KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Oleh:
Dra. MARDIAH THAMRIN, MPM, Ph.D Perencana Madya Dan Evaluator
Disampaikan dalam acara:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi
Jakarta , 09 Agustus 2017
E-MONEV LAPORAN TRIWULAN BERDASARKAN
PP 39 TAHUN 2006:
BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PELAPORAN BERBASIS
ONLINE BIDANG PKP2TRANS
Platform Presiden
RENSTRA K/L Rancangan
Renstra K/L
PROSES TEKNOKRATIK
PROSES PARTISIPATIF
PROSES POLITIK
2
Hasil
Evaluasi
Renstra
RPJPN
2005-2025
Hasil
Evaluasi
RPJMN
RANCANGAN
AKHIR RPJMN
Aspirasi
Masyarakat
Pedoman
Penyusunan
RPJMD
Bahan penyusunan dan
Perbaikan
Rancangan
Teknokratik
Renstra K/L
Rancangan
Teknokratik
RPJMN
Background
Study
BAGAN ALUR PENYUSUNAN RPJMN dan RENSTRA BERDASARKAN PP 40/2006
RPJMN
2015-2019 RANCANGAN
RPJMN
RANCANGAN
AWAL RPJMN
Pembagian Tugas
PEMERINTAH
DAERAH
SIDANG KABINET
PENELAAHAN RANCANGAN
RENSTRA
SIDANG KABINET
Bilateral Meeting
Penyesuaian Renstra K/L
Bilateral Meeting
Penyesuaian RPJMD
Pedoman Penyesuaian
Musrenbang
Jangka
Menengah
Nasional
4
7
(1) PENGENDALIAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN DILAKUKAN
OLEH MASING-MASING KEMENTERIAN /
LEMBAGA / SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH;
(2) Menteri/ Kepala Bappeda
menghimpun dan menganalisis hasil
pemantauan pelaksanaan rencana
pembangunan dari masing-masing
pimpinan Kementerian/ Lembaga/
Satuan Kerja Perangkat Daerah
sesuai dengan tugas dan
kewenangannya
Pasal
28
UU No 25/2004 Tentang SPPN:
(1) PIMPINAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA
MELAKUKAN EVALUASI KINERJA
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN/ LEMBAGA PERIODE
SEBELUMNYA;
(2) Menteri/ Kepala Bappeda menyusun
rencana pembangunan berdasarkan hasil
evaluasi pimpinan Kementerian/ Lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menjadi bahan bagi
penyusunan rencana pembangunan
Nasional/ Daerah untuk periode
berikutnya.
Pasal
29
UU No. 25/2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
35.77
23.29
12.12
24.40
17.63
28.34
34.06
53.23
35.78
35.90
23.73
10.49
8.53
9.88
21.12
34.27
38.01
35,77
0 10 20 30 40 50 60
067.02.03
067.03.06
067.04.07
067.05.08
067.06.09
067.07.10
067.08.11
067.09.04
067.10.01
Target Anggaran Realisasi Anggaran
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
Program Pengembangan Daerah Tertentu
Program Pembangunan Daerah Tertinggal
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi
Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Dan Transmigrasi
Persentase Target vs Realisasi Anggaran
Triwulan II TA 2017
44.10
30.00
8.74
24.44
23.84
27.02
39.06
55.12
41.03
42.40
60.47
9.57
17.31
10.06
17.86
44.92
42.56
35,77
0 10 20 30 40 50 60 70
067.02.03
067.03.06
067.04.07
067.05.08
067.06.09
067.07.10
067.08.11
067.09.04
067.10.01
Realisasi Kinerja Target Kinerja
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
Program Pengembangan Daerah Tertentu
Program Pembangunan Daerah Tertinggal
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi
Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
PERSENTASE TARGET VS REALISASI KINERJA TRIWULAN II TA 2017