INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2013 - 2017
(Revisi)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PERKEBUNAN
Liwa, 2016
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke Hadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat dan
karunia-Nya penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Kabupaten
Lampung Barat ini dapat diselesaikan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dokumen ini disusun dengan maksud
untuk memberikan informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen
kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan
dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas
kinerja.
Sesuai dengan fungsinya, maka Indikator Kinerja Utama yang termuat dalam
dokumen ini memiliki sifat spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang
diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur. Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan
Kabupaten Lampung Barat ini disusun menggunakan indikator keluaran (output)
berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
Dalam penyusunan dokumen ini mungkin masih terdapat kekurangan atau
keterbatasan-keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang
berkompeten dan berwenang sangat kami harapkan.
Liwa, Mei 2015
KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ir. RUSDI Pembina Tk. I
NIP. 19641124199203 1 013
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................. 1
A. Latar Belakang .................................................................................. 1
B. Tujuan Penyusunan IKU ................................................................... 3
C. Landasan Hukum .............................................................................. 3
D. Sistematika Penulisan ...................................................... .................. 4
BAB II. PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ...... ......................... 5
A. Pengertian Indikator Kinerja Utama .................................................... 5
B. Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Uama ....................... 6
C. Sumber Data Kinerja ........................................................................ 6
BAB III. GAMBARAN UMUM DINAS PERKEBUNAN .................................. 7
A. Visi dan Misi...................................................................................... 7
B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan ................................... 8
C. Tujuan ............................................................................................. 10
D. Sasaran dan Indikator Kinerja .......................................................... 11
E. Arah Kebijakan Umum ..................................................................... 12
BAB IV. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ................................ 14
BAB V. SUMBER DATA DAN PENANGGUNG JAWAB TERHADAP
PENCAPAIAN TARGET KINERJA .................................................. 17
BAB V. PENUTUP ....................................................................................... 19
0
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah
adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented
government). Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang
dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan.
Sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga
memberikan manfaat. Output dan outcome inilah yang dipandang sebagai kinerja.
Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang
telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance perlu terus
dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan
pelaporan sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan
perundangan di bawahnya.
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata
pemerintahan yang baik adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007,
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi pemerintah wajib menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk
masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi
pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran
(output) dan hasil (outcome).
Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat selanjutnya disebut
sebagai IKU Dinas Perkebunan merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran
strategis dinas dengan melihat hal utama apa yang akan diwujudkan, untuk mewujudkan
apa dinas dibentuk serta apa yang menjadi core area/business yang tertuang dalam tugas
dan fungsi serta kewenangan Dinas Perkebunan.
1
B. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama
Tujuan ditetapkannya indikator kinerja utama adalah :
1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.
C. Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan IKU Dinas
Perkebunan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut.:
1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-
undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator KinerjaUtama
di Lingkungan Instansi Pemerintah
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
dinas Kabupaten Lampung Barat
6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 2 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Lampung
Barat Tahun 2012-2017
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005 –
2025.
2
B. Sistematika
Adapun sistematika penyusunan IKU Dinas Perkebunan ini adalah sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
Berisi latar belakang perlunya penetapan indikator kinerja utama, maksud dan
tujuan penentuan indikator kinerja utama serta landasan hukum
BAB II Pengertian Indikator Kinerja
Berisi definisi serta syarat dan kriteria indikator kinerja umum,
BAB III Gambaran Umum
Berisi gambaran umum Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat meliputi
Visi dan Misi, Tugas pokok dan Fungsi serta Arah kebijakan.
BAB IV Penetapan Indikator Kinerja Utama
Berisi Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat
BAB V Sumber data dan penanggung jawab terhadap pencapaian target kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat
Berisi mengenai penanggung jawab dalam pencapaian target sasaran sampai
dengan Eselon III dan Eselon IV serta Sumber data yang Relevan
BAB VI Penutup
3
BAB II
PENGERTIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
A. Pengertian Indikator Kinerja Utama
Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).
Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan
apa yang mejadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama
dari instansi adalah hal utama yang akan diwujudkanoleh instansi yang bersangkutan, atau
untuk mewujudkan apa instansi pemerintah tersebut dibentuk, yang menjadi core
area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi
pemerintah.
Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis
instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan
dan sasaran startegis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran
keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.
Dengan ditetapkannya IKU, instansi pemerintah dapat mengunakannya untuk beberapa
dokumen, antara lain :
Perencanaan Jangka Menengah
Perencanaan Tahunan
Perencanaan Anggaran
Penyususnan Dokumen Penetapan Kinerja
Pengukuran Kinerja
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Indikator
kinerja Utama Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat
4
B. Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama
Dalam menetapkan indikator kinerja utama diperlukan prinsip-prinsip kehati-hatian,
kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan kinerja yang handal. IKU
pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya
menggunakan indikator keluaran (output).
Indikator Kinerja Dinas Perkebunan mengacu pada indikator kinerja setiap sasaran
yang terdapat dalam Renstra Dinas Perkebunan. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perkebunan adalah “Jumlah Produksi Hasil komoditas Perkebunan”.
Peningkatan produksi komoditas perkebunan merupakan representasi dari keberhasilan
setiap output kegiatan yang muaranya dapat meningkatkan perbaikan lahan, intensifikasi
tanaman, pemberantasan hama penyakit, peningkatan kapasitas dan kemampuan petani
pekebun sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan produksi komoditas perkebunan.
C. Sumber Data Kinerja
Berdasarkan pendekatan sumber data, data kinerja dapat dibagi menjadi data primer
dan data sekunder.
Data Primer adalah data kinerja yang diperoleh langsung dari responden. Data
kinerja sekunder adalah data kinerja yang diperoleh secara tidak langsung dari responden
tetapi dari pihak/instansi lain. Data juga berasal dari pencapaian output setiap kegiatan
sehingga dapat dihitung besaran dukungannya dalam meningkatkan produksi. Dengan
demikian dapat dihitung target kinerja setiap tahunnya.
Pengumpulan data yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dilakukan oleh :
1. Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dinas Perkebunan yang ditetapkan melalui
SK Kepala Dinas Perkebunan.
2. Petugas pendata statistik perkebunan di setiap wilayah kecamatan yang juga
ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Perkebunan yang tugasnya mengumpulkan
data primer mengenai luas areal dan produksi komoditas perkebunan.
3. Petugas Pengolah data statistik perkebunan yang ditetapkan dengan SK Kepala
Dinas Perkebunan yang tugasnya mengolah/menghitung data primer yang
masuk dari petugas pendata kecamatan.
Anggaran yang digunakan untuk kegiatan pengolahan data statistik perkebunan masuk
dalam kegiatan Penyusunan Data Base Perkebunan/data Informasi Pembangunan
Perkebunan
5
BAB III
GAMBARAN UMUM
DINAS PERKEBUNAN
A. VisidanMisi
1. Visi
Visi merupakan pandangan jauh kedepan kemana dan bagiamana instansi
pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis,
aspiratif, inovatif serta produktif. Visi disusun dengan mempertimbangkan
Initiation, Ideas-idealism, Information, Identification, Inception dan
Forecasting, yakni pemikiran tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan
terjadi dimasa depan, serta memperhatikan keinginan stakeholders dengan tetap
mengacu kepada visi serta Renstra Pemerintah Kabupaten Lampung Barat serta
komitmen dan paradigma pembangunan perkebunan nasional, maka visi Dinas
Perkebunan Kabupaten Lampung Barat ditetapkan sebagai berikut:
” Kebun Produktif, Produk Berdaya Saing,
Petani Sejahtera ”
Dalam pernyataan visi di atas mengandung makna yang dapat dijelaskan sebagai
berikut:
Kebun Produktif : Dalam pengertian mempunyai hasil sesuai standar teknis
dengan perlakuan yang sesuai syarat tumbuh tanam.
Produk Berdaya Saing : Terwujudnya peningkatan mutu, nilai tambah dan
keunggulan produk perkebunan di pasar nasional dan
internasional.
Petani Sejahtera : Mempunyai pengertian petani pekebun dapat
mengandalkan usaha taninya sebagai sumber kehidupan
yang dapat mensejahterakan keluarga.
6
2. Misi
Misi merupakan penjabaran lanjut dari visi yang memuat pernyatan tentang
tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun Misi Dinas Perkebunan Kabupaten
Lampung Barat sebagai berikut:
1. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan yang
berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan mutu dan nilai tambah produk perkebunan yang berdaya saing
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya petugas dan petani perkebunan
4. Meningkatkan akses pasar dan kemitraan agribisnis perkebunan yang
berkelanjutan
.
B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan
Sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor : 30 Tahun 2009 Tanggal 13 April
2009 Tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja satuan kerja perangkat daerah Dinas
Perkebunan Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di
bidang perkebunan.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat
mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
perkebunan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perkebunan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perkebunan;
e. Pelayanan administrasi.
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas Perkebunan
mempunyai uraian tugas :
a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rumah tangga di lingkungan Dinas
Perkebunan yang menjadi tugas dan kewenangan;
b. Mengatur kebijakan teknis sebagai pedoman pemberian bimbingan dan perizinan
7
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyiapkan standar,
norma, pedoman, kriteria, dan prosedur dalam rangka pelayanan dan penerbitan
perizinan di bidang perkebunan;
c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan, pengamanan, dan pengendalian teknis atas
pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Melaksanakan pembinaan personil dan sarana prasarana dinas di lingkungan unit
kerja;
e. Melaksanakan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk yang berhubungan
dengan bidang perkebunan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD);
f. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan tugas serta membuat
laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan atau masukan kepada atasan;
g. Menyiapkan rencana strategis pembangunan perkebunan yang spesifik di
Kabupaten Lampung Barat;
h. Menyiapkan pemanfaatan lahan sesuai tata ruang dan tata guna pengembangan
perkebunan;
i. Merencanakan dan melaksanakan program diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi,
perluasan, peremajaan tanaman serta perbenihan dan bahan tanaman, pengolahan
dan pemasaran hasil perkebunan guna mendukung revitalisasi pertanian;
j. Mengadakan bimbingan dan penyiapan lahan, pemantauan kultur budidaya
tanaman tahunan dan semusim termasuk tumpang sari dan pembinaan kebun induk
serta penangkar benih dan bahan tanaman;
k. Mengadakan perkiraan dan perhitungan produksi hasil-hasil perkebunan;
l. Mengadakan fasilitasi dan mediasi, bimbingan, pengawasan kemitraan antara
petani/lembaga tani dengan dunia usaha;
m. Mengadakan bimbingan kelembagaan usaha perkebunan, manajemen usaha dan
pencapaian pola kerjasama usaha perkebunan;
n. Menyiapkan bahan, data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perkebunan;
o. Menyiapkan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan
bantuan penguatan modal serta pengembangan kelembagaan dan usaha
perkebunan;
p. Menjalin kerjasama pengembangan perkebunan dengan lembaga penelitian,
lembaga akademik, asosiasi-asosiasi serta stake holder lainnya;
q. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik
secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-
masing;
8
r. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan
kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan;
s. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Dinas Perkebunan, berdasarkan hasil
kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
meningkatkan karir dan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
Pegawai Negeri Sipil;
t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan norma,
standar peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan
tugas.
C. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat adalah :
Tujuan yang ingin dicapai Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat adalah :
Misi 1 :
1.1 Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil komoditas unggulan
perkebunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
1.2 Meningkatkan keragaman komoditas perkebunan unggulan dan pertanian
lainnya yang produktif.
1.3 Meningkatkan prasarana dan sarana dalam mendukung agribisnis
perkebunan
Misi 2 :
2.1 Meningkatkan mutu produk perkebunan yang berdaya saing tinggi.
2.2 Mengembangkan nilai tambah dan keragaman hasil olahan produk
perkebunan yang berkualitas melalui penerapan teknologi tepat guna.
Misi 3 :
3.1 Meningkatkan kemampuan dan peran aparatur sebagai fasilitator dan
pembina masyarakat agribisnis berbasis perkebunan yang profesional.
3.2 Meningkatkan partisipasi dan kemampuan petani/pekebun sebagai
pelaku/subyek dalam seluruh sub sistem agribisnis
9
Misi 4 :
4.1 Mengembangkan sistem informasi perkebunan yang dinamis dan aktual
berdasarkan satuan wilayah pengembangan perkebunan.
4.2 Meningkatkan intensitas koordinasi, mediasi, dan fasilitasi dengan/antar
masyarakat perkebunan (instansi, asosiasi, swasta, kelompok tani dan
institusi terkait lainnya) sehingga tercipta hubungan kemitraan yang sejajar,
harmonis, dan berkesinambungan serta meningkatkan daya tarik investor
agribisnis.
D. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
Sasaran pembangunan perkebunan yang akan dicapai berdasarkan tujuan
adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan unggulan,
dengan indikator kinerja persentase peningkatan produksi komoditas
unggulan.
2. Bertambahnya keragaman komoditas unggulan yang diusahakan oleh
petani pekebun, dengan indikator kinerja jumlah komoditas baru yang
diusahakan.
3. Meningkatnya prasarana dan sarana pengelolaan lahan dan air dalam
mendukung agribisnis perkebunan, dengan indikator kinerja persentase
peningkatan sarana prasarana perkebunan.
4. Meningkatnya mutu hasil perkebunan dari kualitas asalan menjadi minimal
grade IV (kualitas ekspor), dengan indikator jumlah UPH yang
diperbantukan.
5. Berkembangnya agroindustri pengolahan hasil komoditas perkebunan,
dengan indikator kinerja peningkatan jumlah kelompok tani yang mengolah
produk sekunder.
6. Meningkatnya profesionalisme aparat perkebunan dalam melaksanakan
pembinaan kepada masyarakat, dengan indikator kinerja jumlah aparat yang
mengikuti pelatihan/bimbingan teknis.
7. Meningkatnya kemampuan petani pekebun sebagai pelaku utama dalam
seluruh sub sistem agribisnis, dengan indikator kinerja jumlah kelompok tani
yang mengikuti pelatihan.
10
8. Tersedianya data dan informasi perkebunan yang akurat dan dapat diakses
dengan cepat, dengan indikator kinerja jumlah buku statistik perkebunan.
9. Meningkatnya kerja sama antara kelompok tani/gapoktan dengan pihak
eksportir dan pelaku usaha lainnya dalam rangka menjalin kemiteraan yang
harmonis dan berkesinambungan, dengan indikator kinerja jumlah kelompok
tani yang bermitra dengan pihak ke tiga.
E. Arah Kebijakan Umum.
Sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yaitu terwujudnya masyarakat
Lampung Barat yang “ Cekatan “ (Cerdas, Kreatif, Aman, Taqwa dan Andalan), Kebijakan
dan strategi yang diambil oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat untuk
mencapai tujuan pembangunan perkebunan adalah sebagai berikut:
1) Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang cukup
baik kinerjanya dan memerlukan keberlanjutan, antara lain peremajaan
tanaman kopi, pemberantasan hama penyakit, pengolahan pasca penen,
dan pelatihan peningkatan kewirausahaan.
2) Pengembangan komoditas unggulan Daerah.
3) Peningkatan produksi dan produktifitas dengan penerapan teknologi
anjuran sesuai agroekosistem, penyiapan bibit unggul, dan bantuan
alsintan.
4) Peningkatan mutu, nilai tambah dan daya saing produk perkebunan
dengan penerapan teknologi tepat guna.
5) Pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, jalan
produksi, dan jalan usahatani.
6) Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan kelompok tani kelompok tani
melalui pelatihan dan pendampingan.
7) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme petugas perkebunan dalam
menjalankan peran dan tupoksinya terutama dalam membina kelompok
tani.
8) Mendorong minat investasi dan kemitraan usaha melalui promosi yang
intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif.
9) Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu dengan penerapan
usahatani produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya
saing tinggi di pasar lokal maupun nasional.
11
10) Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit
tanaman secara terpadu.
11) Pengembangan sistem pemasaran dan promosi melalui penguatan
kelembagaan dan sistem informasi pasar.
12) Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan perkebunan yang
akuntabel dan good governance.
Sasaran dan target kinerja yang akan dicapai Dinas Perkebunan selama periode tahun
2013-2017 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :
13
SASARAN, INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN TERGET
VISI : KEBUN PRODUKTIF, PRODUK BERDAYA SAING, PETANI SEJAHTERA
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET
2013 2014 2015 2016 2017
MISI I : Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan yang berwawasan lingkungan
1 Meningkatkan produksi dan
produktivitas hasil komoditas
unggulan perkebunan yang
ramah lingkungan dan
berkelanjutan
Meningkatnya produksi dan
produktivitas komoditas
perkebunan unggulan yang
berkelanjutan
Persentase luas rehabilitasi
dan optimalisasi lahan
perkebunan terhadap lahan
yang kurang produktif
45% 48% 51% 57% 60%
Persentase pemberantasan
hama dan penyakit tanaman
perkebunan
20% 25% 30% 35% 40%
Produksi Komoditas
Perkebunan (Ton):
- Kopi robusta 57.910 58.483 59.068 59.659 60.255
- Kakao 777 784 792 800 808
- Kelapa dalam 610 616 622 628 635
- Lada 3.697 3.734 3.771 3.809 3.847
- Cengkeh 54 54 55 55 55
- Aren (dalam bentuk gula
merah)
241 251 261 271 282
2 Meningkatkan keragaman
komoditas perkebunan
unggulan dan pertanian lainnya
yang produktif
Bertambahnya keragaman
komoditas unggulan yang
diusahakan oleh petani
pekebun
Persentase komoditas
unggulan baru yang
diusahakan oleh petani
6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7%
14
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET
2013 2014 2015 2016 2017
3 Meningkatkan prasarana dan
sarana dalam mendukung
agribisnis perkebunan
Tersedianya prasarana dan
sarana lahan dan air
Luas lahan perkebunan yang
dilakukan optimalisasi
400 Ha 425 Ha 450 Ha 650 Ha 700 Ha
MISI II : Meningkatkan mutu dan nilai tambah produk perkebunan yang berdaya saing
1 Meningkatkan mutu produk
perkebunan yang berdaya saing
tinggi
Meningkatnya mutu hasil
perkebunan dari kualitas
asalan menjadi grade IV
(kualitas ekspor)
Persentase komoditas
unggulan yang berkualitas
ekspor
20% 23% 25% 30% 35%
2 Mengembangkan nilai tambah
dan keragaman hasil olahan
produk perkebunan yang
berkualitas melalui penerapan
teknologi tepat guna
Meningkatnya nilai tambah,
daya saing, dan pemasaran
hasil perkebunan
Jenis agroindistri perkebunan
yang difasilitasi
2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis
Jumlah eksportir yang
melakukan kerjasama
pemasaran dengan petani
5
eksportir
5
eksportir
5
eksportir
5
eksportir
5
eksportir
MISI III : Meningkatkan kapasitas sumberdaya petugas dan petani perkebunan
1 Meningkatkan kemampuan dan
peran aparatur sebagai
fasilitator dan pembina
masyarakat agribisnis berbasis
perkebunan yang profesional
Meningkatnya
profesionalisme aparat
perkebunan dalam
melaksanakan pembinaan
kepada masyarakat
Jumlah aparat yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan
formal dan diklat teknis
perkebunan
5 orang 7 orang 8 orang 9 orang 10 orang
15
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET
2013 2014 2015 2016 2017
2 Meningkatkan partisipasi dan
kemampuan petani/pekebun
sebagai pelaku/subyek dalam
seluruh sub sistem agribisnis
Meningkatnya kemampuan
petani pekebun sebagai
pelaku utama dalam seluruh
sub sistem agribisnis
Persentase kelompok tani yang
mengikuti pelatihan dan
sosialisasi bidang perkebunan
9% 10% 11% 12% 15%
MISI IV : Meningkatkan akses pasar dan kemitraan agribisnis perkebunan yang berkelanjutan
1 Mengembangkan sistem
informasi perkebunan yang
dinamis dan aktual berdasarkan
satuan wilayah pengembangan
perkebunan
Tersedianya data dan
informasi perkebunan yang
akurat dan dapat diakses
dengan cepat
Jumlah buku statistik
perkebunan yang diterbitkan
30 buku 30 buku 30 buku 30 buku 30 buku
2 Meningkatkan intensitas
koordinasi, mediasi, dan
fasilitasi dengan/antar
masyarakat perkebunan
(instansi, asosiasi, swasta,
kelompok tani dan institusi
terkait lainnya) sehingga
tercipta hubungan kemitraan
yang sejajar, harmonis, dan
berkesinambungan serta
meningkatkan daya tarik
investor agribisnis
Meningkatnya kerja sama
antara kelompok
tani/gapoktan dengan pihak
eksportir dalam rangka
menjalin kemiteraan yang
harmonis dan
berkesinambungan
Jumlah kelompok tani yang
bermitra dengan eksportir
300 klp 3320 klp 340 klp 360 klp 380 klp
16
BAB IV
PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Berdasarkan 9 sasaran dan indikator kinerja masing-masing sasaran yang akan dicapai
Dinas Perkebunan, indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan adalah “Meningkatkan
produksi komoditas perkebunan” yaitu :
INDIKATOR SASARAN
KONDISI KINERJA
AWAL PERIODE TAHUN
2012 (Ton)
TARGET CAPAIAN KINERJA (Ton) KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017
1 Produksi Komoditas Perkebunan
a. Kopi Robusta 57.337 57.910 58.483 59.068 59.659 60.255 57.910
b. Kakao 769 777 784 792 800 808 777
c. Kelapa Dalam 604 610 616 622 628 635 610
d. Lada 3.660 3.697 3.734 3.771 3.809 3.847 3.697
e. Cengkeh 54 54 54 55 55 55 54
f. Aren 232 241 251 261 271 282 241
Target pencapaian sasaran disesuaikan dengan kemampuan dalam penyelesaian
masalah-masalah prioritas terutama yang mengarah pada pemulihan atau perbaikan,
peningkatan pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat terutama dalam rangka
peningkatan produksi melalui 4 program, yaitu:
1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
3. Program Peningkatan Mutu, Nilai Tambah, Daya Saing, dan Pemasaran Hasil Pertanian
4. Program Peningkatan Perencanaan Pembangunan Perkebunan
Sedangkan indikator kinerja pada setiap sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra
adalah sebagai berikut:
17
BAB V. SUMBER DATA DAN PENANGGUNG JAWAB TERHADAP PENCAPAIAN TARGET KINERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
No SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA ESELON III ESELON IV
1. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan unggulan yang berkelanjutan
Persentase luas rehabilitasi dan optimalisasi lahan perkebunan terhadap lahan yang kurang produktif
Bidang Bina Pengembangan
- Seksi Pengelolaan
Lahan
- Seksi Pengelolaan Air
Laporan Kegiatan
Persentase pemberantasan hama dan penyakit tanaman perkebunan
Bidang Bina Produksi Perkebunan
Seksi Perlindungan
Tanaman
Laporan Kegiatan
Produksi Komoditas Perkebunan (Ton):
- Bidang Bina Produksi Perkebunan
- Sekretariat
- Seksi Budidaya - Petugas pendata
kecamatan - Petugas pengolah
data statistik
- Subbag Perencanaan
- Data Statistik
Perkebunan tahun
sebelumnya
- Data Primer dari
petugas pendata
kecamatan
- Laporan Kegiatan
- Kopi robusta
- Kakao
- Kelapa dalam
- Lada
- Cengkeh
- Aren (dalam bentuk gula merah)
2. Bertambahnya keragaman komoditas unggulan yang diusahakan oleh petani pekebun
Persentase komoditas unggulan baru yang diusahakan oleh petani
- Bidang Bina Pengembangan
- Bidang Bina Produksi Perkebunan
- Seksi Perluasan Areal
- Seksi Perbenihan dan
Bahan Tanaman
- Data Statistik
Perkebunan
- Laporan Kegiatan
3. Tersedianya prasarana dan sarana lahan dan air
Luas lahan perkebunan yang dilakukan optimalisasi
Bidang Bina Pengembangan
Seksi Pengelolaan Lahan
- Data Statistik
Perkebunan
- Laporan Kegiatan
18
No SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA ESELON III ESELON IV
4. Meningkatnya mutu hasil perkebunan dari kualitas asalan menjadi grade IV (kualitas ekspor)
Persentase komoditas unggulan yang berkualitas ekspor
Bidang Bina Usaha Perkebunan
Seksi Pengolahan - Data Statistik
Perkebunan
- Laporan Kegiatan
5. Meningkatnya nilai tambah, daya saing, dan pemasaran hasil perkebunan
Jenis agroindistri perkebunan yang difasilitasi
Bidang Bina Usaha Perkebunan
Seksi pengolahan
- Data Statistik
Perkebunan
- Laporan Kegiatan
- Data industri
perkebunan
Jumlah eksportir yang melakukan kerjasama pemasaran dengan petani
Bidang Bina Usaha Perkebunan
Seksi Pemasaran
6. Meningkatnya profesionalisme aparat perkebunan dalam melaksanakan pembinaan kepada masyarakat
Jumlah aparat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan diklat teknis perkebunan
Sekretariat Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Laporan Kegiatan
7. Meningkatnya kemampuan petani pekebun sebagai pelaku utama dalam seluruh sub sistem agribisnis
Persentase kelompok tani yang mengikuti pelatihan dan sosialisasi bidang perkebunan
Bidang Bina Usaha Perkebunan
Seksi Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Usaha
Laporan Kegiatan
8. Tersedianya data dan informasi perkebunan yang akurat dan dapat diakses dengan cepat
Jumlah buku statistik perkebunan yang diterbitkan
Sekretariat
- Subbag Perencanaan
- Petugas pendata kecamatan
- Petugas pengolah data statistik
- Data primer dari petugas pendata kecamatan
- Data sekunder dari hasil pelaksanaan kegiatan
9. Meningkatnya kerja sama antara kelompok tani/gapoktan dengan pihak eksportir dalam rangka menjalin kemiteraan yang harmonis dan berkesinambungan
Jumlah kelompok tani yang bermitra dengan eksportir
Bidang Bina Usaha Perkebunan
Seksi Pemasaran Laporan Kegiatan
i
BAB VI
PENUTUP
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat tahun
2013 – 2017 merupakan acuan bagi pencapaian target kinerja yang akan dicapai pada
tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Agar pencapaian target kinerja dapat berjalan
dengan baik maka diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dalam pelaksanaan program
dan kegiatan.
Kerja sama antar bidang dalam melaksanakan program pembangunan perkebunan
di lingkup Dinas Perkebunan agar diupayakan semaksimal mungkin sehingga tercipta
suasana kerja yang nyaman dan kondusif. Kerja sama dengan stakeholder perkebunan
terutama dengan kelompok tani dan pelaku usaha juga harus dipacu untuk menunjang
peningkatan produksi komoditas perkebunan dan perbaikan lingkungan perkebunan.
Sarana dan prasarana pendukung juga sangat berperan penting dalam menunjang
keberhasilan pembangunan perkebunan.
Agar Rencana IKU yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi
pembangunan perkebunan di Kabupaten Lampung Barat, maka dalam implementasinya
perlu komitmen, semangat, kemauan, dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui
kesungguhan, kejujuran, dan keterbukaan tidak hanya oleh aparatur Dinas Perkebunan
Kabupaten Lampung Barat saja tetapi oleh segenap stakeholder baik pusat, provinsi
maupun yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat
Ir. RUSDI Pembina Utama Muda
NIP. 19641124 199203 1 013
Top Related