HUBUNGAN INDUSTRIALPENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
Dr. Anwar Budiman, SH,SE,MM,MH
(Doktor Ilmu Hukum)
• Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana
• Praktisi Hukum (Lawyer / Advocate)
• Praktisi Human Resources (General Manager)
Mobile phone: 08129270980
ANWAR BUDIMAN & PARTNERSADVOCATE & LEGAL CONSULTANT
Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang
terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang
dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha,
pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-
nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
------HUBUNGAN INDUSTRIAL------
Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh
dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi
menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya,
menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi,
menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan
keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan
perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota
beserta keluarganya
HUBUNGAN INDUSTRIAL
adalah mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis, Dinamis,
kondusif dan berkeadilan di perusahaan.
Ada tiga unsur yang mendukung tercapainya tujuan hubungan
industrial, yaitu :
a. Hak dan kewajiban terjamin dan dilaksanakan
b. Apabila timbul perselisihan dapat diselesaikan secara
internal/bipartit
c. Mogok kerja oleh pekerja serta penutupan perusahaan (lock out)
oleh pengusaha, tidak perlu digunakan untuk memaksakan
kehendak masing‐masing, karena perselisihan yang terjadi telah
dapat diselesaikan dengan baik
Tujuan Hubungan Industrial
PemerintahPengusaha
Pekerja
Menciptakan iklim yg
Mengarah kepada
Peningkatan produksi
Dan produktivitasMengatur dan mengelola
Kegiatan produksi
Melakukan pekerjaan
1) Mitra Dalam Proses Produksi Barang Dan Jasa
Pengusaha, Pekerja & Pemerintah
MITRA KERJA
2). Mitra dalam keuntungan
Pekerja, pengusaha dan pemerintah dapat memperoleh manfaat
dari keuntungan perusahaan secara proporsional
3). Mitra dalam tangung jawab
Pekerja, pengusaha dan pemerintah harus bertanggungjawab
dalam kemajuan dan kelangsungan usaha
MITRA KERJA
PemerintahPengusaha
Pekerja
Pengayom, Pembimbing
Pelindung, Penengah
Serta Pendamai• Memanusiakan Manusia
• Memperlakukan Pekerja Sebagai Mitra
• Merasa ikut memiliki
• Ikut memelihara dan meningkatkan produktivitas
• Ikut menjaga ketertiban usaha
SIKAP MENTAL
Saling mengembangkan komunikasi,
musyawarah & mufakat
I. SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL
Serikat pekerja/serikat buruh;
Organisasi pengusaha;
Lembaga Kerja Sama Bipartit;
Lembaga Kerja Sama Tripartit;
Peraturan Perusahaan;
Perjanjian Kerja Bersama;
Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan;
Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
a
b
c
d
e
f
g
h
➢ Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah : organisasi yang dibentuk dari,
oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar
perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan
bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi
hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan
kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya
Pasal 104 UU No.13 Th 2003 : Setiap pekerja/buruh berhak
membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
Pembentukan Serikat Pekerja
• Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota
serikat pekerja/serikat buruh.
• Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya
10 (sepuluh) orang pekerja/buruh
(Pasal 5 UU No.21 Tahun 2000)
Perlindungan
Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh
untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau
tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota
dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat
pekerja/serikat buruh
(Pasal 28 UU No.21 Tahun 2000)
➢ Serikat Pekerja
➢ KEANGGOTAAN
Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh harus terbuka untuk menerima anggota tanpa
membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin.
(Pasal 12 UU No.21-2000)
➢ Ketentuan (Pasal 14 No.21-2000)
1. Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu
serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan.
2. Dalam hal seorang pekerja/buruh dalam satu perusahaan ternyata
tercatat pada lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, yang
bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat
pekerja/serikat buruh yang dipilihnya.
➢ Fungsi Serikat Pekerja (Pasal 4 UU No.21-2000 ):
a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan
penyelesaian perselisihan industrial;
b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang
ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis,
dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan
kepentingan anggotanya;
e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan
pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
Hak Serikat Pekerja - Pasal 25 UU No.21 Tahun 2000
Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan
berhak:
a. membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
b. mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan
industrial;
c. mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
d. membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan
dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
e. melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
➢ Serikat Pekerja
Sharing
Information
(by Monthly Meeting)
Collaboration(involve in any activities
to develop company)
Negotiation(Welfare)
Company Labor Union
Sales Result
Production Result
Other information
Company & Labor Union Communications
➢ Organisasi Pengusaha
Organisasi Pengusaha adalah : wadah persatuan dan kesatuan
bagi pengusaha Indonesia yang didirikan secara sah atas
dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan, atau
ciri-ciri alamiah tertentu. (Pasal 1 Huruf e UU Nomor 1 Tahun
1987 Tentang Kamar Dagang Dan Industri).
➢ Setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota
organisasi pengusaha.
(Pasal 105 UU No.13 Th 2003)
Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi
dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya
terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh
yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
➢ Lembaga Kerja Sama Bipartit
➢ Lembaga Kerja Sama Bipartit
Pasal 106 UU No.13 Th 2003
1. Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang
pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama
bipartit.
2. Lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berfungsi sebagai forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal
ketenagakerjaan di perusahaan.
3. Susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pengusaha dan unsur
pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pekerja/buruh secara demokratis
untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di perusahaan yang
bersangkutan.
4. Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan
lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
➢ Lembaga Kerja Sama Tripartit
Lembaga kerja sama tripartit adalah forum
komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang
masalah ketenagakerjaan yang anggotanya
terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat
pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.
➢ Lembaga Kerja Sama Tripartit
Pasal 107 UU No.13 Th 2003
1. Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan
pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan
kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.
2. Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri dari:
a.Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
dan
b.Lembaga Kerja sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota.
3. Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dari unsur pemerintah,
organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.
4. Tata kerja dan susunan organisasi Lembaga Kerja sama Tripartit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
➢ Peraturan perusahaan
adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh
pengusaha yang memuat syarat -syarat kerja dan
tata tertib perusahaan.
PENGUSAHA
Peraturan Perusahaan
Mengikat Semua Karyawan dan/
atau Pengusaha
Pasal 2 ayat 1 PERMEN No.28 Thun 2014 : Pengusaha yang
mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) orang wajib membuat PP.
Pasal 4 ayat 1 PERMEN No.28 Thun 2014 : PP dibuat dan
disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan saran dan
pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang
bersangkutan
Pasal 4 ayat 2 PERMEN No.28 Thun 2014 : Wakil
pekerja/buruh dapat tidak memberikan saran dan
pertimbangan terhadap PP yang diajukan oleh pengusaha
Pasal 4 ayat 6 PERMEN No.28 Thun 2014 : Saran dan
pertimbangan Wakil pekerja/buruh tidak dapat
diperselisihkan
➢ Perjanjian Kerja Bersama
adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara
serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat
pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan
pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan
pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan
kewajiban kedua belah pihak.
PengusahaSerikat
Pekerja
Mengikat Semua Karyawan, Serikat
Pekerja, dan/atau Pengusaha
Perjanjian Kerja
Bersama
Dalam hal di perusahaan terdapat 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, tetapi tidak memiliki
jumlah anggota lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di
perusahaan, maka serikat pekerja/serikat buruh dapat mewakili pekerja/buruh dalam
perundingan pembuatan PKB dengan pengusaha apabila serikat pekerja/serikat buruh yang
bersangkutan telah mendapat dukungan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh
pekerja/buruh di perusahaan melalui pemungutan suara. → Pasal 18 ayat 1 PERMEN No.28 Tahun
2014
❖ Dalam hal di perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, maka
serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili pekerja/buruh dalam melakukan
perundingan dengan pengusaha adalah maksimal 3 (tiga) serikat pekerja/serikat buruh
yang masing-masing anggotanya minimal 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah seluruh
pekerja/buruh di perusahaan → Pasal 19 ayat 1 PERMEN No.28 Tahun 2014
➢ Jumlah 3 (tiga) serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai peringkat berdasarkan
jumlah anggota yang terbanyak→ Pasal 19 ayat 2 PERMEN No.28 Tahun 2014
Syarat membuat Perjanjian Kerja Bersama
❖ Pasal 21 PERMEN No.28 Tahun 2014 → Perundingan pembuatan PKB dimulai dengan
menyepakati tata tertib perundingan yang sekurang-kurangnya memuat:
a. tujuan pembuatan tata tertib;
b. susunan tim perunding;
c. lamanya masa perundingan;
d. materi perundingan;
e. tempat perundingan;
f. tata cara perundingan;
g. cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan perundingan;
h. sahnya perundingan; dan
i. biaya perundingan.
❖ Dalam hal perundingan pembuatan PKB tidak selesai dalam waktu yang disepakati dalam tata
tertib, maka kedua belah pihak dapat menjadwal kembali perundingan dengan waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari setelah perundingan gagal → Pasal 25 ayat 1 PERMEN No.28 Tahun 2014
Tata Cara Perundingan PKB
Lamanya perundingan PKB ditetapkan berdasarkan
kesepakatan para pihak.→ Pasal 14 ayat 4 PERMEN No.28
Tahun 2014
➢ Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
• UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• UU No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja
• UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
• Kepmenaker No KEP.102/MEN/VI/2004 Tahunn 2004 Tentang Waktu Kerja
Lembur Dan Upah Kerja Lembur
• Kepmenaker No.KEP100/MEN/VI/100/2004 Tentang Ketentuan
Pelakasanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
• Kepmenaker No.KEP.51/MEN/IV/2004 Tentang Istirahat Pada Perusahaan
Tertentu
• PERMEN No.7 Thun 2013 Tentang Upah Minimum
• PERMEN No.28 Tahun 2014 Tentang Tatacara Pembuatan dan Pengesahan
PP/PKB
• Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan
• Dan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan lainnya
➢ Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial
Suatu lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan perselisihan
hubungan Industrial.
Lembaga ini dibentuk oleh Pemerintah dengan maksud untuk
mendapatkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
dengan adil berdasarkan Pancasila dan UUD1945
Lembaga ini antara lain:
Mediator, Konsiliator, Arbitrase dan Pengadilan Hubungan
Industrial
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIALBERDASARKAN
UU No.2 Tahun 2004
Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Definisi
Perselisihan Hubungan Industrial (HI) adalah perbedaanpendapat yang mengakibatkan pertentangan antaraPengusaha atau gabungan Pengusaha denganPekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karenaadanya
1. perselisihan mengenai hak,
2. perselisihan kepentingan,
3. perselisihan pemutusan hubungan kerja dan
4. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh
dalam satu perusahaan.
Jenis Perselisihan HI
2. Perselisihan Kepentingan
yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena
tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai perbuatan
dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan
dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama.
1. Perselisihan Hak
yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya
hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,
perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian
kerja bersama
Jenis Perselisihan HI
3. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya
kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan
kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak
4. Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Satu
Perusahaan
yaitu perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan
Serikat Pekerja/Serikat Buruh lain hanya dalam satu
perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai
keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban
keserikatpekerjaan
Model Penyelesaian Perselisihan HI
2. Konsiliasi
yaitu penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan
pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar Serikat
Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan melalui
musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih Konsiliator
yang netral.
1. Mediasi
yaitu penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan,
perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar
Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan
melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih
Mediator yang netral.
Model Penyelesaian Perselisihan HI
4. Pengadilan Hubungan Industrial
yaitu pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan
pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan
memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.
3. Arbitrase
yaitu penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan
perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam
satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui
kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk
menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang
putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.
Perselisihan
Hub. Industrial
Perselisihan Hak
Perselisihan Kepentingan
Perselisihan PHK
Perselisihan Antar
Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Dlm Satu Perusahaan
1. Mediasi Hubungan Industrial
2. Pengadilan Hubungan Industrial
3. MA (Kasasi)
1. Mediasi Hubungan Industrial
2. Konsiliasi Hubungan Industrial
3. Arbitrase Hubungan Industrial
4. Pengadilan Hubungan Industrial
1. Mediasi Hubungan Industrial
2. Konsiliasi Hubungan Industrial
3. Pengadilan Hubungan Industrial
4. MA (Kasasi)
1. Mediasi Hubungan Industrial
2. Konsiliasi Hubungan Industrial
3. Arbitrase Hubungan Industrial
4. Pengadilan Hubungan Industrial
1. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak & Pemutusan Hubungan
Kerja;
2. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan dan
Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan
TUGAS & WEWENANG PHI
PUTUSAN
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan
perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai
kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan
permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam
waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
kerja
Pemutusan Hubungan Kerja
Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
1. PHK oleh Pengusaha/Majikan
Pasal 93(3d) = Sakit
Berkepanjangan
Pasal 158 = Kesalahan Berat
Pasal 160(3) = Tidak Dapat
Bekerja karena proses Pidana
Pasal 161(1) = Pelanggaran
terhadap PKB/PP
Pasal 163 = Perubahan Status
Perusahaan
Pasal 164 = Perusahaan Tutup
Pasal 165 = Perusahaan Pailit
Pasal 168 = Pekerja Mangkir 5
Hari berturu-turut
2. PHK Oleh Pekerja
Pasal 162 = Pekerja Mengundurkan diri
Pasal 169 = Pengusaha Wanprestasi /
melakukan perbuatan melawan hukum
Pasal 172 = Pekerja Sakit
Berkepanjangan
3. PHK Demi Hukum
Pasal 166 = Pekerja Meninggal
Pasal 167 = Pekerja Pensiun
Pemutusan Hubungan Kerja
Karena
Kesalahan Berat
➢ Pasal 158 UU 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa Perusahaan dapat melakukan
PHK kepada pekerja yang melakukan Kesalahan Berat. Namun pasal tersebut telah
dilakukan uji materi oleh MK dengan Nomor 012/PUU-I/2003 yang mana
putusannya adalah menyatakan bahwa :…………Pasal 158 ayat 1………….
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat
➢ Selain itu juga Kementerian Tenagakerja mengeluarkan surat edaran No.
SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 tanggal 7 Januari 2005, sebagai pengejawantahan dari
putusan MK tersebut yang intinya bahwa PHK karena kesalahan berat dapat
dilakukan apabila sudah ada putusan hakim pidana yang berkekuatan tetap. Namun
dalam hal terdapat “alasan Mendesak” maka PHK dapat dilakukan dengan
menempuh upaya penyelesaian melalui lembaga PPHI
KAIDAH HUKUM
1. Hukum Heteronom → hukum yang mengikat seluruh warga
negara untuk tunduk kepada ketentuan hukum negara
2. Hukum Otonom → hukum yang mengikat para pihak yang
membuatnya
UU 13 Th 2003 adalah merupakan hukum heteronom yang
mengikat seluruh warga negara untuk tunduk dan patuh
kepada aturan tersebut.
Pasal 158 dari UU ini telah di lakukan uji materi oleh MK
dengan putusannya bahwa pasal tersebut tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat. Artinya negara tidak lagi mengikat
warga negaranya untuk tunduk terhadap pasal 158 tsb.
Dengan cara menggunakan kaidah hukum otonom
Yaitu dengan mencantumkan eks pasal 158 kedalam PP atau PKB
Dasar hukum :
KUHPer
Pasal 1320 : Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.
Pasal 1338
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain
dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh
undang undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan
dengan itikad baik.
❖ Hal-hal yang dapat membenarkan PHK karena
kesalahan berat dengan mengesampingkan Putusan MK
Nomor 012/PUU-I/2003 dan SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005
Alur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Berdasarkan UU No.2 Tahun 2004 Tentang PPHI
Exekusi
Disnaker mengeluarkan
surat anjuran
Kedua belah pihak
setuju
Jika kedua atau salah satu
pihak tdk memilih solusi
Yes No
Yes No
Daftarkan Ke PHI
Exekusi
Buat Perjanjian
Bersama
Arbitrase
Tingkat 1
- Perselisihan Hak
- PHK
MA
Exekusi
Penyelesaian Didalam PengadilanPenyelesaian Diluar Pengadilan
Created By Anwar BudimanPerselisihan
Konsiliasi
Mediasi
Disnaker menawarkan
a l ternative solus i
Lapor Disnaker
Bipartit
Putusan Final
Tidak setuju
PHI- Per' Kepentingan
Tingkat 1 & terakhir
- Per' antar SP
Top Related