IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Disampaikan oleh:
H. IRWAN Wakil Ketua Bidang Keuangan Daerah APKASI
Bupati Kepulauan Meranti Bandung, 8 Desember 2016
PEMERINTAH PUSAT
UU 17/2003
Selambat-lambatnya
5 Tahun
UU 1/2004
Selambat-lambatnya
pada TA 2008
PP 71/2010
Tahun 2014
PMD 64/2013
Tahun 2015
DAERAH
PERDA
PERDA TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Per KDH
Peraturan KDH tentang
Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah
Peraturan KDH tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah
Daerah
DASAR HUKUM
2004
2008 2010
2015 Penyusunan Standar
Akuntansi
Pemerintahan (CTA)
Penerapan Akuntansi
Berbasis Akrual
secara Bertahap
Penyusunan Standar
Akuntansi
Pemerintahan
Berbasis Akrual
Penyusunan Petunjuk
Teknis Pelaksanaan
SAP Berbasis Akrual
2013
Implementasi SAP
Berbasis Akrual
TAHAPAN PENYUSUNAN REGULASI
TANTANGAN
Perubahan Basis Akuntansi dan Bertambahnya Jumlah Laporan
SAP Berbasis Kas Menuju Akrual: SAP Berbasis Akrual:
Komponen LKPD terdiri dari 4 laporan:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas (LAK) dan
4. Catatan Laporan Keuangan (CaLK).
Komponen LKPD terdiri dari 7 laporan:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan SAL
3. Laporan Operasional (LO)
4. Neraca
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
6. Laporan Arus Kas (LAK) dan
7. Catatan Laporan Keuangan (CaLK)
TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI AKRUAL
Komitmen Stakeholders Belum Begitu
Kuat
Regulasi dan Kelembagaan Belum Tertata dengan Baik
Sumber Daya Manusia yang
Terbatas
Sistem Akuntansi ,
Informasi dan SPI Belum Memadai
(1)KOMITMEN STAKEHOLDERS
SOLUSI
EKSEKUTIF
• Dukungan pimpinan dalam pemenuhan kebutuhan implementasi;
• Peningkatan Komitmen Aparatur dalam Implementasi SAP berbasis Akrual;
• Fokus Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan;
• Meningkatkan Peran Inspektorat dalam Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah
LEGISLATIF
• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengalokasian anggaran
AUDITOR
• Dukungan Pemeriksa sebagai mitra kerja dalam penyelesaiaan permasalahan
(2) REGULASI DAN KELEMBAGAAN
a. Memperbaiki regulasi yang selaras dengan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013;
b. Membuat dan Melaksanakan Rencana Aksi Implementasi SAP Berbasis Akrual yang komprehensif;
c. Penataan SOTK terkait tugas dan fungsi akuntansi pada SKPD dan PPKD untuk mendukung penerapan SAP Berbasis Akrual;
d. Penyempurnaan Standard Operating Procedures (SOP) penyusunan Laporan Keuangan.
SOLUSI
(3) SUMBER DAYA MANUSIA YANG TERBATAS
a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Teknologi Informasi;
b. Menyediakan fasilitas Klinik Akrual (layanan bimbingan dan/atau konsultasi) bagi Unit Kerja;
c. Pendampingan Implementasi SAP berbasis Akrual ke Unit Kerja/ Entitas Akuntansi;
SOLUSI
(4) Sistem Informasi dan SPI yang Belum Memadai
a. Penyediaan atau Pengembangan/Penyempurnaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. Penyusunan atau Penyempuranaan dan Pelaksanaan SOP Sistem Pengendalian Internal;
c. Evaluasi secara periodik terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah.
SOLUSI
(1) Perbedaan Basis Akuntansi pada Penyusunan Anggaran (Basis Kas) dan Penyusunan Laporan Keuangan (Akrual)
(2) Perbedaan Struktur APBD dengan Struktur Laporan Realisasi Anggaran Pada Laporan Keuangan;
(3) Data Piutang PBB-P2 yang Diterima dari Kantor Pelayanan Pajak tidak Valid dan Data Ganda;
(4) Penyusutan Aset Tetap;
(5) Penganggaran terkait aset tetap (belanja modal dan belanja barang) kapitalisasi aset dan hibah barang;
(6) Transaksi tanpa Melalui Kas Umum Daerah yang Harus Disajikan pada Laporan Keuangan (Dana BOS);
(7) Sistem Informasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum terintegrasi;
(8) Pemahaman Stakeholders kebutuhan yang mendesak implementasi SAP berbasis akrual sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
(9) Keterbatasan Sumber daya manusia untuk mendukung implementasi SAP berbasis Akrual;
(10) Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi yang belum dijalankan seutuhnya;
(11) Dari 416 Kabupaten, yang meraih opini WTP berjumlah 222 Kabupaten.
ISU STRATEGIS
IMPLEMENTASI SAP BERBASIS AKRUAL
KOMITMEN
REGULASI
IMPLEMENTASI ACTION PLAN
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi & Nomor 22
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah
Fakta Integritas Pimpinan,
Penyediaan Anggaran dan
Penyediaan SDM
Sinergitas Pimpinan, DPRD, SKPD dalam Implementasi dan
Evaluasi SAP Berbasis Akrual
2010
•WDP
2011
•WDP
2013
•WTP DPP
2014
•WTP
2015
•WTP
Top Related