Drs. SATRIO IMAM P, MSi
Laporan Perubahan SAL
Laporan Realisasi Anggaran
N e r a c a
Laporan Operasional (LO)
Laporan Arus Kas
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
CaLK
Aset berpengaruh pada 7 laporan tersebut
PERAN ASET TETAP
(SAP – PP 71 Tahun 2010)
Bagian utama Aset/Kekayaan PemerintahDaerah, dan berperan sangat penting karenanilainya sangat signifikan dalam penyajianNeraca Daerah bila dibanding komponen yang lainnya.
Aset Tetap merupakan Pencatatan hasil terutamadari Belanja Modal (capital expenditures)
Menjadi sorotan utama para Auditor BPK-RI didalam setiap Pemeriksaan Laporan KeuanganDaerah
Bagaimana untuk mendapatkan Opini
yang baik dari Auditor ?????
Kesesuaian penyajian aset tetap secara riildengan mengacu pada Standar AkuntansiPemerintahan (SAP)
Kepatuhan terhadap peraturan perundanganpengelolaan aset tetap
Kecukupan pengungkapan aset tetap pada CALK
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Aset tetap
PENGUKURAN KEWAJARAN
Keberadaan/Eksistensi Aset Tetap
Kelengkapan/Completeness
Hak & Kewajiban/Righ and Obligation
Penilaian/Valuation
Penyajian/Fairness Representation
Kepatuhan terhadapperaturan/Compliance
6
PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual.
PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Seri E No. 11)
Perwal Kota Semarang Nomor 19 A Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BMD Kota Semarang
Perwal Kota Semarang Nomor 030/341 Tahun 2009 tentang Penetapan Kode Barang & Umur Ekonomis BMD Kota Semarang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang
1
2
3
4
5
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DASAR
HUKUM
6
7
PENGERTIAN BARANG MILIK DAERAH
Barang yg dibeli atau diperoleh atas beban APBD.
Barang yg berasal dari perolehan lainnya yg sah :* Barang dr hibah/sumbangan atau sejenis. * Barang yg diperoleh sbg pelak. dr perjanjian/Kontrak* Barang yg diperoleh berdasarkan ketentuan UU atau* Barang yg diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yg
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dilengkapi dgn dokumen pengadaan
(disertai bukti kepemilikan yang sah)
PENGELOLAAN BMD
Rangkaian kegiatan & tindakan terhadap barang daerah yang meliputi :
Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; Pengadaan Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; Penggunaan Penatausahaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan pemeliharaan; P e n i l a i a n; Penghapusan; Pemindahtanganan; Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; Pembiayaan; dan TGR.
STRUKTUR
BIDANG ASET DAERAH
KEPALA BIDANG
PENGAMANANADMINISTRASI PENILAIAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP
PEMKOT SEMARANG
Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Termasuk Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan tetapi dimanfaatkan oleh pihak lain
Tidak Rawan Hilang, tidak Rawan Pecah.
Mempunyai nilai minimal Rp. 300.000,- kecuali untuk barang – barang yang bersifat khusus seperti Alat Peraga Pendidikan dan Alat Praktek Kesehatan
KEBIJAKAN
ADMINISTRASI
Menyusun Laporan barang semesteran dan tahunan
Disampaikan Kepada Kepala Daerah melalui Pengelola
Barang Daerah (Sekda) cq. Pembantu Pengelola (Ka.
DPKAD)
Digunakan sebagai bahan menyusun Neraca Daerah
TUGAS PENYIMPAN-PENGURUS
BARANG
Pengurus Barang
Catat slrh Perolehan BMD
kedalam KIB & KIR
Catat BMD yg
dipelihara/diperbaiki
Siapkan permhnn usulan
penghapusan BMD
Siapkan Laporan BMD
Bantu kelola pendptn atas BMD
di wilayahnya
Penyimpan Barang
Terima, simpan, dan salurkan
BMD
Teliti, Himpun dok pengadaan brg
yg diterima
Teliti jumlah & kualitas brg
diterima sesuai doc.
Catat BMD ke dlm kartu brg
Amankan BMD dlm sediaan
Buat Laporan terima, salur dan
sediaan BMD
Himpun slrh tanda bukti terima &
keluar/penyerahan
Kebijakan Pencatatan menggunakan
Aplikasi SIMBADA
AKUNTANSI ASET
SALDO
AWAL
SALDO
AKHIR
MUTASI BARANG :
PENAMBAHAN
PENGURANGAN
SALDO
AKHIR
TH. LALU
NILAI TERCATAT :
HARGA PEROLEHAN
& DEPRESIASI
Nilai Penambahan Penyusunan Lap keu : historical cost berdasar pada
ongkos yang dikeluarkan
Belanja Modal
Belanja Langsung yang berkaitan dengan perolehan barang (Kapitalisasi)
Biaya Pemeliharaan yang memenuhi batas minimal kapitalisasi
○ Peralatan & Mesin min. 15 %
○ Gedung & Bangunan min 5 %
○ Jalan, Irigasi & Jaringan min 6 %
○ Aset Tetap Lainnya min 20 %
Perolehan lain yang sah (hibah dll) nilai barang dihitung dengan menggunakan :
Harga Pasar
Hasil Appraisal
• Pinjam Pakai :– Hanya boleh dilakukan antar instansi Pemerintah, dilaksanakan oleh Sekda
selaku Pengelola Barang melalui DPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang
milik Daerah.
– Teknis Pelaksanaan : dilakukan koordinasi dengan SKPD/Bagian2 terkait.
• Sewa dan Kerja sama Pemanfaatan :– Sebagian Tanah/Bangunan dari Tanah/Bangunan yang ada dan Aset – aset
lain yang masih digunakan oleh SKPD yang bernilai s/d Rp. 5m :
• Persetujuan : Sekda selaku Pengelola Barang
• Perjanjian : SKPD dengan Pihak ke 3
• Pemproses : DPKAD
– Seluruh Tanah/Bangunan dari Tanah/Bangunan yang ada dan Aset - aset
lain yang tidak lagi digunakan oleh SKPD yang bernilai lebih dari Rp. 5m
• Persetujuan : Walikota
• Perjanjian : Sekda dengan Pihak ke 3
• Pemproses : Bagian Kerjasama
KEBIJAKAN PEMANFAATAN
Fisik : Dilaksanakan oleh SKPDPencatatan, KIR, Labeling, Patok/tomprang
Asuransi : Dilaksanakan oleh DPKADGedung & Bangunan, Bangunan Pasar,
Kendaraan Bermotor Roda 4
Administrasi :–Dokumen Pengadaan : SKPD
–Sertifikat / Barang berharga : DPKAD
–BPKB : RT / Santel
–MOU / Perjanjian Asli : Bag. Kerjasama
KEBIJAKAN PENGAMANAN
1. Kepala SKPD/UPTD mengajukan permohonan usulan penghapusan barang
yang dikuasainya kepada Walikota cq. Ka. DPKAD dan harus disertai
Daftar Usulan Barang yang akan dihapus dari Aplikasi SIMBADA.
( Usulan untuk renovasi/rehab gedung dan bangunan agar dilaporkan
secara terpisah)
2. Proses tindak lanjut Penghapusan dilakukan oleh Tim Penghapusan
Pemerintah Kota Semarang melalui Bidang Aset Daerah DPKAD
3. Selama proses penghapusan tersebut SKPD/UPTD tidak diperkenankan
untuk merubah/memindahkan atau menghilangkan fisik aset dimaksud
4. Pelaksanaan Penghapusan di SKPD/UPTD dilaksanakan setelah terbit
Surat Persetujuan Penghapusan Kepala Daerah / Ijin Bongkar Sekda untuk
Gd & Bangunan
5. Pelaksanaan pemindah tanganan/pelepasan/penjualan atas aset hasil
Penghapusan dilakukan oleh Tim Penjualan/Pelepasan Pemerintah Kota
Semarang bukan SKPD/UPTD.
6. Pendapatan dari hasil penjualan aset dimaksud seluruhnya masuk ke Kas
Daerah
7. SK Penghapusan Kepala Daerah dari Daftar Inventaris Pengelola Barang
terbit setelah dilakukan tahap pemindah tanganan/pelepasan/penjualan
KEBIJAKAN
PENGHAPUSAN
P E R A NTEKNOLOGI INFORMASI
21
Top Related