7/21/2019 Hak Tersangka, Warganegaara
1/35
Pasal dalam UUD45 yang
Berisikan tentang Hak dan
Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban warga negara diatur dalam undang -undang sbb: Pasal 27 ayat 1-3
Mengatur tentang Kedudukan warga negara , Penghidupan dan pembelaan terhadap
negara.
Pasal 28 ayat A J
Mengatur tentang segala bentuk Hak Asasi Manusia.
Pasal 29 ayat 2Mengatur tentang kebebasan atau hak untuk memeluk agama (kepercayaan )
Pasal 30 ayat 1-5
Mengatur tentang Kewajiban membela negara , Usaha pertahanan dan keamanan rakyat,
Keanggotaan TNI dan Tugasnya , Kepolisian Indonesia dan tugasnya , Susunan dan
kedudukan TNI & kepolisian Indonesia.
Pasal 31 ayat 1-5
Mengatur tentang Hak untuk mendapat pendidikan yang layak , kewajiban belajar ,Sistem
pendidikan Nasional ,dan Peran pemerintah dalam bidang Pendidikan dan kebudayaan
Pasal 33 ayat 1-5
Mengatur tentang pengertian perekonomian ,Pemanfaatan SDA , dan Prinsip Perekonomian
Nasional.
Pasal 34 ayat 1-4
Mengatur tentang Perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar sebagai tanggung
jawab negara.
htt!""ilm#$erdas%w&rdress%$&m"r&'l"asal(dalam(##d45(yang(berisikan(tentang(
hak(dan(kewajiban(warga(negara"
ni isi dari asal(asal di atas)kala# ma# dimas#kin silahkan)ga j#ga g
http://ilmucerdas.wordpress.com/profil/pasal-dalam-uud45-yang-berisikan-tentang-hak-dan-kewajiban-warga-negara/http://ilmucerdas.wordpress.com/profil/pasal-dalam-uud45-yang-berisikan-tentang-hak-dan-kewajiban-warga-negara/http://ilmucerdas.wordpress.com/profil/pasal-dalam-uud45-yang-berisikan-tentang-hak-dan-kewajiban-warga-negara/http://ilmucerdas.wordpress.com/profil/pasal-dalam-uud45-yang-berisikan-tentang-hak-dan-kewajiban-warga-negara/7/21/2019 Hak Tersangka, Warganegaara
2/35
portal terkait:Dokumen konstitusional.
proyek saudara:artikel Wikipedia.
Informasi tentang edisi ini
Keterangan catatan kaki :
1) menunjukkan pada Perubahan I
) menunjukkan pada Perubahan II
!) menunjukkan pada Perubahan III
") menunjukkan pada Perubahan I#
PEMBUKAAN
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di
atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia
dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara
Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya
berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu ndang!ndang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
susunan negara "epublik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan
Yang Maha #sa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan$perwakilan, serta dengan mewujudkan
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
UNDANG-UNDANG DASAR
BAB I
B#%&K DA% K#DA'A&A%
(asal )
*)+ %egara Indonesia ialah %egara Kesatuan, yang berbentuk "epublik.
http://id.wikisource.org/wiki/Portal:Portalhttp://id.wikisource.org/wiki/Portal:Portalhttp://id.wikisource.org/wiki/Portal:Dokumen_konstitusionalhttp://id.wikisource.org/wiki/Portal:Dokumen_konstitusionalhttp://id.wikisource.org/wiki/Portal:Dokumen_konstitusionalhttp://id.wikisource.org/wiki/Istimewa:Matriks_situshttp://id.wikisource.org/wiki/Istimewa:Matriks_situshttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945http://id.wikisource.org/wiki/Pembicaraan:Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945http://id.wikisource.org/wiki/Portal:Portalhttp://id.wikisource.org/wiki/Portal:Dokumen_konstitusionalhttp://id.wikisource.org/wiki/Istimewa:Matriks_situshttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945http://id.wikisource.org/wiki/Pembicaraan:Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_19457/21/2019 Hak Tersangka, Warganegaara
3/35
*+ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ndang!ndang Dasar. -+
*-+ %egara Indonesia adalah negara hukum. -+
BAB IIMA#'I/ (#"M/YA0A"A&A% "AKYA&
(asal
*)+ Majelis (ermusyawaratan "akyat terdiri atas anggota Dewan (erwakilan "akyat dan Anggota Dewan
(erwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang!undang. 1+
*+ Majelis (ermusyawaratan "akyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
*-+ /egala putusan Majelis (ermusyawaratan "akyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
(asal -
*)+ Majelis (ermusyawaratan "akyat berwenang mengubah dan menetapkan ndang!ndang Dasar. -+
*+ Majelis (ermusyawaratan "akyat melantik (residen dan$atau 0akil (residen.-!1+
*-+ Majelis (ermusyawaratan "akyat hanya dapat memberhentikan (residen dan$atau 0akil (residen
dalam masa jabatannya menurut ndang!ndang Dasar. -!1+
BAB III
K#KA/AA% (#M#"I%&A2A% %#3A"A
(asal 1
*)+ (residen "epublik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut ndang!ndang Dasar.
*+ Dalam melakukan kewajibannya (residen dibantu oleh satu orang 0akil (residen.
(asal 4
*)+ (residen berhak mengajukan rancangan undang!undang kepada Dewan (erwakilan "akyat.)+
*+ (residen menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang!undang sebagaimana
mestinya.
(asal 5
*)+ 6alon (residen dan calon 0akil (residen harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya
dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah
menghianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagai (residen dan 0akil (residen. -+
*+ /yarat!syarat untuk menjadi (residen dan 0akil (residen diatur lebih lanjut dengan undang!undang.-+
(asal 5A
*)+ (residen dan 0akil (residen dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. -+
*+ (asangan calon (residen dan 0akil (residen diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.-+
*-+ (asangan calon (residen dan 0akil (residen yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen
dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap pro7insi
7/21/2019 Hak Tersangka, Warganegaara
4/35
yang tersebar di lebih dari setengah jumlah ro7insi di Indonesia, dilantik menjadi (residen dan 0akil
(residen. -+
*1+ Dalam hal tidak ada pasangan calon (residen dan 0akil (residen terpilih, dua pasangan calon yang
memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara
langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai (residen dan 0akil
(residen.1+
*4+ &ata cara pelaksanaan pemilihan (residen dan 0akil (residen lebih lanjut diatur dalam undang!
undang. -+
(asal 8
(residen dan 0akil (residen memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih
kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. )+
(asal 8A
(residen dan$atau 0akil (residen dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis
(ermusyawaratan "akyat atas usul Dewan (erwakilan "akyat, baik apabila terbukti telah melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana beratlainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai (residen
dan$ atau 0akil (residen. -+
(asal 8B
*)+ sul pemberhentian (residen dan$ atau 0akil (residen dapat diajukan oleh Dewan (erwakilan
"akyat kepada Majelis (ermusyawaratan "akyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan
kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan (erwakilan
"akyat bahwa (residen dan$atau 0akil (residen telah melakukan pelanggaran hukum berupa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela9
dan$atau pendapat bahwa (residen dan$atau 0akil (residen tidak lagi memenuhi syarat sebagai
(residen dan$atau 0akil (residen. -+
*+ (endapat Dewan (erwakilan "akyat bahwa (residen dan$atau 0akil (residen telah melakukan
pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai (residen dan$atau 0akil
(residen adalah dalam rangka pelaksanaan :ungsi pengawasan Dewan (erwakilan "akyat. -+
*-+ (engajuan permintaan Dewan (erwakilan "akyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat
dilakukan dengan dukungan sekurang!kurangnya $- dari jumlah anggota Dewan (erwakilan "akyat
yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang!kurangnya $- dari jumlah anggota
Dewan (erwakilan "akyat. -+
*1+ Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil!adilnya terhadap
pendapat Dewan (erwakilan "akyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan
(erwakilan "akyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. -+
*4+ Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa (residen dan$atau 0akil (residen terbukti
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela9 dan$atau terbukti bahwa (residen dan$atau 0akil (residen
tidak lagi memenuhi syarat sebagai (residen dan$atau 0akil (residen, Dewan (erwakilan "akyat
menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian (residen dan$atau 0akil
(residen kepada Majelis (ermusyawaratan "akyat. -+
7/21/2019 Hak Tersangka, Warganegaara
5/35
*5+ Majelis (ermusyawaratan "akyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan
(erwakilan "akyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis (ermusyawaratan "akyat
menerima usul tersebut. -+
*8+ Keputusan Majelis (ermusyawaratan "akyat atas usul pemberhentian (residen dan$atau 0akil
(residen harus diambil dalam rapat paripurna Majelis (ermusyawaratan "akyat yang dihadiri oleh
sekurang!kurangnya -$1 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang!kurangnya $- dari jumlahanggota yang hadir, setelah (residen dan$atau 0akil (residen diberi kesempatan menyampaikan
penjelasan dalam rapat paripurna Majelis (ermusyawaratan "akyat. -+
(asal 86
(residen tidak dapat membekukan dan$atau membubarkan Dewan (erwakilan "akyat. -+
(asal ;
*)+ ika (residen mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam
masa jabatannya, ia digantikan oleh 0akil (residen sampai habis masa jabatannya. -+
*+ Dalam hal terjadi kekosongan 0akil (residen, selambat!lambatnya dalam waktu enam puluh hari,
Majelis (ermusyawaratan "akyat menyelenggarakan sidang untuk memilih 0akil (residen dari dua calonyang diusulkan oleh (residen. -+
*-+ ika (residen dan 0akil (residen mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri
'uar %egeri, Menteri Dalam %egeri, dan Menteri (ertahanan secara bersama!sama. /elambat!lambatnya
tiga puluh hari setelah itu, Majelis (ermusyawaratan "akyat menyelenggarakan sidang untuk memilih
(residen dan 0akil (residen dari dua pasangan calon (residen dan 0akil (residen yang diusulkan oleh
partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon (residen dan 0akil (residennya rneraih
suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. 1+
(asal Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban (residen "epublik Indonesia *0akil (residen
"epublik Indonesia+ dengan sebaik!baiknya dan seadil!adilnya, memegang teguh ndang!ndang Dasar
dan menjalankan segala undang!undang dan peraturannya dengan selurus!lurusnya serta berbakti
kepada %usa dan Bangsa.>
anji (residen *0akil (residen+=
>/aya berjanji dengan sungguh!sungguh akan memenuhi kewajiban (residen "epublik Indonesia *0akil
(residen "epublik Indonesia+ dengan sebaik!baiknya dan seadil!adilnya, memegang teguh ndang!
ndang Dasar dan menjalankan segala undang!undang dan peraturannya dengan selurus!lurusnya serta
berbakti kepada %usa dan Bangsa>. )+
*+ ika Majelis (ermusyawaratan "akyat atau Dewan (erwakilan "akyat tidak dapat mengadakan
sidang, (residen dan 0akil (residen bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh!sungguh
di hadapan pimpinan Majelis (ermusyawaratan "akyat dengan disaksikan oleh (impinan Mahkamah
Agung. )+
7/21/2019 Hak Tersangka, Warganegaara
6/35
(asal )?
(residen memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan 'aut dan Angkatan dara.
(asal ))
*)+ (residen dengan persetujuan Dewan (erwakilan "akyat menyatakan perang, membuat perdamaian
dan perjanjian dengan negara lain.1+
*+ (residen dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan
mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan$atau mengharuskan
per!ubahan atau pembentukan undang!undang harus dengan persetujuan Dewan (erwakilan "akyat. -+
*-+ Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang!undang. -+
(asal )
(residen menyatakan keadaan bahaya. /yarat!syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan
undang!undang.
(asal )-
*)+ (residen mengangkat duta dan konsul.*+ Dalam hal mengangkat duta, (residen memperhatikan pertimbangan Dewan (erwakilan "akyat. )+
*-+ (residen menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
(erwakilan "akyat.)+
(asal )1
*)+ (residen memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. )+
*+ (residen memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan (erwakilan
"akyat. )+
(asal )4
(residen memberi gelar, tanda jasa, dan lain!lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang!
undang. )+
(asal )5
(residen membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan
kepada (residen, yang selanjutnya diatur dalam undang!undang. 1+
BAB I@
D#0A% (#"&IMBA%3A% A3%3
Dihapus. 1+
BAB @
K#M#%"IA% %#3A"A
(asal )8
*)+ (residen dibantu oleh menteri!menteri negara.
*+ Menteri!menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh (residen. )+
*-+ /etiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. )+
*1+ (embentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang!undang. -+
7/21/2019 Hak Tersangka, Warganegaara
7/35
BAB @I
(#M#"I%&A2A% DA#"A2
(asal );
*)+ %egara Kesatuan "epublik Indonesia dibagi atas daerah!daerah pro7insi dan daerah pro7insi itudibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap!tiap pro7insi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang!undang. +
*+ (emerintahan daerah pro7insi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. +
*-+ (emerintahan daerah pro7insi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan (erwakilan "akyat
Daerah yang anggota!anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. +
*1+ 3ubernur, Bupati, dan 0alikota masing!masing sebagai kepala pemerintah daerah pro7insi, kabu!
paten, dan kota dipilih secara demokratis. +
*4+ (emerintahan daerah menjalankan otonomi seluas!luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh
undang!undang ditentukan sebagai urusan (emerintah (usat. +
*5+ (emerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan!peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pem!bantuan. +
*8+ /usunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang!undang. +
(asal );A
*)+ 2ubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah pro7insi, kabupaten, dan
kota, atau antara pro7insi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang!undang dengan memperhati!
kan kekhususan dan keragaman daerah. +
*+ 2ubungan keuangan, pelayanan umum, peman:aatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya
antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras
berdasarkan undang!undang. +
(asal );B
*)+ %egara mengakui dan menghormati satuan!satuan pemerintahan daerah yang bersi:at khusus atau
bersi:at istimewa yang diatur dengan undang!undang. +
*+ %egara mengakui dan menghormati kesatuan!kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak!hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip %egara
Kesatuan "epublik Indonesia, yang diatur dalam undang!undang. +
BAB @II
D#0A% (#"0AKI'A% "AKYA&
(asal )
Top Related