Penjelasan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999
sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
berarti
pemberian
dalam arti luas.
GRATIFIKASI
Meliputi apa saja?
DEFINISI GRATIFIKASI
BarangRabat/diskon
Pinjaman tanpa bunga
Uang/setara
uang
Komisi
Meliputi:
Tiket Perjalanan
Fasilitas Lainnya
Fasilitas Penginapan Perjalanan Wisata
Yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan
menggunakan sarana elektronik atau tanpasarana elektronik
Pengobatan Cuma-cuma
1. Penerimaan dalam bentuk apa pun.
2. Diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan Pegawai.
3. Bertentangan dengan kewajiban/tugas Pegawai.
GRATIFIKASI YANG WAJIB DILAPORKAN
1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat.
2. Proses penyusunan program, kegiatan dan/atau anggaran.
3. Proses pemeriksaan, audit, reviu, evaluasi dan/atau pemantauan.
4. Pelaksanaan Perjalanan dinas (di luar penerimaan sah/resmi dari instansi PN).
5. Proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai.
6. Pelaksanaan perjanjian kerja sama/kontrak/kesepakatan dengan pihaklain, baik sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaannya.
7. Pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas lainnnya.
Terkait dengan:
Berapa pun nilai gratifikasinya, wajib dilaporkan!
KATA KUNCI:
BENTUK GRATIFIKASI YANG WAJIB DILAPORKAN
1. Ungkapan terima kasih dari Pegawai/pihak ketiga pada hari raya keagamaan.
2. Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu dari:
a. kakek/nenek,
b. bapak/ibu/mertua,
c. suami/istri,
d. anak/menantu,
e. cucu,
f. besan,
g. paman/bibi,
h. kakak/adik/ipar,
i. sepupu & keponakan
yg memiliki Benturan Kepentingan.
3. Pemberian dari pihak lain sebagai hadiah dalam pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara agama/adat/tradisi lain >Rp1juta dari masing-masing pemberi pada setiap kegiatan/peristiwa tersebut.
4. .
1
BENTUK GRATIFIKASI YANG WAJIB DILAPORKAN
4. Pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh:
a. Pegawai,
b. bapak/ibu/mertua,
c. suami/istri, atau
d. anak Pegawai
yang menerima Gratifikasi > Rp1juta per orang dari masing-masing pemberi.
5. Pemberian sesama Pegawai dalam rangka:
a. pisah sambut,
b. pensiun,
c. promosi jabatan, dan
d. ulang tahun
tidak dalam bentuk uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang mempunyai nilai > Rp300 ribu per pemberian per orang dengan nilai keseluruhan paling banyak Rp1 juta dalam 1 tahun dari pemberi yang sama.
2
1. “Berlaku umum”, yaitu:
suatu kondisi penerimaan yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan/nilai, untuk semua peserta & memenuhi prinsip kewajaran/kepatutan.
2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramahtamahan & penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar.
4. Merupakan bentuk penerimaan yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan & norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN
Mempunyai karakteristik:
BENTUK GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN
1. Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu dari:
a. kakek/nenek,
b. bapak/ibu/mertua,
c. suami/istri,
d. anak/menantu,
e. cucu,
f. besan,
g. paman/bibi,
h. kakak/adik/ipar,
i. sepupu & keponakan,
sepanjang tidak memiliki benturan kepentingan.
2. Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang/barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta
pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan & potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara ≤ Rp1 juta.
3. Pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah ataubencana yg dialami olehPegawai, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak Pegawaiyang menerima gratifikasi per Pemberi dalam setiap kejadian≤ Rp1 juta.
4. ...
1
4. Pemberian sesama Pegawaidalam rangka:
a. pisah sambut,
b. pensiun,
c. promosi jabatan, dan
d. ulang tahun
yang tidak dalam bentukuang atau tidak berbentuksetara uang, ≤ Rp300 ribuper pemberian per orang dengan total pemberianRp1 juta dalam 1 tahundari pemberi yang sama.
5. Pemberian sesama Pegawai tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro,
saham, deposito, voucher, pulsa, dll.) ≤ Rp200 ribu per pemberian per orang dengan total pemberian maks Rp1 juta dalam 1 tahun dari pemberi yang sama.
6. Hidangan atau sajian yang berlaku umum.
7. Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, kompetisi yang tidak terkait kedinasan.
8. ...
2BENTUK GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN
8. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum.
9. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum.
10. Goody bag/gimmick atau seminar kit yang diperoleh dari keikutsertaan dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum dengan nilai sesuai ketentuan.
11. Penerimaan hadiah atau tunjangan, baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. ...
3BENTUK GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN
12. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luarkedinasan yang tidak terkait dengan tusi dari Pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan & tidak melanggaraturan internal instansi pegawai.
13. Fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, dan/ataujamuan makan, yang diterima oleh Pegawai dariinstansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukandan penugasan resmi yang tidak dialokasikananggarannya pada unit kerjanya dan tidak adabenturan kepentingan.
14. …
4BENTUK GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN
14. Plakat, vandel, atau cinderamata lainnya daripanitia seminar, lokakarya, konferensi, ataukegiatan sejenis dari instansi atau lembaga lain yang diterima oleh Pegawai sebagai wakil resmidari instansi.
15. Hadiah dari kontes/kompetisi terbuka yang diselenggarakan instansi/lembaga lain berdasarkan penunjukan/penugasan resmi.
16. Penerimaan honor dan/atau insentif sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara, narasumber, konsultan dan fungsi serupa lainnya (tidak termasuk pemeriksaan, audit, reviu, evaluasi, dan/atau pemantauan)yang diterima oleh Pegawai dari instansi/lembaga lain berdasarkan penunjukan/penugasan resmi.
5BENTUK GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN
Pegawai wajib menolak dengan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan aturan gratifikasi
yang berlaku di KKP.
Apabila pegawai melakukan pemberian ataspermintaan, maka segera melaporkan kepada UPG
KKP.
PEMBERIAN ATAS PERMINTAAN
UU 31/1999 ➡ UU No. 20/2001
Pasal 12B dan 12C ayat (1)
Ancaman Hukuman bagi Penerima:• Pidana Penjara Seumur
Hidup atau 4 s.d. 20 Tahun
• Pidana Denda Rp200 juta s.d. Rp1 milyar
Sanksi bagi Pemberi :• Pidana Penjara 3
Tahun• Pidana Denda
Rp150 juta
Ancaman Hukuman Bagi Penerima dan Pemberi Gratifikasi
Sanksi hukum tidak berlaku
jika Anda
melaporkan gratifikasi!Tolak gratifikasi pada kesempatan pertama!
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
UPGKKP
UPGUPT
UPGESELON I
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (UPG KKP)
UPG KKP dibentuk untuk menunjang efektivitas pelaksanaanpengendalian gratifikasi di KKP,
bersifat ad-hoc & berkedudukan di Itjen KKP.
1. Menyiapkan perangkat kerja dan fasilitas pengendalian gratifikasi.2. Menyimpan salinan bukti penyetoran uang terhadap gratifikasi yang
menjadi Milik Negara.3. Menerima, memverifikasi & mereviu laporan gratifikasi.4. Bersama dengan KPK melakukan evaluasi kebijakan & pengendalian
gratifikasi di KKP.5. Memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem
pengendalian gratifikasi kepada Menteri.6. Menyampaikan rekapitulasi laporan gratifikasi setiap semester.7. Meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan.
TUGAS UPG KKP
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA UNIT KERJA ESELON I & UPT LINGKUP KKP
UPG Eselon I & UPG UPT dibentuk untuk menunjang efektivitaspelaksanaan pengendalian gratifikasi di KKP,
bersifat ad-hoc & berkedudukan di tiap unit kerja Eselon I & UPT.
1. Mencantumkan larangan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan pada setiap penugasan dan pengumuman PBJ.
2. Memasang larangan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan pada tempatlayanan publik.
3. Melakukan sosialisasi Permen KP ttg gratifikasi di lingkungan unit kerja, mitra kerja, stakeholders & lainnya.
4. Membuat edaran larangan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan padahari raya keagamaan.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPG di unit kerjanya & menyampaikan hasil evaluasi serta rekapitulasi substansi danjumlah pelaporan gratifikasi.
TUGAS UPG Eselon I & UPT
Menjadi:1. Milik Negara;2. Dikelola KKP; atau3. Milik Pelapor.
PENERIMA/PEMBERI
GRATIFIKASIKPK
UPG
SK/PUTUSANPENETAPAN STATUS
MEKANISME DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN GRATIFIKASI
UPG(reviu)
Lapor
Pelapor wajib memenuhi permintaan
klarifikasi UPG dan/atau KPK,
jika diperlukan informasi lebih lanjut.
Ditindak-lanjuti oleh
KLARIFIKASI DAN VERIFIKASI
Gratifikasi dilaporkan paling lambat
14 hari kerja
sejak terjadinya gratifikasi.
TINDAK LANJUT PELAPORANBERDASARKAN BENTUK DAN JENIS GRATIFIKASI
Benda
Gratifikasiwajib disimpan
oleh Pelapor
sampai status
benda tersebut
ditetapkan oleh
KPK.
Benda gratifikasi
yang sifatnya
mudah rusak
(makanan/
minuman)Benda tersebut dapat
diserahkan ke
lembaga
sosial atau pihak yang
lebih membutuhkan.
Benda Gratifikasi
didokumentasikan dan
dokumentasi tersebut
harus dilampirkan
dalam
Laporan Gratifikasi
UPGKKP
Sekretariat UPG KKPGedung Mina Bahari III Lantai 4
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, 10110
Datang langsung ke Sekretariat UPG KKP
Aplikasi online di upg.kkp.go.id
Email: [email protected]
Melalui Kotak Pelaporan Gratifikasi
MEDIA PELAPORAN
KPKKomisi Pemberantasan Korupsi
Aplikasi online di gol.kpk.go.id
PROSEDUR PENEBUSAN BENDA GRATIFIKASI UNTUK DIMILIKI PELAPOR
a. Pelapor menyampaikan keinginannya untukmemiliki Benda Gratifikasi kepada KPK dengan mengganti sejumlah uang;
b. Pelapor menyerahkan Benda Gratifikasikepada KPK untuk keperluan penaksiranharga;
c. KPK memproses laporan;
d. KPK mengeluarkan keputusan Benda Gratifikasi Milik Negara yang dapat digantidengan sejumlah uang;
e. Pelapor menyetorkan uang pengganti kepadaKPK dan memperoleh Benda Gratifikasi yang dimaksud.
APLIKASI LAPOR GRATIFIKASI ONLINE (GOL)WEB UPG KKP (upg.kkp.go.id)
Total 313 laporan dari 237 Pelapor.a. 132 gratifikasi yg dianggap suap, b. 152 bersifat kedinasan, c. 25 bukan dianggap suap dan bukan kedinasan.
Dari 132 laporan, sebanyak 124 laporan diteruskan kepada KPK RI.
LAPORAN GRATIFIKASI YANG DIKELOLA UPG KKP PER UNIT ESELON I TAHUN 2014 s.d. TRIWULAN I 2019
Setjen6
2.35%
Ditjen PRL5
1.96%
DJPT2
0.78
DJPB6
2.35%
Ditjen PDSPKP4
1.57%
Ditjen PSDKP1
0.39%
Itjen165
64.71%
BRSDMKP26
10.20%
BKIPM40
15.69%
TERIMA KASIH
Website dan aplikasi GOL: upg.kkp.go.id
Email pelaporan: [email protected]
Sekretariat UPGKementerian Kelautan dan PerikananGedung Mina Bahari III Lantai 4Jl. Medan Merdeka Timur No. 16,Jakarta Pusat, 10110
v18.09
Top Related