GAMBARAN UMUM SUBSTANSIRANCANGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM
TENTANGPELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
UU no. 12 Tahun 2011
Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014
Pasal 188
(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perndang-undangan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka melaksanakan konsultasi Publik.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan konsultasi publik diatur dengan Peraturan Menteri.
Dasar Hukum
Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011
Asas Keterbukaan sebagai salah satu asas Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan yang baik
Penjelasan Pasal 5 huruf g:
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan,penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan
bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan
masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikanmasukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang
mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan
pengundangan.
PERENCANAAN PENYUSUNAN PEMBAHASAN PENGESAHAN/ PENETAPAN
PENGUNDANGANPERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Partisipasi Masyarakat Penyebarluasan
DAYA LAKU vs
DAYA GUNA
mien-2016
SISTEMATIKA RANCANGAN
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyelenggara Konsultasi Publik
Bab III Tata Cara Konsultasi Publik
Bab IV Pengelolaan Hasil Konsultasi Publik
Bab V Ketentuan Penutup
Terdiri atas 5 Bab dan 24 Pasal
Konsultasi Publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemrakarsa
untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan Masyarakat
serta para pemangku kepentingan atas substansi rancangan Peraturan
Perundang-undangan yang akan dibentuk.
Pembentukan Peratuturan Perundang-undangan adalah
pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan,
dan pengundangan.
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang
memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau
ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui
prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
mien-2016
BATASAN/PENGERTIAN (1)
Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Peraturan
Perundang-undangan.
Pemrakarsa adalah menteri atau pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian yang mengajukan usul penyusunan Rancangan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan
Presiden, atau pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang mengajukan usul
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan pimpinan Satuan Kerja
Perangkat DaerahKabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat
DaerahKabupaten/Kota yang mengajukan usul Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang hukum.
mien-2016
BATASAN/PENGERTIAN (2)
Lingkup Pengaturan
Konsultasi Publik yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri ini
meliputi Konsultasi Publik dalam rangka Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Pemerintah.
KONSULTASI PUBLIK
atau
PARTISIPASI MASYARAKAT
mien-2016
UU No. 12 Tahun 2011, Bab IX menggunakan istilah “PARTISIPASI MASYARAKAT” (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau secara tertulis
dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.(Pasal 96 ayat (1)
Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka
melaksanakan konsultasi Publik.(Pasal 188 ayat (2)
Penggunaan Istilah (1)
Masyarakat
orang perseorangan; atau
kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan
peraturan perundang-undangan.
Termasuk dalam kelompok orang, antara lain:
kelompok/organisasi masyarakat;
kelompok profesi;
lembaga swadaya masyarakat; dan
masyarakat adat.
mien-2016
OBJEK KONSULTASI PUBLIK
Perencanaan program penyusunan Peraturan Perundang-undangan*
Naskah Akademik RUU/ Rancangan Perda*
Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disusun*
Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan
Implementasi/Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Model Konsultasi
Konsultasi langsungForum tatap muka (dialog langsung)
Konsultasi tidak langsung
Media cetak/massa
Media elektronik
Teknologi Informasi (online system)
MODEL KONSULTASI PUBLIK(dalam Rancangan Peraturan Menteri)
Model Partisipasi Masyarakat (dalam UU 12 Tahun 2011)
Berdasarkan Pasal 96 ayat (2), masukan secara
lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui:
a. rapat dengar pendapat umum;
b. kunjungan kerja;
c. sosialisasi; dan/atau
d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK
Konsultasi Publik pada setiap tahapan tsb merupakan konsultasi yang pada dasarnya dapat dilaksanakan dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan, namun model pelaksanaan konsultasi dan frekuensinya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi serta jenis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk.
TAHAP PERENCANAAN
TAHAP PENYUSUNAN
TAHAP PEMBAHASAN
PENYEBARLUASAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
Pasal 88
Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak
penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan
Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-
Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.
Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi
dan/atau memperoleh masukan masyarakat sertapara pemangku kepentingan.
TAHAP PERENCANAAN
Dimulai sejak awal pengkajian dan penelitian
dilakukan, penyusunan NA, penyiapan
perencanaan program penyusunan Peraturan
Perundang-undangan, dan program penyusunan
Peraturan Perundang-undangan yang telah
ditetapkan.
TAHAP PENYUSUNAN
dilakukan sejak pembentukan panitia
antarkementerian dan/atau antarnonkementerian
atau tim penyusun Raperda, rapat PAK dan/atau
antarnonkementerian atau rapat tim penyusun
Raperda, pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan
Perundang-undangan.
TAHAP PEMBAHASAN
dilakukan sejak persiapan pembahasan hingga RUU
atau Raperda tersebut dibahas.
EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Konsultasi Publik juga dapat dilakukan untuk proses evaluasi
Peraturan Perundang-undangan.
Dilaksanakan untuk membuat memperoleh masukan
Masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Evaluasi Peraturan Perundang-undangan diperlukan untuk
memberikn rekomendasi bagi perbaikan Peraturan
Perundang-undangan.
Konsultasi Publik untuk proses evaluasi Peraturan Perundang-undangan diselenggarakan oleh Menteri www.bphn.go.id
mewujudkan implementasi e-goverment.
Penggunaan teknologi informasi yang tepat diharapkan dapatmembantu dalam mengelola proses pembentukan PeraturanPerundang-undangan yang lebih efektif, dapat meningkatkanlegitimasi keputusan, dan lebih hemat biaya.
Akses informasi yang lebih mudah = meningkatnya partisipasimasyarakat dan perbaikan Peraturan Perundang-undangan yanglebih berkualitas serta dapat diterima oleh seluruh lapisanmasyarakat.
mien-2016
KONSULTASI PUBLIK SECARA ELEKTRONIK (1)
mudah diakses oleh Masyarakat ataupun lembaga
negara terkait Peraturan Perundang-undangan ;
dapat dilakukan setiap waktu dan dari mana saja;
efisien dalam waktu dan biaya;
jangkauan lebih luas;
meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam proses
pembuatan Peraturan Perundang-undangan sehingga
aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara optimal;
aspirasi masyarakat dapat terdata dengan lebih baik dan
akurat.
mien-2016
KONSULTASI PUBLIK SECARA ELEKTRONIK (2)
Masyarakat menyampaikan masukan secara lisan dan/atautertulis dengan menyebutkan nama atau identitas kelompokyang diwakilinya.
Masukan berupa saran atau pendapat dan alasan untukmemperkuat atau menolak rencana pembentukan atausubstansi rancangan Peraturan Perundang-undangan yangakan dibentuk.
Masukan ditujukan kepada pimpinan instansi Pemrakarsa,Menteri, instansi terkait.
Konsultasi Publik dilakukan sesuai dengan model konsultasi yangtersedia dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran,waktu serta efektifitas penyelenggaraan Konsultasi Publik.
mien-2016
TATA CARA PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK (1)
Untuk memudahkan Masyarakat berpartisipasi dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap
Rancangan Peratuan Perundang-undangan harus dapat
diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
Kemudahan akses diperoleh dengan melakukan
Konsultasi Publik berbasis IT (elektronik).
Menteri dan/atau Pemrakarsa menyelenggarakan
Konsultasi Publik berbasis IT (elektronik).
mien-2016
TATA CARA PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK (2)
Pemrakarsa wajib menginventarisasi, mengolah, dan memetakan setiap masukan substansi.
Dalam hal masukan disampaikan kepada Menteri, maka Menteri wajib meneruskan kepada Pemrakarsa atau instansi terkait.
Pemrakarsa wajib memberikan tanggapan atau jawaban atas masukan substansi yang diperoleh dari hasil Konsultasi Publik.
Tanggapan kepada Masyarakat yang mengajukan melalui media yang sama pada saat masukan tersebut diterima atau media lain yang mudah diakses oleh Masyarakat.
mien-2016
TATA CARA PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK (3)
waktu konsultasi yang cukup;
menetapkan kelompok target;
merumuskan tujuan konsultasi;
memformulasikan pertanyaan serta menyiapkan time schedule; dan
membuat dokumen konsultasi yang sederhana tapi menyeluruh, yang memberikan kesempatan bagi pembacanya untuk menanggapi, melakukan kontak dan bahkan mengajukan keluhan; dan
memastikan dokumen konsultasi tersedia dan mudah diakses Masyarakat.
mien-2016
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM
MEYELENGGARAKAN KONSULTASI PUBLIK
Hasil Konsultasi Publik yang relevan dijadikan referensi
dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan
Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
Pemrakarsa dan/atau pihak yang menyelenggarakan
Konsultasi Publik wajib menyimpan dan
mendokumentasikan seluruh hasil Konsultasi Publik.
mien-2016
PENGELOLAAN HASIL KONSULTASI PUBLIK
INTERNATIONAL BEST PRACTICES
IN DEVELOPING
E-PUBLIC CONSULTATION
DISAMPAIKAN OLEH
PROF. DR. IDA BAGUS RAHMADI SUPANCANA
PADA ACARA
DIALOG NASIONAL PELUNCURAN PROGRAM E-KONSULTASI PUBLIK
Jakarta, 9 Desember 2016
SISTEMATIKA
I. PENGANTAR
II. BEST PRACTICES E-PUBLIC CONSULTATION DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
III. PEMBELAJARAN YANG DAPAT DIPETIK
IV. BEBERAPA TANTANGAN DALAM MELAKSANAKAN E-PUBLIC CONSULTATION
I. PENGANTAR
A. Public Engagement dan Public Consultation;
B. Penerapan Model-model E-Engagement
C. Prinsip-prinsip Dasar Public Consultation;
D. Tujuan Public Consultation;
E. Peran E-Public Consultation Dalam Pembentukan Perundang-undangan;
F. Kelebihan E-Public Consultation;
I.A. Public Engagement dan Public Consultation
• Public engagement sangat diperlukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam perumusan kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan.
• Bentuk-bentuk public engagement meliputi : information, communication, consultation dan participation.
• Public consultation bersifat dua arah, baik yang aktif maupun yang pasif.
Penyebaran informasi untuk dikomentari (broad circulation for comment);
Konsultasi formal dengan kelompok terpilih (formal consultation with selected group) atau yang sebut “social partners”;
Memposting di internet tanpa permintaan untk dikomentari (posting on the internet without invitation to comment);
Konsultasi publik melalui internet dengan undangan untuk dikomentari (public consultation on the internet with invitation to comment);
Pertemuan publik secara virtual (virtual public meetings).
I.C. Prinsip-prinsip Dasar Public Consultation
• Komitmen (kepemimpinan dan komitmen yang kuat pada semua lini);
• Jaminan atas hak-hak masyarakat (hak informasi, konsultasi dan partisipasi);
• Kejelasan (terkait tujuan serta peran dan tanggung jawab para pihak yang terkait)
• Waktu (dimulai sejak awal dengan waktu yg cukup memadai)• Sifat Inklusif (kesempatan yang sama untuk semua)• Sumber Daya (SDM, teknologi dan keuangan)• Koordinasi (dengan semua stakeholders di pemerintahan)• Akuntabilitas (terhadap masukan dan harapan serta
kepentingan masyarakat).• Evaluasi (terhadap kinerja dengan menggunakan tools
tertentu)• Masyarakat Aktif (warga negara, masyarakat sipil dan dunia
usaha).
• Good Governance
• Transparansi
• Efektivitas
• Kualitas Regulasi
• Perlindungan terhadap pihak2 yang terkena dampak
• Optimalisasi manfaat
• Meningkatkan partisipasi masyarakat
• Akomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat
• Meningkatkan kesadaran (awareness) masyarakat
• Meningkatkan kepatuhan (compliance) masyarakat.
I.E. Peran E-Public Consultation Dalam Pembentukan Perundang-undangan
• Pada dasarnya konsultasi publik dapat dllakukan dengan menggunakan semua media yang ada;
• Media yang ada meliputi media oral, cetak, maupun elektronik;
• E-Public consultation menggunakan media elektronik;
• E-Public consultation dapat dilakukan dengan menggunakan: internet (web-based), radio, televisi, telephone dan sarana elektronik lainnya.
Jangkauan yang sangat luas;
Biaya yang relatif murah;
Efektivitas yang tinggi;
Bersifat inovatif
Fleksibel;
Sesuai dengan kebutuhan jaman;
Mengurangi tatap muka secara langsung.
II. BEST PRACTICES E-PUBLIC CONSULTATION DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
A. OECD
B. United Kingdom
C. United States
D. Korea
E. Malaysia
F. Negara-negara lain
OECD Guidelines for Online Citizen Engagement:
Memulai perencanaan sedini mungkin (start
planning early);
Menunjukkan komitmen;
Menjamin perlindungan data pribadi;
Pendekatan yang dirancang sesuai dengan
kelompok sasaran (tailor made);
Mengintegrasikan antara on-line consultation
dengan metode-metode tradisional.
II.A. OECD (Lanjutan)
Pemanfaatan Participative Web sebagai bentuk E-Publlic Consultation:
- Pemerintah hanya merupakan salah satu titik dalam jaringan;
- Masyarakat tetap dapat terkoneksi meskipun sedang off-line;
- Masyarakat dapat secara tidak langsung terkoneksi ke internet (melalui organisasi yang sdh on-line);
- Masyarakat dapat sangat terkoneksi secara on-line dan mengurangi tatap muka langsung dengan pemerintah;
- Masyarakat dapat mengunakan konektivitasnya untuk berbagi info (share), membandingkan (compare) dan memverifikasi.
Bentuk public-engagement menggunakan tools:
- e-mail alerts dan websites (untuk informasi);
- Online forms dan online consultation (untuk konsultasi);
- Discussions forums dan shared online workspaces (untuk
partisipasi).
https://www.oecd.org/mena/governance/36785341.pdf
II.A. OECD (lanjutan)
Opsi-opsi new online yang digunakan negara-negara anggota OECD untuk menginformasikan dan melibatkan masyarakat:- Menyajikan informasi yang terarah, relevan dan dapat
diakses secara on-line;- Soliciting, mengumpulkan dan menganalisis umpan
balik secara online atau konten yang dihasilkan pengguna;
- Menyajikan ruang-ruang komunikasi secara online dengan pemerintah secara aman dan terpercaya untuk pelibatan masyarakat dan pembahasan masalah;
- Menghadirkan pemerintah dalam ruang-ruang komunikasi dengan masyarakat secara online.
II.B. United Kingdom
Di UK dalam program Red Tape Challenge terdapat suatu website publik yang membuka kesempatan kepada dunia bisnis dan pembayar pajak untuk menyampaikan pandangannya tentang regulasi yang membebani yang mereka hadapi. Niatnya adalah untuk mencabut regulasi yang tidak perlu (unnecessary) serta sangat kompleks (overcomplicated) yang menghambat dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi, sementara itu tetap mempertahankan regulasi yang masih dibutuhkan;
Regulasi dikelompokkan ke dalam tema-tema dan semua komentar yang masuk akan diperhatikan.
Untuk setiap tema diberikan jangka waktu tertentu dimana dalam jangka waktu tersebut para pemangku kepentingan dapat menyampaikan pandangannya tentang regulasi tertentu.
Contoh dari tema-tema tersebut, antara lain: retail; hospitality, food and drink; road transportation; health and safety; manufacturing; environment; rail; energy; housing and construction; water; medicines; maritime; aviation; company and commercial law; insolvency; pensions; etc.
II.C. United States
• Berdasar pada Administrative Procedure Act (APA) 1946 yang merumuskan hak setiap warganegara untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
• Terhadap setiap peraturan yang bersifat substantif wajib dipublikasikan melalui konsep pemberitahuan (notice) dan komentar (comments), terutama peraturan perundang-undangan pada tingkat Federal;
• Kesempatan kepada setiap warganegara untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berlaku sejak proposal sampai dengan aturan final.
• https://ustr.gov/sites/default/files/USTR%20Guidelines%20for%20Consultation%20and%20Engagement.pdf.
II.D.KOREA
Adanya saluran untuk menyampaikan petisi
tentang regulasi oleh Masyarakat dan Dunia
Usaha Melalui www.better.go.kr
Petisi Melalui Internet: Akses Mudah, Terbuka
Untuk Semua Orang
II.E. Malaysia
ICT tools yang digunakan oleh Malaysia dalam rangka E-Public Consultation, meliputi:
- Websites: yang dimiliki oleh semua instansi Pemerintah;
- Portals: yang berfungsi sebagai pintu masuk ke instansi-instansi pemerintah lainnya;
- Search engines, clear site structure and links: tools ini membantu users untuk secara cepat memperoleh informasi yang mereka perlukan;
- Electronic Kiosks: informasi publik dapat diakses secara online melalui kios-kios elektronik dan terminal komputer yang diletakkan pada bangunan-bangunan publik dimana masyarakat bebas menggunakannya. (http://grp.miti.gov.my/; http://www.mycc.gov.my/legislation/online-public-consultation, dll)
II.F. Negara-negara Lain
• Perancis: mengembangkan jaringan yang melibatkan masyarakat/users yang terutama mewakili kalangan asosiasi dan perwakilan masyarakat dalam pengembangan kebijakan dan regulasi terkait proyek-proyek pemerintah, peningkatan pelayanan publik, pertukaran informasi tentang proyek-proyek inovatif serta menstimulir diskusi tentang isu-isu yang menjadi perhatian bersama (selengkapnya lihat; http://www.modernisation.gouv.fr/en
• Portugal: penggunaan situs jaringan sosial untuk melibatkan warga yang berada di luar negeri (selengkapnya lihat:www.cotec.pt/diaspora);
• New Zealand: dengan kegiatan yg dikenal dengan “The ParticipatioNZ Wiki”, yg melibatkan berbagai kalangan masyarakat, baik akademisi, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat madani serta pakar internasional. Mereka dilibatkan dalam pembahasan dan perumusan kebijakan-kebijakan dan regulasi tertentu (selengkapnya lihat www.e.govtsnz/policy/participation/guide/guide-to-online-participation.html).
III. PEMBELAJARAN YANG DAPAT DIPETIK
DARI INTERNATIONAL BEST PRACTICES
• E-Public Consultation diterapkan sebagai cara inovatif dan efektif untuk
menjangkau masyarakat secara lebih luas (outreach);
• Bentuk-bentuk penyebarluasan informasi untuk kepentingan konsultasi
dilakukan dengan menggunakan semua media elektronik yang tersedia, baik
audio, audio visual, telephone, internet, dan bahkan media sosial di dunia maya;
• Pada dasarnya prinsip-prinsip umum konsultasi publik diterapkan pula pada E-
Public Consultation yang dilakukan secara inter-aktif maupun pasif;
• Penerapan E-Public Consultation juga dikombinasikan dengan metode
tradisional;
• Agar efektif draft peraturan atau peraturan yg akan dikonsultasikan agar
diklasifikasikan sesuai dengan bidangnya;
• Pengklasifikasian tersebut akan membantu untuk mengidentifikasi stakeholders
utama yang akan diundang atau dilibatkan;
• Yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana merumuskan,
mengakomodasikan dan mengawal substansi hasil E-Public Consultation dalam
keseluruhan proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
IV. BEBERAPA TANTANGAN DALAM MELAKSANAKAN
E-PUBLIC CONSULTATION
A. Kurangnya Kesadaran (Lack of Awareness): bukti menunjukkan tidak
meningkatnya partisipasi;
B. Rendahnya Literasi Partisipasi (Low Participation Literacy): kurangnya
informasi bagaimana berpartisipasi dalam proses perumusan
kebijakan atau regulasi;
C. Informasi Berlebih (Information Overload): tujuan instrumental dan
intrinsik yang membingungkan;
D. Pengalaman Buruk pada Kegiatan Sebelumnya (Bad Experience Due
to Past Record): dari pengalaman sebelumnya tidak menunjukkan
dampak nyata dari proses konsultasi terhadap produk final;
E. Consultation Capture: para pelaku bisnis kecil dan individu tidak
melihat kesempatan yang nyata dari kegiatan konsultasi untuk
mempengaruhi pengambilan putusan.
INTRODUCTION OF
BPHN INITIATIVE ON
E-PUBLIC CONSULTATION
ARFAN FAIZ MUHLIZI
1
National Law Development Agency (NLDA) of Indonesia
THE PRACTICE OF PUBLIC CONSULTATION
ON PROCESS OF LEGISLATION IN INDONESIA
National Law Development Agency (NLDA) of Indonesia 3
Data and
information
searching is one
of the most
important thing for
internet user
interest
1998-2015
Internet user
increase rapidly
in Indonesia
National Law Development Agency (NLDA) of Indonesia 15
5 D
The conformity between types, hierarchy, and
the substance of legislation
Clarify of the formulation of
the provisions of legislation
Assessment of substance of legislation
Potential disharmony of provisions of legislation
The effectiveness of the
implementation of legislation
Management Files
Authority and competeny
Rights and obligations
Protection
Law enforcement
CHALLENGES :
1. Optimalization on the public
consultation quality
2. Developing better public access to
regulation preparation information
3. Improving public consultation
methods and technical execution
4. Strengthening public awareness on
the importance of public
consultation
21
National Law Development Agency (NLDA) of Indonesia
DRAFT
REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER ... YEAR…..
ON THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC CONSULTATION
IN THE FORMATION OF REGULATION
Top Related