kepastian hukum.
1. Konsisten. SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu,
oleh siapapun, dan dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran organisasi
pemerintahan.
2. Komitmen. SOP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh
jajaran organisasi, dari level yang paling rendah dan tertinggi.
3. Perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap
penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-
benar efisien dan efektif.
4. Mengikat. SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya
sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan.
5. Seluruh unsur memiliki peran penting. Seluruh pegawai peran-peran
tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika pegawai tertentu
tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu
keseluruhan proses, yang akhirnya juga berdampak pada proses
penyelenggaraan pemerintahan.
6. Terdokumentasi dengan baik. Seluruh prosedur yang telah distandarkan
harus didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan
referensi bagi setiap mereka yang memerlukan.
46
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif, hal ini atas pertimbangan tujuan penelitian yang
dikaitkan dengan topik yang diteliti. Metode ini menyajikan secara
langsung hakekat hubungan antara peneliti serta informan lebih peka dan
lebih bisa menyesuaikan diri dengan pangaruh dan pola-pola serta nilai-
nilai yang dihadapi. Penelitian deskriptif artinya bahwa peneliti ingin
mengungkapkan tema yang diangkat secara mendalam. Data yang di
kumpulkan berupa kata-kata gambar dan bukan angka-angka.
Melalui metode kualitatif peneliti pada tahap awal melakukan
penjelajaha, selanjutnya melakukan pengumpulan data yang mendalam
shingga dapat ditemukan hipotesis yang berupa hubungan antara gejala
dalam hal ini dengan memberikan gambaran dan analisis secara mendalam
terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dalam
meningkatkan kinerja pegawai. Sedangkan penelitian deskriptif adalah
pilihan peneliti karena tujuan peneliti yaitu untuk mendapatkan data untuk
mendeskripsikan keadaan atau fenomena secara menyeluruh yang terjadi
dalam pelaksanaan pengembangan SOP dalam e-government di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.
47
Peneliti juga ingin mengetahui gambaran mengenai pengembangan SOP
dalam e-government.
B. Fokus Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti menentukan fokus penelitian untuk
membatasi studi sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah dan juga
dapat menyaring informasi yang tidak relevan. Adapun fokus penelitian
yang diambil oleh peneliti adalah:
1. Inovasi dalam proses penyusunan SOP di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar
menurut teori dari Schumpeter yang dikutip oleh Priyantoko
(2008:62) bahwa mencakup:
a. Menghasilkan produk baru atau kualitas yang lebih baik
Yang menjelaskan tentang penyusunan dan pelaksanaan
pembentukan SOP, pembentukan tim dan kelengkapannya,
pembekalan bagi anggota tim,penilaian kebutuhan SOP.
b. Metode baru dalam proses produktif
Yang menjelasakan tentang adanya proses penyusunan SOP,
tahapan penyusunan SOP, analisis dan pemilihan alternatif,
penulisan SOP, pengujian dan review SOP, pengesahan SOP,
prinsip-prinsip pelaksanaan SOP.
c. Pengembangan bahan baku
Yang berkaitan tentang adanya hubungan kerjasama Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan
48
pihak ketiga,jenis dan produk pelayanan, teknis pelayanan,
mekanisme komplain.
2. Faktor yang mempengaruhi pengembangan SOP di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Blitar:
a) Faktor Pendukung
b) Faktor Penghambat
C. Lokasi dan Situs Penelitian
Lokasi penelitian adalah suatu daerah yang memiliki batasan yang
jelas dengan tujuan agar tidak menimbulkan kekaburan dan ketidakjelasan
wilayah penelitian. Dengan mempertimbangkan hal diatas, maka
penentuan lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Blitar. Sedangkan situs
penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.
Alasan peneliti memilih lokasi dan situs penelitian pada Kantor
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Blitar adalah karena DPM dan PTSP merupakan institusi pemerintahan
daerah yang berperan penting dalam permasalahan pelayanan pemberian
ijin di daerah.
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data
sekunder. Adapun data primer dan data sekunder yang peneliti peroleh:
49
1. Data Primer
Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah melalui
wawancara dengan beberapa informan, serta peristiwa yang terjadi.
Sumber data primer dalam penilitian ini adalah wawancara dengan
informan.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer. Data
sekunder ini diperoleh secara tidak langsung dari sumber informan. Data
sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen. Data yang dikumpulkan
oleh peneliti berupa informasi dalam bentuk catatan-catatan resmi.
E. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang relevan, tepat, dan akurat dengan penelitian
ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara
lain :
1. Observasi
Observasi dilakukan dengan pengamatan kondisi lingkungan kerja yang
ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Blitar. Adapun alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini,
yaitu buku lapangan (field note) yang digunakan untuk mencatat hasil
observasi. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna
dari perilaku tersebut. Sehingga, cara yang dilakukan peneliti untuk
50
memperoleh data di lapangan adalah melalui pengamatan secara langsung
adalah melalui pengamatan secara langsung.
2. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewer) yang memberikan
jawaban atas pertanyaan itu (Moelong 2012: 186).
3. Dokumentasi
Penggunaan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini dimaksudkan untuk menghimpun dan merekam data.
Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu mendokumentasikan
informasi penting yang diperoleh dari lapangan. Dokumentasi pada
penelitian menggunakan kamera handphone dan dilakukan setiap
peneliti terjun ke lapangan.
F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:
1. Peneliti sendiri
Dengan menggunakan panca indera untuk melihat, mengamati, dan
merasakan kejadian-kejadian yang ada dilapangan terutama yang
berhubungan dengan fokus penelitian. Serta terjun langsung untuk
memperoleh data langsung dari narasumber dengan bantuan wawancara
51
(interview guide). Tujuannya agar wawancara yang dilakukan sesuai
dengan topik yang telah ditetapkan.
2. Pedoman wawancara atau interview guide
Pedoman wawancara atau interview guide adalah hal-hal yang
berkaitan dengan daftar pertanyaan wawancara yang dibuat oleh peneliti
untuk melaksanakan proses pengumpulan data, hal ini dikarenakan bahwa
pedoman wawancara digunakan untuk memperlancar proses penelitian
agar data yang didapat sesuai dengan permasalahan penelitian.
3. Catatan lapangan atau field note
Catatan lapangan yang berupa buku catatan yang digunakan sebagai
catatan informasi yang diperoleh di lapangan, alat tulis menulis, alat
perekam sebagai alat bantu dalam merekam hasil wawancara, dan kamera
sebagai alat untuk mengamati dan mendokumentasikan secara visual
segala kondisi.
G. Analisis Data
Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan
data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat
dikelola mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa
yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat
diceriterakan kepada orang lain (Bogdan dan Biklen dalam Moloeng,
2012:248). Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono (2012: 91) bahwasanya
analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang
52
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan
cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-
unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang
penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah
difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
Analisis data terdiri dari empat kegiatan yang digunakan peneliti dalam
penelitian ini, yakni (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014:30-33):
1. Data Collection (Pengumpulan Data)
Pengumpulan data merupakan tahap awal yang dilakukan oleh peneliti
untuk mendapatkan data yang valid. Data dapat dikumpulkan melalui
observasi ke lapangan, wawancara dengan berbagai pihak yang terkait
dengan permasalahan, serta dokumentasi berupa foto. Data diperoleh dari
situs penelitian yang dapat langsung diperoleh dari Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.
2. Data Condensation (Kondensasi Data)
Kondensasi merupakan proses memilah data, memfokuskan,
menyederhanakan meringkas data yang ada baik itu dari tulisan, catatan
lapangan, hasil transkrip, wawancara, dokumentasi, arsip dan bahan
empiris lainnya. Kondensasi data berlangsung secara terus menerus selama
penelitian, bahkan sebenarnya kondensasi data dapat dilakukan sebelum
data terkumpul secara menyeluruh. Hal ini dilakukan secara terus-
menerus, baik selama proses penelitian berlangsung maupun pada tahap
analisis selanjutnya, yakni penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data
53
yang telah dikumpulkan pada proses pengumpulan data kemudian diproses
dan dipilah berdasarkan fokus penelitian yang memusatkan pada dua
rangkaian, yaitu:
a) Upaya inovasi dalam proses penyusunan SOP di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
b) Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi inovasi
pengembangan SOP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Berdasarkan proses tersebut akan didapatkan data sementara,
kemudian data yang diperoleh dalam penelitian dapat ditambahkan lagi
melalui informasi tambahan yang ada.
3. Data Display (Penyajian Data)
Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,
hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam penelitian
kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah
dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan
memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja
selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Kemudian data
diproses melalui seleksi, penyederhanaan dan pemfokusan yang ada dalam
catatan lapangan yang terus-menerus sepanjang pelaksanaan penelitian
dilaksanakan atau dapat disebut dengan kondensasi data.
54
4. Conclusions: Drawing/Verifying (Penarikan Kesimpulan)
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan
akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung
pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan merupakan temuan
baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi
atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau
gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Bila data yang disajikan
didukung dengan data-data yang mantap, maka dapat dijadikan
kesimpulan yang kredibel. Tahap terakhir yaitu semua data yang sudah
tepat dan menjawab permasalahan yang diangkat, disajikan sedemikian
rupa sehingga dapat dipahami dalam mengadakan penarikan kesimpulan.
Uraian tersebut dapat dijelaskan dalam gambar berikut:
Gambar 1: Komponen- komponen Analisis Data
Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014)
55
H. Keabsahan Data
1. Teknik Triangulasi (Triangulation)
Teknik triangulasi menurut Irawan (2006:79) adalah proses check
and recheck antara satu sumber data dengan sumber data lainnya.
Menurut Denzin (2009 : 271) istilah yang sering digunakan untuk
mengaitkan proses analisis dengan proses konfirmasi adalah
triangulasi, istilah yang memiliki beragam makna, istilah asalnya
adalah multi-operasionalisme. Istilah triangulasi juga bisa berarti
konvergesi antara peneliti (penentuan catatan lapangan satu peneliti
dengan hasil observasi peneliti lain) sekaligus konvergesi antara
berbagai teori yang digunakan. Menurut Denzin (2009 : 271)
terdapat 5 tipe dasar dari teknik triangulasi adalah sebagai berikut :
a. Triangulasi data (data triangulation) : menggunakan sejumlah
sumber data dalam penelitian
b. Triangulasi peneliti (investigator triangulation) : menggunakan
sejumlah peneliti atau evaluator
c. Triangulasi teori (theory triangulation) : menggunakan beragam
perspektif untuk menginterpretasikan sekelompok data tunggal
d. Triangulasi metodologis (methodological triangulation) :
menggunakan beragam metode untuk mengkaji program tunggal
e. Triangulasi interdispliner (interdisciplinary triangulation)
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data dengan
menggunakan sejumlah sumber data dalam penelitian. Uji keabsahan melalui
triangulasi dilakukan karena dalam penelitian kualitatif untuk menguji keabsahan
56
informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik. Begitupula materi
kebenaran tidak di uji berdasarkan kebenaran alat sehingga substansi kebenaran
tergantung pada kebenaran intersubjektif. Oleh karena itu, sesuatu yang dianggap
benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran
stakeholder.
57
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kabupaten Blitar
1. Sejarah Kabupaten Blitar
Kabupaten Blitar identik dengan Gunung Kelud dan Candi
Penataran. Kota kecil ini memiliki banyak julukan, diantaranya Kota Peta,
Kota Koi, dan kota tempat dimakamkannya Bung Karno. Blitar pada
jaman dahulu hanyalah sebuah hutan lebat yang dibabad oleh Nilasuwarna
atau Gusti Sudomo, anak Adipati Tuban, menjadi medan perang untuk
mengalahkan Tentara Tartar, yang akhirnya dihadiahkan kepadanya atas
jasa-jasanya. Gelar Adipati Aryo Blitar I disandangnya di bawah Kerajaan
Majapahit. Sengguruh Kinareja, Patih Kadipaten Blitar, memberontak dan
berhasil membunuh Aryo Blitar I. Sengguruh Kinareja bergelar Adipati
Aryo Blitar II, yang akhirnya dikalahkan oleh Djoko Kandung, anak
Nilasuwarna, yang diberi gelar Adipati Aryo Blitar III yang tidak pernah
mau menerima tahta tersebut meskipun pada praktiknya tetap memimpin
warga Kadipaten Blitar.
Sekitar tahun 1723, di bawah Kerajaan Kartasura Hadiningrat yang
dipimpin Raja Amangkurat, menghadiahkan Blitar kepada Belanda yang
dianggap berjasa membantu Amangkurat dalam perang saudara termasuk
dengan Aryo Blitar III. Peristiwa ini mengakhiri eksistensi Kadipaten
58
Blitar sebagai daerah pradikan. Seperti daerah-daerah lainnya, rakyat
Blitar tidak menghendaki dijajah. Rakyat bersatu melakukan perlawanan,
yang tidak hanya terdiri dari warga pribumi, namun juga dari etnis Arab,
Cina dan beberapa bangsa Eropa yang mendiami Blitar.
Pada tanggal 1 April 1906 dikeluarkan sebuah Staatsblad van
Nederlandche Indie No 150 yang isinya adalah penetapan pemberntukan
Gemeente Blitar. Momentum pembentukan Gemente Blitar inilah yang
kemudian dikukuhkan sebagai hari lahir Kota Blitar. Status Blitar berubah-
ubah seiring dengan pergantian kekuasaan penjajah dari Belanda ke
Jepang di Blitar. Pemberontakan PETA tanggal 14 Februari 1945 yang
dipimpin Soedancho Suprijadi merupakan bukti perlawanan paling
dahsyat yang dipicu rasa empat dan kepedulian tentara PETA atas siksaan
lahir dan batin yang dialami rakyat Indonesia. Pertama kalinya bendera
Sang Merah Putih dikibarkan yaitu oleh salah satu anggota pasukan
Suprijadi, Partohardjono, di tiang bendera di seberang asrama PETA yang
saat ini berada di kompleks TMP Raden Wijaya yang dikenal sebagai
Monumen Potlod.
Dan saat ini Blitar menjadi daerah yang paling ramai dikunjungi
rakyat Indonesia, terutama pada bulan Juni karena pada bulan itu terangkai
berbagai momentum penting sejarah bangsa terutama yang terkait dengan
Bung Karno, yaitu pada hari lahir Pancasila rakyat Blitar memperingati
59
dengan upacara Grebeg Pancasila, hari lahir Bung Karno, dan hari
wafatnya Bung Karno.
2. Keadaan Geografis
Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur
yang secara geografis Kabupaten Blitar terletak pada 111 25’ – 112 20’
BT dan 7 57-8 9’51 LS berada di Barat daya Ibu Kota Propinsi Jawa
Timur – Surabaya dengan jarak kurang lebih 160 Km. Adapun batas –
batas wilayah adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
Sebelah Timur : Kabupaten Malang
Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri
Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588.79 KM dengan tata
guna tanah terinci sebagai Sawah, Pekarangan, Perkebunan, Tambak,
Tegal, Hutan, Kolam Ikan dan lain-lain, Kabupaten Blitar juga di belah
aliran sungai Brantas menjadi dua bagian yaitu Blitar Utara dan Blitar
Selatan yang sekaligus membedakan potensi kedua wilayah tersebut yang
mana Blitar Utara merupakan dataran rendah lahan sawah dan beriklim
basah dan Blitar Selatan merupakan lahan kering yang cukup kritis dan
beriklim kering. Wilayah Blitar selatan terus berusaha mengembangkan
60
segala potensi yang dimiliki. Daya tarik Potensi dan kekayaan yang
dimiliki Kabupaten Blitar bukan hanya pada sumber daya alam, produksi
hasil bumi yang melimpah, hasil – hasil peternakan, perikanan dan deposit
hasil tambang yang tersebar di wilayah Blitar Selatan, tetapi juga kekayaan
budaya serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai adiluhung
menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Namun lebih dari itu, berbagai
kemudahan perijinan dan iklim investasi (usaha) yang kondusif didukung
oleh stabilitas sosial politik merupakan modal utama yang dapat menjadi
“point of essential” terutama jaminan bagi investor dan seluruh masyarakat
untuk melibatkan diri dalam pengembangan Kabupaten Blitar.
Gambar 2 : Peta Kabupaten Blitar
Sumber: www.blitarkab.go.id
61
3. Iklim dan Topografi
Lokasi Kabupaten Blitar berada di sebelah Selatan Khatulistiwa.
Tepatnya terletak antara 111°40¹-112°10¹ Bujur Timur dan 7°58¹-8°9¹51¹¹
Lintang Selatan. Hal ini secara langsung mempengaruhi perubahan iklim.
Iklim Kabupaten Blitar termasuk tipe C.3 dimana rata-rata curah hujan
tahunan 1.478,8 mm dengan curah hujan tertinggi 2.618,2 mm per tahun
dan terendah 1.024,7 per tahun. Sedangkan suhu tertinggi 30 Celcius dan
suhu terendah 18 celcius Perubahan iklimnya seperti di daerah-daerah lain
mengikuti perubahan putaran dua iklim yaitu musim penghujan dan
musim kemarau. Satu kenyataan yang dapat kita lihat sampai saat ini,
bahwa betapapun Kabupaten Bli tar sebagai daerah yang kecil dengan
segala potensi alam, gografis dan iklim serta kualitas sumber daya manusia
yang sedang, ternyata telah mampu tampil ke depan dalam keberhasilan
pembangunan. Kemajuan demi kemajuan dan kemenangan demi
kemenangan yang telah dicapai daerah ini adalah karena besarnya
partisipasi, kesadaran dan pengabdian seluruh lapisan masyarakat.
Sedangkan jika dilihat dari letak Tofografi tinggi tempat tertinggi adalah
800 meter (dpa) dan tinggi tempat terendah adalah 40 meter (dpa).
4. Visi Kabupaten Blitar
Pemerintahan Kabupaten Blitar dibawah kepemimpinan Drs. H.
Rijanto, MM dan Marhaenis Urip Widodo, S Sos selama peroide 2016 –
2021 menetapkan visi :
62
“MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU
DAN BERDAYA SAING”. Yang mana jika dijabarkan akan
memiliki arti sebagai berikut:
a) Lebih Sejahtera
Berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan
batin. Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
secara baik, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan
pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan
akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Peningkatan kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam
penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif,
serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam
menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
b) Maju
Dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek
kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan
kapasitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola pemerintahan
dan pelayanan publik .
c) Berdaya Saing
Yaitu dapat terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Blitar
untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang
dimiliki sehingga mampu bersaing secara regional, nasional
bahkan internasional.
5. Misi Kabupaten Blitar
Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Blitar tersebut maka Misi
Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 ditetapkan sebagai
berikut:
63
1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi
program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan
program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran;
2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai
keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum melalui
optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta
penerapan peraturan perundang-undangan ;
3. Meningkatkan kualitas Sumer Daya Manusia (SDM) masyarakat
melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di
dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek
keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh
pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai ;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui
reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi
informasi ;
5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi
masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan
ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan
berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa
kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor
pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan hidup ;
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan
melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa,
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat desa.
6. Makna Lambang Kabupaten Blitar
Lambang Daerah Kabupaten Blitar terdiri dari 9 (sembilan) bagian
dengan bentuk, macam dan maknanya sebagai berikut:
64
Gambar 3: Lambang Kabupaten Blitar
Sumber: www.blitarkab.go.id
1. Bentuk seluruhnya merupakan segi lima : Lambang Pancasila.
2. Candi penataran : Peninggalan Majapahit sebagai lambang kebudayaan
yang luhur.
3. Keris Pusaka : Lambang semangat dan jiwa kepahlawanan rakyat Blitar,
sejak masa dahulu hingga sekarang.
4. Sungai brantas dengan warna biru diatas dasar warna hijau dan kuning :
Lambang kemakmuran, membagi daerah Blitar, menjadi 2 bagian, yang
sebelah utara sungai daerah makmur dan sebelah selatan daerah kurang
makmur.
5. Pangkal keris dengan bentuk gunung dengan api yang menyalanyala :
Lambang kedinamisan rakyat Blitar yang tak putus asa, dan patah
semangat, malahan semakin membaja, pantang mundur dalam berjuang
dalam menghadapi malapetaka.
6. Pohon beringin : Lambang pengayoman pemerintahan yang
diharapharapkan oleh rakyat demi keadilan
7. Segi 5 (lima) ditengah warna biru muda : Lambang kegotongroyongan
dalam suasana aman dan damai
8. Padi kapas : Lambang sandang dan pangan kemakmuran buah kapas = 8
dan butir padi = 17 mengingatkan kita kepada cita-cita revolosi 17 – 8 – 45
65
9. Pita dwiwarna dengan bintang emas bersudut lima diatas dasar : Lambang
jiwa kepemimpinan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
B. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
1. Sejarah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
Selanjutnya disebut DPMPTSP merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
datu pintu serta tugas pembantuan. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalu
Sekretaris Daerah.
Sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 18 Tahun 2016, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP)
Kabupaten Blitar akan melakukan perubahan dan penataan kelembagaan.
Berdasarkan peraturan KTSP akan dirubah menjadi Dinas Penenaman
Modal dan Perijinan Satu Pintu (DPMPTSP). Yang mana Dinas PMPTSP
menggabungkan penanaman modal dengan perijinan dan penanaman
modal sendiri masih tergabung dibawah bagian perekonomian pemerintah
Kabupaten Blitar. Maka dari itu diadakannya perubahan yang sesuai
dengan PP Nomor 18 Tahun 2016, seluruh kantor yang ada diwilayah
Kabupaten/Kota ditiadakan, atau kantor yang ada digabung dan
66
ditingkatkan grade nya sehingga menjadi setingkat badan atau dinas
sehingga nantinya akan memiliki fungsi yang lebih luas lagi.
2. Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan susunan komponen-komponen atau
unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Dengan adanya struktur organisasi
juga menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan juga bagaimana
fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Selain itu
dengan adanya struktur organisasi dapat menunjukkan spesialisasi-
spesialisasi dari suatu pekerjaan, saluran perintah dan juga penyampaian
laporan. Struktur yang ada di dalam organisasi juga memiliki beberapa
fungsi, diantaranya adalah :
a. Kejelasan tanggung jawab
Dimana setiap organisasi harus bertanggung jawab atas
pimpinannya atau kepada atasan yang telah memberikan
kewenangan, karena pelaksanaan atau implementasi kewenangan
tersebut yang perlu dipertanggung jawabkan.
b. Kejelasan kedudukan
Anggota atau sesorang yang ada didalam struktur organisasi dapat
mempermudah dalam melakukan koordinasi dan hubungan, sebab
adanya keterkaitan penyelesaian mengenai suatu fungsi yang telah
dipercayakan kepada anggota atau seseorang tersebut.
c. Kejelasan mengenai jalur hubungan
Melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab setiap pegawai yang
ada didalam sebuah organisasi maka dibutuhkan kejelasan
hubungan yang tergambar dalam struktur sehingga dalam suatu
pekerjaan nantinya akan berjalan lebih efektif dan efisien.
67
d. Kejelasan mengenai jalur hubungan
Struktur organisasi akan membantu pihak atasan atau pimpinan
dalam melakukan pengawasan maupun pengendalian, dan juga
dengan adanya struktur organisasi bawahan nantinya akan
berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan uraian
yang jelas.
Berikut susunan atau struktur organisasi yang ada di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
Gambar 4 : Struktur Organisasi DPMPTSP
KEPALA DINAS
UNIT PELAKSANA
TEKNIS
BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PENGENDALIAN
PENANAMAN MODAL
SEKSI PENGEMBA
NGAN PENANAMAN MODAL
SEKSI PENGENDA
LIAN PENANAMAN MODAL
SEKSI PELAYANA
N PENGADUA
N
BIDANG PROMOSI DAN
SISTEM INFORMASI
SEKSI PROMOS
I
SEKSI PENGOLAHAN DATA
DAN SISTEM
INFORMASI
SEKSI PELAPORA
N
BIDANG PELAYANA
N DAN PERIJINAN I
SEKSI VALIDASI
DAN PERIJINA
N I SEKSI PEMROSES
AN PERIJINAN
I
SEKSI PENERBIT
AN PERIJINAN
I
BIDANG PELAYANAN
DAN PERIJINAN II
BIDANG PELAYANA
N PERIJINAN
II SEKSI
PEMROSESAN
PERIJINAN
SEKSI PENERBITA
N PERIJINAN
II
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWA
IAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN
PENYUSUNAN
PROGRAM
KE
LO
MP
OK
JA
BA
TA
N
FU
NG
SIO
NA
L
68
3. Dasar Hukum
1) UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2) UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3) UU No 34 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4) Perpres 97 tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
5) PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah
6) Peraturan Bupati Blitar Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar
4. Uraian Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi
a) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan
fungsi :
a. Menetapkan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;
b. Memvalidasi penyusunan perencanaan program dan anggaran
dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
c. Memimpin pelaksanaan dibidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu
d. Memimpin pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan
dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
e. Mengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dibidang penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
f. Memimpin pembinaan penyelenggaraan dibidang penenaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
g. Memimpin pelaksanaan administrasi dibidang penenaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu;
h. Menyusun dan merumuskan laporan kinerja secara periodik kepada
Bupati; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
perundang-undangan.
b) Sekretariat membawahi :
1. Sub Bagian Penyusunan Program
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dan dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat memiliki fungsi
:
a. Menyusun rencana kebijakan dinas;
b. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang
c. Melaksanakan pembinaan, pengelolaan, dan pengendalian
administrasi umum, keuangan, sarana prasarana,
69
ketenagaan, kerumahtanggaan, kehumasan keprotokolan
dan kelembagaan;
d. Mengkoordinasi penyusunan rancangan peraturan
perundag-undangan bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu
e. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat
menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi
dan perpustakaan;
f. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, kesejahteraan
pegawai, analisis jabatan dan beban kerja;
g. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasi Prosedur
(SOP) kegiatan dinas;
h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas;
dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya
c) Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal
membawahi :
1. Seksi Pengembangan Penanaman Modal;
2. Seksi Pengendalian Penanaman Modal
3. Seksi Pelayanan Pengaduan
Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal
dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut
:
a. Merumuskan kebijakan teknis pengembangan iklim
penenaman modal;
b. Menyusun kajian peta potensi investasi dan peta
penanaman modal;
c. Melaksanakan bimbingan teknis pengembangan potensi
daerah
d. Menyusun rencana umum penanaman modal daerah
kabupaten;
e. Melaksanakan kebijakan pengembangan iklim penanaman
modal;
f. Melaksanakan publikasi pengembangan potensi daerah;
g. Mengkoordinasikan kebijakan perencanaan dan
pengembangan iklim penanaman modal
h. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan
pengembangan iklim penanaman modal;
i. Menyusun usulan bidang usaha terbuka dan tertutup dengan
persyaratan;
j. Menyusun ususlan bidang usaha yang mendapat prioritas
tinggi;
k. Merumuskan usulan pemberian, insentif dan kemudahan
daerah dibidang penanaman modal;
70
l. Melakukan koordinasi, identifikasi dan inventarisasi
kebijakan dan peraturan penanaman modal;
m. Menyusun pedoman teknis pengendalian pelaksanaan
penanaman modal;
n. Mengkoordinasikan dengan pemerintah dan pemerintah
provinsi dibidang pengendalian pelaksanaan penanaman
modal;
o. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan penenaman
modal;
p. Melaksnakan inventarisasi dan identifikasi undang-undang
terkait hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman
modal;
q. Melaksnakan administrasi dan tata usaha Bidang
Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal
r. Memantau realisasi penanaman modal berdasarkan sektor
usaha dan wilayah;
s. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian
permasalahan penanaman modal
t. Melaksnakan pengawasan kepatuhan dan kewajiban
perusahaan penenman modal sesuai ketentuan kegiatan
usaha dan peraturan perundang-undangan
u. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat, dan;
v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan seusai
dengan lingkup tugas dan fungsinya
d) Bidang Promosi dan Sistem Informasi membawahi :
1. Seksi Promosi
2. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi
3. Seksi Pelaporan
Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Promosi dan Sistem
Informasi memiliki fungsi sebagai berikut :
a. Merumuskan dan menyusun kebijakan teknis dan
pengembangan promosi penanaman modal;
b. Menyusun bahan kajian peta potensi investasi daerah yang
siap dipromosikan kepada penanam modal;
c. Melaksanakan market survey dan market intelligent;
d. Merencanakan promosi penanaman modal;
e. Menyusun dan melaksanakan pengembangan strategi
promosi;
f. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan promosi
penanaman modal;
g. Mengkoordinasikan kebijakan promosi penanaman modal;
h. Melaksanakan fasilitasi dan promosi penanaman modal;
i. Melaksanakan koordinasi, publikasi, dan distribusi bahan-
bahan promosi;
71
j. Melaksanakan fasilitasi calon penanaman modal di dalam
negeri dan penerimaan misi/kunjungan calon penanam
modal;
k. Merumuskan dan mengkoordinasi kebijakan teknis data dan
sistem informasi;
l. Menyusun data statistic, analisis dan pengolahan data
informasi penanaman modal;
m. Mengembangkan sistem informasi penanaman modal;
n. Menyiapkan bahan visualisasi data dan informasi
penanaman modal;
o. Mengkoordinasi pembangunan dan pengembangan sistem
informasi penanaman modal;
p. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan
sistem informasi penanaman modal;
q. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
kebijakan promosi, data dan sistem informasi;
r. Memverifikasi/memvalidasi dan pengolahan data perizinan
dan nonperizinan penanaman modal;
s. Menganalisa dan mengevaluasi data perizinan dan
nonperizinan penanaman modal;
t. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan serta
pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
u. Melaksanakan adminsitrasi dan tata usaha Bidang Promosi
dan Sistem Informasi; dan
v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan lingkup tugas dan fungsinya.
e) Bidang Pelayanan Perijinan I membawahi :
1. Seksi Validasi Data Perijinan I
2. Seksi Pemrosesan Perijinan I
3. Seksi Penerbitan Perijinan I
Bidang Pelayanan Perijinan I untuk melaksanakan tugasnya
memiliki fungsi sebagai berikut :
a. Menyusun program kegiatan, standar pelayanan publik dan
standar operasional prosedur perijinan dan non perijinan;
b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi perijinan secara
terpadu;
c. Mengkoordinasi proses pelayanan perijinan dan non
perijinan
d. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi pelayanan
perijinan dan non perijinan secara elektronik;
e. Melaksanakan adminsitrasi pelayanan perijinan dan non
perijinan;
f. Memantau dan mengevaluasi serta pelaporan pelaksanaan
pelayanan perijinan dan non perijinan;
g. Menetapkan besaran retribusi perijinan (SKRD)
72
h. Melaksanakan penagihan atas tunggakan retribusi perijinan;
i. Melaksanakan administrasi dan tata usaha Bidang
Pelayanan Perijinan I; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan lingkup tugas dan fungsinya.
f) Bidang Pelayanan Perijinan II membawahi :
1. Seksi Validasi Data Perijinan II
2. Seksi Pemrosesan Perijinan II
3. Seksi Penerbitan Perijinan II
Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Perijinan II
memiliki fungsi sebagai berikut :
a. Menyusun program kegiatan, standar pelayanan publik dan
standar operasional prosedur perijinan dan non perijinan;
b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi perijinan secara
terpadu;
c. Mengkoordinasi proses pelayanan perijinan dan non
perijinan;
d. Mengelola sistem informasi pelayan perijinan dan non
perijinan secara elektronik;
e. Melaksanakan administrasi pelayanan perijinan dan non
perijinan;
f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan pelayanan perijinan dan non perijinan
g. Menetapkan besaran retribusi perijinan (SKRD);
h. Melaksanakan pehagihan atas tunggakan retribusi perijinan;
i. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pelayanan
Perijinan II; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan lingkup tugas dan fungsinya.
g) Unit Pelaksana Teknis
a. UPT meruoakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas
b. UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
h) Kelompok Jabatan Fungsional
a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senioryang diangkat oleh Bupati
c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan
oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
73
b. Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala
Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian,
Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dab sinkronisai
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan
tugas pokoknya masing-masing.
(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
(3) Setiap pemimpin satuan orgasnisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.
(4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya
masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat
waktu.
(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada
atasan, tembuasan laporan wajib disampaikan pula kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.
C. Penyajian Data
1. Inovasi dalam proses penyusunan SOP di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar
Dalam melakukan inovasi proses penyusunan SOP ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan, menurut Schumpeter yang dikutip oleh Priyantoko
(2008:62) menjelaskan adanya menghasilkan produk baru atau kualitas yang
lebih baik, metode baru dalam proses produktif, serta pengembangan bahan
74
baku, yang mana semuanya berpengaruh dalam proses penyusunan SOP yang
baik.
a. Menghasilkan Produk Baru Atau Kualitas Yang Lebih Baik
1. Penyusunan dan Pelaksanaan Pembentukan SOP Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Salah satu aspek penting di dalam rangka mewujudkan birokrasi yang
efektif, efisien, dan juga ekonomis yaitu dengan menerapkan standar
operasional prosedur (SOP). SOP yang pada pada dasarnya berisi tentang
prosedur operasional standar kegiatan yang dijalankan dalam organisasi
yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan
yang dilakukan, hingga penggunaan fasilitas proses yang dilakukan oleh
pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Kabupaten Blitar agar dapat berjalan secara efektif, efisien, konsisten,
standar, dan sistematis.
Dan dengan adanya SOP, penyelenggaraan administrasi pemerintahan
dapat berjalan dengan pasti, sehingga berbagai bentuk penyimpangan yang
biasanya terjadi dapat dihindari, atau meskipun terjadi penyimpangan
nantinya dapat ditemukan penyebabnya. Kondisi yang sepeerti itu nantinya
akan membuat kualitas pelayanan kepada publik menjadi lebih baik.
Sebagaimana telah disampaikan oleh R (L, 35th) sebagai responden yang
menyatakan :
75
“ untuk urusan penyusunan dan pelaksanaan SOP sendiri kita
mengikuti prosedur penyusunan yang sudah ditetapkan oleh pusat,
dimana ketentuan penyusunan hingga penerbitan SOP nya mengikuti
syarat yang telah ditentukan. Jadi dari pihak kita sendiri tidak berani
untuk mengimprovisasi terlalu banyak” Wawancara pada 04 Mei 2017
Pernyataan diatas juga diperkuat oleh A (P, 37 th) yang menyatakan :
“ sebenarnya dek untuk penyusunan dan pelaksanaan SOP di kantor
ini sudah ditetapkan oleh pihak Kabupaten atau Bupati di Blitar, karna
di DPMPTSP berperan sebagai penyelenggara. Untuk masalah
perubahan itu sendiri dek, tidak bisa dilakukan dari DPMPTSP sendiri
karena rancangannya sudah baku dari atas kita hanya melaksanakan
prosedur yang sudah ditentukan dari pihak Kabupaten atau Bupati”
Wawancara pada 04 Mei 2017
Jadi berdasarkan paparan diatas dapat dikatakan bahwa untuk proses
penyusunan SOP sudah diatur oleh peraturan yang disusun pihak
kabupaten atau Bupati sebagai stakeholder dalam penyusunan SOP.
Dalam proses penyusunan SOP yang dilaksanakan oleh DPMPTSP
Kabupaten Blitar tidak terlepas dari aktor-aktor yang merumuskan
rancangan-rancangan agar proses penyusunan SOP di DPMPTSP
Kabupaten Blitar sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh pembuat
kebijakan, penyataan tersebut didukung oleh R(L, 35 th) yang menjelaskan
bahwa :
“untuk aktor yang terlibat dalam proses penyusunan SOP
didalamnya itu ada kabupaten sebagai stakeholder, kemudian ada
pihak penyelenggara serta pengawasan yaitu DPMPTSP dan
jajarannya, dan pihak ketiga atau mitra untuk kerjasama dari
DPMPTSP dalam proses penyusunan SOP. Jadi proses penyusunan
SOP itu mbak bisa berjalan dengan baik karena adanya hubungan yang
saling bersinergis dari para aktor utama tersebut mbak” Wawancara
pada 04 Mei 2017
76
Pendapat diatas didperkuat oleh pendapat dari A(P, 37 th) yang
menyatakan bahwa:
“didalam proses penyusunan SOP itu dek kami dibantu oleh pihak
ketiga. Jadi aktor yang terlibat didalamnya itu ada pihak atasan dari
DPMPTSP, lalu ada pihak DPMPTSP sebagai pihak penyenggara dan
pengawasan, serta ada pihak ketiga itu tadi yang mana pihak
DPMPTSP melakukan kerjasama dengan pihak ketiga tersebut dalam
hal penyusunan SOP” Wawancara 09 Mei 2017
Berdasarkan pemaparan diatas dapat dikatakn bahwa aktor yang
terlibat dalam proses penyusunan SOP di DPMPTSP ada tiga pihak,
yaitu pihak kabupaten sebagai stakeholder, kemudian DPMPTSP
sebagai pihak penyelenggara dan pengawasan, dan mitra kerjasama
atau pihak ketiga sebagai rekan kerjasama dari pihak DPMPTSP.
Dengan adanya aktor utama tidak terlepas dari hubungan ketiga
aktor tersebut, dimana dalam proses penyusunan SOP yang baik
didasarkan oleh hubungan ketiga aktor yang saling bersinergis.
Dimana hal tersebut diutarakan oleh I (L, 35 th) yang menjelaskan
bahwa:
“gini mbak, untuk masalah aktor utama itu sendiri sebenarnya
saling berkaitan. Dimana dari pihak atasan atau stakeholder dari pihak
DPMPTSP yang merumuskan adanya SOP lalu diteruskan kepada
pihak DPMPTSP sebagai pihak penyelenggara dan pengawas mbak,
dari pihak DPMPTSP itu sendiri biasanya melakukan hubungan
kerjasama dengan pihak ketiga atau mitra mbak. Jadi untuk hubungan
antara ketiga aktor tersebut sudah jelas mbak dan saling berkaitan
dimana nantinya diharapkan dalam proses penyusunan SOP ini
berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan dari atasan.”
Wawancara pada 04 Mei 2017
Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat R (L,35 th) yang
menyatakan bahwa:
77
“kalau menurut saya sih hubungan antara aktor utama tersbut sudah
sesuai dengan tupoksinya yang ada. Dimana pihak kabupaten sebagai
perumus adanya proses penyusunan SOP, lalu diteruskan kepada pihak
DPMPTSP sebagai penyelenggara dan pengawas dan pihak ketiga
sebagai mitra kerjasama dari DPMPTSP. Nah untuk hubungan ketiga
aktor ini dapat dikatakan saling terkait dan saling terhubung. Jadi
dalam proses penyusunan SOP diharapkan tidak terjadi
kesalahpahaman dan sesuai dengan arahan dalam pengerjaannya”
Wawancara pada 04 Mei 2017
Menurut pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa hubungan ketiga
aktor tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya,
dimana ketiga aktor tersebut sudah memiliki tugas pokok fungsi
tersendiri. Pihak kabupaten sebagai perumus, pihak DPMPTSP sebagai
penyelenggara dan pengawas, serta pihak ketiga sebagai mitra
kerjasama DPMPTSP dalam penyusunan SOP. Dengan adanya
hubungan ketiga aktor tersebut diharapkan dalam proses penyusunan
SOP dapat berjalantepat waktu serta sesuai dengan arahan.
Untuk menyusun SOP dengan baik menurut Kementerian
Sekretaris Negara Republik Indonesia diperlukan beberapa persiapan
sebagai berikut:
1) Pembentukan Tim dan Kelengkapannya
Dalam pembentukan tim dan kelengkapanya perlu adanya 2 faktor
pendukung diantaranya adalah:
78
a. Tim Penyusun SOP Tingkat Kementerian
SOP yang berlaku untuk seluruh Satuan Organisasi/Unit Kerja
di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, instansi terkait,
atau masyarakat luas, dan SOP yang berkaitan dengan Presiden
dan/atau Istri/Suami Presiden, Wakil Presiden dan/atau
Istri/Suami Wakil Presiden, Menteri Sekretaris Negara, dan
Tamu Negara disusun oleh sebuah Tim yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Sekretaris Negara/Keputusan
Deputi Bidang Administrasi Aparatur. Tim terdiri dari
perwakilan Satuan Organisasi/Unit Kerja terkait di lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara. Pembentukan Tim tersebut
dikoordinasikan oleh Biro Organisasi, Tata Laksana, dan
Akuntabilitas Kinerja.
b. Tim Penyusun SOP Tingkat Satuan Organisasi/Unit Kerja
SOP yang berlaku di Satuan Organisasi/Unit Kerja tertentu di
lingkungan Kementerian Sekretariat Negara/Istana-istana
Kepresidenan di daerah disusun oleh Tim yang bersifat intern
di Satuan Organisasi/Unit Kerja/Istana-istana Kepresidenan di
daerah tersebut. Pembentukan Tim tersebut dapat bersifat
formal dengan Keputusan pimpinan Satuan Organisasi masing-
masing atau bersifat informal melalui penugasan dari pimpinan
Satuan Organisasi/Unit Kerja/Istana-istana Kepresidenan di
daerah masing-masing. Penyusunan SOP yang bersifat intern
79
dikoordinasikan dengan Biro Organisasi, Tata Laksana, dan
Akuntabilitas Kinerja.
1. Tugas Tim Tim bertugas melakukan identifikasi
kebutuhan, mengumpulkan data, dan menyusun SOP.
2. Tanggung Jawab Tim Tim bertanggung jawab atas
penyusunan SOP dan melaporkan kinerjanya kepada
pejabat yang memberikan tugas.
3. Kelengkapan Tim Untuk memperlancar pelaksanaan tugas
Tim, dapat dibentuk Sekretariat Tim.
2) Pembekalan bagi Anggota Tim
Agar Tim dapat melakukan tugasnya dengan baik, maka seluruh
anggota Tim harus memperoleh pembekalan yang cukup tentang
bagaimana menyusun SOP. Pembekalan dapat diberikan oleh pejabat
dari Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja.
Pembekalan anggota team tersebuit juga dimaksudkan agar para
anggota penyusun SOP diharapkan paham akan cara penyususnan
SOP yang baik dan benar.
3) Penilaian Kebutuhan SOP
Penilaian kebutuhan SOP merupakan proses awal penyusunan
SOP yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan SOP yang akan
disusun. Untuk SOP yang telah ada, tahapan ini diperlukan untuk
melihat kembali SOP yang telah dimiliki dan mengidentifikasi
80
perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Untuk SOP yang belum
ada, maka tahapan ini merupakan proses mengidentifikasi kebutuhan
SOP. Penilaian kebutuhan SOP bertujuan untuk mengidentifikasi
ruang lingkup, format, dan jumlah SOP yang diperlukan. Selain itu
terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam
melakukan penilaian kebutuhan SOP adalah sebagai berikut:
a. Lingkungan Operasional
Lingkungan operasional adalah lingkungan yang harus
dipertimbangkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, baik
internal maupun eksternal.
1) Faktor internal meliputi komposisi unit-unit kerja, jumlah
pegawai, jumlah jenis kegiatan yang dilaksanakan sesuai
dengan tugas dan fungsi, sumber-sumber daya yang
dibutuhkan, sarana dan prasarana, dan lainnya.
2) Faktor eksternal meliputi tuntutan dan keinginan
stakeholders, hubungan dengan berbagai lembaga/organisasi
lain, baik pemerintah maupun swasta, baik dalam maupun
luar negeri, serta berbagai bentuk jejaring kerja.
b. Kebijakan Pemerintah
Kebijakan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang
memberikan pengaruh dalam penyusunan SOP. Peraturan
perundang-undangan dimaksud bisa berbentuk Undang-Undang,
81
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau peraturan lain yang
terkait.
c. Kebutuhan Organisasi dan Stakeholders
Penilaian kebutuhan organisasi dan stakeholders berkaitan erat
dengan prioritas terhadap prosedur-prosedur yang mendesak untuk
segera distandarkan. Kebutuhan mendesak dapat terjadi karena
perubahan struktur organisasi (susunan organisasi dan tata kerja)
atau karena desakan stakeholders yang menginginkan perubahan
kualitas pelayanan. Kebutuhan juga dapat terjadi karena
perubahan-perubahan pada sarana dan prasarana yang dimiliki,
seperti penggunaan teknologi baru dalam proses pelaksanaan
prosedur yang menyebabkan perlu dilakukan perbaikan-perbaikan
prosedur.
Dalam melakukan penilaian kebutuhan di dalam SOP sendiri
memiliki beberapa tahapan yang perlu dilakukan, agar sesuai dan
juga tepat sasaran. Langkah-langkah yang diperlukan dalam
penilaian kebutuhan SOP antara lain :
a) Menyusun Rencana Tindak Penilaian Kebutuhan
Pelaksanaan penilaian kebutuhan yang menyeluruh dapat
menjadi sebuah proses yang cukup padat dan memakan waktu
yang cukup lama. Oleh karena itu perlu disusun sebuah rencana
dan target-target yang jelas, seperti pembagian tugas siapa
melakukan apa.
82
b) Melakukan Penilaian Kebutuhan
1. Jika Satuan Organisasi/Unit Kerja/Istana-istana
Kepresidenan di daerah telah memiliki SOP, maka
proses penilaian kebutuhan dapat dimulai dengan
mengevaluasi SOP yang sudah ada. Proses evaluasi
antara lain akan memberikan informasi mengenai mana
SOP baru yang mungkin diperlukan, dan mana SOP
yang perlu disempurnakan. Tahapan penilaian
kebutuhan SOP yang telah ada adalah sebagai berikut:
a) identifikasi bagian yang perlu diganti atau
diperbaiki; b) revisi bagian yang dianggap perlu; c)
mengganti bagian-bagian yang dianggap perlu; dan d)
penetapan prioritas penyusunan SOP secara realistis
dengan mempertimbangkan faktor dukungan sumber
daya yang dimiliki unit pelayanan.
2. Jika Satuan Organisasi/Unit Kerja/Istana-istana
Kepresidenan di daerah belum memiliki SOP, maka tim
penilai kebutuhan dapat memulai mempelajari aspek
lingkungan operasional/kebijakan pemerintah/
kebutuhan organisasi dan stakeholders
83
c) Membuat Daftar SOP yang Akan Disusun/ Disempurnakan
Setiap SOP yang akan disusun/disempurnakan disertai dengan
pertimbangan dampak yang akan terjadi baik secara internal
maupun eksternal apabila SOP disusun/disempurnakan dan
dilaksanakan. Aspek-aspek dan langkah-langkah penilaian
kebutuhan SOP dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 5: Langkah-langkah Penilaian Kebutuhan
A. Penyusunan SOP
Sumber : www.blitarkab.go.id
Lingkungan
Operasional
Kebijakan
Pemerintah
Kebutuhan
Organisasi dan
Stakeholders
Penilaian Kebutuhan
ya tidak
Mampukah SOP
memenuhi
Kebutuhan
Implementasi
SOP
84
Dalam memberikan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya menggunakan Standar Pelayanan
Publik (SPP) yang merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat
dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan
terukur. Berikut SPP yang ada di DPMPTSP
Gambar 6 : Standar Pelayanan Publik DPMPTSP
Urutan Pelayanan KETERANGAN
Pemohon mencari informasi,
Mengambil formulir
permohonan di Kantor
Pelayanan
Petugas (Customer Service)
memberikan informasi dan penjelasan
tentang pelayanan yang dibutuhkan
oleh pemohon dan memberikan
formulir permohonan
Formulir permohonan selalu tersedia
di petugas dan mudah diambil (gratis)
Pemohon Mengisi Formulir
permohonan
Tersedianya alat tulis
Pengisian dilakukan Pemohon secara
mandiri dengan melengkapi
85
persyaratan yang telah ditentukan.
Tidak perlu ada petugas khusus. Jika
Pemohon kesulitan, Customer service
harus siap membantu
Pemohon Menyerahkan
Formulir permohonan
Diserahkan ke petugas loket
penerimaan berkas (Customer
Service) lengkap dengan
persyaratannya
Customer Service memeriksa
kelengkapan berkas.
Dokumen lengkap, diserahkan ke
seksi pendataan dan validasi. Jika
tidak akan dikembalikan ke pemohon
untuk dilengkapi.
Pemohon Menunggu Antrian Menggunakan nomor antrian yang
telah disediakan
Pemohon menunggu tanda terima
berkas dari petugas
Tidak perlu petugas khusus
Petugas Mengecek
Kelengkapan Berkas
Administratif
Pengecekan dilakukan petugas
86
Validasi Berkas yang kompeten,
akuntabel, cermat, cekatan dan selalu
siap di tempat.
Dokumen tidak valid, diserahkan ke
customer service yang selanjutnya
diberikan ke pemohon.
Dokumen valid, petugas beri nomor
registrasi dan input data
Petugas membuat tanda terima berkas
yang diberikan ke pemohon dan
waktu pengurusan ijin diselesaikan
Petugas memberikan tanda terima
berkas kepada pemohon
Petugas Tata Usaha koordinasi
dengan seksi pelayanan perijinan
untuk buat surat tugas dan kirim
undangan ke tim teknis perijinan
KPTSP untuk Ijin dengan tinjau
lokasi, jika tanpa tinjau lokasi
langsung diproses.
Petugas Berkoordinasi dengan
tim teknis perijinan
Tim Teknis bekerja di bawah
87
koordinasi Kepala Instansi Perijinan
Ada Koordinator Tim Teknis (Kasie
Pemrosesan) yang melakukan
koordinasi dan bekerja secara tepat
dan cepat
Petugas Melakukan Peninjauan
Lokasi
Sesuai dengan prosedur baku
peninjauan lokasi yang jelas,
transparan dan akuntabel
Tim teknis yang kompeten dan
akuntabel
Pembuatan Berita Acara
Pemeriksaan
Format Berita Acara Pemeriksaan
Lokasi yang siap isi dan mudah
diakses dan diisi oleh anggota tim
Ijin bisa diproses atau di tolak jika
ada alasan yang tidak sesuai dengan
syarat teknis
Penghitungan retribusi Tarif retribusi sesuai ketentuan
Pembayaran Retribusi Petugas penerima
Pemohon membayar retribusi
Pemohon menerima tanda bukti
88
Sumber: www.blitarkab.go.id
Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu melakukan
inovasi berupa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses
penyusunan Standar Operasional Prosedur. Berikut merupakan beberapa
contoh dari Standar Operasional Prosedur dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa perijinan
pembayaran retribusi
89
Gambar 7 : Standar Operasional Prosedur Ijin Mendirikan
Bangunan (IMB)
90
Sumber : SOP DPMPTSP Kab. Blitar
91
Gambar 8 : Standar Operasional Prosedur Ijin Prinsip
Sumber : SOP DPMPTSP Kab. Blitar
Dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa dari SPP dan SOP terdapat
beberapa perbedaan, yaitu :
92
Gambar 9 : Perbedaan SPP dan SOP
SPP SOP
1. Standarisasi keseluruhan sistem
pelayanan publik
1. Standarisasi pada tingkat
operasi / kegiatan
2. Mengatur semua jenis
pelayanan publik
2. Dapat digunakan untuk semua
penyelenggaraan pelayanan
publik
3. Berfungsi sebagai pedoman bagi
lembaga penyelenggara
3. Berfungsi sebagai pedoman
aparat pelaksana
4. Bertujuan untuk mewujudkan
kepastian pelayanan
4. Bertujuan untuk mencapai
efisiensi, efektivitas, dan
predikatabilitas
Sumber : www.blitarkab.go.id
b. Metode Baru dalam Proses Produktif
1. Proses Penyusunan SOP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Proses Penyusunan SOP pada dasarnya meliputi lima tahapan proses
kegiatan secara berurutan yang dapat dirinci sebagai berikut:
1. pengumpulan informasi dan identifikasi alternatif; 2. analisis dan
pemilihan alternatif; 3. penulisan SOP; 4. pengujian dan review SOP;
dan 5. pengesahan SOP. Paparan tersebut diperkuat oleh R ( L, 35th)
yang menyatakan bahwa:
“gini mbak untuk masalah proses kegiatan penyusunan SOP itu
sendiri dibagi menjadi beberapa bagian dimana bagian itu di pakai
agar pada tahap penyusunan SOP dapat berjalan sesuai surat
keputusan atasan. Selain itu proses penyusunan itu bertahap mbak
harus selalu mengikuti prosedur penyusunan SOP dimulai dari
mana, jadi gak bisa ujug-ujug membuat SOP, harus memlaui
beberapa tahapan agar SOP tersebut jadi” Wawancara pada 04 Mei
2017
93
Pendapat diatas di perkuat oleh pendapat A (P, 37th) yang
menyatakan:
“didalam proses penyusunan SOP itu dek ada beberapa tahapan
yang mana disesuaikan dengan surat keputusan dari atasan. Jadi
dari pihak DPMPTSP sendiri tiak langsung menyusun SOP nya
tanpa oersetujuan dari atasan, dan proses penyusunan SOP nya
sendiri juga tidak sebentar, ada tahap-tahapannya” Wawancara
pada 09 Mei 2017
Gambar 10: Tahapan Penyusunan SOP
Sumber: www.blitarkab.go.id
Dari paparan singkat gambar diatas dapat dijelaskan bahwa
tahapan penyusunan SOP adalah:
1) Pengumpulan Informasi dan Identifikasi Alternatif SOP
Teknik pengumpulan informasi yang dapat digunakan untuk
menyusun SOP, dapat melalui brainstorming, focused group
discussion, wawancara, survei, benchmark, dan telaahan
dokumen yang dejelaskan sebagai berikut:
pengumpulan
informasi dan
identifikasi
alternatif
analisis
dan
pemilihan
alternatif
penulisan
SOP
pengujian
dan
review
SOP
Pengesah-
an SOP
94
a. Teknik Brainstorming
Teknik Brainstorming biasanya dilakukan apabila Tim
tidak memiliki cukup informasi yang diperlukan dalam
penyusunan SOP.
b. Teknik Focused Group Discussion (FGD)
Teknik FGD dilakukan jika Tim telah memiliki informasi
prosedurprosedur yang akan distandarkan tetapi ingin lebih
mendalaminya dari orang-orang yang dianggap menguasai
secara teknis berkaitan dengan informasi tersebut. FGD
akan sangat bermanfaat dalam menemukan prosedur-
prosedur yang dianggap efisien, cepat, dan tepat.
c. Teknik Wawancara
Teknik Wawancara dilakukan jika Tim ingin mendapatkan
informasi secara mendalam dari seorang key informan,
yaitu orang yang menguasai secara teknis berkaitan dengan
prosedur-prosedur yang akan distandarkan.
d. Teknik Survei
Teknik Survei dilakukan jika Tim ingin memperoleh
informasi dari sejumlah besar orang yang terkait dengan
SOP yang dipilih secara acak (responden).
e. Teknik Benchmark
Teknik Benchmark dilakukan jika Tim memandang bahwa
terdapat Unit Kerja/Satuan Organisasi/instansi sejenis yang
95
sudah memiliki SOP dapat dijadikan contoh untuk
pengembangan SOP. Dari segi waktu teknik ini akan
mempercepat proses perumusan
f. Telaahan Dokumen
Telaahan Dokumen dilakukan untuk memperoleh informasi
sekunder dari dokumen-dokumen pemerintah berkaitan
dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
prosedur yang akan distandarkan.
2) Analisis dan Pemilihan Alternatif
Setelah berbagai informasi terkumpul, langkah selanjutnya
adalah melakukan analisis terhadap alternatif-alternatif
prosedur yang berhasil diidentifikasi untuk dibuat SOP. Dalam
melakukan analisis dan pemilihan alternatif dapat mengacu
pada prinsip-prinsip penyusunan SOP.
3) Penulisan SOP
Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penulisan SOP,
antara lain:
a. Format SOP
b. Tingkatan Kerincian/Detail Beberapa kriteria yang dapat
digunakan untuk melihat tingkat kerincian SOP antara
lain:
96
1. Apakah pimpinan Satuan Organisasi/Unit Kerja/Kepala
Istanaistana Kepresidenan di daerah menghendaki
tingkat ketelitian SOP yang akan disusun;
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan/kebijakan
pemerintah yang menjadi acuan dalam penyusunan
SOP?
3. Bagaimana tuntutan penyusunan SOP bagi Unit Kerja
terkait?
4. Bagaimana dukungan sumber daya dari Unit Kerja?
5. Apakah SOP memiliki arti penting dalam penyelesaian
suatu aktivitas?
6. Apakah prosedur perlu dijabarkan dalam sub tahapan?
7. Apakah setiap tahapan memerlukan pengambilan
keputusan?
c. Muatan SOP
Muatan SOP meliputi prosedur yang distandarkan dalam
bentuk flowchart dan prosedur sesuai dengan format
4) Pengujian dan Review SOP
Langkah-langkah pengujian dan review SOP adalah sebagai
berikut.
a. Rancangan
Untuk mengetahui kualitas rancangan SOP yang telah
selesai disusun, lebih lanjut rancangan disampaikan kepada
97
pejabat/pegawai terkait untuk mendapatkan masukan. Pada
tahap ini, Tim harus memadukan visi dan misi pimpinan
serta kemampuan sumber daya internal Unit Kerja.
b. Simulasi
Tujuan simulasi adalah untuk mengetahui sejauhmana SOP
dapat diterapkan dalam praktek oleh pejabat/pegawai
terkait SOP, seperti: 1) kelemahan SOP, untuk
disempurnakan; 2) kekuranglengkapan SOP, untuk
dilengkapi; dan 3) kelebihan prosedur dalam SOP, untuk
dikurangi.
c. Penyempurnaan
Data pada tahap simulasi merupakan masukan bagi Tim
untuk menyempurnakan, melengkapi, menambah, atau
mengurangi prosedur dalam SOP. Dalam hal SOP telah
sempurna, akan dilakukan persiapan uji coba.
d. Persiapan Uji Coba
Persiapan uji coba meliputi: 1) penataan sarana dan
prasarana pendukung pelaksanaan SOP pada Satuan
Organisasi/Unit Kerja/Istana-istana Kepresidenan di daerah
terkait; 2) kesiapan pejabat/pegawai pada Satuan
Organisasi/Unit Kerja/Istana-istana Kepresidenan di daerah
terkait; dan 3) distribusi tugas serta tanggung jawab
pejabat/pegawai
98
5) Pengesahan SOP
Pengesahan SOP dilakukan oleh pejabat yang memiliki
wewenang dalam penetapan SOP.
Untuk pelaksanaan SOP biasanya dibutuhkan prinsip-prinsip dalam
pelaksanaannya, yang mana prinsip-prinsip tersebut digunakan sebagai
pondasi dalam pelaksanan SOP. Dimana prinsip-prinsip tersebut harus
memenuhi persyaratan yang ada, pendapat tersebut juga diperkuat dengan
adanya pendapat dari R (L, 35 th) yang menjelaskan :
“Nah, untuk prinsip mbak baik dari tim ataupun anggota harus
memiliki prinsip-prinsip dimana prinsip tersebut ditekankan pada
proses pembekalan tim untuk penyususnan SOP. Dalam pembekalan
tersebut biasanya dijelaskan tentang prinsip-prinsip agar penyusunan
SOP tersebut dapat berjalan sesuai dengan arahan dari atasan kita”
Wawancara pada 04 Mei 2017
Pendapat tersebut diperkuat oleh A (P, 37) yang menyatakan bahwa :
“Biasanya dek, pada masalah prinsip ini sebelumnya para anggota
diberikan arahan dan juga pembekalan sebelum memulai pelaksanaan
SOP. Jadi, ketika dalam pelaksanaan tersebut para anggota tim sudah
mengerti akan prinsip-prinsip tentang pelaksanaan SOP tersbut yang
bertujuan untuk mengurangi kesalahpahaman yang biasanya muncul
dalam pelaksanaan SOP” Wawancara pada 09 Mei 2017
Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut diharapkan nantinya pada
pelaksanaan SOP dapat mengurangi kesalahpahaman antar anggota
maupun tim. Menurut Kementerian Sekertaris Negara :
a. Konsisten artinya SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari
waktu ke waktu, oleh siapapun, dan dalam kondisi apapun di
lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
99
b. Komitmen artinya SOP harus dilaksanakan dalam komitmen
penuh dari seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara.
c. Perbaikan berkelanjutan artinya pelaksanaan SOP harus terbuka
terhadap penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh
prosedur yang benar-benar efektif dan efisien.
d. Mengikat artinya SOP harus mengikat pelaksana dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan.
e. Seluruh unsur memiliki peran penting artinya seluruh pegawai
memiliki peran tertentu dalam setiap prosedur yang
distandarkan.
f. Terdokumentasi dengan baik artinya seluruh prosedur yang
telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik,
sehingga dapat selalu dijadikan referensi bagi yang memerlukan.
Selain prinsip terdapat beberapa Langkah-langkah dalam
Pelaksanaan SOP,Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjamin
keberhasilan pelaksanaan SOP adalah sebagai berikut:
a. Perencanaan Pelaksanaan SOP
Rencana pelaksanaan SOP dapat disusun oleh Tim Penyusun
SOP bersama dengan Unit Kerja terkait. Keterlibatan Tim
dalam penyusunan rencana pelaksanaan SOP akan sangat
membantu upaya proses pelaksanaan, antara lain: 1) apa yang
100
dibutuhkan dalam proses pelaksanaan SOP; 2) bagaimana
urutan pelaksanaan SOP; 3) kondisi yang dibutuhkan.
b. Pemberitahuan (Notification)
Hal-hal yang harus dilakukan adalah: 1) memastikan bahwa
semua pejabat/pegawai mengetahui adanya SOP baru atau
perubahan dalam SOP; 2) meningkatkan kepatuhan dan
akuntabilitas pejabat/pegawai dalam melaksanakan SOP; 3)
menerima masukan dan saran yang konstruktif. Pemberitahuan
SOP dapat dilakukan: 1) secara formal, tertulis, dan
terdokumentasi; 2) melalui media pemberitahuan berupa surat,
pengumuman, internet, intranet, dan sosialisasi.
c. Distribusi dan Aksesibilitas
SOP yang telah ditetapkan dapat didistribusikan melalui buku,
diunggah di situs Kementerian Sekretariat Negara (sehingga
semua pejabat/pegawai dapat mengaksesnya dengan mudah),
atau digandakan dan disebarluaskan di lingkungan Satuan
Organisasi/Unit Kerja/Istana-istana Kepresidenan di daerah.
Distribusi dan aksesibilitas SOP bertujuan untuk: 1)
memudahkan pejabat/pegawai dalam mengakses SOP; 2)
menghindari adanya upaya perubahan secara tidak sah perlu
adanya master copy SOP yang disimpan oleh: Biro Organisasi,
Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja (untuk SOP tingkat
Kementerian Sekretariat Negara); Pimpinan Satuan
101
Organisasi/Unit Kerja/Kepala Istana-istana Kepresidenan di
daerah (untuk Satuan Organisasi/Unit Kerja/Istana-istana
Kepresidenan di daerah); 3) untuk meningkatkan komitmen
dan tanggung jawab pihak terkait (perlu dibuat daftar penerima
distribusi SOP).
d. Sosialisasi
Sebelum SOP dilaksanakan perlu adanya sosialisasi, sehingga
perlu dibentuk Tim yang bertugas memberikan sosialisasi SOP
secara terus menerus sesuai dengan perkembangan SOP.
Anggota Tim sebaiknya terdiri dari pejabat/pegawai yang
terlibat sejak awal dan memiliki pengetahuan dalam
penyusunan SOP. Pada tingkat Kementerian, Tim dapat
dikoordinasikan oleh Biro Organisasi, Tata Laksana, dan
Akuntabilitas Kinerja. Sedangkan pada tingkat Satuan
Organisasi/Unit Kerja/Istana-istana Kepresidenan di daerah,
Tim tersebut dapat ditetapkan dengan Keputusan pimpinan
Satuan Organisasi masingmasing atau melalui penugasan dari
pimpinan Satuan Organisasi/Unit Kerja/Istana-istana
Kepresidenan di daerah.
c. Pengembangan Bahan Baku
1. Hubungan Kerjasama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dengan Pihak Ketiga
Kerjasama merupakan suatu wahana dan prasarana agar dapat
memantapkan hubungan dan juga keterikatan suatu daerah yang satu
102
dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia, mensinergikan potensi antar daerah dengan pihak ketiga serta
meningkatkan pertukaran pengetahuan , teknologi dan kapasitas fiskal.
Dengan melakukan kerja sama juga dapat mengurangi kesenjangan daerah
dalam penyediaan pelayanan publik khususnya untuk di daerah-daerah
yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sebagaimana yang
dimaksudkan dalam PP Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Dimana setiap dinas daerah harus
mempunyai inisiatif untuk membaca potensi daerahnya sebagaimana
urusan wajib maupun pilihan yang telah menjadi kewenangannya dan
dapat dikembangkan melalui kerjasama daerah dan/ atau pihak ketiga yang
pada hakikatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengertian kerjasama dinas daerah dengan pihak ketiga merupakan
kerjasama antara kepala dinas dengan departemen/ lembaga pemerintah
non departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta, dan lembaga di
dalam negeri lainnya yang berbadan hukum, dan dibuat secara tertulis
serta menimbulkan hak dan kewajiban, dengan obyek kerjasama berupa
seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan dinas daerah
dan dapat berupa pelayanan publik. Sebagaimana yang sudah disampaikan
oleh I (L, 35 th) menyatakan bahwa :
“Hubungan kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh
DPMPTSP salah satunya yaitu dalam penyusunan SOP seperti
melakukan beberapa koordinasi dalam penyusunan serta melakukan
koreksi berdasarkan teori-teori yang sudah ada untuk di praktekkan
dalam melaksanakan kegiatan. Dengan adanya kerjasama dengan
103
pihak ketiga itu sendiri diharapkan nantinya dapat menghadirkan
inovasi baru dalam penyusunan SOP sehingga dapat meningkatkan
kualitas pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat”
Wawancara Pada 04Mei 2017
Selain pernyataan diatas, diperkuat juga oleh pendapat dari A (P,
37 th) yang menyatakan :
“sebenarnya untuk hubungan kerjasama dengan pihak ketiga selalu
dilakukan, karena suatu instansi perlu melakukan hubungan kerjasama
untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan juga dapat
mensejahterakan masyarakat nantinya. Karena dengan adanya
kerjasama dengan pihak ketiga nantinya sebuah instansi akan
mendapatkan sebauh pembaharuan didalam pelaksanaan kegiataannya”
Wawancara pada 09 Mei 2017
Sehingga dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa
pelaksanaan kerjasama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Blitar dengan pihak ketiga diarahkan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas
pelayanan, serta meningkatkan sistem yang ada.
Setiap pihak yang bersangkutan harus saling mengerti tujuan dari
masing-masing pihaknya dan juga harus siap dalam membangun
hubungan dalam jangka waktu tertentu. Dilakukannya hubungan
kerjasama dalam menciptakan inovasi dalam penyusunan SOP sendiri
agar menumbuhkan kesadaran dari sumber daya manusia nya agar
dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Sebagaimana
pendapat yang disampaikan oleh R (L, 35 th) bahwa :
“pihak DPMPTSP sendiri mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga
agar semua pelayanan di DPMPTSP berjalan secara maksimal,
104
sehingga dapat menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien. Selain
itu juga kami mengadakan kerjasama agar dapat menyelesaikan
penyusunan SOP tepat waktu karena banyaknya tugas dan juga agenda
yang harus diselesaikan” Wawancara pada 04 Mei 2017
Begitu juga pendapat yang disampaikan oleh A (P, 37 th) yang
menyatakan bahwa :
“dalam proses penyusunan SOP ini sendiri apabila dilakukan
tanpa bantuan berupa masukan dari pihak luar takutnya nanti malah
berada di lingkup itu-itu saja. Sedangkan untuk meningkatkan
pelayanan menjadi lebih baik dibutuhkan inovasi-inovasi. Karna
SOP itu sendiri kan sangat penting yang mana setiap instansi
menganggap bahwa SOP bisa menjadi landasan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat” Wawancara pada 09
Mei 2017
Maka dari itu upaya untuk menciptakan pelayanan yang efektif
dan efisien diperlukan inovasi dalam penyusunan SOP yang mana
dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan-aturan dan juga
teori yang sudah ada.
a) Jenis dan Produk Pelayanan
Dalam Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan oleh Bupati
Blitar terdapat beberapa jenis dan produk pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat, yang mana terdiri dari berbagai macam jenis
pelayanan terkait perizinan yang diberikan. Menurut R (L,35 th)
menyatakan bahwa:
“sebenernya mbak di DPMPTSP kami memberikan layanan yang
mana bersangkutan dengan masalah perizinan, ada perizinan ber-
retribusi dan non-retribusi. Untuk yang retribusi itu misalkan IMB,
Izin reklame, dan Izin Prinsip. Sedangkan kalau untuk non retribusi
atau tidak berbayarcontohnya itu ada izin TDP dan Izin Tanda Daftar
105
Gudang. Untuk hasilnya dari retribusinya nanti itu akan disetor ke
Kabupaten alias masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah” Wawancara
pada 04 Mei 2017
Pendapat tersebut didukung oleh pernyataan dari A (P, 37) yang
menjelaskan bahwa:
“untuk jenis dan produk layanan di DPMPTSP sendiri banyak dek,
yang mana semuanya itu berkaitan dengan masalah perizinan. Salah
satunya itu ada izin reklame, izin TDP, izin TDG, IMB dan lain-lain.
Dimana ada izin yang berbayar dan ada tidak berbayar tergantung
nanti jenis izinnya.” Wawancara 09 Mei 2017
Menurut pemaparan tersebut dapat dikatakan bahwa jjenis produk
dan layanan yang ada di DPMPTSP dapat dikategorikan sesuai
dengan jenis izin dan non izin yang mana keluaran dari spesifikasi
produknya berupa rekomendasi, surat izin, dan tanda daftar. Dimana
ketiganya dapat dikategorikan perizinan berbayar atau tidak berbayar.
Berikut ini adalah jenis dan produk perizinan dan non izin yang
tersedia di DPMPTSP Kabupaten Blitar.
Gambar 11 :Produk Pelayanan yang Diterima Oleh Pelanggan
No Jenis izin dan non izin Spesifikasi Produk
1 Ijin Prinsip Rekomendasi
2 Ijin Lokasi Surat Ijin
3 Ijin HO (Hinder Ordonantiee) Surat Ijin
4 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Surat Ijin
5 Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Surat Ijin
6 Ijin Usaha Industri (IUI) Surat Ijin
7 Ijin Usaha Jasa Konstruksi Surat Ijin
8 Ijin Penggunaan Kios/Los Pasar Surat Ijin
106
9 Ijin Pertambangan Umum (SIPU)
Eksplorasi Baru;
Surat Ijin
10 Ijin Pertambangan Umum (SIPU)
Eksplorasi Perpanjangan
Surat Ijin
11 Ijin Pertambangan Umum (SIPU)
Eksploitasi Baru
Surat Ijin
12 Ijin Pertambangan Umum (SIPU)
Eksploitasi Perpanjangan
Surat Ijin
13 Ijin Pertambangan Umum (SIPU)
Eksploitasi Penciutan
Surat Ijin
14 Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran
Air Bawah Tanah (SIPPAT)
Surat Ijin
15 Ijin Juru Bor (SIJB) Surat Ijin
16 Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah
(SIP) dan Ijin Pengambilan Air
Bawah Tanah (SIPA)
Surat Ijin
17 Ijin Pengambilan Mata Air (SIPMA) Surat Ijin
18 Ijin Penurapan Mata Air (SIPM) Surat Ijin
19 Ijin Ekplorasi Air Bawah Tanah
(SIE)
Surat Ijin
20 Ijin Mendirikan SPBU Surat Ijin
21 Ijin Pemasangan Papan Reklame,
Iklan, Spanduk dan Baliho
Surat Ijin
22 Ijin Tempat Hiburan dan Permainan Surat Ijin
23 Ijin Usaha Hotel Surat Ijin
24 Ijin Usaha Rumah Makan/Bar Surat Ijin
25 Ijin Usaha Perikanan Surat Ijin
26 Ijin Usaha Peternakan Surat Ijin
27 Ijin Pemanfaatan Jalan Selain
Sebagai Fungsi Jalan ;
Surat Ijin
28 Ijin Apotik Surat Ijin
107
29 Ijin Laboratorium Surat Ijin
30 Ijin Pengobatan Tradisional Surat Ijin
31 Ijin Toko Obat Surat Ijin
32 Ijin Balai Pengobatan, Rumah Sakit
Bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan
Anak
Surat Ijin
33 Ijin Optik Surat Ijin
34 Ijin Toko Alat Kesehatan Surat Ijin
35 Ijin Pemanfaatan/Pemakaian Asset
Daerah
Surat Ijin
36 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tanda Daftar
37 Tanda Daftar Gudang (TDG) Tanda Daftar
38 Tanda Daftar Peternakan Rakyat. Tanda Daftar
Sumber: www.blitarkab.go.id
b) Teknis Pelayanan
Dalam suatu pelayanan terdapat teknis pelayanan yang mana
memiliki artian bahwa suatu kemahiran atau keluwesan yang dapat
dilakukan dengan sangat teranpil dan profesional dalam melaksanakan
pelayanan. Maka dari itu dengan adanya teknis pelayanan nantinya
akan membuat suatu proses pelayanan berjalan dengan teratur. Begitu
juga dengan teknis pelayanan yang ada di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dijelaskan oleh A (P,
37) bahwa :
“jadi didalam suatu pelayanan terdapat teknis pelayanan yang
mana nantinya itu akan mengatur dan menjelaskan dek seperti apa
urutan yang harus dilakukan supaya proses perizinannya nanti bisa
108
berjalan dengan tertib jadi nantinya ketika pelayanan berlangsung
tidak terjadi misscommunication.” Wawancara pada 09 Mei 2017
Berdasarkan pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa teknis
pelayanan bermaksud untuk mengatur berjalannya suatu proses
perizinan menjadi lebih tertib. Agar didalam prosesnya dapat berjalan
dengan efektif dan efisien. Berikut ini merupakan teknis-teknis
pelayanan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu :
Gambar 12 : Teknis Pelayanan
Urutan Pelayanan KETERANGAN
Pemohon mencari informasi,
Mengambil formulir
permohonan di Kantor
Pelayanan
Petugas (Customer Service)
memberikan informasi dan penjelasan
tentang pelayanan yang dibutuhkan
oleh pemohon dan memberikan
formulir permohonan
Formulir permohonan selalu tersedia
di petugas dan mudah diambil (gratis)
Pemohon Mengisi Formulir
permohonan
Tersedianya alat tulis
Pengisian dilakukan Pemohon secara
109
mandiri dengan melengkapi
persyaratan yang telah ditentukan.
Tidak perlu ada petugas khusus. Jika
Pemohon kesulitan, Customer service
harus siap membantu
Pemohon Menyerahkan
Formulir permohonan
Diserahkan ke petugas loket
penerimaan berkas (Customer
Service) lengkap dengan
persyaratannya
Customer Service memeriksa
kelengkapan berkas.
Dokumen lengkap, diserahkan ke
seksi pendataan dan validasi. Jika
tidak akan dikembalikan ke pemohon
untuk dilengkapi.
Pemohon Menunggu Antrian Menggunakan nomor antrian yang
telah disediakan
Pemohon menunggu tanda terima
berkas dari petugas
Tidak perlu petugas khusus
110
Petugas Mengecek
Kelengkapan Berkas
Administratif
Pengecekan dilakukan petugas
Validasi Berkas yang kompeten,
akuntabel, cermat, cekatan dan selalu
siap di tempat.
Dokumen tidak valid, diserahkan ke
customer service yang selanjutnya
diberikan ke pemohon.
Dokumen valid, petugas beri nomor
registrasi dan input data
Petugas membuat tanda terima berkas
yang diberikan ke pemohon dan
waktu pengurusan ijin diselesaikan
Petugas memberikan tanda terima
berkas kepada pemohon
Petugas Tata Usaha koordinasi
dengan seksi pelayanan perijinan
untuk buat surat tugas dan kirim
undangan ke tim teknis perijinan
KPTSP untuk Ijin dengan tinjau
lokasi, jika tanpa tinjau lokasi
langsung diproses.
111
Petugas Berkoordinasi dengan
tim teknis perijinan
Tim Teknis bekerja di bawah
koordinasi Kepala Instansi Perijinan
Ada Koordinator Tim Teknis (Kasie
Pemrosesan) yang melakukan
koordinasi dan bekerja secara tepat
dan cepat
Petugas Melakukan Peninjauan
Lokasi
Sesuai dengan prosedur baku
peninjauan lokasi yang jelas,
transparan dan akuntabel
Tim teknis yang kompeten dan
akuntabel
Pembuatan Berita Acara
Pemeriksaan
Format Berita Acara Pemeriksaan
Lokasi yang siap isi dan mudah
diakses dan diisi oleh anggota tim
Ijin bisa diproses atau di tolak jika
ada alasan yang tidak sesuai dengan
syarat teknis
Penghitungan retribusi Tarif retribusi sesuai ketentuan
112
Sumber : www.blitarkab.go.id
b) Mekanisme Komplain
Pengelolaan terhadap respon konsumen atas pelayanan publik,
khususnya yang berbentuk keluhan, perlu mendapat perhatian lebih besar
lagi. Adanya sebuah mekanisme penyampaian keluhan (mekanisme
komplain) yang baik akan menjadikan keluhan dari konsumen berkontribusi
positif, baik terhadap pemenuhan hak konsumen maupun untuk
pengembangan sistem pelayanan publik. Pengelolaan respon konsumen
akan memudahkan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik secara
lebih efektif, efisien dan tepat sasaran. Sebagaimana pendapat dari R (L, 35
th) menjelaskan bahwa:
“kalau untuk pengelolaan terhadap respon konsumen kami ada namanya
mekanisme komplain yang mana nantinya ada uraian prosesnya dan juga
berapa lama waktu yang diperlukan dalam merespon keluhan yang ada.
Jadi tidak tiba-tiba saja komplain lalu kita tanggapi. Balik lagi seperti yang
saya katakan tadi bahwa ada proses untuk menanggapi keluhan masyarakat
tersebut” Wawancara pada 04 Mei 2017
Pembayaran Retribusi Petugas penerima
Pemohon membayar retribusi
Pemohon menerima tanda bukti
pembayaran retribusi
113
Gambar 13 : Mekanisme Komplain
Sumber : www.blitarkab.go.id
2. Faktor Pendukung Penyusunan SOP di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Faktor pendukung di dalam penelitian ini merupakan faktor yang
mendukung jalannya penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Faktor
pendukung yang dikerahkan antara lain anggaran, sumber daya
manusia, dan teknolgi yang digunakan.
a. Faktor Anggaran
Faktor yang paling berpengaruh dalam penyusunan sebuah
produk di lingkup pemerintahan karena nantinya suatu produk
tersebut akan menggunakan dana yang besar sehingga berpengaruh
pada situasi ekonomi dalam daerah tersebut. Apabila suatu daerah
No Uraian Jangka Waktu
Respon
1
2
Pengaduan Langsung Datang langsung ke kantor atau
melalui telepon, yaitu dengan
mengisi buku pengaduan dan
konsultasi dengan petugas yang
menangani (Seksi Bina Program)
Pengaduan Tidak Langsung Mengisi buku pengaduan, formulir
pengaduan/saran dan
memasukkannya ke kotak yang
tersedia.
2 (dua) hari kerja
3 (tiga) hari kerja
114
membuat suatu produk pemerintahan tanpa memperhatikan
keuangan daerah maka dalam pelaksanaannya daerah tersebut akan
mengalami defisit anggaran yang mana jelas nantinya akan
mempengaruhi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan juga
pembangunan masyarakat. Selaras dengan peryataan diatas R (L,
35 th) bahwa:
“untuk faktor pendukung dalam penyusunan SOP salah satunya
itu ada faktor anggaran, teknologi dan sdm mbak dimana semua
kegiatan yang berlangsung kan pasti membutuhkan anggaran.
Anggaran sendiri bisa jadi wadah untuk menampung berbagai
kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan
dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya nanti juga
dirasakan oleh masyarakat” Wawancara pada 04 Mei 2017
Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh I (L, 35 th) yang
menyatakan bahwa :
“dalam peunyusunan SOP anggaran itu sangat berpengaruh,
saya bilang sangat berpengaruh karena dengan adanya anggaran
semua proses dalam penyusunan SOP itu pasti bisa berjalan
dengan lancar. Karena pasti setiap tahap membutuhkan biaya,
baik itu dana sekecil apapun akan sangat berpengaruh”
Wawancara pada 04 Mei 2017
Dengan begitu dikatakan bahwa anggaran merupakan faktor
yang mendukung dalam berjalannya proses penysunan SOP di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Yang mana
dengan keberadaan SOP akan memberikan dampak yang juga
dirasakan oleh masyarakat.
115
b. Faktor Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan elemen yang sangat penting
dalam memutar roda suatu organisasi, yang mana secara tidak
langsung berimbas langsung terhadap kinerja organisai. Karena pada
dasarnya sumber daya manusia yang mengelola suatu organisasi
sehingga keberhasilan suatu organisasi juga dilihat dari bagaimana
sumber daya manusia yang ada. Sebagaimana dalam proses
penyusunan SOP, keikutsertaan sumber daya manusia yang
bersangkutan diperlukan karena selain dari kewajiban mereka,
keberadaan SOP juga akan berpengaruh terhadap kinerja pegawainya.
Sejalan dengan itu pendapat dari A (P, 37 th) menyatakan bahwa :
“maka dari itu kenapa keikutsertaan dari para pegawai disini
itu sangat berpengaruh, karena yang menjalankan semua
tahapan yang ada di SOP kan mereka dan juga yang menjalani
mereka. Jadi selain masukan dari mereka yang dikeluarkan
dalam proses penyusunan tanpa sengaja juga ada kesepakatan
antara pegawai yang ada. Dan dengan begitu pelaksanaan
perizinan disini akan sesuai dengan teori yang sudah ada jadi
teori yang sudah ada tersebut dapat di praktekkan” Wawancara
pada 09 Mei 2017
Pendapat diatas dikuatkan dengan pendapat dari (R, 35 th) yang
menyatakan :
“penyusunan SOP disini tidak bisa hanya dilakukan oleh
beberapa orang saja, tapi harus dengan perwakilan dari setiap
bagian. Kenapa begitu, karena nantinya kalau misalkan ada
proses perizinan yang tidak sesuai dengan SOP mereka akan
sadar dengan sendirinya, jadi untung saja semua teman-teman
116
di DPMPTSP ini sendiri memberikan ketersediaannya untuk
berpartisipasi dalam proses penyusunan SOP. Dengan begitu
Proses penyusunan SOP yang ada di DPMPTSP dapat berjalan
dengan lancar” Wawancara pada 04 Mei 2017
Sehingga dapat dikatakan bahwa didalam proses penyusunan
SOP keberadaan sumber daya manusia memiliki peranan yang
mendukung. Karena dalam proses penyusunan diperlukan peran
serta dari sumber daya manusia yang bersangkutan. Dengan begitu
proses penyusunan SOP akan berjalan dengan lancar dan dapat
diselesaikan dengan bersamaan apabila didalamnya terjadi sebuah
masalah.
c. Faktor Teknologi
Sekarang ini keberadaan teknologi yang ada pada prinsipnya
dapat mendukung kegiatan yang ada di lingkup pemerintahan,
program-program yang ada di dalam komputer misalnya , sudah
mampu mengimplementasikan untuk kegiatan-kegiatan/ penciptaan
lainnya dilihat juga dari kesediaan dan kesiapan SDM nya. Seperti
pendapat yang disampaikan oleh R (L, 35 th) bahwa:
“dengan teknologi yang sudah ada sekarang ini semua kegiatan
sudah bisa ditangani ya walaupun tidak semuanya. Setidaknya
mempermudah semua proses dalam penyusunan SOP sendiri.
Misalkan dalm pembuatan SOP kan memrlukan flowchart yang
mana di dalamnya sudah ada program nya jadi dengan begitu
keberadaan teknologi sudah sangat membantu proses
pengerjaan”
Pernyataan diatas diperkuat oleh A(P,37) yang menyatakan
bahwa:
“semua kegiatan di pemerintahan sekarang ini sudah bisa
dikerjakan dengan bantuan teknolgi dek. Jadi sebenernya untuk
117
masalah teknologi sangat berperan penting dalam penyusunan
SOP dikarenakan penyusunan SOP ini harus menggunakan
komponen-komponen yang ada di dalam teknologi seperti
misalkan di SOP kan menggunakan flowchart sedangkan
flowchart itu kan ada di dalam microsoft word dan yang
membuat flowchart itu sendiri juga harus menguasai teknologi
tersebut. Jadi, keduanya harus memiliki kesinambungan dalam
hal teknologi yang mendukung serta sumber daya yang
menguasai teknologi tersebut” Wawancara pada 09 Mei 2017
Dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa peran
teknologi sangat berpengaruh dalam penyusunan SOP dimana
teknologi berperan penting untuk membuat SOP itu lebih mudah
dipahami dan juga lebih detail. Dimana hal tersebut juga
berpengaruh kepada sumber daya manusia nya yang mana harus
menguasai teknologi agar dari kedua faktor tersebut mengahsilkan
SOP yang baik.
3. Faktor Penghambat Penyusunan SOP di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dalam penyusunan SOP selain memiliki faktor pendukung pasti juga
muncul faktor penghambatnya. Yang mana dapat mempengaruhi proses
kerja hingga mempengaruhi output yang mana nantinya diharapkan tidak
sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Biasanya hambatan yang
terjadi dalam suatu hubungan kerjasama antara lain masalah waktu
pelaksanaan penyusunan SOP yang masih terlampau lama, jarak antara
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu dengan pihak
ketiga dalam kerjasama penyusunan SOP.
118
a. Waktu Pelaksanaan Penyusunan SOP yang Masih Terlampau
Lama
Salah satu faktor penghambat dalam proses penyusunan SOP di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih
belum sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sehingga membuat
proses penyusunan SOP membutuhkan waktu yang lebih ekstra dalam
penyelesaiannya dengan pihak ketiga ataupun dari pihak instansi yang
mana hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari R (L, 35 th) :
“kalau untuk hambatan yang sering kami hadapi yaitu dari pihak
instansi dengan pihak ketiga itu waktu yang mana kita harus
menunggu waktu yang tepat agar dapat bertemu. Tapi selain itu ada
hambatan yang lainnya yaitu jumlah anggaran yang masih bisa
dikatakan rendah jadi kadang kita terbentur antara hasil yang
diinginkan dengan jumlah anggaran yang ada” Wawancara pada
04 Mei 2017
Pernyataan diatas diperkuat dengan pendapat yang disampaikan
oleh I (L, 35 th)
“kendala yang biasanya paling sering kita jumpai itu waktu, yang
mana ketika dalam proses pengerjaan muncul masalah tak terduga
misalkan terjadi kekurangan dalam penyusunanya sehingga harus
diperbaiki lagi dan itu berarti kan menambah waktu dalam proses
pengerjaan” Wawancara pada 04 Mei 2017
Berdasarkan paparan kedua responden diatas dapat dikatakan
bahwa waktu merupakan kendala yang sering dijumpai dalam
hubungan kerjasamayang nantinya harus lebih diperhatikan lagi ketika
119
melaksanakan hubungan kerjasama sehingga dapat menghasilkan
produk secara tepat waktu dan sesuai dengan apa yang diharapkan.
b. Jarak antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dengan Pihak Ketiga dalam Kerjasama Penyusunan SOP
Dalam penyusunan SOP selain faktor waktu yang masih
mempengaruhi ada juga faktor jarak antara DPMPTSP dengan pihak
ketiga sehingga membuat proses penyusunan SOP menjadi terhambat.
Selain itu dengan jarak yang jauh tersebut dapat menimbulkan
kesalahpahamn dalam penyampaian maksud dan tujuan yang mana
menyebabkan banyaknya perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Hal
ini sesuai dengan pernyataan dari R (L, 35 th)
“selain waktu tadi mbak, yang bikin proses penyusunan SOP itu
terhambat jarak antara DPMPTSP dengan pihak ketiga karna kan
kita menggunakan jasa dari pihak ketiga dalam penyusunan SOP
jadi kadang kita harus mengadakan pertemuan yang mana
tempatnya nanti disepakati oleh kedua belah pihak” Wawancara
pada 04 Mei 2017
Hal tersebut diperkuat dengan pendapat dari A (P, 37) yang
menyatakan bahwa :
“gini dek, untuk faktor penghambat menurut saya itu kalo dari segi
jarak sendiri mungkin dari pihak kita selaku DPMPTSP dan pihak
ketiga cukup sulit melakukan pertemuan se intens mungkin
dikarenakan jarak instansi dengan jarak pihak ketiga cukup jauh”
Wawancara pada 09 Mei 2017
Berdasarkan pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa dengan jarak
yang cukup jauh antara instansi dengan pihak ketiga dapat
menghambat pelaksanaan proses penyusunan SOP karena kedua
belahpihak jadi sulit untuk melakukan pertemuan secara intens.
120
D. Pembahasan dan Analisis
a. Menghasilkan Produk Baru atau Kualitas yang lebih Baik
1. Penyusunan dan Pelaksanaan Pembentukan SOP Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
aspek penting di dalam rangka mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien,
dan juga ekonomis yaitu dengan menerapkan standar operasional prosedur
(SOP). SOP yang pada pada dasarnya berisi tentang prosedur operasional
standar kegiatan yang dijalankan dalam organisasi yang digunakan untuk
memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan yang dilakukan, hingga
penggunaan fasilitas proses yang dilakukan oleh pegawai Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Blitar agar dapat
berjalan secara efektif, efisien, konsisten, standar, dan sistematis.
Sjamsuddin (2006:116) mengemukakan bahwa “administrasi publik
berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai
efektifitas dan efesiensi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih
baik”. Artinya, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih baik,
sebuah instansi memerlukan kegiatan pengelolaan di semua bidang mulai dari
penyusunan produk hingga implementasi program yang dilangsungkan oleh
bidang perizinan.
Hal tersebut diperkuat oleh teori Schumpeter yang dikutip oleh Priyantoko
(2008:62) bahwa inovasi mencakup (1) menghasilkan produk baru atau
kualitas yang lebih baik. (2) Metode baru dalam proses produktif. (3)
Pengembangan bahan baku.
121
Dalam penyusunan SOP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu di dukung dengan beberapa fasilitas yang diberikan oleh pihak
ketiga yaitu PKKSSP yang mana di dalam proses penyusunan SOP telah
diatur oleh peraturan yang disusun oleh pihak kabupaten atau Bupati sebagai
stakeholder dalam penyusunan SOP. Dalam proses penyusunan SOP sendiri
membutuhkan beberapa persiapan, diantaranya adalah pembentukan tim dan
kelengkapannya; pembekalan bagi anggota tim; dan penilaian kebutuhan SOP,
yang mana di dalam nya juga mencakup menghasilkan produk baru yang
memmpunyai kualitas yang lebih baik.
Paparan diatas juga diperkuat oleh A (P, 37th) yang menyatakan bahwa
penyusunan dan pelaksanaan SOP di kantor ini sudah ditetapkan oleh pihak
Kabupaten atau Bupati di Blitar, karna DPMPTSP berperan sebagai
penyelenggara. Untuk masalah perubahan itu sendiri tidak bisa dilakukan dari
DPMPTSP sendiri karena rancangannya sudah baku dari atas kita hanya
melaksanakan prosedur yang sudah ditentukan dari pihak Kabupaten atau
Bupati
Berdasarkan teori administrasi publik menurut sjamsudin(2006:116) dan
Schumpeter yang dikutip oleh Priyantoko (2008:62) serta penjelasan dari
narasumber menjelaskan bahwa pada proses pengelolaan dan pembentukan
SOP memiliki korelasi dengan pendapat narasumber karena DPMPTSP
sendiri memiliki upaya dalam mengelola pelayanan yang ada dalam
menangani masalah perizinan dengan cara menghasilkan sebuah produk yaitu
122
SOP sebagai acuan dalam melaksanakan pelayanan, walaupun dalam
penetapan SOP tersebut sudah ditetapkan oleh atasan atau bupati.
b. Metode Baru dalam Proses Produktif
1. Proses Penyusunan SOP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Di dalam proses penyusunan SOP terdapat beberapa tahapan yang
nantinya akan menghasilkan sebuah SOP yang digunakan sebagai acuan di
DPMPTSP. Karena SOP merupakan penetapan yang tertulis mengenai apa
yang harus dilakukan yang semuanya itu merupakan prosedur kerja yang
harus ditaati dan dilakukan. SOP sendiri tidak hanya sebagai prosedur kerja
melainkan juga berfungsi untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah
dilakukan, seperti apakah pekerjaan tersbut berjalan dengan baik, kendala apa
saja yang dihadapi, dan juga mengapa kendala tersebut dapat terjadi sehingga
dengan begitu dapat diambil keputusan yang tepat melalui SOP. Maka dari itu
proses penysunan juga tidak bisa dilakukan dengan sembarangan.
Pada dasarnya ada empat tahapan dasar pada proses pembuatan prosedur
(Susilo, 1997), yaitu :
a. Menentukan kebutuhan dan tujuan pembuatan prosedur, ruang
lingkup prosedur, penanggung jawab atau pemilik prosedur, dan
personil yang terkait.
b. Mendiskusikan dengan personil yang terkait mengenai sistem dan
dokumen yang sudah ada, kemungkinan masalah yang akan timbul
dan aspek-aspek mutu yang ada.
123
c. Mendefinisikan alur sistem atau proses yang akan dibuat
prosedurnya, format atau struktur prosedur, wewenang yang
mengesahkan prosedur dan pendistribusian prosedur.
d. Menggambarkan diagram alir sistem atau proses, siapa yang
bertanggung jawab, apa yang dilaksanakan dan diperlukan, kapan
harus dilaksanakan, pencatatan atau formulir yang diperlukan.
Dalam melakukan penyusunan SOP yang dilaksanakan di DPMPTSP kab
blitar sudah berjalan dengan baik dalam hal proses penyusunan dimana
penyusunan sudah berjalan dengan efiesian dan efektif. DPMPTSP kab blitar
selaku penyelenggra proses penyusunan sudah bekerja dengan maksimal, serta
kondisi dilapangan menunjukan bahwa sudah berjalanya proses penyusunan
SOP sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
Berdasarkan paparan diatas menyatakan bahwa proses penyusunan SOP di
DPMPTSP memiliki korelasi dengan teori dari (Susilo, 1997) karena dalam
pelaksanaan penyusunan SOP di DPMPTSP sama-sama memperhatikan
kebutuhan dan tujuan pembuatan prosedur, selalu mendiskusikan dengan
anggota terkait proses penyusunan SOP atau mendiskusikan kekurangan dataa
atau misalkan ada perubahan yang lainnya di dalam proses penyusunan SOP.
Selain itu dimana juga membuat alu-alur SOP yang akan dibuat agar
memudahkan pengguna SOP. hal tersebut diperkuat oleh pendapat narasumber
R ( L, 35th) yang menyatakan bahwa untuk masalah proses kegiatan
penyusunan SOP itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian dimana bagian itu
di pakai agar pada tahap penyusunan SOP dapat berjalan sesuai surat
124
keputusan atasan. Selain itu proses penyusunan itu bertahap dan selalu
mengikuti prosedur penyusunan SOP dimulai jadi tidak bisa tiba-tiba
membuat SOP, harus melalui beberapa tahapan agar SOP tersebut jadi.
Menurut paparan teori dan pendapat dari narasumber bahwa kedua hal
tersebut memiliki korelasi yang mana dalam penyusunan SOP harus secara
bertahap dan sistematis agar hasil SOP yang didapatkan maksimal, selain itu
adanya pengerjaan SOP secara bertahap dimaksudkan agar penyusun SOP
tidak keluar dari apa yang telah ditetapkan, serta adanya penyusunan SOP
yang sistematis dan tepat. SOP sendiri tidak hanya sebagai prosedur kerja
melainkan juga berfungsi untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan,
seperti apakah pekerjaan tersbut berjalan dengan baik, kendala apa saja yang
dihadapi, dan juga mengapa kendala tersebut dapt terjadi sehingga dengan
begitu dapat diambil keputusan yang tepat melalui SOP.
c. Pengembangan Bahan Baku
1. Hubungan Kerjasama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dengan Pihak Ketiga
Menurut PP Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kerjasama Daerah. Dimana setiap dinas daerah harus mempunyai inisiatif
untuk membaca potensi daerahnya sebagaimana urusan wajib maupun pilihan
yang telah menjadi kewenangannya dan dapat dikembangkan melalui
kerjasama daerah dan/ atau pihak ketiga yang pada hakikatnya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
125
Menurut Abdulsyani, Roucek dan Warren (1994; 156) bahwa kerjasama
berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses
sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas,
dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung
jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.
Berdasarkan teori diatas, kerjasama dapat dikatakan sebagai proses dimana
pihak pertama dan pihak kedua saling berkolaborasi dalam melakukan suatu
pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama, dimana kedua belah pihak disini
memiliki hubungan yang saling berkesinambungan. Hal tersebut juga
disampaikan oleh narasumber I (L, 35 th) menyatakan bahwa hubungan
kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh DPMPTSP salah satunya
yaitu dalam penyusunan SOP seperti melakukan beberapa koordinasi dalam
penyusunan serta melakukan koreksi berdasarkan teori-teori yang sudah ada
untuk di praktekkan dalam melaksanakan kegiatan. Dengan adanya kerjasama
dengan pihak ketiga itu sendiri diharapkan nantinya dapat menghadirkan
inovasi baru dalam penyusunan SOP sehingga dapat meningkatkan kualitas
pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan pemaparan teori dan pendapat narasumber memliki korelasi
terhadap bagian kerjasama dimana menjelaskan bahwa kerjasama antara
DPMPTSP dengan pihak ketiga dilaksanakan agar proses penyusunan SOP
dapat berjalan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pihak pertama,
dimana proses kerjasama itu dilaksanakan secara sistematis dan efisien, serta
selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam penyusunan SOP.
126
2. Faktor Pendukung Penyusunan SOP di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Faktor pendukung di dalam penelitian ini merupakan faktor yang
mendukung jalannya penyusunan Standar Operasional Prosedur di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Faktor pendukung yang
dikerahkan antara lain anggaran, sumber daya manusia, dan teknolgi yang
digunakan.
1. Faktor Anggaran
2. Faktor Sumber Daya Manusia
3. Faktor Teknologi
Menurut James Brian Quinn (1995) menjelaskan bahwa :
1. Inovasi harus berorientasi pasar
Banyak inovasi yang sekedar memecahkan masalah secara kreatif
tetapi tidak mempunyai keunggulan bersaing di pasaran. Inovasi
harus sesuai dengan kebutuhan, dan faktor yang mempengaruhi
kebutuhan antara lain:
a. Perubahan teknologi
b. Perubahan ekonomi
c. Perubahan prilaku sosial dan budaya
d. Perubahan iklim dunia
e. Perubahan peraturan pemerintah
127
2. Inovasi harus mampu meningkatkan nilai tambah perusahaan
Ada nilai tambah (value added) sehingga bisa menjadi pendongkrak
pertumbuhan dan perkembangan perusahaan.
3. Terdapat unsur efisiensi dan efektivitas dalam satu inovasi
Tanpa faktor efisiensi dan efektivitas, sebuah inovasi, tidak akan
mempunyai arti atau dampak yang berarti bagi kemajuan
perusahaan.
4. Inovasi harus sejalan dengan visi dan misi
Inovasi harus bisa diinovasikan lagi sehingga terjadi inovasi yang
berkelanjutan (continuous improvement) hingga tumbuh menjadi
lebih baik dan lebih berkembang.
Hal tersebut juga diutarakan oleh R (L, 35 th) yang menjelaskan bahwa
untuk faktor pendukung dalam penyusunan SOP salah satunya itu ada faktor
anggaran, teknologi dan sdm dimana semua kegiatan yang berlangsung kan
pasti membutuhkan anggaran. Anggaran sendiri bisa jadi wadah untuk
menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai
kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya nanti juga
dirasakan oleh masyarakat.
Jadi menurut paparan teori dan penjelasan dari narasumber dapat
dikatakan bahwa faktor pendukung dalam hal proses penyusunan SOP di
DPMPTSP adalah faktor tekhnologi, faktor SDM dan faktor anggaran yang
mana semua faktor tersebut berpengaruh dalam proses penyusunan SOP, agar
SOP yang disusun menjadi SOP terapan dan diterapkan secara baik. faktor
128
pendukung tersebut juga sangat berpengaruh dimana mempunyai peran
penting sebagai sukses atau tidak nya penyusunan SOP terutama SOP di
DPMPTSP kab blitar.
3. Faktor Penghambat
Faktor penghambat merupakan faktor yang mempengaruhi proses kerja
hingga mempengaruhi output yang mana nantinya diharapkan tidak sesuai
dengan apa yang sudah direncanakan. Biasanya hambatan yang terjadi dalam
suatu hubungan kerjasama antara lain masalah waktu pelaksanaan penyusunan
SOP yang masih terlampau lama, jarak antara Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu pintu dengan pihak ketiga dalam kerjasama
penyusunan SOP. berikut adalah faktor pengahambat dalam proses penyusunan
SOP di DPMPTSP kab blitar adalah:
1. Waktu Pelaksanaan Penyusunan SOP yang Masih Terlampau Lama
2. Jarak antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dengan Pihak Ketiga dalam Kerjasama Penyusunan SOP
Dalam paparan diatas dapat dijelaskan bahwa faktor penghambat dalam
proses penyusunan SOP di DPMPTSP adalah waktu pelaksanaan penyusunan
SOP yang masih lama dikarenakan adanya miss communication antar pihak
DPMPTSP dengan pihak ketiga. Kondisi dilapangan menurut peneliti masi
kurang nya pihak DPMPTSP dalam melakukan komunikasi dengan pihak
ketiga sehingga seringkali data yang dimasukan atau diberikan oleh pihak
129
DPMPTSP masih rancu atau tidak sesuai dengan SOP yang akan dibentuk
sehingga menyebabkan molornya waktu pengerjaan SOP.
Menurut (Effendy, 1986 : 5) komunikasi mengandung tujuan tertentu ada
yang di lakukan secara lisan, secara tatap muka, atau melalui media. Jadi
komunikasi dalam pengertian paradigmatis bersifat intensional (intentional),
mengandung tujuan karena itu harus dilakukan dengan perencanaan. Sejauh
mana kadar perencanaan itu, bergantung kepada pesan yang akan di
komunikasikan dan pada komunikan yang dijadikan sasaran.
Hal tersebut juga diutarakan oleh R (L, 35 th) yang menyatakan bahwa
untuk hambatan yang sering dihadapi yaitu dari pihak DPMPTSP dengan
pihak ketiga itu waktu yang mana salah satu pihak harus menunggu waktu
yang tepat agar dapat bertemu. Tapi selain itu ada hambatan yang lainnya
yaitu jumlah anggaran yang masih bisa dikatakan rendah jadi kadang terbentur
antara hasil yang diinginkan.
Dari paparan teori diatas dan narasumber adalah masih kurang nya
komunikasi terkait masalah penyusunan SOP dimana salah satu pihak masih
menunggu untuk melakukan komunikasi dengan pihak lain sehingga hal
tersebut sering menjadi faktor dalam lambatnya waktu pengerjaan proses
penyusunan SOP di DPMPTSP kab blitar. Selain itu akibat masih kurang
intens nya komunikasi kedua belah pihak seringkali salah satu pihak
mengambil spekulasi lebih awal dimana membuat data dari SOP itu menjadi
rancu.
130
Selain permasalahan waktu pengerjaan SOP yang masih terlampau lambat,
jarak juga menjadi faktor yang mana dalam pengerjaan SOP menjadi kurang
maksimal dan efisien dimana hal tersebut dijelaskan oleh A (P, 37) yang
menyatakan bahwa untuk faktor penghambat menurut saya itu kalo dari segi
jarak sendiri mungkin dari pihak kita selaku DPMPTSP dan pihak ketiga
cukup sulit melakukan pertemuan se intens mungkin dikarenakan jarak
instansi dengan jarak pihak ketiga cukup jauh. Pihak DPMPTSP yang mana
selaku penyelenggara penyusunan SOP biasanya melakukan kerjhasa dengan
pihak ketiga agar penyusunan SOP lebih maksimal, akan tetapi pihak DPM-
PTSP tersebut tidak memperhitungkan jarak antara pihak DPMPTSP dengan
pihak ketiga yang mana membuat proses penyusunan SOP menjadi terhambat.
Dengan adanya jarak tersebut pihak DPMPTSP menjadi kesulitan untuk
memaparkan secara langsung apa saja hal-hal yang menyangkut dalam
penyusunan SOP kepada pihak ketiga selaku rekan kerjasama, jadi kedua
belah pihak disini sangat sulit untuk menentukan perteman dikarenakan jarak
atau urusan dari kedua belah pihak.
131
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pihak DPMPTSP (Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
sebagai pihak penyelenggara dalam proses penyusunan SOP sudah berjalan
dengan baik. Dalam penelitian terhadap proses penyusunan SOP di DPMPTSP
dapat ditarik kesimpulan, antara lain:
1. Dalam penyusunan SOP DPMPTSP di dukung dengan beberapa fasilitas
yang diberikan oleh pihak ketiga yang mana di dalam proses penyusunan
SOP telah diatur oleh peraturan yang disusun oleh pihak kabupaten atau
Bupati sebagai stakeholder dalam penyusunan SOP. Dalam proses
penyusunan SOP sendiri membutuhkan beberapa persiapan, diantaranya
adalah pembentukan tim dan kelengkapannya; pembekalan bagi anggota tim
dan penilaian kebutuhan SOP
2. Dalam melakukan penyusunan SOP yang dilaksanakan di DPMPTSP Kab
Blitar sudah berjalan dengan baik dalam hal proses penyusunan dimana
penyusunan sudah berjalan dengan efisien dan efektif. DPMPTSP Kab
Blitar selaku penyelenggra proses penyusunan sudah bekerja dengan
maksimal, serta kondisi dilapangan menunjukan bahwa sudah berjalanya
proses penyusunan SOP sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
3. Hubungan kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh DPMPTSP
salah satunya yaitu dalam penyusunan SOP seperti melakukan beberapa
koordinasi dalam penyusunan serta melakukan koreksi berdasarkan teori-
132
teori yang sudah ada untuk di praktekkan dalam melaksanakan kegiatan.
Dengan adanya kerjasama dengan pihak ketiga itu sendiri diharapkan
nantinya dapat menghadirkan inovasi baru dalam penyusunan SOP sehingga
dapat meningkatkan kualitas pelayanan.
B. Saran
Berdasarkan penelitian yang dilakukan menghasilkan beberapa saran dari
peneliti, diantanya adalah :
1. Untuk masalah waktu diharapkan dari kedua belah pihak lebih
memperhatikan hal-hal yang bersangkutan dengan proses penyusunan
SOP, sebaiknya dari kedua pihak membuat time table yang mana
berfungsi sebagai pengingat dan pembuat deadline dalam suatu rencana,
sehingga dapat mencapai tujuan bersama.
2. Agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar meskipun dengan jarak
tempuh yang jauh, penulis menyarankan untuk membuat group
percakapan antara pihak DPMPTSP dengan pihak ketiga sehingga
didalamnya dapat saling menjaga komunikasi dengan rekan kerja dan
dapat meminimalisir misscommunication dikarenakan jarak tempuh
yang jauh antara DPMPTSP dengan pihak ketiga.
3. Sebaiknya dalam proses penyusunan mengadakan pertemuan di tempat
atau lokasi yang sudah disepakati dan juga menarik, agar dapat tercipta
kesinergisan dalam proses penyusunan SOP.
134
DAFTAR PUSTAKA
Ancok, Djamaludin. 2012. Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi. Jakarta : Erlangga
Anonim. Tahun 2017 dalam http://news.liputan6.com/read/2847414/ombudsman-
warga-jakarta-terbanyak-mengadu-soal-layanan-publik diakses pada tanggal
13 Juni 2017 pukul 11.00 WIB
Atmoko, Tjipto. 2012. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Skripsi Unpad. Jakarta
Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan
Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo
Gandapurnama, Baban. 2016 dalam detiknews.com
http://news.detik.com/berita/3236931/wapres-jk-ingatkan-masyarakat-soal-
pentingnya-inovasi-dan-semangat-kerja diakses pada tanggal 13 Juni 2017
pukul 11.30 WIB
Grindle, M.S., 1997. Getting Good Government: Capacity Building in the Public
Sector of Developing Countries (Havard Study in International
Development). Cambridge, MA: Havard Kennedy School.
Hartatik, Indah Puji. 2014. Buku Praktis Mengembangkan SDM. Jogjakarta. Laksana.
Insani, Istyadi. 2010. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Daerah
Dalam Rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Inu Kencana, Syafiie, dkk. (1999). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta : Rineka Cipta
Kabupaten Blitar. Dalam www.blitarkab.go.id. Diakses Pada 10 Maret 2017
Laksmi, Fuad dan Budiantoro. 2008. Manajemen Perkantoran Modern.
Jakarta: Penerbit Pernaka.
Miles, Metthew B, A. Michael Huberman and Johny Saldana. 2014. Analisis Data
Kualitatif. Arizona: SAGE Publication. Inc
Moeloeng, L.J., 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya.
135
Moekijat. 2008. Adminitrasi Perkantoran. Bandung: Mandar Maju.
Moenir, AS. (1995). Manajemen pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta :
Bumi Aksara.
Muluk, Khuirul. 2008. Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintah
Daerah. Malang: Bayumedia.
PERMENPANRAB No. 21 Tahun2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Perpres 97 tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah.
Riadi, Muchlisin. 2012. Pengertian, Tujuan, dan Manfaat SOP. dalam
http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pengertian-tujuan-fungsi-dan
manfaat-sop.html diakses pada 13 Maret 2017 pukul 07.00 WIB
Sailendra, Annie. 2015. Langkah-Langkah Praktis Membuat SOP. Cetakan Pertama.
Trans Idea Publishing, Yogyakarta.
Sangkala. 2014. Innovative Governance Konsep dan aplikasi. Surabaya:
Capiya Publishing
Satyagraha. 2017. Dalam antaranews.com
http://www.antaranews.com/berita/619751/menkeu-harapkan-smi-lakukan-
inovasi-pembiayaan-infrastruktur diakses pada 13 Juni 2017 pukul 12.00 WIB
Sjamsuddin, S., 2006. Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik. Malang: Sofa
Mandiri dan Indonesia Print Malang.
Sudarto, A. 1999. Analisis Kinerja. Surabaya: Diklat Provinsi Dati 1 Surabaya
Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D. Bandung:
Alfabeta
Suwarno, Yogi. 2008. Inovasi Sektor Publik. Jakarta: STIA-LAN Press
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
136
Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Top Related