Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
i
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
1
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh....
Tabik Puunn.....
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya Evaluasi
Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan
Minimal Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 dapat disusun dan terselesaikan
dengan cukup baik.
Dokumen ini memuat informasi terkait evaluasi realisasi pelaksanaan DAK
terhadap standar pelayanan minimal Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2020 di Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum,
Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Keamanan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat dan Bidang Sosial yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Diharapkan dengan tersusunnya dokumen ini dapat menjadi bahan informasi dalam
pengambilan kebijakan dalam pembangunan di wilayah Pemerintah Kabupaten
Lampung Utara serta menjadi bahan dalam melakukan pembinaan baik dalam
pelaksanaan perencanaan dan penganggaran untuk penerapan dan pencapaian
Standar Pelayanan Minimal di masing-masing perangkat daerah.
Dalam penyajian dokumen ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan sehingga
kami harapkan agar seluruh pihak terkait berkenan memberikan informasi serta
saran dan masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja agar dapat bermanfaat
untuk penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh....
Kotabumi, Maret 2021
BUPATI LAMPUNG UTARA,
BUDI UTOMO
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
2
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Keberadaan Pemerintah Daerah dengan konsep otonomi pada
dasarnya merupakan suatu perwujudan untuk mengefisienkan
pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam
luasan yang besar seperti Negara Indonesia. Dengan memberikan
sebagian kewenangan yang ada di Pemerintah Pusat ke Pemerintah
Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa
pelayanan Pemerintah kepada warganya semakin didekatkan dan
selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat
ditingkatkan secara menerus seiring dengan intensifnya interaksi antara
warga dengan pemerintahnya. Oleh karena itu untuk mewujudkan
peningkatan kualitas dan akses pelayanan yang dapat diberikan oleh
Pemerintah melalui Pemerintahan di Daerah baik Pemerintah Provinsi,
Kabupaten dan Kota, maka pelayanan yang diberikan bukan hanya
pelayanan yang di orietasikan untuk memberikan kepuasan kepada
masyarakat, tetapi merupakan pelayanan dasar.
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah bahwa di amanatkan kepada Pemerintah Daerah
untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar. Pelayanan dasar tersebut selanjutnya ditetapkan
melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal.
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi
dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur dan
kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
3
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis
Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh
setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan
mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu
Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM dan mekanisme penerapan
SPM. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat
untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai
dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena
itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan
prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka,
terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas
waktu pencapaian.
SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan
dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya
ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam
konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa
yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara
maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya
pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Lampung
Utara menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam
menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan
pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan
masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju
good governace. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang
logis bagi Pemerintah Daerah, karena :
Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit
bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua
kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
4
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
aparatur, kelengkapan dan faktor lainnya membuat Pemerintah
Daerah harus mampu menentukan jenis- jenis pelayanan yang
minimal harus disediakan bagi masyarakat;
Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih
terukur, SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis
dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau
kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya
penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Jika dilihat dalam konteks pembangunan nasional, maka percepatan
penerapan SPM menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional. Dalam
hal ini SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk
seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana
penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintahan Daerah merupakan
bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional. Pemenuhan
jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi Pemerintah
Kabupaten/Kota yang menjadi urusan wajib terdiri atas :
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. Sosial.
Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan
Minimal tersebut, Pemerintah Daerah juga harus mengintegrasikan
kedalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah serta target
pencapaian pada setiap perangkat daerah pengampu SPM.
Pengintegrasian ini menjadi penting agar ada kepastian bagi Pemerintah
Daerah untuk menerapkan dan mencapai target yang diharapkan sesuai
dengan kemampuan daerah masing-masing.
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
5
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024, memilikI visi
”MASYARAKAT LAMPUNG UTARA YANG MAJU AGAMIS DAN
SEJAHTERA’’ menjadikan penerapan SPM termasuk dalam isu
strategis pembangunan Kabupaten Lampung Utara, walaupun tidak
tergambarkan secara rinci sesuai dengan indikator SPM, namun isu
strategis tersebut kemudian menjadi arah kebijakan yang lebih kuat
untuk mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Utara.
Adapun permasalahan yang menjadi landasan Pemerintah
Kabupaten Lampung Utara untuk segera mempercepat penerapan
SPM selain diwajibkan oleh undang-undang dan termuat dalam
RPJMD Kabuapten Lampung Utara 2019-2024 sebagai berikut:
1. Pendidikan
a. Masih Adanya tenaga pendidik yang tidak relevan dengan latar
belakang pendidikan;
b. Belum tampaknya peningkatan kinerja guru yang telah memiliki
sertifikasi;
c. Tenaga pendidik PAUD hanya 36,56% yang berpendidikan S1 dan
SMA 51,69%;
d. Tingkat pendidikan tenaga pendidik pada pendidikan dasar hanya
15,37% yang berpendidikan S1;
e. Masih rendahnya kesempatan bagi tenaga pendidik untuk
mendapatkan
subsidi/beasiswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih
tinggi;
f. Penempatan personil yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang
dimiliki;
g. Rendahnya pengalokasian dana untuk membiayai program yang
direncanakan;
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
6
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
h. Masih rendahnya kesejahteraan guru daerah terpencil;
i. Masih terdapatnya biaya pendidikan yang belum terjangkau oleh
masyarakat miskin;
j. Masih rendahnya dana operasional sekolah;
k. Belum diterapkannya remunerasi yang mempertimbangkan
prestasi bagi pendidik anak didik.
2. Kesehatan
a. Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Lampung Utara
68,30/tahun masih lebih rendah dari rata-rata Provinsi Lampung
69,94;
b. Kasus gizi buruk;
c. Pravelensi stunting di Kabupaten Lampung Utara di angka 26%,
berada diatas ambang batas yang ditetapkan WHO sebesar 20%;
d. Peningkatan prevalensi penyakit tidak menular.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a. Sebagian besar masyarakat /kontraktor di Kabupaten Lampung
Utara masih kurang professional dalam menjalankan peran
masing-masing bidang pekerjaannya;
b. Pelaksanaan manajemen proyek belum berjalan secara efektif dan
efisien;
c. Lemahnya koordinasi antara dinas/instansi terkait dalam
mengadakan perencanaan;
d. Pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan belum
berjalan efektif;
e. Kurangnya kesamaan visi dan persepsi antara dinas/instansi
terkait dalam perencanaan pembangunan.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
a. Persentase akses sanitasi layak baru mencapai 67%;
b. Masih tingginya rumah tangga yang memiliki rumah yang
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
7
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
berdinding kayu dan bamboo yang kurang layak;
c. Jumlah masyarakat yang terlayani pada akhir tahun terhadap
masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan system
drainase hanya 40%;
d. Masih tingginya masyarakat yang menggunakan sumur yang tidak
terlindungi sebagai sumber air utama rumah tangga 55,57%;
e. Masih tingginya persentase sumber air utama masyarakat dengan
tempat penampungan limbah/kotoran kurang dari 10 meter yaitu
55,57%.
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
a. Masih tingginya jumlah tindak pidana (JTP) yang mencapai
1.128 kasus atau 12,13% dari keseluruhan JTP di Provinsi
Lampung;
b. Masih rendahnya penyelesaian tindak pidana (PTP) di
Kabupaten Lampung Utara yaitu 630 kasus atau 55,85.
6. Sosial
a. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Utara
65,95 lebih rendah daripada rata-rata nasional yang mencapai
67,65%;
b. Persentase angka kemiskinan Lampung Utara merupakan yang
tertinggi di Provinsi Lampung yaitu 21,55%;
c. Tingginya angka masyarakat pra sejahtera dan sejahtera 1;
d. Kuota kepesertaan PBI daerah yang terbatas sehingga masih
banyak masyarakat miskin yang belum terayomi.
B. DASAR HUKUM
Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran
2020, berdasarkan pada landasan hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
8
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100
Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1687);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
9
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan mutu Pelayanan Dasar
Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub
Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 158);
C. KEBIJAKAN UMUM
Kebijakan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan pemerintah
merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan komitmen pemerintah
dalam memberikan pelayanan kepada warganya sebagimana
dimanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, komitmen ini kemudian dituangkan dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal.
Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2019-2024, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
dihadapkan dengan isu strategis yang harus diselesaikan. Terdapat
berbagai isu strategis diantaranya berkaitan dengan pemenuhan jenis
pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar dalam penerapan
Standar Pelayanan Minimal seperti :
1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Lampung Utara;
2. Belum optimalnya infrastruktur yang handal dan berwawasan
lingkungan;
3. Kestabilan dan kondusivitas daerah;
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
10
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;
5. Peningkatan sentra ekonomi dan pusat pertumbuhan.
Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terus
berkomitmen untuk menyelesaikan isu-isu strategis diatas dengan
menetapkan visi “MASYARAKAT LAMPUNG UTARA YANG AMAN,
AGAMIS, MAJU, DAN SEJAHTERA” dan 5 (lima) misi sebagai langkah
dalam menyelaraskan gerak kerja penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Lampung Utara, maka kebijakan umum yang
dilaksanakan terkait penerapan standar pelayanan minimal adalah :
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Lampung Utara yang Berkualitas
dan Berbudaya
Pada misi pertama, terdapat dua kata kunci yang merupakan pokok
misi yaitu Berkualitas dan Berbudaya. Secara ringkas, makna
berkualitas adalah masyarakat Lampung Utara memiliki kesehatan,
pendidikan, keimanan yang baik. Sedangkan kata kunci kedua adalah
berbudaya dimana masyarakat Lampung Utara memiliki rasa cinta
kepada budaya asli Lampung Utara yang tinggi sehingga berdampak
pada berbagai upaya pelestarian kebudayaan asli Lampung Utara serta
masyarakat mampu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan
lokal yang berlaku dalam sistem sosial masyarakat Lampung Utara.
Tabel 1. 1
Penjelasan Pokok Misi Pertama
Pokok -pokok Misi Penjelasan Misi
a. Berkualitas 1. SDM Lampung Utara yang berkualitas
bermakna masyarakat Lampung Utara
memiliki kesehatan yang baik, pendidikan yang
baik, taraf hidup yang baik, serta IMTAQ yang
juga baik.
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
11
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Pokok -pokok Misi Penjelasan Misi
b. Berbudaya 2. SDM Lampung Utara yang berbudaya artinya
masyarakat Lampung Utara memiliki
kesadaran akan kekayaan budayanya sendiri,
bangga dengan kebudayaannya, dan budaya
tersebut tercermin dalam suasana sosial
kemasyarakatan Lampung Utara sebagai
perekat dan pemersatu elemen masyarakat.
Sumber : RPJMD Pemerintah Kabupaten Lampung Utara 2019-2024
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Handal dan Berwawasan Lingkungan
yang Mendukung Pengembangan Sektor Strategis
Pada misi kedua, terdapat dua kata kunci yang menjadi pokok misi
yaitu Handal dan Berwawasan Lingkungan. Pada kata kunci pertama,
secara ringkas Handal diartikan infrastruktur di Lampung Utara yang
dapat diandalkan dalam mendorong pembangunan dan mengurangi
ketimpangan antar wilayah. Sedangkan kata kunci kedua yaitu
Berwawasan Lingkungan bermakna bahwa segala pembangunan
infratsruktur tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta mampu
menjamin keberlanjutan lingkungan di masa yang akan datang.
Tabel 1. 2 Tabel Penjelasan Pokok Misi Kedua
Pokok -pokok Misi Penjelasan Misi
a. Handal Infrastruktur yang handal diartikan sebgai
infrastruktur yang dapat membantu meningkatkan
taraf hidup masyarakat. Infrastruktur handal
dimaksudkan untuk membantu memeratakan akses
terhadap seluruh masyarakan, mengurangi
ketimpangan antar wilayah dalam Kabupaten,
memperlancar alur pergerakan barang/jasa di
sektor-sektor strategis, yang pada puncaknya akan
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
12
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Pokok -pokok Misi Penjelasan Misi
meningkatkan kemampuan ekonomi dan taraf hidup
masyarakat.
b. Berwawasan
Lingkungan
Infrastruktur yang berbawasan lingkungan berarti
infreastruktur yang dibangun dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan untuk
generasi yang akan datang. Infrastruktur Lampung
Utara tidak hanya akan dinikmati generasi saat ini,
melainkan juga selayaknya memberi manfaat bagi
generasi masa datang.
Sumber : RPJMD Pemerintah Kabupaten Lampung Utara 2019-2020
3. Mewujudkan Kestabilan dan Kondusivitas Daerah
Pada misi ketiga terdapat dua kata kunci yang merupakan pokok
misi tersebut yaitu Kestabilan dan Kondusivitas. Secara ringkas,
Kestabilan diartikan sebagai kondisi keamanan yang stabil sehingga
masyarakat mampu beraktivitas dengan damai. Adapun kata Kondusiv
diartikan sebagai atmosfer atau suasana yang mendukung
kelangsungan investasi yang ada di Lampung Utara.
Tabel 1. 3 Penjelasan Pokok Misi Ketiga
Pokok -pokok Misi Penjelasan Misi
a. Stabil Lampung Utara yang stabil tergambarkan pada terjaminnya keamanan masyarakat untuk melakukan kegiatan di Lampung Utara. Masyarakat tidak merasa terancam oleh kejahatan maupun konflik.
b. Kondusif Lampung Utara yang kondusif diartikan sebagai kondisi Lampung Utara yang mendukung investasi dari luar dalam bingkai memajukan ekonomi lokal dan daerah.
Sumber : RPJMD Pemerintah Kabupaten Lampung Utara 2019-2024
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
13
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
4. Mewujudkan Tata pemerintahan yang Prima (Good Governance)
Pokok misi keempat Lampung Utara 2019-2024 adalah Prima yang
diartikan sebagai tata kelola pemerintah Lampung Utara yang
mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance.
Tabel 1.4 Penjelasan Pokok Misi Keempat
Pokok -pokok Misi Penjelasan Misi
a. Prima Prima diartikan sebagai suatu perwujudan tata
kelola pemerintahan yang bersih, transparan,
profesional, akuntabel, dan partisipatif:
1) Bersih adalah keadaan pemerintahan yang
bebas dari korupsi
2) Transparan adalah semua kinerja dan
capaian pemerintahan dapat disaksikan
dan dipertang-gungjawabkan pada
masyarakat. Pemerintahan selalu
memberikan informasi yang akurat dan
memadai.
3) Profesional adalah pemerintahan bergerak
gesit sesuai tupoksi untuk merespon dan
memecahkan permasalahan-permasalahan
yang timbul di Lampung Utara.
Pemerintahan bisa membuat inovasi-
inovasi cemerlang untuk mendukung
perkembangan dan daya saing daerah
4) Akuntabel adalah capaian-capaian program
pemerintah untuk menyejahterakan
masyarakat dapat terukur.
5) Parsipatif adalah masyarakat diberi peran
besar dalam perencanaan, implementasi,
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
14
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Pokok -pokok Misi Penjelasan Misi
monitoring, dan evaluasi pembangunan.
Komunikasi pemerintah dengan
masyarakat adalah komunikasi dua arah.
Sumber : RPJMD Pemerintah Kabupaten Lampung Utara 2019-2024
5. Mewujudkan Lampung Utara sebagai sentra ekonomi kreatif di
Provinsi Lampung di Provinsi Lampung di Provinsi Lampung
Adapun pokok misi kelima Lampung Utara 2019-2024 adalah
Sentra Ekonomi Kreatif dimana dalam hal ini pembangunan Lampung
Utara diarahkan menjadi Sentra Ekonomi Kreatif di Provinsi Lampung
sehingga mampu meningkatkan daya saing Lampung Utara secara
nasional bahkan internasional.
Tabel 1.5 Penjelasan Pokok Misi Kelima
Pokok -pokok Misi Penjelasan Misi
a. Sentra Ekonomi
Kreatif
Lampung Utara dirancang sebagai sentra ekonomi
kreatif di Lampung. Hal ini mendukung prioritas
RPJP yang mengamanatkan fokus pembangunan
pada daya saing daerah. Lampung Utara berfokus
pada mengeksplorasi hasil-hasil ekonomi yang
digerakkan oleh kreativitas dari pengetahuan dan
ide yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk
mencari solusi inovatif terhadap permasalahan
yang dihadapi. Ekonomi kreatif ditunjang oleh
kerjasama pemerintah dengan komunitas,
akademisi, dan pelaku bisnis. Ekonomi kreatif
memiliki 16 subsektor antara lain:
(1) aplikasi dan game;
(2) arsitektur;
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
15
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Pokok -pokok Misi Penjelasan Misi
(3) desain interior;
(4) desain komunikasi visual;
(5) desain produk;
(6) fashion;
(7) film, animasi, dan video;
(8) fotografi;
(9) kriya;
(10) kuliner;
(11) musik;
(12) penerbitan;
(13) periklanan;
(14) seni pertunjukan;
(15) seni rupa;
(16) televisi dan radio.
Sumber :RPJMD Pemerintah Kabupaten Lampung Utara 2019-2024
D. ARAH KEBIJAKAN
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024, diperlukan
beberapa upaya yang dapat mencapai efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan yaitu dengan merumuskan strategi dan arah kebijakan
pembangunan yang selaras dengan visi, misi, tujuan hingga sasaran
yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut rumusan strategi dan arahan
kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Utara 2019-2024:
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
16
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Lampung
Utara yang Berkualitas dan Berbudaya
1. URUSAN PENDIDIKAN
Strategi dan kebijakan urusan pendidikan adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar dengan
kebijakan pembangunan yang diarahkan pada:
1) Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan dasar.
b. Menyelenggarakan pendidikan formal dan non-formal yang
berkualitas dengan kebijakan pembangunan yang diarahkan
pada:
1) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar
Sembilan tahun;
2) Peningkatan keterampilan masyarakat melalui balai latihan
kerja masyarakat; dan
3) Peningkatan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
c. Meningkatkan jumlah tenaga pendidik yang berkualitas dengan
kebijakan yang diarahkan pada:
1) Peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga pendidik.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah
ditetapkan pada urusan pendidikan, maka berikut beberapa program
yang dijalankan:
1. Program peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan
dasar;
2. Program wajib belajar sembilan tahun;
3. Program manajemen pelayanan pendidikan;
4. Program perencanaan pendidikan;
5. Program pengembangan data dan informasi pendidikan;
6. Program pendidikan informal;
7. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
17
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
8. Program peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan.
2. URUSAN KESEHATAN
Arah kebijakan urusan kesehatan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan
dengan kebijakan pembangunan yang diarahkan pada:
1) Peningkatan angka harapan hidup masyarakat Lampung
Utara;
2) Peningkatan mutu pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FTKP); dan
3) Pemberian jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat yang
tidak mampu.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana
kesehatan dengan kebijakan pembangunan yang diarahkan
pada:
1) Merenovasi fasilitas layanan kesehatan;
2) Memperbaiki manajemen layanan kesehatan;
3) Mengembangkan sistem informasi kesehatan terpadu; dan
4) Meningkatkan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana
kesehatan BLUD.
3. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan teregistrasi dengan
kebijakan pembangunan yang diarahkan pada:
1) Peningkatan mutu tenaga kesehatan teregistrasi.
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) dengan
kebijakan pembangunan yang diarahkan pada:
1) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil;
2) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3) Peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4) Peningkatan pelayanan kesehatan balita;
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
18
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
5) Peningkatan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan
dasar.
5. Meningkatkan kualitas gizi masyarakat dengan kebijakan
pembangunan yang diarahkan pada:
1) Perbaikan gizi masyarakat;
2) Perbaikan pelayanan kesehatan pada usia produktif;
3) Peningkatan pelayanan kesehatan pada usia lanjut.
6. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan penerapan
Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dengan kebijakan
pembangunan yang diarahkan pada:
1) Pelibatan masyarakat dalam penerapan PHBS; dan
2) Pengembangan Lingkungan Sehat.
7. Meningkatkan pencegahan dan penanganan penyakit menular
dan tidak menular dengan kebijakan pembangunan diarahkan
pada:
1) Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan penyakit
Hipertensi;
2) Peningkatan pencegahan dan penanganan penyakit Diabetes
Melitus;
3) Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan penyakit
TB;
4) Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan penyakit
HIV;
5) Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan penyakit
gangguan jiwa berat
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah
ditetapkan pada urusan kesehatan, maka berikut beberapa program
yang dijalankan:
1. Program upaya peningkatan kesehatan masyarakat;
2. Program obat dan perbekalan kesehatan;
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
19
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
3. Program pengawasan obat dan makanan;
4. Program kesehatan rujukan;
5. Program pelayanan kesehatan keluarga miskin;
6. Program peningkatan kesehatan lansia;
7. Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS);
8. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya;
9. Program peningkatan sarana pelayanan kesehatan puskesmas
rawat jalan;
10. Program jaminan kesehatan masyarakat;
11. Program pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/
Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata;
12. Program standarisasi pelayanan kesehatan;
13. Program pelayanan kesehatan Jemaah haji;
14. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD;
15. Program informasi kesehatan;
16. Program peningkatan mutu layanan kesehatan BLUD;
17. Program pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
18. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
19. Progam perbaikan gizi masyarakat;
20. Program pengawasan dan pengendalian makanan;
21. Program promosi kesehatan an pemberdayaan masyarakat;
22. Program pengembangan lingkungan sehat;
23. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
24. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak
menular.
3. URUSAN SOSIAL
Strategi dan kebijakan urusan sosial adalah sebagai berikut:
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
20
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
1. Meningkatkan jumlah sarana peribadatan dengan kebijakan yang
diarahkan pada:
1). Permudahan izin pembangunan sarana peribadatan; dan
2). Pemberian bantuan renovasi sarana peribadatan.
2. Meningkatkan jumlah kegiatan keagamaan tingkat kabupaten
dengan kebijakan yang diarahkan pada:
1). Promosi kegiatan keagamaan di tingkat kabupaten.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan agama bagi siswa dengan
kebijakan yang diarahkan pada: 1) Peningkatan akhlak dan budi
pekerti siswa melalui pendidikan agama.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah
ditetapkan pada urusan sosial, maka berikut beberapa program yang
dijalankan:
1. Program peningkatan kualitas kehidupan beragama dan sarana
peribadatan.
4. URUSAN KEBUDAYAAN
Strategi dan kebijakan urusan kebudayaan adalah sebagai berikut:
1. Melestarikan seni dan budaya berbasis kearifan lokal dengan
kebijakan yang diarahkan pada:
1) Pengembangan nilai-nilai budaya lokal.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah
ditetapkan pada urusan kebudayaan, maka berikut beberapa
program yang dijalankan:
1. Program pengelolaan kekayaan budaya;
2. Program pengelolaan keragaman budaya.
5. URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Strategi dan kebijakan urusan perumahan dan kawasan
permukiman adalah sebagai berikut :
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
21
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam bidang
perumahan dengan kebijakan yang diarahkan pada 1)
Penanggulangan kemiskinan terpadu.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah
ditetapkan pada urusan perumahan dan kawasan permukiman,
maka berikut beberapa program yang dijalankan:
1. Program penanggulangan kemiskinan terpadu.
6. URUSAN PANGAN
Strategi dan kebijakan urusan pangan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas gizi masyarakat dengan kebijakan yang
diarahkan pada;
1) Peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah
ditetapkan pada urusan pangan, maka berikut beberapa program
yang dijalankan:
1. Program peningkatan ketahanan pangan.
7. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
Strategi dan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga
Berencana adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas penyelenggraan Program Keluarga
Berencana dengan kebijakan yang diarahkan pada:
1) Peningkatan efektivitas Program Keluarga Berencana.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah
ditetapkan pada urusan pengendalian penduduk dan Keluarga
Berencana (KB), maka berikut beberapa program yang dijalankan:
1. Program Keluarga Berencana (KB);
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
22
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2. Program pelayanan kontrasepsi;
3. Program bantuan operasional Keluarga Berencana (KB).
8. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Strategi dan kebijakan urusan pemuda dan olah raga adalah sebagai
berikut :
1. Meningkatkan kualitas generasi muda yang sehat dan berprestasi
dengan kebijakan yang diarahkan pada:
1) Peningkatan kapasitas dan peran serta pemuda dalam
pembangunan;
2) Peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan
kepemudaan tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten;
3) Penyelenggaraan event olah raga dan kegiatan kepemudaan;
dan
4) Pembinaan Atlet berprestasi.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan pemuda dan olah raga, maka berikut beberapa program
yang dijalankan
1. Program peningkatan peran serta kepemudaan;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
3. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga;
4. Program pembinaan atlet berprestasi.
9. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Strategi dan kebijakan urusan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan pendidikan keterampilan dalam rangka
pemberdayaan perempuan dan responsive gender dengan
kebijakan yang diarahkan pada;
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
23
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
1) Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan untuk akses pendidikan dan pelatihan.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah
ditetapkan pada urusan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, maka berikut beberapa program yang
dijalankan:
1. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam
pembangunan.
10. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Strategi dan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas
dengan kebijakan yang diarahkan pada;
1) Meningkatkan pemberdayaan lembaga, organisasi dan
kelompok masyrakat berbasis kearifan lokal, kesetaraan
gender, keguyuban dan gotong royong dalam pembangunan.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah
ditetapkan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, maka
berikut beberapa program yang dijalankan:
1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan;
2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun
desa;
3. Program pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
(TTG).
11. URUSAN PERPUSTAKAAN
Strategi dan kebijakan urusan perpustakaan adalah sebagai berikut:
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
24
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
1. Meningkatkan minat baca masyarakat dengan kebijakan
pembangunan yang diarahkan pada:
1) Peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan
daerah/keliling; dan
2) melengkapi koleksi literatur perpustakaan daerah.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah
ditetapkan pada urusan perpustakaan, maka berikut beberapa
program yang dijalankan:
1. Program pengembangan budaya baca masyarakat dan
pembinaan perpustakaan.
12. URUSAN PARIWISATA
Strategi dan kebijakan urusan pariwisata adalah sebagai berikut:
1. Mempromosikan budaya asli Lampung Utara di tingkat Provinsi
dan Nasional dengan kebijakan yang diarahkan pada;
1) Peningkatan jumlah kegiatan kebudayaan tingkat kabupaten.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah
ditetapkan pada urusan pariwisata, maka berikut beberapa program
yang dijalankan:
1. Program pengembangan pemasaran pariwisata kebudayaan.
13. URUSAN PERTANIAN
Strategi dan kebijakan urusan pertanian adalah sebagai berikut:
1. Membangun pusat pengembangan teknologi pertanian dan
perkebunan dengan kebijakan yang diarahkan pada 1)
Pembangunan Science Techno Park (STP) dan 2) Pengembangan
produk unggulan daerah.
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
25
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah
ditetapkan pada urusan pertanian, maka berikut beberapa program
yang dijalankan:
1. Program pembangunan Taman Sains Pertanian (Science Techno
Park)
Misi 2 : Mewujudkan Infrastruktur yang Handal dan Berwawasan
Lingkungan yang Mendukung Pengembangan Sektor
Strategis
1. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Strategi dan arah kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan
ruang adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan perwujudan pemerataan infrastruktur di Kabupaten
Lampung Utara dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada:
1) Perwujudan infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh wilayah
Lampung Utara.
2. Meningkatkan perwujudan kualitas infrastruktur di seluruh wilayah
Lampung Utara dengan kebijakan yang diarahkan pada:
1) Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan;
2) Peningkatan sistem informasi jalan dan jembatan Lampung
Utara;
3) Peningkatan dukungan pengembangan kebinamargaan;
4) Peningkatan pengaturan jasa konstruksi;
5) Peningkatan pemberdayaan konstruksi; dan
6) Peningkatan pengawasan jasa konstruksi.
3. Mengembangkan infrastruktur berwawasan lingkungan dengan
kebijakan yang diarahkan kepada:
1) Perwujudan infrastruktur air bersih, drainase, irigasi, dan
sampah ramah lingkungan.
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
26
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
4. Melaksanakan pengembangan Kawasan permukiman dan perkotaan
yang berkelanjutan dengan kebijakan yang diarahkan pada:
1) Perwujudan kawasan permukiman dan perkotaan yang
berkelanjutan;
2) Peningkatan perencanaan yang aman, nyaman, produktif, dan
berkelanjutan;
3) Perwujudan pemanfaatan ruang berkelanjutan; dan
4) Perwujudan pengendalian pemanfaatan ruang berkelanjutan.
5. Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka
menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan
dengan kebijakan yang diarahkan pada:
1) Peningkatan perlindungan lingkungan hidup; dan
2) Penanganan pengendalian bencana banjir.
6. Mewujudkan perlindungan lingkungan hidup serta mitigasi
kebencanaan Lampung Utara dengan kebijakan yang diarahkan
pada:
1) Peningkatan konservasi sumber daya air; dan
2) Penangan pengendalian bencana banjir.
7. Meningkatkan Akses Sanitasi Dasar dan Air Minum Layak dengan
kebijakan yang diarahkan pada:
1) Mewujudkan Akses Sanitasi Dasar dan Air Minum Layak.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, maka berikut
beberapa program yang dijalankan:
1. Program pembangunan jalan dan jembatan;
2. Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan;
3. Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan;
4. Program pembangunan sistem informasi/ database jalan dan
jembatan;
5. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
27
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
6. Program pengaturan jasa konstruksi;
7. Program pemberdayaan konstruksi;
8. Program pengawasan jasa konstruksi;
9. Program penyediaan dan pengelolaan air baku;
10. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan
jaringan pengairan lainnya;
11. Program pembangunan sarana dan prasarana persampahan;
12. Program pembangunan infrastruktur perkotaan;
13. Program pembangunan/ peningkatan sarana dan prasarana umum
dan sosial;
14. Program perencanaan ruang;
15. Program pemanfaatan ruang;
16. Program pengendalian pemanfaatan ruang;
17. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau,
dan sumber daya air lainnya;
18. Program pengendalian banjir;
19. Program pembiayaan untuk Readiness Criteria.
2. URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Strategi dan arah kebijakan urusan perumahan dan Kawasan
permukiman adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan perwujudan pemerataan infrastruktur di Kabupaten
Lampung Utara dengan kebijakan yang diarahkan pada:
1) Perwujudan infrastruktur jalan setapak perumahan dan
permukiman di seluruh wilayah Lampung Utara.
2. Mengembangkan infrastruktur berwawasan lingkungan dengan
kebijakan yang diarahkan pada:
1) Perwujudan infrastruktur air bersih, drainase, irigasi, dan
sampah ramah lingkungan; dan
2) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Lampung Utara.
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
28
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
3. Melaksanakan pengembangan kawasan permukiman dan perkotaan
yang berkelanjutan dengan kebijakan yang diarahkan pada:
1) Perwujudan kawasan permukiman dan perkotaan yang
berkelanjutan;
2) Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan;
3) Peningkatan penanganan konflik pertanahan.
4. Melaksanakan dukungan “Readiness Criteria” dan Perizinan untuk
penyediaan rumah dan perumahan, serta PSU khususnya Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR) dengan kebijakan yang diarahkan pada:
1) Perwujudan “Readiness Criteria”
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan perumahan dan kawasan permukiman, maka berikut
beberapa program yang dijalankan:
1. Program pembangunan jalan dan jembatan;
2. Program penyediaan dan pengelolaan air baku;
3. Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong;
4. Program penanggulangan kemiskinan terpadu;
5. Program pengelolaan ruang terbuka hijau;
6. Program peningkatan kualitas kesehatan lingkungan permukiman;
7. Program pembangunan infrastruktur perkotaan.
3. URUSAN PERTANAHAN
Strategi dan arah kebijakan urusan pertanahan adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan pengembangan kawasan permukiman dan perkotaan
yang berkelanjutan dengan kebijakan yang diarahkan pada;
1) Peningkatan penanganan konflik pertanahan.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan pertanahan maka berikut beberapa program yang
dijalankan:
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
29
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
1. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan;
2. Program penegasan batas daerah.
4. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Strategi dan arah kebijakan urusan komunikasi dan informatika adalah
sebagai berikut:
1. Meningkatan perwujudan pemerataan infrastruktur di Kabupaten
Lampung Utara dengan kebijakan yang diarahkan pada:
1) Peningkatan infrastruktur listrik dan telekomunikasi.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan komunikasi dan informatika maka berikut beberapa
program yang dijalankan :
1. Program pembangungan infrastruktur listrik dan telekomunikasi.
5. URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
Strategi dan arah kebijakan urusan energi dan sumber daya mineral
adalah sebagai berikut:
1. Meningkatan perwujudan pemerataan infrastruktur di Kabupaten
Lampung Utara dengan kebijakan yang diarahkan pada: 1)
Peningkatan infrastruktur listrik dan telekomunikasi.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan energi dan sumber daya mineral maka berikut beberapa
program yang dijalankan:
1. Program pembangungan infrastruktur listrik dan telekomunikasi
6. URUSAN TRANSMIGRASI
Strategi dan arah kebijakan urusan transmigrasi adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan pengembangan kawasan permukiman dan perkotaan
yang berkelanjutan dengan kebijakan yang diarahkan pada:
1) Pengembangan kawasan transmigrasi.
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
30
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan transmigrasi maka berikut beberapa program yang
dijalankan:
1. Program pengembangan wilayah transmigrasi;
2. Program transmigrasi umum.
7. URUSAN PERHUBUNGAN
Strategi dan arah kebijakan urusan perhubungan adalah sebagai
berikut :
1. Melaksanakan pengembangan kawasan permukiman dan perkotaan
yang berkelanjutan dengan kebiijakan yang diarahkan pada :
1) Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan perhubungan maka berikut beberapa program yang
dijalankan :
1. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
perhubungan;
2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ;
3. Program peningkatan pelayanan angkutan;
4. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Strategi dan arah kebijakan urusan lingkungan hidup adalah sebagai
berikut :
1. Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka
menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung dengan
kebijakan yang diarahkan pada :
1) Peningkatan upaya pengendalian pencemaran lingkungan;
2) Perbaikan dan peningkatan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
dan
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
31
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
3) Peningkatan sarana dan prasarana fisik pengendalian kerusakan
lingkungan hidup.
2. Mewujudkan perlindungan lingkungan hidup serta mitigasi
kebencanaan Lampung Utara dengan kebijakan yang diarahkan
pada:
1) Peningkatan perlindungan lingkungan hidup; dan
2) Peningkatan konservasi sumber daya air.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan lingkungan hidup maka berikut beberapa program yang
dijalankan:
1. Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah;
2. Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
persampahan;
3. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup;
4. Program penilaian kota sehat/ Adipura;
5. Program pemantauan kualitas lingkungan;
6. Program pengawasan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
7. Program pengelolaan B3 dan Limbah B3;
8. Program pengkajian dampak lingkungan hidup;
9. Program pengelolaan prokasih dan superkasih;
10. Program penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup;
11. Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian
lingkungan hidup;
12. Program pembinaan sekolah Adiwiyata;
13. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
14. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan;
15. Program pengendalian dampak perubahan iklim;
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
32
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
16. Program pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya
alam;
17. Prohram peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan
dan konservasi;
18. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
19. Program peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan
pemulihan cadangan sumber daya alam;
20. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya
alam dan lingkungan hidup;
21. Pengembangan data dan informasi lingkungan;
22. Program penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
23. Program peningkatan pengendalian polusi;
24. Program pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair;
25. Program penyusulan dan pengelaian polusi dan pencemaran;
26. Program monitoring, evaluasi dan pelaporan;
27. Program pengadaan sarana dan prasarana lingkungan hidup;
28. Program pendampingan DAK bidang lingkungan hidup;
29. Program pengadaan kegiatan penunjang sarana dan prasarana
lingkungan hidup;
30. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
31. Program penataan RTH;
32. Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
RTH;
33. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
34. Program penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
35. Program penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan sampah;
36. Program peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan;
37. Program pengembangan teknologi pengolahan persampahan;
38. Program bimbingan teknis persampahan;
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
33
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
39. Program sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan;
40. Program peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan
persampahan;
41. Program operasional pertugas kebersihan lapangan;
42. Program pengelolaan dan pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir
sampah;
43. Progam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
44. Program peningakatan.
9. URUSAN PERTANIAN
Strategi dan arah kebijakan urusan pertanian adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan ketahanan pangan dan pengembangan sektor strategis
pertanian, peternakan, dan perikanan dengan kebijakan yang
diarahkan pada :
1) Peningkatan ketahanan pangan;
2) Peningkatan produksi hasil pertanian/perkebunan/perikanan;
3) Peningkatan pemasaran hasil produksi;
4) Pemberdayaan penyuluh lapangan dan penguatan kelembagaan
tani; dan
5) Penerapan teknologi pertanian dan peternakan.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan pertanian maka berikut beberapa program yang
dijalankan:
1. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan;
2. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan;
3. Program peningkatan produksi hasil peternakan;
4. Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan;
5. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan;
6. Program peningkatan kemampuan lembaga petani;
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
34
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
8. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.
9. URUSAN PERIKANAN
Strategi dan arah kebijakan urusan perikanan adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan ketahanan pangan dan pengembangan sector strategis
pertanian, peternakan, dan perikanan dengan kebijakan yang
diarahkan pada:
1) Peningkatan produksi hasil pertanian/perkebunan/perikanan;
2) Peningkatan pemasaran hasil produksi; dan
3) Pemberdayaan penyuluh lapangan dan penguatan kelembagaan
tani.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan perikanan maka berikut beberapa program yang
dijalankan:
1. Program pengembangan budidaya perikanan;
2. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan;
3. Program penyuluhan dan pemberdayaan usaha perikanan.
Misi 3 : Mewujudkan Kestabilan dan Kondusivitas Daerah
1. URUSAN SOSIAL
Strategi dan arah kebijakan urusan sosial adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan perlindungan dan jaminan dan rehabilitasi sosial bagi
masyarakat yang mengalami permasalahan sosial dengan kebijakan
yang diarahkan pada :
1) Pembinaan bagi anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan
dengan hukum baik kesehatan, pendidikan dan pemenuhan
kebutuhan dasar;
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
35
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2) Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS; dan
3) Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan sosial maka berikut beberapa program yang dijalankan:
1. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
2. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT),
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya;
3. Program perlindungan dan jaminan sosial.
2. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Strategi dan arah kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan
ruang adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana
dengan kebijakan yang diarahkan pada:
1) Peningkatan kapasitas pegawai dalam penggunan sistem
informasi untuk informasi bencana;
2) Peningkatan bantuan logistic bagi masyarakat;
3) Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat;
4) Peningkatan rehabilitasi pasca bencana; dan
5) Peningkatan partisipasi/ kesadaran masyarakat dalam
pengurangan resiko bencana.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang maka berikut
beberapa program yang dijalankan:
1. Program pencegahan dini penanggulangan bencana;
2. Program standarisasi logistic;
3. Program siaga darurat bencana;
4. Program rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan penanggulangan
bencana;
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
36
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
5. Programpeningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam
pengurangan resiko bencana.
3. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Strategi dan arah kebijakan urusan kesatuan bangsa dan politik adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan
kebijakan yang diarahkan pada:
1) Peningkatan keamanan dan kenyaman lingkungan;
2) Pencegahan tindak kriminal;
3) Pemberantasan penyakit masyarakat;
4) Pencegahan dini dan penanggulangan konflik;
5) Penanganan konflik;
6) Penguatan pemahaman ideologi Pancasila dan nilai-nilai
kebangsaan;
7) Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
8) Kelancaran Pemilu/Pilkada; dan
9) Warisan kebangsaan.
2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakar dengan kebijakan yang
mengarah kepada:
1) Sosialisasi hukum pidana umum lewat film dan video.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan kesatuan bangsa dan politik maka berikut beberapa
program yang dijalankan:
1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
2. Program pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak
kriminal;
3. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat);
4. Program pencegahan dini dan penanggulangan konflik;
5. Program peningkatan penanganan konflik;
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
37
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
6. Program pengembangan wawasan kebangsaan;
7. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
8. Program dukungan kelancaran Pemilu/Pilkada;
9. Program pengembangan warisan kebangsaan;
10. Program masyarakat paham hukum.
4. URUSAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Strategi dan arah kebijakan urusan ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan
kebijakan yang mengarah pada:
1) Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
2) Pencegahan tindak kriminal; dan
3) Pencegahan dini dan penanggulangan konflik.
2. Memperkuat kinerja apparat hukum dalam pengamanan daerah
dengan kebijakan yang mengarah kepada:
1) Peningkatan kualitas penanganan kejahatan.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat maka
berikut beberapa program yang dijalankan:
1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
2. Program pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak
kriminal;
3. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat);
4. Program peningkatan kemampuan pemadam kebakaran;
5. Program peningkatan kualitas penanganan kejahatan.
5. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Strategi dan arah kebijakan urusan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak adalah sebagai berikut :
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
38
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
1. Memperkuat kinerja aparat hukum dalam pengamanan daerah
dengan kebijakan yang diarahkan kepada:
1) Peningkatan kualitas penanganan kejahatan.
2. Meningkatkan perlindungan jaminan dan rehabilitasi sosial bagi
masyarakat yang mengalami permasalahan sosial dengan kebijakan
yang diarahkan pada:
1) Pembinaan bagi anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan
dengan hukum baik kesehatan, pendidikan dan pemenuhan
kebutuhan dasar.
3. Menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan kualitas hidup
dan perlindungan terhadap perempuan dengan kebijakan yang
mengarah pada:
1) Perwujudan kondisi yang kondusif bagi peningkatan kualitas
hidup dan perlindungan perempuan.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maka
berikut beberapa program yang dijalankan:
1. Program peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan;
2. Program perlindungan anak;
3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
6. URUSAN PENANAMAN MODAL
Strategi dan arah kebijakan urusan penanaman modal adalah sebagai
berikut :
1. Menggalakkan promosi kerjasama investasi dengan kebijakan yang
mengarah pada:
1) Peningkatan promosi kerjasama investasi.
2. Meningkatkan penanganan laporan keluhan investasi dengan
kebijakan mengarah pada:
1) Peningkatan penanganan laporan keluhan investasi.
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
39
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
3. Meningkatkan realisasi investasi dengan kebijakan yang mengarah
pada:
1) Peningkatan jumlah realisasi investasi.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan penanaman modal maka berikut beberapa program yang
dijalankan:
1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
2. Program Lampung Utara kondusif investasi;
3. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.
Misi 4 : Mewujudkan Tata pemerintahan yang Prima (good
governance)
1. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Strategi dan arah kebijakan urusan komunikasi dan informatika adalah
sebagai berikut:
1. Merintis pelayanan e-government dengan kebijakan yang mengarah
pada :
1) Perluasan jangkauan layanan internet ke seluruh wilayah.
2. Menguatkan kelembagaan daerah untuk mendukung e-government
dengan kebijakan yang mengarah pada:
1) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komuniasi
(TIK) untuk menunjang e-government.
3. Mengoptimalkan peran SPIP (Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah) dan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) untuk
pencegahan korupsi dengan kebijakan yang mengarah pada:
1) Peningkatan kapasitas pegawai untuk mendukung e-planning, e-
budgeting dan e-audit;
2) Penyusunan sistem e-budgeting;
3) Penyusunan sistem e-planning; dan
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
40
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
4) Penyusunan sistem e-audit.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan
perundang-undangan bidang administrasi kependudukan, dengan
kebijakan yang diarahkan pada:
1) Pengembangan kualitas informasi publik.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan komunikasi dan informatika maka berikut beberapa
program yang dijalankan:
1. Program internet masuk desa;
2. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
3. Program peningkatan akses dan kualitas informasi publik;
4. Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa.
2. URUSAN KEARSIPAN
Strategi dan arah kebijakan urusan kearsipan adalah sebagai berikut:
1. Merintis basis data kabupaten berbasis daring (online) dengan
kebijakan yang diarahkan pada:
1) Perintisan basis data kabupaten yang dapat diakses; dan
2) Implementasi sistem administasi kependudukan.
2. Merintis sistem pengarsipan online dengan kebijakan yang mengarah
pada: 1) Perbaikan sistem kearsipan;
2) Penyelematan arsip daerah;
3) Pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan; dan
4) Peningkatan kualitas pelayanan informasi.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan kearsipan maka berikut beberapa program yang
dijalankan:
1. Program perintisan basis data kabupaten;
2. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan;
3. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah;
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
41
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
4. Program pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana
kearsipan;
5. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.
3. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Strategi dan arah kebijakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil
adalah sebagai berikut:
1. Merintis basis data kabupaten berbasis daring (online) dengan
kebijakan yang diarahkan pada:
1) Implementasi sistem administasi kependudukan;
2) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil;
3) Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
secara terpadu.
2. Meningkatkan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan
perundang-undangan Bidang Administrasi Kependudukan dengan
kebijakan yang mengarah pada:
1) Pengolahan penyusunan laporan informasi kependudukan;
2) Pengembangan data base kependudukan;
3) Penyusunan profil perkembangan kependudukan;
4) Pembangunan dan pengoperasikan Kartu Identitas Anak (KIA)
secara terpadu;
5) Pemutakhiran KK;
6) Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan kependudukan dan pencatatan sipilmaka berikut beberapa
program yang dijalankan:
1. Program perintisan basis data kabupaten;
2. Program penyelengfaraan sidang isbat bagi pasangan nikah siri se-
Kabupaten Lampung Utara.
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
42
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
4. URUSAN PERSANDIAN
Strategi dan arah kebijakan urusan persandian adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan
perundang-undangan Bidang Administrasi Kependudukan dengan
kebijakan yang mengarah pada:
1) Peningkatan keamanan basis data daerah.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan persandian maka berikut beberapa program yang
dijalankan:
1. Program penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah.
5. URUSAN STATISTIK
Strategi dan arah kebijakan urusan statistik adalah sebagai berikut:
1. Merintis basis data kabupaten berbasis daring (online) dengan
kebijakan yang diarahkan pada:
1) Perintisan basis data kabupaten yang dapat diakses; dan
2) Implementasi sistem administasi kependudukan.
2. Meningkatkan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan
perundang-undangan Bidang Administrasi Kependudukan dengan
kebijakan yang mengarah pada:
1) Pengembangan kualitas informasi publik.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan statistik maka berikut beberapa program yang dijalankan:
1. Program perintisan basis data kabupaten;
2. Program pengembangan data/informasi statistik sektoral.
6. URUSAN PENANAMAN MODAL
Strategi dan arah kebijakan urusan penanaman modal adalah sebagai
berikut :
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
43
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
1. Memperkuat PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dengan kebijakan
yang mengarah pada:
1) Optimalisasi waktu pelayanan di lingkup PTSP; dan
2) Peningkatan pengguna PTSP.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan penanaman modal maka berikut beberapa program yang
dijalankan:
1. Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non-
perizinan.
7. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Strategi dan arah kebijakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:
1. Mendorong penegakan hukum dalam menjalankan perundangan
daerah untuk menjamin kepastian realisasi program-program
pembangunan dengan kebijakan yang diarahkan pada:
1) Perkuatan Satpol PP untuk mengawal program pemerintah.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat maka berikut beberapa program yang dijalankan:
1. Program pengawalan program pembangunan oleh Satpol PP.
8. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Strategi dan arah kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan kebijakan yang
diarahkan pada:
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
44
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
1) Pembangunan mekanisme perencanaan partisipatif tingkat
kelurahan melalui musrenbang yang direalisasikan dalam
RPJMD;
2) Pemetaan stakeholder potensial di tingkat desa/kelurahan,
kecamatan dan kabupaten.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa maka berikut
beberapa program yang dijalankan:
1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
9. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Strategi dan arah kebijakan urusan kesatuan bangsa dan politik adalah
sebagai berikut:
1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan kebijakan yang
diarahkan pada:
1) Peningkatan pndidikan politik masyarakat.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan kesatuan bangsa dan politik maka berikut beberapa
program yang dijalankan:
1. Program pendidikan politik masyarakat
10. PENUNJANG
Strategi dan arah kebijakan pada fungsi penunjang dibedakan sesuai
bidangnya. Berikut beberapa strategi dan arah kebijakannya :
A. Perencanaan
1. Meningkatkan kualitas alat ukur pengendalian dengan kebijakan
yang mengarah pada:
1) Penyusunan standar pengendalian yang akuntabel.
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
45
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2. Memperbaiki perencanaan menjadi berbasis kinerja
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan, mengarahkan perencanaan pembangunan
berbasis kawasan, mengarahkan perencanaan pembangunan
berbasis masyarakat dengan kebijakan yang mengarah pada:
1) Penyusunan standar perencanaan yang akuntabel, pemberian
ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi
dalam proses perencanaan pembangunan, pengintegrasian
perencanaan sectoral untuk mendukung konsep pembangunan
berbasis spasial, penentuan skala prioritas kegiatan yang
mengarahkan kepada penurunan angka kemiskinan.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah
ditetapkan pada fungsi perencanaan maka berikut beberapa program
yang dijalankan:
1) Program perencanaan pembangunan daerah;
2) Program pengembangan data/ informasi;
3) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat
tumbuh;
4) Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan
besar;
5) Program peningkatan kapaistas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah;
6) Program perencanaan pembangunan ekonomi;
7) Program perencanaan sosial dan budaya;
8) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.
B. Kepegawaian dan Diklat
1. Merintis pelayanan e-government dengan kebijakan yang
mengarah pada:
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
46
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
1) Perpendek waktu eksekusi terhadap aduan masyarakat.
2. Menguatkan kelembagaan daerah untuk mendukung e-
government dengan kebijakan yang mengarah pada:
1) Peningkatan kapasitas pegawai dalam penggunaan sistem
informasi;
2) peningkatan kapasitas perangkat desa.
3. Mengoptimalkan peran SPIP (Sistem Pengendalian Intern
Pemeirntah) dan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)
untuk pencegahan korupsi dengan kebijakan yang mengarah
pada:
1) Peningkatan professional tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan.
4. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan
kebijakan yang mengarah pada:
1) Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.
5. Meningkatkan pelayanan Kepala Daerah dan DPRD dengan
kebijakan yang mengarah pada:
1) Peningkatan pelayanan aparatur kepala daerah dan DPRD.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah
ditetapkan pada fungsi kepegawaian dan diklat maka berikut
beberapa program yang dijalankan:
1) Program eksekusi one day;
2) Program penguatan e-government;
3) Program peningkatan kapasitas perangkat desa;
4) Program peningkatan professional tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan;
5) Program peningkatan pelayanan administrasi perkantran;
6) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
7) Program peningkatan disiplin aparatur;
8) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
47
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
9) Program pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur;
10) Program penataan peraturan perundang-undangan;
11) Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah;
12) Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah.
C. Keuangan
1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan
daerah dengan kebijakan yang mengarah pada:
1) Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan
daerah.
2. Mengoptimalkan peran SPIP (Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) untuk
mencegah korupsi dengan kebijakan yang mengarah pada:
1) Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah
ditetapkan pada fungsi keuangan maka berikut beberapa program
yang dijalankan:
1) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan;
2) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah;
3) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
pendapatan daerah;
4) Program perintisan e-planning, e-budgeting dan e-audit;
5) Program e-budgeting;
6) Program e-audit.
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
48
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Misi 5 : Mewujudkan Lampung Utara sebagai sentra ekonomi
kreatif di Provinsi Lampung di Provinsi Lampung di
Provinsi Lampung
1. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Strategi dan arah kebijakan urusan komunikasi dan informatika adalah
sebagai berikut:
1. Mengeksplorasi produk khas Lampung Utara untuk di-branding
menjadi produk unggulan daerah dengan kebijakan yang mengarah
pada:
1) Peningkatan promosi produk unggulan.
2. Menciptakan branding yang unik untuk Lampung Utara dengan
kebijakan yang diarahkan pada:
1) Penciptaan jargon branding Lampung Utara;
2) Promosi branding Lampung Utara sebagai sentra ekonomi kreatif
berbasis ikan, kopi, lada dan singkong.
3. Mendirikan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan
produktivitas tenaga kerja dengan kebijakan yang mengarah pada:
1) Promosi lembaga pelatihan penunjang ekonomi.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan komunikasi dan informatika maka berikut beberapa
program yang dijalankan:
1. Program promosi produk unggulan dan festival;
2. Program Regency Branding for Lampung Utara;
3. Program promosi lembaga pelatihan.
2. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Strategi dan arah kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan
ruang adalah sebagai berikut :
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
49
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
1. Memperkuat image unik produk unggulan Lampung Utara dengan
kebijakan yang diarahkan pada:
1) Perwujudan image produk unggulan ke ruang fisik Lampung
Utara.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah
ditetapkan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang maka
berikut beberapa program yang dijalankan:
1. Program produk Lampung Utara dalam ruang.
3. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (UMKM)
Strategi dan arah kebijakan urusan koperasi dan usaha kecil menengah
(UMKM) adalah sebagai berikut:
1. Mempromosikan produk unggulan Lampung Utara dengan kebijakan
yang diarahkan pada:
1) Peningkatan promosi produk unggulan.
2. Meningkatkan penggunaan internet untuk penjualan produk
unggulan daerah dengan kebijakan yang diarahkan pada:
1) Memasyarakatkan penggunaan internet untuk pemasaran.
3. Mempermudah perizinan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) Kreatif dengan kebijakan yang diarahkan pada:
1) Efektivitas waktu pelayanan izin usaha;
2) Penciptaan iklim usaha kecil menegah yang kondusif;
3) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif
UMKM.
4. Peningkatan kompetensi SDM koperasi dan UMKM melalui pelatihan
Vokasional dan Pelatihan Manajemen dengan kebijakan yang
diarahkan pada:
1) Peningkatan Kualitas Teknis Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
5. Memberikan bantuan modal kepada pelaku UMKM Kreatif dengan
kebijakan yang diarahkan pada:
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
50
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
1) Sosialiasi bantuan usaha kepada masyarakat.
6. Menggalang kerjasama dengan perusahaan ekspedisi untuk
memperlancar pergerakan produk ekonomi kreatif dengan kebijakan
yang diarahkan pada: 1) Bekerjasama dengan perusahaan ekspedisi
untuk mendukung pergerakan produk ke luar daerah.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah maka berikut
beberapa program yang dijalankan:
1. Program promosi produk unggulan dan festival;
2. Program internet dan pasar online untuk UMKM;
3. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif
usaha kecil menengah;
4. Program pembinaan kelembagaan koperasi;
5. Program kerjasama ekspedisi produk ekonomi kreatif dengan
koperasi.
4. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Strategi dan arah kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
adalah sebagai berikut:
1. Memasyarakatkan one village one product dengan kebijakan yang
diarahkan pada:
1) Penyuluhan kepada masyarakat untuk eksplorasi produk
unggulan desa.
2. Membuka peluang pemasaran dengan pasar berbasis online dengan
kebijakan yang diarahkan pada:
1) Peningkatan kapasitas penggunaan internet oleh pelaku usaha.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa maka berikut
beberapa program yang dijalankan:
1. Program one village one product;
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
51
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2. Program peningkatan kapasitas penggunaan internet;
3. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif
usaha kecil menengah.
5. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Strategi dan arah kebijakan urusan kepemudaan dan olah raga adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatkan promosi & pengelolaan terhadap keragaman olahraga
di Lampung Utara dengan kebijakan yang diarahkan pada:
1) Peningkatan Pengelolaan Keragaman Olahraga.
2. Membuka peluang pengembangan ekonomi kreatif dengan kebijakan
yang diarahkan pada:
1) Peningkatan Kegiatan Pembinaan engembangan Ekonomi Kreatif.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan Kepemudaan dan Olahraga maka berikut beberapa
program yang dijalankan:
1. Program Pengelolaan Keragaman Olahraga;
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
6. URUSAN PERDAGANGAN
Strategi dan arah kebijakan urusan perdagangan adalah sebagai
berikut:
1. Membuka peluang pemasaran dan kerjasama dengan pasar berbasis
online/market place dengan kebijakan yang diarahkan pada:
1) Penciptaan pasar online untuk memasarkan produk unggulan
Lampung Utara.
2. Mewujudkan perdagangan produktif dengan kebijakan yang
diarahkan pada:
1) Perlindungan konsumen;
2) Peningkatan efisinesi perdagangan dalam negeri;
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
52
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
3) Pembangunan Pasar Perdesaan;
4) Pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
5) Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL);
6) Pengembangan Pasar Kerakyatan;
7) Program pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan perdagangan maka berikut beberapa program yang
dijalankan:
1. Program internet dan pasar online untuk UMKM;
2. Program kerjasama pemasaran dengan pelaku pasar online;
3. Program perlindungan konusmen dan pengamanan perdagangan;
4. Program peningkatan efisinsi perdagangan dalam negeri;
5. Program pembangunan infrastruktur perdesaan;
6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah;
7. Program pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT);
8. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
9. Program pengembangan dan revitalisasi pasar rakyat.
7. URUSAN TENAGA KERJA
Strategi dan arah kebijakan urusan tenaga kerja adalah sebagai berikut:
1. Mendirikan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan
produktivitas tenaga kerja dengan kebijakan yang diarahkan pada:
1) Pelibatan lembaga pelatihan sebagai sarana peningkatan kualitas
dan produktivitas tenaga kerja;
2) Peningkatan pembinaan dan pengembangan produktivitas tenaga
kerja.
2. Meningkatkan jumlah lapangan kerja dengan kebijakan yang
diarahkan pada:
1) Peningkatan kesempatan kerja.
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
53
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
3. Menjamin perlindungan dan pengembangan lembaga
ketenagakerjaan dengan kebijakan yang diarahkan pada:
1) Peningkatan perlindungan dan pengembangan lembaga
ketenagakerjaan.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan tenaga kerja maka berikut beberapa program yang
dijalankan:
1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
2. Program pembinaan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja
3. Program pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif
4. Program peningkatan kesempatan kerja
5. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
8. URUSAN PERHUBUNGAN
Strategi dan arah kebijakan urusan perhubungan adalah sebagai
berikut :
1. Memprakarsai sistem koleksi dan distribusi produk ekonomi kreatif
dengan kebijakan yang diarahkan pada :
1) Perintisan sistem koleksi dan distribusi ekonomi kreatif.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan perhubungan maka berikut beberapa program yang
dijalankan:
1. Program penyusunan dan penerapan sistem koleksi dan distribusi.
9. URUSAN PERINDUSTRIAN
Strategi dan arah kebijakan urusan perindustrian adalah sebagai
berikut :
1. Mewujudkan kawasn industri berbasis lokal dengan kebijakan yang
diarahkan pada :
1) Pengembangan kawasan industri kecil dan menengah;
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
54
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2) Pengembangan sentra industri.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan perindustrian maka berikut beberapa program yang
dijalankan:
1. Program pengembangan industri kecil dan menengah;
2. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial.
10. URUSAN PARIWISATA
Strategi dan arah kebijakan urusan pariwisata adalah sebagai berikut:
1. Mengembangkan kawasan pariwisata agro dan kreatif Lampung
Utara dengan kebijakan yang diarahkan pada:
1) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis destinasi; dan
2) Pengembangan pariwisata Lampung Utara.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan pariwisata maka berikut beberapa program yang
dijalankan:
1. Program pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif;
2. Program sarana prasarana pariwisata;
3. Program pengembangan destinasi pariwisata;
4. Program pengembangan pemasaran pariwisata.
11. URUSAN PERTANIAN
Strategi dan arah kebijakan urusan pertanian adalah sebagai berikut:
1. Mengeksplorasi produk khas Lampung Utara untuk di-branding
menjadi produk unggulan daerah dengan kebijakan yang mengarah
pada:
1) Pengembangan varian produk paska panen.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan pertanian maka berikut beberapa program yang
dijalankan:
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
55
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
1. Program pengembangan produk pasca-panen pertanian.
12. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Strategi dan arah kebijakan urusan kelautan dan perikanan adalah
sebagai berikut :
1. Mengeksplorasi produk khas Lampung Utara untuk di-branding
menjadi produk unggulan daerah dengan kebijakan yang mengarah
pada:
1) Pengembangan varian produk paska panen.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
pada urusan kelautan dan perikanan maka berikut beberapa program
yang dijalankan:
1. Program pengembangan produk pasca-panen ikan air tawar.
13. PENUNJANG
Strategi dan arah kebijakan pada fungsi penunjang dalam hal ini adalah
Penelitian dan Pengembangan (Litbang) adalah sebagai berikut:
1. Mengeksplorasi produk khas Lampung Utara untuk di-branding
menjadi produk unggulan daerah dengan kebijakan yang mengarah
pada:
1) Kerjasama dengan institusi pendidikan untuk mengembangkan
produk paska panen.
2. Memperkuat image unik produk unggulan Lampung Utara dengan
kebijakan yang diarahkan pada:
1) Pengajuan hak paten terhadap produk unggulan Lampung Utara.
Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan (Litbang) maka
berikut beberapa program yang dijalankan:
1. Program kerjasama penelitian produk pasca panen;
2. Program pengajuan hak paten untuk Lampung Utara.
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
56
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
BAB II
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM merupakan pelaksanaan
atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan
Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar
kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan
wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis
pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional
rakyat untuk mendapatkannya.
Secara umum dapat dikatakan bahwa Penerapan SPM menjadi sangat
penting dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM,
maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila
semua sasaran minimal dapat terwujud. Meskipun tidak semua program
kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM. Hanya
beberapa kegiatan pokok saja yang merupakan pelayanan dasar yang wajib
diberikan sesuai fungsi dan tugas pokoknya dari cakupan kegiatan masing-
masing perangkat daerah. Dalam hal ini kegiatan merupakan bagian dari
program dan kegiatan dari satu unit kerja yang akan dibiayai melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian tiap jenis
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
57
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
pelayanan dasar di tiap bidang SPM menjadi satu atau menjadi bagian dari
program atau kegiatan di masing- masing perangkat daerah.
Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah terdiri dari
6 (enam) bidang pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 6 Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.1
Perangkat Daerah Pengampu Standar Pelayanan Minimal di Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
No. Perangkat Daerah Pelayanan Dasar SPM
1. Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Lampung Utara
Bidang Pendidikan :
1. Pendidikan Anak Usia Dini
2. Pendidikan Dasar
3. Pendidikan Kesetaraan
2. Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Utara
Bidang Kesehatan :
1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan
dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes
melitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan
jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang terduga
tuberkulosis
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko
terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan
tubuh manusia (Human Immunodeficiency
Virus)
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
58
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
No. Perangkat Daerah Pelayanan Dasar SPM
3. Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Lampung Utara
Bidang Pekerjaan Umum :
1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum
sehari-hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
4. Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Bidang Perumahan Rakyat :
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak
huni bagi korban bencana daerah
kabupaten/kota
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten LU
5. Satuan Polisi Pamong
Praja Kab. Lampung Utara
Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :
1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban
umum
2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
6. Dinas Sosial Kabupaten
Lampung Utara
Bidang Sosial :
1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang
disabilitas terlantar di luar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar
panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di
luar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya
gelandangan dan pengemis di luar panti
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan
setelah tanggap darurat bencana bagi korban
bencana daerah kabupaten/kota
Sumber : Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
Untuk pelaporan penerapan dan pencapaian Standar
Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan petunjuk
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
59
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
pelaksanaan serta petujuk teknis dari masing-masing kementerian,
sebagaimana dapat dilihat pada penjabaran masing-masing bidang
urusan berikut ini:
I. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN
SPM Bidang Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu
pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib
yang berhakdiperoleh setiap peserta didik secara minimal. Penerapan dan
pencapaian SPM menjadi sangat urgen dan mendasar karena pada
hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka pelaksanaan pembangunan
pendidikan serta perluasan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas
dan merata bagi masyarakat dapat terwujud.
1. JENIS PELAYANAN DASAR
Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta
petunjuk teknis pelaksanan SPM ya ng diatur dalam Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
20Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Jenis
pelayanan dasar pada SPM Pendidikan daerah Kabupaten/Kota terdiri
atas :
a. Pendidikan Anak Dini;
b. Pendidikan Dasar;
c. Pendidikan Kesetaraan.
Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri atas :
1) Sekolah Dasar
2) Sekolah Menengah Pertama
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
60
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2. TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH
Indikator capaian SPM bidang pendidikan dasar Kabupaten
Lampung Utara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
100 tahun 2018, dengan target capaian tahun 2020 untuk Pendidikan
Anak Usia Dini 100 %, Target Capaian Pendidikan Dasar Tahun 2020
adalah 100% dan Pendidikan kesetaraan Tahun 2020 adalah 100%
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.2 Target dan Indikator Capaian SPM Bidang Pendidikan
Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2020
No Jenis Pelayanan
Dasar Indikator Pencapaian
Target
Capaian
Batas Waktu
Capaian
1. Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah Penduduk Usia 5 -6 tahun yang berpartisipasi
dalam Pendidikan PAUD
100 %
2020
2. Pendidikan Dasar Jumlah Penduduk Usia 7-15 tahun yg berpartisipasi
dalam Pendidikan Dasar
(SD/Mi, SMP/MTs)
100 % 2020
3. Pendidikan Kesetaraan
Jumlah Penduduk Usia 7 -18 Tahun yang belum
menyelesaikan Pendidikan
Dasar dan atau Menengahyang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan
100 % 2020
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara, 2020
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
61
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
3. REALISASI
Tabel 2.3 Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan
Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2020
No.
Jenis
Pelayanan
Dasar
Indikator Pencapaian
Target
Capaian
Realisasi
Capaian
Batas
Waktu
Capaian
1. Pendidikan
Anak Usia
Dini
Jumlah Penduduk Usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi
dalam Pendidikan PAUD
100 %
37% 2020
2. Pendidikan
Dasar
Jumlah Penduduk Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi
dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)
100 % 75,8% 2020
3. Pendidikan
Kesetaraan
Jumlah Penduduk Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan
100% 8,61% 2020
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara, 2020
Berdasarkan Realisasi Capaian Kinerja jenis pelayanan dasar SPM
Bidang Pendidikan Tahun 2020 dapat di jelaskan sebagai berikut :
- Jenis Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan
prasekolah dengan sasaran anak usia 0-6 tahun. Program PAUD
mempunyai peran penting dalam mendorong tumbuh kembang anak
secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang
pendidikan dasar dengan fokus utama pada pembentukan karakter.
Program PAUD dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu
pendidikan yang dikelola secara formal melalui Taman Kanak- Kanak
(TK) dan pendidikan yang dikelola secara nonformal yang dilaksanakan
berupa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
62
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Satuan PAUD Jumlah lembaga PAUD di Kabupaten Lampung Utara
pada tahun 2020 yaitu sebanyak 410 lembaga PAUD yang yang terdiri
dari 246 TK,143 KB dan 21 SPS Tingkat partisipasi yang mengikuti
pendidikan anak usia dini adalah sebanyak 13513 peserta didik
serta jumlah warga negara usia 5-6 tahun adalah sebanyak 35608
Jiwa, sehingga indikator pencapaian tingkat partisipasi pendidikan
anak usia dini adalah sebesar 37 % dari rencana target 100
%artinya masih ada 63% warga negara usia 5-6 tahun yang belum
berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini.
- Jenis Pelayanan Pendidikan Dasar
Capaian utama dalam pendidikan dasar adalah dari
upaya penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan
tahun menjadi penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar
yang bermutu dan berkualitas. Ketersediaan lembaga
penyelenggara sekolah merupakan implikasi dari program
pemerataan dan perluasan akses pendidikan sebagai upaya
dalam meningkatkan partisipasi peserta didik pendidikan dasar,
saat ini di Kabupaten Lampung Utara jumlah lembaga SD adalah
sebanyak 435 danSMP adalah sebanyak 113.
Tingkat partisipasi yang mengikuti pendidikan dasar
(jenjang SD dan SMP) pada tahun 2020 adalah sebanyak 84948
peserta didik serta jumlah penduduk usia 7-15 tahun adalah
sebanyak 111032 jiwa, sehingga indikator pencapaian tingkat
partisipasi pendidikan dasar adalah sebesar 75,8% dari rencana
target 100% artinya masih ada 24,2% warga negara usia 7-15
tahun yang belum berpartisipasi pada pendidikan dasar.
- Jenis Pelayanan Pendidikan Kesetaraan
Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal diselenggarakan melalui
pendidikan kesetaraan, pendidikan kecakapan hidup, keaksaraan
sejenis (SPS) dan peningkatan budaya baca, pendidikan kursus dan
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
63
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
pelatihan (LKP), pengarustamaan gender dan pemberdayaan
perempuan, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) serta Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM) dan lain sebagainya.
PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) adalah salah satu
lembaga pendidikan kesetaraan yang dikembangkan dan dikelola oleh
masyarakat serta diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal
(non formal) dengan tujuan untuk memberikan kesempatan belajar
kepada seluruh lapisan masyarakat agar mereka mampu membangun
dirinya secara mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas
hidupnya. Untuk itulah PKBM berperan sebagai tempat pembelajaran
masyarakat terhadap berbagai pengetahuan atau keterampilan dengan
memanfaatkan sarana, prasarana dan potensi yang ada disekitar
lingkungannya agar masyarakat memiliki keterampilan yang dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup.
Pada tahun 2020 jumlah lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) di
Kabupaten Lampung Utara adalah sebanyak 45 lembaga yang
terdiri dari 20 PKBM,1 SKB,dan 24 Lembaga Kursus dan Pelatihan
(LKP). Warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan
pendidikan dan atau menengah adalah sebanyak 136153 Jiwa ,
sehingga indikator pencapaian tingkat partisipasi pendidikan
kesetaraan adalah sebesar8,61% dari rencana target 100%, artinya
masih ada 91,39 % warga negara usia 7-18 tahun yang belum
menyelesaikan dan berpartisipasi pada pendidikan kesetaraan.
4. ALOKASI ANGGARAN
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak
langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh
Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber
Dana Lain yang Sah. Alokasi anggaran Bidang Pendidikan yang
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
64
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Lampung Utara pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.
96.106.401.353,- dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 2.4 Realisasi Belanja Anggaran SPM Bidang Pendidikan
Kabupaten Lampung UtaraTahun Anggaran 2020
No. Jenis Pelayanan Dasar Pagu Anggaran
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 951.980.000,-
2. Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun Rp. 94.579.431.353,-
3. Program Pendidikan Non Formal Rp. 574.990.000,-
Jumlah Rp. 96.106.401.353,-
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara, 2020
5. DUKUNGAN PERSONIL
Dalam mewujudkan Standar Pelayanan Minimal Bidang
Pendidikan bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terdapat
dukungan personil khususnya personil pendidik adapun jumlah
pendidik tergambar pada tabel sebagai berikut :
Tabel 2.5 Jumlah Pendidik Berdasarkan Jenjang Pendidikan
No. Jenjang Jumlah pendidik
1. Pendidikan anak usia dini 1345
2. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama 6299
3. Pendidikan Non Formal 147
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara, 2020
6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam
penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan pada
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
65
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara
tahun 2020, sebagai berikut :
• Permasalahan
Adanya refocusing anggaran dibeberapa program dan kegiatan yang
mendukung terwujudnya Standar Pelayanan Minimal;
• Solusi
Menganggarkan kembali kegiatan-kegiatan yang terkena refocusing
di tahun 2020.
II. BIDANG URUSAN KESEHATAN
Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seseorang
tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam
kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu
untuk meneruskankehidupannya secara layak.
Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap
warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai
dengan kebutuhan.
Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab
untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi
tanggungjawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan
masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap
warganegara. Meskipun upaya untuk memenuhi kebutuhan bidang
kesehatan melekat pada setiap warga negara, namun mengingat
karakteristik barang/jasa kesehatan tidak dapat diusahakan/diproduksi
sendiri secara langsung oleh masing-masing warga negara, melainkan
harus ada pihak lain yang secara khusus memproduksi dan
menyediakannya, maka penyediaan barang/jasa bidang kesehatan mutlak
memerlukan keterlibatan pemerintah untuk :
Menjamin tersedianya barang/jasa kesehatan yang dapat diperoleh
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
66
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
warga negara yang memerlukan sesuai dengan kebutuhannya;
Menyediakan barang/jasa kesehatan bagi warga negara yang tidak
mampu memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan.
Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang/jasa kesehatan
sangat vital dan dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik
dan kompleks, maka peranan pemerintah di bidang kesehatan harus
distandarisasi agar warga negara dapat memenuhi kebutuhannya di
bidang kesehatan. Kondisi kemampuan sumber daya Pemerintahan
Daerah di Indonesia tidaklah sama dalam melaksanakan urusan tersebut,
maka pelaksanaan urusan tersebut diatur dengan ditetapkannya Standar
Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan ketersediaan layanan bagi
seluruh warga negara. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu
pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintahan wajib
yang berhak diperoleh setiap warga negara.
Dalam rangka penerapan SPM Bidang Kesehatan diperlukan Standar
Teknis SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM
Bidang Kesehatan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai acuan bagi
pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan
daerah. Penerapan SPM bidang kesehatan tidak dapat terpisah dengan
penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena sifat
saling melengkapi dan sinergisme. Penekanan SPM bidang kesehatan
berfokus pada pelayanan promotif dan preventif, sementara program JKN
berfokus pada pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Sehingga pada
penerapan SPM bidang kesehatan khususnya di kabupaten/kota ada
kontribusi pembiayaan dan pelayanan program JKN. Untuk hal tersebut,
pada penerapannya tidak perlu mengalokasikan anggaran pada pelayanan-
pelayanan yang bersifat kuratif danrehabilitatif yang dibiayai oleh JKN.
SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
67
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
diperoleh setiap warga secara minimal.
1. JENIS PELAYANAN DASAR
Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta
petunjuk teknis pelaksanan SPM yang diatur dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan, Jenis pelayanan dasar pada daerah
Kabupaten/Kota terdiri atas 12 (dua belas) layanan dasar yaitu :
a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d. Pelayanan kesehatan balita;
e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k. Pelayanan kesehatan orang terduga TBC;
l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang
melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency
Virus.
2. TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH
Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan
Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
Lampung Utara pada tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut ini :
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
68
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Tabel 2.6
Target dan Indikator Capaian SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2020
No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Capaian SPM Target
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan
100 %
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan
100 %
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan
100 %
4. Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan
100 %
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan layanan kesehatan
100 %
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan
100 %
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan
100 %
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Jumlah Penduduk Penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan
100 %
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Jumlah Penduduk Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan
100 %
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Penduduk dengan Gangguan jiwa berat yang terlayanani kesehatan
100 %
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Jumlah Penduduk terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan
100 %
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
69
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Capaian SPM Target
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)
Jumlah Penduduk dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan
100 %
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara, 2020
3. REALISASI
Realisasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan
Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Utara Sebagaimana berikut :
Tabel 2.7
Target dan Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2020
No. Jenis Pelayanan
Dasar Indikator Capaian SPM
Target Realisasi
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan
100 % 92,1 %
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan
100 % 88,3 %
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan
100 % 92,6%
4. Pelayanan Kesehatan Balita
Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan
100 % 70,67%
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan layanan kesehatan
100 % 12,27%
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan layanan
100 % 14,89%
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
70
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDAKAB LAMPUNG UTARA
No. Jenis Pelayanan
Dasar Indikator Capaian SPM
Target Realisasi
kesehatan
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan
100 % 23,48%
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Jumlah Penduduk Penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan
100 % 24,72%
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Jumlah Penduduk Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan
100 % 72,08%
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Penduduk dengan Gangguan jiwa berat yang terlayanani kesehatan
100 % 71,08%
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Jumlah Penduduk terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan
100 % 25,68%
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)
Jumlah Penduduk dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan
100 % 38,61%
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara, 2020
4. ALOKASI ANGGARAN
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak
langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh
Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
71
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDAKAB LAMPUNG UTARA
Dana Lain yang Sah. Alokasi anggaran Bidang Kesehatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara
pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.10.772.203.062,- dengan
rincian sebagai berikut :
Tabel 2.8 Target dan Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2020
No. Jenis Pelayanan Dasar ANGGARAN (Rp) REALISASI(Rp)
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1.566.435.000,- 1.003.630.446,-
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3.163.653.000,- 564.948.306,-
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
337.088.000,- 135.364.636,-
4. Pelayanan Kesehatan Balita
1.806.602.950,- 946.923.475,-
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
619.921.400,- 365.134.200,-
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
410.325.580,- 179.160.000,-
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
547.870.400,- 386.672.000,-
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
192.244.400,- 161.628.800,-
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
185.421.000,- 88.598.408,-
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
282.895.000,- 156.509.800,-
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
72
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDAKAB LAMPUNG UTARA
No. Jenis Pelayanan Dasar ANGGARAN (Rp) REALISASI(Rp)
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
1.420.154.700,- 731.523.992,-
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)
242.591.632,- 106.918.400,-
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara, 2020
5. DUKUNGAN PERSONIL
Untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar ke masyarakat,
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara tahun 2020 didukung oleh
personil yang memadai yang tersebar di 27 puskesmas, RSU Ryacudu
dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara. Berikut jumlah
personil pendukung pelayanan kesehatan dasar Dinas Kesehatan.
Tabel 2.9
DATA PERSONIL PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN DASAR DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2020
NO. JENIS KETENAGAAN JUMLAH
1. DOKTER SPESIALIS 20
2. DOKTER UMUM 68
3. BIDAN 797
4. PERAWAT 558
5. TENAGA GIZI 31
6. TENAGA SURVEILANS 35
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara, 2020
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
73
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
- PERMASALAHAN
Program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian target Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan tahun 2020, belum
sepenuhnya mampu mengakomodir pelaksanaan SPM.
- SOLUSI
Diperlukan pemetaan yang lebih baik lagi untuk program dan
kegiatan yang benar-benar mampu mendukung pelaksanaan SPM
dimasa mendatang.
III. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM
Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi
salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah menjadi salah satu acuan bagi
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Khususnya Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang untuk menyusun perencanaan dan pengaanggaran
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung
Utara menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang
memuat target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dengan
mengacu pada batas waktu pencapaian standar pelayanan minimal sesuai
dengan peraturan/keputusan menteri.
Rencana pencapaian standar pelayanan minimal dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD),Kebijakan Umum Anggaran(KUA), Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi
belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
74
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
1. JENIS PELAYANAN DASAR
Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta
petunjuk teknis pelaksanan SPM yang diatur dalam Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, Jenis pelayanan dasar pada daerah Kabupaten/Kota meliputi:
1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari - hari;
2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.
2. TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH
Adapun target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang
Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan
oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung
Utara anggaran 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.10
Target dan Indikator Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2020
No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Capaian SPM Target
1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari
81,77 %
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
60 %
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara 2020
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
75
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
3. REALISASI
Adapun realisasi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Sebagai
berikut :
Tabel 2.11
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Target
Capaian Realisasi Capaian
1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari - Hari
Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari
81,77% 74,50%
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah Domestik
60% 85,60 %
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara, 2020
4. ALOKASI ANGGARAN
Adapun alokasi anggaran terkait penerapan SPM Pekerjaan
Umum di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Lampung Utara tahun 2020 adalah Rp. 1.893.110.220,- sebagaimana
berikut :
Tabel 2.12 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Terkait Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020
No. Program Kegiatan Anggaran Realisasi
I Program Penanggulangan Kemiskinan
Terpadu
1. Pembangunan sarana air bersih sistem perpipaan/non perpipaan perkotaan dan perdesaan (Dana DAK)
108.742.500,- 106.729.400,-
2. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik setempat
1.784.367.720,- 1.667.685.600,-
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara, 2020
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
76
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
5. DUKUNGAN PERSONIL
Jumlah aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lampung Utara dalam mendukung pelaksanaan pencapaian
SPM bidang pekerjaan umum dengan komposisi pegawai dapat dilihat
pada tabel dibawah :
Tabel 2.13 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Menurut Pangkat dan Golongan
Tahun 2020
No. UNIT KERJA GOLONGAN
HONOR JUMLAH (ORANG) IV III II I
1. Kepala Dinas 1 - - - - 1
2. Sekretariat 1 13 1 - 42 57
3. Bidang Bina Marga - 11 3 - 30 43
4. Bidang Cipta Karya - 14 6 1 23 44
5. Bidang Sumber Daya Air - 10 4 - 16 30
6. Bidang Penataan Ruang 2 10 2 - 7 20
7. Bidang Monitoring dan Pelaporan
- 9 - - 6 16
8. UPT Laboratorium - 6 7 - 29 42
9. UPT Alkal - 2 4 - 19 26
10. UPTD SDA Wilayah I - 5 1 - 5 11
11. UPTD SDA Wilayah II - 2 2 - 6 10
12. UPTD Jalan Wilayah I - 6 1 - 4 11
13. UPTD Jalan Wilayah II - 5 1 - 4 11
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara, 2020
6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
- PERMASALAHAN
1. Menurunnya kapasitas kualitas pelayanan sarana dan prasarana
dasar infrastruktur perkotaan/perdesaan;
2. Tingginya tuntutan masyarakat untuk membangun dan
memelihara jalan, jembatan,sarana air bersih, drainase maupun
sarana irigasi melebihi program/kegiatan yang telah ditetapkan;
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
77
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
3. Alokasi dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur
sangat terbatas dan tidak sebanding dengan tingginya tuntutan
masyarakat akan pembangunan;
4. Masih banyak pokok hutang pihak ke III yang belum lunas
terbayar baik kegiatan fisik maupun non fisik;
5. Peran serta masyarakat masih sangat rendah terhadap hasil-hasil
pembangunan infrastruktur sehingga mengakibatkan banyaknya
sarana dan prasarana yang telah dibangun menjadi cepat rusak(
tidak tahan lama);
6. Kondisi sarana dan prasarana kantor dinas PUPR sudah tidak
layak untuk memenuhi tingginya tuntutan perkembangan
kemajuan pembangunan dan teknologi serta tuntutan capaian
kinerja;
7. Adanya overlaping tupoksi bidang cipta karya dengan dinas
perumahan dan kawasan permukiman;
8. Masih banyaknya jabatan struktural yang belum definitif baik
eselon III maupun eselon IV;
9. Belum adanya kepastian akan Tupoksi UPTD Dinas baik bidang
jalan maupun UPTD Bidang SDA;
10. Kurangnya SDM Aparatur dinas untuk memenuhi tingginya
tuntutan perkembangan kemajuan pembangunan dan teknologi
serta tuntutan perkembangan kemajuan pembangunan dan
teknologi serta tuntutan capaian kinerja;
11. Baru terbentuknya Bidang bina kontruksi yang melaksanakan
Tupoksi tentang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara.
- SOLUSI
- Perlunya Sumber Daya Manusia (SDM) teknis di Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan kualifikasi
rekrutmen yang ketat dan transparan, hal ini tentunya akan
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
78
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
menghasilkan kualitas SDM yang tangguh dan berkualitas;
- Perlu dilakukan pembaharuan Tupoksi di bidang cipta karya agar
tidak terjadi overlapping dengan tupoksi Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan permukiman;
- Diperlukan pemetaan yang lebih baik lagi untuk program dan
kegiatan juga anggaran yang benar-benar mampu mendukung
pelaksanaan SPM dimasa.
IV. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah
upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif
sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Pelayanan
Dasar Pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat di Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan oleh Satuan
Polisi Pamong Praja seuai dengan indikator kinerjanya masing- masing.
Berikut penjelasan penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan
ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
1. JENIS PELAYANAN DASAR
Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,
bahwa Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota, Jenis pelayanan
dasarnya meliputi :
1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
79
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2. TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH
Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan
Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang
dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung
Utara pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.14 Target dan Indikator Capaian SPM
Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara Tahun
Anggaran 2020
No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Capaian SPM Target
1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakkan Hukum PERDA dan PERKADA
100 %
2. Pelayanan Informasi Rawan bencana
Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
100%
3. Pelayanan Kesiapsiagaan terhadap bencana
Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan kesiapsiagaan terhadap bencana
100%
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
100%
5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
100%
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara, 2020
3. REALISASI
Adapun realisasi pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Sebagai
berikut :
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
80
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Tabel 2.15
Realisasi Capaian SPM
Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara
Tahun Anggaran 2020
No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Capaian SPM Target Realisasi
1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakkan Hukum PERDA dan PERKADA
100 % 87,5%
2. Pelayanan Informasi Rawan bencana
Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
100% 87,5%
3. Pelayanan Kesiapsiagaan terhadap bencana
Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan kesiapsiagaan terhadap bencana
100% 87,5%
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
100% 100%
5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
100 % 85%
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara, 2020
4. ALOKASI ANGGARAN
Adapun alokasi anggaran terkait penerapan SPM Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara tahun 2020 sebesar
Rp.1.544.200.000,- dengan rincian sebagai berikut :
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
81
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Tabel 2.16 Alokasi dan Realisasi Anggaran Terkait Penerapan SPM Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
No. Program Kegiatan Anggaran Realisasi Ket.
I Proram Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1. Pengendalian keamanan Lingkungan
770.000.000,- 768.800.000,- APBD
2. Pembinaan Linmas 399.200.000,- 398.325.000,- APBD
II Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan
218.400.000,- 217.800.000,- APBD
2. Gerakan Disiplin Nasional 156.600.000,- 154.320.000,- APBD
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara, 2020
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
63
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
5. DUKUNGAN PERSONIL
Dalam mewujudkan Standar Pelayanan Minimal Bidang
Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bagi
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terdapat dukungan personil
khususnya personil pendidik adapun jumlah pendidik tergambar
pada tabel sebagai berikut :
Tabel 2.17
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
No. UNIT KERJA JUMLAH (ORANG)
1. Kepala Dinas 1
2. Sekretariat 29
3. Bidang Penegak Perda dan Displin ASN 22
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
46
5. Bidang Perlindungan Masyarakat 9
6. Bidang Pemadam Kebakaran 8
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara, 2020
6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
- PERMASALAHAN
1. Kurangnya pemahaman masyarakat yang makin maju
terhadap hukum yang berlaku;
2. Kurangnya kemampuan dan pemahaman masyarakat
terhadap perundang-undangan yang berlaku;
3. Kurang tersedianya sarana yang cukup dengan luas wilayah
seperti kendaraan operasional;
4. Kurangnya strategi dan dukungan operasional untuk
melaksanakan tugas dan fungsi.
- SOLUSI
1. Adanya dukungan dari Peraturan Perundang-undangan
yang lebih baik;
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
64
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2. Perlu adanya pembinaan personil dan diklat.
V. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal mengenai jenis mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang
berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
Sampai saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara masih
merumuskan target pencapaian SPM tingkat kabupaten, sehingga target
acuan SPM yang dilaksanakan di Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Lampung Utara berpedoman pada target yang
ditetapkan Pemerintah Pusat.
1. JENIS PELAYANAN DASAR
Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa
Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota, Jenis pelayanan
dasarnya meliputi:
1. Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban
bencana;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat
yang terkena relokasi program pemerintah daerah
kabupaten/kota.
2. TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH
Adapun target program dan kegiatan pemenuhan SPM Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Lampung Utara dapat
dijelaskan dalam matrik dibawah ini :
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
65
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Tabel 2.18 Target dan Indikator Capaian SPM
Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara
Tahun Anggaran 2020
No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Capaian SPM Target
1. Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota
Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
100 %
2. Fasilitasi penyediaan rumsh yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota
Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni
100%
Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Utara, 2020
3. REALISASI
Adapun realisasi pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 sebagai berikut :
Tabel 2.19 Realisasi Capaian SPM
Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2020
Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Utara, 2020
No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Capaian SPM Target Realisasi
1. Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota
Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
100 % -
2. Fasilitasi penyediaan rumsh yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota
Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni
100% -
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
66
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
4. ALOKASI ANGGARAN
Belum ada anggaran karena belum terlaksananya standar
pelayanan minimal di Dinas Perumahan dan
KawasanPermukiman Kabupaten Lampung Utara Tahun
Anggaran 2020.
5. DUKUNGAN PERSONIL
Belum Ada
6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
- PERMASALAHAN
1. SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
100 Tahun 2018 baik terkait kebijakan umum di RPJMD
Kabupaten Lampung Utara yang sudah dilakukan reviu
sehingga di 2020 RPJMD Tahun 2019-2024 telah
ditetapkan, serta Renstra Perangkat Daerah dan RPJP
akan dilakukan revisi pada tahun 2021 untuk dituangkan
dalam renstra dan RPJP Perangkat Daerah Tahun 2022;
2. Belum adanya kebijakan dukungan anggaran disebabkan
karena KUA Tahun Anggaran 2020 telah disahkan sebelum
SPM;
3. Belum tersedianya data terkait pemenuhan jenis pelayanan
SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat ;
4. Katerbatasan ketersediaan data dan informasi pendukung.
- SOLUSI
1. Melakukan perubahan arah kebijakan umum di RPJMD
karena SPM merupakan amanat Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan PP Nomor
2 Tahun 2018 tentang SPM dan aturan Pelaksanaan
Lainnya;
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
67
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2. Menyusun kebijakan umum anggaran terkait pencapaian
SPM sesuai amanat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019;
3. Malaksanakan pengumpulan dan pemuktahiran data
pendukung SPM;
4. Mengusulkan ketersediaan alokasi anggaran yang sesuai
dengan kebutuhan untuk pelaksanaan program dan
kegiatan yang mendukung pencapaian target penerapan
indikator SPM Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Lampung Utara, baik yang
bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN,
maupun sumber-sumber pendanaan lain.
5. Membentuk Tim Kelembagaan lainnya terkait dengan
pencapaian target SPM Bidang Perumahan Rakyat.
VI. BIDANG URUSAN SOSIAL
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial di
Kabupaten Way Kanan tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Sosial,
sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-
masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial
RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.
1. JENIS PELAYANAN DASAR
Pelayanan dasar bidang sosial sebagaimana Peraturan Menteri
Sosial Republik Indonesia No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di
Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota meliputi :
a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar
Panti Sosial;
b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial;
c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
Sosial;
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
68
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan
dan Pengemis di Luar Panti Sosial;
e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap
Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
2. TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH
Adapun target dan indikator pemenuhan SPM Dinas Sosial Lampung
Utara dapat dijelaskan dalam matrik dibawah ini :
Tabel 2.20
Target dan Indikator Pemenuhan SPM Dinas Sosial Lampung Utara
NO. JENIS PELAYANAN
DASAR INDIKATOR TARGET
1. Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
Terlantar di Luar Panti Sosial
Jumlah Warga Negara
Penyandang Disabilitas
Terlantar di Luar Panti
Sosial
1.205
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak
Terlantar di Luar Panti Sosial
Jumlah Warga Negara
Penyandang Anak Terlantar
di Luar Panti Sosial
390
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut
Usia Terlantar di Luar Panti
Sosial
Jumlah Warga Negara
Penyandang Lanjut Usia
Terlantar di Luar Panti
Sosial
10.286
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna
Sosial Khususnya Gelandangan
dan Pengemis di Luar Panti
Sosial
Jumlah Warga Negara
Penyandang Gelandangan
dan Pengemis di Luar Panti
Sosial
15
5. Perlindungan dan Jaminan
Sosial pada saat dan setelah
Tanggap Darurat Bencana bagi
Korban Bencana Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Warga Negara
Korban Bencana Daerah
Kabupaten yang
memperoleh perlindungan
dan jaminan sosial
515
Sumber : Dinas Sosial di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
69
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
3. REALISASI
Adapun realisasi pencapaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten
Lampung Utara Tahun 2020 Sebagai berikut :
Tabel 2.21 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2020
NO.
JENIS
PELAYANAN
DASAR
INDIKATOR
TA
RG
ET
CA
PA
IAN
PE
RS
EN
TA
HU
N
1 2 3 4 5 6 7
1.
Rehabilitasi
Sosial Dasar
Penyandang
Disabilitas
Terlantar di
Luar Panti
Sosial
Jumlah Warga
Negara
Penyandang
Disabilitas Terlantar
yang memperoleh
rehabilitasi sosial di
Luar Panti Sosial
1.205 802 67 2020
2. Rehabilitasi
Sosial Dasar
Anak Terlantar
di Luar Panti
Sosial
Jumlah Warga
Negara
Penyandang Anak
Terlantar yang
memperoleh
rehabilitasi sosial di
Luar Panti Sosial
390 10 2 2020
3. Rehabilitasi
Sosial Dasar
Lanjut Usia
Terlantar di
Luar Panti
Sosial
Jumlah Warga
Negara
Penyandang Lanjut
Usia Terlantar yang
memperoleh
rehabilitasi sosial di
Luar Panti Sosial
10.286 9.407 91 2020
4. Rehabilitasi
Sosial Dasar
Tuna Sosial
Khususnya
Gelandangan
Jumlah Warga
Negara
Penyandang
Gelandangan dan
Pengemis yang
15 12 80 2020
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
70
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NO.
JENIS
PELAYANAN
DASAR
INDIKATOR
TA
RG
ET
CA
PA
IAN
PE
RS
EN
TA
HU
N
dan Pengemis
di Luar Panti
Sosial
memperoleh
rehabilitasi sosial di
Luar Panti Sosial
5. Perli
Perlindungan
dan Jaminan
Sosial pada
saat dan
setelah
Tanggap
Darurat
Bencana bagi
Korban
Bencana
Daerah
Kabupaten /
Kota
Jumlah Warga
Negara Korban
Bencana Daerah
Kabupaten yang
memperoleh
perlindungan dan
jaminan sosial.
515 449 87 2020
Sumber : Dinas Sosial di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
4. ALOKASI ANGGARAN
Alokasi anggaran Bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas
Sosial Kabupaten Lampung Utara pada Tahun Anggaran
2020 sebesar Rp 24.751.525.000,- dengan rincian sebagai
berikut :
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
71
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Tabel 2.22 Target dan Indikator Pemenuhan SPM Dinas Sosial Lampung Utara
NO. PROGRAM / KEGIATAN
SPM ANGGARAN SUMBER
DANA
1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- - -
1. Kegiatan Pelatihan
Keterampilan dan
Praktek Belajar
Kerja Bagi Anak
Terlantar Termasuk
Anak Jalanan,
Anak Cacat dan
Anak Nakal
Rehabilitasi
Sosial Dasar
Anak
Terlantar di
Luar Panti
Sosial
5.625.000,- APBD
2. Kegiatan
Penertiban
gelandangan dan
pengemis
Rehabilitasi
Sosial Dasar
Tuna Sosial
Khususnya
Gelandangan
dan
Pengemis di
Luar Panti
Sosial
115.100.000,- APBD
3. Kegiatan
Penanganan
masalah-masalah
Strategis yang
menyangkut
Tanggap Cepat
Darurat dan
Kejadian Luar
Biasa
Perlindungan
dan Jaminan
Sosial pada
saat dan
setelah
Tanggap
Darurat
Bencana bagi
Korban
Bencana
Daerah
Kabupaten/K
ota
129.200.000,- APBD
2. Program Keluarga Harapan (PKH)
Rehabilitasi
Sosial Dasar
1.924.800.000
,-
APBN
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
72
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NO. PROGRAM / KEGIATAN
SPM ANGGARAN SUMBER
DANA
Penyandang
Disabilitas
Terlantar di
Luar Panti
Sosial
Rehabilitasi
Sosial Dasar
Lanjut Usia
Terlantar di
Luar Panti
Sosial
22.5
76.800.000,- APBN
Sumber : Dinas Sosial di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
5. DUKUNGAN PERSONIL
Tabel 2.23
Target dan Indikator Pemenuhan SPM Dinas Sosial Lampung Utara
NO. JENIS PELAYANAN DASAR TENAGA
PENDAMPING JUMLAH
1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial
Pendamping Disabilitas
7 orang
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
23 orang
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial
Pendamping Lanjut Usia
2 Orang
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
23 orang
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota
Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
25 orang
Sumber : Dinas Sosial di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
73
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
- PERMASALAHAN
Program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian target
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial tahun 2020, belum
sepenuhnya mampu mengakomodir pelaksanaan SPM.
- SOLUSI
Diperlukan pemetaan yang lebih baik lagi untuk program dan
kegiatan yang benar-benar mampu mendukung pelaksanaan SPM
dimasa mendatang.
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
74
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN
Untuk meningkatkan capaian dalam penerapan di 6 (enam) bidang
urusan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan urusan wajib
Pelayanan dasar Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung
Utara telah menyusun dan membuat beberapa program dan kegiatan
penunjang SPM sebagaimana berikut :
A. BIDANG PENDIDIKAN
Program dan kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di Kabupaten
Lampung Utara, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2020,
adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1
Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian SPM
Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2020
No. Program Kegiatan
1. Program Pendidikan
Anak Usia Dini
- Pembinaan dan pengawasan
PAUD berkualitas
- DAK bantuan operasional
Penyelenggaraan (BOP) PAUD
Sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan PAUD
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
- Pembangunan gedung sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan DIKDAS
- Penerimaan peserta didik baru
- Minat, bakat dan kreativitas SD
- Penyedia bantuan Operasional Sekolah
- Ujian sekolah dan Ujian Nasional
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
75
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
No. Program Kegiatan
SMP
- Ujian sekolah dan Ujian Nasional SD
- Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah
Operasional Program Indonesia Pintar
3. Program Pendidikan Non Formal
- Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
- Pengembangan data dan informasi pendidikan noon formal
- Penyelenggaraan usaha kesehatan sekolah
- Operasional sanggar kegiatan belajar
- BOP Pendidikan Kesetaraan Negeri
- Peningkatan kompetensi pendidik PAUD
Pembinaan dan pengawasan pendidikan kesetaraan
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara, 2020
B. BIDANG KESEHATAN
Program dan kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten
Lampung Utara, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2020,
adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara
Tahun Anggaran 2020
No. Program Kegiatan
1. Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
- Pengadaan Obat dan Pembekalan Kesehatan;
- Peningkatan Mutu penggunaan Obat dan
perbekalan kesehatan;
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
76
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
No. Program Kegiatan
- Distribusi obat dan E- logistik.
2. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
- Revitalisasi sistem kesehatan;
- Peningkatan kesehatan masyarakat;
- Peningkatan pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehatan;
- Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
puskesmas;
- Monitoring ,evaluasi dan pelaporan;
- Kegiatan Sistem Jaminan sosial Nasional
puskesmas;
- Kegiatan bantuan operasional puskesmas;
- Manajemen BOK dan Jampersal Kabupaten;
- BOK Kabupaten (UKM Sekunder);
- BOK Tambahan.
3. Program pengawasan
obat dan makanan
- Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan
bahan berbahaya.
4. Program Promosi
kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat
- Pengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehat;
- Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
- Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan.
5. Program Perbaikan gizi
masyarakat
- Pemberian tambahan makanan dan vitamin
- Penanggulangan kurang energi protein, anemia
gizi besi, gangguan akibat kurang yodium,kurang
vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
- BOK Stunting
6. Program pengembangan
lingkungan sehat
- Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
- Peningkatan hygiene tempat-tempat umum
- Peningkatan kesehatan lingkungan pemukiman
- Peningkatan pelayanan kesehatan kerja
7. Program Pencegahan
penanggulangan penyakit
menular
- Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
- Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
- Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
- Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
- Peningkatan surveilans epidemilogi dan
penanggulangan wabah
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
77
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
No. Program Kegiatan
8. Program standarisasi
Pelayanan kesehatan
- Penyusunan standar kesehatan
- Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan
kesehatan
- Pembangunan dan pemuktahiran data dasar
standar pelayanan kesehatan
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- Evaluasi dan pengembangan standar pelayan
swasta dan rujukan
9. Program Pelayanan
kesehatan penduduk
miskin
- Pelayanan sunatan masal
- Jaminan kesehatan semesta
10. Program pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringan
- Penyediaan sarana dan prasarana bidang
kesehatan
11. Program Pengadaan
peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit
- Pengadaan alat-alat rumah sakit
- Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
12. Program peningkatan
pelayanan kesehatan
lansia
- Pelayanan pemeliharaan kesehatan
13. Program pengawasan
dan pengendalian
kesehatan makanan
- Pengawasan dan pengendalian keamanan dan
kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
14. Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
- Akselerasi penurunan angka kematian ibu dan
anak
- Jaminan persalinan
15. Program peningkatan
mutu pelayanan
kesehatan BLUD
- Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung
pelayanan
16. Program Upaya
kesehatan rujukan
- Penyediaan biaya operasional RSD
- Penyusunan perencanaan kegiatan RSD
- Monitoring dan evaluasi RSD
17. Program pengendalian
penyakit menular
- Pengendalian penyakit tidak menular
- Upaya berhenti merokok
18. Tanggap darurat bencana - Pencegahan dan penanganan dampak penularan
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
78
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
No. Program Kegiatan
wabah penyakit COVID-19
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara, 2020
C. BIDANG PEKERJAAN UMUM
Program dan kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum di
Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2020, adalah sebagai
berikut :
Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian
SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2020
No Program Kegiatan
1 Program
Penanggulangan
Kemiskinan Terpadu
- Pembangunan sarana air bersih sistem
perpipaan/Non perpipaan perkotaan
dan perdesaan
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara2020
D. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
Belum ada Program dan Kegiatan
E. BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program dan kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lampung Utara,
berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
79
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
(DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara
Tahun Anggaran 2020, adalah sebagai berikut :
Tabel 3.4
Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian SPM
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara
Tahun Anggaran 2020
No. Program Kegiatan
1. Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
- Pengendalian keamanan
lingkungan
- Pembinaan Linmas
2. Program Pemeliharaan Kantrantibnas
dan Pencegahan Tindak Kriminal
- Monitoring, evaluasi dan
Pelaporan
- Gerakan Disiplin Nasional
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara, 2020
F. BIDANG SOSIAL
Program dan kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Kabupaten
Lampung Utara, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2020,
adalah sebagai berikut :
Tabel 3.5 Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian SPM
Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2020
No. Program Kegiatan
1. Program Pelayanan
dan Rehabilitasi
Kesejahteraan
Sosial
- Kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek
belajar kerja bagi anak terlantar termasuk
anak jalanan, anak cacat dan anak nakal
- Kegiatan penertiban gelandangan dan
Pengemis
- Kegiatan penanganan masalah-masalah
strategis yang menyangkut tanggap cepat
darurat dan kejadian luar biasa
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
80
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
No. Program Kegiatan
2. Program keluarga
Harapan
- Rehabilitasi sosial dasar penyandang
disabilitas terlantar di luar panti sosial
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar
di luar panti sosial
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, 2020
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
81
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Keberhasilan dalam pencapaian target Standar Pelayanan
Minimal di Kabupaten Lampung Utara harus memerlukan dukungan
dan perhatian dari semua pihak, selain dukungan dari Pemerintah
Pusat juga dari aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lampung Utara, para pemangku kepentingan, dan masyarakat
sebagai pengguna pelayanan Kabupaten Lampung Utara. Sehingga
diharapkan target Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan
secara nasional dapat tercapai sebagaimana batas waktu yang telah
ditentukan pada masing-masing Kementerian.
Dalam upaya tersebut telah dilakukan pelaksanaan Program
dan Kegiatan melalui dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun
2019-2024 serta dokumen Rencana Strategis perangkat daerah
pengampu SPM. Dari pelaksanan di tahun 2020 diperoleh hasil
yang cukup baik dengan dapat mencapai Standar Minimal
pada beberapa indikator capaian pelayanan dasar sesuai dengan
ketentuan.
B. PERMASALAHAN
Permasalahan yang muncul dalam penerapan dan
pencapaian standar pelayanan minimal di Kabupaten Lampung
Utara tahun 2020 adalah sebagaimana berikut :
1. Masih kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap Standar
Pelayanan Minimal. Hal ini berimbas pada tidak sepenuhnya
program dan kegiatan dalam rangkat pencapaian SPM dapat
termuat dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah maupun
Perangkat Daerah.
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
82
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2. Penerapan SPM perlu didukung oleh Pemerintah Daerah baik dari
sisi kebijakan (regulasi/peraturan) dan dukungan anggaran
terutama untuk koordinasi dan pelaporan (penyediaan data).
Ketersediaan data belum optimal yang dipengaruhi oleh kesulitan
mendapatkan data/laporan SPM dari perangkat daerah terkait.
Akibatnya terjadi keterlambatan dalam analisis data dan pelaporan
tidak tepat waktu sesuai yang diharapkan serta masih ada Dinas
pengampu SPM yang belum melaksanakan SPM.
C. SARAN PERBAIKAN
Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal Kabupaten Lampung Utara tahun 2020 masih perlu
dilakukan banyak perbaikan sehingga laporan ini dapat memberikan
informasi Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten
Lampung Utara secara aktual dan di dasarkan dengan data yang
akurat. Oleh karena itu berikut beberapa saran perbaikan dimasa
mendatang :
1. Pengintegrasian program dan kegiatan dalam dokumen
perencanaan daerah sesuai dengan petujuk
pelaksanaan/petunjuk teknis penerapan dan pencapaian SPM
yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian;
2. Perlu ditata kembali pengelolaan data sehingga memudahkan
dalam pengambilan keputusan serta pelaporan di masing-
masing perangkat daerah;
3. Menguatkan komitmen dari seluruh jajaran pemerintah daerah
untuk melaksanakan pembangunan daerah yang
berlandaskan pemenuhan pelayanan dasar bagi seluruh
masyarakat Kabupaten Lampung Utara sehingga tercapainya
visi “MASYARAKAT LAMPUNG UTARA YANG
AMAN,AGAMIS,MAJU DAN SEJAHTERA”;
4. Meningkatkan kapasistas aparatur dalam penerapan dan
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
83
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
Top Related