PENGANTAR EVALUASI SKRINING
HIPOTIROID KONGENITAL
OLEH :dr. Nida Rohmawati, MPH
Kasubdit Kesehatan Maternal dan NeonatalDirektorat Kesehatan Keluarga
Evaluasi Pelaksanaan Skrining Bayi Baru LahirJakarta, 22- 24 Oktober 2018
Situasi Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal
Latar Belakang SHK dan HCI
Perkembangan SHK di Indonesia
Evaluasi Pelaksanaan Program
Tantangan dan Upaya
SISTEMATIKA PAPARAN
Situasi Pelayanan
Kesehatan Maternal
dan Neonatal
Angka Kematian Ibu(100.000 Kelahiran Hidup)
305(SUPAS, 2015)
MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
360
259
390
334307
228
359
230
102
306
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
SP SDKI SUPAS2015 Target MDG's Target RPJMN
34
Adjusted
346(SP 2010)
305
JUMLAH KEMATIAN IBU
2015 2016 2017
4.999 4.912 4.295
2019 271
2030 70
TARGET
Angka KematianBayi
(1.000 Kelahiran Hidup)
32(SDKI, 2012)
24(SDKI, 2017)
MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
JUMLAH KEMATIAN BAYI
2015 2016 2017
33.27
8
32.00
7
27.875
2019 21*
2030:AKBA 25AKN
12
TARGET
Pelayanan Antenatal
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
K1 K1 trimester 1 K4
93%
75%
60%
96%
80%74%
98%88%
75%
2007
2012
2017
Tempat dan Tenaga Pemberi Layanan ANC, Survei Rumah Tangga
2.3
%
5.3
%
2.5
% 14
.6%
3.6
%
8.9
%
2.9
%
11
.3%
4.8
%
40
.5%
0.3
%
3.1
%
RS
Pem
erin
tah
RS
Sw
asta
RS
IA/R
S b
ersa
lin
Pus
kesm
as
Pus
tu/p
uslin
g
Pol
inde
s/po
ske…
Pol
iklin
ik s
was
ta
Pos
yand
u
Dok
ter
prak
tek
Bid
an p
rakt
ek…
Lain
nya
Tid
ak A
NC
Persentase tempat pemberipelayanan ANC
13.4%0.5%
82.4%
0.5% 3.1%
do
kter
kan
du
nga
n
do
kter
um
um
bid
an
per
awat
Tid
ak A
NC
Persentase tenagapemberi layanan ANC
Sirkesnas, 2016
Pelayanan Persalinan di Indonesia
Sumber Data : SDKI 2012, SDKI
2017
Sumber Data : SDKI 2017
% Persalinan di
Fasyankes% Jenis Fasyankes yang
melayani persalinanAdanya peningkatan persalinan
di fasyankes, penurunan
persalinan di rumah
Jenis Tenaga Kesehatan yang melayani Persalinan
Adanya peningkatan persalinan SC
Masih ada 7% persalinan di
dukun
MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
PERTOLONGAN PERSALINAN PASKA JKN
11
Sumber Data: HP+, 2018
MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
LOKUS PERSALINAN PASKA JKN
12
Sumber Data: HP+, 2018
Pelayanan Bayi Baru Lahir(KN 1 = 6 – 48 jam setelah lahir)
KN1
LATAR BELAKANG
Latar Belakang SHK
Anak yang sehat dan cerdasmodal dasar dan aset penting pembangunan bangsa.
Tidak semua anak dapat tumbuh menjadi sehat dan cerdas karenaberbagai faktor. Salah satu diantaranya terjadi pada anak yanglahir dengan kelainan Hipotiroid Kongenital (HK).
Terlambat diobati pertumbuhan & perkembangan bayi menjadi terhambat kecacatan
Skrining Hipotiroid Kongenital deteksi dini bila + diobati dini tumbuh dan berkembang sesuai potensi genetik
16
Menyiapkan Generasi EmasUntuk Bonus Demografi
Bonus Demografi
tahun 2025-2035
Ledakan aset SDM
usia potensial/kerja :
penduduk usia
produktif 70 % dari
total jumlah penduduk
SDM sehat dan
berkualitas Indeks
Pembangunan
Manusia meningkat
Bonus Demografi
Berkah? >< Bencana?
Kesempatan menyiapkan SDM Berkualitas
270 hari selama kehamilan
730 hari kehidupan pertama bayi
setelah dilahirkan
Merupakan PERIODE SENSITIF karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi pada masa ini akan bersifatPERMANEN dan tidak dapat dikoreksi. DAMPAK tersebut tidak hanya pada PERTUMBUHAN FISIK, tetapijuga pada PERKEMBANGAN MENTAL dan KECERDASANNYA, yang pada usia dewasa terlihat dari ukuran fisikyang tidak optimal serta kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnyaPRODUKTIVITAS EKONOMI.
17
BAYI yang mengalami KEKURANGAN GIZI di dalam KANDUNGAN, dan telah melakukanadaptasi METABOLIK dan ENDOKRIN secara permanen, akan mengalami KESULITAN untukBERADAPTASI pada lingkungan ”KAYA GIZI” pasca lahir, sehingga menyebabkan obesitas danmengalami gangguan toleransi terhadap glukosa.
Paradigma Baru Indeks
Modal Manusia (Human Capital Index/HCI)
MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
LATAR BELAKANG INDIKATOR MUTU
MANUSIA
Pertumbuhan suatu Negara dipengaruhi oleh oleh kondisi modal manusia
yang dimilikinya sebagai kunci pertumbuhan ekonomi Negara tersebut.
Kondisi modal manusia suatu negara dipengaruhi oleh status kesehatan,
tingkat pengetahuan dan ketrampilan penduduknya.
Intervensi sedini mungkin terhadap akses dan mutu pelayanan kesehatan
merupakan kondisi penting pertumbuhan modal manusia disamping
perbaikan status gizi, pendidikan yang berkualitas, dan pengembangan
keterampilan.
Hal ini memerlukan investasi yang cukup
MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
INDEKS MODAL MANUSIA
“Seberapa tingkatan modal manusia yang akan dimiliki seorang anak yang lahir hari
ini pada saat dia menyelesaikan tingkat pendidikan menengah atas (usia 18),
mengingat tingkat resiko masalah kesehatan dan pendidikan setelah dia dilahirkan?”
Tiga pilar utama pembentuk modal manusia generasi mendatang:1. Keberlangsungan hidup – apakah anak2 yang lahir saat ini dapat terus
hidup sampai usia sekolah?
2. Sekolah – berapa tahun bersekolah yang diselesaikan dan seberapabanyak mereka belajar?
3. Kesehatan – apakah anak2 menyelesaikan sekolah dengan kesehatanyang baik dan siap untuk tingkat pendidikan selanjutnya dan/atau bekerja?
Nilai indeks antara 0 dan 1, nilai tertinggi indeks “1” apabila seorang anak yang
lahir hari ini dapat diperkirakan mampu mendapatkan status kesehatan yang
maksimal (didefinisikan sebagai ‘tidak stunting’ dan mencapai umur 60 tahun) dan
memenuhi potensi pendidikan nya (didefinisikan sebagai 14 tahun pendidikan
yang berkualitas sampai usia 18 tahun).
INDEKS MODAL MANUSIA ADALAH JARAK
KE TITIK TERDEPAN (FRONTIER)
Anak2 yang
mampu
bertahan,
bertumbuh
dan
berkembang
untuk menjadi
pekerja di
masa
mendatang
Kontribusi masa
bersekolah yang
berkualitas
(quality adjusted
years of school)
disebabkan
pertumbuhan dan
perkembangan
yang baik
Kontribusi dari
kesehatan
(kemampuan
keberlangsun
gan hidup
pada usia
dewasa – adult
survival rate
dan tidak
stunting)
Tingkat
Produktivitas
di masa y.a.d
(apabila
pendidikan
lengkap dan
tingkat
kesehatan
yang
maksimal)
Catatan: Indonesia menempati peringkat ke 87 dari 157 Negara (World Bank, 2018)
MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
KAITAN INDEKS MODAL MANUSIA & SDG
Angka
Kematian
Bawah 5
Tahun
terkait
target SDG
3.2
Masa sekolah
yang
berkualitas -
Quality
adjusted
school years
terkait target
SDG 4.1
Memperbaiki angka
kelangsungan hidup
orang dewasa –
dengan menurunkan
penyebab kematian
dini terkait dengan
target SDG 3.4Stunting terkait target
SDG 2.2
Komponen2
Indeks Modal
Manusia (HCI)
berkaitan erat
dengan SDG
KELANGSUNGAN HIDUP
SURVIVAL
BERSEKOLAH
SCHOOL
7
KESEHATAN
HEALTH
MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
PERKEMBANGAN PROGRAM SHK
Amandemen UUD 1945 pasal 28B ayat 2
UU No. 23 tahun 2002 tentang PerlindunganAnak
UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 131 ayat 1
Permenkes RI No. 25 Tahun 2014 tentang UpayaKesehatan Anak pasal 16
Permenkes No. 78 Tahun2014 tentang SkriningHipotiroid Kongenital
Dasar Hukum SHK
setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang…
-Pasal 8 : setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial…, -Pasal 44 : pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak yg meliputi upaya promotif, preventif kuratif dan rehabilitatif di fasyankes dasar maupun rujukan, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. -pasal 46 : Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yg lahir terhindar dari penyakit yg mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.
131 ayat 1 : Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak
ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas
serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak.
Pasal 3 Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dalam skrining hipotiroid kongenital meliputi :d. koordinasi dan advokasi dukungan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan pembiayaan penyelenggaraan Skrining Hipotiroid Kongenital skala provinsi dan lintas kabupaten/kota. Pasal 4 Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota dalam skrining hipotiroid kongenital meliputi: f. penyediaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan pembiayaan penyelenggaraan Skrining Hipotiroid Kongenital skala kabupaten/kota, dimulai dari penyediaan kertas saring.
Pasal 7 ayat (1) :Pelayanan kesehatan bayibaru lahir dilaksanakan melalui :a.pelayanan kesehatan neonatal esensial;b.skrining bayi baru lahir; danc.pemberian komunikasi, informasi, edukasi kpd ibu dan keluarganyaPasal 16 : Skrining Bayi Baru Lahirdilakukan thd setiap BBL oleh nakes
Anak 2 tahun perempuan
Tidak ada kelenjar tiroid, tidak di skrining
Anak 2 tahun perempuan
Tidak ada kelenjar tiroid, diskrining dan di obati sebelum usia 1 bulan
Skrining Hipotiroid Kongenital
• Pemeriksaan laboratorium darah bayi baru lahir.
• Pengambilan spesimen darah paling ideal adalah
umur bayi 48 sampai 72 jam.
Deteksi dini Intervensi
dini : pengobatan L-thyroxine
anak bisa tumbuh
kembang normal
“golden period” idealnya
< 1 bulan pertama
kehidupan
26
• TL konsensus Workshop on National Neonatal Screening for Congenital Hypothyroidism 1999 studi pendahuluan SHK di lab RSHS & RSCM, International Atomic Energy Agency (IAEA)
• pilot study SHK di RSCM Jakarta dan RSHS Bandung
2000 – 2005
• Rekomendasi Health Technology Assessment (HTA), POGI, IDAI. (27 September 2006)2006
• Program pendahuluan dilaksanakan di 8 provinsi (Sumbar, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jogjakarta, Jatim, Bali, Sulsel).
• Penetapan 2 (dua) laboratorium rujukan SHK (RSCM & RSHS)2008
• Pokjanas SBBL Kepmenkes No.829/Menkes/ SK/ IX/20092009
• Rekomendasi Tim Teknis Pengkajian dan Penapisan TeknologiKesehatan SHK perlu dilakukan untuk semua bayi baru lahir
• 11 provinsi melaksanakan SHK2013
PENGEMBANGAN PROGRAM SHK DI INDONESIA
• Permenkes No 25 Tahun 2014 tentang Upaya KesehatanAnak
• Permenkes No 78 Tahun 2014 tentang SHK
• Kurikulum Modul Pelatihan SHK
• Revisi Pedoman SHK dan Standar dan ProsedurLaboratorium SHK
• 14 provinsi melaksanakan SHK
2014
• Dukungan CSR PT. Merck untuk sosialisasi dan workshop di 6 provinsi (Sumut, Jabar, DKI Jakarta, Jateng, DIY, Jatim)
• Revisi struktur Pokjanas SBBL Kepmenkes
• Pengembangan Sistem Pelaporan Laboratorium Rujukan SHK menggunakan Juknis Sistem Pelaporan SHK dariLaboratorium Rujukan SHK, format laporan yang sama danlaporan menggunakan [email protected]
• Pengembangan materi KIE SHK
• 18 provinsi melaksanakan SHK, 2 provinsi pengenalan SHK
2015
• Peningkatan jumlah sasaran dari < 0,5 % (22 provinsi) thn 2015 menjadi 5,7% (32 provinsi)
• Telah ada kebijakan dari Dirjen Kesmas bahwa provinsi harusmenandatangani kesanggupan penyerapan dekonsentrasihingga 90-100%
• Perlu didukung dengan rencana operasional yg baik di tingkatprovinsi, dukungan kesiapan laboratorium dan dukunganjejaring organisasi profesi
• Subdit Maternal dan Neonatal menyiapkan danmensosialisasikan :
• Surat edaran pelaksanaan SHK 2016 : 1. Petunjuk operasionalbagi provinsi , 2. template PKS, 3. info akses juknis sistempelaporan lab SHK, 4. akses jejaring komunikasi SHK daerah(1,2,3 + KIE ada di web Gizikia)
• Surat umpan balik ke provinsi yang mendapat dekon 2015
• Surat ke RS Lab rujukan untuk mendapatkan dukungankesiapan lab
• Per tanggal 1 September 2016 semua pemeriksaan SHK dihentikan karena ada rasionalisasi anggaran pemerintah
2016
• SHK dianggarkan di dana dekonsentrasi 31 provinsi+ 1 provinsi BLUD (1.6% sasaran BBL)
• Pelatihan SHK 2 angkatan
• SHK masuk dalam dana DAK Non Fisik (Jampersal)
• Menyepakati bentuk Perjanjian Kerjasama dandokumen pertanggungjawaban keuangan (SPK)
2017
• SHK masuk dalam materi pelatihan pelayanankesehatan Maternal dan Neonatal
• Diharapkan seluruh kabupaten/kota melaksanakanpemeriksaan SHK baik dari dana dekonsentrasi, DAK Non fisik Jampersal, APBD, BLUD dan atau mandiri.
2018
• Hasil pemeriksaan SHK Tahun 2000 – 2017, dari 335.147bayi baru lahir dilakukan SHK, kadar TSH tinggi 217 bayi. Jan – Mei 2018 telah diskrining 22.184 bbl dan TSH tinggi 16 bayi.
• Rekam medis klinik endokrin anak RSCM & RSHS 2012-2013 :
– > 70% HK didiagnosis umur >1 tahun, keterbelakangan mental permanen.
– 2,3% HK didiagnosis umur < 3 bulan minimal keterbelakangan pertumbuhan dan perkembangan
• Angka kelahiran 5 juta bayi/ tahun, bila kejadian 1:3000 > 1600 bayi HK/tahun terakumulasi tiap tahun
Evaluasi Program SHK
Implementasi SHK
- 273 Rumah Sakit dari
- 1368 Puskesmas dari
- 176 Dinas Kesehatan
- 59 Lain – lain
Yang Telah Dilatih :
DATA RS DAN PUSKESMAS YANG SUDAH DILATIH SHK
No PROVINSI RUMAH SAKIT PUSKESMAS DINKES LAIN2
1Aceh 16 18 14 4
2Sumatera Utara 17
3Sumatera Barat 39 263 19 31
4Riau
5Kepri 9 12 7 0
6Jambi 12 14 11 0
7Bengkulu 15 39 9 3
8Babel 10 13 7 2
9Sumsel 9 75 18 3
10Lampung 10 17 2 0
11DKI 8 48 0 0
12Banten 10 12 8 0
13Jabar 7 2 0 0
14Jateng 18 486 0 0
15DIY 9 7 0 0
16Jatim 20 21 19 0
17Bali 31 32 9 4
18NTT 0 0 0 0
19NTB 5 13 0 0
20Maluku 15 0 0 0
21Malut 0 0 0 0
22Kalbar 0 0 0 0
23Kalteng 20 28 13 0
24Kaltim 13 40 10 10
25Kalsel 14 15 14 0
26Kaltara 4 20 0 0
27Sulut 12 21 0 1
28Sultra 11 17 6 0
29Sulteng 21 53 10 1
30Sulbar 9 59 0 0
31Sulsel
32Gortal 2 41 2 0
33Papua Barat 7 2 0 0
34Papua 0 0 0 0
373 1368 176 59
Pemeriksaan SHK tahun 2017
Sumber dana APBN (dekonsentrasi), APBD, BLUD, DAK Non
Fisik (Jampersal) dan mandiri
31 Provinsi melaksanakan SHK dengan dana dekonsentrasi,
1 provinsi menggunakan dana BLUD (DKI Jakarta),
2 provinsi tidak menganggarkan di dekon (NTB dan Sulut APBD)
Sumber dana dekonsentrasi sasaran bayi baru lahir
meningkat dari 0,56% menjadi 2 % (53.404 bayi) efisiensi
No Provinsi SosialisasiPertemuan
pokjadaOrientasi SHK
Pemeriksaan SHK
Penggandaan
1 Aceh v2 Sumut v3 Sumbar v4 Riau v5 Jambi v6 Sumsel v7 Bengkulu v8 Lampung v9 Babel v
10 Kepri v11 DKI v12 Jabar v13 Jateng v v14 DI Yogya v v15 Jatim v16 Banten v v17 Bali v18 Kalsel v v19 Kalteng v20 Kaltim v21 Kaltara v22 Gorontalo v v23 Maluku v v24 Malut v25 NTB v -26 NTT v27 Pabar v28 Papua v v29 Sulbar v30 Sulsel v31 Sulteng v32 Sultra v33 Sulut -34 Kalbar v
2017
No Provinsi Sosialisasi Pertemuan pokjada Orientasi SHK Pemeriksaan SHK Penggandaan
1 Aceh v
2 Sumut
3 Sumbar v v
4 Riau v v
5 Jambi v
6 Sumsel v v
7 Bengkulu v v
8 Lampung v v v
9 Babel v v
10 Kepri v
11 DKI BLUD
12 Jabar
13 Jateng
14 DI Yogya v v v
15 Jatim v v
16 Banten v v
17 Bali v v
18 Kalsel v v
19 Kalteng v v
20 Kaltim v
21 Kaltara v
22 Gorontalo v v v
23 Maluku v v
24 Malut
25 NTB v
26 NTT v v
27 Pabar v
28 Papua v v
29 Sulbar v
30 Sulsel v v
31 Sulteng v
2018
Dekonsentrasi 2018Lab Rujukan RSCM
REKAP DEKONSENTRASI SHK 2018
No LAB RUJUKANProyeksi Pddk Umur 0 Tahun
Tahun 2018JML SAMPEL
Dekon 2018 % BBLRSCM
1 ACEH 114.863 1.000 0,9
2 RIAU 150.041 1.500 1,03 JAMBI 64.628 840 1,3
4 SUMATERA SELATAN 159.147 850 0,55 BENGKULU 36.416 - 0,0
6 LAMPUNG 151.754 3.525 2,47 BABEL 26.698 1.285 4,8
8 KEPULAUAN RIAU 42.342 1.000 2,49 DKI JAKARTA 175.936 BLUD 0,0
10 BANTEN 240.493 2.000 0,811 BALI 64.153 500 0,812 KALIMANTAN BARAT 98.980 1.000 1,0
13 KALIMANTAN TENGAH 51.586 914 1,814 KALIMANTAN SELATAN 79.481 2.000 2,5
15 KALIMANTAN TIMUR 70.789 2.000 2,816 SULAWESI UTARA 40.737 APBD
17 SULAWESI SELATAN 165.688 410 0,218 PAPUA BARAT 20.487 - 0,0
1.754.219 18.824 1,1
Dekonsentrasi 2018 Lab RSHS
RSHS1 SUMATERA UTARA 302.515 15.126 - 0,02 SUMATERA BARAT 108.572 5.429 4.000 3,73 JAWA BARAT 871.297 43.565 - 0,0
4 JAWA TENGAH 529.278 26.464 1.000 0,2
5 DI YOGYAKARTA 54.492 2.725 5.000 9,26 JAWA TIMUR 567.692 28.385 384 0,1
7 NUSA TENGGARA BARAT 100.729 5.036 600 0,68 NUSA TENGGARA TIMUR 130.425 6.521 500 0,4
9 KALIMANTAN UTARA 14.824 741 2.000 13,310 SULAWESI TENGAH 60.715 3.036 1.000 1,6
11 SULAWESI TENGGARA 60.163 3.008 500 0,812 GORONTALO 22.824 1.141 1.500 6,513 SULAWESI BARAT 30.743 1.537 1.000 3,214 MALUKU 41.921 2.096 1.000 2,415 MALUKU UTARA 28.035 1.402 1.000 0,016 PAPUA 67.994 3.400 1.200 1,8
JUMLAH 1.709.835 149.611 19.684 0,7
TOTAL 3.464.054 237.322 39.508 0,8
Perencanaan 2019 (dana Dekonsentrasi)
• Jumlah sample yang diajukan : 43,545 Sampel, dengan biaya3,206,226,000
• Terdapat 9 Provinsi yang tidak mengajukan pemeriksaan SHK dari dana dekon :
1. Sumatera Utara 7. Papua
2. DKI Jakarta BLUD 8. Bengkulu
3. Jambi 9. Bangka Beltung
4. Sumatera Selatan
5. Sulawesi Utara
6. NTT
Rekapitulasi Pemeriksaan SHK dari dan Dekonsentrasi 2019
No ProvinsiProyeksi Penduduk Umur 0
Tahun Tahun 2018Jumlah Pemeriksaan Sample SHK Biaya
1DKI Jakarta 172,493 -
2Jawa Timur 562,913 3,011 202,405,000
3Kalimantan Selatan 78,774 1,691 180,482,000
4Kalimantan Timur 70,736 2,500 148,500,000
5Lampung 149,529 1,999 120,145,000
6Jabar 867,393 4,050 264,250,000
7Yogyakarta 54,496 3,000 177,500,000
8Jawa Tengah 524,487 1,800 152,550,000
9Bali 63,946 500 46,000,000
10Sulawesi Selatan 164,996 2,840 243,650,000
11Sulawesi Utara 40,457 -
12Sumatera barat 107,928 2,000 114,500,000
13Sumatera Utara 299,284 -
14Aceh 114,439 500 39,978,000
15kalimantan Tengah 51,708 1,100 72,730,000
16Sulawesi Tengah 60,656 1,564 102,060,000
17Riau 150,831 800 81,750,000
18Sulawesi Tenggara 60,463 1,000 84,388,000
19Gorontalo 22,935 2,000 162,500,000
20banten 238,918 3,740 205,700,000
21Kalimantan Barat 98,414 2,200 176,000,000
22Bangka Belitung 26,809 -
23Jambi 64,390 -
24Sumatera Selatan 157,819 -
25Bengkulu 36,292 -
26Kepulauan Riau 41,776 1,000 93,800,000
27NTB 100,117 1,650 111,000,000
28NTT 131,788 -
29Kaltara 15,053 1,000 93,800,000
30Sulawesi Barat 31,000 750 83,800,000
31Maluku 42,237 1,000 84,388,000
32Maluku Utara 28,091 1,350 136,850,000
33papua Barat 20,686 500 27,500,000
34papua 68,170 -
4,720,024 43,545 3,206,226,000
Pengembangan Laboratorium SHK
• Laboratorium pemeriksa SHK : Laboratorium dengan tambahan fungsikhusus untuk dapat memeriksa parameter pemeriksaan TSH neonatusberdasarkan prinsip mikro elisa dan atau fluorometri, dengan biaya efektifsesuai standar.
• Laboratorium pemeriksa harus mempunyai jejaring untuk penerimaanbahan pemeriksaan dan tindak lanjutnya.
• Laboratorium rujukan adalah laboratorium SHK yang berfungsi sebagaipemeriksa, konfirmasi dan pembina.
• Laboratorium rujukan dan laboratorium pemeriksa ditetapkan olehkementerian kesehatan.
Persyaratan Laboratorium Menjadi Pusat Skrining
• Tersedia fasilitas, SDM, jumlah neonatus yang diperiksa
sampel darahnya, cost effective, kualitas setara RSCM/RSHS
• Lab konfirmasi RSCM & RSHS utk persamaan kualitas hasil
(Quality control external)
• Melakukan Quality Control Internal untuk menjamin kualitas
hasil
• Input data hasil ke Pusat Data Nasional (Litbangkes)
• Merupakan laboratorium monitoring terapi
44
Regionalisasi Layanan Laboratorium RujukanRSCM
1. DKI Jakarta
2. Sumatera Selatan
3. Banten
4. Aceh
5. Bali
6. Kalimantan Barat
7. Kalimantan Selatan
8. Sulawesi Utara
9. Sulawesi Selatan
10. Riau
11. Jambi
12. Bengkulu
13. Lampung
14. Kepulauan Bangka Belitung
15. Kepulauan Riau
16. Kalimantan Timur
17. Papua Barat
RSHS
1. Sumatera Utara
2. Sumatera Barat
3. Jawa Barat
4. Jawa Tengah
5. DI Yogyakarta
6. Jawa Timur
7. Nusa Tenggara Barat
8. Nusa Tenggara Timur
9. Kalimantan Tengah
10. Sulawesi Tengah
11. Sulawesi Tenggara
12. Gorontalo
13. Sulawesi Barat
14. Maluku
15. Maluku Utara
16. Papua
17. Kalimantan Utara
Dasar Penentuan Regional: adanya SpA Endokrin, jumlah sasaran
214.567
SpPK 6, Analis 47
ELISA/ELFA (Abbott,
Vidas), serum
192,445
SpPK 1, Analis 35
TSH Dewasa (Roche
601), serum
192,445
SpPK 5, Analis 53
TSH dewasa,Vidas
(ELFA) serum
76,934
SpPK 1, Analis 33
TSH Dewasa (ELISA),
serum
133,372
SpPK 1, Analis 30
TSH Dewasa (ELISA,
Vidas), serum
273,998
SpPK 4, Analis 64
TSH dewasa,Vidas
(ELFA), serum, fully
auto
240,769
SpPK 7, Analis 70
ELISA (Cobas Roche
C6000, serum, fully auto
65,912
SpPK 2, Analis 51
Mini Vidas, ELISA serum
dewasa, semiautomatic
131,008
SpPK 5, Analis 15
ELISA, Vidas, serum
77,793
SpPK 4, Analis 6
ELISA (ECLIA Cobas
6000 Roche), serum
214,508
SpPK 20, Analis 70
FEIA, Semiauto, serum
dan DBS neonatus
447,014
SpPK 15, Analis 144
FEIA Fully auto, serum
dan DBS Neonatus
27,816
SpPK 15, Analis 55
ECLIA, FEIA, semi auto,
serum dan DBS
Neonatus
292,305
SpPK 6, Analis 57
Alat Delfia Neonatal TSH, fully auto,
serum dan DBS neonatal
KETERSEDIAAN
SDM DAN ALAT
Assesment Laboratorium Rujukan 2018
1. RS Dr. Soetomo, Surabaya
2. RS. M. Djamil , Padang
Baru dilakukan assesment awal, yang bertujuanuntuk melakukan advokasi serta menilaikesesuaian dengan persyaratan laboratoriumrujukan SHK
PEDOMAN DAN MEDIA KIE
Pedoman
Leaflet
DVD Flyer
Poster
TANTANGAN DAN UPAYA
PENGEMBANGAN
Tantangan
• Perbaikan mekanisme kerja jejaring , datahasil pemeriksaan dapat diumpan balikkansecara cepat, hasil negatif bisa disampaikan
• Perluasan laboratorium rujukan SHK
• Pembiayaan program SHK – cakupan masihsangat kurang ( 2% dari Estimasi Bayi BaruLahir)
18Rencana Tindak Lanjut
Pengembangan Dan Penguatan SHK
50
1. Mengajukan usulan utk perluasan cakupan melalui jaminan kesehatan, misalKartu Indonesia Sehat, jamkesda
2. Mengajukan penambahan cakupan melalui APBN-dekonsentrasi
3. Mengajukan dukungan pemanfaatan dana BOK untuk pelacakan kasus utk tesdiagnostik, transport pengiriman sampel ke laboratorium rujukan
4. Melakukan sosialisasi dan advokasi SHK dengan dukungan CSR
5. Meningkatkan jumlah nakes yang mampu melakukan SHK dan tatalaksana HK
6. Meningkatkan komitmen provinsi yg telah mendapatkan dana dekonsentrasiuntuk pemeriksaan SHK, agar dapat melaksanaan sesuai target alokasisampel SHK dan waktu pelaksanaan
7. Memperbaiki/memperkuat sistem perjanjian kerjasama antara instansi dgn Lab rujukan
Kesimpulan
• KecacatanakibatHipotiroiddapat dicegahmelaluideteksi danpengobatandin
• JumlahpenderitaHK dengankecacatan(mental retardasi) terusbertambahtiap tahun (±1600) kasusbila tidakdideteksidan diobatidini
• Telahterdapatpayunghukum SHK, agar ditindaklanjuti denganPerda/Pergub/peraturanyang sesuai.
• Peranpemerintah, pemda danmasyarakatsangatpentinguntukmeningkatkan aksesdancakupanpelaksanaanSHK
• Membangunsistem, koordinasidankerjasamaSHK secaraberjenjanguntukmemperolehdukungandalampelaksanaanSHK
• Untuk menjagakualitas danmeningkatkancakupan dalampelayanan SHK, perlu tersediatenagakesehatan yang mampumelaksanakanSHK
TERIMA KASIH
Top Related