FASILITASFASILITASKEPABEANANKEPABEANAN
KAWASAN BERIKAT DAN KITEKAWASAN BERIKAT DAN KITE
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
FASILITASFASILITASKEPABEANANKEPABEANAN
KAWASAN BERIKAT DAN KITEKAWASAN BERIKAT DAN KITE
2014 one sizedoes’nt fit all
MATERI YANG AKAN DISAMPAIKAN
1. Fasilitas Kepabeanan2. Kawasan Berikat3. KITE
1. Fasilitas Kepabeanan2. Kawasan Berikat3. KITE
RISK MANAGEMENT SINERGY ANTARA DJBC DAN DJP(DATA, PROFIL, ANALISA, PELAYANAN, PENGAWASAN, EVALUASI)IT INVENTORY, SARANA PRASARANA, SDM, INTEGRITAS
KEPASTIAN INVESTASI DANKEPASTIAN INVESTASI DANPERTUMBUHAN EKONOMIPERTUMBUHAN EKONOMITATALAKSANA KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN
FASILITASI KEPABEANANPILAR & KONSEPSI DASAR
ORIE
NSTA
SI E
KSPO
R
PERUNDANG-UDANGAN KEPABEANAN & PERPAJAKAN
ORIE
NT. E
XP. &
DOM
ESTI
K
KEMU
DAHA
NPR
OSED
URAL
ORIE
NTAS
I DOM
ESTI
K
MIGA
S
PERT
AMBA
NGAN
FTA
TUJU
AN K
HUSU
S
FTZ
KEK
FASI
LITA
S FI
SKAL
NO JENIS FASILITAS DASAR HUKUM BENTUK FASILITAS OBYEK YANG DIBERI FASILITAS SUBYEK PENERIMA FASILITAS
1 Pemberian TarifKhusus Dalam RangkaFTA
Pasal 13 UU Nomor 17Tahun 2006
Penurunan atau penghapusantarif (preferensitarif/pemberian tarif khusus)
Seluruh barang :- Barang jadi- Bahan baku produksi
Perusahaan yang melakukan impor dari negarayang telah menjalin kerjasama FTA denganIndonesia
2 Pembebasan BeaMasuk
- Pasal 25 UU Nomor 17Tahun 2006
- PMK 107/PMK.04/2009 jo212/PMK.011/2011
Pembebasan Bea Masuk - Persenjataan, amunisi, perengkapan militerdan kepolisian …untuk keperluanpertahanan & keamanan negara
- Barang dan bahan untuk menghasilkanbarang pertahanan keamanan negara
Industri tertentu yang ditetapkan olehPemerintah sebagai produsen barang untukkeperluan pertahanan dan keamanan negara,berdasarkan perjanjian kerjasama atau KJBdengan KemenHan, TNI dan/atau POLRI
3 Pembebasan/Keringanan Bea Masuk
- Pasal 26 UU Nomor 17Tahun 2006
- 154/PMK.011/2012- PMK 176/PMK.11/2009 jo.
76/PMK.011/2012
Pembebasan/Keringanan BeaMasuk
- Bibit & benih untuk pengembangan industripertanian, peternakan, atau perikanan
- Barang dan bahan pengembangan:- industri penanaman modal- Mesin utk pengembangan industri
- Industri peternakan, pertanian atau perikanan- Industri yang menghasilkan barang dan jasa
(dalam rangka penanaman modal)- industri pembangkit tenaga listrik untuk
kepentingan umum4 Pembebasan BM Atas
Impor Barang UntukTujuan Diekspor (KITEPembebasan)
- Pasal 26 huruf k UUNomor 17 Tahun 2006
- PMK 254/PMK.04/2011
Pembebasan Bea Masuk(dengan mempertaruhkanjaminan)
Barang untuk diolah, dirakit, atau dipasangpada barang lain dengan tujuan untukdiekspor
Perusahaan Industri yang melakukanpengolahan dengan tujuan ekspor
FASILITAS KEPABEANAN BAGI INDUSTRI
Pembebasan BM AtasImpor Barang UntukTujuan Diekspor (KITEPembebasan)
- Pasal 26 huruf k UUNomor 17 Tahun 2006
- PMK 254/PMK.04/2011
Pembebasan Bea Masuk(dengan mempertaruhkanjaminan)
Barang untuk diolah, dirakit, atau dipasangpada barang lain dengan tujuan untukdiekspor
5 Pengembalian BM ygTelah Dibayar (KITEPengembalian)
- Pasal 26 huruf k. Nomor17 Tahun 2006
- PMK 253/PMK.04/2011
Pengembalian Bea Masukyang telah dibayar
Barang untuk diolah, dirakit, atau dipasangpada barang lain dengan tujuan untukdiekspor
Perusahaan Industri yang melakukanpengolahan dengan tujuan ekspor
6 Penangguhan BMa.Kawasan Berikat
(Industri)b.Gudang Berikat
(Supporting Industry)
- Pasal 44 UU Nomor 17Tahun 2006
- PP 32 Tahun 2009- PMK 147/PMK.04/2011 jo.
255/PMK.04/2011 jo.44/PMK.04/2012(Kawasan Berikat)
- PMK 143/PMK.04/2011(Gudang Berikat)
Fasilitas Fiskal :- Penangguhan BM- Tidak dipungut PDRIFasilitas Lainnya :- Tidak dilakukan
pemeriksaan fisik dipelabuhan bongkar
- Belum diberlakukanketentuan Lartas
Kawasan Berikat :- Bahan baku/ bahan penolong- Barang Modal- Peralatan PerkantoranGudang Berikat :- Barang yang ditimbun untuk tujuan
didistribusikan kepada perusahaan industri
Kawasan Berikat :- Perusahaan Industri yang melakukan
pengolahan barang tujuan penjulan terutamauntuk ekspor
Gudang Berikat :- Perusahaan yang melakukan penimbunan
barang untuk dijual kepada perusahaanindustri
7 Bea Masuk DitanggungPemerintah (BMDTP)
- UU Nomor 19 Tahun 2012(APBN TA 2013)
- PMK-07/PMK.011/2013
Bea Masuk yang harusdibayar ditanggung olehPemerintah
Barang dan bahan untuk memproduksibarang dan atau jasa guna kepentinganumum dan peningkatan daya saing industrisektor tertentu
Industri: Sorbitol, PLTU, Pesawat Terbang,Kapal, Plastik, Kendaraan Bermotor, Kawat Ban,Kabel, Kemasan Infus, Elektronika, Ballpoint,Alat Besar, Telekomunikasi, Karpet, dll
8 Fasilitas KepadaBidang Usaha HuluMigas Dan Panas Bumi
- PMK 78/PMK.010/2005- PMK 20/PMK.010/2005- PMK 177/PMK.011/2007
Pembebasan BM Barang untuk kegiatan usaha hulu migas danpanas bumi
Kontraktor Kontrak Production Sharing (KKPS)dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) untukkegiatan hulu migas serta Kontraktor KontrakOperasi Bersama (KKOB) untuk panas bumi
SCREENSHOT TAMPILAN FITUR FASILITAS KEPABEANAN
SCREENSHOT TAMPILAN FITUR FASILITAS KEPABEANAN
KAWASAN BERIKATKAWASAN BERIKAT
RISK MANAGEMENT SINERGY ANTARA DJBC DAN DJP(DATA, PROFIL, ANALISA, PELAYANAN, PENGAWASAN, EVALUASI)PMK 147/PMK.04/2011 jo PMK 120/PMK.04/2013
PMK 143/PMK.04/2011PMK 37/PMK.04/2013
UU 17 TH 2006 PASAL 44UU 17 TH 2006 PASAL 44PP 32 TAHUN 2009 TENTANG TPB
TEMP
AT L
ELAN
GBE
RIKA
T
RUMAHTEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
KAW
ASAN
BERI
KAT
PROFILING – MANAJEMEN RISIKO – OTOMASI – SIMPLIFIKASI PERIZINAN
GUDA
NGBE
RIKA
T
TOKO
BEB
ASBE
A
TEMP
ATPA
MERA
NBE
RIKA
T
TEMP
AT L
ELAN
GBE
RIKA
T
KDUB
KAWASAN BERIKATKAWASAN BERIKATDALAM PRAKTIK INTERNASIONALDALAM PRAKTIK INTERNASIONAL
Praktik yang banyak dilakukan di berbagai negara adalah dengan membuat suatu kawasankhusus (Special Zone) seperti Export Processing Zone, Free Trade Zone, Free Zone, SpecialEconomic Zone, Bonded Area, Bonded Zone, Bonded Warehouse ataupun bentuk kawasansejenisnya.
China memiliki beberapa macam bonded area yaitu free trade zones (FTZs), export processingzones (EPZs), bonded logistics parks (BLPs), bonded ports (BPs), dan comprehensive bondedzones (CBZs).
Menurut Kusago dan Tzannatos (1998) dalam Social Protection Discussion Paper No.9802dengan judul Export Processing Zones: A Review in Need of Update yang dikeluarkan olehWorld Bank, telah disebutkan beberapa terminologi yang digunakan oleh beberapa negara,misalnya:1. Free Industrial Zone dan Export Free Zone di Irlandia;2. Maquiladora di Meksiko;3. Duty Free Export Processing Zone dan Free Export Zone di Republik Korea;4. Export Processing Zone di Filipina;5. Export Processing Zone dan Special Economic Zone di China;6. Investment Promotion Zone di Sri Lanka;7. Foreign Trade Zone di India; dan8. Free Zone di Uni Emirat Arab.
Praktik yang banyak dilakukan di berbagai negara adalah dengan membuat suatu kawasankhusus (Special Zone) seperti Export Processing Zone, Free Trade Zone, Free Zone, SpecialEconomic Zone, Bonded Area, Bonded Zone, Bonded Warehouse ataupun bentuk kawasansejenisnya.
China memiliki beberapa macam bonded area yaitu free trade zones (FTZs), export processingzones (EPZs), bonded logistics parks (BLPs), bonded ports (BPs), dan comprehensive bondedzones (CBZs).
Menurut Kusago dan Tzannatos (1998) dalam Social Protection Discussion Paper No.9802dengan judul Export Processing Zones: A Review in Need of Update yang dikeluarkan olehWorld Bank, telah disebutkan beberapa terminologi yang digunakan oleh beberapa negara,misalnya:1. Free Industrial Zone dan Export Free Zone di Irlandia;2. Maquiladora di Meksiko;3. Duty Free Export Processing Zone dan Free Export Zone di Republik Korea;4. Export Processing Zone di Filipina;5. Export Processing Zone dan Special Economic Zone di China;6. Investment Promotion Zone di Sri Lanka;7. Foreign Trade Zone di India; dan8. Free Zone di Uni Emirat Arab.
INSENTIF FISKALINSENTIF FISKALAtas barang impor atau barang dari TLDDP untuk diolahatau digabungkan menjadi hasil produksi untuk dieksporatau diimpor untuk dipakai:• Bea Masuk ditangguhkan,• Cukai dibebaskan; dan• tidak dipungut PDRI.Barang yang mendapatkan fasilitas:• Bahan baku/bahan penolong;• Barang jadi untuk digabungkan;• Barang modal asal impor;• Peralatan perkantoran asal impor;• Pengemas/alat bantu pengemas asal impor.
Atas barang impor atau barang dari TLDDP untuk diolahatau digabungkan menjadi hasil produksi untuk dieksporatau diimpor untuk dipakai:• Bea Masuk ditangguhkan,• Cukai dibebaskan; dan• tidak dipungut PDRI.Barang yang mendapatkan fasilitas:• Bahan baku/bahan penolong;• Barang jadi untuk digabungkan;• Barang modal asal impor;• Peralatan perkantoran asal impor;• Pengemas/alat bantu pengemas asal impor.
BISNIS PROSES KAWASAN BERIKAT
KAWASANBERIKAT
TPB LAINTPB LAIN TPB LAINTPB LAIN
LDPLDP LDPLDP
BC 2.31. Impor2. Reimpor BC 2.31. Ekspor2. ReeksporBC 2.71. Penjualan2. Subkontrak3. Peminjaman4. Pengembalian5. Reparasi6. Reject
BC 2.71. Penjualan2. Subkontrak3. Peminjaman4. Pengembalian5. Reparasi6. Reject
IMPOR EKSPOR
KAWASANBERIKAT
TLDDPTLDDP
KAW BEBASKAW BEBAS
TLDDPTLDDP
KITEKITE
BC 2.71. Penjualan2. Subkontrak3. Peminjaman4. Pengembalian5. Reparasi6. RejectBC 2.6.21. Ex Subkontrak2. Ex Peminjaman3. Ex ReparasiBC 4.01. Penjualan2. Subkontrak3. Reparasi4. Dipinjamkan
BC 2.71. Penjualan2. Subkontrak3. Peminjaman4. Pengembalian5. Reparasi6. RejectBC 2.51. Impor Utk DipakaiBC 2.6.11. Subkontrak2. Peminjaman3. ReparasiBC 4.01. Reject2. Ex-Subkontrak3. Ex-Reparasi4. Ex-Peminjaman
BC 2.51. Penjualan BC 2.51. Penjualan
RencanaTata RuangKab. Antah Berantah
Kawasan pemukiman/perdagangan
Kawasan budidayaperuntukkan industri
Kawasan Industri
PERSYARATAN LOKASI KAWASAN BERIKAT
KB harus berlokasi di Kawasan Industri. Boleh di kawasan budidaya peruntukkan industri hanya untuk perusahaan yang
memiliki luas lokasi minimal 10.000 M2 dalam satu hamparan, yaitu:1. Bahan Baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;2. perusahaan industri mikro dan kecil; dan/atau3. di kabupaten atau kota lokasi perusahaan tersebut belum memiliki kawasan
industri atau telah memiliki kawasan industri namun seluruh kavlingindustrinya telah habis atau tidak memiliki ketersediaan lahan yangdimintakan oleh perusahaan.
• Terletak di lokasi yang dapat langsung dimasuki dari jalan umum dandapat dilalui oleh kendaraan pengangkut peti kemas• Mempunyai batas-batas yang jelas berupa pagar pemisah dengantempat atau bangunan lain (minimal 2 meter)• Tidak berhubungan langsung dengan bangunan lain• Mempunyai satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaranbarang yang dapat dilalui kendaraan
PERSYARATAN FISIK KAWASAN BERIKAT
• Mempunyai satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaranbarang yang dapat dilalui kendaraan• Digunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolahan Bahan Bakumenjadi barang hasil produksi
PERSYARATAN ADMINISTRASIJENIS PERSYARATANIzin
PrinsipPKB
PKB
PKBSEKALIGUS
PENGUSAHAKB
PDKB PERPANJANGAN
Surat permohonan + daftar isian V V V V VRekomendasi KPPBC + denah + foto V V V V VNomor Identitas Kepabeanan (NIK) * V V V V VIzin prinsip penanaman modal atau izin pengelolaan kawasan industri V V - - -Izin Usaha Industri - - V V VIzin mendirikan bangunan (IMB) - V - - -Bukti lokasi terletak di Kawasan Industri atau Kawasan Budidayaperuntukkan industri V V V - -
PERSYARATAN ADM KAWASAN BERIKAT
Bukti lokasi terletak di Kawasan Industri atau Kawasan Budidayaperuntukkan industriBukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, ataukawasan dengan batas-batas yang jelas V V V V VPeta + Denah lokasi/tempat V V V V -SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun terakhir V V V V VDokumen lingkungan hidup berupa AMDAL atau UKL/UPL - V - - -Surat pernyataan jenis hasil produksi sesuai IUI nya + alur prosesproduksi - - V V -Paparan IT Inventory - - V V -Rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat - - - V V* = Bukti tanda terima updating data NIK, jika NIK belum terdapat:• Akta pendirian serta perubahan terakhir• Keputusan pengesahan dari pejabat yang berwenang• Identitas penanggungjawab
V V V V V
• PENDAYAGUNAAN IT INVENTORY YANG REALTIME, ONLINE, DANMEMILIKI KETERKAITAN DENGAN DOKUMEN KEPABEANAN• KEPEMILIKAN CCTV YANG REALTIME, ONLINE, DAN MEMILIKI ARSIPREKAMAN• TERDAPAT RUANGAN PETUGAS BC
PERSYARATAN LAIN
KPPBC
Laporan
ITINVENTORYAKSES:• Membaca
laporan; dan• Mengunduh
data laporan
KRITERIA IT INVENTORY
Kriteria:Pencatatan secara kontinu dan realtimeMencatat history perekaman dan penelusuran kegiatanpenggunaHarus bisa diakses online dari KPPBC dan realtime ketikadiaksesPencatatan dilakukan oleh orang dengan akses khususPerubahan data hanya dapat dilakukan oleh orang ygberwenangMenggambarkan keterkaitan dengan dok kepabeanan datajenis, nomor, dan tanggal dok kepabeanan
GAMBARAN IT INVENTORY
GUDANG BAHAN BAKU PROSES PRODUKSI GUDANG BARANG JADIIN DOKPENERIMAANBRG
DOKPEMAKAIAN BRG DOKPRODUKSIDOKPENGELURANBRG OUT
databaseInformasi
1. Bagian akuntansi untuk laporankeuangan2. Pimpinan untuk pengambilankeputusan3. Pemerintah untuk pajak dan beacukaiMenggunakan aplikasi komputeratau software yang berbasisdatabase, seperti: VISUAL BASIC,ORACLE, SAAP, BAAN, PHP, dll.
ITINVENTORYKomputer
RuangHanggarKPPBCRealtime/
Online
KRITERIA CCTV
Perusahaan KB harus menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagiPetugas BC untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan.Kriteria:1. Ruangan memiliki akses memonitor aktifitas in out barang;2. Memiliki CCTV yang bisa diakses dari KPPBC secara realtime dan online sertamemiliki data rekaman paling singkat 7 hari sebelumnya;3. Sarana dan prasarana lainnya;4. Adanya perangkat komputer yang terkoneksi dengan IT Inventory sistem dan Internet.
Komputer
KITEKITE
PAKET KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL – II(DESEMBER 2013)
“PENGENDALIAN IMPOR – PENINGKATAN EKSPOR”
• Latar Belakang :Upaya untuk mengurangi impor barang-barang tertentu selain barang-barang yang diperlukan untuk industridalam negeri (capital good dan intermediate good) dan memberikan kemudahan bagi impor bahan baku untukdiolah, dirakit, dan dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor
• Bentuk Kebijakan :Penyesuaian tarif Pemungutan PPh Pasal 22 Impor atas barang tertentu & Penyesuaian fasilitas pembebasanKemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
• Paket akan mulai implementasi pada 1 Januari 2014
• Pokok Kebijakan :• Pengenaan Pemungutan PPh Pasal 22 impor atas jenis barang tertentu dari semula 2.5% (mempunyai API) dan
7.5% (tidak mempunyai API), menjadi 7.5%. Kriteria impor barang yang akan dinaikkan tarif pemungutan PPh22 impor:1. Bukan barang yang digunakan untuk Industri dalam negeri (bukan capital goods dan intermediate goods).2. Merupakan barang bersifat barang konsumtif rumah tangga.3. Merupakan barang konsumsi yang tidak menimbulkan dampak besar pada inflasi.
• Memberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk bagi bahan penolong dan semua bahan baku yang digunakanuntuk proses produksi dalam rangka ekspor (KITE), PPN tidak dipungut, Simplifikasi prosedür pelayanan danperizinan, Penerbitan ijin fasilitas (Nomor Ijin Perusahaan) dan Harmonisasi dengan KB, GB, dan KawasanEkonomi Lain
• Pokok Kebijakan :• Pengenaan Pemungutan PPh Pasal 22 impor atas jenis barang tertentu dari semula 2.5% (mempunyai API) dan
7.5% (tidak mempunyai API), menjadi 7.5%. Kriteria impor barang yang akan dinaikkan tarif pemungutan PPh22 impor:1. Bukan barang yang digunakan untuk Industri dalam negeri (bukan capital goods dan intermediate goods).2. Merupakan barang bersifat barang konsumtif rumah tangga.3. Merupakan barang konsumsi yang tidak menimbulkan dampak besar pada inflasi.
• Memberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk bagi bahan penolong dan semua bahan baku yang digunakanuntuk proses produksi dalam rangka ekspor (KITE), PPN tidak dipungut, Simplifikasi prosedür pelayanan danperizinan, Penerbitan ijin fasilitas (Nomor Ijin Perusahaan) dan Harmonisasi dengan KB, GB, dan KawasanEkonomi Lain
• Produk Hukum berupa 3 Permenkeu :1. Permenkeu 175/PMK.04/2013 (terkait pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan impor)2. Permenkeu 176/PMK.04/2013 (terkait Pembebasan BM atas impor barang utk diekspor/ KITE)3. Permenkeu 177/PMK.04/2013 (terkait Pengembalian BM atas impor barang utk diekspor/ KITE)
Output Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013dan Nomor 177/PMK.04/2013
PAKET KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL – II(DESEMBER 2013) KITE
1. Insentif Fiskal:a. BM, PPN, PPnBM tidak
dipungut;b. Pengembalian BM termasuk
BM tambahan2. Kemudahan prosedural:
a. Percepatan danpenyederhanaan prosespermohonan;
b. Perluasan objek fasilitas;c. Penghapusan ketentuan
kuota;d. Penggunaan Corporate
Guarantee;e. Kemudahan kegiatan
subkontrak.
1. Insentif Fiskal:a. BM, PPN, PPnBM tidak
dipungut;b. Pengembalian BM termasuk
BM tambahan2. Kemudahan prosedural:
a. Percepatan danpenyederhanaan prosespermohonan;
b. Perluasan objek fasilitas;c. Penghapusan ketentuan
kuota;d. Penggunaan Corporate
Guarantee;e. Kemudahan kegiatan
subkontrak.
MeningkatkanEkspor
MengurangiDefisit NeracaPerdagangan
BISNIS PROSES FASILITAS KITE
KITEGBGB
LDPLDP
EKSPOREKSPOR
OLAH, RAKIT, PASANG
KBKB
KAW BEBASKAW BEBAS
EKSPOREKSPOR
SUBKONTRAKSUBKONTRAK
ARAH KEBIJAKAN KITEARAH KEBIJAKAN KITEStimulus Fiskal Sebagai salah satu upaya untuk mendorong ekspor,mengurangi defisit neraca perdagangan, memperkuat dayasaing perusahaan, dan meningkatkan investasi perludiberikan insentif fiskal berupa fasilitas PPN tidak dipungutuntuk barang impor yang hasil produksinya dieksporSimplifikasi Penyederhanaan persyaratan, prosedur pelayanan, danperizinan dalam mendapatkan fasilitas dipandang perluuntuk meningkatkan investasi yang berorientasi eksporFairness Untuk meningkatkan investasi yang berorientasi ekspor,maka pemberian fasilitas didasarkan pada kemampuanperusahaan dalam pengelolaan sistem pengendalian interndan sistem persediaanFairness Untuk meningkatkan investasi yang berorientasi ekspor,maka pemberian fasilitas didasarkan pada kemampuanperusahaan dalam pengelolaan sistem pengendalian interndan sistem persediaanHarmonisasi Mengoptimalkan fungsi fasilitas Kawasan Berikat dan GudangBerikat sebagai pendukung ketersediaan bahan baku bagiperusahaan KITEOtomasi Penggunaan teknologi informasi diperlukan untukmendukung business process KITE, antara lain pemenuhanpersyaratan cukup disampaikan dengan media softcopy
INSENTIF FISKALINSENTIF FISKALAtas impor bahan baku yang hasil produksinya diekspor:• dibebaskan Bea Masuk, dan• tidak dipungut PPN; atau• diberikan pengembalian untuk Bea Masuk termasuk beamasuk anti dumping, bea masuk tindakan pengamanan,bea masuk pembalasan, bea masuk imbalan
KEMUDAHAN PROSEDURAL (1)KEMUDAHAN PROSEDURAL (1)A Penerbitan NIPER • Janji layanan penerbitan NIPER kurang dari 30hari kerja• Pemberian NIPER didasarkan pada kemampuanperusahaan dalam pengelolaan sistempengendalian intern dan sistem persediaan• Perusahaan baru bisa mendapatkan fasilitasB Obyek yang diberikanfasilitas Bahan baku yang mendapat fasilitas diperluas,termasuk bahan penolong dan semua bahan bakuyang digunakan untuk proses produksi dalamrangka ekspor dapat diberikan pembebasanBahan baku yang mendapat fasilitas diperluas,termasuk bahan penolong dan semua bahan bakuyang digunakan untuk proses produksi dalamrangka ekspor dapat diberikan pembebasan
KEMUDAHAN PROSEDURAL (2)KEMUDAHAN PROSEDURAL (2)C Simplifikasi prosedurpelayanan danperizinan • Fasilitas diberikan sesuai dengan kapasitasproduksi dan berlaku selama perusahaanmemiliki NIPER• Diberikan izin perpanjangan periodepembebasan atau jangka waktu ekspor• Perubahan tempat timbun dan bongkar cukupdengan menyampaikan pemberitahuan keKantor Wilayah• Perubahan tempat subkontrak cukup denganmenyampaikan pemberitahuan ke KantorWilayah• Sebagian kegiatan dapat disubkontrakkan• Seluruh kegiatan dapat disubkontrakkan dengansyarat tertentu• Penggunaan corporate guarantee sebagaibentuk jaminan fasilitas• Mengakomodir ekspor hasil produksi KITEdigabungkan dengan hasil produksi KITEperusahaan lain
• Fasilitas diberikan sesuai dengan kapasitasproduksi dan berlaku selama perusahaanmemiliki NIPER• Diberikan izin perpanjangan periodepembebasan atau jangka waktu ekspor• Perubahan tempat timbun dan bongkar cukupdengan menyampaikan pemberitahuan keKantor Wilayah• Perubahan tempat subkontrak cukup denganmenyampaikan pemberitahuan ke KantorWilayah• Sebagian kegiatan dapat disubkontrakkan• Seluruh kegiatan dapat disubkontrakkan dengansyarat tertentu• Penggunaan corporate guarantee sebagaibentuk jaminan fasilitas• Mengakomodir ekspor hasil produksi KITEdigabungkan dengan hasil produksi KITEperusahaan lain
KEMUDAHAN PROSEDURAL (3)KEMUDAHAN PROSEDURAL (3)D Force Majeure Kejadian Force majeure dapat dibebaskan darihutang Bea Masuk dan PDRI dan tidak dikenakansanksi administrasiE Harmonisasi denganfasilitas KB, GB, danKawasan EkonomiLain• Perusahaan KITE dapat mengimpor bahan bakudari KB, GB, dan Kawasan Ekonomi Lain• Perusahaan dapat menggunakan fasilitas KBsepanjang lokasinya berbedaF Penyelesaian fasilitas • Laporan pertanggungjawaban yang sebelumnyadisampaikan tiap 6 bulan dihapus dan digantilaporan cukup disampaikan 1 kali setelahperiode pembebasan selesai• Diberikan waktu 30 hari bagi perusahaan untukmembuat laporan pertanggungjawaban• Penyelesaian bahan baku dan hasil produksireject dapat berupa pemusnahan dan perusakan
• Laporan pertanggungjawaban yang sebelumnyadisampaikan tiap 6 bulan dihapus dan digantilaporan cukup disampaikan 1 kali setelahperiode pembebasan selesai• Diberikan waktu 30 hari bagi perusahaan untukmembuat laporan pertanggungjawaban• Penyelesaian bahan baku dan hasil produksireject dapat berupa pemusnahan dan perusakan
No. Fasilitas KB KITE1. Fiskal (kepabeanan) Penangguhan Pembebasan/Pengembalian2. Fiskal (Perpajakan) PDRI PPN/PPnBM3. Fiskal (cukai) Pembebasan Cukai Pembebasan Cukai untukmemperoduksi barang nonBKC4. Pergerakan barang(in out) Harus mendapatkan persetujuanpetugas atau sistem Tidak diawasi5. Objek fasilitas Lokasi (Perusahaan) Barang dan Bahan
PERSANDINGAN FASILITAS KAWASAN BERIKAT DENGAN KITE
5. Objek fasilitas Lokasi (Perusahaan) Barang dan Bahan6. Lokasi Kawasan Industri (KI) atau dapatdiluar KI jika KI-nya penuh ataukarena kebutuhan khusus Bebas (tetapi harusdiregister)7. Batas fisik pabrik Bounded (harus dipagari) Tidak harus dipagari8. IT Inventory Realtime dan Online Real time9. CCTV Online Tidak wajib10. Dokumenkepabeanan Khusus (seri BC 2.3, 2.5, ..) Mengikuti dokumenkepabeanan impor danekspor (BC 2.0, 3.0)
No. Fasilitas KB KITE11. Kecepatanpengeluaran barangimpor di pelabuhan Relatif lebih cepat karenapenyelesaiannya dilakukan di KantorPengawas/hanggar/pabrik Tergantung dari jalur impor.Akan lambat jika jalur merah12. Batas produksi Tidak terbatas Maksimal 12 bulan atau jikalebih harus meminta ijin13. Jaminan Tidak perlu jaminan Perlu jaminan(Pembebasan)14. Perijinan Perijinan diperlukan untukpemasukan atau pengeluaran barangmodal, sparepart, peralatanperkantoran, dll
Perijinan diperlukan didepanuntuk mendapatkan NIPERPembebasan atau NIPERPengembalian
PERSANDINGAN FASILITAS KAWASAN BERIKAT DENGAN KITE
14. Perijinan Perijinan diperlukan untukpemasukan atau pengeluaran barangmodal, sparepart, peralatanperkantoran, dllPerijinan diperlukan didepanuntuk mendapatkan NIPERPembebasan atau NIPERPengembalian15. Penjualan Sebagian dapat dijual ke domestik(50%). Jika menginginkan lebih dari50% harus dengan rekomendasi dariKementerian PerindustrianSepenuhnya ekspor
16. KetentuanPembatasan Ditangguhkan kecuali ketentuanpembatasan mengatur lain Mengikuti ketentuanpembatasan
TERIMA KASIHTERIMA [email protected]@customs.go.id
Top Related