GGUUBBEERRNNUURR SSUULLAAWWEESSII SSEELLAATTAANN
NNOOTTAA KKEEUUAANNGGAANN
PPEERRUUBBAAHHAANN
AANNGGGGAARRAANN PPEENNDDAAPPAATTAANN DDAANN BBEELLAANNJJAA DDAAEERRAAHH
((AAPPBBDD)) PPRROOVVIINNSSII SSUULLAAWWEESSII SSEELLAATTAANN
TTAAHHUUNN AANNGGGGAARRAANN22001111
1Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
GGUUBBEERRNNUURR SSUULLAAWWEESSII SSEELLAATTAANN
NNOOTTAA KKEEUUAANNGGAANN PPEERRUUBBAAHHAANN AANNGGGGAARRAANN PPEENNDDAAPPAATTAANNDDAANN BBEELLAANNJJAA DDAAEERRAAHH PPRROOVVIINNSSII SSUULLAAWWEESSII SSEELLAATTAANN
TTAAHHUUNN AANNGGGGAARRAANN 22001111
BBAABB II
PPEENNDDAAHHUULLUUAANN
1.1. UMUM.
Pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berpedoman pada Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan. Yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan.
Sistem pengelolaan keuangan menjadi salah satu bagian yang cukup
mendapat perhatian dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang
transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Sejalan dengan itu, perubahan regulasi di
bidang pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah bergerak sangat dinamis yang
2Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
ditandai dengan lahirnya beberapa produk ketentuan Perundang-undangan yang
sangat strategis untuk menjadi payung hukum atau landasan konstitusional bagi
aparat Penyelenggara Negara dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber
pembiayaan maupun pembelanjaan bagi pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan
Pembangunan.
Menyangkut Pengelolaan Keuangan Daerah, melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditindak
lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2006.
Selanjutnya berdasarkan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Dalam pemberian arahan (guidance) khususnya penyusunan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, Menteri Dalam
Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sebagai pedoman
dan petunjuk kepada Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan dan
mensinkronisasikan antara kebijakan-kebijakan pembangunan yang direncanakan
oleh Pemerintah Pusat, kebijakan-kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk aspirasi yang berkembang di tengah-tengah
masyarakat untuk diakomodir dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2011.
Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD memuat: a). Target
pencapaian kinerja yang terukur dari program yang akan dilaksanakan pemerintah
daerah yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh
pemerintah (RKP); b). Proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber
dan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasari yakni pertimbangan
3Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh
pemerintah.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
Kebijakan Umum Perubahan APBD disusun secara bersamaan dengan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011, yang
selanjutnya disampaikan ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut secara bersamaan.
Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan APBD
Tahun 2011 yang masing-masing telah disepakati dengan Nota Kesepakatan
bersama antara Kepala Daerah dan DPRD menjadi acuan bagi segenap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2011 sesuai makna
dan hakekat pendekatan sistem anggaran kinerja.
Kebijakan Umum Tahun 2011 berikut Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Perubahan APBD Tahun 2011 tersebut, yang akan dijadikan dasar
penyusunan Perubahan APBD Tahun 2011, sangat penting artinya mengingat pada
tahun 2008 adalah merupakan tahun pertama masa jabatan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sulawesi Selatan periode Tahun 2008-2013. Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2011 yang disusun diharapkan dapat mengakomodir agenda-agenda
pembangunan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan dokumen
perencanaan yang telah ada yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Sulawesi Selatan tahun 2008-2028 dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013.
Alasan dilakukannya Perubahan APBD apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit
organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun berjalan;
4Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
d. Keadaan darurat; dan
e. Keadaan luar biasa.
Hal mana dari point-point di atas telah dijelaskan pada kebijakan umum
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN NOTA KEUANGAN.
Penyusunan Nota Keuangan adalah untuk memberi penjelasan dan
keterangan mengenai gambaran umum tentang kondisi umum keuangan daerah,
baik menyangkut masalah pokok yang dihadapi, Kebijakan Umum APBD yang
ditetapkan, maupun pertimbangan-pertimbangan lainnya yang menjadi dasar
penyusunan rencana program dan kegiatan, termasuk strategi dan prioritas yang
akan menjadi bahan inspirasi bagi lembaga-lembaga daerah dalam menyusun
Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dijabarkan lebih lanjut
melalui penyediaan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2011.
Dalam konteks tersebut, Nota Keuangan berfungsi sebagai instrumen dalam
menyajikan data dan informasi mengenai sumber-sumber pendapatan daerah baik
yang barasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun yang bersumber dari Dana
Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. Disamping itu Nota
Keuangan juga merupakan sumber data dan informasi menyangkut Anggaran
Belanja Daerah baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung termasuk
Anggaran Pembiayaan Daerah.
Selain itu Penyusunan Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah adalah merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah dalam
konteks pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Oleh karena itu, melalui penyusunan Nota Keuangan diharapkan menjadi
pedoman untuk memberikan arah dalam proses penyusunan Perubahan APBD
sekaligus memberikan penjelasan umum terhadap dasar-dasar pertimbangan yang
melandasi rencana program dan kegiatan, serta menjadi sarana pengendalian dan
evaluasi dalam tahap pelaksanaannya.
5Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
1.3. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN NOTA KEUANGAN.
1. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara
Tengah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2102) jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah
Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp.
Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara
dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang
(lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2687);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, TLN Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, TLN, 3688);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, TLN Nomor 3952);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, TLN, 4355);
6Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, TLN, 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
TLN, 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, TLN,
4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, (Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, (Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94,
TLN. Nomor 4540) dan selanjutnya dirubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2006;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, TLN. Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, TLN. Nomor
4513);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, TLN. Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, TLN. Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, TLN. Nomor
4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, TLN. Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, TLN. Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, TLN. Nomor 4741);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional;
8Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah disempurnakan dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2006 Nomor );
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor Tahun 2005 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Dana Cadangan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Tahun
2006 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008
Nomor 235);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2008 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 12);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor
248);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 245);
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2011 Nomor 7);
10Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN NOTA KEUANGAN.
Nota Keuangan ini terdiri atas enam bab yang di dalamnya masing-masing
terdiri atas beberapa sub bab dengan susunan sebagai berikut :
Bab Pertama berjudul Pendahuluan yang terdiri atas uraian mengenai
Umum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan, Landasan Hukum
Penyusunan Nota Keuangan Serta Sistematika Penulisan Nota Keuangan;
Bab Kedua Kondisi dan Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah
yang meliputi Uraian tentang Kondisi Umum Perubahan Pendapatan Daerah,
Permasalahan Utama Perubahan Pendapatan Daerah, Estimasi Perubahan
Pendapatan Daerah serta Kebijakan Umum Perubahan Pendapatan Daerah, Strategi
Dan Prioritas Perubahan Pendapatan Daerah;
Bab Ketiga adalah Kondisi dan Kebijakan Perubahan Anggaran Belanja Daerah
yang meliputi Kondisi Umum Perubahan Belanja Daerah, Permasalahan Utama
Belanja Daerah, Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah serta Prioritas dan
Plafon Perubahan Anggaran Belanja Daerah;
Bab Keempat yaitu Kondisi dan Kebijakan Perubahan Pembiayaan yang
terdiri atas Kondisi Umum Perubahan Pembiayaan, Permasalahan Utama Perubahan
Pembiayaan, Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan;
Bab Kelima adalah Program dan Kegiatan yang di dalamnya memuat
penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan kegiatan APBD menurut
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
Bab Keenam merupakan bab penutup yang mengakhiri seluruh muatan Nota
Keuangan dan sekaligus gambaran kesimpulan mengenai performance APBD untuk
tahun anggaran berkenaan.
11Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
BBAABB IIII
KKOONNDDIISSII DDAANN KKEEBBIIJJAAKKAANN PPEERRUUBBAAHHAANNAANNGGGGAARRAANN PPEENNDDAAPPAATTAANN DDAAEERRAAHH
2.1. KONDISI UMUM PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
Anggaran Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan pada usul APBD
Perubahan Tahun Anggaran 2011 tetap berpedoman pada anggaran pokok dengan
beberapa penyesuaian target penerimaan sesuai hasil evaluasi atas realisasi
pendapatan sampai dengan semester pertama tahun berjalan dan proyeksi
pencapaian kinerja terbaik yang dapat diterima dalam tahun 2011. Kenaikan target
pendapatan yang diusulkan dalam perubahan APBD 2011 didasarkan atas asumsi
pertumbuhan ekonomi ekonomi yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan semua
SKPD pengelola pendapatan bekerja secara maksimal untuk mengintensifkan
pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah sesuai kewenangannya masing-
masing.
Pada APBD Pokok Tahun Anggaran 2011 pendapatan daerah dianggarkan
sebesar Rp.2.903.553.713.890,56, namun berdasarkan hasil evaluasi kinerja
pendapatan tahun berjalan serta kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk
mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, maka rencana
pendapatan daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 diusulkan sebesar
Rp.3.106.899.564.184,20 yang masing-masing bersumber dari Pendapatan Asli
Daerah sebesar Rp.1.971.718.453.964,20, Dana Perimbangan sebesar
Rp.1.091.119.360.220,00 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar
Rp.44.061.750.000,00.
12Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
2.2. PERMASALAHAN UTAMA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
Sejalan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan daerah terdapat
permasalahan–permasalahan utama yang dihadapi di bidang pendapatan daerah
yaitu antara lain :
a. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor atas kendaraan dinas yang merupakan
obyak baru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
tahun 2010 tentang Pajak Daerah belum berjalan sebagaimana yang diharapkan
karena Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun BUMN/BUMD pada umumnya
belum menganggarkan dana pembayaran PKB dalam tahun 2011.
b. Menurunnya persentase peningkatan retribusi daerah akibat dihapuskannya
Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan, Retribusi Penimbangan Kendaraan
Bermotor dan retribusi Penyelenggaraan perizinan karena jenis-jenis retribusi
tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
c. Belum optimalnya pemanfaatan asset Pemerintah Daerah sebagai salah satu
sumber PAD.
d. Belum optimalnya pengelolaan Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
sebagai salah satu penghasil PAD.
e. Hak-hak pemerintah daerah yang bersumber dari Dana Bagi Pajak dan Bagi Hasil
SDA sering terhambat karena tidak akuratnya besaran alokasi untuk pemerintah
daerah yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Selain itu,
besaran alokasinyapun sering berubah turun dari PMK perkiraan alokasi ke PMK
alokasi definitif sehingga mengganggu stabilitas anggaran daerah.
f. Masih terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan pajak dan retribusi
daerah, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi.
g. Keterbatasan keterampilan aparat dalam pengelolaan administrasi pendapatan
daerah.
13Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
h. Ketaatan masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu masih rendah
sehingga berpotensi memperbesar tunggakan pajak.
i. Masih berpotensi terjadi kebocoran penerimaan pajak dan retribusi karena
pembayaran belum langsung dilakukan ke bank.
j. Masih lemahnya dukungan dari Pihak Ketiga yang merupakan mitra Pemerintah
Daerah dalam pemungutan pajak daerah.
2.3. ESTIMASI PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
Dalam perubahan APBD 2011 diusulan target pendapatan daerah Tahun
Anggaran 2011 sebesar Rp 3.106.899.564.184,20 yang terdiri dari :
1. Bagian Pendapatan Asli Daerah Rp. 1.971.718.453.964,201.1. Pajak Daerah Rp. 1.733.492.252.968,201.2. Retribusi Daerah Rp. 112.592.521.050,001.3. Bagian Laba Rp. 62.366.615.388,001.4. Lain-lain PAD yg sah Rp. 63.267.064.558,00
2. Dana Perimbangan Rp. 1.091.119.360.220,002.1. Bagi Hasil Pajak/bagi
Hasil Bukan PajakRp. 232.475.391.220,00
1. Bagi Hasil Pajak Rp. 215.496.504.253,002. Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 16.978.886.967,00
2.2. Dana Alokasi Umum Rp. 816.757.969.000,002.3. Dana Alokasi Khusus Rp. 41.886.000.000,00
3. Lain - Lain Pendapatan Yang Sah Rp. 44.061.750.000,00
Jumlah Rp. 3.106.899.564.184,20
Dibandingkan dengan target penerimaan dalam APBD Pokok TA.2011 yang
sebesar Rp 2.903.553.713.890,56, maka usul pada Perubahan APBD 2011 meningkat
sebesar Rp.203.345.850.293,64 atau 7% sehingga menjadi Rp.3.106.899.564.184,20
dengan rincian sebagai berikut:
14Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH
Target Pokok Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2011 ditargetkan
sebesar Rp.1.783.531.310.152,84 mengalami peningkatan sebesar
Rp.188.187.143.811,36 atau 10,55% sehingga pada usul target perubahan menjadi
sebesar Rp.1.971.718.453.964,20.
Perubahan target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2011 yang terdiri
dari komponen penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik
Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diuraikan dalam Tabel 1 sebagai berikut :
TABEL 1
KOMPONEN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAHPADA ANGGARAN POKOK DAN PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2011
1 3 4 5 (4-3) 6
1 Pajak Daerah 1.549.178.763.897,84 1.733.492.252.968,20 184.313.489.070,36 11,902 Retribusi Daerah 110.167.662.000,00 112.592.521.050,00 2.424.859.050,00 2,203 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 63.577.263.230,00 62.366.615.388,00 (1.210.647.842,00) (1,90)4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 60.607.621.025,00 63.267.064.558,00 2.659.443.533,00 4,39
1.783.531.310.152,84 1.971.718.453.964,20 188.187.143.811,36 10,55
NO. JENIS PENERIMAAN APBD POKOKTA. 2011
PERUBAHANAPBD TA. 2011
BERTAMBAH /(BERKURANG) %
2
Jumlah ………..
Penerimaan dari tiap-tiap komponen Pendapatan Asli Daerah dijelaskan
sebagai berikut :
1.1. Pajak Daerah
Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Permukaan pada APBD Pokok
Tahun Anggaran 2011 ditargetkan sebesar Rp.1.549.178.763.897,84
15Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
mengalami peningkatan sebesar Rp.184.313.489.070,36 atau 11,90%
sehingga menjadi Rp.1.733.492.252.968,20.
Adapun rincian jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah yang bersumber
dari Pajak Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 adalah
sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 berikut ini :
TABEL 2
KOMPONEN PENERIMAAN PAJAK DAERAHPADA ANGGARAN POKOK DAN PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2011
1 3 4 5 (4-3) 6
1 Pajak Kendaraan Bermotor 494.104.687.150,00 520.571.390.000,00 26.466.702.850,00 5,362 Pajak Kendaraan Di Atas Air - - - -3 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 702.517.668.200,00 815.915.503.000,00 113.397.834.800,00 16,144 Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air - - - -5 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 273.943.699.851,64 310.652.084.150,00 36.708.384.298,36 13,406 Pajak Air Permukaan 78.612.708.696,20 86.353.275.818,20 7.740.567.122,00 9,857 Pajak Air Bawah Tanah - - - -
1.549.178.763.897,84 1.733.492.252.968,20 184.313.489.070,36 11,90
NO. OBJEK PENERIMAAN APBD POKOKTA. 2011
PERUBAHANAPBD TA. 2011
BERTAMBAH /(BERKURANG) %
2
Jumlah ………..
1.2. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah pada APBD Pokok Tahun Anggaran 2011
ditargetkan sebesar Rp.110.167.662.000,00 mengalami peningkatan
sebesar Rp.2.424.859.050,00 atau 2,20% pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2011 sehingga menjadi sebesar Rp.112.592.521.050,00.
Adapun rincian jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah yang bersumber
dari Penerimaan Retribusi Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran
2011 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 berikut ini :
16Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
TABEL 3
KOMPONEN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAHPADA ANGGARAN POKOK DAN PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2011
1 3 4 5 (4-3) 6
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan 92.096.345.200,00 94.004.159.600,00 1.907.814.400,00 2,07a. Dinas Kesehatan - - - -b. RSUD. Labuang Baji 31.931.030.000,00 31.931.030.000,00 - -c. UPTD RSIA. ST. Fatimah 7.297.815.200,00 7.717.529.600,00 419.714.400,00 5,75d. UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 - -e. UPTD RSU. Haji 11.480.000.000,00 11.480.000.000,00 - -f. RSKD. Dadi 27.472.500.000,00 27.495.000.000,00 22.500.000,00 0,08g. UPTD RSIA. Pertiwi 7.000.000.000,00 7.500.000.000,00 500.000.000,00 7,14h. UPTD Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetik 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 - -i. UPTD Transfusi Darah 1.200.000.000,00 2.000.000.000,00 800.000.000,00 66,67j. UPTD Balai Keselamatan & Kesehatan Kerja Masy. 50.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 300,00k. UPTD Balai Pelayanan Kesehatan 115.000.000,00 132.000.000,00 17.000.000,00 14,78l. UPTD Rumah Sakit Sayang Rakyat 3.000.000.000,00 2.998.600.000,00 (1.400.000,00) (0,05)
2. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - - - -3. Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan (RPJK ) - - - -4. Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor - - - -5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD) 14.971.186.300,00 15.235.230.950,00 264.044.650,00 1,766. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 2.510.033.000,00 2.663.033.000,00 153.000.000,00 6,10
a. Badan Penelitian & Pengembangan Daerah 50.250.000,00 53.250.000,00 3.000.000,00 5,97b. 1.042.228.000,00 1.042.228.000,00 - -
c. Hasil Kebun Induk ( Dinas Perkebunan ) 650.000.000,00 800.000.000,00 150.000.000,00 23,08d. Penjualan Benih/Bibit (Dinas Kehutanan) 350.000.000,00 350.000.000,00e. Penjualan Bibit Ternak ( Dinas Peternakan ) 82.900.000,00 82.900.000,00 - -f. 90.000.000,00 90.000.000,00 - -
g. Produk Spesifik ( Dinas Perindag ) 244.655.000,00 244.655.000,00 - -8. Retribusi Izin Trayek 580.097.500,00 680.097.500,00 100.000.000,00 17,249. Retribusi Penyelenggaraan Perizinan dlm Lingk. Prov. 10.000.000,00 10.000.000,00 - -
110.167.662.000,00 112.592.521.050,00 2.424.859.050,00 2,20
NO. OBJEK DAN RINCIAN OBJEKPENERIMAAN
APBD POKOKTA. 2011
PERUBAHANAPBD TA. 2011
BERTAMBAH /(BERKURANG) %
2
Bibit T. Padi, Palawija, & Hortikultura ( Dinas PertanianTanaman Pangan dan Hortikultura )
Penjualan Benih Ikan/Hasil Tambak ( Dinas Perikanan danKelautan )
Jumlah ………..
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan DaerahYang Dipisahkan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bersumber
dari : Saham Pemda PT Bank Sulsel, Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan,
PT. Kima Makassar, PT.GMTD dan PT. Askrida pada APBD Pokok Tahun
Anggaran 2011 ditargetkan sebesar Rp.63.577.263.230,00, menurun
sebesar Rp.1.210.647.842,00 atau -1,90% bila dibandingkan dengan
Perubahan APBD yang sebesar Rp.62.366.615.388,00.
17Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
Adapun rincian jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah yang
bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada
Perubahan Target pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebagaimana
tercantum dalam Tabel 4 sebagai berikut :
TABEL 4
KOMPONEN HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEKAYAANDAERAH YANG PADA ANGGARAN POKOK DAN PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2011
1 3 4 5 (4-3) 6
1. Perusda Sul-Sel 275.654.000,00 - (275.654.000,00) (100,00)2. PT. Bank Sulawesi Selatan 62.500.000.000,00 61.552.139.084,00 (947.860.916,00) (1,52)3. PT. KIMA 150.000.000,00 178.131.056,00 28.131.056,00 18,754. PT. GMTD 501.600.000,00 501.600.000,00 - -5. PT. ASKRIDA 150.009.230,00 134.745.248,00 (15.263.982,00) (10,18)
63.577.263.230,00 62.366.615.388,00 (1.210.647.842,00) (1,90)
NO. RINCIAN OBJEKPENERIMAAN
APBD POKOKTA. 2011
PERUBAHANAPBD TA. 2011
BERTAMBAH /(BERKURANG) %
2
Jumlah ………..
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam APBD Pokok
Tahun Anggaran 2011 ditargetkan sebesar Rp.60.607.621.025,00
mengalami peningkatan sebesar Rp.2.659.443.533,00 atau 4,39% bila
dibandingkan dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 yang
sebesar Rp.63.267.064.558,00
Adapun rincian jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah yang bersumber
dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2011 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 sebagai
berikut :
18Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
TABEL 5
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAHPADA ANGGARAN POKOK DAN PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2011
1 3 4 5 (4-3) 6
1. Hasil Penjualan Asset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 131.000.000,00 131.000.000,00 - -a. Penjualan Rumah Jabatan/ Rumah Dinas 30.000.000,00 30.000.000,00 - -b. Penjualan Kendaraan Roda Dua 6.000.000,00 6.000.000,00 - -c. Penjualan Kendaraan Roda Empat 95.000.000,00 95.000.000,00 - -
2. Jasa Giro Kas Daerah 27.500.000.000,00 28.500.000.000,00 1.000.000.000,00 3,643. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - 270.656.601,00 270.656.601,00 -4. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - 312.472.914,00 312.472.914,00 -5. Pendapatan Denda Pajak 17.500.000.000,00 17.500.000.000,00 - -
a. Pendapatan Denda P K B 17.500.000.000,00 17.000.000.000,00 (500.000.000,00) (2,86)b. Pendapatan Denda BBN-KB - 500.000.000,00 500.000.000,00 -
6. Pendapatan dari Pengembalian - 424.369.576,00 424.369.576,00 -7. Sumbangan Pihak Ketiga 6.710.774.000,00 7.057.824.000,00 347.050.000,00 5,178. Lain Lain Penerimaan Yang Sah 8.765.847.025,00 9.070.741.467,00 304.894.442,00 3,48
60.607.621.025,00 63.267.064.558,00 2.659.443.533,00 4,39
NO. OBJEK DAN RINCIAN OBJEKPENERIMAAN
APBD POKOKTA. 2011
PERUBAHANAPBD TA. 2011
BERTAMBAH /(BERKURANG) %
2
Jumlah ………..
2. DANA PERIMBANGAN
Penerimaan Dana Perimbangan yang terdiri dari Penerimaan Bagi Hasil
Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana
Alokasi Khusus (DAK) pada APBD Pokok Tahun Anggaran 2011 ditargetkan sebesar
Rp.1.090.322.403.737,72 meningkat sebesar Rp.796.956.482,28 atau 0,07 % bila
dibandingkan dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 yang sebesar
Rp.1.091.119.360.220,00.
Adapun rincian jenis-jenis penerimaan yang bersumber dari Dana
Perimbangan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 adalah sebagaimana
tercantum dalam Tabel 6 sebagai berikut :
19Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
TABEL 6KOMPONEN DANA PERIMBANGAN PADA ANGGARAN POKOK DAN PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2011
1 3 4 5 (4-3) 6
1 BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK 231.611.934.737,72 232.475.391.220,00 863.456.482,28 0,37A. Bagi Hasil Pajak 216.491.820.947,00 215.496.504.253,00 (995.316.694,00) (0,46)
a. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 120.585.542.162,00 119.990.960.990,00 (594.581.172,00) (0,49)b. Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan - - -c. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH Psl.21) 93.628.030.929,00 92.987.078.451,00 (640.952.478,00) (0,68)d. Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau 2.278.247.856,00 2.518.464.812,00 240.216.956,00 -
B. Bagian Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam 15.120.113.790,72 16.978.886.967,00 1.858.773.176,28 12,29a. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) - 74.940.767,00 74.940.767,00b. Bagi Hasil dari Iuran Tetap/ Landrent 255.716.899,20 478.575.500,00 222.858.600,80 87,15c. Bagi Hasil dari uran Eksploitasi (Royalty) 14.864.396.891,52 16.425.370.700,00 1.560.973.808,48 10,50
2 DANA ALOKASI UMUM 816.757.969.000,00 816.757.969.000,00 - -3 DANA ALOKASI KHUSUS 41.952.500.000,00 41.886.000.000,00 (66.500.000,00) (0,16)
1.090.322.403.737,72 1.091.119.360.220,00 796.956.482,28 0,07
NO. OBJEK DAN RINCIAN OBJEKPENERIMAAN
APBD POKOKTA. 2011
USUL APBDPERUBAHAN
TA. 2011
BERTAMBAH /(BERKURANG) %
2
Jumlah ………..
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Lain-lain Pendapatan yang Sah berupa Dana Penyesuaian terdiri dari
Tambahan Gaji Guru PNS Tahun 2011, Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan
Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PDD) serta Dana Penguatan
Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD). Dana Penyesuaian ini sendiri pada
APBD Pokok Tahun Anggaran 2011 ditargetkan sebesar Rp.29.700.000.000,00,
mengalami peningkatan sebesar Rp.14.361.750.000,00 atau 48,36% bila
dibandingkan dengan perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 yang sebesar
Rp.44.061.750.000,00.
20Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
2.4. ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
Kebijakan Umum Anggaran di bidang Pendapatan Daerah pada Perubahan
APBD TA. 2011 tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah melalui
optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang
ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan
tetap mengedepankan pertimbangan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan
mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak
dan retribusi daerah, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi,
penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat serta
reformasi sistem perpajakan daerah sebagai salah satu tujuan implementasi
peraturan daerah yang baru di sektor pajak daerah. Sedangkan ekstensifikasi
difokuskan pada upaya penyesuaian regulasi atas pemungutan retribusi daerah
menyusul ditetapkannnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
Tingginya pertumbuhan target pajak pada Perubahan APBD Tahun Anggaran
2011 bukan hanya akibat peningkatan tarif dan perluasan basis pajak daerah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010, namun juga
merupakan hasil dari kebijakan peningkatan kualitas dan aksesbilitas pelayanan
pajak, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi,
serta peningkatan komunikasi dan informasi perpajakan daerah kepada masyarakat
sebagai salah satu tujuan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010.
21Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
2.5. STRATEGI DAN PRIORITAS PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
Dalam rangka pencapaian Arah Kebijakan Umum pendapatan daerah, maka
ditetapkan program strategi dan prioritas di bidang pendapatan daerah yaitu
sebagai berikut :
1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan potensi yang ada
dan prospek pengembangannya (Intensifikasi dan Ekstensifikasi)
2. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan Pemberdayaan SDM secara tepat dankondusif.
3. Peningkatan aktivitas dan kualitas pelayanan serta pengadaan sarana danprasarana pelayanan pajak dan retribusi.
4. Peningkatan kualitas, transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan
daerah.
5. Peningkatan kesadaran masyarakat yang tertib dan taat hukum, melaluiPenegakan Perda.
6. Peningkatan kualitas dan intensitas koordinasi dan kerjasama denganPemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Kerja PengelolaPendapatan Daerah.
Berdasarkan strategi dan prioritas tersebut dijabarkan lebih lanjut dan dalam
bentuk kegiatan-kegiatan yang merupakan kegiatan prioritas sebagai berikut :
1. Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai 9(sembilan) jenis Retribusi daerah, serta Juklak dan Juknis bidang pendapatanlainnya.
2. Pengembangan, peningkatan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerahdan pengkajian Peraturan Daerah (Perda).
3. Pengembangan dan peningkatan Pelayanan Samsat Unggulan yang meliputi
pengoperasian Drive Thru di Wajo dan Bone; Gerai Samsat Sayang di Mal TransStudio, Sidrap dan Toraja Utara; pengembangan jangkauan Samsat Link; danmempertahankan Standar ISO 9001-2008 pada 7 (tujuh) unit pelayanan Samsat.
4. Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak pada UPTD Dispenda Wilayah I s.dWilayah VX yang tersebar di seluruh Kab./Kota se-Sulsel.
22Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
5. Pelaksanaan kerjasama dalam peningkatan pengelolaan pendapatan daerahdengan Pihak Sat Lantas Kab/Kota se-Sulawesi Selatan dalam rangka penertibanPKB dan BBNKB.
6. Rekonsiliasi realisasi penerimaan PAD, Dana Perimbangan, Data KendaraanBermotor dan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
7. Koordinasi lintas SKPD dan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan APBD
dan Laporan Pertanggungjawaban di bidang pendapatan.
8. Monitoring, evaluasi dan pembinaan dalam rangka pengawasan pengelolaanpendapatan daerah dan penyusunan LAKIP.
9. Peningkatan SDM aparatur, pemberdayaan organisasi kelompok/lembagakemasyarakatan yang terkait dalam sosialisasi, bimbingan teknis, danpenyuluhan di bidang pendapatan daerah.
10. Penetapan Dasar Pengenaan Pajak PKB dan BBN-KB.
11. Pemetaan dan Penagihan Tunggakan PKB dan BBN-KB, khususnya darikendaraan alat berat.
12. Pemutakhiran data base obyek pajak dalam rangka penerapan on line systempelayanan pajak.
13. Pengelolaan Website Dispenda.
14. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan gedung dan pengadaan barangkebutuhan kantor.
23Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
BBAABB IIIIII
KKOONNDDIISSII DDAANN KKEEBBIIJJAAKKAANN PPEERRUUBBAAHHAANNAANNGGGGAARRAANN BBEELLAANNJJAA DDAAEERRAAHH
3.1. KONDISI UMUM PERUBAHAN BELANJA DAERAH
Tahun 2011 merupakan tahun keempat implementasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Selatan periode Tahun 2008-2013
yang memuat Visi, Misi Gubernur Sulawesi Selatan. Selanjutnya dijabarkan ke dalam
program kerja lima tahunan periode 2008-2013 dalam bentuk program kerja tahunan
seperti yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 dengan
tetap difokuskan pada Agenda Pembangunan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
Kesehatan serta Agenda Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat.
Gambaran mengenai kondisi sosial Sulawesi Selatan dapat dijelaskan bahwa
berdasarkan capaian hasil pembangunan, IPM Sulawesi Selatan telah mengalami
peningkatan yang cukup berarti dalam dua tahun terakhir yaitu; pada Tahun 2009
sebesar 70,94 (peringkat 21) dan tahun 2010 telah mencapai 71,62 (peringkat 19).
Gambaran lebih rinci dari Angka IPM ini adalah angka harapan hidup pada tahun
2009 sebesar 69,83 tahun meningkat menjadi 70 tahun pada tahun 2010, rata-rata
lama sekolah 7.35 tahun pada tahun 2009 meningkat menjadi 7,84 pada tahun 2010,
dan tingkat melek hurup pada tahun 2009 sebesar 87,22 % menjadi 87,75 % pada
tahun 2010. Selanjutnya untuk daya beli pada tahun 2009 sebesar 635,50 ribu
rupiah menjadi 636,60 ribu rupiah pada tahun 2010.
Selanjutnya mengenai kondisi perekonomian Sulawesi Selatan pada triwulan I
tahun 2011 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB), Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp.32.118,9 milyar, sedangkan
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2000 sebesar 13.064 milyar. Pertumbuhan
ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan I 2011 didorong oleh kenaikan komponen
pengeluaran konsumsi rumah tangga dan nirlaba sebesar 5,44 persen, komponen
24Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 1,62 persen, komponen pembentukan
modal tetap bruto (PMTB) sebesar 4,74 persen sedangkan komponen ekspor netto
kontraksi sebesar 2,62 persen dan sumber pertumbuhan paling terbesar berasal dari
sektor pertanian sebesar 2,67 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dicapai
dengan asumsi nilai tukar Rp.8600 per 1 dollar AS (asumsi APBN-P 2011) serta
pasokan kebutuhan pokok masyarakat yang terjaga, dimana laju inflasi pada
triwulan I tahun 2011 sebesar 1,41.
Seperti yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2011, yang menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum
APBD Tahun 2011, dalam penyusunan Perubahan APBD tahun ini tetap menjadi
dasar, disamping Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011.
Untuk dapat mewujudkan agenda-agenda pembangunan Tahun 2011,
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penyesuaian terhadap target
pendapatan sesuai dengan perkembangan kondisi terakhir dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Seiring dengan upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah, maka
dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 ini, target pendapatan diproyeksi
mengalami peningkatan sekitar 7,00%. Persentase peningkatan ini jauh lebih besar
dari pada pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir
(2008-2010) yang rata-rata hanya 10% per tahun. Peningkatan pendapatan daerah
tetap didominasi oleh komponen PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan
yang Sah.
Sesuai prinsip efisiensi dan efektifitas, maka dalam mengalokasikan anggaran,
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan lebih mengutamakan pada aspek sinkronisasi
program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah serta capaian kinerja
dari program dan kegiatan. Dengan memperhatikan kondisi sosial dan perkonomian
daerah, maka pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan akan mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp.3.385 trilyun
lebih atau mengalami peningkatan sebesar Rp.378,62 milyar lebih atau mengalami
25Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
kenaikan sekitar 12,59 persen. Alokasi belanja tersebut terdiri dari belanja tidak
langsung sebesar Rp.1.969 trilyun dan belanja langsung sebesar Rp.1.415 trilyun
lebih.
3.2. PERMASALAHAN UTAMA PERUBAHAN BELANJA DAERAH
Mencermati kondisi peningkatan kebutuhan pembangunan daerah, jika tidak
diikuti dengan upaya peningkatan perolehan pendapatan daerah, maka akan sulit
mendorong naiknya tingkat belanja daerah yang semakin meningkat dari tahun
ketahun. Dengan memperhatikan kondisi kebutuhan belanja tersebut dan untuk
tetap menjamin terselenggaranya kegiatan umum pemerintahan serta
pembangunan seperti pemberian pelayanan, maka dalam mengalokasikan belanja
daerah pada perubahan APBD tahun 2011 dilaksanakan dengan memperhatikan hal-
hal sebagai berikut :
a. Pengalokasian belanja tetap menggunakan pendekatan sistem skala prioritas
dengan menfokuskan pada program-program yang mengarah pada pelayanan
publik dan menjadi prioritas pada tahun berjalan dengan memperhatikan pada
apa yang tertuang dalam KUA Perubahan dan RKPD Perubahan Tahun 2011
b. Realisasi baik fisik dan keuangan dari masing-masing target pencapaian kinerja
program dan kegiatan
c. Program dan kegiatan yang sifatnya mendesak dan harus diselesaikan pada
tahun berjalan.
3.3. KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN BELANJA DAERAH
Berdasarkan Kebijakan Umum APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011, maka
kebijakan belanja daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :
3.3.1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung
Berdasarkan pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan
bahwa Kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan
26Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan Program dan kegiatan, maka
dalam hubungan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan Tahun
Anggaran 2011 secara akumulasi mengalami perubahan sesuai dengan
kebutuhan. Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa pengertian mengenai Belanja
Tidak Langsung yang selama ini dideskripsikan sebagai pengeluaran rutin Belanja
Aparatur pada dasarnya tidak demikian, mengingat komponen Belanja Tidak
Langsung sebagian besar justru merupakan dana transfer ke Kabupaten/Kota baik
dalam bentuk Bagi Hasil maupun Belanja Bantuan/hibah, termasuk biaya
penanggulangan keadaan darurat, sementara Belanja Pegawai/aparatur hanya
menyerap sebesar lebih kurang 31% dari total Belanja Tidak Langsung.
Menyangkut kebutuhan tambahan Belanja Tidak Langsung dalam
rencana Perubahan APBD tahun 2011 ini, antara lain dialokasikan untuk
pembayaran tunggakan atas Bagi Hasil Pajak maupun bukan pajak yang
merupakan Hak Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2010 dan tambahan atas
Pendapatan yang direncanakan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.
Secara umum uraian singkat penggunaan jenis belanja pada belanja tidak
langsung adalah sebagai berikut :
Belanja Pegawai
Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2011 terhadap
Belanja Pegawai menyangkut Gaji dan Tunjangan perlu dilakukan rasionalisasi
dengan melakukan pergeseran antar SKPD maupun antar rincian belanja pegawai
untuk lebih mengoptimalkan sasaran pemanfaatan dananya. Selain itu dalam
Perubahan APBD Tahun 2011 ini, terdapat tambahan alokasi untuk pembayaran
Insentif Guru, yang dananya bersumber dari Pemerintah Pusat.
Belanja Bunga
Menyangkut Belanja Bunga, dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran
2011 ini tidak mengalami perubahan.
27Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
Belanja Hibah
Mengenai belanja Hibah, mengalami peningkatan dalam APBD Perubahan
Tahun Anggaran 2011 yang dialokasikan untuk organisasi keolahragaan, lembaga-
lembaga perguruan tinggi, dan organisasi keagamaan.
Belanja Bantuan Sosial
Selanjutnya menyangkut Belanja Bantuan Sosial dalam Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2011 ini juga direncanakan untuk ditambah alokasi anggarannya
untuk menutupi kebutuhan dalam rangka pelayanan sosial.
Belanja Bagi Hasil
Menyangkut Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota perlu dilakukan
penambahan alokasi anggaran untuk menutupi tunggakan tahun 2010 dan
penambahan target bagi hasil yang menjadi Hak Kabupaten/Kota untuk tahun
2011.
Belanja Bantuan Keuangan
Untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota
dan Desa, di dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011 ini mengalami
penambahan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan gratis,
serta bantuan program lainnya untuk mendorong percepatan pengembangan
wilayah.
Belanja Tidak Terduga
Menyangkut alokasi anggaran untuk Belanja Tidak Terduga dalam APBD
Perubahan Tahun Anggaran 2011 tidak mengalami perubahan.
3.3.2. Kebijakan Umum Belanja Langsung
Kebijakan umum Belanja Langsung pada APBD Perubahan Tahun
Anggaran 2011 adalah memberikan prioritas pada program kegiatan yang
28Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
berkaitan dengan pencapaian sasaran dan target RPJMD sampai tahun ke III yang
akan dicapai dengan memperhatikan kewenangan Pemerintah Provinsi.
Pokok-Pokok Kebijakan Gubernur Sulawesi Selatan periode tahun 2008-
2013 yang telah terintegrasi di dalam RPJMD sampai pada tahun ketiga
pelaksanaan RPJMD, diharapkan dapat dituntaskan melalui APBD Perubahan
Tahun 2011. Terkait dengan kebijakan prioritas yang akan dilaksanakan pada
APBD Perubahan Tahun 2011, pengelompokannya berdasarkan pada tujuh
agenda pembangunan seperti berikut :
Agenda pembangunan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
Masyarakat. Perubahan APBD Tahun 2011, prioritas kebijakan pada agenda ini
difokuskan pada sektor kesehatan dan pendidikan, dimana pada sektor
kesehatan diprioritaskan pada upaya pemenuhan hak dasar masyarakat dalam
layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, terkait dengan perbaikan
lingkungan meliputi akses terhadap air bersih yang diprioritaskan pada
peningkatan cakupan pelayanan air minum perdesaaan, layanan perumahan, dan
sanitasi.
Untuk sektor pendidikan diprioritaskan pada pendidikan gratis dan
peningkatan pengetahuan masyarakat dengan capaian rata-rata lama sekolah di
atas 8,0 tahun, menurunkan angka putus sekolah dan buta aksara melalui
program kejar paket setara SD dan SMP, dan peningkatan budaya baca dengan
penyediaan fasilitas perpustakaan daerah tertinggal. Dimana pada kebijakan
prioritas ini diarahkan pada peningkatkan pencapaian angka IPM secara nasional.
Agenda Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat. Pada APBD
Perubahan tahun 2011 prioritas kebijakan untuk menunjang pemberdayaan
ekonomi perdesaan dalam bentuk Gerakan Terpadu Pembangunan Desa,
peningkatan produksi pertanian, agro industri pedesaan, pengembangan usaha
ekonomi kecil, menengah, dan koperasi termasuk peningkatan akses masyarakat
terhadap asset atau kegiatan produktif, serta perluasan kesempatan kerja.
29Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
Agenda Perwujudan Keunggulan Lokal untuk Memicu Laju Pertumbuhan
Perekonomian. Pada APBD Perubahan Tahun 2011, prioritas kebijakan untuk
percepatan stabilitas ekonomi di daerah melalui pendekatan perbaikan jalur
distribusi pasar, menumbuh kembangkan industri strategis khususnya di sektor
pertanian yang memiliki keterkaitan dengan industri antar wilayah, meningkatkan
produksi dan kualitas pada sektor unggulan yang mendukung peningkatan ekspor,
membangun kerjasama regional, meningkatkan promosi perdagangan dan
pengembangan kepariwisataan, .
Agenda Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Entitas Sosial Ekonomi yang
Berkeadilan. Pada APBD perubahan tahun 2011, prioritas kebijakan pada Program
pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan menjadi kondisi yang lebih
baik, peningkatan cakupan pelayanan air minum dengan dilakukannya
penambahan pembangunan embung melalui program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku, kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi berupa
normalisasi saluran drainase pada daerah irigasi, Peningkatan Kualitas Sarana dan
Prasarana LLAJ berupa penambahan biaya pembebasan lahan pada jembatan
timbang nasional, Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Peningkatan Transportasi
bandara udara dan pelabuhan Laut dan penambahan wilayah pemanfaatan air
tanah melalui kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Air Tanah pada lahan
kering dan pulau-pulau.
Sebagai upaya mendukung kebijakan pembangunan di kawasan strategis
Nasional metropolitan Mamminasata, maka dilakukan beberapa kegiatan
pembangunan, antara lain pada Kawasan Centre Point of Indonesia melalui
kegiatan pembangunan dan peningkatan bangunan gedung dan pembangunan
jalan dan jembatan Provinsi berupa pembangunan jalan akses guna mendukung
perwujudan kawasan metropolitan Mamminasata sebagai pusat pertumbuhan
dan orientasi pelayanan berskala internasional di Kawasan Timur Indonesia.
30Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
Agenda Penciptaan Lingkungan Kondusif bagi Kehidupan Inovatif. Pada APBD
perubahan tahun 2011 diprioritaskan pada peningkatan rasa aman dan tentram
dalam masyarakat, meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat
terhadap kepastian hukum, dan terbangunnya penataan system legislasi daerah
yang berpihak kepada masyarakat.
Agenda Penguatan Kelembagaan Masyarakat. Pada APBD perubahan tahun
2011, prioritas kebijakan kepada pengembangan dan penguatan kelembagaan
sosial, penguatan kelembagaan politik, peningkatan prestasi olahraga tingkat
mahasiswa, peningkatan kualitas teknostruktur masyarakat, serta penguatan
kelembagaan terkait dengan pemberdayaan perempuan.
Agenda Penguatan Kelembagaan Pemerintah. Pada APBD perubahan tahun
2011 diproritaskan pada penguatan kelembagaan pemerintah daerah,
peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah, pemberdayaan aparatur
pemerintah, peningkatan kualitas pelayanan publik, penelitian, pengkajian, dan
pengembangan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan pengawasan.
3.4. PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN BELANJA
Berdasarkan Kebijakan Umum APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011, maka
ditetapkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan yang sesuai
dengan urusan dan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang
teraplikasi ke dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat
Daerah. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan Tahun 2011 yang
disepakati mencakup capaian program serta hal-hal yang perlu mendapat perhatian
SKPD dimana program tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk kegiatan.
Adapun plafon anggaran belanja masing masing organisasi dapat dilihat pada tabel
berikut ini :
31Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
12
34
56
78
9
1UR
USAN
WAJ
IB
52
8.043
.552.1
80
4
.574.3
37.19
1
53
2.617
.889.3
71
1.037
.469.2
56.37
8
21
7.601
.281.8
18
1.25
5.070
.538.1
96
1.78
7.688
.427.5
67
1.01
.PE
NDID
IKAN
52.4
29.56
1.212
1.86
2.953
.056
54.2
92.51
4.268
20.13
8.436
.250
4.3
75.00
0.000
24.5
13.43
6.250
78.8
05.95
0.518
1.01
.01
.DI
NAS
PEND
IDIK
AN52
.429
.561
.212
1.86
2.95
3.05
6
5
4.29
2.51
4.26
8
2
0.13
8.43
6.25
0
4.37
5.00
0.00
0
2
4.51
3.43
6.25
0
7
8.80
5.95
0.51
8
1.02
.KE
SEHA
TAN
118.2
19.88
1.292
2.95
7.136
.795
121.1
77.01
8.087
1
49.30
8.367
.472
28.3
71.56
7.376
177.6
79.93
4.848
298.8
56.95
2.935
1.02
.01
.DI
NAS
KESE
HATA
N15
.660
.978
.387
(897
.200
.000
)
1
4.76
3.77
8.38
7
1
3.58
8.79
8.20
0
670
.000
.000
14.
258.
798.
200
29.
022.
576.
587
1.02
.02
.UP
TD R
SIA
SITT
I FAT
IMA
7.22
7.45
7.41
2(8
0.21
6.26
0)
7.14
7.24
1.15
2
1
0.36
0.20
7.40
7
1.62
6.98
1.18
0
1
1.98
7.18
8.58
7
1
9.13
4.42
9.73
91.
02.
03.
UPTD
PUS
. PLY
N KE
SH. G
IGI &
MUL
UT3.
252.
410.
727
358.
461.
276
3.
610.
872.
003
5.6
08.0
89.0
00
151
.141
.960
5
.759
.230
.960
9.
370.
102.
963
1.02
.04
.UP
TD A
KPER
ANG
ING
MAM
MIR
I2.
357.
134.
610
147.
350.
000
2.
504.
484.
610
6.3
35.0
00.0
00
1.45
0.00
0.00
0
7.7
85.0
00.0
00
1
0.28
9.48
4.61
01.
02.
05.
UPTD
RSU
HAJ
I14
.387
.928
.867
1.34
6.58
5.81
4
1
5.73
4.51
4.68
1
1
6.76
0.06
0.50
0
5.70
0.55
0.00
0
2
2.46
0.61
0.50
0
3
8.19
5.12
5.18
11.
02.
06.
UPTD
RSI
A PE
RTIW
I6.
575.
968.
789
(294
.018
.029
)
6.28
1.95
0.76
0
8
.777
.948
.500
1.
000.
000.
000
9
.777
.948
.500
16.
059.
899.
260
1.02
.07
.UP
TD B
ALAI
KES
. KUL
IT, K
LMN
& KS
MTK
1.90
7.53
4.36
892
.086
.560
1.
999.
620.
928
3.0
59.6
68.0
00
204
.601
.000
3
.264
.269
.000
5.
263.
889.
928
1.02
.08
.UP
TD B
ALAI
KES
L.&
KESH
KER
JA1.
309.
356.
304
70.5
09.7
57
1.37
9.86
6.06
1
1
.254
.080
.120
1.
689.
753.
860
2
.943
.833
.980
4.
323.
700.
041
1.02
.09
.UP
TD B
ALAI
PEL
AYAN
AN K
ESEH
ATAN
889.
214.
209
361.
387.
183
1.
250.
601.
392
2.1
33.2
19.3
25
-
2
.133
.219
.325
3.
383.
820.
717
1.02
.10
.UP
TD T
RANF
USI D
ARAH
1.44
7.03
8.35
013
.500
.000
1.
460.
538.
350
5.3
95.0
00.0
00
814
.000
.000
6
.209
.000
.000
7.
669.
538.
350
1.02
.11
.UP
TD R
S SA
YANG
RAK
YAT
7.01
1.13
6.41
51.
292.
640.
494
8.
303.
776.
909
14.
900.
000.
000
2.
100.
000.
000
17.
000.
000.
000
25.
303.
776.
909
1.02
.RS
UD L
ABUA
NG B
AJI
30.7
78.1
46.4
6128
2.00
0.00
0
3
1.06
0.14
6.46
1
2
7.75
9.55
9.25
9
8.47
2.40
8.04
0
3
6.23
1.96
7.29
9
6
7.29
2.11
3.76
01.
02.
RUM
AH S
AKIT
KHU
SUS
DAER
AH D
ADI
25.4
15.5
76.3
9326
4.05
0.00
0
2
5.67
9.62
6.39
3
3
3.37
6.73
7.16
1
4.49
2.13
1.33
6
3
7.86
8.86
8.49
7
6
3.54
8.49
4.89
0
1.03
.PE
KERJ
AAN
UMUM
53.2
37.40
9.783
(2.9
90.36
9.250
)
5
0.247
.040.5
33
327
.278.8
67.42
5
6
9.190
.884.9
42
39
6.469
.752.3
67
44
6.716
.792.9
001.
03.
02.
DINA
S BI
NA M
ARGA
31.0
72.2
59.7
83(5
16.4
96.5
54)
30.
555.
763.
229
2
70.3
58.3
00.0
00
6
2.26
5.10
9.58
0
3
32.6
23.4
09.5
80
36
3.17
9.17
2.80
91.
03.
03.
DINA
S PE
NGEL
OLAA
N SD
A22
.165
.150
.000
(2.4
73.8
72.6
96)
19.
691.
277.
304
56.
920.
567.
425
6.
925.
775.
362
63.
846.
342.
787
83.
537.
620.
091
1.05
.PE
NATA
AN R
UANG
11.2
30.59
8.017
2
90.45
6.102
11.5
21.05
4.119
62.11
5.809
.000
19.9
42.00
0.000
82.0
57.80
9.000
93.5
78.86
3.119
1.05
.01
.DI
NAS
TATA
RUA
NG D
AN P
EMUK
IMAN
11.2
30.5
98.0
1729
0.45
6.10
2
1
1.52
1.05
4.11
9
6
2.11
5.80
9.00
0
1
9.94
2.00
0.00
0
8
2.05
7.80
9.00
0
9
3.57
8.86
3.11
9
1.06
.PE
RENC
ANAA
N PE
MBAN
GUNA
N
7.96
1.719
.564
(1
75.20
9.785
)
7.786
.509.7
79
16
.561.6
93.00
0
3.550
.000.0
00
2
0.111
.693.0
00
2
7.898
.202.7
791.
06.
01.
BAPP
EDA
7.96
1.71
9.56
4(1
75.2
09.7
85)
7.
786.
509.
779
16.
561.
693.
000
3.
550.
000.
000
20.
111.
693.
000
27.
898.
202.
779
1.07
.PE
RHUB
UNGA
N
2
4.708
.040.9
90
(
1.504
.480.0
00)
23.2
03.56
0.990
24.67
4.855
.000
5.6
70.00
0.000
30.3
44.85
5.000
53.5
48.41
5.990
1.07
.01
.DI
NAS
PERH
UBUN
GAN,
KOM
UNIK
ASI
24.7
08.0
40.9
90(1
.504
.480
.000
)
2
3.20
3.56
0.99
0
2
4.67
4.85
5.00
0
5.67
0.00
0.00
0
3
0.34
4.85
5.00
0
5
3.54
8.41
5.99
0DA
N IN
FORM
ATIK
A
1.08
.LI
NGKU
NGAN
HID
UP
3.57
7.475
.731
1
69.86
5.525
3.7
47.34
1.256
7.98
5.000
.000
1.2
70.00
0.000
9.
255.0
00.00
0
1
3.002
.341.2
561.
08.
02.
BADA
N LI
NGKU
NGAN
HID
UP D
AERA
H3.
577.
475.
731
169.
865.
525
3.
747.
341.
256
7.9
85.0
00.0
00
1.27
0.00
0.00
0
9.2
55.0
00.0
00
1
3.00
2.34
1.25
6
1.11
PEMB
ERDA
YAAN
PER
EMPU
AN D
ANPE
RLIN
DUNG
AN A
NAK
2.
153.7
77.62
6
335
.952.2
79
2.489
.729.9
05
3
.779.5
00.00
0
1.120
.000.0
00
4.89
9.500
.000
7.3
89.22
9.905
1.11
.01
.BA
DAN
PEM
BERD
AYAA
N PE
REM
PUAN
,2.
153.
777.
626
335.
952.
279
2.
489.
729.
905
3.7
79.5
00.0
00
1.12
0.00
0.00
0
4.8
99.5
00.0
00
7.38
9.22
9.90
5KE
LUAR
GA B
EREN
CANA
1.13
.SO
SIAL
16.8
07.25
4.121
-
1
6.807
.254.1
21
14
.327.2
17.00
0
3.315
.000.0
00
1
7.642
.217.0
00
3
4.449
.471.1
211.
13.
01.
DINA
S SO
SIAL
16.8
07.2
54.1
21-
16.
807.
254.
121
14.
327.
217.
000
3.
315.
000.
000
17.
642.
217.
000
34.
449.
471.
121
1.14
.TE
NAGA
KER
JA
1
3.311
.541.3
42
-
13.3
11.54
1.342
8.64
3.234
.000
2.6
00.00
0.000
11.2
43.23
4.000
24.5
54.77
5.342
1.14
.01
.DI
NAS
TENA
GA K
ERJA
DAN
13.3
11.5
41.3
42-
13.
311.
541.
342
8.6
43.2
34.0
00
2.60
0.00
0.00
0
1
1.24
3.23
4.00
0
2
4.55
4.77
5.34
2TR
ANSM
IGRA
SI
1.15
.KO
PERA
SI D
AN U
KM
6.74
8.672
.043
(
20.46
3.480
)
6.728
.208.5
63
10
.610.0
00.00
0
3.710
.000.0
00
1
4.320
.000.0
00
2
1.048
.208.5
631.
15.
01.
DINA
S KO
PERA
SI D
AN U
SAHA
MIK
RO,
6.74
8.67
2.04
3(2
0.46
3.48
0)
6.72
8.20
8.56
3
1
0.61
0.00
0.00
0
3.71
0.00
0.00
0
1
4.32
0.00
0.00
0
2
1.04
8.20
8.56
3KE
CIL
DAN
MEN
ENGA
H
TABE
L 7
RENC
ANA
ALOK
ASI B
ELAN
JA P
ERUB
AHAN
APB
D TA
HUN
ANGG
ARAN
2011
MENU
RUT
URUS
AN D
AN O
RGAN
ISAS
I PER
ANGK
AT D
AERA
H
Kode
Urus
an P
emer
inta
han
Daer
ah d
anOr
gani
sasi
BEL
ANJA
TID
AK L
ANGS
UNG
BEL
ANJA
LAN
GSUN
G JU
MLAH
TAMB
AH/K
URAN
GPE
RUBA
HAN
2011
TOTA
L BE
LANJ
ALA
NGSU
NG S
ETEL
AHPE
RUBA
HAN
SEBE
LUM
PERU
BAHA
NAP
BD 20
11 (P
ARSI
AL I
+ II)
TAMB
AH/K
URAN
GPE
RUBA
HAN
2011
TOTA
L BE
LANJ
A TI
DAK
LANG
SUNG
SET
ELAH
PERU
BAHA
N
SEBE
LUM
PERU
BAHA
N AP
BD20
11 (P
ARSI
AL I +
II)
32Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
12
34
56
78
9
SEBE
LUM
PERU
BAHA
N AP
BD20
11 (P
ARSI
AL I
+ II)
TAM
BAH/
KURA
NGPE
RUBA
HAN
2011
TOTA
L BE
LANJ
A TI
DAK
LANG
SUNG
SET
ELAH
PERU
BAHA
N
SEBE
LUM
PERU
BAHA
N AP
BD20
11 (P
ARSI
AL I
+ II)
Kode
Urus
an P
emer
inta
han
Daer
ah d
anO
rgan
isas
i
BEL
ANJA
TID
AK L
ANSU
NG B
ELAN
JA L
ANSU
NG J
UMLA
HTA
MBA
H/KU
RANG
PERU
BAHA
N 20
11TO
TAL
BELA
NJA
LANG
SUNG
SET
ELAH
PERU
BAHA
N
1.16
.PE
NANA
MAN
MO
DAL
3.13
4.45
0.35
1
(6
00.0
00)
3.13
3.85
0.35
1
14.6
02.5
00.0
00
5.
200.
000.
000
1
9.80
2.50
0.00
0
22.
936.
350.
351
1.16
.01
.BA
DAN
PEN
ANAM
AN M
OD
AL D
AER
AH3.
134.
450.
351
(600
.000
)
3.
133.
850.
351
14
.602
.500
.000
5.20
0.00
0.00
0
19.
802.
500.
000
2
2.93
6.35
0.35
1
1.17
.KE
BUDA
YAAN
9.61
7.66
5.93
0
3
70.2
52.9
05
9.
987.
918.
835
18
.055
.000
.000
7.24
0.00
0.00
0
25.
295.
000.
000
3
5.28
2.91
8.83
51.
17.
01.
DIN
AS K
EBU
DAY
AAN
&9.
617.
665.
930
370.
252.
905
9.98
7.91
8.83
5
18.0
55.0
00.0
00
7.
240.
000.
000
2
5.29
5.00
0.00
0
35.
282.
918.
835
KEPA
RIW
ISAT
AAN
1.18
.KE
PEM
UDAA
N DA
N O
LAHR
AGA
6.81
6.01
7.65
8
(1
5.02
5.00
0)
6.
800.
992.
658
11
.269
.691
.380
2.52
5.00
0.00
0
13.
794.
691.
380
2
0.59
5.68
4.03
81.
18.
01.
DIN
AS O
LAH
RAG
A D
AN P
EMU
DA
6.81
6.01
7.65
8(1
5.02
5.00
0)
6.
800.
992.
658
11
.269
.691
.380
2.52
5.00
0.00
0
13.
794.
691.
380
2
0.59
5.68
4.03
8
1.19
.KE
SBAN
G D
AN P
OLI
TIK
DLM
NEG
ERI
1
0.12
4.29
4.77
0
(36
9.75
2.03
2)
9.
754.
542.
738
16
.843
.164
.000
4.53
5.00
0.00
0
21.
378.
164.
000
3
1.13
2.70
6.73
81.
19.
01.
BAD
AN K
ESAT
UAN
BAN
GSA
, PO
LITI
K3.
510.
843.
728
(276
.792
.032
)
3.
234.
051.
696
14
.503
.164
.000
4.33
5.00
0.00
0
18.
838.
164.
000
2
2.07
2.21
5.69
6D
AN L
INM
AS1.
19.
03.
SATU
AN P
OLI
SI P
AMO
NG
PR
AJA
6.61
3.45
1.04
2(9
2.96
0.00
0)
6.
520.
491.
042
2
.340
.000
.000
20
0.00
0.00
0
2
.540
.000
.000
9.06
0.49
1.04
2
1.20
.O
TONO
MI D
AERA
H, P
EMER
INTA
HAN
167
.063
.729
.043
4
.007
.557
.439
171
.071
.286
.482
297
.578
.585
.851
5
1.20
6.82
9.50
0
348.
785.
415.
351
519
.856
.701
.833
UMUM
, ADM
INIS
TRAS
I KEU
ANG
ANDA
ERAH
, PER
ANG
KAT
DAER
AH,
KEPE
GAW
AIAN
DAN
PER
SAND
IAN
1.20
.01
.D
PRD
20.8
55.8
55.0
0053
5.53
2.78
0
21.
391.
387.
780
-
2
1.39
1.38
7.78
01.
20.
02.
KDH
DAN
WAK
IL K
EPAL
A D
AER
AH2.
735.
658.
943
430.
000.
000
3.16
5.65
8.94
3
-
3.
165.
658.
943
1.20
.03
.SE
KRET
ARIA
T D
AER
AH-
-
-- B
iro P
emer
inta
han
Um
um-
-
-
5.5
05.0
00.0
00
800.
000.
000
6.3
05.0
00.0
00
6.
305.
000.
000
- Biro
Pem
erin
taha
n D
aera
h-
-
-
2.9
30.0
00.0
00
235.
000.
000
3.1
65.0
00.0
00
3.
165.
000.
000
- Biro
Huk
um d
an H
AM-
-
-
12.9
60.0
00.0
00
(8.0
50.0
00.0
00)
4.9
10.0
00.0
00
4.
910.
000.
000
- Biro
Bin
a Pe
reko
nom
ian
--
-
3
.344
.500
.000
88
3.70
0.00
0
4
.228
.200
.000
4.22
8.20
0.00
0- B
iro B
ina
Pem
bang
unan
--
-
2
.600
.000
.000
20
0.00
0.00
0
2
.800
.000
.000
2.80
0.00
0.00
0- B
iro K
erja
sam
a-
-
-
2.6
50.0
00.0
00
600.
000.
000
3.2
50.0
00.0
00
3.
250.
000.
000
- Biro
Bin
a Ke
seja
hter
aan
--
-
3
.381
.449
.975
74
0.00
0.00
0
4
.121
.449
.975
4.12
1.44
9.97
5- B
iro B
ina
Men
tal S
pritu
al-
-
-
5.2
41.8
07.5
00
1.
658.
000.
000
6.8
99.8
07.5
00
6.
899.
807.
500
- Biro
Bin
a N
APZA
dan
HIV
-AID
S-
-
-
3.8
40.1
00.0
00
1.
452.
920.
000
5.2
93.0
20.0
00
5.
293.
020.
000
- Biro
Org
anis
asi d
an K
epeg
awai
an-
-
-
3.1
40.0
00.0
00
200.
000.
000
3.3
40.0
00.0
00
3.
340.
000.
000
- Biro
Hum
as d
an P
roto
kol
--
-
7
.620
.000
.000
2.10
0.00
0.00
0
9
.720
.000
.000
9.72
0.00
0.00
0- B
iro U
mum
dan
Per
leng
kapa
n37
.840
.753
.091
1.49
8.93
4.13
3
39.
339.
687.
224
52
.383
.944
.525
1
6.70
0.00
0.00
0
69.
083.
944.
525
108
.423
.631
.749
- Biro
Pen
gelo
laan
Ass
et D
aera
h-
-
-
11.5
75.0
00.0
00
2.
550.
000.
000
1
4.12
5.00
0.00
0
14.
125.
000.
000
1.20
.04
.SE
KRET
ARIA
T D
PRD
7.85
1.93
6.73
867
.500
.000
7.91
9.43
6.73
8
59.9
80.0
00.0
00
7.
870.
000.
000
6
7.85
0.00
0.00
0
75.
769.
436.
738
1.20
.05
.BA
DAN
PEN
GEL
OLA
AN K
EUD
A7.
369.
723.
335
45.0
00.0
00
7.
414.
723.
335
20
.929
.500
.000
5.04
5.00
0.00
0
25.
974.
500.
000
3
3.38
9.22
3.33
51.
20.
06.
BALI
TBAN
GD
A3.
533.
744.
229
(57.
314.
550)
3.47
6.42
9.67
9
5.1
27.2
56.0
00
700.
000.
000
5.8
27.2
56.0
00
9.
303.
685.
679
1.20
.07
.IN
SPEK
TOR
AT P
RO
VIN
SI8.
103.
549.
058
(443
.499
.058
)
7.
660.
050.
000
12
.000
.000
.000
32
0.00
0.00
0
12.
320.
000.
000
1
9.98
0.05
0.00
01.
20.
08.
KAN
TOR
PEN
GH
UBU
NG
PEM
PRO
V2.
332.
916.
457
954.
318.
980
3.28
7.23
5.43
7
10.8
83.7
00.0
00
1.
650.
000.
000
1
2.53
3.70
0.00
0
15.
820.
935.
437
1.20
.09
.BA
DAN
LIN
TAS
KAB
DAN
KO
TA1.
888.
513.
457
92.2
28.4
31
1.
980.
741.
888
3
.705
.000
.000
25
0.00
0.00
0
3
.955
.000
.000
5.93
5.74
1.88
81.
20.
10.
DIN
AS P
END
APAT
AN D
AER
AH60
.239
.719
.605
(278
.830
.869
)
59.
960.
888.
736
41
.165
.200
.851
1
0.40
0.00
0.00
0
51.
565.
200.
851
111
.526
.089
.587
1.20
.11
.BA
DAN
PEN
DID
IKAN
DAN
PEL
ATIH
AN6.
916.
507.
665
54.0
00.0
00
6.
970.
507.
665
12
.000
.000
.000
2.89
7.50
0.00
0
14.
897.
500.
000
2
1.86
8.00
7.66
51.
20.
12.
BAD
AN K
EPEG
AWAI
AN D
AER
AH4.
117.
397.
343
-
4.
117.
397.
343
9
.000
.000
.000
1.30
4.71
0.00
0
10.
304.
710.
000
1
4.42
2.10
7.34
31.
20.
13.
SEKR
ETAR
IAT
KPID
515.
225.
000
289.
226.
857
80
4.45
1.85
7
1.6
50.0
00.0
00
249.
999.
500
1.8
99.9
99.5
00
2.
704.
451.
357
1.20
.14
.SE
KRET
ARIA
T KO
RPR
I1.
257.
404.
391
501.
566.
851
1.75
8.97
1.24
2
9
00.0
00.0
00
200.
000.
000
1.1
00.0
00.0
00
2.
858.
971.
242
1.20
.16
BAD
AN P
ENAN
GAN
AN B
ENC
ANA
ALAM
1.50
4.82
4.73
131
8.89
3.88
4
1.
823.
718.
615
3
.066
.127
.000
25
0.00
0.00
0
3
.316
.127
.000
5.13
9.84
5.61
5
33Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
1.21
.K
ETA
HA
NA
N P
AN
GA
N
8
.302
.487
.427
(433
.782
.323
)
7.
868.
705.
104
5
.630
.000
.000
95
0.00
0.00
0
6
.580
.000
.000
1
4.44
8.70
5.10
42.
21.
01.
BA
DA
N K
ETA
HA
NA
N P
AN
GA
N D
AE
RA
H8.
302.
487.
427
(433
.782
.323
)
7.
868.
705.
104
5
.630
.000
.000
95
0.00
0.00
0
6
.580
.000
.000
1
4.44
8.70
5.10
4
1.22
.PE
MB
ERD
AYA
AN
MA
SY. &
DES
A
3
.719
.120
.584
-
3.71
9.12
0.58
4
20.4
02.3
36.0
00
1.
980.
000.
000
2
2.38
2.33
6.00
0
26.
101.
456.
584
1.22
.01
.B
AD
AN
PE
MB
ER
DA
YA
AN
MA
SY
3.71
9.12
0.58
4-
3.71
9.12
0.58
4
20.4
02.3
36.0
00
1.
980.
000.
000
2
2.38
2.33
6.00
0
26.
101.
456.
584
PE
ME
RIN
TAH
AN
DE
SA
& K
ELU
RA
HA
N
1.26
.PE
RPU
STA
KA
AN
8.8
79.8
54.6
96
89.
844.
960
8.96
9.69
9.65
6
7.6
65.0
00.0
00
850.
000.
000
8.5
15.0
00.0
00
17.
484.
699.
656
1.26
.01
.BA
DA
N P
ER
PU
S &
AR
SIP
DA
ER
AH
8.87
9.85
4.69
689
.844
.960
8.96
9.69
9.65
6
7.6
65.0
00.0
00
850.
000.
000
8.5
15.0
00.0
00
17.
484.
699.
656
2.U
RU
SAN
PIL
IHA
N
96.
891.
382.
299
(
8.84
7.98
8)
96.
882.
534.
311
124
.724
.000
.000
3
6.19
2.38
9.00
0
160.
916.
389.
000
257
.798
.923
.311
2.01
.PE
RTA
NIA
N
55.
829.
282.
950
244
.181
.530
5
6.07
3.46
4.48
0
63.4
39.0
00.0
00
21.
030.
670.
000
8
4.46
9.67
0.00
0
1
40.5
43.1
34.4
802.
01.
01.D
INA
S P
ER
TAN
IAN
TA
NA
MA
N P
AN
GA
N32
.396
.398
.874
292.
000.
000
3
2.68
8.39
8.87
4
31.5
94.5
00.0
00
12.
342.
500.
000
4
3.93
7.00
0.00
0
76.
625.
398.
874
& H
OR
TIK
ULT
UR
A
-2.
01.
02.
DIN
AS
PE
RK
EB
UN
AN
13.6
66.1
03.0
78(4
64.5
00.0
00)
1
3.20
1.60
3.07
8
13.6
94.5
00.0
00
4.
110.
170.
000
1
7.80
4.67
0.00
0
31.
006.
273.
078
2.01
.03
.D
INA
S P
ETE
RN
AK
AN
& K
ES
. HE
WA
N7.
302.
447.
839
(72.
360.
125)
7.23
0.08
7.71
4
16.2
80.0
00.0
00
1.
775.
000.
000
1
8.05
5.00
0.00
0
25.
285.
087.
714
2.01
.04
BA
DA
N P
EN
YU
LUH
PE
RTA
NIA
N2.
464.
333.
159
489.
041.
655
2.95
3.37
4.81
4
1.8
70.0
00.0
00
2.
803.
000.
000
4.6
73.0
00.0
00
7.
626.
374.
814
2.02
.K
EHU
TAN
AN
1
1.07
6.42
3.53
8
(1
77.4
20.7
50)
1
0.89
9.00
2.78
8
10.5
50.0
00.0
00
881.
750.
000
1
1.43
1.75
0.00
0
22.
330.
752.
788
2.02
.01
.D
INA
S K
EH
UTA
NA
N11
.076
.423
.538
(177
.420
.750
)
10.
899.
002.
788
10
.550
.000
.000
88
1.75
0.00
0
11.
431.
750.
000
2
2.33
0.75
2.78
8
2.03
.EN
ERG
I DA
N S
UM
BER
DA
YA M
INER
AL
7.0
26.6
90.2
31
60.
000.
000
7.08
6.69
0.23
1
11.9
55.0
00.0
00
1.
327.
469.
000
1
3.28
2.46
9.00
0
20.
369.
159.
231
2.03
.01
.D
INA
S E
NE
RG
I & S
UM
BE
RD
AY
A M
INE
RA
L7.
026.
690.
231
60.0
00.0
00
7.
086.
690.
231
11
.955
.000
.000
1.32
7.46
9.00
0
13.
282.
469.
000
2
0.36
9.15
9.23
1
2.05
.K
ELA
UTA
N D
AN
PER
IKA
NA
N
11.
739.
933.
110
(8
1.53
3.65
7)
11.
658.
399.
453
21
.255
.000
.000
7.53
7.50
0.00
0
28.
792.
500.
000
4
0.45
0.89
9.45
32.
05.
01.
DIN
AS
PE
RIK
AN
AN
DA
N K
ELA
UTA
N11
.739
.933
.110
(81.
533.
657)
1
1.65
8.39
9.45
3
21.2
55.0
00.0
00
7.
537.
500.
000
2
8.79
2.50
0.00
0
40.
450.
899.
453
2.07
.PE
RIN
DU
STR
IAN
1
1.21
9.05
2.47
0
(54.
075.
111)
1
1.16
4.97
7.35
9
17.5
25.0
00.0
00
5.
415.
000.
000
2
2.94
0.00
0.00
0
34.
104.
977.
359
2.07
.01
.DIN
AS
PE
RIN
DU
STR
IAN
& P
ER
DA
G.
11.2
19.0
52.4
70(5
4.07
5.11
1)
11.
164.
977.
359
17
.525
.000
.000
5.41
5.00
0.00
0
22.
940.
000.
000
3
4.10
4.97
7.35
9
624
.934
.934
.479
4.
565.
489.
203
629.
500.
423.
682
1.1
62.1
93.2
56.3
78
25
3.79
3.67
0.81
8
1.4
15.9
86.9
27.1
96
2.0
45.4
87.3
50.8
78
-B
elan
ja B
unga
1
50.0
00.0
00-
150.
000.
000
-
-B
elan
ja S
ubsi
di
-
--
-
-B
elan
ja H
ibah
87.4
95.0
00.0
0017
.323
.000
.000
104.
818.
000.
000
-
-B
elan
ja B
antu
an S
osia
l22
.098
.500
.000
11.7
95.0
00.0
0033
.893
.500
.000
-
-B
elan
ja B
agi H
asil
kepa
da P
rovi
nsi/K
ab/K
ota
dan
634.
947.
070.
261
47.0
49.7
55.3
6568
1.99
6.82
5.62
6
-P
emer
inta
han
Des
a-
--
-
-B
elan
ja B
antu
an K
euan
gan
kepa
da K
ab/K
ota
dan
460.
275.
335.
791
31.5
93.2
98.2
5849
1.86
8.63
4.04
9
-P
emer
inta
han
Des
a-
--
-
-B
elan
ja T
idak
Ter
duga
15.0
00.0
00.0
0012
.500
.000
.000
27.5
00.0
00.0
00
1.21
9.96
5.90
6.05
2,18
120.
261.
053.
623,
481.
340.
226.
959.
675,
66-
--
1.34
0.22
6.95
9.67
5,66
1.84
4.90
0.84
0.53
1,62
124.
826.
542.
826,
491.
969.
727.
383.
358,
111.
162.
193.
256.
378,
0025
3.79
3.67
0.81
8,00
1.41
5.98
6.92
7.19
6,00
3.38
5.71
4.31
0.55
4,11
JUM
LAH
I +
II (T
OTA
L BT
L)
JUM
LAH
I
JUM
LAH
II
12
34
56
78
9
SEB
ELU
MPE
RU
BA
HA
N A
PBD
2011
(PA
RSI
AL
I + II
)
TAM
BA
H/K
UR
AN
GPE
RU
BA
HA
N 2
011
TOTA
L B
ELA
NJA
TID
AK
LAN
GSU
NG
SET
ELA
HPE
RU
BA
HA
N
SEB
ELU
MPE
RU
BA
HA
N A
PBD
2011
(PA
RSI
AL
I + II
)
Kod
eU
rusa
n Pe
mer
inta
han
Dae
rah
dan
Org
anis
asi
BEL
AN
JA T
IDA
K L
AN
SUN
G B
ELA
NJA
LA
NSU
NG
JU
MLA
HTA
MB
AH
/KU
RA
NG
PER
UB
AH
AN
201
1
TOTA
L B
ELA
NJA
LAN
GSU
NG
SET
ELA
HPE
RU
BA
HA
N
34Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
BBAABB IIVV
KKOONNDDIISSII DDAANN KKEEBBIIJJAAKKAANN PPEERRUUBBAAHHAANNAANNGGGGAARRAANN PPEEMMBBIIAAYYAAAANN
4.1. KONDISI UMUM PERUBAHAN PEMBIAYAAN.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang
kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011, maka dalam
Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011, juga terdapat
Bagian Pembiayaan yang pada dasarnya merupakan transaksi keuangan daerah
untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka menutup defisit anggaran atau
memanfaatkan surplus anggaran.
Pembiayaan Daerah yang terdiri atas Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan, khusus menyangkut Penerimaan Pembiayaan yang meliputi Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana
Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman
Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah.
Sementara itu, pada sisi Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri atas
Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, Pembayaran
Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah pada dasarnya disediakan untuk
menampung kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal rencana untuk
mengalokasikan dana investasi atau penyertaan modal pada Perusahaan Daerah.
Disamping itu juga disediakan untuk mengalokasikan dana dalam rangka
pemenuhan kewajiban pembayaran utang pokok yang akan jatuh tempo dalam
tahun anggaran berkenaan.
Adapun susunan Bagian Pembiayaan dimaksud berikut alokasi dananya
seperti tercantum dalam Tabel 8 berikut :
35Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
TABEL 8
SUSUNAN DAN TARGET PEMBIAYAANDALAM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011
NO. URAIAN SEBELUMPERUBAHAN
SETELAHPERUBAHAN
SELISIHRp. %
6. PEMBIAYAAN DAERAH
6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN. 115.240.383.019,06 290.514.746.369,91 175.274.363.350,85 152,09
6.1.1. - Sisa Lebih Perhitungan Anggaransebelumnya (SiLPA). 115.240.383.019,06 290.514.746.369,91 175.274.363.350,85 152,09
6.1.2. - Pencairan Dana Cadangan. - - - -
6.1.3. - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yangdipisahkan. - - - -
6.1.4. - Penerimaan Pinjaman Daerah. - - - -6.1.5. - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. - - - -6.1.6. - Penerimaan Piutang Daerah. - - - -
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 115.240.383.019,06 290.514.746.369,91 175.274.363.350,85 152,09
6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN. 11.700.000.000,00 11.700.000.000,00 - -
6.2.1. - Pembentukan Dana Cadangan - - - -6.2.2. - Penyertaan Modal (Investasi) Daerah . 11.000.000.000,00 11.000.000.000,006.2.3. - Pembayaran Pokok Utang. 700.000.000,00 700.000.000,00 - -
6.2.4. - Pemberian Pinjaman Daerah. - - - -
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 11.700.000.000,00 11.700.000.000,00 - -
PEMBIAYAAN NETTO 103.540.383.019,06 278.814.746.369,91 175.274.363.350,85 169,28
6.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TahunBerkenaan (SiLPA) - - - -
4.2. PERMASALAHAN UTAMA PERUBAHAN PEMBIAYAAN.
Pada dasarnya dalam Bagian Pembiayaan tidak terdapat adanya
permasalahan utama, karena terjadinya defisit anggaran dalam Tahun Anggaran
2010, berupa Selisih Kurang antara Pendapatan dan Belanja Daerah, masih dapat
ditutupi dari Dana Daerah yang dapat digunakan dalam tahun anggaran berkenaan,
yaitu Sisa Lebih Perhitungan Tahun sebelumnya.
Permasalahan yang sifatnya rutin dan terkait dengan peraturan perundang-
undangan, yaitu bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya yang
dapat direncanakan dalam Anggaran Pokok hanya estimasi berdasarkan catatan
sementara pada akhir Tahun Anggaran 2010, khususnya selisih Hak Kabupaten/Kota
dari Bagi Hasil Pajak yang belum disalurkan dalam Tahun Anggaran 2011, termasuk
kegiatan-kegiatan yang masih perlu dilanjutkan (DPAL).
36Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
Keadaan tersebut berdampak pada belum optimalnya dana yang dapat
dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang dianggap sangat prioritas dan
mendesak dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2011. Sisa
Lebih Perhitungan Tahun sebelumnya baru dapat diketahui secara pasti setelah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD tahun anggaran yang
lalu. Dengan demikian setelah Perubahan APBD, baru dapat direncanakan secara
pasti mengenai rencana penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
sebelumnya dalam rangka membiayai kebutuhan belanja, sebagaimana ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.3. KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN PEMBIAYAAN.
Kebijakan Umum Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2011, ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan daerah yang relatif sangat mendesak dan lebih merupakan
pemenuhan kewajiban yang perlu direncanakan dalam APBD Provinsi Sulawesi
Selatan. Pada sisi Penerimaan Pembiayaan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.290.514.746.369,91 mengalami peningkatan sebesar Rp. 175.274.363.350,85
yang semula diestimasi pada APBD Pokok sebesar Rp. 115.240.383.019,06.
Sementara itu, menyangkut alokasi pengeluaran pembiayaan dalam
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 yang direncanakan secara kumulatif sebesar
Rp.11.700.000.000,00 terdiri dari Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
sebesar Rp.11.000.000.000,00 pada BUMD, dan pembayaran utang pokok sebesar
Rp.700.000.000,00.
Dengan demikian, maka Pembiayaan Netto dalam APBD Pokok Tahun
Anggaran 2011 sebesar Rp.103.540.383.019,06 kemudian dalam Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2011 direncanakan sebesar Rp.278.814.746.369,91 atau mengalami
peningkatan sebesar Rp.175.274.363.350,85 yang diharapkan dapat menutupi
defisit anggaran.
37Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
BBAABB VV
PPRROOGGRRAAMM DDAANN KKEEGGIIAATTAANN
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun
2007 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2011 serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kaitannya dengan proses penyusunan
APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011, secara umum gambaran mengenai program
dan kegiatan yang mengalami perubahan sesuai dengan pembagian urusan
berdasarkan kewenangan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :
5.1. URUSAN WAJIB
1. Urusan Pendidikan
Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan urusan Pendidikan
yaitu Dinas Pendidikan dengan program dan kegiatan meliputi antara lain :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan
jasa administrasi keuangan
b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan dengan kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran
c. Peningkatan Pendidikan Nonformal dan Informal dengan kegiatan Pusat
Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Bulu Arallae
d. Intensifikasi dan Perluasan Akses Pendidikan Keaksaraan Fungsional dengan
kegiatan Pemberantasan Buta Aksara Latin (Tingkat Dasar)
38Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
e. Program Pengembangan dan Pembinaan Budaya Baca dengan kegiatan
Fasilitasi Pembinaan guru mengaji dan mubalig
2. Urusan Kesehatan
Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan urusan Kesehatan yaitu
Dinas Kesehatan, UPTD RSIA Sitti Fatima, UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi
dan Mulut, UPTD Akper Anging Mammiri, UPTD RSU Haji, UPTD RSIA Pertiwi,
UPTD Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetika, UPTD Transfusi Darah,
UPTD Balai Kesehatan Kerja Masyarakat, UPTD Balai Pelayanan Kesehatan, UPTD
RS Umum Sayang Rakyat, RSUD Labuang Baji, Rumah Sakit Khusus Daerah,
dengan program dan kegiatan meliputi antara lain:
a. Dinas Kesehatan
Program dan kegiatan yang terkait dengan Dinas Kesehatan sebagai
berikut antara lain:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan
jasa administrasi keuangan, Penyediaan makanan dan minuman, Rapat-
rapat koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat
3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan
kegiatan Pertemuan Tenaga Penyuluh Kesehatan, Sosialisasi Dampak
Rokok Terhadap Kesehatan Pada Dokter Kecil, Penyebarluasan Informasi
Dampak Rokok Terhadap Kesehatan, Sosialisasi Dampak Rokok Terhadap
Kesehatan Pada Kelompok Potensial
4) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan kegiatan
Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran, administrasi
keuangan serta hukum kesehatan
39Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
b. UPTD RSIA Siti Fatimah
Program dan kegiatan yang terkait dengan UPTD RSIA Sitti Fatimah
meliputi antara lain :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, Penyediaan
jasa administrasi keuangan, Penyediaan jasa kebersihan kantor,
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Pengadaan
kendaraan dinas/operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dnegan kegiatan Penyusunan Anggaran dan Pelaporan
Keuangan (termasuk RKA dan DPA SKPD), Pengembangan, Operasional
dan UPgrade SIMAKDA dan SIMGAJI
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan, Revitalisasi sistem kesehatan
6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit
dengan kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS, Pengadaan Obat-
obatan Rumah Sakit, Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah
Sakit, Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit, Pengadaan
Percetakan Administrasi dan Surat-menyurat Rumah Sakit
7. Program Pemeliharaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS Ibu dan
Anak Siti Fatimah dengan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Penunjang Pelayanan, Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan
RS
40Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
c. UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
Program dan kegiatan yang terkait dengan UPTD Pusat Pelayanan
Kesehatan Gigi dan Mulut meliputi antara lain :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, Penyediaan
Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan dinas/operasional, Penyediaan jasa administrasi
keuangan, Penyediaan makanan dan minuman Rapat/Tamu
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Pengadaan kendaraan dinas/operasional, Pengadaan Peralatan
Perlengkapan Kantor/mebeleur, Pemeliharaan rutin/ berkala gedung
kantor/Rumah Dinas
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan
pendidikan dan pelatihan teknis fungsional formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Penyusunan RKA-SKPD/Biro dan DPA-
SKPD/Biro Pokok dan Perubahan
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Peningkatan
Kesehatan Masyarakat, Usaha Klinik Kesehatan Gigi dan Mulut Usia Dini
6. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan
kegiatan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS), Bimbingan Teknis
Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat, Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut
Masyarakat Desa (UKGMD)
7. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
dengan kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS, Pengadaan Obat-
obatan Rumah Sakit
41Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
d. UPTD Akper Anging Mamiri
Program dan kegiatan yang terkait dengan UPTD Akper Anging
Mamiri, meliputi antara lain :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Pengelolaan Kerumahtanggaan Umum
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Pengadaan Kendaraan Operasional Direktur
3. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan kegiatan Praktek
klinik asuhan keperawatan Medikal Bedah V mahasiswa Tk. III.
e. UPTD RSU Haji
Program dan kegiatan terkait dengan UPTD RSU Haji meliputi antara
lain :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik, Penyediaan jasa administrasi keuangan, Penyediaan
jasa kebersihan kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,
Penyediaan makanan dan minuman, Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan belanja pakaian
aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Formal, Bimbingan teknis peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
42Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Penyusunan Laporan Keuangan,
Perubahan Pengelolaan Manajemen Keuangan Rumah Sakit (BLUD).
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Peningkatan
pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
6. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan
kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi
7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan kegiatan Penyusunan
standar pelayanan kesehatan, Evaluasi dan pengembangan standar
pelayanan kesehatan, Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
8. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dengan kegiatan
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
9. Program pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dengan
kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit, Pemeliharaan
Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan Limbah RS, Pemeliharaan Rutin/
Berkala Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran Rumah Sakit, Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil Operasional dan Ambulance/Jenazah, Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Tangga
10. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
dengan kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS, Pengadaan Obat-
obatan Rumah Sakit, Pengadaan Meubeler Rumah Sakit, Pengadaan
Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit, Pengadaan Bahan-bahan
Logistik Rumah Sakit, Pengadaan Percetakan Administrasi dan Surat-
menyurat Rumah Sakit, Peningkatan Tipe Rumah Sakit/Akreditasi,
Pengadaan Pengelolaan Limbah RS, Pengembangan Sarana dan Prasarana
PONEK dan Bank Darah Rumah Sakit
43Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
f. UPTD RSIA Pertiwi
Program dan kegiatan terkait dengan UPTD RSIA Pertiwi meliputi
antara lain :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
3. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan kegiatan Kegiatan
Pelaksanaan Registrasi, Akreditasi dan Sertifikasi RS (Pelaksanaan ISO dan
BLUD RS)
4. Program pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dengan
kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit
5. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
dengan kegiatan Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit dan
Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Laboratorium Rumah Sakit
g. UPTD Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetika
Program dan kegiatan terkait dengan UPTD Balai Kesehatan Kulit,
Kelamin dan Kosmetika meliputi antara lain :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Pengadaan Sarana Perkantoran dan Pemeliharaan Program SIMGAJI dan
SIPKD
3. Program Pengadaan Obat, peralatan dan Perbekalan Kesehatan dengan
kegiatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
44Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Peningkatan
pelayanan kesehatan kulit kelamin dan kosmetika medik
5. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan
kegiatan Sosialisasi dan deteksi dini, intervensi penyakit-penyakit kulit
dan kelamin
6. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan
Pelayanan Kesehatan Gratis di BP EX Kusta Jongaya
h. UPTD Transfusi Darah
Program dan kegiatan terkait dengan UPTD Tranfusi Darah meliputi
antara lain Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Peningkatan
Pelayanan Penyediaan Darah dan Uji Saring dan Quality Control
i. UPTD Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
Program dan kegiatan terkait dengan UPTD Balai Keselamatan dan
Kesehatan Kerja meliputi antara lain :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/
operasional, Penyediaan jasa administrasi keuangan, Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah, Penyediaan jasa kebersihan kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor/mebeleur, Pengadaan alat-
alat kesehatan dan laboratorium
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan
pendidikan dan pelatihan teknis fungsional formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
45Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, pengembangan, operasional dan upgrade
program pengelolaan keungan daerah
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pekerja, Bimbingan teknis Upaya
Kesehatan Kerja, Penyuluhan/sosialisasi Kesehatan kerja pada Tenaga
kerja formal/informal kab./kota di Sulawesi Selatan
j. UPTD Balai Pelayanan Kesehatan
Tidak mengalami perubahan.
k. UPTD RS Umum Sayang Rakyat
Program dan kegiatan terkait dengan UPTD RS Umum Sayang Rakyat
meliputi antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, Penyediaan
jasa administrasi keuangan, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan
barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan makanan dan minuman,
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4) Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dengan
kegiatan Pengadaan obat-obatan rumah sakit, Pengadaan perlengkapan
rumah sakit
6) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata dengan kegiatan Pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
46Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
l. RSUD Labuang Baji
Program dan kegiatan yang terkait dengan Rumah Sakit Umum
Daerah Labuang Baji meliputi antara lain :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan
Pelatihan manajemen rumah sakit, Pengembangan kemitraan praktik
klinik gigi di RSUD Labuang Baji
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Penyusnan perencanaan rumah sakit
4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan
kegiatan Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan
wabah
6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan kegiatan
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
7. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
dengan kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit,
Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit, Pengadaan Percetakan
Administrasi dan Surat-menyurat Rumah Sakit, Pengadaan Alat-alat
Kesehatan RS, Pengadaan fasilitasi ruangan dan peralatan rumah sakit
m. RS Khusus Daerah
Program dan kegiatan yang terkait dengan RS Khusus Daerah
meliputi antara lain :
47Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Penyediaan jasa administrasi perkantoran, Penyediaan jasa kebersihan
kantor, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar
Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Peningkatan sarana dan prasarana SKPD, Pengadaan Perlengkapan Dan
Peralatan Kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan
Pelatihan manajemen rumah sakit
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dengan
kegiatan Pembangunan Ruang Gawat Darurat Jiwa dan Pengadaan
Tempat Tidur Kelas III (DAK)
5. Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
6. Program pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dengan
kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit
7. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
dengan kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS, Pengadaan Obat-
obatan Rumah Sakit, Kegiatan Pengadaan makan dan minum Pasien,
Kegiatan Pengadaan perlengkapan RS dan Kegiatan Pengadaan Logistik
RS
3. Urusan Pekerjaan Umum
Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan urusan Pekerjaan
Umum yaitu Dinas Bina Marga dan Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air dengan
program dan kegiatan antara lain meliputi antara lain :
48Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
1) Dinas Bina Marga
Program dan kegiatan yang terkait dengan Dinas Bina Marga meliputi
sebagai berikut antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Penyelenggaraan Program dan Pelaporan, Pembinaan dan pengelolaan
administrasi keuangan, Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
2) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Propinsi dengan kegiatan
Pengelolaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Propinsi, Tata
Teknis Jaringan Jalan dan Jembatan Propinsi, Pengelolaan Bina Jasa
Konstruksi, Pembangunan Jalan di Kabupaten Soppeng, Pembangunan
jalan di kabupaten Pinrang, Pembangunan Jalan dan Jembatan di
Kabupaten Bone, Pembangunan Jalan di Kabupaten Wajo, Pembangunan
Jalan di Kabupaten Barru dan Pangkep, Pembangunan Jalan dan
Jembatan di Kabupaten Sidrap, Pembangunan Jalan di Kabupaten Sinjai,
Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Tator dan Toraja Utara,
Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Luwu Utara dan Palopo,
Pembangunan Jalan dan Jembatan Menunjang Kawasan Strategis
Makassar dan Sekitarnya, Pembangunan Jalan di Kabupaten Gowa,
Bantaeng dan Jeneponto, Pembangunan Jalan Di Kabupaten Gowa,
Pembangunan Jalan di Kabupaten Gowa dan Takalar, Pembangunan Jalan
di Kabupaten Bulukumba dan Selayar, Pembangunan Jalan di Kabupaten
Enrekang, Pembangunan Jembatan di Kabupaten Wajo, Pembangunan
Jalan Centre Point of Indonesia
3) Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi dengan kegiatan
Pengelolaan Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi,
Pengelolaan Pembinaan, Pengaturan Teknis Pengadaan dan
Pemeliharaan Peralatan, Pengadaan Bahan Jalan dan Pengelolaan
49Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
Tanggap Darurat, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Luwu
Utara, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Tator,
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Enrekang, Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan di Kabupaten Pinrang, Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan di Kabupaten Sidrap, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di
Kabupaten Barru, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Gowa-Malino
di Kabupaten Gowa, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Gowa-
Sapaya di Kabupaten Gowa, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di
Kabupaten Bone, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten
Soppeng, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Wajo,
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Sinjai, Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan di Kabupaten Jeneponto dan Bantaeng,
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Bulukumba,
Pemeliharaan Berkala di Kab.Gowa, Bulukumba, dan Sinjai, Pemeliharaan
Berkala di Kab. Soppeng dan Wajo
4) Program Perencanaan, Pengembangan Jaringan dan Pengawasan/
Pemanfaatan Jalan dengan kegiatan Perencanaan dan Pengawasan
Teknis Jalan dan Jembatan, Pengembangan Teknis Jaringan dan Leger
Jalan, Pengawasan dan Pemanfataan Jalan dan Jembatan
5) Program Pengujian dan Pengembangan Teknologi dengan kegiatan
Pengujian Tanah dan Konstruksi Jalan, Pengujian Bahan Beton dan Baja,
Pengkajian dan Pengembangan Teknologi
6) Program Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Jalan dan Jembatan
dengan kegiatan Pengendalian Administrasi Perkantoran UPTD Wilayah I
Palopo, Pengendalian Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPTD
Wilayah I Palopo, Pengendalian Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan
UPTD Wilayah I Palopo, Pengendalian Administrasi Perkantoran UPTD
Wilayah II Pare Pare, Pengendalian Teknis Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan UPTD Wilayah II Pare Pare, Pengendalian Teknis Pembangunan
50Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah II Pare Pare, Pengendalian
Administrasi Perkantoran UPTD Wilayah III Makassar, Pengendalian
Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah III Makassar,
Pengendalian Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah III
Makassar, Pengendalian Administrasi Perkantoran UPTD Wilayah IV
Bone, Pengendalian Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPTD
Wilayah IV Bone, Pengendalian Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan
UPTD Wilayah IV Bone, Pengendalian Administrasi Perkantoran UPTD
Wilayah V Bulukumba, Pengendalian Teknis Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan UPTD Wilayah V Bulukumba, Pengendalian Teknis
Pembangunan Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah V Bulukumba
2) Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air
Program dan kegiatan yang terkait dengan Dinas Pengelolaan
Sumberdaya Air meliputi antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Pelaksanaan urusan rumah tangga dan sekretariat dinas, Pengendalian
dan pemanfaatan (bidang BPSDA), Pengelolaan Administrasi Umum,
Barang dan Aset, Pengelolaan administrasi kepegawaian (kepegawaian),
Penyebaran program dan hasil-hasil pembangunan sumber daya air,
Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Program dan Laporan
Administrasi Kepegawaian, Umum, Balai Wil S.Sadang, Pengelolaan
Keuangan dan Penyusunan Program dan Laporan Administrasi
Kepegawaian, Umum, Balai will. S. Pompengan-larona
2) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan
Pendamping WISMP, Pengelolaan Pemberdayaan Kelembangaan SDA di
tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (BPSDA), Pengelolaan Kegiatan
Pemberdayaan Para pemilik kepentingan pemerintah ,dunia usaha &
masyarakat dalam Pengelolaan SDA di tingkat Provinsi dan
51Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
kabupaten/kota, menfasilitasi Kegiatan Dewan Sumber Daya Air dan
Komisi Irigasi, Pembinaan dan Pengawasan Kualitas sumber daya air balai
Wil.S.Saddang, Penyediaan Bantuan Teknis Kepada Kabupaten/Kota
(BPSDA)
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dengan kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD, Penyusunan
Rencana kerja dan Pelaporan Dinas
4) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya dengan kegiatan Pengukuran situasi, profil
memajang dan melintang seluruh irigasi (bina teknik), Perencanaan
teknis/datail desain (Bina Teknik), Pengelolaan dan updating data base
dan informasi sumber daya air (Bina Teknik), Inventarisasi dan
peningkatan kondisi jaringan rawa dan pantai kritis (IRAWA), Operasi dan
pemeliharaan irigasi dan rawa (IRAWA), Pembinaan, pelaksanaan dan
pengelolaan teknis sumber daya air wil. S. sadang, Pembinaan Irigasi
pertisipasi (PPISP) dan Penunjang PISP, Pembinaan, pelaksanaan dan
pengelolaan teknis sumber daya air wil. s. pompengan-larona,
Pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan teknis sumber daya air wil.
walanae-cenrenae, Perbaikan/rehabilitasi jaringan irigasi (DAK) dan
Inventarisasi rehabilitasi dan pelaksanaan jaringan irigasi/rawa dan air
baku (IRWA)
5) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dengan kegiatan
Pembangunan Prasarana air baku Embung (SDW), Pemuktahiran
Database dan Penyusunan Kegiatan Prioritas Danau/Waduk & situ (SDW)
6) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya dengan kegiatan Pembinaan Pengendalian dan
Pelaksanaan O&P Sungai,Danau dan Waduk (SDW), Pengelolaan Operasi
dan Pemeliharaan Station Hidrologi dan Klimatologi (BPSDA), Study
52Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
Pengembangan Sumber Daya Air dan Pembangunan Embung Untuk
Konservasi Air (Lanjutan)
7) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dengan kegiatan
Pelaksanaan Non Struktural Dalam Pengelolaan Banjir (SDW)
4. Urusan Penataan Ruang
Program dan kegiatan yang terkait dengan urusan Penataan Ruang yaitu
SKPD Dinas Tata Ruang dan Permukiman, meliputi antara lain :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Penatausahaan Administrasi
Kepegawaian serta Penatausahaan Administrasi Prasarana dan Sarana
Perkantoran
b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
dengan kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air limbah, Pembangunan
dan pengembangan sistem jaringan air minum
c. Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan Penetapan kebijakan,
strategi dan program perumahan, Sosialisasi peraturan perundang-undangan
dibidang perumahan, Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu, Pembangunan sarana dan prasarana rumah
sederhana sehat, Pembangunan dan peningkatan bangunan gedung
d. Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan kegiatan Penyuluhan dan
pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
e. Program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatan Sosialisasi RTRW Provinsi
Sulawesi Selatan
f. Program Pengembangan Data/Informasi dengan kegiatan Penyusunan dan
pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
dan Pameran pembangunan daerah
53Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
g. Program Perncananan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuhdengan kegiatan Sosialisasi kebijakan Pemerintah dalam pengembanganwilayah strategis dan cepat tumbuh, Koordinasi perencanaan pengembangan
wilayah strategis dan cepat tumbuh
h. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besardengan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dan Penyusunan
Program dan kegiatan SKPD
i. Program Pengembangan Sumber Daya Lokal dengan Pengelolaan danPenyebarluasan Pusat Informasi Perumahan Permukiman dan Bangunan
(PIP2B), Pengelolaan dan Pemetaan Bahan Bangunan Lokal
j. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan kegiatan Pengembangan nilaidan geografi sejarah
5. Urusan Perencanaan Pembangunan
Program dan kegiatan yang terkait dengan urusan Perencanaan
Pembangunan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi antara
lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan
jasa administrasi keuangan, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan
Pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan dengan kegiatan Penyusunan laporan administrasi keuangan,
Penyusunan laporan kegiatan SKPD, Penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan
Bappeda Prov. Sulsel
54Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
5) Program Pengembangan Data/Informasi dengan kegiatan Koordinasi
pengelolaan pusat informasi spasial prov. Sulsel, Publikasi data & informasi
pembangunan daerah, Penyusunan indikator ekonomi daerah
6) Program Kerjasama Pembangunan dengan kegiatan Fasilitasi kerjasama
lembaga bid. SDA & Praswil, Penunjang program kerjasama bidang sosbud
dan pengembangan kelembagaan, Penunjang kerjasama bidang ekonomi,
Penunjang kerjasama bidang SDA (LOAN PISP)
7) Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
dengan kegiatan Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi, Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan
sanitasi perkotaan
8) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Daerah dengan kegiatan Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
9) Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penetapan
RKPD, Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan
rencana pembangunan daerah, Penyusunan RAPBD pokok, Koordinasi
penyusunan perencanaan penganggaran, Koordinasi penyusunan laporan
dana alokasi khusus non DR, Analisis kebijakan pembangunan daerah,
Analisis kebijakan perencanaan keuangan daerah, Penyusunan APBD
Perubahan, Penyesuaian RPJMD Prov.Sulsel
10) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan Koordinasi
perencanaan pembangunan bidang ekonomi, Investigasi usulan kegiatan
sektor bidang ekonomi, Perencanaan pengembangan komoditas unggulan
daerah, Perencanaan pengembangan industri lokal kab/kota di sulawesi
selatan, Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi-Selatan
11) Program Perencanaan Sosial dan Budaya dengan kegiatan Koordinasi
kebijakan/program perioritas pembangunan pendidikan pemuda dan
olahraga, Koordinasi kebijakan/program prioritas pembangunan kesehatan
dan kesejahteraan sosial, Koordinasi kebijakan/program prioritas
55Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
pembangunan kelembangaan pemerintah & masyarakat, Koordinasi Program
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Koordinasi Percepatan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Millenium (MDGs)
12) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan
kegiatan Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur, Koordinasi program
pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam, Koordinasi program
kabupaten kota sehat
6. Urusan Perhubungan
Program dan kegiatan yang terkait dengan urusan Perhubungan yaitu
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika meliputi antara lain :
1) Program Peningkatan Kinerja Dinas dengan kegiatan Operasi dan
Pemeliharaan OnLine Sistem
2) Program Peningkatan Perencanaan Sektor Perhubungan dengan kegiatan
Penyusunan Rencana Induk Perkretaapian Mamminasata dan Penyusunan
Studi BRT Mamminasata
3) Program Peningkatan Kualitas Sarana & Prasarana LLAJ dengan kegiatan
Penyediaan Lahan dan Desain Jembatan Timbang Percontohan di Barru
(Lanjutan), Sosialisasi Keselamatan Berkendaraan dan Pembebasan Lahan
STTD Tahap I
4) Program Pengembangan Bidang Komunikasi, Informasi dan Media Massa
dengan kegiatan Komisi Informasi Publik (KIP) dan Pelatihan Jurnalistik
Praktis
7. Urusan Lingkungan Hidup
Program dan kegiatan yang terkait dengan urusan Lingkungan Hidup
yaitu Badan Lingkungan Hidup Daerah, meliputi antara lain :
1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH dengan kegiatan
Peningkatan SDM dan Prasarana Laboratorium LH, Pelayanan Pengujian
56Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
laboratorium, Peningkatan Kinerja Perusahaan (PROPER), Pembinaan SulSel
Go Green
2) Program Penaatan Hukum Lingkungan Hidup dengan kegiatan Identifikasi,
investigasi dan pelayanan pengaduan Masyarakat Terhadap LH, Koordinasi
penegakan hukum dan penanganan kasus lingkungan hidup
3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan
dengan kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan
(SIKLH) Terpadu, Penyebarluasan informasi Lingkungan Hidup
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan
Peningkatan Mutu Pengelolaan Laboratorium
5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah, Pemeliharaan Sarana
dan prasarana perkantoran, Penatausahaan administrasi Kepegawaian
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan
KB dengan program dan kegiatan meliputi antara lain :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, Penyusunan SOP
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Pameran dan kendaraan Dinas
Operasional dan Pengadaan Sarana dan Prasarana
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Perlengkapannya, Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
tertentu
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan
Pengelolaan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi
57Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan, Pengelolaan
Keuangan SKPD, Konsolidasi Program Pembangunan PP Dan KB
f. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
dengan kegiatan Pengembangan & Penguatan Jejaring Perlindungan
Perempuan, Fasilitasi Optimalisasi Fungsi Gugus Tugas Trafiking, Fasilitasi
Operasional P2TP2A
g. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dengan
kegiatan Penguatan Focal Point PUG
h. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak dengan kegiatan
Pengembangan dan Penguatan Jaringan Perlindungan Anak Sulsel
i. Program Penguatan dan Pengembangan dengan kegiatan Kelembagaan
Perempuan dan Pelatihan Kepemimpinan Organisasi Perempuan,
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan Dalam Proses Pengambilan
Keputusan
j. Program Kesehatan Reproduksi Remaja dengan kegiatan Koordinasi
Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja
k. Program Pengembangan Data dan Informasi Kependudukan dan Peningkatan
Kualitas Keluarga dengan kegiatan Publikasi Data dan Informasi
Kependudukan dan Keluarga, Penyusunan Materi KIE Pencegahan Tindak
Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak, Penyusunan Buku Pemberdayaan
Perempuan
9. Urusan Sosial
Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan urusan Sosial yaitu
Dinas Sosial dengan program dan kegiatan meliputi antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
58Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Pengadaan kendaraan dinas/operasional, Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor/Rumah Dinas, Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan
Bimbingan Dan Penyuluhan Sosial, Rapat Koordinasi Perencanaan Program
Pembangunan Kesos Pada Tingkat Provinsi dan Kab/Kota
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD-Biro, Penyusunan RKA-SKPD/Biro Dan DPA-SKPD/Biro
Pokok Dan Perubahan, Penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintahan (LAKIP) SKPD, Penyediaan Jasa administrasi perkantoran,
Penyusunan Renstra Dinas Sosial Prov. Sulsel
5) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan kegiatan
Rehabilitasi rumah kumuh, Pengembangan Keluarga Harapan, Pertemuan
Rapat Koordinasi Kelompok Jerja (RAKOR POKJA) Provinsi dan Kabupaten
bagi Instansi Terkait dan Tokoh Adat, Pemantapan Keluarga Harapan,
Sosialisasi Pemberdayaan Fakir Miskin
6) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan
Pemulangan Pekerja Migran Dan Anak Terlantar, Pertemuan Pendamping
Jaminan Sosial Penyandang cacat Berat, Pendataan dalam rangka Pemberian
Bantuan Jaminan Hidup bagi Eks Kusta
7) Program Pembinaan Anak Terlantar dengan kegiatan Pelayanan dan
pembinaan sosial anak terlantar pada PPSBR Makkareso Maros
8) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo dengan kegiatan Pelayanan
Sosial pada PPSLU Mappakasunggu Parepare
9) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan
Pelatihan Pengembangan Kerjasama Kemitraan Orsos, Pemeliharaan
59Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
TMP/MPN Dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kepoloporan,
Kejuangan Dan Kesetiakawanan Sosial, Pembinaan dan pemberdayaan
pengembangan SDM Karang Taruna, Pemantapan Tenaga Kesejahtraan
Sosial Kecamatan (TKSK), Peningkatan SDM Pekerja Sosial Masyarakat,
Sosialisasi Penanggulangan Bencana
10. Urusan Ketenagakerjaan
Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan urusan
Ketenagakerjaan adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan program
dan kegiatan meliputi antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan
jasa administrasi keuangan, Penyediaan jasa kebersihan kantor, Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/Rumah Dinas
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan, Penyusunan
KUA, PPA, RKA, dan DPA SKPD
5) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan
kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Dan Pengadaan Bahan
Material Pendidikan Bagi Pencari Kerja, Pengembangan Kelembagaan
Produktivitas Dan Pelatihan Kewirausahaan
6) Program Pembinaan Hubungan Industrial Tenaga Kerja dengan kegiatan
Fasilitasi Pengupahan dan Jaminan Purna Kerja
7) Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja dengan kegiatan
Pembinaan Kelompok Usaha Mandiri (KUM)
60Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
8) Program Transmigrasi Lokal dengan kegiatan Pelatihan transmigrasi local
9) Program Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja dengan kegiatan
Pemberdayaan Tenaga Kerja Putus Sekolah
10) Program Pelaksanaan Dan Pengendalian Standarnisasi Dan Sertifikasi
Kompetensi Tenaga Kerja dengan kegiatan Uji Keterampilan Dan Akreditas
Lembaga Pelatihan Kerja
11) Pembinaan serta Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan kegiatan
Supervisi Pembentukan Petugas K3, Bimtek Dan Sosialisasi K3
11. Urusan Koperasi dan UKM
Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan urusan Koperasi dan
UKM yaitu Dinas Koperasi dan UKM dengan program dan kegiatan meliputi
antara lain :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Pelayanan
administrasi umum
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Pengelolaan dan Pemeliharaan Exhibition Hall CCC
c. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah dan Koperasi yang Kondusif
dengan kegiatan Penyuluhan/Sosialisasi Permen Nomor 19, 20, dan 21
tentang Simpan Pinjam, Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan
Kegiatan Koperasi, Diklat Kewirausahaan bagi KUKM, Diklat Manajemen
Keuangan, Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi
Wanita (KOPWAN)
d. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Produk Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah dengan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan
Koperasi/KUD Pengelola Usaha Pertanian, Peningkatan Kemitraan UKM
dengan Lembaga Keuangan Perbankan dan Non Perbankan
61Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
e. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil,
Menengah, dan Koperasi dengan kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Kredit
Usaha Rakyat (KUR) dan Skim Pembiayaan lainnya, Penilaian Kesehatan KSP/
USP, Fasilitasi Pameran dan Promosi Luar/Dalam Provinsi Sulsel, Fasilitasi
Pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LKPD)
f. Penciptaan Iklim Usaha K-UMKM yang Kondusif dengan kegiatan Pelatihan
Pengembangan Calon Wirausaha Baru, Pelatihan Penguatan permodalan
Bagi koperasi Syariah, Pelatihan Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM
Berbasis Komoditi Unggulan, Pelatihan Pengembangan Usaha Bagi Koperasi
dan UMKM, Revitalisasi Kelembagaan Koperasi Wanita, Pengembangan
Koperasi Unggulan Berbasis Pertanian, Perikanan dan Perkebunan
g. Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi
dengan kegiatan Pendampingan dan Pengembangan akses usaha bagi
Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU)
h. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Produk
Koperasi dan UMKM dengan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha
Koperasi Sektor Jasa Non Keuangan
i. Pengembangan Sistem Pendukung Bagi usaha mikro,kecil dan Koperasi
dengan kegiatan Workshop Wirausaha Muda
12. Urusan Penanaman Modal
Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan urusan Penanaman
Modal yaitu Badan Penanaman Modal Daerah dengan program dan kegiatan
meliputi antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Perencanaan/pembangunan Gedung BKPM Tower
2) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
dengan kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana promosi investasi,
Sosialisasi CSR , Bimbingan/Workshop bagi IPMKdan IPMP
62Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
13. Urusan Kebudayaan
Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan urusan Kebudayaan
yaitu Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan dengan program dan kegiatan
meliputi antara lain :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/Rumah Dinas, Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Pengadaan Sarana Dan
Prasarana
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan dengan kegiatan Peningkatan Optimalisasi Database dan Penataan
Mekanisme Perencanaan Program, Penyusunan laporan dan pengelolaan
administrasi perkantoran
d. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan kegiatan Pengelolaan,
pengembangan , pelestarian peninggalan sejarah purbakala, Pengelolaan,
pengembangan Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Pengelolaan kekayaan
budaya local
e. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan kegiatan Pembinaan
Kesenian Tradisional Sulsel, Pengembangan Seni Kreasi dan Film di SulSel,
Pendukungan Pengembangan Seni Rupa dan Teater, Fasilitasi
penyelenggaraan festival budaya daerah
f. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan kegiatan Pelaksanaan
Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri, Pengembangan dan
Optimalisasi Bahan Promosi
g. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan kegiatan
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan, Pengembangan Jenis dan Paket
Wisata Unggulan
63Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
h. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata dengan kegiatan Peningkatan
Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata,
Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata, Pelaksanaan
Koordinasi Pembinaan Kemitraan Event Pariwisata
14. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan urusan Kepemudaan
dan Olah Raga yaitu Dinas Olahraga dan Pemuda dengan program dan kegiatan
meliputi antara lain :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan makanan dan
minuman Rapat/Tamu, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah,
Penyediaan jasa tenaga kerja
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
c. Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Kepemudaan dan Keolahragaan dengan kegiatan Pemeliharaan Asrama PPLP
d. Program Peningkatan Gerakan Apresiasi Prestasi Olahraga dengan kegiatan
Pembinaan Kompetisi Cabang Olah Raga, Kompetisi Cabang Olah raga antar
pusat Pembinaan atlit se SulSel, Outbond Olahraga Bagi Atlet dan Pelatih
Cabang Olahraga Peserta Pusat Pelatihan Olahraga Prov. SULSEL
e. Program Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Kepemudaan dan
keolahragaan dengan kegiatan Penyusunan Profil & Website Dinas Pemuda
dan Olahraga, Penyusunan Kajian Akademik dan Ranperda SMKO Sul-Sel,
Pembuatan Buku Kepemudaan dan Keolahragaan
f. Program Pelayanan Kepemudaan dengan kegiatan Pelatihan Manajemen
Kewirausahaan Pemuda (Tingkat Lanjut), Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
64Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
Perkotaan, Workshop Strategi Pengembangan model Kewirausahaan
Pemuda, Pelatihan Pengembangan Kepemudaan
g. Program Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan dengan kegiatan
Seleksi PPLP SulSel, Fasilitas Pembinaan Atlit POPNAS, Kejurda Pelajar
h. Pembinaan dan Pengembangan Gedung Olah Raga dan Gedung Pemuda
dengan kegiatan Operasional Pembinaan dan Pengembangan Gedung Olah
raga (GOR) Sudiang
15. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan urusan Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri yaitu Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja dengan program dan kegiatan meliputi
antara lain :
a. Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik dan Linmas
Program dan kegiatan yang terkait dengan Dinas Kesatuan Bangsa
dan Politik dan Linmas meliputi :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dan Penyediaan makanan
dan minuman
2) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan
Rakornis Sistem Pelaporan Bidang Kesbangpol Dan Linmas, Varia
Kesbangpol dan Linmas, Diklat teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Pengadaan Tempat Tidur Kelas III (DAK)
3) Program Pemeliharaan Ketentraman Ketertiban Masyarakat dan
Pencegahan Tindak Kriminal dengan kegiatan forum pengendalian unjuk
rasa
4) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan
Peningkatan Rasa Cinta Tanah Air
65Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
5) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan dengan kegiatan Penyuluhan Kewaspadaan Dini Masyarakat
dan Penguatan Jaringan Binkesbang
6) Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan kegiatan Kerjasama
Pemda dengan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM dalam bidang
Kesbangpol, Pemantauan dan Pengawasan Parpol, Ormas dan LSM, Diklat
Teknis Penatausahaan Asset Daerah barang Daerah
7) Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat dan Kesadaran Bela
Negara dengan kegiatan Bintek Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan
Bagi Aparat Desa/Kelurahan
b. Satuan Polisi Pamong Praja
Program dan kegiatan terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja
meliputi antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/
operasional, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan, Penyediaan makanan dan minuman Rapat/Tamu,
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan, Penyediaan dan Pemeliharaan
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/Rumah Dinas, Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat-Alat Studio dan Alat Komunikasi, Pemeliharaan Rutin/
Berkala Alat-Alat Komputer, Pemeliharaan Sedang/Berat Kendaraan
Dinas/Operasional, Pengadaan Sarana Kerja
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD
Pokok dan Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Prov SulSel.
66Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
4) Program Peningkatan Ketentraman/Kenyamanan Lingkungan dengan
kegiatan Pemantapan Tugas Operasional, Pembinaan dan Pengamanan,
Penyelenggaraan Koordinasi Melalui Pelaksanaan HUT Satuan Polisi
Pamong Praja Secara Terpusat.
5) Program Peningkatan Kompetensi Polisi Pamong Praja dalam
Melaksanakan Tugas Penegakan Peraturan Daerah dengan kegiatan
Melakukan pengawasan dan penegakan PERDA dan PERGUB Sulsel.
6) Program Pengembangan Data dan Informasi dengan kegiatan Menyusun
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan
Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sulawesi Selatan
16. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian yaitu lingkup Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Balitbangda, Inspektorat
Provinsi, Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi, Badan Lintas Kabupaten/Kota,
Dipenda, Badan Diklat, dan BKD, Sekretariat KPID, Sekretariat Korpri, Badan
Penanggulangan Narkoba, Badan Penanganan Bencana Alam, dengan program
dan kegiatan meliputi :
a. Biro Pemerintahan Umum
Program dan kegiatan yang terkait dengan Biro Pemerintahan Umum
meliputi antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Pengelolaan dan Penatausahaan Biro Pemerintahan Umum
2) Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah/Provinsi dengankegiatan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah/Provinsi dan Toponimi
67Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
3) Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan dengan kegiatan
Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
4) Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan
Pengoperasian dan Pemeliharaan SIAK di Prov. SulSel
5) Program Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan
Koordinasi dan Pembinaan Kecamatan
b. Biro Pemerintahan Daerah
Program dan kegiatan yang terkait dengan Biro Pemerintahan Daerah
meliputi antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Pembinaan Ketatausahaan
2) Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penataan Pemerintahan
dengan kegiatan Fasilitasi Administrasi Pemilihan KDH/WKDH,
Penyusunan LPPD, Rapat Kerja Gubernur dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota se Sulsel, Fasilitas/Penataan Daerah Otonom
c. Biro Hukum dan HAM
Program dan kegiatan yang terkait dengan Biro Hukum dan HAM
meliputi antara lain :
1) Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah dengan kegiatan
Pembinaan Dokumentasi Hukum Melalui JDI Hukum, Pemberdayaan dan
Pembianaan PPNS Dalam Penegakan Perda, Pemantauan Perda Kab/Kota
dan Peraturan Bupati /Walikota untuk Wil.I, Pemantauan Perda
Kab/Kota dan Peraturan Bupati / Walikota untuk Wil.II
2) Program Penataan Sistem Legislasi Daerah dengan kegiatan Penyusunan
dan Pemantapan/Harmonisasi Ranperda Prop. Sulsel, Monitoring
Pelaksanaan Perda dan Ketentuan Pelaksanaannya, Pengkajian
Peraturan/Keputusan Instruksi Gubernur dan Perjanjian Kerjasama,
68Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
Penyusunan Database (Pengolahan Data Perundang-undangan dan
Dokumentasi Hukum), Penyusunan Warta Perundang-undangan Daerah
3) Program Peningkatan Pemahaman Produk Hukum Melalui Sosialisasi dan
Penyuluhan Kepada Masyarakat Secara Berkesinambungan dengan
kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan UUD 1945
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dengan kegiatan Pelayanan Administrasi dan
Ketatausahaan Biro Hukum dan HAM
5) Program Peningkatan dan Penegakan Hukum & HAM Dalam Rangka
Pemantapan Advokasi dan Pengamanan Yuridis Kebijakan Pemerintah
Prop. Sulsel dengan kegiatan Pemantapan Tugas Yudisial Pemda
d. Biro Bina Perekonomian
Program dan kegiatan yang terkait dengan Biro Bina Perekonomian
meliputi antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Operasional Penatausahaan Biro Bina Perekonomian
2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Data base Perkembangan
ekonomi Makro Sulawesi Selatan Tahun 2011
3) Pengembangan Perekonomian Daerah dengan kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Koordinasi
Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Syariah, Koordinasi Peningkatan
Produksi, Fasilitasi Pemberdayaan dan Percepatan Ekonomi Daerah,
Koordinasi Pemasaran Produk Daerah, Koordinasi Pola Penetapan
Distribusi, Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan CSR dan PKBL,
Koordinasi Peningk. Pengelolaan Kawasan Pemanfaatan SDA, Koordinasi
Pengembangan Industri dan Perdagangan, Koordinasi Pengembangan
69Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
Koperasi dan UMKM, Pembinaan Kelembagaan Keuangan, Pembinaan
BUMD Prov. Sulsel, Koordinasi Pengemb. Sarana Perhubungan,
Telekomunikasi & Pariwisata,Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
g. Biro Bina Pembangunan
Program dan kegiatan yang terkait dengan Biro Bina Pembangunan
meliputi antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Program Pengembangan Perekonomian dan Pembinaan Administrasi
Pembangunan dengan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
APBD/APBN Bidang Ekonomi, Evaluasi Program Pelaksanaan
Pembangunan APBD/APBN Lingkup Pemerintah Prov.SulSel T.A 2011
3) Program Pengaturan Jasa Konstruksi dengan kegiatan Pembinaan Jasa
Konstruksi
h. Biro Kerjasama
Program dan kegiatan yang terkait dengan Biro Kerjasama antara lain:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Program Pengembangan Dan Pembinaan Kerjasama Daerah dengan
kegiatan Fasilitasi Administrasi Kerja Sama Kab./Kota Dalam Dan Luar
Daerah, Kajian Kerjasama Pemerintah Dan Non Pemerintah
3) Program Pengembangan Kerjasama Sosial Dan Budaya dengan kegiatan
Pengembangan Koordinasi & Fasilitasi Kerjasama Bidang
4) Ketenagakerjaan, Pengembangan Fasilitasi Kerjasama Bidang
Kebudayaan Dan Pariwisata
5) Program Pengembangan Kerjasama Ekonomi, Fisik Dan Prasarana dengan
kegiatan Kegiatan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral,
70Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
Kegiatan Pengembangan Kerjasama Peningkatan Nilai Ekonomi, Kegiatan
Pengembangan Kerjasama Bidang Sarana dan Prasarana
6) Program Pengembangan Kerjasama Luar Negeri dengan kegiatan
Fasilitasi Kerjasama Bilateral
i. Biro Bina Kesejahteraan
Program dan kegiatan yang terkait dengan Biro Bina Kesejahteraan
meliputi antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Koordinasi dan Konsultasi Program Bina Kesejahteraan
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kantor
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan
Sosialisasi Percepatan Pembangunan Millenium (MDGs) Sulawesi
Selatan, Pengembangan SDM Aparatur Biro
4) Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan
kegiatan Fasilitasi pelaksanaan program inovasi keaksaraan fungsional 32
hari bisa baca tulis
5) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan
kegiatan Pelatihan peningkatan keserasian sosial pemuda, tomas dan
toga
6) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan
kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rancangan Perda Penanggulangan
Kemiskinan, Pelatihan bagi Lembaga dan Jaringan Kemitraan Sosial
7) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dengan kegiatan
Fsilitasi Bina Kesegaran jasmani Lingkup Kantor Gubernur
8) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan dengan kegiatan Pertemuan tokoh agama di daerah rawan
konflik
71Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
j. Biro Bina Mental Spiritual
Program dan kegiatan yang terkait dengan Biro Bina Mental Spiritual
meliputi antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
3) Program Pengembangan Nilai Budaya dengan kegiatan Koordinasi Dan
Inventarisasi Data Keberadaan Situs Sejarah Keagamaan, Fasilitasi
Penelusuran Naskah Kuno Keagamaan, Peningkatan Kapasitas Seni
Tradisional Keagamaan
4) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan
Orientasi Dan Koordinasi Lembaga Keagamaan dan Kerjasama Sosial,
Training Of Trainer (TOT) Dalam Rangka Pembinaan Bagi Pengelola Zakat,
Infak Dan Shadaqah, Penunjang Sosialisasi Pemungutan Zakat, Temu
Koordinasi Forum Kerukunan Ummat Beragama, Kajian Peningkatan
Sarana Peribadatan di SUL-SEL, Pelatihan Kapacity Building Bagi Anggota
BKMT, Pelatihan Dai.
5) Program Peningkatan Fungsi Dan Peran Lembaga Ke Agamaan Dan Tokoh
Agama dengan kegiatan Temu Koordinasi Lembaga Keagamaan Se SulSel,
Fasilitasi Dan Pembinaan Mental Masyarakat
6) Program Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an dengan kegiatan
Operasional dan Pemeliharaan Gedung LPTQ Prov. SulSel
7) Program Peningkatan Koordinasi Dan Pelayanan Ibadah Haji dengan
kegiatan Pemantauan Penanganan Masalah Urusan Haji Indonesia.
72Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
k. Biro Bina NAPZA, HIV dan AIDS
Program dan kegiatan yang terkait dengan Biro Bina NAPZA, HIV dan
AIDS meliputi antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Koordinasi,
Konsultasi, dan Peningkatan SDM dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana
2) Program Pencegahaan Penyalahgunaan Narkoba, HIV dan AIDS dengan
kegiatan Orientasi & Semiloka P2 Napza dan HIV - AIDS Bagi Pengurus
PKK, DW & Lintas Sektor Terkait Tingkat Prov. Kab/Kota se Sulsel
3) Peningkatan dan Pengembangan Kemitraan P2 Napza, HIV dan AIDS
dengan kegiatan Workshop Pengembangan Kemitraan Lembaga
Masyarakat Peduli Napza dan HIV AIDS, Sosialisasi Tentang Intevensi
Perubahan Perilaku Bagi Pengguna Napza dan Perilaku Penyimpangan
Sex, Sosialisasi Bahaya Narkoba dan HIV AIDS bagi pemuda dan pelajar
SMA
4) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, HIV dan AIDS dengan
kegiatan Bintek Bagi Agamawan Lintas Agama Tentang Pemulihan dan
Terapi Rehabilitasi Napza HIV dan AIDS
l. Biro Organisasi dan Kepegawaian
Program dan kegiatan yang terkait dengan Biro Organisasi dan
Kepegawaian antara lain :
1) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan/
Pelatihan Formal dan Bimbingan teknis Pelatihan Serta Kursus
Peningkatan SDM Aparatur Setda Prov. Sulsel
2) Pengelolaan Administrasi dan Pembinaan Kepegawaian Sekretariat
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan kegiatan Pelayanan
73Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
Ketatausahaan Biro Organisasi dan Kepegawaian, Pelaksanaan Urusan
Kerumahtanggaan Biro Organisasi dan Kepegawaian
3) Program Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Konsisten,
Akuntabel, serta Efektif dan Efisien dengan kegiatan Penataan dan
Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi, Pembinaan
Kelembagaan Perangkat Daerah Kab./Kota se-Sulawesi Selatan,
Pembinaan dan Pengembangan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan
4) Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Melalui Analisis
Jabatan dengan kegiatan Analisis Jabatan Perangkat Daerah, Fasilitasi
Penataan Rincian Tugas Jabatan
5) Menata Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah Serta Fasilitasi
Peningkatan Pelayanan Publik dengan kegiatan Pengadaan Kartu Tanda
Pengenal Pegawai (ID Card) Tahun 2011, Pembinaan Dan Evaluasi Unit
Pelayanan Publik Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan
6) Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS dengan kegiatan Fasilitasi/Pemulangan
Pegawai yang pensiun, Penatausahaan Administrasi mutasi, Kenaikan
Pangkat dan pensiun PNS Serta Pengolahan Data dan Kesejahteraan
Pegawai
m. Biro Humas dan Protokol
Program dan kegiatan yang terkait dengan Biro Humas dan Protokol
meliputi antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penataan
ketatausahaan biro humas dan protokol
2) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah dengan kegiatan Pemantapan pengaturan Acara Kegiatan
Pemprov. Sulsel, Pelayanan Pengiriman Berita-Berita Dinas
74Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
3) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan kegiatan
Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Daerah
(SIMDA)
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan
Pembinaan sistem Persandian, Pelaksanaan Rakontek Persandian se
Sulsel
5) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media dengan kegiatan
Penyiapan Bahan Dokumentasi, Pelaksanaan Publikasi Kegiatan Pemprov
SulSel, Penyiapan Bahan Informasi Media Cetak, Pemaparan Rencana
Kerja SKPD Lingkup Pemprov. SulSel, Penataan Perpustakaan setda Prov.
Sulsel
n. Biro Umum dan Perlengkapan
Program dan kegiatan yang terkait dengan Biro Umum dan Perlengkapan
meliputi antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemerintahan dan Pelayanan Umum
pada SKPD Setda Prop.Sulsel, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air Dan Listrik pada SKPD Setda Prov.Sulsel, Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor SKPD Setda Prop.Sulsel, Penyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja SKPD Setda Prop.Sulsel, Penyediaan makanan
dan minuman SKPD Setda Prop.Sulsel, Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah SKPD Setda Prop.Sulsel, Alat Tulis Kantor,
Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyimpanan, Pemeliharaan dan
Penggandaan Naskah Dinas
2) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah dengan kegiatan Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
Prop.Sulsel, Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
lainnya
75Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Pengadaan kendaraan dinas/operasional pada SKPD Setda Prop Sulsel,
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Dinas Kantor pada SKPD Setda
Prop.Sulsel, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pada SKPD Setda
Prop.Sulsel, Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan pada SKPD Setda
Prop.Sulsel, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
SKPD pada Setda Prop.Sulsel, Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
dinas, Pembangunan/rehabilitasi gedung kantor, Pemeriksaan Barang
Daerah, Perencanaan Kebutuhan Barang dan Jasa, Inventarisasi Barang
Lingkup Sekretariat Daerah Prop Sulsel, Pengadaan Peralatan Dan
Perlengkapan Gedung Kantor pada SKPD Setda Prop.Sulsel, Pengadaan
Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas pada SKPD Setda
Prop.Sulsel, Pengendalian Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang,
Pengendalian dan Pendistribusian Barang Lingkup Setda Prop Sulsel,
Pengadaan Pekerjaan Barang dan Jasa Unit Sekretariat Daerah
4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Setda Prop.Sulsel dengan
kegiatan Penataan administrasi Tata Usaha Biro Umum dan Perlengkapan
pada SKPD Setda Prop.Sulsel
5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Setda
Prop.Sulsel dengan kegiatan Pembinaan Staf/Pengemudi Kendaraan
Dinas pada SKPD Setda Prop.Sulsel
o. Biro Pengelolaan Aset Daerah
Program dan kegiatan yang terkait dengan Biro Pengelolaan Asset
Daerah meliputi antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Pengelolaan Administrasi Keuangan, Operasional Penatausahaan Biro,
Pengelolaan Arsip Elektronik
76Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Penataan dan Penyimpanan Arsip Vital, Inventarisasi Aset Milik
Pemerintah Provinsi SulSel, Pengelolaan Fasilitas Aset, Penggudangan
Barang Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Pemindahtanganan
Barang Daerah, Penghapusan/ Penjualan Barang Inventaris Milik
Pemerintah Provinsi SulSel, Penyelesaian dan Pembebasan Tanah Milik
Pemerintah Provinsi SulSel, Pemeriksaan Barang Daerah, Perencanaan
Kebutuhan Barang dan Jasa, Perencanaan Pemeliharaan Aset,
Perimbangan dan Pengendalian Barang Daerah, Pemeliharaan Gedung
dan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Provinsi SulSel, Pemagaran
Aset Milik Pemerintah Provinsi Sulsel, Persertifikatan Tanah Milik
Pemerintah Provinsi SulSel, Penyelesaian Aset Bermasalah, Visualisasi
Pengamanan Aset Milik Daerah Pemerintah Provinsi SulSel, Pengadaan
Srana LPSE, Pengembangan Layanan LPSE, Penyelenggaraan Layanan
Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik Unit Setda Provinsi SulSel,
Monitoring Realisasi Hasil Pengadaan Barang/ Jasa dan Realisasi
Pemeliharaan Barang
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dengan kegiatan Pengembangan Dan Pemeliharaan
SIMBADA, Penyelenggaraan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Perbaikan
Barang/Jasa Inventaris Pada SKPD Provinsi SulSel
p. Sekretariat DPRD
Program dan kegiatan yang terkait dengan Sekretariat DPRD meliputi
antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, Penyediaan
Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan dinas/operasional, Penyediaan barang cetakan
77Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
dan penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
Penyediaan peralatan/alat rumah tangga, Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah, Fasilitasi dan Penunjang Pelaksanaan Fungsi DPRD,
Pelaksanaan urusan rumah tangga dan ketatalaksanaan kantor
2) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
dengan kegiatan Pembahasan rancangan peraturan daerah, Peningkatan
kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, Studi Komparasi Luar
Provinsi,Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Perda Dalam
Daerah
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas, Pengadaan peralatan
gedung kantor, Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor/mebeleur,
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan, Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor/Rumah Dinas, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah
jabatan/dinas, Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
4) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan kegiatan
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik, Pengembangan
SIADINDA dan SIMGAJI
5) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan,
Penatausahaan kepegawaian
6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dengan dengan kegiatan Penanganan Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan.
78Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
q. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program dan kegiatan yang terkait dengan Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah meliputi antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan
dan Penggandaan
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Pengadaan Sarana Perkantoran
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perencanaan dan
Penganggaran Keuda, Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang
Penatausahaan Keuda, Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang
Akuntansi dan Pelaporan Keuda
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dengan kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Laporan
Realisasi SP2D SKPD, Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan,
Semesteran, dan Tahunan, Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan
Keuangan BPKD, Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian, Pengelolaan
Administrasi Barang Dan Jasa, Monitoring Dan Evaluasi Bantuan
Keuangan, Sosial Dan Hibah, Sosialisasi Tata Naskah Dinas
5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
dengan kegiatan Penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Selatan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keungan
Daerah, Pengelolaan Administrasi Bagi Hasil, Bunga, Subsidi, Hibah,
Bantuan dan Pembiayaan Daerah, Pengelolaan Surat Perintah Pencairan
Dana SKPD, Pengelolaan Administrasi Penggajian PNS Provinsi Sulsel,
Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
79Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
Pelaksanaan APBD, Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuda
dan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pelaksaanaan Administrasi Kuasa
Bendahara Umum Daerah (BUD)
6) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/
Kota dengan kegiatan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota, Bimbingan Dan
Monitoring Pengelolaan APBD Kabupaten/Kota.
r. BALITBANGDA
Program dan kegiatan yang terkait dengan Balitbangda meliputi
antara lain:
1) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan dengan kegiatan Pengembangan Riset Agro BotanicalGarden Pada Kebun Raya Pucak, Operasional Stasiun Litbang Teknologi
Perikanan dan Kelautan Balitbangda Prov. Sulsel, Peningkatan PelayananPerencanaan Program Balitbangda Prov. Sulsel
2) Program Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Peningkatan dan
Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dengan kegiatan Isolasi/Identifikasi Senyawa Kimia Penarik Hama PBK (Tahap II), PengembanganVarietas Jagung Hibrida Unggul (Batara-1 dan Sayang-1) di wilayah Sulsel
3) Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Penguatan KelembagaanPemerintah dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Perencanaan LitbangIsu-Isu Strategis Bidang Ekonomi, Peningkatan Kapasitas Perencanaan
Litbang Isu-Isu Strategis Bidang Sosial Dan Kelembagaan, PeningkatanKapasitas Perencanaan Litbang Isu-Isu Strategis Bidang SDA, LingkunganDan Teknologi
s. Inspektorat Provinsi
Program dan kegiatan yang terkait dengan Inspektorat Provinsimeliputi antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatanPenyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional, Penyediaan jasa perbaikan
80Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
peralatan kerja, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan,Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, Peningkatan Pelayanan
Administrasi Umum
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Pengadaan kendaraan dinas/operasional, Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya, Pengadaan Pakaian Olahraga, Pendidikan dan
Pelatihan Formal
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dengan kegiatan Peningkatan Perencanaan dan
Pengendalian Pengawasan
4) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan dengan kegiatan Pelatihan Teknis Fungsional Pengawasan,
Pelatihan Kantor Sendiri dan Penyertaan Pada Diklat Instansi terkait
5) Program Peningkatan Kapasitas dan intensitas pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kewajiban KDH dengan kegaiatan Evaluasi
Berkala Temuan Hasil Pengawasan, Evaluasi penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, Pendampingan satuan kerja Perangkat Daerah
6) Program Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama antar Pemerintah
Daerah dengan kegiatan Rapat Koordinasi, Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
7) Program Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan dengan kegiatan
Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan
t. Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi
Program dan kegiatan yang terkait dengan Kantor Penghubung
Pemerintah Provinsi meliputi Penunjang Sarana dan Prasarana dengan
kegiatan Pengadaan fasilitas kebutuhan mess Pemda Prov. Sulsel di Jakarta,
81Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
Pengadaan fasilitas kebutuhan mess Pemda Prov. Sulsel di Bali, Pengadaan
fasilitas kebutuhan mess Pemda Prov. Sulsel di Surabaya
u. Badan Lintas Kabupaten/Kota
Program dan kegiatan yang terkait dengan Badan Lintas Kabupaten/
Kota meliputi antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
penyediaan jasa kantor dan bahan pakai habis, Pembinaan AdministrasiUmum, Pembinaan Administrasi Kepegawaian
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, penyusunan program kerja dananggaran SKPD, Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, penyusunanlaporan pertanggungjawaban SKPD
4) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatanMonitoring dan koordinasi permasalahan pertanahan
5) Program Peningkatan Pendapatan Daerah dan Penegakan Perda
dibidang Pendapatan dengan kegiatan Monitoring dan koordinasipelaksanaan pungutan PBB,PAD dan BPHTB serta PPH
6) Program Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama antar Pemerintah
Daerah dengan kegiatan Monitoring dan koordinasi penanganansengketa batas wilayah
7) Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Masyarakat Dan
Pencegahan Tindak Kriminal dengan kegiatan Monitoring dan koordinasimasalah keamanan dan ketertiban masyarakat
8) Program Pencegahaan Penyalahgunaan Narkoba, HIV dan AIDS dengan
kegiatan Monitoring dan koordinasi tentang narkoba HIV dan AIDS
82Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
9) Program Peningkatan Intensitas & Responsibilitas PenangananPengaduan Masyarakat dengan kegiatan Koordinasi dan Monitoringtentang Pengaduan Masyarakat
10) Program Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa dengan kegiatanKoordinasi dan Monitoring peningkatan administrasi pemerintahDesa/kelurahan
11) Program Pemantauan Administrasi Kependudukan dengan kegiatanKoordinasi dan Monitoring peningkatan Administrasi Kependudukan
12) Peningkatan Produksi Padi dan Jagung Mendukung Pencapaian surplus 2
Juta Ton Beras Dan Jagung 1,5 Juta Ton dengan kegiatan Monitoring danpemantauan pelaksanaan peningkatan produksi padi dan jagung
13) Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompotitif
UKM dengan kegiatan Monitoring dan pemantauan pengembangankewirausahaan dan keunggulan kompotitif UKM
14) Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan dengan kegiatan Monitoring dan
evaluasi pengembangan rehabilitasi hutan dan lahan
15) Program pemulihan produksi dan Kwalitas Kakao SULSEL dengankegiatan Monitoring dan pemantauan pelaksanaan gerakan Nasional
Peningkatan produksi mutu kakao
16) Program Pembinaan Dan Pengendalian Pelaksanaan jalan Dan jembatandengan kegiatan Monitoring dan koordinasi pelaksanaan kegiatan
prasarana jalan dan jembatan
17) Program Pengembangan Pengelolaan Irigasi,Rawa dan JaringanPengairan lainnya dengan kegiatan Monitoring dan koordinasi
pelaksanaan kegitan irigasi
18) Program pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan Monitoringdan Koordinasi Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
19) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatanMonitoring dan Koordinasi Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
83Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
20) Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan dengankegiatan Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan Gratis danDana BOS
21) Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat denga kegiatanMonitoring Dan Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis
22) Program Peningkatan Koordinasi Dan Pelayanan Ibadah Haji dengan
kegiatan Monitoring Dan Pendataan Jemaah Haji dan Baziz
23) Program Pembinaan Dan Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan DiKab./Kota dengan kegiatan Monitoring dan Koordinasi Ketenagakerjaan
24) Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata dengan kegiatanMonitoring dan Koordinasi Kepariwisataan
25) Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Bencana dengan
kegiatan Monitoring Dan Koordinasi penanganan PenanggulanganBencana
26) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan
kegiatan Monitoring Dan Pendataan Panti Asuhan, Anak Cacat Dan EksPenyandang Penyakit Sosial
27) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan kegiatan Monitoring
Dan Pendataan Pendistribusian Obat-Obatan
v. Dinas Pendapatan Daerah
Program dan kegiatan yang terkait dengan Dinas Pendapatan Daerah
meliputi antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, Penyerasian dan Evaluasi
Data Obyek dan Subyek Pajak Daerah, Peningkatan Pengelolaan
Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wilayah I Makassar, Peningkatan
Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wilayah II Pare-Pare,
Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wilayah III
Palopo, Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD
84Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
Wilayah IV Bone, Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah
UPTD Wilayah V Wajo, Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak
Daerah UPTD Wilayah VI Bantaeng, Peningkatan Pengelolaan
Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wilayah VII Gowa, Peningkatan
Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wilayah VIII Pinrang,
Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wilayah IX
Maros, Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD
Wilayah X Pangkep, Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah
UPTD Wilayah XI Sidrap, Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak
Daerah UPTD Wilayah XII Tana Toraja, Peningkatan Pengelolaan
Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wilayah XIII Luwu Timur, Peningkatan
Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wilayah XIV Soppeng,
Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wilayah XV
Bulukumba, Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah, Rekonsiliasi Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Pengadaan barang dan jasa kebutuhan kantor Dispenda Prov. Sulsel,
Perbaikan/Renovasi Kantor UPTD Wilayah IX Maros, Monitoring dan
Evaluasi pelaksanaan layanan unggulan samsat
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan
Sosialisasi peraturan perundang-undangan, Peningkatan SDM aparatur
pengelola retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, workshop
ranperda tentang retribusi daerah
4) Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
dengan kegiatan Evaluasi penerimaan retribusi daerah dan pendapatan
daerah lainnya serta pengelolaan barang-barang berharga (Barang Kua),
Penyusunan nilai jual obyek pajak dan tarif pajak daerah, Pemetaan dan
pencairan PKB dan BBNKB kendaraan alat-alat berat, Rekonsiliasi
Penerimaan dana bagi hasil Penyusunan peraturan pelaksanaan/teknis di
85Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
bidang pendapatan, Penyusunan dan Pembahasan Ranperda Retribusi
Daerah, Evaluasi Pendapatan Dinas, Penyusunan LKPJ & Nota
Perhitungan, Inventarisasi Pemanfaatan Benda-Benda Berharga samsat,
Penyusunan Laporan, Rekonsiliasi, Realisasi dan Pertanggungjawaban
Keuangan
5) Program Peningkatan Pendapatan Daerah dan Penegakan Perda dibidang
Pendapatan dengan kegiatan Intensifikasi Penerimaan Dana Bagi Hasil
Pajak, Pengembangan dan peningkatan pengelolaan sumber-sumber
pendapatan daerah, Penertiban dan Pendataan Subyek/Obyek Pajak
Daerah UPTD Wilayah XII Tana Toraja
6) Peningkatan Kualitas, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan
Pendapatan Daerah dengan kegiatan Pemuktahiran Data Base Obyek Dan
Subyek Pajak Daerah Dalam Rangka On Line Sistem, Pengelolaan Website
Dispenda Prov. SulSel, Pengembangan Teknis Layanan Samsat se SulSel
w. Badan Pendidikan dan Pelatihan
Program dan kegiatan yang terkait dengan Badan Diklat meliputi
antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan PelayananAparatur dan Kelembagaan, Peningkatan Kapasitas Pengembangan SDMAparatur, Pembinaan Administrasi Kepegawaian Badan Diklat
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatanPengadaan peralatan gedung kantor, Pemeliharaan gedung kantor,asrama dan sarana/prasarana lainnya
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatanDiklat Training Of Fasilitator (TOF), Pengikutsertaan PNS pada diklat Pim.Tk. II dan Tk. I, Penyelenggaraan diklat prajabatan golongan I dan II,
Pembinaan/fasilitas penyelenggaraan diklat prajabatan Gol. III, II dan Ikab/kota, Pelatihan Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah
86Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
4) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatanStandarisasi, Akreditasi Dan Sertifikasi Kediklatan, Fasilitasi dankerjasama program kediklatan, Monitoring dan Evaluasi Kediklatan
Kab/Kota Tahun 2011, Workshop Penyusunan Bahan program KegiatanKesehatan/Promkes, Workshop manajemen Informasi Publik, DiklatManajemen Perencanaan Berbasis Komunitas dan Mekanisme Kolaborasi
Kerjasama JICA, Workshop Kenotariatan Bagi Camat
x. Badan Kepegawaian Daerah
Program dan kegiatan yang terkait dengan Badan Kepegawaian
Daerah meliputi antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, Penyediaan Biaya Pakai Habis Kantor,
Penyediaan Biaya Jasa Kantor
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Penyediaan
sarana dan prasarana kantor
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan
Kursus-kursus Singkat/Seminar-seminar/Rapat bagi Aparat BKD Sulsel
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan
Kursus-kursus Singkat/ Seminar-seminar/Rapat bagi Aparat BKD Sulsel
5) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan
monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan pendidikan
6) Program Fasilitasi Seleksi Penerimaan CPNS dengan kegiatan Seleksi
Penerimaan CPNS
7) Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai dengan kegiatan
Penganugrahan Satyalancana Karya Satya dan Pelepasan PNS Purna
Tugas
87Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
8) Program Penataan Sistem Layanan Administrasi Kepegawaian dengan
kegiatan Pelayanan Administrasi kenaikan Pangkat PNS
9) Program Pengembangan SIM Kepegawaian Berbasis TIK (BKD) dengan
kegiatan Pemutakhiran database PNS dan Pemeliharaan Arsip
Kepegawaian, Penyebarluaskan Informasi Kepegawaian
y. Sekretariat KPID
Program dan kegiatan yang terkait dengan Sekretariat KPID meliputi
antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatanPenyediaan Jasa Komunikasi dan Administrasi Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatanPengadaan sarana dan prasarana Perkantoran
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian KinerjaDan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Penyusunan Laporan Keuangan
4) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa
dengan kegiatan Evaluasi dengar pendapat Lembaga penyiaran dikab/kota, Verifikasi administrasi bagi lembaga penyiaran di kab/kota
5) Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang informasi Komunikasi
dengan kegiatan Workshop Organisasi dan Manajemen FMPPSMenyangkut Kelembagaan, Perizinan dan Isi Siaran, WorkshopStandarisasi Produksi sehat (Gesit), Penyusunan SOP (Standar
Operasional Prosedur) KPID
6) Program Pengkajian dan penelitian bahan informasi dan komunikasipenyiaran dengan kegiatan Monitoring radio dan televise, Analisis
Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi
7) Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan kegiatan PelaksanaanKPID Awards
88Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
z. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
Program dan kegiatan yang terkait dengan Sekretariat Korpri
meliputi antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, Penyediaan
Jasa Administrasi Perkantoran
2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan RENSTRA, RKA/DPA Pokok
dan Perubahan
4) Pembinaan Korps dengan kegiatan Pembinaan Kerohanian Anggota
Korpri
5) Fasilitasi dan Dukungan Aktivitas Pengembangan Profesi dengan
kegiatan Lomba Prestasi Olahraga Anggota KORPRI, Sosialisasi
Kelembagaan LKBH Unit KORPRI Sulsel
6) Program Peningkatan Penguatan Kelembagaan dan Gedung Kantor
KORPRI dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi, Konsultasi Program
Kerja DP.KORPRI dan Pelantikan Kab/Kota Se Sulawesi Selatan,
Pemeliharaan Gedung Kantor
aa. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program dan kegiatan yang terkait dengan Sekretariat Badan
Pananggulangan Bencana Daerah antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, Penyediaan
89Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan jasa administrasi
keuangan
2) Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana dengan
kegiatan Pembentukan dan Penguatan Pusat Pengendalian Operasional
Penanggulangan Bencana
17. Urusan Ketahanan Pangan
Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan urusan Ketahanan
Pangan yaitu Badan Ketahanan Pangan Daerah dengan program dan kegiatan
meliputi antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Pengadaan inventaris kantor dan rumah jabatan, Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor/Pameran dan kendaraan Dinas Operasional
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan
Pendidikan dan pelatihan teknis
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja,
LPPD,LKPJ, Lap. Berkala / Insedentil serta Laporan Tahunan BPKD Sulsel,
Koordinasi dan Pembinaan Keuangan Sinkronisasi Pengelola Keuangan
serta Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (LHP)
5) Program Pengembangan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah
(OKKPD) dengan kegiatan Sertifikasi Pelabelan Produk Pangan Segar,
Sosialisasi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) OKKPDBPKD Sulsel
6) Program Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan serta
Penanganan Kerawanan Pangan dengan kegiatan Koordinasi Pencegahan
90Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
dan Pengendalian Masalah Pangan, Penyusunan Peta Ketahanan dan
Kerentanan Pangan
7) Program Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan melalui
Pengembangan Pangan Lokal dengan kegiatan Sosialisasi Pangan
Beragam, Bergizi, Seimbang dan Amanserta Pemanfaatan Pekarangan
Kerjasama Tim Penggerak PKK
8) Program Peningkatan Distribusi, Harga dan Akses Pangan dengan
kegiatan Pemantauan dan Analisis Perkembangan Harga Pangan
Starategis
9) Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dengan kegiatan
Pembinaan Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar
10) Program Peningkatan Koordinasi Kelembagaan dan Program Ketahanan
Pangan dengan kegiatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Koordinasi
Dewan Ketahanan Pangan, Penyebaran Informasi Ketahanan Pangan dan
Pameran Hari-hari besar Nasional serta Expo Ketahanan Pangan
18. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu Badan Pemberdayaan
Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan dengan program dan
kegiatan yang meliputi antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Pengadaan peralatan gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
91Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan PengadaanPakaian Dinas Korpri, dan Pakaian Kerja Lapangan BesertaKelengkapannya
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatanPenataan administrasi kepegawaian
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja DanIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Penyusunan rencana kerja program dankegiatan, Penyusunan laporan keuangan/penataan adminisrasi
keuangan, Peningkatan kinerja, konsultasi dan monev
6) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengankegiatan Koordinasi dan Pengendalian Program PNPM Mandiri
Perdesaan, Penguatan Kearifan Lokal dan Tradisi Budaya, PemetaanSosial Ekonomi Masyarakat, Penataan unit pelaksana teknis badan(UPTB) balai pelatihan BPMPDK
7) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan dengan kegiatanPembinaan kesejahteraan keluarga dalam pengentasan kemiskinan,
8) Program Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dengan
kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintah/Perangkat Desa danKelurahan
9) Program Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Baruga Sayang
dengan kegiatan Pembinaan Baruga Sayang, Pelatihan ManajemenPemanfaatan Baruga Sayang
10) Program Pengembangan dan Pemanfaatan TTG dengan kegiatan
Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Perdesaan Tingkat Nasional,Fasilitasi dan Dukungan Alat Dalam Rangka Rehabilitasi Sumber DayaAlam (Pengembangan dan Pemanfatan Pupuk Organik), Fasilitasi Dan
Dukungan Alat Dalam Rangka Penyadaran Masyarakat Untuk PelestarianSumber Daya Alam (Sumber Daya Pesisir)
11) Program Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan dengan kegiatan
Penguatan Manajemen Kelembagaan Pasar Desa, DukunganPengembangan Usaha Ekonomi Produktif, Rintisan Jalan Desa
92Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
19. Urusan Perpustakaan
Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan urusan
Perpustakaan yaitu Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah denggan program
dan kegiatan meliputi antara lain :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan jasa
administrasi keuangan, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah, Pameran Kearsipan dan Perpustakaan
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Pengadaan Sarana Dan Prasarana
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dengan kegiatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah
d. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dengan
kegiatan Restorasi Arsip Konvensional, Penyimpanan dan Penataan Arsip
Konvensional
e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dengan kegiatan
Pengembangan layanan informasi kearsipan, Sosialisasi Peraturan Daerah
No.3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah Provinsi,
Publikasi Arsip dan Layanan Informasi
f. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
dengan kegiatan Layanan Perpustakaan Umum, Pengembangan Otomasi
Perluasan Jaringan Perpustakaan Multimedia, Pembinaan kelembagaan
Perpustakaan, Hunting Deposit Karya Cetak dan Karya Rekam
93Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
5.2. URUSAN PILIHAN
1. Urusan Pertanian
Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan urusan Pertaniann
yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan,
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Sekretariat Badan Koordinasi
Penyuluhan dengan masing-masing program dan kegiatan meliputi :
a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
Program dan kegiatan yang terkait dengan Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Holtikultura meliputi antara lain :
1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan kegiatan Penguatan
Kelembagaan Ekonomi Petani Melalui PUMK dan LM3, Fasilitasi
Pemerdayaan Kelembagaan Petani Pemakai Air, Pelatihan Teknologi
Pengelolahan Hasil Petani
2) Program Pengembangan Agribisnis dengan kegiatan Fasilitasi
pemberdayaan kelompok tani/UPJA, Peningkatan kapasitas alat dan
mesin pertanian dikawasan sentra produksi TPH Perluasan Areal Tanam,
Jalan Usaha Tani
3) Peningkatan Produksi Padi dan Jagung Mendukung Pencapaian Surplus
Beras 2 Ton dan Produksi Jagung 1,5 juta ton dengan kegiatan
Penyediaan Benih Padi, Operasional/Fasilitasi pencapaian surplus beras 2
juta ton dan produksi jagung 1,5 juta ton
4) Program Inisiasi Pengembangan Agroindustri dengan kegiatan
Penyebarluasan Informasi pengolahan dan pemasaran hasil
5) Program Peningkatan Produksi Hortikultura dengan kegiatan Perbanyak
benih hortikultura, Peningkatan Pencapaian Produksi Holtikultura
Berdasarkan Spesifik Lokasi, Peningkatan Produksi Benih/ Bibit
Holtikultura
94Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
6) Program Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dengan
kegiatan Koordinasi/sinkronisasi dan sosialisasi kebijaksanaan
pembangunan TPH, peningkatan SDM aparat pertanian TPH dan
Penataan administrasi perkantoran, Pengembangan sarana dan
prasarana aparatur
7) Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan Perbanyakan
Benih Tanaman Pangan, Penyediaan Percontohan Teknologi Padi
Palawija, Fasilitasi Pemenuhan pupuk bersupsidi, Pengendalian
Organisme Pengganggu tanaman (OPT), Penyusun Kebijakan Program
Monev dan Database, Fasilitasi Penerapan Teknologi dan Perbaikan mutu
hasil pertanian TPH, Pemberdayaan Petani Hortikultura, Pengembangan
Pelayanan Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih
b. Dinas Perkebunan
Program dan kegiatan yang terkait dengan Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Holtikultura meliputi antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Penyediaan jasa administrasi keuangan, Pelayanan Barang dan Jasa
Administrasi, Koordinasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan
Perkebunan
2) Program Pengembangan Agribisnis dengan kegiatan Pembinaan
Pembibitan Komoditi unggulan Perkebunan, Pembinaan Peningkatan
mutu dan pengembangan Pengolahan hasil perkebunan, Pembinaan dan
Penyediaan Sarana dan Prasarana produksi Perkebunan, Pengembangan
Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan, Pengamatan, Peramalan
Hama, Penyakit dan Gulma Tanaman Perkebunan, Pembinaan
Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Gangguan Usaha
Perkebunan
3) Program Peningkatan Produksi Usaha Daerah dengan kegiatan
Pengelolaan Kebun Bibit Dinas, Pengawasan, pengujian mutu dan
sertifikasi benih perkebunan
95Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
4) Program Pemulihan Produksi dan Kualitas Kakao Sulawesi Selatan dengan
kegiatan Pembinaan kakao lestarai
5) Program Pembinaan Kelembagaan Petani dan Usaha Perkebunan dengan
kegiatan Pembinaan usaha perkebunan dan Pengembangan Kemitraan
usaha, Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petani Kelompok
Tani dan Gabungan Kelompok Tani
6) Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan Pembinaan
terhadap Pengembangan Tebu Rakyat
c. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program dan kegiatan yang terkait dengan Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan meliputi antara lain :
1) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap
2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dengan kegiatan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan
Daerah, Koordinasi Perencanaan
3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan
kegiatan Pemberdayaan Pos Keswan, Pencegahan, Pengendalian, dan
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Penyakit Reproduksi,
Pengawasan Obat Hewan, Pengendalian Betina Produktif, Pengamanan
Ternak
4) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan kegiatan
Gerakan Optimalisasi Sapi (GOS), Redistribusi Ternak Pemerintah,
Pengawasan dan Pembinaan Mutu Pakan, Pembinaan Wilayah Sumber
Bibit, Restrukturisasi Perunggasan, Penguatan Kelembagaan UPTD IB,
Penguatan Kelembagaan UPTD PMPP, Penguatan Kelembagaan UPTD
Diagnostik Kesehatan Hewan, Pengelolaan Lahan dan Air
5) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan dengan
kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil
96Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
Peternakan, Penguatan Modal Usaha Peternakan, Promosi Hasil Produksi
Peternakan
6) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan dengan kegiatan
Pengembangan Laserpunktur, Pengembangan Batamas
d. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan
Program dan kegiatan yang terkait dengan Badan Penyuluhan
Pertanian meliputi antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Pameran dan kendaraan
Dinas Operasional
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan Pengadaan
Pakaina Dinas, Pakaian Olah Raga, dan Pakaian Batik
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi
Kinerja,LKPJ,LPDD dan Laporan Tahunan, Koordinasi Perencanaan,
Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi Program Penyuluh Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan
5) Program Pemberdayaan Penyuluh Lapangan dengan kegiatan
Pengembangan sistem jaringan Internet Melalui SIMLUHTAN dan ciber
Extension, Pembinaan Kompetensi dan Pengembangan Profesionalisme
Ketenagaan Penyuluh
2. Urusan Kehutanan
Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan urusan Kehutanan yaitu
Dinas Kehutanan dengan program dan kegiatan meliputi antara lain :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Pelayanan
Administrasi Keuangan
97Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dinas Kehutanan
c. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dengan kegiatan Fasilitasi
Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan, Pengembangan Perhutanan Sosial
d. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan kegiatan Pengembangan
Model RHL, Pengelolaan sumber benih/bibit tanaman hutan, Pengujian dan
pengawasan bibit/benih tanaman hutan
e. Program Perencanaan dan Pengembangan Kehutanan dengan kegiatan
Penyusunan dan Pemantapan Program Kehu
f. Program Pelayanan Penatausahaan dan Iuran Hasil Hutan dengan kegiatan
Pelayanan Dan Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Dan Bukan Kayu
g. Program Pemantapan Prakondisi Pengelolaan Hutan dengan kegiatan
Pemeliharaan Dan Rekonstruksi Batas Hutan
h. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia dengan kegiatan
Peningkatan SDM Kehutanan
3. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan urusan Energi dan
Sumberdaya Mineral yaitu Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral denganprogram dan kegiatan meliputi antara lain :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan
jasa administrasi ketetausahaan
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatanPengadaan Peralatan Kantor, Pemeliharaan rutin berkala
c. Program Peningkatan Eksplorasi dan Penyediaan Air Tanah denganPengeboran dan Destilasi pada Lahan Kering dan Pulau-pulau dengankegiatan Pengembangan dan pemanfaatan air tanah
d. Program Pengembangan Produk Hukum Bidang Pertambangan dan Energi
dengan kegiatan Penyusunan regulasi mengenai bidang pertambangan dan
energi
98Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
e. Program Pembangunan dan Pengembangan Pusat Informasi Mineral dan
Energi dengan kegiatan Pengembangan pusat informasi mineral dan energi
f. Program Pembinaan dan Pengembangan Desa Mandiri Energi dengan
kegiatan Pembinaan usaha ketenagalistrikan
g. Program Peningkatan SDM Energi dan Sumber Daya Mineral dengan kegiatan
Pengembangan SDM tenaga kerja bidang energi dan sumber daya mineral.
3. Urusan Kelautan dan Perikanan
Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan urusan Kelautan dan
Perikanan yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan dengan program dan kegiatan
yang meliputi antara lain :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan
Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
b. Program Pengembangan Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan
Pengembangan dan peningkatan sumberdaya aparatur perikanan
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan dengan kegiatan Koordinasi Perencanaan & Pelaporan Capaian
Kinerja SKPD, Penyusunan laporan tahunan dan data statistik, Perayaan Hari
Besar Nasional
d. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan kegiatan
Pendampingan Coremap II, Pengembangan unit usaha dan ekonomi
masyarakat pesisir
e. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian
Sumberdaya Kelautan dengan kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana
pengawasan, Pengembangan dan peningkatan SDM Pengawas, PPNS dan
Masyarakat pengawas
f. Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan kegiatan
Pengembangan teknologi sistem perbenihan air tawar, Pengembangan
teknologi sistem perbenihan air payau dan laut, Pengembangan
99Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
Laboratorium Kesehatan Ikan Pangkep, Pengembangan Kualitas dan
Kuantitas Komoditas Ungulan Perikanan (Udang & Bandang), Pengembangan
Kawasan Budidaya Air Tawar, Pengembangan sarana dan prasarana
budidaya, Pengembangan Kelompok Pembudidaya Ikan, Pengembangan
Pelayanan Usaha Komoditas Unggulan Rumput Laut
g. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
dengan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Mekanisasi Perikanan
Tangkap, Peningkatan Sarana Perikanan Tangkap
h. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan dengan kegiatan
Pengembangan & Pembinaan Kelembagaan Nelayan Petani Ikan
i. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan dengan
kegiatan Pengembangan Lab. Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil
Perikanan, Pembinaan Produksi Bernilai Tambah, Pengembangan dan
Promosi Produk hasil perikanan, pengembangan usaha perikanan dan
Koperasi
4. Urusan Perdagangan
Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan Perdagangan yaitu
Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan program dan kegiatan meliputi
antara lain :
a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan
kegiatan Pelayanan dan pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan kegiatan
Peningkatan kapasitas Lab. Penguji, Peningkatan kapasitas Lab. Kalibrasi,
Pengembangan dan penerapan penilaian kesesuaian SNI-LSPro, Penguatan
dan pengembangan kelembagaan pengujian dan sertifikasi mutu barang,
Operasionalisasi dan pengembangan BP3ED
c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan
Pengelolaan Gedung Ballroom CCC
100Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
5. Urusan Industri
Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan Perindustrian yaitu
Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan program dan kegiatan meliputi
antara lain :
a. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi dengan kegiatan
Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan kegiatan
Fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber
daya, Pembinaan IKM industri pengelolaan kakao, Fasilitasi kerajinan
daerah, Magang Bagi Usaha IKM Rokok/Tembakau, Pelatihan Kewirausahaan
CEFE bagi pengusahaa IKM Rokok/Tembakau, Fasilitasi Pembangunan
Gedung kerajinan daerah
c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dengan kegiatan
Pembinaan kemampuan teknologi industri alat angkut, Pelayanan dan
pengembangan UPT Tekstil, Pembinaan kemampuan teknologi industri
Markisa
101Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
BBAABB VVII
PP EE NN UU TT UU PP
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, secara garis besar Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 disimpulkan
sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah seluruhnya direncanakan sebesar Rp. 3.106.899.564.184,20
2. Belanja Daerah seluruhnya direncanakan sebesar Rp. 3.385.714.310.554,11
terdiri atas :
1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.969.727.383.358,11
a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 629.500.423.682,45
b. Belanja Bunga sebesar Rp. 150.000.000,00
c. Belanja Hibah sebesar Rp. 104.818.000.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 33.893.500.000,00
e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi,Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desasebesar Rp. 681.996.825.626,41
f. Belanja Bantuan Keuangan kepadaProvinsi, Kabupaten/Kota danPemerintah Desa sebesar Rp. 491.868.634.049,25
g. Belanja Tidak Terduga Rp. 27.500.000.000,00
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 1.415.986.927.196,00
a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 152.156.230.922,00
b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 770.292.811.763,00
c. Belanja Modal Sebesar Rp. 493.472.626.511,00
102Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
3. Pembiayaan seluruhnya (Netto) direncanakan sebesar Rp. 278.814.746.369,91
terdiri atas :
a. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 290.514.746.369,91
b. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 11.700.000.000,00
Demikian Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011 sebagai penjabaran lebih
lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara
yang telah ditetapkan.
Makassar, 16 September 2011.
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.
Top Related