PKP2A III LAN
Diskusi Publik Kerjasama GTZ – Tribun KaltimHotel Grand Victoria, Samarinda, 31 Oktober 2009
Dasar: meningkatkan akuntabilitas kineja instansi pemerintah melalui penetapan & pengukuran indikator kinerja kunci / utama (IKK / IKU).
IKU / KPI adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKK adalah indikator kinerja utama yg mencerminkan
keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan (PP No. 6/2008).
Tujuan: memperoleh informasi kinerja yg penting & diperlukan
dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yg digunakan untuk perbaikan kinerja & peningkatan akuntabilitas kinerja.
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah(Permenpan No. 9 Tahun 2007)
SASARAN STRATEGIS (dlm konteks struktur renstra)
Pertimbangan dalam Pemilihan & Penetapan IKU
Dokumen RPJMN/D, Rencana Strategis, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yg relevan;
Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
Kebutuhan inforrnasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
Kebutuhan data statistik pemerintah;
Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
Karakteristik & Prinsip IKU
Spesifik; Dapat dicapai; Relevan; Menggambarkan keberhasilan
sesuatu yg diukur; Dapat dikuantifikasi dan diukur.
Karakte-Karakte-ristikristik
PrinsipPrinsip
Kehati-hatian, Kecermatan, Keterbukaan, dan Transparansi.
Penggunaan IKU
Perencanaan jangka menengah;
Perencanaan tahunan;
Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
Pelaporan akuntabilitas kinerja;
Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
Pemantauan & pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
Pengertian & Ruang Lingkup Kinerja
Kinerja lnstansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran / tujuan instansi pemerintah sbg penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yg mengindikasikan tingkat keberhasilan & kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program & kebijakan yg ditetapkan (Permenpan No. 9/2007)
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yg diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak (PP No. 6/2008).
Siklus Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah
Sumber: Pusat KKSDA, 2009Sumber: Pusat KKSDA, 2009
Jml Daerah yg dievaluasi Berdasarkan LPPD 2007
No. LPPD Pemda 2007 Provinsi Kab Kota Jml
1 Jumlah Pemda per 31-12-2008 33 399 98 530
2 Jml daerah yg wajib menyampaikan LPPD 2007
33 350 87 470
3 Jml daerah yg menyampaikan LPPD 2007
33 301 77 411
4 Jml daerah yg tidak menyampaikan LPPD 2007
0 49 10 59
5 Jumlah daerah yg tidak menyampaikan LPPD dan tidak dievaluasi atau belum waktunya dievaluasi (No. 1 – 3).
0 98 21 119
Sumber: Tim Teknis Nasional EPPD, 2009Sumber: Tim Teknis Nasional EPPD, 2009
Jml Daerah Otonom Pemekaran yg dievaluasi Berdasarkan LPPD 2007
No. LPPD Pemda 2007 Provinsi Kab Kota Jml
1 Jumlah Pemda per 31-12-2008 7 164 34 205
2 Jml daerah yg wajib menyampaikan LPPD 2007
7 113 28 148
3 Jml daerah yg tidak wajib menyampaikan LPPD 2007 (No. 1 – 2)
0 51 6 57
4 Jml daerah yg menyampaikan LPPD dan dievaluasi
7 90 22 119
5 Jml daerah yg tidak menyampaikan LPPD dan tidak dievaluasi (No. 2 – 4)
0 23 6 29
Sumber: Tim Teknis Nasional EPPD, 2009Sumber: Tim Teknis Nasional EPPD, 2009
Hasil Penilaian & Peringkat Kinerja Pemda Berdasarkan EKPPD thd LPPD 2007
No. Daerah
Peringkat & StatusTidak di evaluasiSangat
TinggiTinggi Sedang Rendah
1 Provinsi 0 20 10 3 0
2 Provinsi Pemekaran 0 3 2 2 0
3 Kabupaten 9 133 105 54 49
4 Kabupaten Pemekaran 1 33 37 21 27
5 Kota 2 42 23 10 10
6 Kota Pemekaran 0 12 5 5 6
Sumber: Tim Teknis Nasional EPPD, 2009Sumber: Tim Teknis Nasional EPPD, 2009
Alternatif Indikator Kinerja Kunci (Berdasarkan Pilar Reformasi)
Pemerintahan (arti luas) EPPD / LPPD.
Pemerintahan (arti sempit) Reformasi Birokrasi (Aparatur) Kelembagaan Target: organisasi yang tepat fungsi dan tepat
ukuran (fit in function lean in structure atau right sizing). Budaya organisasi Target: birokrasi dengan semangat
pengabdian, integritas, dan kinerja tinggu atau budaya unggul. Ketatalaksanaan Target: terbangunnya sistem, proses, dan
prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
Regulasi dan Deregulasi Target: pola regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif.
SDM Aparatur Target: pegawai yang berintegritas, kompeten, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera.
(Permenpan No. 15/2008 ttg Pedoman Umum Reformasi Birokrasi)
5 Pilar Birokrasi
RPJMD;Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Ke
lem
bag
aan
Re
gu
lasi
& D
ere
gu
lasi
Ya
nlik&
Bu
da
yaKe
rja
Ke
tata
laksan
aan
SD
M
Ap
ara
tur
10 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN KALTIM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ultimate Goal
Kemajuan Daerah &Kesejahteraan rakyat Kaltim
IKK BIDANG PEMERINTAHAN
FOKUS IKKAspek Penilaian 1: Kelembagaan
Peraturan ttg Perangkat Daerah Keberadaan Perda OPD
Keberadaan rincian urusan / kewenangan yang dijalankan
Kejelasan Tujuan Keberadaan Visi
Keberadaan Misi
Keberadaan Renstra
Kejelasan Tupoksi Keberadaan Tupoksi
Keberadaan Uraian Tugas Jabatan
Tingkat kemungkinan overlap tugas antar perangkat daerah
Ketersediaan sumber daya / infrastruktur penunjang
Tingkat dukungan anggaran
Tingkat dukungan sarana / prasarana
04/13/23
IKK BIDANG PEMERINTAHAN
FOKUS IKKAspek Penilaian 2: SDM / Personalia
Instrumen Pembinaan Kepegawaian Keberadaan Sistem & Pola Karir
Keberadaan Analisis Jabatan
Keberadaan Analisis Kebutuhan Formasi
Keberadaan Analisis Kebutuhan Diklat
Keberadaan Analisis Beban Kerja
Keberadaan Standar Kompetensi Jabatan
Keberadaan Pola Penilaian Kinerja
Sistem Informasi Kepegawaian Keberadaan SIAK
Administrasi Personalia Tingkat ketepatan & kecepatan pengurusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pensiun,dll
Tingkat kehadiran pegawai
Tingkat okupansi jabatan
Persentase pemberian sanksi kpd pegawai
04/13/23
IKK BIDANG PEMERINTAHAN
FOKUS IKKAspek Penilaian 2: SDM / Personalia
Pengembangan Pegawai Besaran kesempatan mengikuti diklat
Besaran kesempatan pegawai untuk mendapatkan tugas / ijin belajar
Pelaksanaan uji kompetensi / fit and proper test bagi pejabat struktural
Mutasi dan/atau rotasi secara berkala dalam rangka penyegaran organisasi
Penerapan sistem reward and punishment untuk mendorong motivasi
Jumlah pejabat fungsional & jenis jabatan fungsional yang tersedia
Kesejahteraan Pegawai Keberadaan Insentif Perbaikan Penghasilan
Frekuensi pemberian bonus
Jumlah jenis-jenis insentif non-finansial
04/13/23
IKK BIDANG PEMERINTAHAN
FOKUS IKKAspek Penilaian 3: Ketatalaksanaan
Standarisasi Mutu Pelayanan Keberadaan SPM untuk urusan wajib
Keberadaan SP untuk urusan lainnya
Keberadaan janji / maklumat pelayanan
Keberadaan sistem pengaduan dan penanganan pengaduan pelanggan
Peraturan di Bidang Ketatalaksanaan Keberadaan pedoman kerja bidang keuangan
Keberadaan pedoman kerja bidang penyusunan dan evaluasi program
Pola Koordinasi Frekuensi penyelenggaraan forum koordinasi, perencanaan, serta monitoring dan evaluasi lintas SKPD
04/13/23
IKK BIDANG PEMERINTAHAN
FOKUS IKKAspek Penilaian 4: Regulasi
Proses Penyusunan Regulasi Keberadaan naskah akademik
Tingkat keterlibatan / partisipasi masyarakat
Substansi & Dampak Regulasi Kemampuan meningkatkan PAD
Kemampuan mengurangi kesenjangan sosial / kesenjangan antar wilayah
Kemampuan melindungi sumber daya alam dari eksplorasi / eksploitasi yg tdk terkendali
Kemampuan mendorong / merangsang investasi dalam / luar negeri
Kemampuan mengurangi bias jender dalam pembangunan
Kemampuan merangsang / menggerakkan sektor riil
04/13/23
IKK BIDANG PEMERINTAHAN
FOKUS IKKAspek Penilaian 5: Budaya Kerja
Pola Kerja Teamwork Keberadaan kelompok budaya kerja (KBK)
Frekuensi pertemuan KBK instansi
Rekomendasi yg dihasilkan KBK thd pimpinan organisasi
Sikap dan Perilaku Tingkat kedisiplinan pegawai
Tingkat komitmen pegawai thd tugas & tanggungjawab yg diemban
Tingkat motivasi pegawai untuk mengembangkan diri
04/13/23
Butir2 Diskusi
Perlukah kita memiliki alternatif pola penilaian/pengukuran indikator kinerja (selain yg sudah diatur dalam PP No. 6/2008)?
Pada level mana indikator kinerja bidang pemerintahan akan dievaluasi? Instansi atau Pemerintah Daerah; Aparatur atau Pemerintahan Daerah?
Indikator2 kinerja apa saja yg cocok & spesifik dengan kondisi dan kebutuhan Pemda di Kalimatan Timur (Provinsi dan Kab/Kota)?
Bagaimana tindak lanjut dari penyusunan instrumen & indikator kinerja tsb? siapa yg akan melakukan (SKPD Pemda, Tim, LSM, Media); bagaimana polanya; dst?
Issu2 lain yg dipandang penting & strategis oleh peserta & nara sumber.
PKP2A III LAN
Semoga Bermanfaat …
Top Related