Page 1 Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
Halaman
Halaman 2
Halaman 4
DAFTAR ISI
Halaman 21
Halaman 24
Ketua Tim Senior
Profil Pejabat Fungsional Ketua Tim
Halaman 31
Page 2
Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
Sambutan Kepala Perwakilan
Puji dan syukur kehadirat Tuhan
Yang Maha Esa atas diterbitkannya buku
Profil BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah Semester II Tahun 2016. Profil
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah merupakan
upaya dalam memberikan informasi
mengenai BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah.
Profil BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun
berdasarkan data yang dihimpun langsung dari entitas dan disusun
berdasarkan kebutuhan informasi yang diperlukan untuk
menggambarkan keseluruhan profil dari BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah, baik terkait dengan data BPK Perwakilan,
maupun data entitas.
Kami berharap bahwa buku Profil BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah ini dapat memberikan gambaran secara
lengkap, objektif dan jelas tentang BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah dan entitas yang diperiksanya. Untuk itu, kami
telah berupaya untuk menghasilkan informasi yang lengkap dan
memadai terkait dengan profil dimaksud. Namun demikian, kami
merasa bahwa penyusunan profil ini belum sempurna, sehingga di
waktu yang akan datang perlu dilakukan berbagai macam
penyempurnaan dan up-dating data, sehingga buku ini selalu
akurat, dan dapat menjadi bahan informasi yang memadai bagi
stake holder BPK serta semua pihak yang memerlukan informasi
terkait dengan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah.
Oleh karena itu kami akan berupaya untuk selalu
meningkatkan kualitas dan kuantitas profil ini melalui saran,
pendapat dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat
kami harapkan, guna perbaikan dan penyempurnaan profil ini
dimasa mendatang.
Demikian kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua
Page 3 Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
pihak yang telah membantu dalam penyusunan Profil BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016 ini
dan semoga bermanfaat bagi kita semua terutama dalam rangka
memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang
berkepentingan.
Kepala Perwakilan BPK
Provinsi Kalimantan Tengah
R. Cornell Syarief P.
NIP. 195905041990031001
Page 4
Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Berdasarkan Pasal 23 G UUD 1945, BPK berkedudukan di Ibukota
Negara dan mempunyai Perwakilan di setiap Provinsi. Berdasarkan
amanat UUD 1945 tersebut, maka sejak Tahun 2002, BPK mulai
membentuk dan meresmikan berdirinya Perwakilan-Perwakilan BPK di
setiap provinsi. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan
pengembangan dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah didirikan untuk
memenuhi amanat UUD 1945. Pendirian tersebut didukung pula oleh
keinginan Pemerintah Daerah untuk bermitra dengan BPK RI dalam
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan
transparan, antara lain adanya surat permintaan pendirian BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah oleh Gubernur Kalimantan
Tengah, Agustin Teras Narang, S.H., kepada Ketua BPK RI saat itu.
Menindaklanjuti amanat UUD 1945 dan dukungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah pada saat itu, sehingga pada tanggal 17 Juli 2006
diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI tentang
penetapan pejabat dan pegawai pelaksana BPK pada BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah yang antara lain terdiri dari Drs. Mampan
Manalu, M.M., sebagai Kepala Perwakilan, Dori Santosa, S.E., M.M.,
sebagai Kepala Sub Auditorat Kalimantan Tengah II, Sasmsudduha, S.E.,
M.M., sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian; serta 15 orang tenaga
pemeriksa. Ke-18 orang tersebut
kemudian menempati gedung bekas Dinas
Perindustrian dan Perdagangan di Jalan
Yos Sudarso Nomor 16, yang dipinjamkan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah berdiri ditandai dengan peresmian
oleh Ketua BPK RI periode 2004-2010
Prof. Dr. Anwar Nasution, pada tanggal 10
Agustus 2006.
Pembangunan Kantor BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah dimulai sejak
tanggal 5 Februari 2010, yaitu pelaksanaan
peletakan batu pertama sebagai simbol
Sejarah
Page 5 Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
dimulainya proses pembangunan kantor BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah menjadi gedung kantor pemerintah dengan berbagai
fasilitas pendukungnya. Acara peletakan batu pertama gedung baru BPK
RI dilakukan oleh Anggota V BPK Drs. Sapto Amal Damandari, Ak. dan
dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, S.H.,
para pejabat teras pemerintah daerah, serta para pejabat dan pegawai
BPK Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah.
Wakil Ketua Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) RI, Hasan Bisri,
meresmikan penggunaan Gedung
Kantor BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah (Kalteng), pada
hari Senin, tanggal 16 Juli 2012.
Gedung baru ini berlokasi di Jl. Yos
Sudarso No. 16, Palangka Raya.
Acara peresmian dihadiri oleh
Gubernur Kalimantan Tengah A.
Teras Narang, Auditor Utama KN VI BPK Sjafrudin Mosii, Kepala
Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Endang Tuti Kardiani,
mantan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Mampan
Manalu, Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalteng, serta para
pejabat di lingkungan Kejaksaan Tinggi, Polda, serta BPK Provinsi
Kalimantan Tengah.
Dalam sambutannya di
hadapan para undangan yang hadir,
Wakil Ketua BPK menjelaskan, sejak
UUD 1945 diamandemen, BPK
berwenang memeriksa seluruh
keuangan negara. Tugas ini besar
terutama dengan adanya otonomi
daerah dimana uang yang
disalurkan ke daerah semakin besar
jumlahnya. “Menyadari beratnya
tugas ini maka UUD mengatur bahwa BPK selain berkedudukan di
ibukota Negara, juga harus membuka perwakilan di setiap provinsi. BPK
sudah membangun gedung di 33 provinsi, dan hari ini adalah peresmian
yang ke-31,” jelas Wakil Ketua.
BPK dibentuk untuk satu tugas yaitu mengawal agar keuangan
negara dikelola secara transparan dan akuntabel dan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. “Selain itu ada paradigma yang perlu
diubah, bahwa pemeriksaan keuangan negara bukan sekadar perintah
UU, tetapi menjadi kebutuhan. Hal ini agar seluruh manajemen tergerak
untuk mengelola keuangan daerah dengan baik,” ujarnya.
Page 6
Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
Seluruh pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Kalteng, belum
satu pun yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Artinya, menurut Wakil Ketua, untuk
memperoleh opini ini memang tidak gampang,
karena perlu perencanaan serta perpaduan
perencanaan dan pelaksanaan yang baik.
“Mungkin SDM belum cukup kompeten untuk
menyusun laporan keuangan dengan baik.
Jadi yang pertama bisa dibenahi adalah SDM
pengelola keuangan daerah mendapat
bimbingan BPKP agar laporan keuangan
memenuhi standar yang ditetapkan,” tambah
Wakil Ketua. Opini WTP bisa diraih dengan
memiliki rencana aksi yang jelas, dikontrol
pelaksanaannya secara periodik. Selain itu ada
komitmen untuk memperbaiki sistem pelaporan dan pertanggungjawaban
keuangan.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah
mengucapkan selamat atas diresmikannya penggunaan gedung baru BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. “Dengan diresmikannya gedung
ini, semoga dapat lebih meningkatkan kinerja BPK RI dalam
melaksanakan tugasnya,” harap Gubernur.
Pada awal acara, Kepala Perwakilan melaporkan bahwa gedung
baru ini dibangun di atas lahan seluas ± 7.646 m2. "Terdiri dari dua
bangunan utama, yaitu gedung bagian depan yang terdiri dari tiga lantai,
dan gedung auditorium," jelas Kepala Perwakilan. Sebelumnya, BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah meminjam tanah dan bangunan
gedung eks Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan milik
Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng. Tanah dan bangunan ini telah
dihibahkan kepada BPK RI saat ini. Wakil Ketua berharap, dengan
adanya perwakilan BPK di Kalteng ini tidak semata-mata sebagai tempat
bekerja tapi juga sebagai pusat data mengenai pengelolaan keuangan di
Kalteng. Selain itu keberadaan BPK di Kalteng menjadi mitra untuk saling
bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban
keuangan negara dengan tetap menjaga independensi.
Pelaksana BPK yang pernah menjabat Kepala Perwakilan BPK
Provinsi Kalimantan Tengah adalah:
Bapak Drs. Mampan Manalu, M.M. memimpin
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
mulai Bulan Agustus Tahun 2006 s.d. Bulan
Maret Tahun 2010.
Hal-hal penting yang terjadi pada masa
kepemimpinan beliau adalah peresmian Kantor
BPK oleh Ketua BPK, Bapak Anwar Nasution,
Page 7 Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
peletakan batu pertama Pembangunan Gedung BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah oleh Bapak Sapto Amal Damandari, Anggota V BPK.
Bapak Erwin, S.H., M. Hum.
memimpin BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah mulai Bulan
Maret s.d. Desember Tahun 2010.
Bapak Maman Abdulrachman, S.E., M.M. memimpin
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mulai
Bulan Oktober Tahun 2010 s.d. Bulan Juni Tahun
2012.
Ibu Endang Tuti Kardiani, S.E., M.M. memimpin
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mulai
Bulan Juni Tahun 2012 s.d. Bulan September Tahun
2015.
Pada masa kepemimpinan beliau adalah peresmian
Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
oleh Bapak Hasan Bisri, Wakil Ketua BPK. Pemerintah
Daerah yang telah meraih opini WTP sebanyak 3
entitas, yaitu Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, dan
Provinsi Kalimantan Tengah.
Bapak Ir. R. Cornell Syarief P., M.M. memimpin
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mulai
Bulan September Tahun 2015 s.d. sekarang. Sampai
dengan Agustus 2016, entitas pemeriksaan yang
telah meraih opini WTP adalah: Provinsi Kalimantan
Tengah, Kab. Seruyan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab.
Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab.
Sukamara, Kab. Katingan, Kab. Pulang Pisau, Kab.
Barito Utara, dan Kab. Murung Raya.
Beberapa gedung yang pernah digunakan sebagai kantor oleh BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah adalah:
Page 8
Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
Dari tanggal 17 Juli 2006 sampai 05
Februari 2010 pegawai BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah menempati
gedung bekas Dinas Perindustrian dan
Perdagangan di Jalan Yos Sudarso nomor
16, yang dipinjamkan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah.
Selama proses pembangunan gedung baru, pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk
sementara berkantor di Lantai 2 Gedung Batang Garing, Jalan D.I. Panjaitan No. 1 Kota Palangka
Raya. BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menempati kantor
di Batang Garing sampai bulan Agustus 2011.
Gedung bekas Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Jalan Yos Sudarso
No. 16 Kota Palangka Raya yang tadinya dipinjamkan kini telah resmi menjadi milik BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah, melalui proses hibah antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan BPK
RI, dengan persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Gedung tersebut
mulai ditempati kembali sejak bulan Agustus 2011 setelah proses pembangunan selesai sampai dengan sekarang.
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Dalam mendukung pencapaian visi dan tujuan strategis BPK,
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan sasaran strategis
yaitu “Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan”. Hal ini
mendukung pencapaian sasaran strategis Eselon I yaitu Auditorat
Keuangan Negara VI dan sasaran strategis BPK yaitu “Meningkatkan
Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan dan Meningkatkan Kualitas Perencanaan
Pemeriksaan”.
Berdasarkan Tujuan Strategis di tingkat BPK, maka diturunkan
Peta Strategi
Page 9 Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
dalam bentuk Sasaran Strategis di tingkat BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah.
Gambaran peta strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
adalah sebagai berikut:
Berdasarkan Peta Strategis sebagaimana dimaksud di atas,
Peta Strategis di lingkungan BPK Perwakilan dibagi menjadi 4 (empat)
bagian, yaitu terkait dengan Pemenuhan Kebutuhan dan Harapan Pemilik
Kepentingan, Pengelolaan Fungsi Strategis, Pertumbuhan dan
Pembelajaran Organisasi, dan Keuangan.
A. PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN HARAPAN PEMILIK KEPENTINGAN
Sasaran Strategis berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan
harapan pemilik kepentingan adalah Meningkatnya Pemanfaatan Hasil
Pemeriksaan yang mempunyai 6 (enam) Indikator Kinerja Utama, yaitu:
1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Indikator ini menunjukkan intensitas penyelesaian tindak lanjut atas
rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada
perbaikan pengelolaan keuangan negara, yang pengaturannya
didasarkan pada Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang
tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan BPK.
2. Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK
Indikator tingkat kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menerapkan nilai-
nilai dasar organisasi BPK diukur berdasarkan persepsi auditee
melalui survei tingkat kepuasan, dengan dimensi yang diukur
mencakup: Integritas, Independensi, dan Profesionalisme.
Page 10
Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
3. Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak
Pidana ke IPH
Setiap temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana segera
disampaikan ke Ditama Binbangkum pada tahun berjalan untuk
disetujui dan disampaikan ke IPH. Penyampaian temuan berindikasi
tindak pidana menunjukkan kontribusi BPK dalam pemberantasan
praktek tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi.
4. Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara
Untuk menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan
pemangku kepentingan untuk melakukan perhitungan kerugian
negara/daerah sepanjang dinyatakan memenuhi syarat oleh BPK.
5. Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli
Indikator ini menunjukkan tingkat kinerja BPK dalam memenuhi
permintaan pemangku kepentingan terkait Pemberian Keterangan
Ahli.
6. Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan
Ditama Revbang
Indikator ini menunjukkan tingkat produktivitas BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal memberikan bahan
pertimbangan dan bahan pendapat BPK kepada Pemerintah untuk
memperbaiki tata kelola keuangan negara.
B. PENGELOLAAN FUNGSI STRATEGIS
Sasaran Strategis Pengelolaan Fungsi Strategis meliputi 3 (tiga) hal,
yaitu meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan, Meningkatkan
Kualitas Hasil Pemeriksaan, dan Meningkatkan Kualitas Hasil TLRHP
dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dengan rincian sebagai
berikut:
1. Sasaran Strategis meningkatkan Kualitas Perencanaan
Pemeriksaan mempunyai 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu:
a. Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan
Pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu indikator untuk menunjukkan
tingkat kualitas perencanaan pemeriksaan.
b. Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP IKU, guna
menunjukkan tingkat proporsi kegiatan pemeriksaan kinerja yang
ditunjukkan oleh adanya peningkatan jumlah LHP pemeriksaan
kinerja terhadap jumlah seluruh LHP yang dihasilkan.
c. Ketepatan Waktu Penyampaian LHP, merupakan salah satu
indikator dari efektivitas pelaksanaan pemeriksaan, yang diatur
dalam Undang-undang No.15 Tahun 2004 untuk pemeriksaan
atas laporan keuangan, dan dalam perencanaan penyelesaian
pada P2 untuk pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan
Page 11 Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
tujuan tertentu.
2. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan,
mempunyai 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu:
a. Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan untuk
menunjukkan kepatuhan pelaksanaan pemeriksaan BPK sesuai
dengan SPKN, Kode Etik dan PMP serta pemenuhan Quality
Control (QC) Pemeriksaan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan
(PFP).
b. Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan, untuk
menunjukkan kepatuhan pelaksanaan sejauhmana pemeriksaan
BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP
melalui pemenuhan Quality Assurance (QA) dalam Pemeriksaan
yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).
c. Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP, IKU ini
menunjukkan tingkat akurasi dan konsistensi penyusunan
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh satker pemeriksaan. Sesuai
dengan arahan Badan, LHP tidak boleh mengandung kesalahan
(Zero defect) maka LHP harus 100% akurat.
3. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP
dan Kerugian Negara, mempunyai 3 (tiga) Indikator Kinerja
Utama, yaitu:
a. Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan,
yang dipergunakan untuk menunjukkan tingkat kemutakhiran
data tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana telah diatur
dalam Peraturan BPK No.2 Tahun 2010 tentang Pemantauan
Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.
b. Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negarayang
mencakup jumlah kasus kerugian negara yang telah ditetapkan
dan jumlah kasus yang telah diselesaikan dalam satu periode
laporan yang disusun oleh Auditorat/Perwakilan untuk
disampaikan kepada Ditama Revbang, baik kasus kerugian
negara/daerah yang dilakukan oleh bendaharawan, PNS non
bendaharawan dan pihak ketiga.
c. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian
Kerugian Negara ke Ditama Revbang, yaitu penyampaian laporan
pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara oleh Perwakilan
kepada Direktorat EPP untuk penyusunan bahan IHPS, baik
berupa penyampaian laporan secara fisik maupun input data ke
dalam aplikasi SIKAD.
C. PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI.
Page 12
Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
Pertumbuhan dan Pembelajaran Organisasi mempunyai 2
Sasaran Strategis, yaitu Meningkatkan Kualitas Organisasi di
Lingkungan Pewakilan Provinsi Kalimantan Tengah, dan
Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah.
1. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Organisasi di
Lingkungan Pewakilan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai
8 (delapan) Indikator Kinerja Utama, yaitu:
a. Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah.
b. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi oleh para pegawai
BPK meliputi layanan dasar (email, eDrive), layanan aplikasi
SISDM dan layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, eAudit), sebagai
upaya untuk mendorong IT culture di lingkungan BPK.
c. Persentase penyusunan best-practice, yaitu target setiap proses
pekerjaan di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan
setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker
yang berwenang.
d. Persentase penyebaran best-practice, yaitu tingkat
penyebarluasan best practice yang telah dilegalisasi menjadi
pengetahuan agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai
BPK.
e. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah,
sesuai dengan yang diatur dalam SK Sekjen terkait Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja.
f. Persentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan,
yaitu sesuai dengan POS Perencanaan pada tanggal 10 di bulan
berikutnya.
g. Jumlah media relation yang dilaksanakan, yaitu kegiatan
hubungan dan kerjasama dengan media massayang
diselenggarakan dalam bentuk sosialisasi kepada wartawan
mengenai hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan
kepada lembaga perwakilan, maupun pelatihan workshop bagi
para wartawan dalam proses pembelajaran mengenai hal-hal
yang terkait dengan teknis pemeriksaan.
h. Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai standar
sarana dan prasarana kerja yang dipedomani dalam
perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta penataan
sarana dan prasarana kerja di lingkungan BPK untuk
mewujudkan pengelolaan sarana dan prasarana kerja yang
efektif dan efisien dalam rangka menunjang pelaksanaan dan
kelancaran tupoksi di BPK.
Page 13 Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
2. Sasaran Strategis Meningkatkan Kompetensi Pegawai di
Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ditentukan
oleh adanya 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu:
a. Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan
Pemeriksa, yaitu jam pelatihan bagi pemeriksa setidak-tidaknya
80 jam pendidikan dalam 2 tahun sesuai standar umum SPKN,
b. Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan
Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) setidak-tidaknya 30 jam
pelatihan setahun yang dipergunakan untuk memenuhi tujuan
peningkatan kompetensi sumber daya manusia di berbagai lini
organisasi BPKyang relevan dengan pelaksanaan tugas dan
fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan.
D. KEUANGAN
Keuangan mempunyai 1 Sasaran Strategis, yaitu
Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan.
1. Sasaran Strategis Meningkatkan Kinerja Anggaran di
Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ditentukan
oleh 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu Tingkat Kinerja
Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah.
Tingkat kinerja atas aspek implementasi berdasarkan PMK
249 tahun 2011, dinilai dari 4 (empat) indikator, yaitu: Penyerapan
Anggaran, Konsistensi Antara Perencanaan dan Implementasi,
Pencapaian Keluaran, dan Efisiensi.
Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk
melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan
dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran.
Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau
digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan
dimaksud dalam satu periode.
Page 14
Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Struktur Organisasi
KEPALA PERWAKILAN Ir. R. Cornell Syarief P., M.M.
KASUBAUD KALTENG I Ali Wardhana, SE., CA, M.M.,
Ak
KASETLAN Eko Setyo Nugroho, S.H.
KASUBAUD KALTENG II Mochammad Suharyanto,
S.E., CA, M.M., Ak.
Kasubbag Humas dan TU Kalan
Bambang Budi Purwanto,
S.E., CA, Ak.
Kasubbag Keuangan
Aliansyah, S.E.
Kasubbag SDM Guntur Yulianto SE.
MBA, AK
Kasubbag Hukum Andrie Cahyo Purnomo, S.H.
Kasubbag Umum dan TI Pandji Oetomo, S.E., M.M.
KELOMPOK
PEJABAT
FUNGSIONAL
PEMERIKSA
Page 15 Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPALA PERWAKILAN (ESELON II.A)
Ir. RADEN CORNELL SYARIEF PRAWIRADININGRAT, M.M.
NIP. 195905041990031001/PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN (ESELON III.A)
EKO SETYO NUGROHO, S.H.
NIP. 196911181995031001 / PEMBINA TK. I (IV/b)
KEPALA SUB AUDITORAT KALTENG I (ESELON III.A)
Profil Pejabat Struktural
Page 16
Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
ALI WARDHANA, S.E., M.M., Ak., CA
NIP.196902191994031002 / PEMBINA TK. I (IV/B)
KEPALA SUB AUDITORAT KALTENG II (ESELON III.A)
MOCHAMMAD SUHARYANTO, S.E., M.M., Ak., CA
NIP. 197009091998031006 / PENATA TK. I (III/d)
Page 17 Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
KEPALA SUBBAGIAN HUMAS dan TU KALAN (ESELON IV.A)
BAMBANG BUDI PURWANTO, S.E., CA, Ak.
NIP. 196310031995011001 / PENATA TK. I (III/d)
KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN (ESELON IV.A)
ALIANSYAH, S.E.
NIP. 197105081997031004 / PENATA TK. I (III/d)
Page 18
Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
KEPALA SUBBAGIAN SDM (ESELON IV.A)
GUNTUR YULIANTO SE. MBA, AK.
NIP. 197807162006041003 / PENATA (III/c)
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM (ESELON IV.A)
ANDRIE CAHYO PURNOMO, S.H.
NIP. 198005082006041003/PENATA (III/c)
Page 19 Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
KEPALA SUBBAGIAN UMUM dan TI (ESELON IV.A)
PANDJI OETOMO, S.E., M.M.
NIP. 197412251995111001 /PENATA (III/c)
Page 20
Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
KETUA TIM SENIOR
Profil Pejabat Fungsional Ketua Tim
GUSTI CHRISANTI DEWI S.E., MPA., CFE. , AK.
NIP. 197110312000032001/Pembina (IV/a)
JONI AGUNG PRIYANTO S.E., M.SI., AK..
NIP. 197201242000031002/Penata Tk I (III/d)
ANTONIO INOKI S.E., M.SI. , CA, AK..
NIP. 197610242002121002/Pembina (IV/a)
OKTONO BATUBARA S.E., AK.
NIP. 197610242002121002/Penata Tk. I (III/d)
Page 21 Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
KETUA TIM YUNIOR
RUDYANA, SE. M.Ak. Ak. Chartered Accountant
NIP. 196812301996031003/Penata Tk. I (III/d)
IRWAN SAFARI, SE., MM., Ak
NIP. 197303292002121002/Penata Tk. I (III/d)
Irwan.safari @bpk.go.id
AGUS SETIAWAN, S.T.
NIP. 197008231999031002/Penata Tk. I (III/d)
FADJAR PRAJITNO S.E.
NIP. 197104052000031003/Penata (III/c)
Page 22
Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
Octiva Dwi Indayati S.E., Ak. , CA
NIP. 198010152005012006/Penata (III/c)
Irmawan S.E., Ak.NIP.
NIP.197006271999031006/Penata Tk. I (III/d)
Marshal Pandapotan S.E.
NIP. 197010141998031003/Penata Tk. I (III/d)
Hendro Sulistyo S.E.
NIP. 196902211996031002/Penata Tk. I (III/d)
Machrul S.E., Ak. , CA.
NIP. 196805241998031003/Penata Tk. I (III/d)
Welliya Elfajri S.E., Ak.
NIP. 198112292007081001/Penata (III/c)
Page 23 Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Berdasarkan ketentuan Pasal 597 Keputusan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas Sekretariat
Perwakilan, Subauditorat Kalimantan Tengah I, Subauditorat Kalimantan
Tengah II, dan Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
Profil Unit Kerja
SEKRETARIAT PERWAKILAN
TUGAS : menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
FUNGSI : a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah; b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah; c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat,
teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Page 24
Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
Struktur Sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
STATISTIK PEGAWAI PADA SEKRETARIAT PERWAKILAN
KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN
KASUBBAG HUMAS/TU KALAN
TUGAS:
Melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas
dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, mengelola perpustakaan, kesekreta-riatan, keprotokolan dan menyiapkan
informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemuta-khiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit
kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
KASUBBAG KEUANGAN
TUGAS:
Melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam
rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
KASUBBAG HUKUM
TUGAS:
Melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi
legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah;
TUGAS:
melaksanakan pengurusan SDM di
lingkungan BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah;
KASUBBAG SDM
KASUBBAG UMUM DAN TI
TUGAS:
Melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan
prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
BERDASAR
PANGKAT/GOLONGAN
BERDASAR
KELOMPOK USIA
BERDASAR
JENIS KELAMIN
Page 25 Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
I. Subauditorat Kalimantan Tengah I mempunyai tugas:
ENTITAS PEMERIKSAAN
SUBAUDITORAT
TUGAS : 1. Pada lingkup entitas pemerintah daerah sesuai kewenangannya,
BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk: a. merumuskan rencana kegiatan; b. mengusulkan tim pemeriksa; c. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan; d. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara; e. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan
DPRD tentang hasil pemeriksaan; f. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh
Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, danakuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
h. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
i. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; j. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan
disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
k. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
2. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
SUB
AUDITORAT KALTENG I
SUB
AUDITORAT KALTENG II
PROVINSI KALTENG
Page 26
Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
STATISTIK PEMERIKSA
KEGIATAN PEMERIKSAAN dan PEMANTAUAN
Kegiatan Pemeriksaan dan Pemantauan yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2016
LKPDBantuan
Parpol
Kinerja
BUMDPDTT Pendapatan Interim LK
Pemantauan
Runeg
Pemantauan
TLRHP
1 Provinsi Kalimantan Tengah V V V V - V V
2 Kota Palangka Raya V V - - V V V
3 Kab. Kotawaringin Timur V V V V - V V
4 Kab. Kotawaringin Barat V V V V - V V
5 Kab. Seruyan V V V - - V V
6 Kab. Lamandau V V - - - V V
7 Kab. Sukamara V V V - - V V
8 Kab. Kapuas V V V - - V V
9 Kab. Pulang Pisau V V V - - V V
10 Kab. Katingan V V - - - V V
11 Kab. Gunung Mas V V - - - V V
12 Kab. Barito Selatan V V V - - V V
13 Kab. Barito Timur V V - - - V V
14 Kab. Barito Utara V V - - - V V
15 Kab. Murung Raya V V - - - V V
PEMERIKSAAN Pemantauan
EntitasNo
BERDASAR JENIS KELAMIN BERDASAR PERAN
BERDASAR JABATAN BERDASAR USIA
Page 27 Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
PERKEMBANGAN OPINI ATAS PEMERIKSAAN LKPD
PERKEMBANGAN OPINI ATAS PEMERIKSAAN LKPD
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Provinsi Kalimantan Tengah TW WDP WDP TMP WDP WTP WTP
2 Kota Palangkaraya TW WDP WDP TMP TMP WDP WDP
3 Kab. Seruyan TMP TMP TMP TMP WDP WDP WTP
4 Kab. Kotawaringin Barat TW WDP WDP WDP WDP WTP WTP
5 Kab. Kotawaringin Timur TW TW WDP TMP WDP WTP WTP
6 Kab. Lamandau TW WDP WDP WDP WTP WTP WTP
7 Kab. Sukamara TW WDP WDP WTP WTP WTP WTP
8 Kab. Katingan WDP TMP TMP WDP WTP WTP WTP
9 Kab. Pulang Pisau TW TW TW TMP TW WDP WTP
10 Kab. Gunung Mas TW WDP WDP WTP WDP WDP WDP
11 Kab. Kapuas WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP
12 Kab. Barito Utara TW TMP TMP TMP WDP WTP WTP
13 Kab. Barito Timur TW TMP TMP TMP TW WDP WDP
14 Kab. Barito Selatan TW TW TMP WDP TMP WDP TMP
15 Kab. Murung Raya TW TW WDP WDP WDP WDP WTP
No. WilayahTahun
PERKEMBANGAN OPINI ENTITAS
SUB AUDITORAT KALTENG-1
PERKEMBANGAN OPINI ENTITAS SUB AUDITORAT KALTENG-2
Rekapitulasi Opini BPK RI
Wilayah Kalimantan Tengah
Terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD)
Kabupaten/Kota dan Provinsi
Kalimantan Rengah Tahun
2009 s/d 2015, sebagai
berikut:
No. Kriteria Opini Tahun
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 0 0 0 2 3 7 10
2 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 2 7 9 6 8 8 4
3 Tidak Wajar (TW) 12 4 1 0 2 0 0
4 Tidak Memberikan Pendapat (TMP) 1 4 5 7 2 0 1
Page 28
Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
STATISTIK PERKEMBANGAN OPINI
PERKEMBANGAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN
-50
50
150
250
350
450
550
650
750
850
950
1050
1150
1250
1350
1450
1550
Jum
lah
Re
kom
en
das
i
Tahun Pemeriksaan
TotalRekomendasi
SesuaiRekomendasi
Dalam Proses
BelumDitindakLanjuti
Tidak DapatDitindaklanjuti
Jumlah % Sesuai Dlm proses % Jumlah %
1 2004 53 0 0,00% 45 7 98,11% 1 1,89%
2 2005 317 4 1,26% 270 43 98,74% 0 0,00%
3 2006 814 57 7,00% 677 77 92,63% 3 0,37%
4 2007 1018 32 3,14% 835 149 96,66% 2 0,20%
5 2008 943 52 5,51% 736 155 94,49% 0 0,00%
6 2009 1484 38 2,56% 1268 168 96,77% 10 0,67%
7 2010 1549 67 4,33% 1279 193 95,03% 10 0,65%
8 2011 1205 121 10,04% 879 202 89,71% 3 0,25%
9 2012 1183 90 7,61% 888 205 92,39% 0 0,00%
10 2013 939 21 2,24% 735 183 97,76% 0 0,00%
11 2014 1042 36 3,45% 675 331 96,55% 0 0,00%
12 2015 703 256 36,42% 307 140 63,58% 0 0,00%
Tidak dapat
ditindaklanjutiNo.
*) Sumber Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015
Jumlah total
Rekomendasi
Tahun
Pemeriksaan
Belum
ditindaklanjutiSudah ditindaklanjuti
Page 29 Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
PERKEMBANGAN PEMANTAUAN KERUGIAN DAERAH
Angsuran Pelunasan Penghapusan
Prov. Kalimantan Tengah 436 37 353 0 83
Kota Palangka Raya 204 18 143 0 61
Kab. Kotawaringin Timur 202 13 144 0 58
Kab. Kotawaringin Barat 227 2 219 1 7
Kab. Lamandau 599 34 498 0 101
Kab. Sukamara 1540 3 1048 0 492
Kab. Seruyan 469 21 384 0 85
Kab. Kapuas 93 6 80 0 13
Kab. Pulang Pisau 164 17 118 0 46
Kab. Katingan 236 39 143 0 93
Kab. Gunung Mas 169 16 113 0 56
Kab. Barito Selatan 111 37 17 0 94
Kab. Barito Timur 330 101 153 0 177
Kab. Barito Utara 108 29 62 0 46
Kab. Murung Raya 231 38 125 0 106
TOTAL 5119 411 3600 1 1518
PenyelesaianSisa
Jumlah Kasus
KerugianENTITAS
DATA PENYELESAIAN KASUS KERUGIAN DAERAH
DATA STATISTIK PENYELESAIAN KASUS KERUGIAN DAERAH
Page 30
Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
KALEIDOSKOP KEGIATAN BPK PERWAKILAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Semester II Tahun 2016
Ziarah Ke Makam Almarhum H. Abdullah
Zainie, SH, Mantan Wakil Ketua BPK RI
Periode 2004-2009 di Pangkalan Bun
Sepeda Sehat dalam rangka HUT BPK RI ke-
69 di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah
Kalimantan Tengah
Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan,
Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap
Narkoba (P4GN)
Diklat Pemeriksaan atas LKPD Berbasis
Akrual
Diseminasi Pedoman Pemeriksaan Keuangan
bagi para pemeriksa Media Relation dengan Media, Pemda dan
BPKP
Page 31 Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
Diklat keprotokolan dan table manner
Diklat Peradilan Semu dan pemberian
keterangan ahli
Sosialisasi Permendagri dan Peraturan BPK tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Pengarahan, Buka Bersama dan Sholat
Tarawih bersama Anggota VI BPK
Rakor Kabag Hukum dan Workshop JDIH
se Provinsi Kalimantan Tengah
Perpisahan Pegawai yang melaksanakan
pindah tugas
Upacara Peringatan Hari Kebangkitan
Nasional ke-108
Page 32
Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016
Kepala Perwakilan menyerahkan piagam
opini WTP kepada Bupati Lamandau
Kepala Perwakilan menandatangani Berita
Acara Serah Terima LKPD TA 2015
Unaudited
Acara Serah Terima LKPD TA 2015
Unaudited dari 5 (lima) entitas BPK
Acara Serah Terima LKPD TA 2015
Unaudited dari Kab. Murung Raya dan
Kab. Barito Utara
Acara Serah Terima LKPD TA 2015
Unaudited dari Kab. Kapuas
Sambutan Anggota VI BPK pada Penyerahan
LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2015
kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah
Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah TA
2015
Top Related