RINGKASAN EKSEKUTIF
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN l Study Penyusunan Indeks Ketahanan Masyarakat Perbatasan (IKMP) Berdasarkan Indeks
Pembanguanan Manusia (IPM) Dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)
KATA PENGANTAR i
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN SEKRETARIAT TETAP
Jasa Konsultansi: Study Penyusunan Indeks Ketahanan Masyarakat Perbatasan (IKMP)
Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)
RINGKASAN EKSEKUTIF
i BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
KATA PENGANTAR
Pada saat ini BNPP sedang menyusun suatu kajian awal mengenai pokok-pokok
pikiran penentuan indikator kinerja pembangunan kawasan perbatasan, guna
menentukan indikator kinerja yang paling sesuai untuk mengukur hasil
pembangunan kawasan perbatasan. Agar memudahkan para pemangku
kepentingan memahami prinsip dasar penentuan indikator kinerja tersebut, maka
disusunlah Ringkasan Eksekutif.
Ringkasan Eksekutif ini hanya memuat secara ringkas perihal penting mengenai
konsep evaluasi dan pengawasan, penyusunan indikator kinerja, pilihan indikator
kinerja maupun kesimpulan dan rekomendasi. Uraian lebih lengkap dari laporan
ini tentu saja telah disajikan dalam Laporan Akhir.
Kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kajian hingga
tersusunnya Ringkasan Eksekutif ini disampaikan ucapan terimakasih.
Jakarta, Desember 2012
Ketua Tim Studi
RINGKASAN EKSEKUTIF
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN l Study Penyusunan Indeks Ketahanan Masyarakat Perbatasan (IKMP) Berdasarkan Indeks
Pembanguanan Manusia (IPM) Dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)
DAFTAR ISI
ii
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN SEKRETARIAT TETAP
Jasa Konsultansi: Study Penyusunan Indeks Ketahanan Masyarakat Perbatasan (IKMP)
Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)
RINGKASAN EKSEKUTIF
ii BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................... ii BAB I : PENDAHULUAN .......................................................................... 1 BAB II : KONSEP EVALUASI DAN PENGAWASAN ...................................... 1 BAB III : PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA ............................................ 1 BAB IV : PILIHAN INDIKATOR KINERJA ...................................................... 1
RINGKASAN EKSEKUTIF
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN l Study Penyusunan Indeks Ketahanan Masyarakat Perbatasan (IKMP) Berdasarkan Indeks
Pembanguanan Manusia (IPM) Dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)
RINGKASAN EKSEKUTIF
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN SEKRETARIAT TETAP
Jasa Konsultansi: Study Penyusunan Indeks Ketahanan Masyarakat Perbatasan (IKMP)
Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)
RINGKASAN EKSEKUTIF
1 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
I. PENDAHULUAN
Hakikat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah memberikan amanat
kepada BNPP untuk mengelola wilayah perbatasan guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat perbatasan demi kepentingan pertahanan negara
dan keutuhan batas wilayah negara. Jadi tugas pengelolaan perbatasan
tersebut merupakan bagian dari tugas pertahanan negara dalam Sistem
pertahanan semesta (Sishanta), tetapi khusus di wilayah perbatasan. Dengan
demikian tugas pembangunan kawasan perbatasan perlu mencakup
pembangunan fisik untuk mencapai kesejahteraan (prosperity approach)
demi terbangunnya ketahanan pangan dan energi serta ketahanan ekonomi
maupun pembangunan non fisik untuk membangun ketahanan jiwa
masyarakat perbatasan, (security approach).
Dalam mengelola perbatasan, BNPP menerapkan sistem pembangunan
berbasis kinerja. Tentu saja setiap pembangunan berbasis kinerja harus
terukur hasilnya, sehingga sejak tahap perencanaan program dan anggaran,
BNPP telah menetapkan tolok ukur kinerja pembangunan yang dapat
menjadi acuan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pembangunan perbatasan. Masing-masing K/L telah memiliki indikator
kinerja pada setiap program yang dilaksanakan di perbatasan dan
melaksanakan monev (monitoring dan evaluasi) pada setiap program yang
dilaksanakan oleh masing-masing K/L. Oleh karena itu tugas BNPP adalah
melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap hasil (outcome) atau dampak
pembangunan secara kumulatif atas semua pembangunan yang telah
dilaksanakan oleh masing-masing K/L di setiap Lokpri. Sebagai piranti
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN SEKRETARIAT TETAP
Jasa Konsultansi: Study Penyusunan Indeks Ketahanan Masyarakat Perbatasan (IKMP)
Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)
RINGKASAN EKSEKUTIF
2 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
(instrumen) untuk evaluasi dan pengawasan dampak pembangunan
perbatasan, maka BNPP perlu menetapkan indikator kinerja yang dapat
digunakan sebagai tolok ukur evaluasi dampak pembangunan perbatasan
tersebut.
Studi ini merupakan kajian awal untuk menentukan indikator kinerja
pembangunan perbatasan yang dapat digunakan secara praktis oleh BNPP
sebagai acuan evaluasi pembangunan fisik dan non-fisik perbatasan yang
dilaksanakan K/L. Sebagai kajian awal, maka studi ini juga dapat diberi judul
lain yang lebih bersifat operatif, yakni:
“Pokok-pokok pikiran penentuan indikator kinerja pembangunan kawasan
perbatasan”
Berdasarkan latar belakang studi ini, maka kajian diarahkan untuk
menentukan indikator kinerja perbatasan yang dapat digunakan BNPP
sebagai acuan evaluasi dan pengawasan. Beragamnya indikator kinerja dari
berbagai jenis pembangunan di perbatasan, maka indikator kinerja yang
digunakan BNPP adalah indikator komposit perbatasan yang terpercaya
(reliable) untuk dasar evaluasi dan pengawasan pembangunan perbatasan.
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN SEKRETARIAT TETAP
Jasa Konsultansi: Study Penyusunan Indeks Ketahanan Masyarakat Perbatasan (IKMP)
Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)
RINGKASAN EKSEKUTIF
3 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
II. KONSEP EVALUASI DAN PENGAWASAN
Sesuai UU No. 43 Tahun 2008, tugas pokok BNPP adalah menetapkan
kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana
kebutuhan anggaran, mengkoordinasi pelaksanaan kegiatannya serta
melaksanakan evaluasi dan pengawasan, sedangkan pelaksana teknis
pembangunan dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya. Pada dasarnya kegiatan evaluasi dan pengawasan pembangunan
adalah untuk mengetahui gambaran suatu program atau kegiatan pada suatu
waktu tertentu, sejauh mana relevansi antara perencanaan yang dibuat
dengan sasaran yang ingin dicapai setelah pelaksanaan kegiatan. Dari
evaluasi dan pengawasan tersebut diharapkan dapat memberi pembelajaran
mengenai hal-hal yang perlu dilakukan di masa yang akan datang. Oleh
karena itu BNPP hanya dapat melakukan kegiatan evaluasi dan pengawasan
terhadap hasil (outcome) atau dampak (impact) pembangunan kumulatif di
suatu Lokpri, karena evaluasi dan pengawasan terhadap keluaran (output)
pembangunan kawasan perbatasan sektoral merupakan domain K/L.
Kegiatan evaluasi dan pengawasan membutuhkan indikator kinerja yang
terpercaya dapat digunakan sebagai tolok ukur evaluasi hasil pembangunan
dan dalam hal ini BNPP menggunakan indikator komposit perbatasan karena
yang terukur adalah hasil pembangunan secara keseluruhan yang telah di
laksanakan oleh masing-masing K/L di suatu Lokpri.
Pada saat ini, prioritas utama pembangunan fisik kawasan perbatasan adalah
untuk memenuhi kebutuhan akses layanan sosial dasar (basic needs) dengan
pembiayaan APBN dan APBD. Pembangunan dapat dilanjutkan dengan
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN SEKRETARIAT TETAP
Jasa Konsultansi: Study Penyusunan Indeks Ketahanan Masyarakat Perbatasan (IKMP)
Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)
RINGKASAN EKSEKUTIF
4 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
membangun Lokpri yang ditetapkan sebagai PKSN (Pusat Kegiatan Strategis
Nasional) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
perbatasan secara significant. Kesejahteraan yang dimaksud meliputi
peningkatan pendapatan, layanan kesehatan dan layanan pendidikan. Oleh
karena itu indikator yang dapat digunakan sebagai tolok ukur yang sesuai
untuk tujuan tersebut adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM
merupakan nilai relatif perbandingan kesejahteraan antar Lokpri atau
kemajuan kesejahteraan dari waktu ke waktu (time series) di suatu Lokpri.
Dengan demikian untuk mendapatkan nilai mutlak hasil pengukuran
pembangunan perbatasan maka diperlukan tambahan indikator kinerja lain,
yang disebut dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (ISM). Kombinasi IPM dan
ISM akan menghasilkan suatu ukuran kesejahteraan masyarakat perbatasan
yang mendekati nilai mutlak, sehingga dapat dipercaya (reliable) sebagai
tolok ukur evaluasi hasil pembangunan kawasan perbatasan tersebut.
Kemudian, prioritas pembangunan non-fisik adalah membangun identitas diri
bangsa agar masyarakat perbatasan memiliki harga diri dan rasa percaya diri
sebagai bangsa Indonesia sehingga tidak tergoyahkan untuk mengabdi (loyal)
atau bahkan pindah menjadi warga negara lain. Indikator kinerja yang sesuai
dan terpercaya untuk mengukur hasil pembangunan non-fisik adalah IKMP
(Indeks Ketahanan Masyarakat Perbatasan) yang menggambarkan tingkat
ketahanan jiwa masyarakat.
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN SEKRETARIAT TETAP
Jasa Konsultansi: Study Penyusunan Indeks Ketahanan Masyarakat Perbatasan (IKMP)
Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)
RINGKASAN EKSEKUTIF
5 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
Berdasarkan sasaran pembangunan fisik dan non-fisik kawasan perbatasan
yang ditetapkan BNPP, maka BNPP membutuhkan indikator yang dapat
digunakan untuk mengukur hasil pembangunan kawasan perbatasan yaitu:
- Indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat
kesejahteraan masyarakat perbatasan
- Indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat
kepuasan masyarakat perbatasan terhadap hasil pembangunan
Lokpri
- Indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur ketahanan
jiwa masyarakat perbatasan, yang mencerminkan identitias diri dan
harga diri sebagai bangsa Indonesia.
Indikator yang digunakan sebagai tolok ukur evaluasi dapat saja
menggunakan indikator kesejahteraan yang selama ini telah diterapkan di
Indonesia dengan penyesuaian kondisi perbatasan. Kemudian indikator
yang belum ada, tetapi dibutuhkan oleh BNPP dapat ditentukan tersendiri
dengan mengikuti kaidah penentuan indikator kinerja yang telah ditetapkan
oleh pemerintah. Sebelum dapat menentukan indikator kinerja evaluasi,
maka terlebih dahulu perlu memahami perbedaan pengertian antara
monitoring, evaluasi dan pengawasan.
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN SEKRETARIAT TETAP
Jasa Konsultansi: Study Penyusunan Indeks Ketahanan Masyarakat Perbatasan (IKMP)
Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)
RINGKASAN EKSEKUTIF
6 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
Sesuai PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan, pengertian
pengendalian, monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:
o Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen dengan
maksud untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan
o Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati
perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi
serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul
untuk dapat diambil tindakan sedini ungkin.
o Evaluasi adalah Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan
(input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan
standar.
o Pengawasan adalah merupakan keputusan evaluasi yang dapat berupa
tindakan korektif untuk meluruskan jika terjadi penyimpangan dalam
pelaksanaan program
Jadi secara lebih rinci pengertian monitoring adalah suatu kegiatan
pengawasan secara terus menerus untuk memastikan pelaksanaan
program serasi dengan perencanaannya. Pengawasan secara terus menerus
dilaksanakan dengan cara mendengar, melihat, mengamati dan mencatat
kemajuan program, sehingga dari sini akan terhimpun data atau informasi
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN SEKRETARIAT TETAP
Jasa Konsultansi: Study Penyusunan Indeks Ketahanan Masyarakat Perbatasan (IKMP)
Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)
RINGKASAN EKSEKUTIF
7 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
nyata (real) dari kemajuan pelaksanaan program, yang dapat diolah
menjadi acuan pengambilan keputusan bagi para Pengelola program. Jadi
tujuan utama monitoring adalah menghimpun data dan menyajikan
informasi tentang kemajuan pelaksanaan program, sebagai umpan balik
(feed back) bagi Pengelola program maupun bagi Pelaksana program (K/L).
Sedangkan evaluasi adalah suatu teknik menilai kemajuan dan kualitas
program yang dilakukan secara berkala melalui metode yang tepat. Guna
menilai kemajuan dan kualitas program, perlu adanya tolok ukur yang
dapat digunakan sebagai acuan evaluasi dan pengambilan keputusan. Jadi
evaluasi adalah membandingkan hasil pelaksanaan program dengan tolok
ukur yang digunakan untuk mengukur hasil dari pelaksanaan program
tersebut. Keputusan evaluasi adalah RKTL (Rencana Kerja dan Tindak
Lanjut) yang dapat berupa tindakan korektif untuk meluruskan jika terjadi
penyimpangan dalam pelaksanaan program. Dengan demikian kegiatan
evaluasi tersebut perlu ditindak lanjuti dengan kegiatan pengawasan atau
supervisi untuk meluruskan kembali jika terjadi penyimpangan pada
pelaksanaan program.
III. PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA
Indikator merupakan suatu variabel yang digunakan untuk mengukur sebuah
perubahan, baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap suatu
kondisi. Dengan kata lain indikator adalah suatu alat ukur untuk
menggambarkan tingkatan capaian suatu sasaran atau target yang telah
ditetapkan ketika melakukan perencanaan awal. Indikator kinerja dapat
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN SEKRETARIAT TETAP
Jasa Konsultansi: Study Penyusunan Indeks Ketahanan Masyarakat Perbatasan (IKMP)
Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)
RINGKASAN EKSEKUTIF
8 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
berupa indikator yang bersifat kuantitatif atau kualitatif. Indikator yang
bersifat kuantitatif dapat berupa angka atau persentase, sedangkan indikator
yang bersifat kualitatif menyatakan penilaian yang bersifat kualitatif.
Indikator kualitatif cocok untuk mengukur persepsi atau perilaku masyarakat,
misalnya kepuasan masyarakat, harga diri dan rasa percaya diri masyarakat
sebagai bangsa Indonesia.
Dengan demikian pengertian indikator kinerja (performance indicators)
merupakan ukuran mengenai masukan, keluaran, hasil dan dampak dari
kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh K/L di suatu Lokpri.
Hasil (outcome) adalah dampak jangka panjang yang diinginkan dan
diharapkan oleh BNPP dalam lingkar kebijakan yang telah ditentukan dalam
pembangunan kawasan di setiap Lokpri maupun kawasan penyangganya
(hinterland). Jadi indikator berguna untuk menetapkan target kinerja
pembangunan secara komposit untuk menilai kemajuan pencapaian target
tersebut atau untuk membandingkan kinerja sektoral masing-masing K/L.
Prioritas pembangunan fisik saat ini adalah memenuhi kebutuhan dasar
(basic needs) manusia. Dengan demikian sasaran pembangunan fisik adalah
meningkatkan pendapatan, layanan kesehatan dan layanan pendidikan
masyarakat perbatasan. Outcome pembangunan ini kemudian akan diukur
menggunakan indeks kesejahteraan manusia atau yang lebih dikenal dengan
sebutan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang merupakan nilai relatif.
Pertanyaannya adalah apakah masyarakat telah puas dengan hasil
pembangunan di perbatasan dengan nilai IPM tersebut ? Jadi meskipun telah
tersedia instrumen IPM untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN SEKRETARIAT TETAP
Jasa Konsultansi: Study Penyusunan Indeks Ketahanan Masyarakat Perbatasan (IKMP)
Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)
RINGKASAN EKSEKUTIF
9 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
perbatasan, namun masih membutuhkan indikator pendukung lain yang
dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas capaian pembangunan
perbatasan guna memastikan bahwa masyarakat merasa puas atas capaian
hasil pembangunan Lokpri tersebut.
Kemudian, pembangunan non-fisik kawasan perbatasan dalam bentuk
pembangunan ketahanan jiwa atau boleh disebut character & nation building
ditujukan untuk membangun harga diri (self esteem) dan rasa percaya diri
(self confidence) masyarakat perbatasan. Bangkitnya harga diri dan rasa
percaya diri sebagai bangsa Indonesia dapat menciptakan identitas diri atau
jatidiri bangsa yang kemudian akan melahirkan rasa cinta tanah air,
kesadaran berbangsa dan bernegara serta rela berkorban untuk bangsa dan
negara. Dengan demikian indikator untuk mengukur ketahanan jiwa
masyarakat perbatasan dapat dilakukan dengan cara mengukur harga diri
yang dapat mencerminkanrasa percaya diri dan identitas diri sebagai bangsa
Indonesia. Dengan mengetahui posisi harga diri dan rasa percaya diri, maka
akan dapat diketahui pula derajat ketahan jiwa masyarakat perbatasan yang
dapat diukur dalam nilai Indeks Ketahanan Masyarakat Perbatasan (IKMP).
Banyak indikator yang dapat digunakan sebagai tolok ukur evaluasi hasil
pembangunan perbatasan hingga begitu rumit dan menyulitkan sendiri bagi
pelaksananya untuk melakukan evaluasi. Oleh karena itu dalam memilih
indikator hendaknya mengikuti kaidah SMART seperti yang juga digunakan
dalam Buku Pedoman Penyusunan RPJMN 2010-2014, sehingga indikator
kinerja perlu memenuhi syarat sebagai berikut:
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN SEKRETARIAT TETAP
Jasa Konsultansi: Study Penyusunan Indeks Ketahanan Masyarakat Perbatasan (IKMP)
Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)
RINGKASAN EKSEKUTIF
10 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
Spesifik – jelas, padat dan tepat
Mudah diukur – tertulis dalam angka
Ada manfaatnya bagi penentu kebijakan – praktis dan
masuk akal
Reliable – hasilnya dapat dipercaya
Terikat waktu – terkait dengan periode atau batas
waktu tertentu
Memang tidak mudah menentukan jumlah optimal suatu indikator, karena
sangat bervariasi dan tergantung pada keadaannya. Namun indikator perlu
dipilih secara seimbang untuk menghindari terjadinya bias dan bertentangan
dengan hasil yang diharapkan oleh evaluator.
Pengukuran kinerja merupakan suatu hirarki yang disusun berdasarkan
kerangka logika. Tingkatan ukuran kinerja dapat dibedakan menjadi 4
(empat) jenis indikator. Dimulai dari level teratas, ukuran tersebut dibedakan
S
M
A
R
T
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN SEKRETARIAT TETAP
Jasa Konsultansi: Study Penyusunan Indeks Ketahanan Masyarakat Perbatasan (IKMP)
Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)
RINGKASAN EKSEKUTIF
11 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
menjadi Indikator Dampak, Indikator Hasil, Indikator Keluaran, dan Indikator
Masukan. Pemahaman atas 4 (empat) jenis indikator tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Indikator Dampak (Impact). Indikator ini menunjukkan pengaruh, baik
positif maupun negatif, yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kebijakan
/ program / kegiatan pembangunan dan asumsi yang telah digunakan
pada awal tahap perencanaan. Indikator ini berguna untuk mengukur
dampak kebijakan pembangunan kawasan perbatasan dalam jangka
panjang.
2. Indikator Hasil (Outcome). Indikator ini digunakan untuk mengukur
capaian dari berbagai kegiatan dalam suatu program yang telah selesai
dilaksanakan. Indikator ini mencerminkan berfungsinya keluaran
berbagai kegiatan pada jangka menengah. Jadi Indikator Dampak
maupun Indikator Hasil merupakan indikator komposit untuk
mengukur dampak kumulatif pembangunan kawasan yang
dilaksanakan oleh seluruh K/L di setiap Lokpri.
3. Indikator Keluaran (Output). Indikator ini digunakan untuk mengukur
keluaran yang langsung dihasilkan dari suatu pelaksanaan kegiatan,
baik berupa fisik maupun non fisik. Indikator Keluaran digunakan oleh
K/L untuk mengukur kinerja pembangunan di setiap Lokpri. BNPP tidak
dapat mengukur Indikator Keluaran atas kegiatan teknis yang
dilakukan oleh K/L di suatu Lokpri karena evaluasi dan pengawasan
atas kegiatan tersebut merupakan domain K/L.
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN SEKRETARIAT TETAP
Jasa Konsultansi: Study Penyusunan Indeks Ketahanan Masyarakat Perbatasan (IKMP)
Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)
RINGKASAN EKSEKUTIF
12 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
4. Indikator Masukan (Input). Indikator ini mengukur jumlah sumber daya
yang dipergunakan seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material,
dan masukan lain, yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.
Indikator Keluaran maupun Indikator Masukan merupakan domain K/L
sehingga BNPP hanya dapat menerima laporan hasil evaluasi dan
pengawasan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing K/L di setiap
Lokpri.
K/L dapat melaporkan hasil Monev berdasarkan indikator input dan output
masing-masing K/L, kemudian masukan data tersebut sangat berguna bagi
BNPP karena dapat menjadi dasar evaluasi atas pembangunan di setiap
Lokpri. Selanjutnya BNPP dapat menggunakan Indikator Dampak dan
Indikator Hasil atas kebijakan program pembangunan dengan menilai
efektivitas penggunaan input dari masing-masing K/L di setiap Lokpri. BNPP
perlu membandingkan data administratif dengan capaian hasil fisik di
setiap Lokpri, termasuk persepsi masyarakat atas kepuasan hasil capaian
pembangunan Lokpri. Tentu saja dalam program jangka menengah dan
jangka panjang, BNPP terlebih dahulu perlu menentukan target capaian
Indikator Dampak maupun Indikator Hasil yang akan digunakan sebagai
dasar evaluasi kumulatif hasil pembangunan K/L di setiap Lokpri.
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN SEKRETARIAT TETAP
Jasa Konsultansi: Study Penyusunan Indeks Ketahanan Masyarakat Perbatasan (IKMP)
Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)
RINGKASAN EKSEKUTIF
13 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
IV. PILIHAN INDIKATOR KINERJA
BNPP bersama K/L melakukan pembangunan fisik maupun non-fisik di
kawasan perbatasan. Output maupun outcome dari pembangunan tersebut
akan diukur menggunakan instrumen atau indikator kinerja yang terpercaya
dan dapat digunakan sebagai tolok ukur evaluasi hasil atau dampak
pembangunan fisik dan non-fisik di kawasan perbatasan.
Apabila sasaran pembangunan fisik adalah meningkatkan pendapatan,
layanan kesehatan dan layanan pendidikan masyarakat perbatasan, maka
indikator yang dapat digunakan adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia).
IPM sebagai tolok ukur kesejahteraan Lokpri memiliki keterbatasan sebagai
berikut:
- IPM menunjukkan nilai relatif, sehingga hanya cocok untuk
membandingkan kesejahteraan antar Lokpri atau mengukur kemajuan
IPM dari waktu ke waktu atau secara time series di suatu Lokpri
- Jika IPM akan digunakan sebagai tolok ukur, maka perlu adanya indikator
lain sebagai pendukung untuk menguji IPM agar menjadi indikator
absolut. Indikator ini dapat disebut indikator kepuasan masyarakat atau
ISM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
Kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor, yakni harapan
masyarakat terhadap hasil pembangunan dan kenyataan hasil pembangunan
Lokpri yang diterima oleh masyarakat. Masyarakat akan merasa puas jika
hasil pembangunan sama atau bahkan melebihi harapan masyarakat.
Sebaliknya masyarakat akan tidak puas jika hasil pembangunan tidak sesuai
dengan harapan masyarakat.
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN SEKRETARIAT TETAP
Jasa Konsultansi: Study Penyusunan Indeks Ketahanan Masyarakat Perbatasan (IKMP)
Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)
RINGKASAN EKSEKUTIF
14 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
Dengan adanya 2 (dua) tolok ukur IPM dan indikator kepuasan masyarakat
tersebut maka dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan Lokpri
mendekati nilai mutlak, sesuai tingkat penerimaan (acceptance level) masing-
masing Lokpri. Perbedaan latar belakang sosial-ekonomi-politik masing-
masing Lokpri membedakan pula derajat kesejahteraan yang diinginkan oleh
masyarakat di setiap Lokpri.
Kemudian, sasaran pembangunan non-fisik adalah terbangunnya kembali
jiwa kebangsaan dan kesadaran bela negara yang merupakan bagian dari
pembangunan bangsa dan karakter bangsa (nation & character building).
Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi jiwa kebangsaan
dan kesadaran bela negara adalah harga diri (self-esteem) dan kepercayaan
diri (self-confidence) yang menentukan identitas diri sebagai bangsa
Indonesia, sehingga dapat diukur dengan menggunakan indeks IKMP (Indeks
Ketahanan Masyarakat Perbatasan).
Oleh karena itu indikator kinerja IKMP dapat diukur melalui harga diri
masyarakat perbatasan, karena harga diri merupakan inti (core) dari identitas
bangsa atau identitas nasional atau jatidiri bangsa. Jadi identitas nasional
adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis
membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Dapat dikatakan pula
bahwa pengertian identitas nasional pada hakekatnya adalah manifestasi
nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan
suatu bangsa dengan ciri-ciri khas dan dengan khas tadi suatu bangsa
berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Secara sistematis
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN SEKRETARIAT TETAP
Jasa Konsultansi: Study Penyusunan Indeks Ketahanan Masyarakat Perbatasan (IKMP)
Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)
RINGKASAN EKSEKUTIF
15 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
hubungan antar indikator kinerja perbatasan dapat ditunjukkan dalam
gambar berikut ini.
Gambar-1 Hubungan indikator kinerja perbatasan
IPM belum sepenuhnya dapat mencerminkan indikator kesejahteraan
masyarakat perbatasan karena IPM merupakan nilai relatif. Oleh karena itu
agar dapat menjadi nilai absolut maka perlu didukung dengan indikator lain,
yakni Indeks Kepuasan Masyarakat (ISM). Kemudian ISM yang baik akan
sangat membantu upaya peningkatan IKMP.
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN SEKRETARIAT TETAP
Jasa Konsultansi: Study Penyusunan Indeks Ketahanan Masyarakat Perbatasan (IKMP)
Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)
RINGKASAN EKSEKUTIF
16 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kajian ini merupakan pokok-pokok pikiran penentuan indikator kinerja
pembangunan kawasan perbatasan. Oleh karena itu agar indikator kinerja
tersebut dapat diterapkan secara teknis di setiap Lokpri, maka BNPP
membutuhkan serangkaian kegiatan untuk dapat mengukur hasil
pembangunan kawasan perbatasan. Dengan demikian untuk dapat
mengemban tugas evaluasi dan pengawasan, maka BNPP masih perlu
menempuh jalan panjang, yaitu dengan melaksanakan:
- Merumuskan pokok-pokok pikiran tentang penyusunan indikator kinerja
pembangunan perbatasan. Tugas tersebut sedang dilaksanakan dalam
kajian ini.
- Menyusun instrumen IPM, ISM dan IKMP yang dapat diterapkan sebagai
indikator kinerja pembangunan kawasan perbatasan. Instrumen IPM,
ISM dan IKMP harus memiliki validitas dan reliabilitas untuk dapat
digunakan sebagai indikator kinerja atau tolok ukur evaluasi.
- Menyusun base line data di setiap Lokpri berdasarkan ukuran IPM, ISM
dan IKMP. Base line data dipilih sesuai prioritas pembangunan Lokpri,
sehingga dapat dilaksanakan bertahap terhadap 111 Lokpri. Base line
data ISM harus berdasarkan survey needs assessment yang
menggambarkan kebutuhan masyarakat perbatasan
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN SEKRETARIAT TETAP
Jasa Konsultansi: Study Penyusunan Indeks Ketahanan Masyarakat Perbatasan (IKMP)
Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)
RINGKASAN EKSEKUTIF
17 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
- Menyusun data base berbasis geo-spasial dalam bentuk GIS (Geographic
Information System) yang dapat merangkum seluruh hasil monitoring –
evaluasi – pengawasan pada semua Lokpri dan update setiap saat.
- Setiap tahun BNPP melaksanakan evaluasi dan pengawasan di seluruh
Lokpri menggunakan indikator IPM, ISM dan IKMP
Jadi untuk menyusun instrument indikator kinerja maka BNPP perlu
melakukan penyusunan kuesioner setiap indikator dan rumusan analisis data
sesuai kaidah perhitungan statistik hingga dapat menghasilkan indikator yang
memiliki validitas dan reliabilitas sebagai acuan tolok ukur evaluasi. Selain itu
BNPP juga perlu memiliki base line data setiap Lokpri yang meliputi data
mengenai needs assessment maupun base line data mengenai IPM, ISM dan
IKMP. Agar memudahkan dalam penyimpanan dan penyajian data, maka
BNPP perlu memiliki data base seluruh Lokpri berbasis geo spasial dalam
bentuk GIS (Geographic Information System). Hasil Monev selalu dimasukkan
(entry) pada GIS sehingga senantiasa diperoleh data yang update. Dengan
demikian BNPP dapat memantau perkembangan Lokpri setiap saat dengan
penyajian data yang sangat cepat dan mudah diterima oleh pemangku
kepentingan (stake holder). Seluruh data ini nantinya dapat digabung dalam
PUSDATIN (Pusat Data dan Informasi) BNPP yang merupakan data base induk
BNPP, yang berisi himpunan dari seluruh data kesekretariatan dan
kedeputian BNPP.
Top Related