Top Related
m ha UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA m . go ...Ketua Mahkamah Agung. Pasal 18 (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG MAHKAMAH … · 2016. 5. 23. · (2) Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. (3) Jumlah hakim agung paling banyak 60
putusan 16 telah baca 9 september 2009 - hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/mk/mk_16_2009.pdfsebagai Pemilukada oleh Undang Undang tentang Penyelenggara Pemilu. Demikian hal tersebut
lontar.ui.ac.idlontar.ui.ac.id/file?file=digital/20271589-S445-Sakti... · UNIVERSITAS INDONESIA . PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI PASCA JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004
P U T U S A N - hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/mk/mk_70_2004.pdf · Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara ... b. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945
Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban ...tatanusa.co.id/penunjuk/PUU-PAILIT.pdf · KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG 10 Hari - Waktu Penangguhan-Hakim
UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK ... - hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/uu/uu1986_5.pdf · Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera,
UU 49 Tahun 2009 - hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/uu/uu2009_49.pdf · Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
