1
IMPLIKASI UU NO 1 TAHUN 2017
TERHADAP POTENSI
PENYIMPANGAN(FRAUD)
PERBANKAN , KEUANGAN DAN DUNIA USAHA
Oleh:
Drs.Viraguna Bagoes Oka MA DB
2
PEMILIK
KOMISARIS
DIREKSI
DIR. KEPATUHAN/ RISK MANAGEMENT
OPERASIONAL
INTERNAL AUDIT
Manajemen
AKUNTAN PUBLIK
Review
SPFAIB SOP
Kebijakan
Audit Tahunan
Audit Umum
Audit Khusus
Laporan
BANK INDONESIA/OJK
PELAKU
BISNIS/NOTARIS
PUBLIK
BANK
BAPEPAM
DEPARTEMEN KEUANGAN
TIM MONITORING
IMF
PARLEMEN/
DPR
SISTEM PENGAWASAN BANK KOMPREHENSIF
(COMPREHENSIVE BANK SUPERVISORY SYSTEM) PELAKU PASAR OTORITAS TERKAIT
IAI
DIRJEN
PAJAK
BPPN/PPA
Laporan
Kebijakan
3
MEKANISME DIAGNOSTIK
Bank Fraud
&
Likuidasi Bank
Diagnostik
Motif
Fraud
OJK Internal
Bank
Eksternal
Bank
BANK FRAUD, POTENTIAL PROBLEMS DAN
PENYEBABNYA
4
Penyebab Fraud *)
*) Delf - 2004
Opportunities
Pressure
Rationalization
Pengawasan & enforcement
yg kurang memadai
Etika bisnis yang rendah
• Bank Asiatic
• Bank Dagang Bali
• Bank Global
• Bank Century
• Bank BNI
• Bank BRI
• Bank Mandiri
• Bank Lain
Keterlibatan
Owner
Keterlibatan
officer
-Political Interest
-Economic Interest
BANK FRAUD, POTENTIAL PROBLEMS DAN
PENYEBABNYA
5
Opportunities
Pressure
Rationalization
Pengawasan &
enforcement yg
kurang memadai
Etika bisnis yang
rendah
BANK
BI/OJK
EKSTERNAL
-Political Interest
-Economic Interest
INDIKASI FRAUD
— < 3 bulan
menunggak
— Site streaming
— Lokasi usaha tidak
ada/fiktif
— Mark up omset
usaha
— Jaminan over
value/fiktif/negative
list
— Debitur sulit ditemui
atau raib
— Walk-in customer
— Proses pemberian
kredit melalui broker
— Success fee broker
yang cukup besar
— Memalsukan kartu
identitas, dokumen
agunan, supplier
buyer, dokumen
kredit,
— Merekayasa lokasi
usaha
— Merekayasa/mark up
omset usaha
— Memanipulasi BI
Checking
— Dokumen kredit
disiapkan oleh broker
— Menggunakan dana
pick service untuk
kepentingan pribadi
— Kerjasama dengan
pajabat bank
— Verifikasi kebenaran
identitas debitur ,
usaha, agunan,
dokumen kredit dan
suplier buyer
— BI & trade checking
— Pelanggaran
wewenang
persetujuan kredit
— Monitoring
penggunaan dana
kredit
— Dual control dari loan
committee
— Dual control bagian
administrasi
— Supervisi loan
committee
— Inisiasi, analisa dan
persetujuan kredit
lemah
— Lemah dalam menilai
risiko kredit
— Dokumen kredit tidak
lengkap
— Lemahnya
kompetensi AO, TL,
dan CR
— Lemahnya dual
control antara AO,
TL, CR dan Admin
Kredit
— Lemahnya supervisi
BM/ ABLM
— Kebijakan
manajemen terkait
agunan dan pick up
service
— Integritas
— Senior Officer
perbaiki core value,
basic internal
control, and role of
supervisor
— Peningkatan credit
risk awareness
— Healthy check
kompetensi AO, TL,
CR, BM & ABLM
— Continuous Training
AO, TL, CR, BM &
ABLM
— Review kebijakan
terkait agunan dan
pick up service
— Anti fraud sharing
antara lain tentang
integritas, kode etik
& sosialisasi Whistle
Blower Policy
— Penanganan fraud
secara integrated
— Punishment &
reward secara
konsisten
MOTIVE FRAUD
— Take-over kredit
bermasalah
— Menjual agunan
kepada bank
— Murni pembobolan
SUMMARY INDIKASI FRAUD DI BANK TBK
MODUS FRAUD KELEMAHAN BANK PENYEBAB REKOMENDASI
UNSUR BANK FRAUD :
1. Greed = Keserakahan, Ketamakan, Kerakusan
2. Opportunity = Kesempatan, Peluang
3. Need = Kebutuhan/Kepentingan
4. Exposure = Pengungkapan/tersingkap
Internal
Control
Problem
Culture
AREA KRITIS PERMASALAHAN DI BANK
8
BANK
Level Kebijakan
& Prosedur
Level Kontrol
& Verifikasi
Level Eksekusi
Transaksi
Ma
na
je
me
n B
an
k (C
EO
)
BI/
ojk
BI/
ojk
BI/
ojk
Au
dito
r E
kste
rn
al
Komisaris
&
Direksi
Auditor
&
Controller
Pengawasan
Melekat
Siste
m K
eu
an
ga
n
Internal bank
Komisaris
Independen
&
Direktur
kepatuhan
Direktur
Pelaksana,
Dewan Audit
&
SKAI
Sisi pelaksana Sisi pengawas
Wilayah K
ritis
PERMASALAHAN INTERN PENGAWASAN BI/OJK
9
• Masih belum padunya
pandangan mengenai lingkup
tugas dan peran pengawasan.
intern
• Pemahaman tugas dan fungsi
atas jabatanyang diemban
menyulitkan dalam hal
koordinasi tugas.
• Tambahan pengaturan dan ketentuan
baru membawa konsekwensi
penambahan beban tugas pengawasan
intern bank.
• Di sisi lain, tidak ada penyederhanaan
tugas lama
• Risk Based Supervision tidak menghilangkan
Compliance Based Supervision. Apabila
melaksanakan keduanya terdapat
konsekwensi sumber daya tidak cukup.
• SOP versi RBS hingga saat ini belum ada
/memadai
Strategy System
Structure Staff Shared
Value Style
Skill
• Belum dilaksanakannya 4’C :
Commitment, Consistent,
Competent dan Consequent
• Skill selalu terasa kurang
karena :
• Perkembangan bisnis
perbankan sangat pesat.
• Secara alamiah praktisi
selalu lebih kreatif
daripada pengawas.
Intern
• Perlu dirancang metode
pelatihan yang
komprehensif dan dekat
dengan pasar.
• Jumlah dan kualitas personil
belum sesuai dengan
formasi ideal.
Opini
Negatif
B I/OJK
PENYEMPURNAAN UNSUR-UNSUR 7 S YANG BERKESINAMBUNGAN
10
System
Shared
value
Staff
Style
Skill Strategy
Structure
HAL-HAL YANG MENJADI PERHATIAN INTERNAL
KONTROL
Ancaman banking fraud pada bank(Moral Hazard) • Accounting fraud
• Credit over ru
n
• IT development (Outsourcing)
• Promotion misconduct
• Management training, outsourcing policy misconduct
• Subdebt policy
• Trade finance/Derivative transaction.
Andrew Sheng :
• Fungsi kontrol harus/wajib memahami pengetahuan pasar. Pengetahuan pasar ini diperlukan sebagai pertimbangan pembuatan kebijakan dan mengetahui wilayah kritis yang ada di pasar.
• Perlu adanya ‘tone from the top’ dalam mengatasi permasalahan internal kontrol, potensi risiko dan simpul kerawanan, misalnya menjadi ‘role model’ dalam pengambilan keputusan handal dan akurat berbasis mitigasi risiko yang terukur
11
Control Environment
( Pondation)
Information & Communication
Control Activities
Risk Assessment
Monitoring
( On going )
Infrastructur
Components of effective Internal Control
Corporate
Culture
EFFECTIVE CONTROL ENVIRONMENT
Sub Component
Control Environment
Soft Control
Hard Control
1. Integritas & Nilai Etika
2. Komitment & Kompetensi
3. Leadership/Kepemimpinan
1. Struktur Organisasi
2. Sistim & Prosedure
3. Pelimpahan Wewenang
& Tanggungjawab
3. Kebijakan SDM
Ethical Tone /
Collective
Action
Infra struktur
memadai
Role Model
Do The
Right
Things
Corporate
Culture
Program
B/ best
practices
Dampak Control Environment Design
Sub Component
Control Environment
Soft Control
Hard Control
1. Integritas & Nilai Etika
2. Komitment pd Kompetensi
3. Leadership/Kepemimpinan
1. Struktur Organisasi
2. Sistim & Prosedure
3. Pelimpahan Wewenang
& Tanggungjawab
3. Kebijakan SDM
Ethical Tone /
Collective
Action
Memadai
Do The Right
Things
Tdk /kurang
MemadaiPeluang
Risk
Culture
1. Intergitas
2. Kompetensi
3. Risk awarness
1. Poor Integrity
2. Poor Competency
3. Poor Risk awarness
Kepentingan
FRAUD
VALUES
I. PERIODE LAHIRNYA DEREGULASI PERBANKAN DENGAN
PAKTO 1988
1. Telah Terjadi Perubahan Fundamental atas UU
No13/1968 Terhadap Fungsi Bank Sentral, dengan
kebijakan deregulasi dan Debirokratisasi yang dijalankan
Pemerintah.
2, Kebijakan Deregulasi dan Debirokratisasi adalah dalam
upaya untuk membangun sistem perbankan yang sehat ,
effisien dan tangguh. Kondisi perekonomian pada akhir
tahun 1982/83 kurang menguntungkan karena faktor
internal dan eksternal.
3. Melalui Kebijakan Deregulasi Paket Oktober(Pakto)
1988 menjadi titik balik berbagai Kebijakan Penertiban
Perbankan 1971-72 dengan Pemberian Ijin Pembukaan
Bank Baru dan Kemudahan Pendirian BPR dan Kantor
Cabang Bank Devisa
15
KRISIS PERBANKAN DI INDONESIA
• II. PERIODE KRISIS PERBANKAN TAHUN 1998
1. Pasca Pakto 1988 , mulai menampakkan dampak
Kebebasan Perbankan Terutama Dalam Bank Devisa , Yang
Menghambat Terciptanya Perbankan Yang Sehat. BI Sejak
1995, mulai memperberat Syarat Untuk Menjadi Bank
Devisa, walaupun Belum Bisa Menahan Laju Pertumbuhan
Perbankan.
• 2. Mulai 1997 ekspansi Kredit terus ditahan untuk
Menahan Memanasnya Mesin Perekonomian(Overheated) .
Disamping Rencana BI Melikuidasi 7 Bank Yang Ternyata
Tidak Mendapat Restu Pemerintah.
• 3. Kondisi Perekonomian Global dan Krisis Likuiditas
Memicu terjadinya impact massive terhadap likuiditas
perbankan sehingga ditutupnya beberapa bank dan
terjadinya penyaluran BLBI sebesar Rp600T yang
menjadi kontroversi.
16
17
• III. PERIODE KRISIS PERBANKAN 2008
• 1. Tingginya Ekspansi Kredit Perbankan Baik Untuk Sektor
Produktif Maupun Sektor Konsumtif Yang Tidak Diimbangi Oleh
Pertumbuhan Dana Nasabah Menyebabkan Perbankan Mencairkan
Secondary Reservenya Untuk Membiayai Kreditnya Sehingga
Likuiditas Perbankan Menjadi Ketat di Awal Kuartal Ketiga 2008.
• 2. Untuk Mempertahankan Stabilitas Perekonomian , Bank
Indonesia Secara Bertahap Menaikkan BI Rate dari 8,0% Pada April
2008 Menjadi tertinggi 9,5% pada Oktober 2008. Ketatnya
Likuiditas Perbankan Serta Tingginya Tingkat Suku Bunga
Menyebabkan Perbankan Meningkatkan Suku Bunga Dananya Untuk
Menarik Nasabah .
• 3. Memburuknya Prospek Perekonomian Yang Juga Diindikasikan
Oleh Ketatnya Likuiditas Di Pasar Uang Tersebut Pada Gilirannya
Mendorong Pengusaha Untuk Menunda Pengeluaran Investasi dan
Meningkatkan Effisiensi Sehingga Pertumbuhan Investasi Melambat
dan Berimbas Menurunnya Daya Beli Masyarakat dan Bahkan
Memicu Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja(PHK)
IMPLIKASI DIKELUARKANNYA UU No.1 2017
TERHADAP PERBANKAN, KEUANGAN DAN DUNIA USAHA ?
I. UU REPUBLIK INDONESIA No 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UU NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN(RAHASIA
BANK)
1. Bank Wajib Merahasiakan Keterangan Mengenai Nasabah
Penyimpan dan Simpanannya, Kecuali Dalam Hal Sebagaimana
Dimaksud Dalam Pasal 41(Kepentingan Perpajakan), Pasal
41A(Terkait Piutang Bank kepada BUPLN), Pasal 42(Kepentingan
Pengadilan dalam Perkara Pidana), Pasal 43,44 dan 44A(terkait
kepentingan nasabah yang meninggal/Kuasa).
2. Barangsiapa Tanpa Membawa Perintah Tertulis atau Ijin Dari
Pimpinan Bank Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 41,
Pasal 41 A, dan Pasal 42, Dengan Sengaja Memaksa Bank dan
Pihak TerafiliasiUntuk Memberikan Keterangan Sebagaimana
Dimaksud Pasal 40, Diancam Dengan Pidana Penjara Sekurang
Kurangnya 2 Tahun Penjara atau Denda sekurang kurangnya Rp
10 M dan paling banyak Rp200 M
18
II. UNDANG UNDANG NO.1 TAHUN 2017 DAN IMPLIKASI NYA
TERHADAP PERBANKAN, KEUANGAN DAN DUNIA USAHA
1. POTENSI ANCAMAN DAN RISIKO TERJADINYA PENARIKAN UANG
NASABAH YANG ASAL USULNYA TIDAK JELAS ATAU MENGHINDARI
TERKENA ATURAN PERPAJAKAN YANG BELUM JELAS ATURAN DAN
PETUNJUK PELAKSANAANNYA/OPERASIONALNYA .
2. PIHAK2 YANG TERKAIT DENGAN OPERASIONAL BISNIS BANK TERMASUK
PELAKU USAHA, PUBLIK DAN NOTARIS PERLU LEBIH CERMAT DALAM
MEMAHAMI PRODUK DAN SOP PERBANKAN SERTA PERATURAN YANG ADA
TERKAIT DENGAN DIKELUARKANNYA UU NO.1 TAHUN 2017 INI
UNTUK MENGHINDARI ADANYA POTENSI RISIKO HUKUM(LEGAL RISK)
TERKAIT SEBAGAI PIHAK TERAFILIASI BANK ATAU NASABAH BANK
3. TANTANGAN LEBIH BERAT KEDEPAN DIHADAPI OLEH PERBANKAN ,
KEUANGAN DAN DUNIA USAHA DENGAN TELAH BERLANGSUNGNYA ERA
PASAR BEBAS(MEA 2015) ,KELESUAN PEREKONOMIAN DUNIA DAN ERA
DIGITAL(MEDSOS) YANG SANGAT CEPAT/TANPA BATAS
19
KONDISI NYATA YANG SAAT INI SEDANG DIHADAPI PERBANKAN
, KEUANGAN DAN DUNIA USAHA SETELAH DIKELUARKANNYA
UU NO 1 TAHUN 2017
1. Telah terjadi kecenderungan penarikan dana nasabah di
perbankan yang cukup besar sebagai akibat kekhawatiran
psikologis atas penerapan keterbukaan informasi nasabah
penyimpan dana di perbankan yang selama ini kerahasiaannya
dijaga ketat sesuai UU RI No.10 Tahun 1998 Ttg Perubahan Atas
UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yg menyangkut
kerahasiaan dana penyimpan di perbankan.
2. Telah terjadi tekanan terhadap likuiditas perbankan dan
meningkatnya Non Performing Loan(NPL ) yang cukup menonjol
dan meningkatnya kredit macet. Selain itu, telah terjadi
penurunan daya beli masyarakat yang tercermin dari lesunya
pasar property serta collapsnya berbagai usaha menegah besar
karena kesulitan permodalan(cash drain).
3. Para pelaku usaha harus pandai-pandai menjaga kecukupan
likuiditasnya dengan daya tahan yang cukup utk mengantisipasi
situasi yang kurang menguntungkan ini.
20
IMPLIKASI PERPU NO.1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES
INFORMASIKEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
I. MANFAAT(STRENGTH) :
1. Penerimaan Negara bersumber dari pajak diharapkan
meningkat drastis karena adanya pemberian akses yang luas
bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh
informasi keuangan melalui perbankan.
2. Pemenuhan komitmen internasional sebagai anggota G20
dalam keikutsertaan implementasikeuangan secara
otomatis(Automatic Exchange of Financial Account
Information).
21
II. KELEMAHAN(WEAKNESSES)
1. Infrastruktur dan Petunjuk Pelaksanaan serta perangkat
pendukung terkait mindset sdm (brainware), perangkat
lunak(software) dan perangkat keras(hardware) dari perpu ini
yang belum jelas tata cara penerapannya dan belum cukup
sosialisasinya sehingga banyak dikhawatirkan oleh berbagai
pihak terutama para penyimpan dana di perbankan dan
lembaga keuangan serta pelaku bisnis pada umumnya.
2. Dana pihak ketiga perbankan dan lembaga keuangan lainnya
yang selama ini sangat terjamin kerahasiannya sesuai dengan
pasal 41,42, 43 sd 47 Perpu No.7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan (kerahasiaan bank) telah menghadapi kelemahan
potensi risiko likuiditas perbankan dalam kondisi market
disiplin dalam sistem Keuangan dan perbankan di Indonesia
yang belum terbangun dengan baik.
22
III. PELUANG DAN KESEMPATAN(OPPORTUNITY)
1. Dengan dikeluarkannya Perpu ini telah membuka peluang
bertambah luasnya informasi keuangan dana pihak ketiga
perbankan sehingga dapat memperluas kesempatan
untuk memanfaatkan dana idle perbankan secara
optimal untuk usaha usaha kreatif dan produktif dalam
rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
2. Memudahkan pelaksanaan monitoring dan pengawasan
pergerakan dana pihak ketiga perbanakan sehingga dapat
dilakukan antisipasi dalam menentukan target
pertumbuhan ekonomi dan target inflasi secara terukur.
23
IV. ANCAMAN(THREATS)
1. ANCAMAN AKAN TERJADINYA PENARIKAN DANA PIHAK
KETIGA SECARA MASSIVE KETIKA TERJADI
PERILAKU/PERSEPSI YANG NEGATIF(MISLEADING) DARI
PARA PELAKU USAHA YANG MENYIMPAN DANANYA DALAM
BENTUK TABUNGAN/DEPOSITO( DANA PIHAK KETIGA) DI
PERBANKAN.
2. ANCAMAN DUNIA PERBANKAN AKAN MENGALAMI TEKANAN
LIKUIDITAS YANG KETAT SEHINGGA MENDORONG
PERBANKAN MENINGKATKAN PELAKSANAAN FUNDINGNYA
ATAU MENCAIRKAN SECONDARY RESERVENYA DNG
KONSEKUENSI MENDORONG SUKU BUNGA BANK NAIK.
3. DALAM SITUASI LIKUIDITAS PERBANKAN YANG KETAT,
DAPAT MENGANCAM TERJADINYA PENINGKATAN NON
PERFORMING LOAN(NPL), YANG PADA GILIRANNYA DAPAT
MENINGKATKAN KREDIT MACET DAN KEBUTUHAN
TAMBAHAN MODAL PERBANKAN
24
SARAN -SARAN
1. Pemerintah melalui Menteri Keuangan berkoordinasi
dengan Bank Indonesia dan OJK untuk segera melakukan
sosialisasi yang intensif dan konkrit kepada lembaga
perbankan, non bank, Lembaga Keuangan dan masyarakat
luas akan esensi/substansi dikeluarkannya Perpu No 1
Tahun 2017, sehingga tidak akan terjadi bank run
2. Pemerintah agar mendesak DPR umtuk segera menindak
lanjuti pembahasan materi Perpu No 1 Tahun 2017 tsb
sehingga akan dapat diperoleh kepastian hukum oleh
masyarakat atas rencana penerapannya terutama yang
terkait dengan pencapaian peningkatan target pajak
pemerintah.
3. Pemerintah agar lebih berhati hati menyikapi
kesepakatan negara G20 yang terkait dengan Automatic
Exchange of Financial Account Information yang dapat
merugikan/mengancam likuiditas keuangan nasional.
25
LANJUTAN……
4. Lembaga profesi dan pelaku bisnis lainnya yang terkait
dengan industri perbankan agar lebih
memperhatikan/mencermati dan mendalami lebih
saksama atas berbagai ketentuan dan peratuan per uu an
yang terkait dengan perbankan, mengingat lembaga
perbankan adalah industri yang sangat sarat dengan
peraturan/ketentuan serta sistem
pengendalian/pengawasan yang berlapis karena lembaga
perbankan berlandaskan azas kepercayaan dan prinsip
kehati hatian.
26
Top Related