LAPORAN KEUANGAN
AUDITED
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
BAGIAN ANGGARAN 029
BAGIAN ANGGARAN 029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
LAPORAN KEUANGAN TA 2019 (Audited)
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019
Gedung Manggala Wanabakti Jl. Gatot Subroto Jakarta 10270
DAFTAR ISI
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Grafik
Pernyataan Telah Direviu
Pernyataan Tanggung Jawab
Kata Pengantar
Ringkasan Laporan Keuangan
I. Laporan Realisasi Anggaran
I
ii
iv
v
vi
1
2
4
II. Neraca 5
III. Laporan Operasional 6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas 7
V. Catatan atas Laporan Keuangan 8
A. Penjelasan Umum
A.1 Dasar Hukum
A.2 Profil dan Kebijakan Teknis
A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
A.4 Basis Akuntansi
A.5 Dasar Pengukuran
A.6 Kebijakan Akuntansi
8
8
8
13
14
15
15
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
B.1 Pendapatan Negara
B.2 Belanja Negara
B.3 Catatan Penting Lainnya
22
22
36
45
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
C.1 Aset Lancar
C.2. Aset Tetap
C.3 Piutang Jangka Panjang
C.4 Aset Lainnya
C.5 Kewajiban
C.7 Ekuitas
49
49
102
121
127
136
142
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 143
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 153
F. Kejadian Setelah Tanggal Neraca 158
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
ii
G. Pengungkapan Penting Lainnya
H. Pengungkapan Lain – Lain
162
184
VI. Lampiran dan Daftar
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Rincian Struktur Organisasi Eselon I Lingkup Kementerian LHK
Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Eselon I
12
14
Tabel 3. Penggolongan Kualitas Piutang 20
Tabel 4. Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap 21
Tabel 5. Estimasi Pendapatan dan Anggaran Belanja Tahun 2019
Tabel 6. Rincian Anggaran menurut Program Tahun 2019
22
23
Tabel 7. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 24
Tabel 8. Perbandingan Realisasi Pendapatan 24
Tabel 9. Realisasi Pendapatan per Eselon I 25
Tabel 10. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2019 36
Tabel 11. Rincian Belanja Berdasarkan Program 31 Desember 2019 37
Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja 38
Tabel 13. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Menurut Jenis Belanja 38
Tabel 14. Perbandingan Realisasi Belanja Barang Menurut Jenis Belanja 39
Tabel 15. Perbandingan Realisasi Belanja Modal 40
Tabel 16. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah 41
Tabel 17. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42
Tabel 18. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 42
Tabel 19. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tabel 20. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Tabel 21. Perbandingan Realisasi Belanja BLU
Tabel 22. Rincian Aset Lancar
Tabel 23. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Tabel 24. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
Tabel 25. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Tabel 26. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Tabel 27. Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
Tabel 28. Rincian Kas Lainnya di K/L dari Hibah
Tabel 29. Rincian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
Tabel 30. Rincian Kas Pada Badan Layanan Umum
Tabel 31. Rincian Setara Kas Lainnya Pada Badan Layanan Umum
Tabel 32. Rincian Belanja Dibayar Dimuka
Tabel 33. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Tabel 34. Piutang Bukan Pajak
Tabel 35. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak
Tabel 36. Piutang PNBP
Tabel 37. Piutang Lainnya
Tabel 38. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Tabel 39. Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Tabel 40. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang PNBP
Tabel 41. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lainnya
43
44
44
49
50
51
52
52
53
55
58
61
61
62
73
74
74
75
82
87
88
88
90
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
iv
Tabel 42. Rincian Bagian Lancar TP/TGR
Tabel 43. Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR
Tabel 44. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR
Tabel 45. Rincian Persediaan
Tabel 46. Rincian Persediaan menurut jenis Persediaan
Tabel 47. Rincian Progres dan Tahun Barang Persediaan Untuk Diserahkan ke Masyarakat
Tabel 48. Rincian Aset Tetap
Tabel 49. Rincian Aset Tetap Tanah
Tabel 50. Rincian Peralatan dan Mesin
Tabel 51. Rincian Gedung dan Bangunan
Tabel 52. Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tabel 53. Rincian Aset Tetap Lainnya
Tabel 54. Rincian Kontruksi Dalam Pengerjaan
Tabel 55. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Tabel 56. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR
Tabel 57. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang TP/TGR
Tabel 58. Rincian Jangka Panjang Lainnya
Tabel 59. Rincian Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya
Tabel 60. Rincian Aset Lainnya menurut Jenis Aset
Tabel 61. Rincian Aset Tak Berwujud (ATB)
Tabel 62. Rincian Aset Lain-Lain
Tabel 63. Perbandingan Rincian Aset Lain-Lain
Tabel 64 Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya
Tabel 65. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
Tabel 66. Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga menurut Eselon I
Tabel 67. Rincian Hibah Yang Belum Disahkan
Tabel 68. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka
Tabel 69. Rincian Uang Muka dari KPPN
Tabel 70. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Tabel 71. Rincian Pendapatan Sumber Daya Alam
Tabel 72. Rincian Beban Pegawai
Tabel 73. Rincian Beban Persediaan
Tabel 74. Rincian Beban Barang dan Jasa
Tabel 75. Beban Pemeliharaan
Tabel 76. Rincian Beban Perjalanan Dinas
Tabel 77. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Tabel 78. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tabel 79. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Tabel 80. Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional-LO
Tabel 81. Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi
Tabel 82. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas
93
93
97
100
100
101
102
103
106
110
113
116
118
119
121
123
125
126
127
128
131
132
134
136
137
138
139
141
143
143
144
145
147
147
149
150
151
151
153
154
154
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
v
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1. Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2019
36
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
2
Catatan Atas Laporan Keuangan - Ringkasan
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 ini telah
disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016
tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Negara / Lembaga dan
kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan
Keuangan ini meliputi:
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1
Januari sampai dengan 31 Desember 2019.
Realisasi Pendapatan Negara hingga tanggal 31 Desember 2019 yang berupa Pendapatan
Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.992.073.615.963,00 atau mencapai 125% dari estimasi
Pendapatan-LRA sebesar Rp4.775.356.680.000,00.
Sedangkan realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp8.843.040.517.179,00 atau
mencapai 96% dari alokasi anggaran sebesar Rp9.196.117.308.000,00.
2. NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas
pada 31 Desember 2019.
Nilai Aset dicatat dan disajikan sebesar Rp18.716.787.088.174,00 yang terdiri dari: Aset
Lancar sebesar Rp2.687.696.496.280,00; Aset Tetap sebesar Rp14.358.538.670.419,00;
Piutang Jangka Panjang sebesar Rp21.210.365.455,00; dan Aset Lainnya sebesar
Rp1.649.341.556.020,00.
Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp13.991.037.526,00 dan
Rp18.702.796.050.648,00.
3. LAPORAN OPERASIONAL
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/ defisit
dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defiit sebelum pos luar
biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar
Rp5.534.156.949.365,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar
Rp9.251.426.365.874,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai
Rp3.717.269.416.509,00. Sedangkan dari Kegiatan Non Operasional terdapat defisit
Rp30.656.929.290,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar
Rp3.747.926.345.799,00.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
3
Catatan Atas Laporan Keuangan - Ringkasan
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019
adalah sebesar Rp8.120.392.727.464,00, ditambah Defisit-LO sebesar
Rp3.747.926.345.799,00, kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi
Rp10.832.534.691.419,00 dan transaksi antar entitas Rp3.497.794.977.564,00, sehingga
Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp 18.702.796.050.648,00.
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula
dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar
Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan
untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
Dalam Laporan Keuangan ini, penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang
berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan
basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas
disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
4
Catatann Atas Laporan Keuangan - Laporan Realisasi Anggaran(LRA)
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
31 DESEMBER 2018
Anggaran Realisasi
%
Realisasi
terhadap
Anggaran
Realisasi
B.1
1 Penerimaan Negara Bukan
Pajak
B.1.1 Rp 4,775,356,680,000 Rp 5,992,073,615,963 125 Rp 5,514,332,437,982
Jumlah Pendapatan Rp 4,775,356,680,000 Rp 5,992,073,615,963 125 Rp 5,514,332,437,982
B.2
Belanja Transaksi Kas
1 Belanja Pegawai B.2.1.1 Rp 1,978,723,188,000 Rp 1,937,881,855,722 98 1,917,981,838,419
2 Belanja Barang B.2.1.2 Rp 6,598,644,690,000 Rp 6,301,606,081,219 95 4,589,002,842,831 3 Belanja Modal B.2.1.3 Rp 618,749,430,000 Rp 603,552,580,238 98 673,950,044,206
Jumlah Belanja Transaksi Rp 9,196,117,308,000 Rp 8,843,040,517,179 96 Rp 7,180,934,725,456
UraianCatata
n
31 DESEMBER 2019
PENDAPATAN
BELANJA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
5
Catatan Atas Laporan Keuangan-Neraca Face
II. NERACA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
Nama Perkiraan Catatan 31 DESEMBER 2019 31 DESEMBER 2018
(Rp) (Rp)ASET
ASET LANCAR C.1 2.687.696.496.280 2.338.921.024.709
Kas di Bendahara Pengeluaran C.1.1 2.161.926.711 433.086.289
Kas di Bendahara Penerimaan C.1.2 192.341.000 498.020.500
Kas Lainnya dan Setara Kas C.1.3 59.800.603.661 58.433.019.192
Kas pada Badan Layanan Umum C.1.4 1.010.393.623.043 922.303.158.596
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) C.1.5 11.186.221.915 20.715.982.899
Pendapatan yang masih harus diterima C.1.6 6.007.500 6.007.500
Piutang Bukan Pajak C.1.7 4.372.368.215.572 3.999.519.410.852
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan
PajakC.1.8 (3.969.547.069.780) (3.636.250.700.963)
Piutang Bukan Pajak (Netto) 402.821.145.792 363.268.709.889
Bagihan Lancar Tagihan TP/TGR C.1.9 10.734.095.274 9.491.101.667
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar
Tagihan TP/TGRC.1.10 (9.335.814.535) (9.422.471.963)
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto) 1.398.280.739 68.629.704
Persediaan C.1.11 1.199.736.345.919 973.194.410.140
ASET TETAP C.2 14.358.538.670.419 5.576.935.315.505
Tanah C.2.1 9.974.257.123.792 2.365.498.329.641
Peralatan dan Mesin C.2.2 3.476.102.967.487 3.373.676.281.912
Gedung dan Bangunan C.2.3 3.293.584.141.911 2.397.477.874.437
Jalan, Irigasi dan Jaringan C.2.4 433.943.153.388 366.068.778.168
Aset Tetap Lainnya C.2.5 72.979.895.525 105.333.767.646
Konstruksi Dalam Pengerjaan C.2.6 42.995.053.578 35.479.636.017
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.2.7 (2.935.323.665.262) (3.066.599.352.316)
PIUTANG JANGKA PANJANG C.3 21.210.365.455 28.372.067.301
Tagihan TP / TGR C.3.1 1.377.771.125 2.686.969.463
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - TP/TGR C.3.2 (1.265.291.170) (1.271.842.162)
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO) 112.479.955 1.415.127.301
Piutang Jangka Panjang lainnya C.3.3 23.442.095.000 29.951.195.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jk. Panjang
LainnyaC.3.4 (2.344.209.500) (2.994.255.000)
Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto) 21.097.885.500 26.956.940.000
ASET LAINNYA C.4 1.649.341.556.020 226.775.694.155
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga C.4.1 130.883.109.000 72.431.682.000
Aset Tak Berwujud C.4.2 125.131.514.980 113.349.663.351
Aset Lain-Lain C.4.3 1.993.377.950.941 482.878.816.419
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya C.4.4 (600.051.018.901) (441.884.467.615)
JUMLAH ASET 18.716.787.088.174 8.171.004.101.670
KEWAJIBAN 13.991.037.526 50.611.374.206
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK C.5 13.991.037.526 50.611.374.206
Utang kepada Pihak Ketiga C.5.1 7.762.110.766 48.511.655.011
Pendapatan Diterima Dimuka C.5.2 3.784.346.489 1.663.905.634
Uang Muka dari KPPN C.5.3 2.161.926.711 433.086.289
Utang Jangka Pendek Lainnya C.5.4 282.653.560 2.727.272
EKUITAS C.6 18.702.796.050.648 8.120.392.727.464
Ekuitas C.6.1 18.702.796.050.648 8.120.392.727.464
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 18.716.787.088.174 8.171.004.101.670
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED) 6
Catatan Atas Laporan Keuangan - LO Face
III. LAPORAN OPERASIONAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
URAIAN Catatan
31 DESEMBER 2019 31 DESEMBER 2018
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN OPERASIONAL D.1
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pendapatan Sumber Daya Alam D.1.1 4,498,061,189,462 4,743,299,060,550
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya D.1.2 1,036,095,759,903 697,444,853,499
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 5,534,156,949,365 5,440,743,914,049
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL 5,534,156,949,365 5,440,743,914,049
BEBAN OPERASIONAL D.2
Beban Pegawai D.2.1 1,968,495,871,620 1,931,059,590,286
Beban Persediaan D.2.2 70,875,979,906 71,675,605,303
Beban Barang dan Jasa D.2.3 4,018,173,860,195 2,304,495,560,418
Beban Pemeliharaan D.2.4 277,691,198,868 196,864,977,951
Beban Perjalanan Dinas D.2.5 1,567,617,397,367 1,516,203,657,807
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat D.2.6 656,962,752,745 328,423,710,250
Beban Penyusutan dan Amortisasi D.2.7 468,639,769,052 412,478,802,598
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.2.8 222,969,536,121 321,242,181,480
Beban Transfer
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (3,717,269,416,509) (1,641,700,172,044)
KEGIATAN NON OPERASIONAL D.3
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR (42,188,566,204) (29,848,278,840)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 8,721,753,293 5,815,500,867
Beban Pelepasan Aset Non Lancar 50,910,319,497 35,663,779,707
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar (42,188,566,204) (29,848,278,840)
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 170,209,903,185 107,204,525,909
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 158,678,266,271 84,932,449,127
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 11,531,636,914 22,272,076,782
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (30,656,929,290) (7,576,202,058)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA - -
POS LUAR BIASA D.4
Pendapatan Luar Biasa - -
Beban Luar Biasa - -
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA - -
SURPLUS / (DEFISIT) - LO (3,747,926,345,799) (1,649,276,374,102)
JUMLAH
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
7
Catatan Atas Laporan Keuangan- LPE Face
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
31 DESEMBER 2019 31 DESEMBER 2018
EKUITAS AWAL E.1 8,120,392,727,464 7,625,807,175,802 494,585,551,662
SURPLUS/DEFISIT - LO E.2 (3,747,926,345,799) (1,649,276,374,102) (2,098,649,971,697)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN - - -
Penyesuaian Nilai Aset - - -
Penyesuaian Nilai Kewajiban - -
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR - - -
KOREKSI YANG
MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS
10,832,534,691,419 38,794,868,833 10,793,739,822,586
Koreksi Nilai Persediaan E.3 155,551,672 739,726,946 (584,175,274)
Koreksi Atas Reklasifikasi E.4 (31,240,842,956) - (31,240,842,956)
Selisih Revaluasi Aset Tetap E.5 9,720,119,503,395 - 9,720,119,503,395
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi E.6 417,325,530,852 (293,796,934,975) 711,122,465,827
Lain-lain E.7 726,174,948,456 331,852,076,862 394,322,871,594
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.8 3,497,794,977,564 2,105,067,056,931 1,392,727,920,633
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 10,582,403,323,184 494,585,551,662 10,087,817,771,522
EKUITAS AKHIR E.9 18,702,796,050,648 8,120,392,727,464 10,582,403,323,184
URAIANJUMLAH
CatatanJumlah Kenaikan
(Penurunan)
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
8
Catatan Atas Laporan Keuangan - Pendahuluan
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
A.PENJELASAN UMUM
Dasar Hukum A.1.DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tanggal 30
Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.18/MenLHK-1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan
Akun Standar.
A.2 PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Latar
Belakang
A.2.1. Latar Belakang Pembentukan Institusi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) pada
mulanya merupakan dua kementerian berbeda yang bergabung yaitu Kementerian
Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Kehutanan dimulai
pada PELITA I (1971 -1976) sampai PELITA III (1980-1985), berbentuk
Direktorat Jenderal di bawah Departemen Pertanian. Dalam pelaksanaannya, yang
sejalan dengan semakin berkembangnya usaha-usaha lain dalam pembangunan
nasional, pembangunan kehutanan menghadapi berbagai masalah/hambatan yang
sangat kompleks. Maka terbentuklah Departemen Kehutanan pada Tahun 1998
sebagai konsekuensi logis dari tuntutan keadaan dan perkembangan selama itu.
Departemen Kehutanan kemudian menjadi Kementerian pada tahun 2005.
Sementara Kementerian Lingkungan Hidup mulai berdiri pada Tahun 2005 di
bawah Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan tujuan
menciptakan sebuah kebijakan yang bertumpu pada pembangunan berkelanjutan.
Masing-masing kementerian, baik Kementerian Kehutanan dan Kementerian
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
9
Catatan Atas Laporan Keuangan -Pendahuluan
Gambaran
Umum
Visi dan
Misi
Lingkungan Hidup merupakan dua kementerian yang berdiri sendiri. Pada Tahun
2015 melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015, keduanya bergabung
menjadi Kementerian LHK.
A.2.2. Gambaran Umum
Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 menyebutkan bahwa hutan adalah suatu
kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumberdaya alam hayati
yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu
dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya disebutkan pula bahwa
kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh
pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Undang-
Undang mengamanatkan bahwa hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan
Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan
kekayaan yang dikuasai Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat
manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal,
serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi
sekarang maupun generasi mendatang. Mandat tersebut merupakan landasan
konstitusi dalam pengurusan dan pemanfaatan hutan di Indonesia yang tercantum
di dalam undang-undang tentang kehutanan tersebut.
Saat ini kawasan hutan di Indonesia meliputi areal kurang lebih seluas 136,88 juta
hektar, termasuk kawasan konservasi perairan. Sebagai negara yang terletak pada
kawasan tropis dunia, hutan Indonesia yang berdasarkan penelitian terdiri dari 15
formasi hutan dimana sebagian besar didominasi oleh tipe hutan hujan tropis.
Hutan tropis Indonesia dikenal sebagai tempat megadiversity sehingga menjadi
pusat konsentrasi keragaman hayati, baik di daratan maupun perairan. Hutan di
Indonesia adalah habitat bagi kurang lebih 38.000 jenis tumbuhan termasuk 27.500
spesies tumbuhan berbunga (10% dari tumbuhan berbunga di dunia, yang
separuhnya merupakan jenis endemik Indonesia), 515 spesies mamalia (12% jenis
mamalia dunia), 511 spesies reptilia (7,3% dari jenis reptilia dunia), 270 spesies
amphibia, 1.531 jenis burung (17% spesies burung dunia), 2.827 jenis binatang tak
bertulang, kupu-kupu sebanyak 121 spesies (44% jenis endemik), serta lebih dari
25% spesies ikan air laut dan air tawar di dunia. Disamping itu, Indonesia
memiliki tumbuhan palma sebanyak 477 spesies (47% endemik) dan kurang lebih
3.000 jenis spesies tumbuhan penghasil bahan berkhasiat obat. Diantara berbagai
jenis tumbuhan dan satwa di atas beberapa diantaranya merupakan jenis-jenis yang
baru ditemukan, terutama di kawasan-kawasan hutan di daerah Papua.
A.2.3. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis
Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan
Tahun 2015-2019 yang dijadikan peta jalan seluruh kementerian dalam merancang
arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakannya. Arahan
pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
10
Catatan Atas Laporan Keuangan -Pendahuluan
Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia
yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Misi
yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah : (1)
Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan
masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
(3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai
Negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,
maju dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (6) Mewujudkan
Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan
kepentingan nasional; dan, (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian
dalam kebudayaan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019,
telah menetapkan arah dan strategi pembangunan yang terkait dengan tugas dan
fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berangkat dari penetapan
tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan
pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada
pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada
rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan SDA
untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.
Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019
yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya
dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati
serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk
menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat,
dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3)
memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat
keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.
Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan
Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong
arsitektur kinerja tahun 2015-2019.
Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-
2019 adalah :
1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung
lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada
tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini
yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
11
Catatan Atas Laporan Keuangan -Pendahuluan
Program
Kegiatan
Struktur
Organisasi
2. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari
untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,
dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa
dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil
hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan
eksport.
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta
keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung
pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian
ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai
penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan
populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial
yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan
lain-lain.
A.2.4. Program Kegiatan
Sejalan dengan proses restrukturisasi program dan kegiatan dalam kerangka
reformasi perencanaan, dan berdasarkan sasaran yang ingin dicapai pada Renstra
Tahun 2015-2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
menyelenggarakan Tiga belas program, yaitu:
1. Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem;
2. Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
3. Program Hutan Lestari dan Usaha Kehutanan
4. Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
5. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
6. Program Pengendalian Perubahan Iklim
7. Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8. Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9. Program Planologi dan Tata Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
11. Program Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya
12. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian.
A.2.5. Struktur Organisasi
Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan nomor
P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam
pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelengarakan pemerintahan
negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Kehutanan dibagi
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
12
Catatan Atas Laporan Keuangan -Pendahuluan
menjadi Delapan belas Eselon I, yang terdiri dari 11 (sebelas) Eselon I teknis, 1
(satu) Eselon I pendukung dan 1 (satu) Eselon I pengawas intern, serta 5 (lima)
Staf Ahli Menteri. Rincian Eselon I dan tugasnya adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Rincian Struktur Organisasi Eselon I Lingkup Kementerian LHK
No Eselon I Tugas
1. Sekretariat Jenderal Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan
dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unit organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.
2. Inspektorat Jenderal Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang
pengelolaan hutan produksi secara lestari.
4. Direktorat Jenderal
Pengendalian DAS dan Hutan
Lindung
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang
peningkatan daya dukung DAS dan hutan lindung.
5.
Direktorat Jenderal Konservasi
SDA dan Ekosistem
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang
pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem.
6. Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata
Lingkungan
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang
pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan
hidup secara berkelanjutan
7. Badan Penelitian dan
Pengembangan dan Inovasi Menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan
inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
termasuk penyebarluasan hasil-hasil penelitian,
pengembangan dan inovasi kepada pengguna baik
internal maupun eksternal
8. Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Menyelenggarakan penyuluhan kehutanan dan
pengembangan SDM lingkungan hidup dan kehutanan
9. Direktorat Perhutanan Sosial
dan Kemitraan Lingkungan
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang
peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan,
penanganan hutan adat, dan kemitraan lingkungan
10.
Direktorat Jenderal Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang
penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum
lingkungan hidup dan kehutanan
11.
Direktorat Jenderal
Pengendalian Perubahan Iklim
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang
pengendalian perubahan iklim
12.
Direktorat Jenderal
Pengelolaan Sampah, Limbah,
dan Bahan Beracun Berbahaya
Merumuskan serta melaksanakan dan sinkronisasi
kebijakan di bidang pengelolaan sampah, limbah, dan
bahan beracun berbahaya
13. Direktorat Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
14 Staf Ahli (5 unit) Memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai
bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas
Setjen, Itjen, Ditjen, dan Badan
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
13
Catatan Atas Laporan Keuangan -Pendahuluan
1Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 2Satuan Kerja adalah kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. 3Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 4Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup
semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. 5Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barangdan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
Ketiga belas Eselon I tersebut bertindak selaku entitas pelaporan1 tingkat Eselon I,
dan terdiri dari entitas pelaporan tingkat Wilayah dan entitas akuntansi yang
tersebar pada 34 (tiga puluh empat) provinsi di seluruh Indonesia.
Pada tahun 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki 331
satuan kerja2 (satker) yang terdiri dari 71 satker pusat dan 196 satker daerah.
Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengalokasikan
Dana Dekonsentrasi3 pada 57 satker Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan4
pada 7 satker TP. Dengan demikian, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan memiliki 331 satker yang bertindak sebagai entitas akuntansi5.
Terdapat penurunan jumlah satker dibandingkan tahun 2018 (332 satker) yang
disebabkan karena adanya likuidasi pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua
yang tidak lagi memperoleh alikasi dana Dekonsentrasi pada tahun 2019. Rincian
jumlah satker per Eselon I sebagaimana tercantum pada tabel 2.
Pendekatan
Penyusunan
LK
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019
merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh
entitas pelaporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Laporan
Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian
Negara/Lembaga.
Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019
merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang meliputi 13 Eselon I dan
331 satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.
Dari jumlah tersebut, seluruh satker menyampaikan laporan keuangan dan
dikonsolidasikan. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
14
Catatan Atas Laporan Keuangan -Pendahuluan
Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Eselon I
KP KD DK TP
1 01 Sekretariat Jenderal 12 6 57 - 75
2 02 Inspektorat Jenderal 1 - - - 1
3 03 Ditjen PHPL 6 16 - - 22
4 04 Ditjen PDASHL 6 36 - - 42
5 05 Ditjen KSDAE 6 74 - - 80
6 06 Ditjen Planologi 6 22 - - 28
7 07 Badan Litbang 5 15 - - 20
8 08 Badan P2SDM 5 12 - - 17
9 09 Ditjen PSKL 5 5 - - 10
10 10 Ditjen Gakum 5 5 - - 10
11 11 Ditjen PPI 6 5 - - 11
12 12 Ditjen PSLB3 1 - - - 1
13 13 Ditjen PPKL 7 - - 7 14
71 196 57 7 331
Jumlah
TOTAL
No Kode EI UraianJenis Kewenangan
Laporan Keuangan disusun menggunakan aplikasi SAI, terdiri dari Sistem
Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen
dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAIBA dirancang untuk
menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) terdiri
dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan
Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-
BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset
lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan
manajerial lainnya.
A.4. BASIS AKUNTANSI
Kementerian LHK menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian
Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah
basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas
diterima atau dibayarkan.
Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan
dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi
transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.
A.5. DASAR PENGUKURAN
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan
setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan
Basis
Akuntansi
Dasar
Pengukuran
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
15
Catatan Atas Laporan Keuangan -Pendahuluan
Kementerian LHK dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah
dengan menggunakan nilai perolehan historis.
Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar
nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan
pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi
yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan
dalam mata uang rupiah.
A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI
Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2019 telah mengacu pada Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Disamping itu, dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.
Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah:
Pendapatan
- LRA A.6.1. Pendapatan - LRA
1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali
oleh pemerintah.
2. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara
(KUN).
3. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
Pendapatan
– LO A.6.2. Pendapatan – LO
1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali.
2. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau
Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
3. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
Kebijakan
Akuntansi
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
16
Catatan Atas Laporan Keuangan -Pendahuluan
Belanja A.6.3. Belanja
1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.
2. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
3. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
4. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya
klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.
Beban A.6.4. Beban
1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan
terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
3. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya
klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.
Aset
A.6.5. Aset
1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena
alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber
daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan
pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan
berpindah.
2. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang
Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
Aset Lancar
a. Aset Lancar
1) Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera
untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu
12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas
dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan
kurs tengah BI pada tanggal neraca.
3) Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
17
Catatan Atas Laporan Keuangan -Pendahuluan
berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan
atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
4) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca
disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
5) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional
pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual
dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6) Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada
tanggal neraca dikalikan dengan:
a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh
dengan cara lainnya.
Aset Tetap
b. Aset Tetap
1) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh
pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa
manfaat lebih dari satu tahun.
2) Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau
harga wajar.
3) Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga
wajar.
4) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum
kapitalisasi sebagai berikut:
a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan
olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000
(satu juta rupiah);
b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama
dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali
pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/ jaringan, dan aset tetap
lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak
kesenian.
5) Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang
Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi
dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan,
serta Jalan, Jaringan,dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
18
Catatan Atas Laporan Keuangan -Pendahuluan
Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang
Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.
Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada
Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan.
Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan
pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan
pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada
tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran
dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan
survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei
lapangan untuk objek penilaian selain Tanah. Sampai dengan tahun
2018, hasil IP BMN belum disajikan dalam Laporan Keuangan
Kementerian LHK, namun tetap tersaji dalam Laporan BMN tingkat
Satker, Eselon I dan Kementerian karena:
a) Pada tahun 2017, proses IP belum selesai untuk seluruh BMN,
sehingga tidak seharusnya sebagian aset disajikan menggunakan
nilai perolehan dan sebagian menggunakan nilai wajar hasil IP.
b) Pada tahun 2018, terdapat temuan BPK RI atas IP BMN tahun
2017-2018 yang harus ditindaklanjuti.
Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-
58/PB/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Rilis update Aplikasi
SIMAK BMN Versi 19.2 serta Petunjuk Teknis Pencatatan dan
Penyajian Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN
dalam LK K/L Tahun 2019 Menggunakan Apliaksi SIMAK BMN dan
SAIBA, seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 serta
perbaikannya disajikan dalam LK tahun 2019.
6) Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru
dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset
tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka
selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan
Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah
dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai
pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
7) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional
pemerintah yang disebabkan karena aus, ketinggalan jaman, tidak
sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak
berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), masa
kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos
Aset Lainnya.
8) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya,
dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas
sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
19
Catatan Atas Laporan Keuangan -Pendahuluan
Piutang
Jangka
Panjang
c. Piutang Jangka Panjang
1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau
akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan
Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
2) TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset
pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai
sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang
bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar
oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan
angsuran.
3) TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum
mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
4) TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri
atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk
menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara
sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan
yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau
kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
Aset
Lainnya
d. Aset Lainnya
1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan
piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset
Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
2) Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan
tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya
termasuk hak atas kekayaan intelektual.
3) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari
penggunaan operasional entitas.
Kebijakan
Akuntansi
atas
Kewajiban
A.6.6. Kewajiban
1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.
2. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek
dan kewajiban jangka panjang.
a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan
setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
20
Catatan Atas Laporan Keuangan -Pendahuluan
yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar
Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan.
3. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban
pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
Ekuitas A.6.7. Ekuitas
Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.
Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan
Ekuitas.
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
A.6.8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk
sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas
piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan
jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
2. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada
tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan
Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan
Bendahara Umum Negara. Kriteria Kualitas piutang diatur sebagai berikut:
Tabel 3. Penggolongan Kualitas Piutang
Kualitas Piutang Uraian Penyisihan
Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo 0.5%
Kurang Lancar Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
Pertama tidak dilakukan pelunasan 10%
Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
Kedua tidak dilakukan pelunasan 50%
Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
Ketiga tidak dilakukan pelunasan
100%
2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan
Piutang Negara/DJKN
Penyusutan
Aset Tetap
A.6.9. Penyusutan Aset Tetap
1. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan
kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap
didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang
Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah
Pusat sebagaimana diubah dengan PMK. 90/PMK.06/2014 tentang
Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
21
Catatan Atas Laporan Keuangan -Pendahuluan
Pusat.
2. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
a. Tanah.
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau
dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada
Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
3. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir
semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
4. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus
yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap
secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
5. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri
Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam
Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas
Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada
Tabel berikut:
Tabel 4. Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap
Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun
A.7. KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019
1. Catatan atas Laporan Keuangan mengikuti ilustrasi pada PMK Nomor
222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015
tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga, disesuaikan dengan karakteriksik
Kementerian LHK.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 (Unaudited) didasarkan pula
pada surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-2157/PB/2019 tanggal
31 Desember 2019 tentang Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan
Penyampaian LKKL Tahun 2019 Unaudited serta Perlakuan Akuntansi atas
Transaksi Akhir Tahun.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
22
Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Realisasi Anggaran
Realisasi
Pendapatan
Rp5,9T
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI
ANGGARAN
Selama periode berjalan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah
mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA
awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja
pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan
situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan
sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:
Tabel 5. Estimasi Pendapatan dan Anggaran Belanja Tahun 2019
ANGGARAN ANGGARAN
AWAL SETELAH REVISI
Pendapatan
Pendapatan Negara Bukan Pajak 4.775.356.680.000 4.775.356.680.000
Pendapatan Lain-lain - -
Jumlah Pendapatan 4.775.356.680.000 4.775.356.680.000
Belanja
Belanja Pegawai 1.833.346.958.000 1.978.723.188.000
Belanja Barang 6.693.264.611.000 6.598.644.690.000
Belanja Modal 452.038.366.000 618.749.430.000
Belanja Bantuan Sosial - -
Jumlah Belanja 8.978.649.935.000 9.196.117.308.000
2019
URAIAN
Sedangkan apabila dilihat dari Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan maka perubahannya adalah sebagaimana tercantum dalam
tabel 6.
B.1. Pendapatan
Pendapatan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
terdiri dari Pendapatan Kehutanan, Pendapatan dari Pengelolaan BMN,
Pendapatan Jasa, Pendapatan Bunga dan Uang Sitaan Hasil Korupsi,
Pendapatan Iuran dan Denda, Pendapatan Lain-Lain, Pendapatan Jasa
Layanan Umum dan Pendapatan BLU Lainnya
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
23
Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Realisasi Anggaran
Tabel 6. Rincian Anggaran Belanja Menurut Program Tahun 2019
ANGGARAN ANGGARAN
AWAL SETELAH REVISI
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
584.448.397.000 620.157.333.000
2 Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
86.837.312.000 86.837.312.000
3 Program Penelitian dan Pengembangan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
270.854.125.000 396.610.430.000
4 Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Dan Usaha Kehutanan
258.253.944.000 274.230.489.000
5 Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 3.238.837.116.000 3.271.966.068.000
6 Program Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem
1.543.020.976.000 1.647.881.906.000
7 Program Planologi dan Tata Lingkungan 442.985.426.000 451.314.101.000
8 Program Peningkatan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM
310.840.945.000 331.744.430.000
9 Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan
678.928.568.000 440.976.321.000
10 Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
451.284.941.000 450.634.941.000
11 Program Pengendalian Perubahan Iklim 297.068.857.000 362.046.715.000
12 Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 282.282.534.000 287.482.534.000
13 Program Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan
533.006.794.000 574.234.728.000
Total Belanja 8.978.649.935.000 9.196.117.308.000
PROGRAM 2019
NO
B.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019
adalah sebesar Rp5.992.073.615.963,00 atau mencapai 125,48% dari estimasi
pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp4.775.356.680.000,00. Pendapatan
Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari
Pendapatan Kehutanan, Pendapatan dari Pengelolaan BMN, Pendapatan Jasa,
Pendapatan Bunga dan Uang Sitaan Hasil Korupsi, Pendapatan Iuran dan
Denda, Pendapatan Lain-Lain, Pendapatan Jasa Layanan Umum dan
Pendapatan BLU Lainnya. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi
Pendapatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah
sebagaimana tabel 7.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
24
Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Realisasi Anggaran
Tabel 7. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Estimasi Realisasi %
I.
1. 4.511.543.106.000 5.007.256.645.029 110,99
II. Pendapatan BLU (424)
1. 9.200.000.000 12.087.713.133 0,00
2. 121.600.000.000 151.623.220.525 124,69
III. PNBP Lainnya
1. 300.000.000 35.063.955.128 11687,99
2. Pendapatan Jasa Lainnya (4256) 130.940.935.000 205.318.239.471 156,80
3. 1.740.279.000 10.371.784.476 595,98
4. 32.360.000 166.675.000 515,06
5. - 364.368.632.024 100,00
6. - 189.317.015.738 100,00
7. - 16.499.735.439 100,00
4.775.356.680.000 5.992.073.615.963 125,48
Uraian
Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak
Pendapatan Sumber Daya Alam (421)
Jumlah
Pendapatan Kehutanan (4214)
Pendapatan Jasa Layanan Umum (4241)
Pendapatan BLU Lainnya (4249)
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (4251)
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan
Hukum (4252)
Pendapatan Denda (4258)
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan
Teknologi (4254)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening
Perbankan (4257)
Pendapatan Lain-Lain (4259)
Realisasi Pendapatan 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar
8,66% dibandingkan 31 Desember 2018, hal ini disebabkan oleh adanya
peningkatan pendapatan kehutanan, pendapatan dari pengelolaan BMN,
Pendapatan Jasa Layanan Umum, Pendapatan Administrasi dan
Penegakan Hukum serta Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan
Teknologi.
Tabel 8. Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
URAIANREALISASI
31 DES 2019
REALISASI
31 DES 2018
NAIK
(TURUN) %
Pendapatan Kehutanan 5.007.256.645.029 4.760.407.698.929 5,19
Pendapatan dari Pengelolaan BMN 35.063.955.128 34.440.195.029 1,81
Pendapatan Jasa Lainnya 205.318.239.471 206.469.110.009 (0,56)
Pendapatan Bunga 364.368.632.024 286.383.817.563 27,23
Pendapatan Iuran dan Denda 189.317.015.738 59.749.756.849 216,85
Pendapatan Lain-lain 16.499.735.439 17.524.520.225 (5,85)
Pendapatan Jasa Layanan Umum 12.087.713.133 2.674.985.199 351,88
Pendapatan BLU Lainnya 151.623.220.525 141.687.811.329 7,01
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan
Hukum
10.371.784.476 4.976.230.350 108,43
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan
Teknologi
166.675.000 18.312.500 810,17
Jumlah 5.992.073.615.963 5.514.332.437.982 8,66
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
25
Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Realisasi Anggaran
Realisasi pendapatan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan 31 Desember 2019 per Eselon I tersaji sebagai berikut :
Tabel 9. Realisasi Pendapatan per Eselon I
NO ESELON I PENDAPATAN
1 SEKRETARIAT JENDERAL 3.483.823.489.810
2 INSPEKTORAT JENDERAL 233.499.622
3 DITJEN PHPL 1.442.950.447
4 DITJEN PDASHL 3.984.829.837
5 DITJEN KSDAE 203.322.559.434
6 DITJEN PKTL 2.128.711.534.368
7 BADAN LITBANG 3.023.092.021
8 BADAN P2SDM 2.871.153.383
9 DITJEN PSKL 906.805.309
10 DITJEN GAKUM 155.658.748.711
11 DITJEN PPI 584.239.265
12 DITJEN PSLB3 407.536.376
13 DITJEN PPKL 7.103.177.380
5.992.073.615.963 JUMLAH
Realisasi pendapatan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan 31 Desember 2019 per jenis Pendapatan Penerimaan Bukan
Pajak dapat di jelaskan sebagai berikut :
B.1.1.1 Pendapatan Kehutanan (4214)
Pendapatan Kehutanan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan 31 Desember 2019 sebesar Rp5.007.256.645.029,00 terdiri dari :
B.1.1.1.1. Pendapatan Dana Reboisasi (421411)
DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan
pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil
hutan dari hutan alam yang berupa kayu. Pendapatan DR dipungut dari
perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang Hak Penggunaan
Hutan (HPH), Ijin Penebangan Kayu (IPK) dan pemenang Lelang Kayu
Sitaan.
Saldo akun ini merupakan realisasi pendapatan DR yang disetorkan ke Kas
Negara oleh Wajib Bayar dalam bentuk USD dan dicatat dalam akun
penerimaan Dana Reboisasi (421411). Penyetoran PNBP oleh Wajib Bayar
dilakukan langsung ke Kas Negara secara elektronik dengan menggunakan
Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (Simponi) sesuai
Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 32/PMK.05/2014 dan Peraturan
Direktur Jenderal Anggaran nomor PER-1/AG/2014.
Eselon I Sekretariat Jenderal pada satker Biro Keuangan melakukan
rekonsiliasi setoran PNBP Dana Reboisasi dengan KPPN Khusus
Penerimaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
26
Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Realisasi Anggaran
dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi setiap bulan sesuai dengan
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-447/PB/2016
tentang rekonsiliasi atas rekapitulasi data PNBP secara terpusat.
Untuk pengakuan pengembalian pinjaman/kredit yang berasal dari Dana
Reboisasi mulai tahun 2018, dicatat dalam Akun Pendapatan Jasa di Bidang
LHK (425619) sesuai dengan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Nomor:
SE.7/SETJEN/Rokeu/Keu.I/II/2017 tentang Perubahan Segmen Akun
PNBP dalam Bagan Akun Standar (BAS). Pengembalian kredit tersebut
merupakan pengembalian pokok pinjaman dan bunga pinjaman.
Realisasi Pendapatan DR 31 Desember 2019 adalah sebesar
Rp1.653.955.845.051,00 atau mencapai 75,23% dari estimasi sebesar
Rp2.198.468.053.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 16,55%
dibandingkan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.982.019.914.691,00.
B.1.1.1.2. Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan (421421)
PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai
pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
PSDH merupakan pendapatan yang dipungut dari perusahaan yang
bergerak di bidang kehutanan pemegang HPH, IPK dan pemenang Lelang
Kayu Sitaan.
Saldo akun ini merupakan realisasi pendapatan PSDH yang disetorkan ke
Kas Negara oleh Wajib Bayar dalam bentuk IDR dan dicatat dalam akun
penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (421421). Penyetoran PNBP oleh
Wajib Bayar dilakukan langsung ke Kas Negara secara elektronik dengan
menggunakan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online
(Simponi) sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 32/PMK.05/2014
dan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran nomor PER-1/AG/2014.
Eselon I Sekretariat Jenderal pada satker Biro Keuangan melakukan
rekonsiliasi setoran PNBP PSDH dengan KPPN Khusus Penerimaan,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan dituangkan
dalam Berita Acara Rekonsiliasi setiap bulan sesuai dengan Keputusan
Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-447/PB/2016 tentang
rekonsiliasi atas rekapitulasi data PNBP secara terpusat.
Realisasi Pendapatan PSDH 31 Desember 2019 adalah sebesar
Rp1.078.460.288.969,00 atau mencapai 115.84% dari estimasi sebesar
Rp930.974.041.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 5,52% apabila
dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.141.414.248.868,00.
B.1.1.1.3. Pendapatan Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (421435)
IIUPH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha
pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali
pada saat izin tersebut diberikan. IIUPH juga dikenakan pada izin
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
27
Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Realisasi Anggaran
penambahan areal kerja dan atau izin perpanjangan usaha pemanfaatan
hutan. Pendapatan ini dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang
kehutanan pemegang ijin usaha pengelolaan hutan (IUPH/HPH).
Saldo akun ini merupakan realisasi pendapatan IIUPH yang disetorkan ke
Kas Negara oleh Wajib Bayar dalam bentuk IDR dan dicatat dalam akun
penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (421435). Penyetoran PNBP oleh
Wajib Bayar dilakukan langsung ke Kas Negara secara elektronik dengan
menggunakan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online
(Simponi) sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 32/PMK.05/2014
dan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran nomor PER-1/AG/2014.
Realisasi Pendapatan IIUPH 31 Desember 2019 adalah sebesar
Rp153.271.617.074,00 atau mencapai 70,44% dari estimasi sebesar
Rp217.586.438.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 50,66%
dibandingkan 31 Desember 2018 sebesar Rp101.732.195.506,00.
B.1.1.1.4. Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk
Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan (421441)
Pendapatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan
di luar kegiatan kehutanan adalah PNBP yang berasal dari penggunaan
kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan
kehutanan yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh persen)
dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau.
Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Untuk
Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan per 31 Desember
2019 sebesar Rp2.121.568.893.935,00 atau mencapai 182,18% dari
estimasi sebesar Rp1.164.514.574.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar
38,19% dibandingkan tanggal 31 Desember 2018 Rp1.535.241.339.864,00.
Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah setoran PNBP Penggunaan
Kawasan Hutan tahun berjalan, terutang tahun sebelumnya, kekurangan
pembayaran hasil Berita Acara Verifikasi dan Pembayaran denda.
Pendapatan ini berasal dari eselon I Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan.
B.1.1.2. Pendapatan Jasa Layanan Umum (4241)
Pendapatan Jasa Layanan Umum lingkup Kementerian LHK Lingkungan
Hidup dan Kehutanan 31 Desember 2019 sebesar Rp12.087.713.133,00
berasal dari Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral (424134).
Pendapatan ini terdapat pada eselon I Sekretariat Jenderal dan merupakan
penerimaan atas bunga pinjaman dari debitur. Pendapatan Program Dana
Bergulir Sektoral mengalami kenaikan sebesar 351,88% dibandingkan 31
Desember 2018 yaitu sebesar Rp2.674.985.199,00.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
28
Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Realisasi Anggaran
B.1.1.3. Pendapatan BLU Lainnya (4249)
Pendapatan BLU Lainnya Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan 31 Desember 2019 sebesar RP151.623.220.525,00 berasal dari
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU (424911). Pendapatan ini
terdapat pada Eselon I Sekretariat Jenderal dan merupakan pendapatan atas
jasa bunga jasa giro dan bunga pinjaman dana bergulir BLU. Pendapatan
Jasa Layanan Perbankan BLU mengalami kenaikan 7,01% dari 31
Desember 2018 Rp141.687.811.329,00
B.1.1.4. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran
Badan Usaha (4251)
Pendapatan dari Pengelolaan BMN Lingkup Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan 31 Desember 2019 sebesar Rp35.063.955.128,00.
B.1.1.4.1. Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan
(425121)
Akun Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan digunakan
untuk mencatat pendapatan dari penjualan Tanah, Gedung, dan
Bangunan, tidak termasuk penjualan sewa beli rumah Negara. Saldo
per 31 Desember 2019 sebesar Rp16.550.000,00 atau mengalami kenaikan
sebesar 401,52% dari 31 Desember 2018 Rp3.300.000,00 merupakan
pendapatan dari eselon I Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem dan Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim.
B.1.1.4.2. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 31 Desember 2019 sebesar
Rp4.280.238.877,00 atau mengalami kenaikan sebesar 8,30% dari 31
Desember 2018 Rp3.952.333.807,00 terdapat pada Eselon I Sekretariat
Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari,
Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung, Ditjen Konservasi Sumber
Daya Alam dan Ekosistem, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Alam,
Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen
Pengendalian Perubahan Iklim, Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan
Bahan Beracun dan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan.
B.1.1.4.3. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (425129)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 31 Desember 2019
sebesar Rp4.424.964.416,00 mengalami kenaikan sebesar 137,92% dari 31
Desember 2018 Rp1.859.867.060,00 berupa hasil lelang BMN terdapat
pada eselon I Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari, Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung,
Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Ditjen Planologi
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
29
Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Realisasi Anggaran
Kehutanan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi, Badan
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Ditjen Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
B.1.1.4.4. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan 31 Desember 2019 sebesar
Rp24.831.503.191,00 mengalami penurunan 11,50% dari 31 Desember
2018 Rp28.058.927.162,00 merupakan pendapatan sewa tanah, gedung dan
bangunan termasuk pendapatan sewa rumah dinas terdapat pada eselon I
Sekretariat Jenderal, Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Ditjen
Pengendalian DAS dan Hutan Lindung, Ditjen Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem, Ditjen Planologi Kehutanan, Badan Penelitian dan
Pengembangan dan Inovasi, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber
Daya Alam, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Ditjen
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Ditjen
Pengendalian Perubahan Iklim.
B.1.1.4.5. Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan
(425134)
Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan 31 Desember 2019
sebesar Rp566.948.644,00 mengalami kenaikan 15256,14% dari 31
Desember 2018 Rp3.692.000,00 merupakan pendapatan dari eselon I
Sekretariat Jenderal terkait dengan Persetujuan Kerjasama Pemanfaatan
BMN (KSP) sebagian BMN berupa tanah di Kanci, Jawa Barat antara
Kementerian LHK dengan PT Cirebon Energi Prasarana.
B.1.1.4.6. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai
dengan Tusi (425151)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasana 31 Desember 2019 sebesar
Rp943.750.000,00 mengalami kenaikan 67,90% dari 31 Desember 2018
Rp562.075.000,00 merupakan pendapatan pada eselon I Ditjen Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Alam berupa pendapatan atas sewa wisma
ruang kelas, asrama dan aula.
B.1.1.5. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum (4252)
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum 31 Desember 2019
sebesar Rp10.371.784.476,00 mengalami kenaikan 108,43% dari 31
Desember 2018 Rp4.976.230.350,00 terdiri dari:
B.1.1.5.1. Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (425255)
Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 31
Desember 2019 sebesar Rp9.095.993.526,00 mengalami kenaikan 124,71%
dari 31 Desember 2018 Rp4.047.813.250,00 terdapat pada eselon I
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
30
Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Realisasi Anggaran
Sekretariat Jenderal (berupa pendapatan iuran izin usaha pemanfaatan jasa
lingkungan pada hutan produksi/IUPJL), Ditjen Pengendalian DAS dan
Hutan Lindung dan Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
B.1.1.5.2. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi
(425282)
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi 31 Desember 2019
sebesar Rp1.275.790.950,00 mengalami kenaikan 37,42% dari 31
Desember 2018 Rp928.471.100,00 terdapat pada eselon I Sekretariat
Jenderal (berupa pendapatan dari hasil laboratorium pengujian parameter
kualitas air dan limbah cair), Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
dan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi.
B.1.1.6. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (4254)
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi 31 Desember 2019
sebesar Rp166.675.000,00 berasal dari Pendapatan Hasil Penelitian/Riset
dan Hasil Pengembangan Iptek (425434) mengalami kenaikan 810,17%
dari 31 Desember 2018 Rp18.312.500,00 terdapat pada eselon I Badan
Penelitian, Pengembangan dan Inovasi.
B.1.1.7. Pendapatan Jasa Lainnya (4256)
Pendapatan Jasa Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
31 Desember 2019 sebesar Rp205.318.239.471,00 mengalami penurunan
0,56% dari 31 Desember 2018 Rp206.469.110.009,00 terdiri dari:
B.1.1.7.1. Pendapatan Wisata Alam (425611)
Pendapatan Wisata Alam 31 Desember 2019 sebesar Rp163.397.316.441,00
mengalami penurunan 2,72% dari 31 Desember 2018
Rp167.973.733.335,00 terdapat pada Eselon I Ditjen Konservasi Sumber
Daya Alam dan Ekosistem.
B.1.1.7.2. Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (425612)
Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan 31
Desember 2019 sebesar Rp22.813.875.898,00 mengalami kenaikan 8,15%
dari 31 Desember 2018 Rp21.094.153.074,00 terdapat pada Eselon I Ditjen
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
B.1.1.7.3. Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (425619)
Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 31 Desember
2019 sebesar Rp14.499.462.823,00 mengalami penurunan 3,52% dari 31
Desember 2018 Rp15.027.717.384,00 terdapat pada Eselon I Sekretariat
Jenderal (berupa pendapatan atas hasil lelang kayu temuan dan hasil lelang
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
31
Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Realisasi Anggaran
tumbuhan yang tidak di lindungi Undang-Undang serta pengembalian
pinjaman kredit HTI, KUK-DAS, KUHR dan KUPA), Ditjen Pengendalian
DAS dan Hutan Lindung, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem dan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi.
B.1.1.7.4. Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi (425692)
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi 31 Desember 2019
sebesar Rp19.504.500,00 mengalami kenaikan 41,81% dari 31 Desember
2018 Rp13.753.500,00 terdapat pada Eseslon I Sekretariat Jenderal, Ditjen
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Badan Penelitian dan
Pengembangan dan Inovasi.
B.1.1.7.5. Pendapatan Jasa Lainnya (425699)
Pendapatan Jasa Lainnya 31 Desember 2019 sebesar Rp4.588.079.809,00
mengalami kenaikan 94,43% dari 31 Desember 2018 Rp2.359.752.716,00
terdapat pada Eselon I Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung dan
Ditjen Planologi Kehutanan.
B.1.1.8. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan (4257)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan 31 Desember 2019
sebesar Rp364.368.632.024,00 mengalami kenaikan 27,23% dari 31
Desember 2018 Rp286.383.817.563,00 terdiri dari :
B.1.1.8.1. Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan
(425717)
Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan akun untuk
mencatat PNBP yang berasal dari bunga dari pengelolaan rekening
pembangunan hutan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi. Saldo per 31 Desember
2019 sebesar Rp363.779.834.791,00 mengalami kenaikan 27,10% dari 31
Desember 2018 Rp286.216.349.005,00 terdapat pada Eselon I Sekretariat
Jenderal. Pencatatan pendapatan bunga dari RPH dilakukan sesuai dengan
arahan Kementerian Keuangan agar setoran tersebut dicatat sebagai
penerimaan pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
B.1.1.8.2. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) (425764)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 31 Desember 2019
sebesar Rp61.411.700,00 mengalami kenaikan 824,86% dari 31 Desember
2018 Rp6.640.123,00 terdapat pada Eselon I Sekretariat Jenderal, Ditjen
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan
Lindung, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Ditjen
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Badan Penelitian dan
Pengembangan dan Inovasi, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber
Daya Alam, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Ditjen
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
32
Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Realisasi Anggaran
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Ditjen
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
B.1.1.8.3. Pendapatan dari Penutupan Rekening (425765)
Pendapatan dari Penutupan Rekening 31 Desember 2019 sebesar Rp
471.515,00 mengalami kenaikan 100% dari 31 Desember 2018 terdapat
pada Eselon I Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim.
B.1.1.8.4. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain
(425791)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara 31 Desember 2019
sebesar Rp312.481.543,00 mengalami kenaikan 161,23% dari 31 Desember
2018 Rp119.620.303,00 terdapat pada Eselon I Sekretariat Jenderal,
Inspektorat Jenderal, Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Ditjen
Pengendalian DAS dan Hutan Lindung, Ditjen Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem, Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi, Badan
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Ditjen
Pengendalian Perubahan Iklim.
B.1.1.8.5. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap
Bendahara (425792)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara 31 Desember 2019
sebesar Rp62.310.000,00 mengalami kenaikan 85,32% dari 31 Desember
2018 Rp33.622.096,00 terdapat pada Eselon I Sekertariat Jenderal, Ditjen
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Alam.
B.1.1.8.6. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap
Pihak Lain/Pihak Ketiga (425793)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak 31
Desember 2019 sebesar Rp152.122.475,00 mengalami kenaikan 1905,30%
dari 31 Desember 2018 Rp7.586.036,00 terdapat pada Eselon I Ditjen
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
B.1.1.9. Pendapatan Denda (4258)
Pendapatan Denda Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 31
Desember 2019 sebesar Rp189.317.015.738,00 mengalami kenaikan
216,85% dari 31 Desember 2018 Rp59.749.756.849,00.
B.1.1.9.1. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
(425811)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 31 Desember 2019
sebesar Rp2.463.232.373,00 mengalami kenaikan 20,01% dari 31
Desember 2018 Rp2.052.459.704,00 terdapat pada eselon I Sekretariat
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
33
Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Realisasi Anggaran
Jenderal, Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung, Ditjen Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Ditjen Planologi Kehutanan, Badan
Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi, Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Alam, Ditjen Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Ditjen Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Bahan Beracun dan Ditjen Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan.
B.1.1.9.2. Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (425829)
Akun ini digunakan untuk mencatat pendapatan denda/kompensasi di
bidang lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain berupa ganti rugi
tegakan, denda pelanggaran eksploitasi hutan (DPEH), denda
administratif bidang perlindungan hutan dan konservasi alam, dan ganti
kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup.Pendapatan Denda/Kompensasi di bidang Lingkungan Hidup dan
Kehutanan 31 Desember 2019 sebesar Rp186.852.312.165,00 mengalami
kenaikan 223,85% dari 31 Desember 2018 Rp57.697.297.145,00 terdapat
pada eselon I Sekretariat Jenderal, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam
dan Ekosistem dan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
Termasuk dalam pendapatan ini adalah pendapatan denda pelanggaran
eksploitasi hutan (DPEH) serta Ganti Rugi Tegakan pada Biro Keuangan
sebesar Rp31.816.726.181,00. Ganti rugi tegakan atau penggantian nilai
tegakan merupakan salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus
dibayar kepada negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan
kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, kegiatan penyiapan lahan dalam
pembangunan hutan tanaman, dan dari areal kawasan hutan yang telah
dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) yang masih terdapat hasil
hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU.
Nilai tegakan adalah harga yang dibayar berdasarkan Laporan Hasil
Produksi (LHP).
B.1.1.9.3. Pendapatan Denda Lainnya (425839)
Pendapatan Denda Lainnya 31 Desember 2019 sebesar Rp1.471.200,00
mengalami kenaikan 100% dari 31 Desember 2018 Rp0,00 terdapat pada
eselon I Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung berupa pendapatan
denda penyelesaian pekerjaan pemerintah.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
34
Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Realisasi Anggaran
B.1.1.10. Pendapatan Lain – Lain (4259)
Pendapatan lain-lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 31
Desember 2019 sebesar Rp16.499.735.439,00 terdiri dari:
B.1.1.10.1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran
Yang Lalu (425911)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 31
Desember 2019 sebesar Rp1.645.325.298,00 mengalami kenaikan 1,68%
dari tahun sebelumnya Rp1.618.176.323,00 merupakan kelebihan
pembayaran uang makan, pembayaran tunjangan kinerja dan kelebihan
pembayaran gaji terdapat pada tiga belas eselon I.
B.1.1.10.2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran
Yang Lalu (425912)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 31
Desember 2019 sebesar Rp12.058.535.758,00 mengalami penurunan 6,40%
dari 31 Desember 2018 Rp12.883.275.080,00 terdapat pada tiga belas
eselon I.
B.1.1.10.3. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran
Yang Lalu (425913)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu 31
Desember 2019 sebesar Rp1.855.064.881,00 mengalami penurunan 5,40%
dari 31 Desember 2018 Rp1.961.008.778,00 terdapat pada Eselon I
Sekretariat Jenderal, Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Ditjen
Pengendalian DAS dan Hutan Lindung, Ditjen Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Badan
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Alam, Ditjen Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Pengendalian Perubahan
Iklim, Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun dan Ditjen
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
B.1.1.10.4. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR
Pensiunan PNS (425931)
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS 31
Desember 2019 sebesar Rp105.775.501,00 mengalami penurunan 47,35%
dari tahun sebelumnya Rp200.916.024,00 terdapat pada Eselon I Sekretariat
Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari,
Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung, Ditjen Konservasi Sumber
Daya Alam dan Ekosistem, Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan, Badan
Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Alam, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
35
Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Realisasi Anggaran
B.1.1.10.5. Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji (425991)
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji 31 Desember 2019 sebesar
Rp20.235.496,00 mengalami kenaikan 156,83% dari 31 Desember 2018
Rp7.878.825,00 terdapat pada Eselon I Ditjen Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Ditjen Pengendalian Perubahan
Iklim.
B.1.1.10.6. Pendapatan Anggaran Lain-lain (425999)
Pendapatan Anggaran Lain-lain 31 Desember 2019 sebesar
Rp814.798.505,00 mengalami penurunan 4,51% dari tahun sebelumnya
Rp853.265.195,00 terdapat pada Eselon I Sekretariat Jenderal, Ditjen
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan
Lindung, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Badan
Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Alam, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dan Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan
Beracun.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
36
Catatan atas Laporan Keuangan- Laporan Realisasi Anggaran
Realisasi
Belanja
Negara
Rp8,8T
B.2. Belanja
Realisasi Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 31
Desember 2019 adalah sebesar Rp8.843.040.517.179,00 atau 96,16% dari
anggaran belanja sebesar Rp9.196.117.308.000,00. Rincian anggaran dan
realisasi belanja 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :
Tabel 10.
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2019
Belanja Pegawai 1,978,723,188,000 1,937,881,855,722 97.94
Belanja Barang 6,598,644,690,000 6,301,606,081,219 95.50
Belanja Modal 618,749,430,000 603,552,580,238 97.54
Jumlah 9,196,117,308,000 8,843,040,517,179 96.16
Uraian
31 Desember 2019
Anggaran Realisasi % Real
Angg.
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat di lihat dalam grafik berikut
ini :
Grafik1. Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2019
Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk 31 Desember 2019
adalah sebagai berikut :
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
37
Catatan atas Laporan Keuangan- Laporan Realisasi Anggaran
Tabel 11.
Rincian Belanja Berdasarkan Program 31 Desember 2019
ANGGARAN REALISASI
Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian LHK
620,157,333,000 591,840,666,015 95.43
Program Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Bidang Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
86,837,312,000 85,617,728,663 98.60
Program Penelitian dan
Pengembangan Lingkungan
Hidup dan Kehutanan396,610,430,000 383,016,421,832 96.57
Program Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Dan Usaha
Kehutanan
274,230,489,000 266,781,622,388 97.28
Program Pengendalian DAS
dan Hutan Lindung 3,271,966,068,000 3,121,000,882,843 95.39
Program Konservasi Sumber
Daya Alam dan Ekosistem 1,647,881,906,000 1,608,881,836,978 97.63
Program Planologi dan Tata
Lingkungan451,314,101,000 422,599,646,291 93.64
Program Peningkatan
Penyuluhan dan
Pengembangan SDM
331,744,430,000 328,257,497,975 98.95
Program Perhutanan Sosial
dan Kemitraan Lingkungan 440,976,321,000 425,750,039,179 96.55
Program Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan450,634,941,000 444,947,977,138 98.74
Program Pengendalian
Perubahan Iklim 362,046,715,000 354,949,337,164 98.04
Program Pengelolaan
Sampah, Limbah dan B3 287,482,534,000 283,584,370,086 98.64
Program Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan
574,234,728,000 525,812,490,627 91.57
Total Belanja 9,196,117,308,000 8,843,040,517,179 96.16
PROGRAM31 Desember 2019
%
Realisasi Belanja 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 23,14%
dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2018.Hal ini disebabkan
oleh karena kenaikan anggaran belanja barang dan belanja modal untuk
mendukung tugas pokok, dan fungsi lingkup Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.
Realisasi belanja sebesar Rp8.843.040.517.179,00 terdiri dari Belanja
Pegawai sebesar Rp1.937.881.855.722,00, Belanja Barang sebesar
Rp6.301.606.081.219,00 dan Belanja Modal Rp603.552.580.238,00.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
38
Catatan atas Laporan Keuangan- Laporan Realisasi Anggaran
Belanja
Pegawai
Rp1.9T
Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
URAIAN 31 Desember 2019 31 Desember 2018
NAIK
(TURUN) %
Belanja Pegawai 1,937,881,855,722 1,917,981,838,419 1.04
Belanja Barang 6,301,606,081,219 4,589,002,842,831 37.32
Belanja Modal 603,552,580,238 673,950,044,206 (10.45)
Belanja Bantuan Sosial - - -
Jumlah 8,843,040,517,179 7,180,934,725,456 23.15
B.2.1.1 Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
adalah masing-masing sebesar Rp1.937.881.855.722,00 dan
Rp1.917.981.838.419,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi,
baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara,
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh
pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang
telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan
modal.
Tabel 13. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Menurut Jenis Belanja 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
31 Desember 2019 31 Desember 2018 Rp. %
5111Belanja Gaji dan Tunjangan
PNS1.154.466.334.118 1.124.375.001.991 30.091.332.127 2,68
5115Belanja Gaji dan Tunjangan
Pegawai Non PNS2.444.991.400 5.340.075.911 (2.895.084.511) (54,21)
5121 Belanja Honorarium - - - 0,00
5122 Belanja Lembur 2.156.616.400 2.448.366.400 (291.750.000) (11,92)
5124Belanja Tunj. Khusus & Blj Peg
Transito780.812.663.353 787.994.530.467 (7.181.867.114) (0,91)
1.939.880.605.271 1.920.157.974.769 19.722.630.502 1,03
632.680.704 674.584.553 (41.903.849) (6,21)
902.200 2.274.350 (1.372.150) 100,00
1.365.166.645 1.499.277.447 (134.110.802) (8,95)
1.998.749.549 2.176.136.350 (177.386.801) (8,15)
1.937.881.855.722 1.917.981.838.419 19.900.017.303 1,04Realisasi Netto
Kenaikan (Penurunan)Tahun AnggaranUraianKode
Realisasi Bruto
Pengembalian Belanja 5122
Pengembalian Belanja 5111
Pengembalian Belanja 5124
Total Pengembalian
Realisasi belanja pegawai tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan
sebesar 1,04% dari 31 Desember 2018. Kenaikan sebesar 2,68% pada
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS disebabkan karena adanya kenaikan
tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, dan tunjangan khusus pada tahun
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
39
Catatan atas Laporan Keuangan- Laporan Realisasi Anggaran
Belanja
Barang
Rp4.5T
2019. Penurunan sebesar 54,21% pada Belanja Gaji dan Tunjangan Non
PNS disebabkan adanya pergeseran akun belanja pegawai pada Eselon I
Ditjen PPKL, yang semula dialokasikan di Belanja Gaji dan Tunjangan Non
PNS ke akun belanja pegawai yang lain. Sedangkan penurunan sebesar
11,92% pada Belanja Lembur dikarenakan berkurangnya intensitas lembur
berdasarkan perintah pejabat yang berwenang.
B.2.1.2 Belanja Barang
Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah
masing-masing sebesar Rp6.301.606.081.219,00 dan
Rp4.589.002.842.831,00. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019
mengalami kenaikan 37,32% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember
2018. Hal ini antara lain disebabkan anggaran belanja barang TA 2019
lebih besar dibandingkan TA 2018.
Tabel 14. Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Menurut Jenis Belanja 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
31 Desember 2019 31 Desember 2018 Rp. %
5211 Belanja Barang Operasional 407.704.143.419 356.503.085.438 51.201.057.981 14,36
5212 Belanja Barang Non Operasional 2.388.895.905.177 1.115.414.444.001 1.273.481.461.176 114,17
5217 Belanja Kontribusi 14.559.250 15.000.000 (440.750) (2,94)
5218 Jenis belanja Persediaan 385.315.657.376 194.471.083.515 190.844.573.861 98,14
5221 Belanja Jasa 713.474.525.935 540.336.073.511 173.138.452.424 32,04
5231 Belanja Pemeliharaan 272.457.857.381 192.183.078.002 80.274.779.379 41,77
5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 1.505.274.620.800 1.471.215.740.669 34.058.880.131 2,32
5242 Belanja Perjalanan Luar Negeri 57.133.061.293 47.220.560.077 9.912.501.216 20,99
5251 Belanja Barang BLU 75.030.409.371 59.072.704.403 15.957.704.968 27,01
5261 Belanja Barang u/ diserahkan
masyrakat/Pemda
86.304.109.857 321.695.045.492 (235.390.935.635) (73,17)
5262 Belanja Barang Penunjang Dana DK
dan TP u/ diserahkan Pemda
64.284.703.558 2.825.562.541 61.459.141.017 2.175,11
5263 Belanja Barang Lainnya u/
diserahkan Pemda
363.716.146.742 313.668.784.689 50.047.362.053 15,96
6.319.605.700.159 4.614.621.162.338 1.704.984.537.821 36,95
152.758.439 269.731.106 (116.972.667) (43,37)
1.418.727.668 2.157.438.086 (738.710.418) (34,24)
77.586.600 5.543.712 72.042.888 1.299,54
1.714.476.573 890.579.803 823.896.770 92,51
74.138.322 30.455.484 43.682.838 143,43
12.468.222.138 18.866.840.194 (6.398.618.056) (33,91)
1.066.537.632 1.073.341.181 (6.803.549) (0,63)
Pengembalian Belanja 5251 34.870.000 3.404.000 31.466.000 100,00
116.920.010 1.320.836.855 (1.203.916.845) (91,15)
Pengembalian Belanja 5262 505.816.555 - 505.816.555 100,00
369.565.003 1.000.149.086 (630.584.083) (63,05)
17.999.618.940 25.618.319.507 (7.618.700.567) (29,74)
6.301.606.081.219 4.589.002.842.831 1.712.603.238.388 37,32
Pengembalian Belanja 5212
Pengembalian Belanja 5218
Pengembalian Belanja 5221
Kenaikan (Penurunan)Tahun AnggaranUraianKode
Realisasi Bruto
Pengembalian Belanja 5211
Pengembalian Belanja 5231
Pengembalian Belanja 5241
Pengembalian Belanja 5242
Pengembalian Belanja 5261
Total Pengembalian
Realisasi Netto
Pengembalian Belanja 5263
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
40
Catatan atas Laporan Keuangan- Laporan Realisasi Anggaran
Belanja
Modal
Rp603M
Pada tahun 2019, Kementerian LHK melaksanakan program pemerintah
yang memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
melalui sipil teknis terkait pengayaan vegetasi untuk mengurangi erosi dan
sedimentasi, antara lain dam penahan, dam pengendali dan gully plug. Salah
satunya tujuannya adalah untuk menjaga fungsi ketahanan pangan. Hal ini
berpengaruh pada alokasi dana yang cukup tinggi pada Eselon I Ditjen
PDASHL (akun 5212 dan 5231). Alokasi dana tersebut disalurkan dalam
bentuk kegiatan RHL di DAS prioritas, KPHL, HL, DTA Danau, Sepadan
Sungai, Imbuhan Air Tanah, Agroforestry, dengan luasan 206.011 Ha pada
tahun 2019 (meningkat dari tahun 2018 seluas 24.365 Ha). Selain itu,
terkait dengan penanganan kebakaran hutan, Kementerian LHK
mengalokasikan dana kepada 7 (tujuh) satuan kerja Tugas Pembantuan
untuk pembangunan infrastruktur berupa sekat kanal, sumur bor dan
pengadaan peralatan pendukungnya pada lokasi-lokasi strategis berlahan
gambut yang berpengaruh pada kenaikan Belanja Persediaan untuk
Diserahkan ke Masyarakat (526). Kenaikan akun tersebut juga disebabkan
karena adanya implementasi instruksi Presiden terkait perbaikan lingkungan
di wilayah penyangga perkotaan, terutama terkait sampah dan merkuri
(pada Eselon I Ditjen PSLB3) dan pencemaran Lingkungan (Edelon I
Ditjen PPKL).
B.2.1.3 Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah
masing-masing sebesar Rp603.552.580.238,00 dan Rp673.950.044.206,00.
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2019 mengalami penurunan
sebesar 10.45% dibandingkan 31 Desember 2018 disebabkan penurunan
anggaran belanja modal TA 2019.
Tabel 15. Perbandingan Realisasi Belanja Modal
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
KODE URAIAN REALISASI 31
Desember 2019
REALISASI 31
Desember 2018
NAIK
(TURUN) %
5311 Belanja Modal Tanah 17,293,460,464 2,795,161,172 518.69
5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 309,510,718,988 343,776,451,774 (9.97)
5331 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 229,604,353,804 221,648,425,421 3.59
5341 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 25,887,478,817 79,300,157,271 (67.36)
5361 Belanja Modal Lainnya 20,998,716,543 23,779,815,473 (11.70)
5371 Belanja Modal BLU 624,929,840 2,942,871,300 (78.76)
603,919,658,456 674,242,882,411 (10.43)
- 5,215,919 (100.00)
17,902,750 28,613,013 (37.43)
319,409,672 229,343,451 39.27
29,765,796 29,665,822 0.34
- - 0.00
367,078,218 292,838,205 25.35
603,552,580,238 673,950,044,206 (10.45)
Jumlah Belanja Kotor
Jumlah Belanja
Total Pengembalian
Pengembalian 5311
Pengembalian 5321
Pengembalian 5331
Pengembalian 5341
Pengembalian 5361
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
41
Catatan atas Laporan Keuangan- Laporan Realisasi Anggaran
B.2.1.3.1 Belanja Modal Tanah
Realisasi Belanja Modal Tanah untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember
2018 adalah masing-masing sebesar Rp17.293.460.464,00 dan
Rp2.789.945.253,00. Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2019
mengalami kenaikan sebesar 519,85% dibandingkan realisasi 31 Desember
2018. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal tanah adalah
sebagai berikut :
Tabel 16. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
URAIAN JENIS BELANJARealisasi 31 Des
2019
Realisasi 31 Des
2018
Naik
(Turun)
%
Belanja Modal Tanah 16.803.137.928 2.409.870.150 597,26
Belanja Modal Pembebasan
Tanah40.700.000 0 100,00
Belanja Modal Pembayaran
Honor Tim Tanah43.700.000 0 100,00
Belanja Modal Pembuatan
Sertifikat Tanah137.191.000 79.719.313 72,09
Belanja Modal Pengurukan
dan Pematangan Tanah149.560.000 179.121.719 100,00
Belanja Modal Biaya
Pengukuran Tanah50.109.000 2.810.800 1.682,73
Belanja Modal Perjalanan
Pengadaan Tanah69.062.536 123.639.190 -44,14
Jumlah Belanja Kotor 17.293.460.464 2.795.161.172 518,69
Pengembalian (531111) 0 727.925 -100,00
Pengembalian (531115) 0 2.739.994 -100,00
Pengembalian (531117) 0 1.748.000 -100,00
Jumlah Pengembalian 0 5.215.919 -100,00
Jumlah Belanja 17.293.460.464 2.789.945.253 519,85 Terdapat kenaikan realisasi Belanja Modal Tanah pada tahun 2019
dibandingkan dengan tahun 2018 dikarenakan adanya alokasi anggaran
untuk pengadaan tanah pada Eselon I Ditjen PDASHL dan Ditjen PHLHK.
B.2.1.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp309.492.816.238,00
dan Rp343.747.838.761,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 9,97% dibandingkan
realisasi 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan anggaran modal peralatan
dan mesin barang TA 2019 lebih kecil dibandingkan TA 2018.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
42
Catatan atas Laporan Keuangan- Laporan Realisasi Anggaran
Tabel 17. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
URAIAN 31 Desember 2019 31 Desember 2018NAIK
(TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 305.920.561.610 340.352.084.616 (10,12)
Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin 0 1.200.000 (100,00)
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin
0 0 -
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin
0 0 -
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin
41.881.500 103.503.000 (59,54)
Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin 0 44.473.000 (100,00)
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
0 258.183.376 (100,00)
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin
3.548.275.878 2.988.861.282 18,72
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin
0 28.146.500 (100,00)
Jumlah Belanja Kotor 309.510.718.988 343.776.451.774 (9,97)
Pengembalian (532111) 17.902.750 28.613.013 (37,43)
Jumlah Belanja 309.492.816.238 343.747.838.761 (9,97)
B.2.1.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar
Rp229.284.944.132,00 dan Rp221.419.081.970,00. Realisasi Belanja
Modal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,55%
dibandingkan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31
Desember 2018. Hal ini disebabkan anggaran belanja modal gedung dan
bangunan TA 2019 lebih besar dibandingkan TA 2018.
Tabel 18. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
URAIAN JENIS BELANJA 31 Desember 2019 31 Desember 2018Naik
(Turun)
%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 152.508.014.894 136.500.947.775 11,73
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
dan Honor Pengelola Teknis Gedung
dan Bangunan
198.689.909 5.650.000 3.416,64
Belanja Modal Pengosongan dan
Pembongkaran Bangunan
42.000.000 - 100,00
Belanja Modal Perencanaan dan
Pengawasan Gedung dan Bangunan
2.729.612.700 1.998.465.800 36,59
Belanja Modal Perjalanan Gedung
dan Bangunan
4.230.000 54.652.300 (92,26)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
74.121.806.301 83.088.709.546 (10,79)
Jumlah Belanja Kotor 229.604.353.804 221.648.425.421 3,59
Pengembalian Belanja Modal (533111) 233.766.211 183.493.973 27,40
Pengembalian Belanja Modal (533115) - 573.580 (100,00)
Pengembalian Belanja Modal (533118) - 232.000 (100,00)
Pengembalian Belanja Modal (533121) 85.643.461 45.043.898 90,13
Jumlah Pengembalian Belanja
Modal319.409.672 229.343.451 39,27
Jumlah Belanja 229.284.944.132 221.419.081.970 3,55
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
43
Catatan atas Laporan Keuangan- Laporan Realisasi Anggaran
B.2.1.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar
Rp25.857.713.021,00 dan Rp79.270.491.449,00. Realisasi Belanja
Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2019 mengalami
penurunan sebesar 67,38% dibandingkan Realisasi Belanja Modal 31
Desember 2018. Hal ini disebabkan penurunan angaran belanja modal
jalan, irigasi, dan jaringan TA 2019 di Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.
Tabel 19. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
URAIAN JENIS BELANJA 31 Des 2019 31 Des 2018
Naik
(Turun) %
Belanja Modal Jalan dan
Jembatan
16.303.789.066 55.140.528.509 (70,43)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan
Jembatan
285.661.750 427.432.500 (33,17)
Belanja Modal Perjalanan
Jalan dan Jembatan
149.700.000 81.810.100 82,98
Belanja Modal Irigasi 1.760.305.050 1.236.780.422 42,33
Belanja Modal Perencanaan
dan Pengawasan Irigasi
- - -
Belanja Modal Jaringan 1.803.070.733 2.540.691.914 (29,03)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan
0 0 -
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan
4.390.368.854 18.076.817.340 (75,71)
Belanja Penambahan Nilai Irigasi
357.377.784 1.345.712.286 (73,44)
Belanja Modal Upah Tenaga
Kerja dan Honor Pengelola
170.431.600 0 100,00
Belanja Modal Bahan Baku Jaringan
35.760.000 0 100,00
Belanja Penambahan Nilai
Jaringan
631.013.980 450.384.200 40,11
Jumlah Belanja Kotor 25.887.478.817 79.300.157.271 (67,36)
Pengembalian (534111) 29.765.796 25.396.163 17,21
Pengembalian (534118) - 1.005.600 (100,00)
Pengembalian (534121) - 3.264.059 (100,00)
Total Pengembalian 29.765.796 29.665.822 0,34
Jumlah Belanja 25.857.713.021 79.270.491.449 (67,38)
B.2.1.3.5 Belanja Modal Lainnya
Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp20.998.716.543,00
dan Rp23.779.815.473,00. Realisasi Belanja Modal 31 Desember
2019 mengalami penurunan 11,70% dibandingkan Realisasi Belanja
Modal 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan anggaran belanja
modal lainnya TA 2019 lebih kecil dibandingkan TA 2018.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
44
Catatan atas Laporan Keuangan- Laporan Realisasi Anggaran
Tabel 20. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
URAIAN JENIS BELANJA 31 Desember 2019 31 Desember 2018Naik
(Turun) %
Belanja Modal Lainnya 9.003.830.766 11.716.525.651 (23,15)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap
Lainnya dan atau Aset Lainnya
11.994.885.777 12.063.289.822 (0,57)
Jumlah Belanja Kotor 20.998.716.543 23.779.815.473 (11,70)
Pengembalian Belanja Modal 0 0 -
Jumlah Belanja 20.998.716.543 23.779.815.473 (11,70)
B.2.1.3.6 Belanja Modal BLU
Realisasi Belanja Modal BLU untuk 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp624.929.840,00
dan Rp 2.942.871.300,00. Realisasi Belanja Modal 31 Desember
2019 mengalami penurunan sebesar 78,76% dibandingkan Realisasi
Belanja Modal 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan anggaran
belanja modal BLU TA 2019 lebih kecil dibandingkan TA 2018.
Tabel 21. Perbandingan Realisasi Belanja BLU
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
URAIAN JENIS BELANJA 31 Desember 2019 31 Desember 2018Naik
(Turun) %
Belanja Modal BLU 0 2.460.001.800 (100,00)
Belanja Modal Peralatan da Mesin - BLU 624.929.840 482.869.500 29,42
Jumlah Belanja Kotor 624.929.840 2.942.871.300 (78,76)
Pengembalian Belanja Modal 0 0 -
Jumlah Belanja 624.929.840 2.942.871.300 (78,76)
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
45
Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Realisasi Anggaran
Catatan
Penting
Lainnya
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA
B.3.1 Pengungkapan Pendapatan Bunga RPH
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi,
dinyatakan bahwa DR digunakan hanya untuk membiayai kegiatan reboisasi dan
rehabilitasi hutan dan lahan serta kegiatan pendukungnya. Berkenaan dengan hal
tersebut, berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri
Kehutanan RI nomor 06.1/PMK.01/2007 dan SKB.2/Menhut-II/2007 yang telah
direvisi dengan Peraturan Bersama nomor 04/PMK.02/2012; nomor:
PB.1/Menhut-II/2011 Pasal 2 bahwa dalam rangka pengelolaan Dana Reboisasi
bagian Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan membuka dan menetapkan Rekening
Pembangunan Hutan pada Bank Umum. Posisi saldo pokok RPH per 31 Des 2019
sebagai berikut:
No Uraian Jumlah (Rp)
A Saldo per 31 Desember 2019
1. Saldo Pokok RPH 4.379.017.301.000,00
2. Saldo Pokok Rekening Cadangan 167.860.809.595,00
3. Bunga RPH rek cad thn 2008 sd 2016 2.763.042.060.327,18
4. Bunga RPH 2017 + Bunga Rek. Cadangan DR 2017 299.075.452.091,00
5. Bunga RPH 2018 + Bunga Rek. Cadangan DR 2018 286.216.349.005,00
6. Bunga RPH 2019 + Bunga Rek. Cadangan DR 2019 363.779.834.791,00
B Sumber - sumber RPH :
a. DR. Pengembalian Pinj. Kredit (s.d. Des 2019) 1.079.917.519.723,00
b. Pencairan pemblokiran rekening 282.415.394.160,99
(Setoran DR thn. 2007 sd 2009)
c. Sisa DR yg tidak digunakan 1.475.767.503.876,12
thn. 2006 sd 2010 (temuan BPK RI)
Saldo RPH ditambah DR di Kas Negara 11.097.092.224.569,30
B.3.2 Pengungkapan Hasil Monitoring Aplikasi E-Rekon dan LK
Berdasarkan hasil monitoring aplikasi E-Rekon & LK, masih terdapat
permasalahan terkait data Laporan Keuangan Tahun 2019 Unaudited berupa
Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) yang merupakan selisih/suspen antara data
SAIBA (satker) dengan SIAP (KPPN) pada Pendapatan PNBP di satuan kerja Biro
Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian LHK senilai Rp361.120,00. Selisih
Pendapatan PNBP tersebut disebabkan adanya perbedaan nilai Kurs antara SPAN
dan Silabi Penerimaan pada PNBP Dana Reboisasi (DR) sampai dengan Desember
2019, dimana pada aplikasi Silabi Penerimaan menggunakan nilai kurs sesuai
dengan dokumen penyetoran, sedangkan SPAN menggunakan nilai kurs pada saat
tanggal buku.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
46
Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Realisasi Anggaran
B.3.3 Pengungkapan PNBP Belum Teridentifikasi
Berdasarkan UU. No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat,
pencatatan pendapatan atas PNBP SDA Sektor Kehutanan diakui sebagai
pendapatan pada saat terbitnya laporan hasil produksi (LHP), Surat Perintah
Pembayaran (SPP), Laporan Produksi (LP), Surat Keputusan/Izin (SK) dan Berita
Acara. Pada Tahun 2019 pencatatan realisasi pendapatan PNBP SDA dibedakan
menjadi 2 (dua) kategori, yaitu pendapatan murni tahun 2019 serta pendapatan
tahun lalu/sebelumnya. Adapun perincian data PNBP SDA sektor kehutanan
adalah sebagai berikut:
Pendapatan PNBP SDA Tahun 2019
(SPP/LHP Tahun 2014, 2016, 2017, 2018 dan 2019) Realisasi Belum
Pendapatan SPP/LHP 2014 SPP/LHP 2016 SPP/LHP 2017 SPP/LHP 2018 SPP/LHP 2019 Teridentifikasi
1 DR 1.653.956.206.171,00 243.125.988,00 101.842.368,00 8.914.549.075,00 23.374.510.278,00 1.621.213.726.835,00 108.451.627,00
2 PSDH 1.078.460.288.969,00 93.312.070,00 9.143.212.916,00 14.910.755.251,00 1.054.257.068.405,00 55.940.327,00
3 IIUPH 153.271.617.074,00 20.576.400,00 608.816,00 49.543.000,00 153.182.227.338,00 18.661.520,00
4 GRT & DPEH 31.816.726.181,00 1.622.605.732,00 30.194.120.449,00 -
JUMLAH 2.917.504.838.395,00 243.125.988,00 215.730.838,00 18.058.370.807,00 39.957.414.261,00 2.858.847.143.027,00 183.053.474,00
Jenis PNBPNo.Penerimaan Yang Teridentifikasi
Berdasarkan data tersebut di atas, jumlah realisasi pendapatan PNBP pada tahun
2019 yang sudah dapat diidentifikasi berdasarkan SPP/LHP nya adalah
Rp2.917.321.784.921,00 (Rp.243.125.988,00 + Rp215.730.838,00 +
Rp.18.058.370.807,00 + Rp.39.957.414.261,00 + Rp2.858.847.143.027,00),
sedangkan PNBP yang belum teridentifikasi SPP/LHPnya adalah sebesar
Rp183.053.474,00.
Belum dapat diidentifikasinya PNBP tersebut, disebabkan antara lain :
1. Sebagian wajib bayar pada saat penyetoran PNBP tidak mencantumkan nomor
dan waktu penerbitan LHP.
2. Sistem informasi teknologi saat ini adalah SIMPONI dan SI PNBP/SI HHBK.
Khusus aplikasi SIMPONI belum dapat secara otomatis memilah laporan
realisasi PNBP berbasis akrual karena merupakan aplikasi umum semua PNBP
yang bersifat terbuka sehingga sulit dikontrol. Sedangkan aplikasi SI PNBP/SI
HHBK belum efektif mengakomodir setoran PNBP SDA Kehutanan.
3. Aplikasi SI PNBP belum terintegrasi sempurna dengan aplikasi SIMPONI.
4. Wajib Bayar PNBP HHBK/perorangan dan instansi lain (di luar bidang
kehutanan) cenderung melakukan pembayaran melalui aplikasi SIMPONI
(seharusnya melalui SI PNBP).
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
47
Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Realisasi Anggaran
B.3.4 Pengungkapan Hibah
Pengungkapan terkait dengan Hibah di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Tahun 2019 Unaudited, secara khusus dijelaskan dalam laporan
terpisah sebagaimana terlampir.
B.3.5 Anggaran KLHK 2019 – APBN dan DIPA
Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang
Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2019 (tanggal 29
November 2019) pasal 4 ayat (2) dan Lampiran III Bagian Anggaran 029 halaman
154-163, Kementerian LHK mendapatkan alokasi pagu APBN sebesar
Rp9.076.472.682.000,00 dengan sumber dana anggaran sebagai berikut:
No Sumber Dana Anggaran APBN Jumlah (Rp)
1 Rupiah Murni (RM) 7.535.775.751.000
2 Rupiah Murni Pendamping (RMP) 18.255.945.000
3 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 1.000.000.000.000
4 Badan Layanan Umum (BLU) 80.487.000.000
5 Hibah Luar Negari (HLN) 335.720.286.000
6 Project Based Sukuk (PBS) 106.233.700.000
9.076.472.682.000
Atas pagu APBN tersebut, selama tahun 2019, Kementerian LHK mendapatkan
anggaran dalam bentuk DIPA sebesar Rp9.180.920.458.000,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp8.843.073.108.000,00. Perbedaan pagu APBN, DIPA dan
realisasi tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:
No Jenis Belanja Perpres 129/2018 31-Des-19 %
Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (5)/(3)
1 Belanja Pegawai 1.863.314.059.000 1.978.723.188.000 1.937.881.856.000 104,00%
2 Belanja Barang 6.778.359.584.000 6.598.644.690.000 6.301.606.081.000 92,97%
3 Belanja Modal 434.799.039.000 603.552.580.000 603.585.171.000 138,82%
TOTAL 9.076.472.682.000 9.180.920.458.000 8.843.073.108.000 96,22%
Perbedaan pagu anggaran antara pagu APBN dan pagu DIPA dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1. Alokasi belanja pegawai di Tahun Anggaran 2019 sesuai Perpres No. 129
Tahun 2018, serta Memorandum Menteri LHK No.
M.42/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2018 tanggal 25 Oktober 2019 mengenai
Pagu Alokasi Anggaran TA. 2019, adalah sebesar Rp1.863.314.059.000,00.
Alokasi tersebut mengalami perubahan karena terdapat kekurangan angka
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
48
Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai di beberapa Unit Kerja Eselon I. Kekurangan belanja tersebut
dipenuhi melalui realokasi anggaran antar program di lingkup KLHK di bulan
Mei 2019 yang bersumber dari alokasi anggaran di Ditjen PDASHL.
Kekurangan angka belanja pegawai yang dihitung pada bulan Mei 2019 adalah
sebesar Rp. 117.386 Milyar, dan dari angka realokasi Rp. 247.600 Milyar dari
Ditjen PDASHL dialokasikanlah sebesar Rp. 100.668 Milyar untuk pemenuhan
belanja pegawai, untuk kekurangan selebihnya dilakukan realokasi internal di
hampir semua unit kerja Eselon I kecuali di Ditjen PHPL dan Itjen;
2. Alokasi belanja modal di Tahun Anggaran 2019 sesuai Perpres No. 129 Tahun
2018, serta Memorandum Menteri LHK No. M.42/ MENLHK/
SETJEN/SET.1/10/2018 tanggal 25 Oktober 2019 mengenai Pagu Alokasi
Anggaran TA. 2019 adalah sebesar Rp434.799.039.000,00.
Alokasi tersebut mengalami perubahan karena adanya revisi/penambahan
belanja modal dari belanja barang di internal masing-masing Unit Kerja Eselon
I kecuali di Ditjen PHLHK yang mengalami penurunan belanja modal karena
direalokasi ke belanja pegawai dan belanja barang. Selain revisi internal di
masing-masing unit kerja Eselon I penambahan belanja modal terdapat juga
karena adanya realokasi lingkup KLHK yang dialokasikan ke Ditjen PPI dan
BLI, serta adanya tambahan dana insentif yang diterima oleh KLHK yang
kemudian dana insentif tersebut dialokasikan ke Ditjen KSDAE, Ditjen PPKL,
Ditjen PSLB3, Setjen, BP2SDM dan BLI.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
49
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
1 Saldo Piutang Bukan Pajak dan Bagian Lancar TP/TGR adalah netto (setelah dikurangi dengan penyisihan).
Aset Lancar
Rp2,68T
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
C.1. Aset Lancar
Nilai Aset Lancar pada Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Kementerian LHK) per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember
2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.687.696.496.280,00 dan
Rp2.338.921.024.709,00.
Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat
direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar lingkup
Kementerian LHK per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 tersaji
pada tabel berikut ini :
Tabel 22. Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 20181
Kenaikan
31 Des 2019 31 Des 2018 (Penurunan)
1 Kas di Bendahara
Pengeluaran
2,161,926,711 433,086,289 1,728,840,422 399.19
2 Kas di Bendahara
Penerimaan
192,341,000 498,020,500 (305,679,500) (61.38)
3 Kas Lainnya dan Setara
Kas
59,800,603,661 58,433,019,192 1,367,584,469 2.34
4 Kas pada BLU 1,010,393,623,043 922,303,158,596 88,090,464,447 9.55
5 Belanja Dibayar
Dimuka (Prepaid)
11,186,221,915 20,715,982,899 (9,529,760,984) (46.00)
6 Pendapatan yang Masih
Harus Diterima
6,007,500 6,007,500 - 0.00
7 Piutang Bukan Pajak
(Netto)
402,821,145,792 363,268,709,889 39,552,435,903 10.89
8 Bagian Lancar Tagihan
TP/TGR (Netto)
1,398,280,739 68,629,704 1,329,651,035 1937.43
9 Persediaan 1,199,736,345,919 973,194,410,140 226,541,935,779 23.28
2,687,696,496,280 2,338,921,024,709 348,775,471,571 14.91
Saldo per
Jumlah
No. Aset Lancar %
Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp2,16M
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan
menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang
Persediaan / Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum
dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal
neraca.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
50
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian LHK per 31
Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar
Rp2.161.926.711,00 dan Rp433.086.289,00. Rincian saldo Kas di Bendahara
Pengeluaran per Eselon I adalah sebagai berikut :
Tabel 23. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Kenaikan
31 Des 2019 31 Des 2018 (Penurunan)
029.01 Setjen - 45,086,890 (45,086,890) -100.00
029.02 Itjen - - - -
029.03 Ditjen PHPL - 101,321,665 (101,321,665) -100.00
029.04 Ditjen PDASHL 2,072,590,611 177,044,461 1,895,546,150 1,070.66
029.05 Ditjen KSDAE - 76,101,273 (76,101,273) -100.00
029.06 Ditjen PKTL 608,600 - 608,600 100.00
029.07 Badan Litbang - 9,208,000 (9,208,000) -100.00
029.08 Badan P2SDM 813,500 - 813,500 100.00
029.09 Ditjen PSKL - - - -
029.10 Ditjen Gakum 87,914,000 18,274,000 69,640,000 381.09
029.11 Ditjen PPI - 6,050,000 (6,050,000) -100.00
029.12 Ditjen PSLB3 - - - -
029.13 Ditjen PPKL - - - -
2,161,926,711 433,086,289 1,728,840,422 399.19
Saldo per Eselon 1 % Kd Es1
Jumlah
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian LHK per 31
Desember 2019 sebesar Rp2.161.926.711,00 dijelaskan lebih rinci per satuan
kerja pada Kementerian LHK sebagaimana terlampir. Kas di Bendahara
Pengeluaran per 31 Desember 2019 tersebut dipertanggung-jawabkan dan/atau
disetorkan kembali ke kas negara di awal tahun 2020.
Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp192,34Jt
C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Penerimaan pada Kementerian LHK per tanggal
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar masing-masing
Rp192.341.000,00 dan Rp498.020.500,00, yang meliputi saldo uang tunai dan
saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara
Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan
berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Rincian atas Kas di Bendahara
Penerimaan per Eselon I disajikan pada tabel berikut :
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
51
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Kas Lainnya
dan
Setara Kas
Rp59,80M
Tabel 24. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Kenaikan
31 Des 2019 31 Des 2018 (Penurunan)
029.01 Setjen - - - 0,00
029.02 Itjen - - - 0,00
029.03 Ditjen PHPL - - - 0,00
029.04 Ditjen PDASHL - - - 0,00
029.05 Ditjen KSDAE 192.341.000 498.020.500 (305.679.500) (61,38)
029.06 Ditjen PKTL - - - 0,00
029.07 Badan Litbang - - - 0,00
029.08 Badan P2SDM - - - 0,00
029.09 Ditjen PSKL - - - 0,00
029.10 Ditjen Gakum - - - 0,00
029.11 Ditjen PPI - - - 0,00
029.12 Ditjen PSLB3 - - - 0,00
029.13 Ditjen PPKL - - - 0,00
192.341.000 498.020.500 (305.679.500) (61,38)
%Kd Es1 Eselon 1Saldo per
Jumlah
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Kementerian LHK Per 31
Desember 2019 sebesar Rp192.341.000,00 merupakan saldo Kas di Bendahara
Penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal
pelaporan di Eselon I Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem (Ditjen KSDAE). Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember
2019 tersebut telah disetorkan ke kas negara di awal tahun 2020 dengan
penjelasan lebih rinci per satuan kerja sebagaimana terlampir.
C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas
Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada Kementerian LHK per
tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar
Rp59.800.603.661,00 dan Rp58.433.019.192,00. Kas Lainnya dan Setara Kas
merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP,
kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap
dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal
pelaporan. Rincian atas Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I disajikan
pada tabel berikut :
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
52
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Kas Lainnya
di Bendahara
Pengeluaran
Rp51,17M
Tabel 25. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Kenaikan
31 Des 2019 31 Des 2018 (Penurunan)
029.01 Setjen 51,100,760,646 44,433,041,428 6,667,719,218 15.01
029.02 Itjen - - - 0.00
029.03 Ditjen PHPL 3,065,700 - 3,065,700 100.00
029.04 Ditjen PDASHL 101,366,491 93,172,011 8,194,480 8.80
029.05 Ditjen KSDAE 3,710,871,331 5,053,629,816 (1,342,758,485) (26.57)
029.06 Ditjen PKTL - - - 0.00
029.07 Badan Litbang 2,967,405,044 5,779,322,783 (2,811,917,739) (48.65)
029.08 Badan P2SDM - 3,130 (3,130) (100.00)
029.09 Ditjen PSKL 1,112,007 173,476,970 (172,364,963) (99.36)
029.10 Ditjen Gakum - - - 0.00
029.11 Ditjen PPI 70,273,937 29,961,317 40,312,620 134.55
029.12 Ditjen PSLB3 - - - 0.00
029.13 Ditjen PPKL 1,845,748,505 2,870,411,737 (1,024,663,232) (35.70)
59,800,603,661 58,433,019,192 1,367,584,469 2.34
Saldo per
Jumlah
Kd Es1 Eselon I %
Saldo akun Kas Lainnya dan Setara Kas pada Kementerian LHK per
31 Desember 2019 sebesar Rp59.800.603.661,00 terdiri dari: (1) Kas Lainnya
di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp51.171.916.346,00; (2) Kas Lainnya di
Kementerian Negara / Lembaga dari Hibah sebesar Rp8.305.227.315,00; (3)
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan Rp323.460.000,00, dan (4) Kas
Lainnya di K/L dari Hibah yang belum disahkan sebesar Rp0,00. Rinciannya
sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :
Tabel 26. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
31 Des 2019 31 Des 2018
51.171.916.346 44.588.022.190
Kas Lainnya di K/L dari Hibah 8.305.227.315 13.817.086.502
323.460.000 27.910.500
0 0
59.800.603.661 58.433.019.192
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
Keterangan
Jumlah
Kas Lainnya dari Hibah yang Belum Disahkan
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
C.1.3.1 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)
Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian
LHK per tanggal 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing
sebesar Rp51.171.916.346,00 dan Rp44.588.022.190,00. Rincian Kas Lainnya
di Bendahara Pengeluaran per Eselon I adalah sebagai berikut:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
53
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Tabel 27. Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Kenaikan
31 Des 2019 31 Des 2018 (Penurunan)
029.01 Setjen 51,100,760,646 44,433,041,428 6,667,719,218 15.01
029.02 Itjen - - - 0.00
029.03 Ditjen PHPL 3,065,700 - 3,065,700 100.00
029.04 Ditjen PDASHL 46,200,000 10,163,332 36,036,668 354.58
029.05 Ditjen KSDAE 21,810,000 142,457,000 - 120,647,000 (84.69)
029.06 Ditjen PKTL - - - 0.00
029.07 Badan Litbang 80,000 519,000 - 439,000 (84.59)
029.08 Badan P2SDM - 3,130 - 3,130 (100.00)
029.09 Ditjen PSKL - 1,838,300 - 1,838,300 (100.00)
029.10 Ditjen Gakum - - - 0.00
029.11 Ditjen PPI - - - 0.00
029.12 Ditjen PSLB3 - - - 0.00
029.13 Ditjen PPKL - - - 0.00
51,171,916,346 44,588,022,190 6,583,894,156 14.77
Kd Es1 Eselon ISaldo per
%
Jumlah
Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian
LHK per 31 Desember 2019 sebesar Rp51.171.916.346,00 dijelaskan per
Eselon I sebagai berikut:
1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Eselon I Sekretariat Jenderal
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar
Rp51.100.760.646,00 dan Rp44.433.041.428,00 dengan rincian satker
sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.01.400557 Dinas Lingkungan Hidup Prop. Lampung 1.075.000 -
029.01.466147 Biro Umum 51.099.685.646 44.433.041.428
51.100.760.646 44.433.041.428Jumlah
Penjelasan saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada masing-
masing satuan kerja lingkup Eselon I Sekretariat jenderal adalah sebagai
berikut :
1) Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Lampung sebesar Rp1.075.000,000
merupakan Pajak yang baru disetorkan oleh Bendahara ke kas negara
pada tanggal 20 Januari 2020 dengan nomor NTPN:
L80442LTUPLGACEI.
2) Biro Umum sebesar Rp51.099.685.646,00 merupakan uang penyewa
Gedung Manggala Wanabakti yang masih diperhitungkan (dikembalikan
kepada penyewa) yang terdiri dari: uang deposit sewa dan telepon,
service charge, dan uang yang seharusnya disetorkan ke kas negara atas
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
54
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
sewa perkantoran (secara rinci dapat dilihat dalam pengungkapan penting
lainnya).
2. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Eselon I Ditjen PHPL per 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.065.700,00 dan
Rp0,00 dengan rincian satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.03.613200 BPHP Wil. III Pekanbaru 3.065.700 -
3.065.700 0Jumlah
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Balai Pengelolaan Hutan
Produksi Wilayah III Pekanbaru sebesar Rp3.065.700,00 merupakan pajak
PPN dan PPh Pasal 22 bendahara pengeluaran yang baru disetor pada
tanggal 10 Januari 2020 dengan nomor NTPN: E586F67JU4STRS5L dan
tanggal 30 Januari 2020 dengan nomor NTPN: 1828567JU4ST84BH.
3. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Eselon I Ditjen PDASHL per
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp46.200.000,00
dan Rp10.163.332,00 dengan rincian satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.04.427140 BALAI PDASHL WAY SEPUTIH-
SEKAMPUNG
46.200.000 -
029.04.427284 BALAI PDASHL DODOKAN
MOYOSARI
- 9.274.060
029.04.427304 BALAI PDASHL MEMBERAMO - 889.272
46.200.000 10.163.332Jumlah
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Balai PDASHL Way Seputih
Sekampung sebesar Rp46.200.000,00 merupakan uang LS Perjadin di bulan
Desember 2019 yang baru dibagikan kepada pegawai di awal bulan Januari
2020.
4. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Eselon I Ditjen KSDAE per 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp21.810.000,00 dan
Rp142.457.000,00 dengan rincian satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.05.604311 BTN Kelimutu 21.810.000 142.457.000
21.810.000 142.457.000Jumlah
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Balai Taman Nasional
Kelimutu sebesar Rp21.810.000,00 merupakan uang makan bulan Desember
2019 yang baru dibagikan kepada pegawai di awal bulan Januari 2020.
5. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Eselon I Badan Litbang dan
Inovasi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar
Rp80.000,00 dan Rp519.000,00 dengan rincian satker sebagai berikut:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
55
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Kas Lainnya
di K/L dari
Hibah
Rp8,30M
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.07.531908 Balai Penelitian dan Pengembangan
LHK Kupang
80.000 519.000
80.000 519.000Jumlah
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Balai Penelitian dan
Pengembangan LHK Kupang sebesar Rp80.000,00 merupakan Pajak PPh21
yang baru disetorkan oleh Bendahara ke kas negara pada tanggal 27 Januari
2020 dengan nomor NTPN: CFF4C67JU4GHKG01.
C.1.3.2 Kas Lainnya di Kementerian Negara / Lembaga dari Hibah
(111822)
Saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah
pada Kementerian LHK per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah
masing-masing sebesar Rp8.305.227.315,00 dan Rp13.817.086.502,00.
Rincian Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah per Eselon I
adalah sebagai berikut :
Tabel 28. Rincian Kas Lainnya di K/L dari Hibah
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Kenaikan
31 Des 2019 31 Des 2018 (Penurunan)
029.01 Setjen - - - 0,00
029.02 Itjen - - - 0,00
029.03 Ditjen PHPL - - - 0,00
029.04 Ditjen PDASHL 55.166.491 83.008.679 - 27.842.188 (33,54)
029.05 Ditjen KSDAE 3.365.601.331 4.883.262.316 - 1.517.660.985 (31,08)
029.06 Ditjen PKTL - - - 0,00
029.07 Badan Litbang 2.967.325.044 5.778.803.783 - 2.811.478.739 (48,65)
029.08 Badan P2SDM - - - 0,00
029.09 Ditjen PSKL 1.112.007 171.638.670 - 170.526.663 (99,35)
029.10 Ditjen Gakum - - - 0,00
029.11 Ditjen PPI 70.273.937 29.961.317 40.312.620 134,55
029.12 Ditjen PSLB3 - - - 0,00
029.13 Ditjen PPKL 1.845.748.505 2.870.411.737 - 1.024.663.232 (35,70)
8.305.227.315 13.817.086.502 - 5.511.859.187 (39,89)
Kd Es1 Eselon ISaldo per
%
Jumlah
Saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Kementerian LHK per 31
Desember 2019 sebesar Rp8.305.227.315,00 terdiri dari:
1. Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Eselon I Direktorat Jenderal PDASHL
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar
Rp55.166.491,00 dan Rp83.008.679,00 dengan rincian satker sebagai berikut:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
56
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.04.439567 Dit. Perencanaan dan Evaluasi
Pengendalian DAS
55.166.491 80.217.374
029.04.439536 Dit. Perbenihan Tanaman Hutan - 2.791.305
55.166.491 83.008.679Jumlah
Saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada satker Direktorat Perencanaan dan
Evaluasi Pengendalian DAS sebesar Rp55.166.491,00 merupakan hibah
langsung uang yang berasal dari UNDP yaitu Capacity Development for
Implementing Rio Conventions through Enhancing Incentive Mechanism for
Sustainable Watersheed/Land Management (2L21V4QA) saldo tersebut
untuk kegiatan akan dipakai selanjutnya di tahun 2020.
2. Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Eselon I Ditjen KSDAE per 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.365.601.331,00
dan Rp4.883.262.316,00 dengan rincian satker sebagai berikut :
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.05.500652 Dit. Konservasi Keanekaragaman
Hayati
3.365.601.331 4.883.262.316
3.365.601.331 4.883.262.316Jumlah
Saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada satker Direktorat Konservasi
Keanekaragaman Hayati sebesar Rp3.365.601.331,00 berasal dari:
a. Kegiatan Implementation Of The National Biosafety Framework of
Indonesia (UNEP) Tahun 2015 pada Kementerian Lingkungan Hidup
dengan No. Register 71435701 sebesar Rp1.317.566.449,00 Dengan
adanya perubahan Organisasi, maka kegiatan tersebut tidak dapat
dilanjutkan, sehingga Saldo Kas tersebut belum bisa dikembalikan ke
pihak donor atau digunakan untuk kegiatan lainnya.
Rincian Kas Kegiatan Semester II Tahun 2019 Keterangan 31 Des 2019 31 Des 2018
Uang Tunai 75.000 75.000
Bank BNI No. Rekening 0223606280 1.317.491.449 1.317.491.449
Jumlah 1.317.566.449 1.317.566.449 b. Kegiatan UNDP – GEF dengan nama kegiatan “Enhancing Protected
Area System in Sulawesi (E-PASS) for Biodiversity Conservation”
dengan Nomor Register : 2HKGZXVQ sebesar Rp1.263.219.044,00.
Rincian Kas Kegiatan E-PASS Semester II Tahun 2019
Keterangan 31-Dec-19 31-Dec-18
Uang Tunai 14.586.735 40.753.002
Bank Mandiri No. Rekening 122000698607-2 262.493.352 14.587.666
Uang Muka Kerja 986.138.957 1.757.856.245
Jumlah 1.263.219.044 1.813.196.913 c. Kegiatan “Transforming Effectiveness of Biodiversity in Priority
Sumantran Landscape” dengan Nomor Register 2YXH5JQA sebesar
Rp784.815.838,00.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
57
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
3. Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Eselon I Badan Litbang dan Inovasi per
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar
Rp2.967.325.044,00 dan Rp5.778.803.783,00 dengan rincian satker sebagai
berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.07.400204 Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial,
Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan
2.249.720.550 3.078.841.769
029.07.403437 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan 2.839.031 8.160.669
029.07.427448 Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
71.500 441.358.009
029.07.427479 Balai Penelitian dan Pengembangan LHK
Makassar
90.514.908 2.431.970
029.07.549565 Balai Penelitian dan Pengembangan LHK Manado
163.290.650 768.402.235
029.07.568352 Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman
460.888.405 1.479.609.131
2.967.325.044 5.778.803.783Jumlah
Saldo hibah merupakan sisa saldo hibah dari project kerjasama hibah lingkup
Badan Litbang dan Inovasi yang akan dipakai untuk kegiatan selanjutnya.
4. Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Eselon I Ditjen PSKL per 31 Desember
2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.112.007,00 dan
Rp171.638.670,00 dengan rincian satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.09.400332 Dit. Penyiapan Kawasan
Perhutanan Sosial
1.112.007 171.638.670
1.112.007 171.638.670Jumlah
Saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada satker Direktorat Penyiapan
Kawasan Perhutanan Sosial sebesar Rp1.112.007,00 merupakan hibah
langsung kas dari World Bank dengan judul kegiatan Strengthening Sosial
Forestry (register: 29YGXDFA). Saldo Rekening Koran sebesar
Rp4.129.823,77, terdapat selisih saldo yang merupakan Bunga Bank sebesar
Rp3.017.816,77. Saldo akhir akan dikembalikan ke world bank, sedangkan
untuk bunga bank menunggu info dari World Bank apakah mau dikembalikan
atau disetor ke negara.
5. Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Eselon I Ditjen PPI per 31 Desember
2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp70.273.937,00 dan
Rp29.961.317,00 dengan rincian satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.11.400230 Dit. Mitigasi Perubahan Iklim 70.273.937 29.961.317
70.273.937 29.961.317Jumlah
Saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada satker Direktorat Mitigasi
Perubahan Iklim sebesar Rp70.273.937,00 merupakan:
1) Hibah yang berasal dari UNDP yaitu HPMP STAGE II For Compliance
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
58
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Kas Lainnya
di Bendahara
Penerimaan
Rp323,46Jt
with Control Targets for Annex C, Group 1 Subtances (233EBXFA);
Saldo akhir sebesar Rp11.481.452,00 yang terdiri dari Rek Koran
Rp8.140.759,00; sisanya sebesar Rp3.340.693,00 (Cash on Hand); Saldo
yang ada akan dipakai untuk kegiatan tahun 2020.
2) Hibah yang berasal dari UNDP yaitu Institusional Strengthening
(70975701) sebesar Rp58.792.485,00; Saldo akhir Bank Rp55.872.304,00;
selisih saldo Rp2.920.181,00 cash on hand. Saldo yang ada akan dipakai
untuk kegiatan tahun 2020.
6. Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Eselon I Ditjen PPKL per 31 Desember
2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.845.748.505,00 dan
Rp2.870.411.737,00 dengan rincian satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.13.400213 Dit. Pengendalian Kerusakan Gambut 1.845.748.505 -
029.13.400212 Setditjen Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan
- 2.870.411.737
1.845.748.505 2.870.411.737Jumlah
Saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada satker Direktorat Pengendalian
Kerusakan gambut sebesar Rp1.845.748.505,00 merupakan Hibah yang
berasal dari IFAD (International Fund For Agricultural Development)
kegiatan SMPEI (Sustainable Management of Peatland Ecosystems in
Indonesia) yang akan dipakai untuk kegiatan di tahun 2020.
C.1.3.3 Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (111825)
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan yang disajikan adalah Kas yang
berasal dari penerimaan yang belum diperhitungkan atau belum dapat diakui
sebagai pendapatan.
Saldo Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan pada Kementerian
LHK per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing
adalah sebesar Rp323.460.000,00 dan Rp27.910.500,00. Rincian Kas Lainnya
di Bendahara Penerimaan per Eselon I adalah sebagai berikut :
Tabel 29.Rincian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Kenaikan
31 Des 2019 31 Des 2018 (Penurunan)
029.05 Ditjen KSDAE 323.460.000 27.910.500 295.549.500 1.058,92
323.460.000 27.910.500 295.549.500 1.058,92
Kd Es1 Eselon ISaldo per
%
Jumlah
Saldo Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan pada Kementerian
LHK per 31 Desember 2019 sebesar Rp323.460.000,00 merupakan Kas
Lainnya di K/L dari Hibah pada Eselon I Ditjen KSDAE dengan rincian satker
sebagai berikut :
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
59
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.05.238411 BALAI KSDA JAWA TENGAH 281.945.000 -
029.05.238514 BALAI BESAR KSDA RIAU 1.925.000 -
029.05.239917 BALAI BESAR KSDA PAPUA 4.900.000 -
029.05.238610 BALAI KSDA SULAWESI UTARA 13.307.500
029.05.549523 BALAI KSDA KALIMANTAN TIMUR 21.382.500 6.812.500
029.05.238488 BALAI BESAR KSDA SUMATERA
UTARA
- 35.000
029.05.238645 BALAI BESAR KSDA SULAWESI
SELATAN
- 8.325.500
029.05.239828 BALAI BESAR TAMAN NASIONAL
GUNUNG LEUSER
- 12.737.500
323.460.000 27.910.500Jumlah
Penjelasan saldo Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan pada masing-
masing satuan kerja pada Eselon I Ditjen KSDAE adalah sebagai berikut :
a. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah sebesar
Rp281.945.000,000 merupakan PNBP karcis masuk TWA pada hari libur
yang masih ada di pemungut PNBP di akhir bulan desember 2019 yang telah
disetorkan ke kas Negara pada:
1) Tanggal 03 Januari 2020 dengan no NTPN CFC5061QTUA7O582
sebesar Rp242.915.000,00;
2) Tanggal 07 Januari 2020 dengan no NTPN 98C713CIEEJ5Q8PN sebesar
Rp39.030.000,00.
b. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebesar Rp1.925.000,00
merupakan penerimaan negara yang belum disetorkan ke rekening
bendahara penerimaan bulan Desember 2019 dan telah disetorkan ke kas
Negara tanggal 09 Januari 2020 dengan NTPN E75AD1JNEPEE50J9
sebesar Rp1.890.000,00 dan NTPN 5064B7QLTJF50FQC sebesar
Rp35.000,00.
c. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua sebesar Rp4.900.000,00
merupakan kas lainnya di bendahara penerimaan yang terdiri dari :
1) Kas di petugas pemungut Bidang Teknis KSDA di Jayapura sebesar
Rp1.540.000,00 yang berasal dari pungutan administrasi SATSDN tahun
2019 dan telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 8 Januari 2020
dengan NTPN E6B571JNEPEE5K9T.
2) Kas di petugas pemungut Bidang KSDA Wilayah I Merauke di Merauke
sebesar Rp2.730.000,00 yang berasal dari pungutan administrasi
SATSDN tahun 2019 dan telah disetorkan ke kas negara pada tanggal
tanggal 8 Januari 2020 dengan NTPN 1E1D82G4UK0QIKDM.
3) Kas di petugas pemungut SKW III Biak di Biak sebesar Rp560.000,00
yang berasal dari pungutan administrasi SATSDN tahun 2019 dan telah
disetorkan ke kas negara pada tanggal 22 Januari 2020 dengan NTPN
49D7C3CIEEJDDATD.
4) Kas di petugas pemungut SKW I Agats di Agats sebesar Rp70.000,00
yang berasal dari pungutan administrasi SATSDN tahun 2019 dan telah
disetorkan ke kas negara pada tanggal 22 Januari 2020 dengan NTPN
3C8143CIEEJDDBUR.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
60
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Kas pada
Badan
Layanan
Umum
Rp1,01T
d. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur sebesar
Rp21.382.500,00 merupakan Pendapatan Wisata Alam yang dipungut pada
akhir Desember 2019 di Taman Wisata Alam Pulau Sangalaki tetapi disetor
ke kas negara pada tanggal 6 Januari 2020 dengan nomor NTPN
0AE8E8N3DE1F2K2V karena kondisi geografis yang jauh dan efisiensi
biaya sehingga petugas pemungut melakukan penyetoran ke rekening
Bendahara Penerima untuk disetorkan ke kas negara.
e. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara sebesar
Rp13.307.500,00 merupakan Pendapatan Wisata Alam yang dipungut dari
tanggal 24 sampai dengan 31 Desember 2019 namun belum diakui sebagai
pendapatan tahun 2019.
C.1.4 Kas pada Badan Layanan Umum
Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) yang disajikan adalah Kas pada
BLU yang telah disahkan oleh KPPN maupun yang belum disahkan. Kas pada
BLU yang merupakan dana kelolaan yang belum digulirkan/diinvestasikan
disajikan sebagai Aset Lainnya.
Kas pada Badan Layanan Umum pada Kementerian LHK per tanggal
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar
Rp1.010.393.623.043,00 dan Rp922.303.158.596,00. Kas pada BLU
merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang
berasal dari dana bergulir BLU, baik saldo rekening di bank maupun uang
tunai. Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor:
S.5/PB/2019 tanggal 4 Januari 2019 perihal Kebijakan Akuntansi Penyusunan
Laporan Keuangan BLU bahwa penyajian kas pada BLU yang berasal dari dana
bergulir dibedakan untuk instrument kepemilikan investasi jangka pendek
(deposito) sampai dengan 3 (tiga) bulan (Setara Kas Lainnya BLU) dengan
kepemilikan uang tunai maupun rekening yang berasal dari dana bergulir (Kas
dan Bank BLU), sehingga Kas pada Badan Layanan Umum terdiri dari Kas
pada BLU sebesar Rp493.393.623.043,00 serta Setara Kas Lainnya pada BLU
sebesar Rp517.000.000.000,00, berikut rinciannya :
C.1.4.1 Kas dan Bank - Badan Layanan Umum (BLU)
Kas dan Bank Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp493.393.623.043,00 dan
Rp335.303.158.596,00. Adapun rincian kas dan bank BLU sebesar
Rp493.393.623.043,00 yaitu sebagai berikut :
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
61
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Tabel 30. Rincian Kas pada Badan Layanan Umum
No Uraian Rekening Saldo 31 Des 2019 Saldo 31 Des 2018
1 BNI No. 0246899982 12.496.919.984,00 8.128.358.690,00
2 BTN Syariah No. 7201002288 460.028.985.429,00 314.967.410.216,00
3 BRI Acc No. 0193-01-000811-30-7 1.484.385.840,00 487.208.707,00
4 BRI Acc No. 0193-01-001699-30-0 18.639.888.462,00 11.037.234.358,00
5 BRI Acc No. 0193-01-000830-30-1 - 662.235.155,94
6 Mandiri No. 1220009906382 44.538.704,00 -
7 Kas Brangkas di Bendahara Pengeluaran 383.522.000,00 20.711.494,00
8 Bunga Jagir belum pindah buku ke Rek. Bendahara Penerima 322.322.615,00 -
493.400.563.034,00 335.303.158.620,94 Jumlah
Terdapat selisih sebesar Rp6.939.991,00 antara total pembukuan dengan
pencatatan dalam aplikasi SAIBA (Rp493.400.563.034,00 -
Rp493.393.623.043,00). Selisih tersebut merupakan:
a) Pengembalian pajak yang belum dipindahbukukan ke rekening kelolaan
sebesar Rp6.929.925,00;
b) Kelebihan pemindahbukuan bunga jasa giro ke bendahara penerimaan
sebesar Rp10.000,00; dan
c) Pembulatan sebesar Rp66,00.
C.1.4.2 Setara Kas Lainnya - Badan Layanan Umum (BLU)
Setara kas lainnya BLU per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
masing-masing sebesar Rp517.000.000.000,00 dan Rp587.000.000.000,00.
Setara kas lainnya BLU merupakan kas yang berada di rekening bank
(deposito) yang digunakan sebagai instrumen investasi jangka pendek sampai
dengan 3 (tiga) bulan. Rincian atas saldo setara kas lainnya BLU tersebut
sebagai berikut :
Tabel 31. Rincian Setara Kas Lainnya
pada Badan Layanan Umum
No Uraian Rekening 31 Des 2019 31 Des 2018
1 Deposito BNI 0495158235 70.000.000.000 70.000.000.000
2 Deposito BTN Syariah SY85008 20.000.000.000 20.000.000.000
3 Deposito BTN Syariah SY85160 0 100.000.000.000
4 Deposito BTN Syariah SY71497 0 50.000.000.000
5 Deposito BTN Syariah SY085413 15.000.000.000 15.000.000.000
6 Deposito BTN Syariah SY85870 40.000.000.000 40.000.000.000
7 Deposito BTN Syariah SY85989 60.000.000.000 60.000.000.000
8 Deposito BTN Syariah SY88160 0 0
9 Deposito BRI Acc No. 0193-01-011724-40-4 30.000.000.000 30.000.000.000
10 Deposito BRI Acc No. 1167-01-001238-40-9 30.000.000.000 30.000.000.000
11 Deposito BRI Acc No. 0193-01-012566-40-1 20.000.000.000 20.000.000.000
12 Deposito BRI Acc No. 0193-01-012400-40-1 85.000.000.000 85.000.000.000
13 Deposito BRI Acc No. 0193-01-012623-40-7 25.000.000.000 0
14 Deposito BRI Acc No. 0193-01-012720-40-3 15.000.000.000 0
15 Deposito BRI Acc No. 0193-01-012792-40-0 40.000.000.000 0
16 Deposito BNI 0525988094 20.000.000.000 20.000.000.000
17 Deposito BNI 0535643488 12.000.000.000 12.000.000.000
18 Deposito BNI 0614452598 15.000.000.000 15.000.000.000
19 Deposito BNI 0683480125 20.000.000.000 20.000.000.000
517.000.000.000 587.000.000.000Jumlah
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
62
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Belanja
Dibayar
Dimuka
Rp11,18M
C.1.5 Belanja Dibayar Dimuka
Saldo Belanja Dibayar Dimuka pada Kementerian LHK per tanggal 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar
Rp11.186.221.915,00 dan Rp20.715.982.899,00.
Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima
setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara
penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja
Dibayar Dimuka berdasarkan Eselon I sebagai berikut :
Tabel 32. Rincian Belanja Dibayar Dimuka
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Kenaikan
31 Des 2019 31 Des 2018 (Penurunan)
029.01 Setjen 51,000,010 38,566,660 12,433,350 32.24
029.02 Itjen - 25,401,789 - 25,401,789 -100.00
029.03 Ditjen PHPL - 87,266,667 - 87,266,667 -100.00
029.04 Ditjen PDASHL 93,541,667 170,658,464 - 77,116,797 -45.19
029.05 Ditjen KSDAE 493,685,382 644,288,213 - 150,602,831 -23.38
029.06 Ditjen PKTL 178,412,500 65,946,909 112,465,591 170.54
029.07 Badan Litbang - - - 0.00
029.08 Badan P2SDM - - - 0.00
029.09 Ditjen PSKL 13,645,833 - 13,645,833 100.00
029.10 Ditjen Gakum 491,898,750 309,866,333 182,032,417 58.75
029.11 Ditjen PPI 63,258,333 51,246,664 12,011,669 23.44
029.12 Ditjen PSLB3 - - - 0.00
029.13 Ditjen PPKL 9,800,779,440 19,322,741,200 - 9,521,961,760 -49.28
11,186,221,915 20,715,982,899 - 9,529,760,984 -46.00
Kd Es1 Eselon ISaldo per
%
Jumlah
Saldo Belanja Dibayar Dimuka pada Kementerian LHK per 31
Desember 2019 sebesar Rp11.186.221.916,00 dijelaskan per Eselon I sebagai
berikut:
1. Belanja Dibayar Dimuka pada Eselon I Sekretariat Jenderal per 31 Desember
2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp51.000.010,00 dan
Rp38.566.660,00 dengan rincian satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.01.400574 Pusat Pengelolaan Ekoregion
Kalimantan
51.000.010 38.566.660
51.000.010 38.566.660Jumlah
Belanja Dibayar Dimuka pada Pusat Pengelolaan Ekoregion Kalimantan
sebesar Rp51.000.010,00 merupakan pembayaran dimuka atas sewa rumah
dinas.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
63
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
1 Sewa Rumah Dinas Kepala Bagian Tata Usaha, SPKJ -38/P3E.Kal/TU/6/2019
32.800.000 14 Juni 2019 s.d 15 Juni 2020
19.133.331 13.666.669
2 Sewa Rumah Dinas Kepala Bidang
Inventarisasi DDDT SDA dan LH, SPKJ-
47/P3E.Kal/TU/8/2019
32.500.000 12 Agust 2019 s.d
11 Agust 2020
13.541.665 18.958.335
3 Sewa Rumah Dinas Kepala Sub Bagaian
Keuangan, SPKJ-39/P3E.Kal/TU/6/2019
17.500.000 11 Juni 2019 s.d 10
Juni 2020
10.208.331 7.291.669
4 Sewa Rumah Dinas Kepala Sub Bidang
Transportasi dan Manufaktur, Industri dan
Jasa pada Bidang Inventarisasi DDDT
SDA dan LH, SPKJ-
21/P3E.Kal/TU/2/2019
22.000.000 15 Feb 2019 s.d 14
Feb 2020
20.166.663 1.833.337
5 Sewa Rumah Dinas Kepala Subbidang
Tindak Lanjut pada Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut SDA dan LH, SPKJ-
41/P3E.Kal/TU/6/2019
18.500.000 1 Juli 2019 s,d 30
Juni 2020
9.250.000 9.250.000
Total 123.300.000 72.299.990 51.000.010
Jangka Waktu
Sewa UraianNo
Sewa Dibayar
dimuka 31 Des
2019
Beban Sewa 31
Des 2019Nilai Kontrak
2. Belanja Dibayar Dimuka pada Eselon I Ditjen PDASHL per 31 Desember
2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp93.541.667,00 dan
Rp170.658.464,00 dengan rincian satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.04.427030 Balai PDASHL Brantas Sampean 3.500.000 3.500.000
029.04.427200 Balai PDASHL Solo 8.166.667 28.138.478
029.04.427222 Balai PDASHL Bone Bolango 46.000.000 23.000.000
029.04.427231 Balai PDASHL Palu Poso 12.333.333 10.777.778
029.04.427350 Balai PDASHL Kahayan 23.541.667 24.164.383
029.04.427103 Balai PDASHL Krueng Aceh - 34.999.700
029.04.427335 Balai Perbenihan Tanaman Hutan
Wilayah II
- 16.500.000
029.04.427604 Balai PDASHL Baturusa Cerucuk - 29.578.125
93.541.667 170.658.464Jumlah
Saldo Belanja Dibayar Dimuka pada Eselon I Ditjen PDASHL sebesar
Rp93.541.667,00 secara keseluruhan merupakan pembayaran dimuka atas
sewa rumah dinas pejabat struktural eselon III dan eselon IV pada masing-
masing satuan kerja diatas, dengan rincian sebagai berikut:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
64
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
No Uraian Nilai Kontrak Jangka Waktu Sewa Beban Sewa 31 Des
2019
Sewa Dibayar
Dimuka 31 Des
2019
1 Bantuan sewa rumah jabatan untuk kepala seksi
RHL
14.000.000 1 April 2019 - 31
Maret 2020
10.500.000 3.500.000
TOTAL 14.000.000 10.500.000 3.500.000
1 Sewa rumah Pejabat eselon IV 14.000.000 1 Agust 2019 - 31 Juli
2020
5.833.333 8.166.667
TOTAL 14.000.000 5.833.333 8.166.667
1 Sewa rumah Pejabat Eselon IV
SPK.949/BPDAS.HL.BB/TU/09/2019
23.000.000 02 Sept 2019 - 01
Sept 2020
7.666.667 15.333.333
2 Sewa rumah Pejabat Eselon IV
SPK.1187/BPDAS.HL.BB./TU/X/2019
23.000.000 01 Okt 2019 - 30 Sept
2020
5.750.000 17.250.000
3 Sewa rumah Pejabat Eselon IV
SPK.1917/BPDAS.HL.BB./TU/VIII/2019
23.000.000 28 Agust 2019 - 27
Agust 2020
9.583.333 13.416.667
TOTAL 69.000.000 23.000.000 46.000.000
1 Sewa rumah dinas Eselon III
SPK.2/BPDASHL.PP-1/3/2019
30.000.000 1 Maret 2019 - 29
Februari 2020
25.000.000 5.000.000
2 Sewa rumah dinas Kasubag TU
SPK.20/BPDASHL.PP-1/4/2019
22.000.000 1 Mei 2019 - 30 April
2020
14.666.667 7.333.333
TOTAL 52.000.000 39.666.667 12.333.333
1 Sewa rumah jabatan kepala Balai
PKS.57/BPDASHL.KH-1/6/2019
32.500.000 21 Juni 2019 - 20 Juni
2020
18.958.333 13.541.667
2 Sewa rumah jabatan kepala Sub Bagian TU
PKS.59/BPDASHL.KH-1/6/2019
20.000.000 2 Juli 2019 - 1 Juli
2020
10.000.000 10.000.000
TOTAL 52.500.000 28.958.333 23.541.667
93.541.667 JUMLAH
1) Balai PDASHL Brantas Sampean
5) Balai PDASHL Kahayan
2) Balai PDASHL Solo
3) Balai PDASHL Bone Bolango
4) Balai PDASHL Palu Poso
3. Belanja Dibayar Dimuka pada Eselon I Ditjen KSDAE per 31 Desember
2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp493.685.382,00 dan
Rp644.288.213,00 dengan rincian satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.05.238514 BALAI BESAR KSDA RIAU 66.864.583 90.375.000
029.05.238577 BALAI KSDA KALIMANTAN
BARAT
11.860.000 -
029.05.238645 BALAI BESAR KSDA SULAWESI
SELATAN
72.333.333 64.333.333
029.05.239917 BALAI BESAR KSDA PAPUA 106.250.000 60.083.333
029.05.417797 BTN KAYAN MENTARANG 30.583.333 76.398.333
029.05.427381 BTN BALI BARAT 10.004.099 2.500.000
029.05.549523 BALAI KSDA KALIMANTAN
TIMUR
92.166.667 91.783.334
029.05.574326 BTN AKETAJAWE-LOLOBATA 39.166.666 42.886.667
029.05.604172 BTN MERU BETIRI 10.043.863 9.130.785
029.05.604240 BTN GUNUNG HALIMUN 2.246.175 2.197.425
029.05.604311 BTN KELIMUTU 52.166.663 41.766.670
029.05.604236 BBTN TELUK CENDERAWASIH - 118.750.000
029.05.604346 BTN TAKA BONERATE - 44.083.333
493.685.382 644.288.213Jumlah
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
65
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Saldo Belanja Dibayar di Muka pada Eselon I Ditjen KSDAE sebesar
Rp493.685.382,00 tersebut dijelaskan per satker sebagai berikut:
1) Balai Besar KSDA Riau sebesar Rp66.864.583,00 dengan rincian sebagai
berikut:
No Jenis Belanja Nilai Kontrak Jangka WaktuBelanja Dibayar
Dimuka
1 Sewa Rumah Dinas Jabatan
Eselon II
28.125.000 05-04-2019 s/d
05-04-2020
7.031.250
2 Sewa Rumah Dinas Jabatan
Eselon III
18.000.000 19-03-2019 s/d
19-03-2020
3.000.000
3 Sewa Rumah Dinas Jabatan
Eselon IV
14.000.000 04-04-2019 s/d
04-04-2020
3.500.000
4 Sewa Rumah Dinas Jabatan
Eselon IV
14.000.000 12-08-2019 s/d
12-08-2020
8.166.667
5 Sewa Rumah Dinas Jabatan
Eselon IV
14.000.000 01-02-2019 s/d
01-02-2020
1.166.667
6 Sewa Rumah Dinas Jabatan 14.000.000 01-02-2019 s/d
01-02-2020
1.166.667
7 Sewa Kantor SKW I 16.000.000 02-04-2019 s/d
02-04-2020
4.000.000
8 Sewa Kantor SKW III 16.000.000 01-02-2019 s/d
01-02-2020
1.333.333
9 Sewa Kantor SKW III 12.000.000 10-06-2019 s/d
10-06-2020
5.000.000
10 Sewa Kantor SKW III
Eselon
14.000.000 09-01-2019 s/d
09-01-2020
-
11 Sewa Rumah Dinas Jabatan 14.000.000 20-03-2019 s/d
20-03-2020
2.333.333
12 Sewa Rumah Dinas Jabatan 18.000.000 01-04-2019 s/d
01-04-2020
4.500.000
13 Sewa Rumah Dinas Jabatan 14.000.000 27-11-2019 s/d
27-11-2020
11.666.667
14 Sewa Kantor Resort Giam
Siak Kecil
12.000.000 16-08-2019 s/d
16-08-2020
7.000.000
15 Sewa Kantor Resort Giam
Bukit Batu
12.000.000 14-08-2019 s/d
14-08-2020
7.000.000
66.864.583TOTAL 2) Balai KSDA Kalimantan Barat sebesar Rp11.860.000,00 dengan rincian
sbb:
No Jenis Transaksi Nama Obyek Nilai
1 Sewa kantor Sewa kantor Resort Entikong 6.250.000
2 Sewa ruangan Sewa ruangan bandara Supadio Pontianak 4.400.000
3 PAS bandara Pembuatan PAS Bandara Supadio Pontianak 1.210.000
11.860.000Jumlah
3) Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan sebesar Rp72.333.333,00 merupakan
sewa rumah jabatan dan kantor.
4) Balai Besar KSDA Papua sebesar Rp106.250.000,00 dengan rincian
sebagai berikut:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
66
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
1 Sewa Kantor Balai Besar KSDA Papua SPK
No:S.151/K4/KAP/2/2019
275.000.000 1 Maret 2019 s.d 29
Feb 2020
229.166.667 45.833.333
2 Sewa Kantor Resort Port Numbay
SPS.698/K.4/TU/KAP/8/2019
20.000.000 1 Agust 2019 s.d 31
Juli 2020
8.333.333 11.666.667
3 Sewa rumah jabatan Kepala Bagian TU SPK
No.S.33/K4/TU/SR/2019
45.000.000 13 Okt 2019 s.d 12 Okt
2020
11.250.000 33.750.000
4 Sewa rumah jabatan Kepada Bidang Teknis
SPS.23/K4/TU/KAP/5/2019
45.000.000 1 Mei 2019 s.d 30
April 2020
30.000.000 15.000.000
Total 385.000.000 278.750.000 106.250.000
Jangka Waktu Sewa UraianNoSewa Dibayar dimuka
31 Des 2019
Beban Sewa 31 Des
2019Nilai Kontrak
5) Balai TN Kayang Mentarang sebesar Rp30.583.333,00 dengan rincian
sebagai berikut:
1 Belanja Sewa Rumah Jabatan Ka.SPTN
Wil.I Long Bawan
20.000.000 3 Juli 2019 - 2 Juli
2020
10.000.000 10.000.000
2 Belanja Sewa Rumah Jabatan Ka.SPTN
Wil.II Long Alango
20.000.000 22 April 2019 - 21
April 2020
15.000.000 5.000.000
3 Belanja Sewa Rumah Jabatan Ka.SPTN
Wil.III Long Ampung
20.000.000 1 Feb 2019 - 31 Jan
2020
18.333.333 1.666.667
4 Belanja Sewa Kantor SPTN Wilayah I
Long Bawan
20.000.000 1 Feb 2019 - 31 Jan
2020
18.333.333 1.666.667
5 Belanja Sewa Kantor SPTN Wilayah III
Long Ampung
33.000.000 1 April 2019 - 31
Maret 2020
24.750.000 8.250.000
6 Belanja Sewa Kantor Resort Pujungan
SPTN Wilayah II Long Alango
12.000.000 1 Mei 2019 - 30
April 2020
8.000.000 4.000.000
Total 125.000.000 94.416.667 30.583.333
Jangka Waktu
Sewa UraianNo
Sewa Dibayar
dimuka 31 Des 2019
Beban Sewa 31 Des
2019Nilai Kontrak
6) Balai TN Bali Barat sebesar Rp10.004.099 merupakan:
- Sewa mesin foto copy sebesar Rp5.833.333,00. Nilai kontrak sebesar
Rp10.000.000,00 untuk jangka waktu sewa 1 Agustus 2019 sampai
dengan 31 Juli 2020.
- Pengembalian pembayaran Tunjangan Kinerja Desember 2019 sebesar
Rp4.170.766,00.
7) Balai KSDA Kalimantan Timur sebesar Rp92.166.667,00 dengan rincian
sebagai berikut:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
67
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
1 Sewa kantor SKW I Berau 65.000.000 10 Des 2019 s.d 9
Des 2020
5.416.667 59.583.333
2 Sewa resor Bontang SKW II 23.000.000 27 April 2019 s.d 26
April 2020
17.250.000 5.750.000
3 Sewa rumah kepala SKW I
Berau
23.000.000 6 Des 2019 s.d 5 Des
2020
1.916.667 21.083.333
4 Sewa rumah kepala SKW II
Tenggarong
23.000.000 27 April 2019 s.d 26
April 2020
17.250.000 5.750.000
Total 134.000.000 41.833.333 92.166.667
Jangka Waktu
Sewa UraianNo
Sewa Dibayar
dimuka 31 Des 2019
Beban Sewa 31 Des
2019Nilai Kontrak
8) Balai TN Aketajawe-Lolobata sebesar Rp39.166.666,00 yang terdiri dari:
1 Sewa Rumah Dinas Kepala
SPTN Wil I Weda
20.000.000 2 Agust 2019 - 1
Agust 2020
8.333.333 11.666.667
2 Sewa Rumah Dinas
kasubbag TU
20.000.000 1 Maret 2019 - 28
Feb 2020
16.666.667 3.333.333
3 Sewa Rumah Dinas Kepala
SPTN Wil III Subaim
20.000.000 4 Juni 2019 - 4
Juni 2020
11.666.667 8.333.333
4 Sewa Rumah Jabatan Kasi
Pengelolaan II
20.000.000 11 April 2019 - 10
April 2020
15.000.000 5.000.000
5 Sewa Kendaraan
Operasional
130.000.000 13 Feb 2019 sd 12
Feb 2020
119.166.667 10.833.333
Total 210.000.000 170.833.334 39.166.666
Jangka Waktu
Sewa UraianNo
Sewa Dibayar
dimuka 31 Des 2019
Beban Sewa 31 Des
2019Nilai Kontrak
9) Balai TN Meru Betiri sebesar Rp10.043.863,000 merupakan biaya izin
frekwensi selama 1 tahun dari 10 Desember 2019 sampai dengan 9
Desember 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp10.956.941,00.
10) Balai TN Gunung Halimun Salak sebesar Rp2.246.175,00. Nilai kontrak
sewa hosting website sebesar Rp2.994.900 untuk jangka waktu sewa 1
Oktober 2019 s/d 30 September 2020.
11) Balai TN Kelimutu sebesar Rp52.166.663 merupakan sewa rumah jabatan
dan mess pegawai.
4. Belanja Dibayar Dimuka pada Eselon I Ditjen PKTL per 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018 adalah sebesar Rp178.412.500,00 dan Rp65.946.909,00
dengan rincian satker sebagai berikut:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
68
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.06.065132 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH XVIII BANDA ACEH
64.166.667 65.946.909
029.06.125165 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG
114.245.833 -
178.412.500 65.946.909Jumlah
Saldo Belanja Dibayar di Muka pada Eselon I Ditjen PKTL dijelaskan per
satker adalah sebagai berikut:
1) BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh sebesar Rp64.166.667,00 merupakan
pembayaran sewa kantor dari 23 Agustus 2019 sd 22 Agustus 2020 dengan
nilai konrak Rp110.000.000,00.
No Uraian Nilai Kontrak Jangka Waktu SewaBeban Sewa 31
Des 2019
Sewa Dibayar Dimuka
31 Des 2019
1 Sewa Kantor
SPK.30/III/BPKH.XVIII-1/2019
tanggal 23 Agustus 2019
110.000.000 23 Agust 2019 s/d 23
Agust 2020
45.833.333 64.166.667
TOTAL 110.000.000 45.833.333 64.166.667
2) BPKH Wilayah XX Bandar Lampung sebesar Rp114.245.833,00 merupakan
pembayaran sewa kantor dari bulan 6 Agustus 2019 sd 5 Agustus 2020
dengan nilai konrak Rp195.850.000,00.
No Uraian Nilai Kontrak Jangka Waktu
Sewa
Beban Sewa 31
Des 2019
Sewa Dibayar Dimuka
31 Des 2019
1 Sewa Kantor SPK.03/PPK/BPKH.XX-
1/2019 tanggal 6 Agustus 2019
195.850.000 6 Agust 2019 s/d 5
Agust 2020
81.604.167 114.245.833
TOTAL 195.850.000 81.604.167 114.245.833
5. Belanja Dibayar Dimuka pada Eselon I Ditjen PSKL per 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018 adalah sebesar Rp13.645.833,00 dan Rp0,00 dengan rincian
satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.09.418798 Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera
13.645.833 -
13.645.833 - Jumlah
Belanja Dibayar Dimuka pada satker Balai PSKL Wilayah Sumatera sebesar
Rp13.645.833,00 merupakan pembayaran dimuka atas sewa rumah dinas
pejabat dengan rincian sebagai berikut:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
69
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
No Uraian Nilai Kontrak Jangka Waktu Sewa Beban Sewa 2019Sewa Dibayar
Dimuka
1 Sewa Rumah Kepala Balai
PSKL
18.750.000 1 Mar 2019 - 29 Feb
2020
15.625.000 3.125.000
2 Sewa Rumah Dinas
Kepalas Seksi THH
13.000.000 17 Juni 2019 - 17 Juni
2020
7.583.333 5.416.667
3 Sewa Rumah Dinas
Kasubbag TU
12.250.000 20 Juni 2019 - 20 Juni
2020
7.145.833 5.104.167
TOTAL 44.000.000 30.354.167 13.645.833
6. Belanja Dibayar Dimuka pada Eselon I Ditjen Gakum per 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp491.898.750,00 dan Rp309.866.333,00
dengan rincian satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.10.401815 BALAI PPHLHK WILAYAH JAWA BALI NUSA
TENGGARA
340.583.333 213.083.000
029.10.401816 BALAI PPHLHK WILAYAH KALIMANTAN 77.565.417 96.783.333
029.10.401817 BALAI PPHLHK WILAYAH SULAWESI 73.750.000 -
491.898.750 309.866.333Jumlah
Saldo Belanja Dibayar di Muka pada Eselon I Ditjen Gakum dijelaskan per
satker adalah sebagai berikut:
1) Balai Gakum Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara sebesar Rp340.583.333,00
terdiri dari:
1 Sewa Rumah Mako SPORC
Surabaya
64.000.000 10 Mei 2019 - 10
April 2020
42.666.667 21.333.333
2 Pembayaran Sewa Rumah Pos
Gakkum Seksi Wilayah I
Bandung
179.000.000 23 Okt 2019 - 22 Okt
2020
44.750.000 134.250.000
3 Sewa Rumah Pos Gakkum
Seksi Wilayah II Yogyakarta
165.000.000 9 Sept 2019 - 8
Agust 2020
55.000.000 110.000.000
4 Sewa Rumah Kantor Seksi
Wilayah III Kupang
90.000.000 6 Nov 2019 - 19 Okt
2020
15.000.000 75.000.000
Total 498.000.000 157.416.667 340.583.333
Jangka Waktu
Sewa UraianNo
Sewa Dibayar
dimuka 31 Des 2019
Beban Sewa 31 Des
2019Nilai Kontrak
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
70
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
2) Balai Gakum Wilayah Kalimantan sebesar Rp77.565.417,00 terdiri dari:
1 Sewa Rumah Jabatan Eselon
III
32.800.000 1 Juni 2019 s.d 30
Mei 2020
19.133.333 13.666.667
2 Sewa Rumah Jabatan Eselon
IV SBTU
23.400.000 1 Okt 2019 30 Sept
2020
5.850.000 17.550.000
3 Sewa Rumah Jabatan Eselon
IV seksi II Samarinda
23.400.000 1 Juni 2019 s.d 30
Mei 2020
13.650.000 9.750.000
4 Sewa Rumah Jabatan Eselon
IV seksi III Pontianak
23.437.000 1 Juni 2019 s.d 30
Mei 2020
13.671.583 9.765.417
5 Sewa Rumah Pos Gakkum
Seksi Wilayah 2
46.000.000 1 Agust 2019 s.d
31 Juli 2020
19.166.667 26.833.333
Total 149.037.000 71.471.583 77.565.417
Jangka Waktu
Sewa UraianNo
Sewa Dibayar
dimuka 31 Des 2019
Beban Sewa 31 Des
2019Nilai Kontrak
3) Balai Gakum Wilayah Sulawesi sebesar Rp73.750.000,00 terdiri dari:
No Uraian Nilai KontrakJangka Waktu
SewaBeban Sewa 2019
Sewa Dibayar
Dimuka
1 Sewa Rumah Pos Gakkum
di Gorontalo
45.000.000 26 Nov 2019 s.d 25
Nov 2020
3.750.000 41.250.000
2 Sewa Rumah Pos Gakkum
di Mamuju
45.000.000 1 Juli 2019 s.d 30
Juni 2020
22.500.000 22.500.000
3 Sewa Rumah Pos Gakkum
di Kendari
40.000.000 1 April 2019 s.d 31
Maret 2020
30.000.000 10.000.000
TOTAL 130.000.000 56.250.000 73.750.000
4) Belanja Dibayar Dimuka pada Eselon I Ditjen PPI per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah sebesar Rp63.258.333,00 dan Rp51.246.664,00 dengan
rincian satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.11.401819 Balai PPI Wilayah Sumatera 8.166.667 9.333.332
029.11.401821 Balai PPI Wilayah Kalimantan 29.166.666 28.333.332
029.11.401822 Balai PPI Wulayah Sulawesi 25.925.000 13.580.000
63.258.333 51.246.664Jumlah
Saldo Belanja Dibayar di Muka pada Eselon I Ditjen PPI dijelaskan per satker
sebagai berikut:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
71
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
a. Balai PPI & KHL Wil. Sumatera sebesar Rp8.166.667,00 terdiri dari:
No Uraian Nilai KontrakJangka Waktu
SewaBeban Sewa 2019
Sewa Dibayar
Dimuka
1 Sewa rumah pejabat
eselon IV
14.000.000 01 April 2019 - 31
Maret 2020
10.500.000 3.500.000
2 Sewa rumah pejabat
eselon IV
14.000.000 01 Jan 2019 - 31
Des 2019
14.000.000 -
3 Sewa rumah pejabat
eselon IV
14.000.000 01 Mei 2019 - 30
April 2020
9.333.333 4.666.667
TOTAL 42.000.000 33.833.333 8.166.667
b. Balai PPI & KHL Wil. Kalimantan sebesar Rp29.166.666,00 terdiri dari:
No Uraian Nilai Kontrak Jangka Waktu
Sewa
Beban Sewa 31 Des
2019
Sewa Dibayar Dimuka
1 Sewa Rumah Pejabat
Struktural Eselon III
PKS.05/BPPIKHL-
KAL/PPK/2019
30.000.000 01 Feb 2019 - 31
Jan 2020
27.500.000 2.500.000
2 Sewa Rumah Pejabat
Struktural Eselon IV
PKS.04/BPPIKHL-
KAL/PPK/2019
22.000.000 01 Feb 2019 - 31
Jan 2020
20.166.667 1.833.333
3 Sewa Rumah Pejabat
Struktural Eselon IV
PKS.03/BPPIKHL-
KAL/PPK/2019
22.000.000 23 Jan 2019 - 22
Jan 2020
20.166.667 1.833.333
4 Sewa Kantor Balai
PPIKHL Wilayah
Kalimantan
PKS.06/BPPIKHL-
92.000.000 2 April 2019 - 1
April 2020
69.000.000 23.000.000
TOTAL 166.000.000 136.833.333 29.166.666
c. Balai PPI & KHL Wil. Sulawesi sebesar Rp25.925.000,00 terdiri dari:
No Uraian Nilai Kontrak Jangka Waktu Sewa Beban Sewa 31 Des
2019
Sewa Dibayar Dimuka
1 Sewa rumah untuk pejabat
struktural eselon IV BPPIKHL
Wil. Sulawesi seluas 120 m2,
PKS.10/BPPIKHL-
23.400.000 25 April 2019 - 24
April 2020
15.600.000 7.800.000
2 Sewa rumah untuk pejabat
struktural eselon III BPPIKHL
Wil. Sulawesi seluas 148 m2,
PKS.6/BPPIKHL-
32.500.000 18 Maret 2019 - 17
Maret 2020
24.375.000 8.125.000
3 Sewa rumah untuk kantor
sementara daops tinanggea
seluas 384 m2,
PKS.8/BPPIKHL-
40.000.000 1 April 2019 - 31 Maret
2020
30.000.000 10.000.000
TOTAL 95.900.000 69.975.000 25.925.000
5) Belanja Dibayar Dimuka pada Eselon I Ditjen PPKL per 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018 adalah sebesar Rp9.800.779.440,00 dan
Rp19.322.741.200,00 dengan rincian satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.13.418989 BADAN RESTORASI GAMBUT 9.800.779.440 19.322.741.200
9.800.779.440 19.322.741.200Jumlah
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
72
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Pendapatan
Yang Masih
Harus
Diterima
Rp6Juta
Belanja Dibayar Dimuka pada satker Badan Restorasi Gambut sebesar
Rp9.800.779.440,00 merupakan pembayaran dimuka atas sewa kendaraan dinas
dan rumah dinas pejabat yaitu Kepala Balai dan Pejabat eselon IV.
No Uraian Nilai KontrakJangka Waktu
SewaBeban Sewa 2019
Sewa Dibayar Dimuka
1 Sewa Kendaraan Dinas
Operasional Kantor 29 unit
PP.14/EC/PPK-1/2018
7.320.259.200 1 Jan 2019 - 31
Des 2020
3.660.129.600 3.660.129.600
2 Sewa Kendaraan Dinas
Operasional Kantor 4 unit
PP.14/EC/PPK-1/2018
425.760.000 1 Feb 2019 - 31
Jan 2021
195.140.000 230.620.000
3 Sewa Gedung Graha
Mandiri Lantai 27 D2
seluas 560m2 SP.9/PPK-
2/KEU/POKJA.PBJ/12/201
8
5.395.192.000 1 Jan 2019 - 31
Jann 2021
2.589.692.160 2.805.499.840
4 Sewa Gedung Graha
Mandiri Lantai 21 D3
seluas 512m2 SP.11/PPK.1/KEU/POKJA.
PBJ/12/2018
4.392.960.000 1 Feb 2019 - 31
Jan 2021
2.013.440.000 2.379.520.000
5 Sewa Gedung Graha
Mandiri Lantai 21 D4
Seluas 156m2
SP.10/PPK.1/KEU/POKJA.PBJ/12/2018
1.394.250.000 1 Jan 2019 - 31
Jann 2021
669.240.000 725.010.000
TOTAL 18.928.421.200 9.127.641.760 9.800.779.440
C.1.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Kementerian LHK per
tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah
sebesar Rp6.007.500,00 dan Rp6.007.500,00 merupakan hak pemerintah atas
pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian
Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan Eselon I sebagai berikut :
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
73
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Piutang
Bukan Pajak
Rp4,37T
Tabel 33. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 Kenaikan
31 Des 2019 31 Des 2018 (Penurunan)
029.01 Setjen 0 0 0 -
029.02 Itjen 0 0 0 -
029.03 Ditjen PHPL 0 0 0 -
029.04 Ditjen PDASHL 6.007.500 6.007.500 0 -
029.05 Ditjen KSDAE 0 0 0 -
029.06 Ditjen PKTL 0 0 0 -
029.07 Badan Litbang 0 0 0 -
029.08 Badan P2SDM 0 0 0 -
029.09 Ditjen PSKL 0 0 0 -
029.10 Ditjen Gakum 0 0 0 -
029.11 Ditjen PPI 0 0 0 -
029.12 Ditjen PSLB3 0 0 0 -
029.13 Ditjen PPKL 0 0 0 -
6.007.500 6.007.500 0 -
Kd Es1 Eselon ISaldo per
%
Jumlah
Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Kementerian
LHK per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.007.500,00 merupakan pendapatan
sertifikasi bibit yang belum dibayarkan oleh penerima jasa sertifikasi pada
Eselon I Ditjen PDASHL yaitu pada satker Balai Perbenihan Tanaman Hutan
Wilayah II.
C.1.7 Piutang Bukan Pajak
Piutang Bukan Pajak pada Kementerian LHK per tanggal 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar
Rp4.372.368.215.572,00 dan Rp3.999.519.410.852,00, dengan rincian per
Eselon I sebagai berikut :
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
74
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Piutang
PNBP
Rp4,34T
Tabel 34. Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Kenaikan
31 Des 2019 31 Des 2018 (Penurunan)
029.01 Setjen 641.181.478.526 642.121.222.676 - 939.744.150 -0,15
029.02 Itjen 36.040.415 36.040.415 100,00
029.03 Ditjen PHPL 1.455.996.304.026 1.395.605.563.101 60.390.740.925 4,33
029.04 Ditjen PDASHL 8.913.023.938 621.704.110 8.291.319.828 1.333,64
029.05 Ditjen KSDAE 2.321.734.107 2.164.577.252 157.156.855 7,26
029.06 Ditjen PKTL 2.225.398.601.393 1.950.524.435.077 274.874.166.316 14,09
029.07 Badan Litbang 50.163.240 - 50.163.240 100,00
029.08 Badan P2SDM 243.788.380 102.645.215 141.143.165 137,51
029.09 Ditjen PSKL 5.152.000 5.622.500 - 470.500 -8,37
029.10 Ditjen Gakum 35.992.275.018 7.046.320.149 28.945.954.869 410,80
029.11 Ditjen PPI 43.991.500 96.807.200 - 52.815.700 -54,56
029.12 Ditjen PSLB3 442.285.210 161.420.722 280.864.488 174,00
029.13 Ditjen PPKL 1.743.377.819 1.069.092.850 674.284.969 63,07
4.372.368.215.572 3.999.519.410.852 372.848.804.720 9,32
Kd Es1 Eselon ISaldo per
%
Jumlah
Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas
uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum
diselesaikan pembayarannya. Piutang Bukan Pajak pada Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain berasal dari piutang dengan
rincian sebagai berikut :
Tabel 35. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak
Keterangan 31 Des 2019 31 Des 2018
Piutang PNBP 4.348.574.993.083 3.994.419.478.979
Piutang Lainnya 23.793.222.489 5.099.931.873
Jumlah 4.372.368.215.572 3.999.519.410.852
C.1.7.1 Piutang PNBP
Saldo Piutang PNBP pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember
2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp4.348.574.993.083,00
dan Rp3.994.419.478.979,00. Rincian Piutang PNBP per Eselon I adalah sebagai
berikut :
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
75
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Tabel 36. Piutang PNBP
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Kenaikan
31 Des 2019 31 Des 2018 (Penurunan)
029.01 Setjen 641.164.569.252 642.059.573.416 - 895.004.164 (0,14)
029.03 Ditjen PHPL 1.455.940.554.664 1.395.433.423.896 60.507.130.768 4,34
029.05 Ditjen KSDAE 1.408.972.871 1.831.693.370 - 422.720.499 (23,08)
029.06 Ditjen PKTL 2.214.157.488.375 1.948.213.651.787 265.943.836.588 13,65
029.10 Ditjen Gakum 35.903.407.921 6.881.136.510 29.022.271.411 421,77
4.348.574.993.083 3.994.419.478.979 354.155.514.104 8,87
Kd Es1 Eselon ISaldo per
%
Jumlah
Saldo Piutang PNBP pada Kementerian LHK per 31 Desember 2019
sebesar Rp4.348.574.993.083,00 dijelaskan per Eselon I sebagai berikut:
1. Piutang PNBP pada Eselon I Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018 adalah sebesar Rp641.164.569.252,00 dan Rp
642.059.573.416,00 dengan rincian satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.01.426839 BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL 640.331.362.837 641.375.132.300
029.01.466147 BIRO UMUM 833.206.415 684.441.116
641.164.569.252 642.059.573.416 Jumlah
Saldo Piutang PNBP pada Eselon I Sekretariat Jenderal per satker tersebut
dijelaskan sebagai berikut:
1) Biro Keuangan sebesar Rp640.331.362.837, terdiri dari:
a. Piutang HTI merupakan pinjaman untuk meningkatkan potensi dan
kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur sesuai dengan
tapaknya (satu atau lebih sistem silvikultur) dalam rangka memenuhi
kebutuhan bahan baku industri hasil hutan kayu mau pun non kayu.
Piutang HTI per 31 Desember 2019 sebesar Rp425.588.157.979,31
sedangkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp426.615.481.118,08
Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat kenaikan
pada piutang HTI, berikut mutasinya: Saldo 31 Desember 2018 426.615.481.118,08
Mutasi tambah:
Piutang HTI Jatuh Tempo 6.500.000.000,00
Denda Piutang HTI (Penanganan Bank) 10.131.337.459,00
Piutang HTI (Dari Penanganan Bank ke KPKNL) 8.554.805.684,77
Mutasi kurang:
Penyerahan Piutang HTI ke KPKNL 8.554.805.684,77
Koreksi Piutang dari KPKNL 4.445.114.398,04
Pembayaran piutang HTI (Penanganan KPKNL) 5.098.546.199,73
Pembayaran piutang HTI (Penanganan Bank) 8.115.000.000,00
Saldo 31 Desember 2019 425.588.157.979,31
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
76
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
a.1.Mutasi tambah nilai piutang HTI sebesar Rp25.186.143.143,77 terdiri
dari:
Piutang HTI Jatuh Tempo sebesar Rp6.500.000.000,00 (PT.
Inhutani I Reklas dari Piutang Jangka Panjang Lainnya);
Denda Piutang HTI Penanganan Bank sebesar
Rp10.131.337.459,00 (Denda piutang HTI penanganan Bank
Rp9.945.381.945,21 dan Denda Piutang PT. Kirana Cakrawala
sebelum diserahkan ke KPKNL Rp185.955.513,79);
Piutang HTI Penanganan KPKNL atas penyerahan piutang PT.
Kirana Cakrawala ke KPKNL dengan Nomor SP3N-
1478/PUPNC.10.04/2019 Tanggal 13 Agustus 2019 sebesar
Rp8.554.805.684,77 (mutasi piutang dari penanganan bank ke
penanganan KPKNL).
a.2.Mutasi kurang nilai piutang HTI sebesar Rp26.213.466.282,54
disebabkan karena:
Penyerahan Piutang HTI PT. Kirana Cakrawala ke KPKNL
sebesar Rp8.554.805.684,77;
Koreksi piutang PT. Kirana Cakrawala oleh KPKNL
Rp4.445.114.398,04 sesuai dengan Surat Pemberitahuan
Koreksi/Perubahan Besaran Piutang Negara dari KPKNL Nomor
SKPBN-02/PUPNC.10.04/2019 Tanggal 18 November 2019;
Pembayaran piutang HTI (Penanganan KPKNL) sebesar
Rp5.098.546.199,73 terdiri dari:
- Pelunasan piutang PT. Kirana Cakrawala Rp4.109.691.286,73
sesuai dengan Pernyataan Piutang Negara Lunas dari KPKNL
Nomor SPPNL-45/PUPNC.10.04/2019 Tanggal 03 Desember
2019 dan telah disetor ke Kas Negara oleh KPKNL pada tanggal
31 Desember 2019 dengan Nomor NTPN
5E3C26U8DGK6VR0F dan NTB 430784 serta;
- Pembayaran piutang sebanyak 3 perusahaan lainnya sebesar
Rp988.854.913,00 dengan rincian sebagai berikut:
a) PT. Inhutani V sebesar Rp299.999.999,00
b) PT. Wana Teladan sebesar Rp657.036.732,00
c) PT. Rimba Dwipantara Rp31.818.182,00
Pembayaran piutang HTI (Penanganan Bank) sebanyak 3 (tiga)
perusahaan sebesar Rp8.115.000.000,00 dengan rincian sebagai
berikut:
a) PT. Inhutani I sebesar Rp6.000.000.000,00
b) PT. Tanjung Redeb Hutani sebesar Rp1.515.000.000,00
c) PT. Tusam Hutani Lestari sebesar Rp600.000.000,00
b. Piutang KUHR merupakan piutang Pembangunan Hutan Rakyat
melalui Kredit Usaha Perhutanan Rakyat (KUHR) bertujuan untuk
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
77
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyediaan bahan baku
industri dan peningkatan mutu lingkungan. Piutang KUHR per 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp115.757.793.097,88
tidak terdapat pembayaran pada TA 2019.
c. Piutang KUPA merupakan Kredit Usaha Persuteraan Alam (KUPA)
dengan maksud dan tujuan untuk memberikan kesempatan berusaha
kepada masyarakat/kelompok tani dalam bidang persuteraan alam
berupa kokon sebagai bahan baku benang sutera yang mempunyai nilai
ekonomi tinggi dalam kaitannya dengan upaya peningkatan pendapatan
masyarakat desa hutan. Piutang KUPA per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 sebesar Rp30.235.167.483,47 tidak terdapat
pembayaran pada TA 2019.
d. Piutang KUK-DAS merupakan Kredit Usaha Konservasi - Daerah
Aliran Sungai (KUK-DAS) adalah kredit usaha kecil yang diberikan
kepada masyarakat petani agar dapat menerapkan teknologi konservasi
tanah secara terpadu dengan intensifikasi pertanian di lahan kering
sebagai satu paket untuk mencapai peningkatan produktifitas lahan dan
pendapatan petani. Piutang KUK-DAS per 31 Desember 2019 sebesar
Rp14.012.210.621,25 atau mengalami penurunan apabila dibandingkan
dengan nilai piutang per 31 Desember 2018 sebesar
Rp14.028.656.945,25. Penuruan tersebut dikarenakan adanya atas
pembayaran recoveries PNBP KUK DAS sd. 31 Desember 2019
sebesar Rp16.446.324,00.
e. Piutang pada Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games per
31 Desember 2019 sebesar Rp54.738.033.655,46. Tidak ada perubahan
untuk nilai piutang ini dari periode sebelumnya.
2) Biro Umum sebesar Rp833.206.415,00 merupakan tagihan atas sewa
tanah, dan ruang perkantoran gedung Manggala Wanabakti yang belum
dibayar oleh penyewa (tenant).
Rincian Piutang PNBP Sewa GMW
No. Uraian Jumlah (Rp)
1 Sew a Ruang Perkantoran 392,486,414.03
2 Service Charge 290,158,600.00
3 Ekstention (jaringan telepon) 8,500,000.00
4 Sew a Parkir 2,600,000.00
5 Lain-lain 87,890,162.00
6 pajak 51,571,239.00
833,206,415.03 Jumlah
2. Piutang PNBP pada Eselon I Ditjen PHPL per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah sebesar Rp1.455.940.554.664,32 dan
Rp1.395.433.423.724,38 dengan rincian satker sebagai berikut:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
78
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.03.465286 DIREKTORAT IURAN DAN PEREDARAN
HASIL HUTAN
1.455.940.554.664,32 1.395.433.423.724,38
1.455.940.554.664,32 1.395.433.423.724,38Jumlah
Piutang PNBP yang tercatat pada Laporan Keuangan audited
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari antara lain piutang
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), Iuran Izin Usaha
Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH),
dan Penggantian Nilai Tegakan (PNT). Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim
BPK-RI, piutang Bukan Pajak yang tercatat pada Laporan Keuangan audited
tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.395.433.423.724,38.
Terdapat selisih Rp171,00 dengan angka pada e-Rekon
(Rp1.395.433.423.896,00 – Rp1.395.433.423.724,38) yang merupakan
selisih pembulatan angka desimal saat penginputan di aplikasi SAIBA.
Piutang Bukan Pajak yang tercatat pada semester II per tanggal 31
Desember 2019 adalah sebesar Rp1.455.940.554.664,32 dengan Kurs tengah
dollar USD per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp13.901,00. Terdapat
selisih saldo Piutang PNBP dibandingkan dengan angka pada e-Rekon
sebesar Rp0,32 (Rp1.455.940.554.664,32 - Rp1.455.940.554.664,00)
disebabkan karena pembulatan angka pada saat penginputan di aplikasi
SAIBA. Rincian perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018
dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:
Kenaikan
31 Desember 2019 31 Desember 2018 (Penurunan)
1 PSDH 281.440.753.221,20 251.636.994.726,20 29.803.758.495,00 11,84
2 DR 925.125.500.019,87 890.460.074.382,29 34.665.425.637,58 3,89
3 IIUPH 17.501.038.750,00 20.304.538.750,00 (2.803.500.000,00) (13,81)
4 PNT 127.517.193.902,25 127.540.128.249,33 (22.934.347,08) (0,02)
5 DPEH 104.356.068.771,00 105.491.687.616,56 (1.135.618.845,56) (1,08)
1.455.940.554.664,32 1.395.433.423.724,38 60.507.130.939,94 4,34
NoJenis Piutang/
Tunggakan
Saldo per %
Jumlah
Terdapat perubahan nilai piutang disebabkan karena penerbitan
SPP/LHP baru yang berasal dari sistem informasi PNBP, pembatalan
SK/SPP kewajiban PNBP dan pembayaran/pelunasan piutang PNBP PSDH,
DR dan PNT. Perubahan piutang juga dipengaruhi oleh perubahan kurs
dollar, dimana dalam pencatatan piutang DR menggunakan dollar Amerika
Serikat. Kurs dollar pada posisi per 31 Desember 2018 menggunakan kurs
tengah dollar adalah Rp14.481,00 per dollar Amerika Serikat, sedangkan
pada posisi per 31 Desember 2019 menggunakan kurs tengah dollar sebesar
Rp13.901,00 per dollar Amerika Serikat. Berikut mutasinya:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
79
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Saldo per 31 Desember 2018 1.395.433.423.724,38 Mutasi Tambah - Penerbitan SPP/LHP 94.591.871.835,88 - Pelimpahan / perubahan status - - Koreksi catat - - Penambahan kurs - Mutasi Kurang - Pengurangan selisih kurs 31.258.306.548,86 - Pembayaran 21.024.920,68 - Revisi/Pembatalan/Penghapusan 2.805.409.426,40 - Koreksi catat - Saldo per 31 Desember 2019 1.455.940.554.664,32
3.a. Mutasi Tambah
1) Penerbitan Surat Perintah Pembayaran SPP/LHP
Mutasi tambah dalam pencatatan piutang PNBP pada laporan keuangan
saat ini berdasarkan kewajiban PSDH dan DR pada penerbitan LHP
yang berasal dari Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SI-
PNBP) dengan nilai sebesar Rp94.591.871.835,88 dengan rincian untuk
PSDH sebesar Rp29.803.758.495,00 dan DR sebesar USD4,656975.44.
Selain itu terdapat penerbitan SK sanksi denda administratif yang
dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat a.n. PT.
Persada Pratama Cemerlang dengan nilai sanksi denda PSDH sebesar
Rp46.306.560,00 dan DR sebesar USD373,44.
3.b. Mutasi Kurang
Mutasi pengurangan piutang bukan pajak dijelaskan sebagai berikut:
1) Perubahan Kurs Dollar USD
Terdapat perubahan kurs tengah dollar Amerika, dalam pencatatan
piutang DR menggunakan dollar Amerika Serikat. Kurs dollar pada
posisi per 31 Desember 2018 menggunakan kurs tengah dollar adalah
Rp14.481,00 per dollar Amerika Serikat, sedangkan pada posisi per 31
Desember 2019 menggunakan kurs tengah dollar sebesar Rp13.901,00
perdollar Amerika Serikat. Nilai penyisihan kurs dollar per 31 Desember
2018 dan Kurs dollar per 31 Desember 2019 sebesar
Rp31.258.306.548,86.
2) Mutasi pengurangan yang disebabkan adanya pembayaran.
Mutasi kurang akibat adanya pembayaran piutang PNBP berasal dari
pembayaran piutang Penggantian Nilai Tegakan (PNT) dengan nilai
mutasi kurang sebesar Rp21.024.920,68, dengan penjelasan perincian
sebagai berikut:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
80
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
No Unit Manajemen Provinsi Pembayaran
Rupiah (Rp) Dollar (USD)
1 UD. Touna Timber Sulteng 4.996.309,76 -
2 Belantara Subur Kaltim 8.639.053,00 -
3 Kalimantan Agro Nusantara Kaltim 4.427.078,40 -
4 PT Harindo Wahana Kaltim 2.962.479,52 -
Total Pembayaran 21.024.920,68 -
Mutasi yang disebabkan karena adanya pelunasan/pembayaran berasal
dari piutang dengan kategori macet. Pelunasan dilakukan setelah
diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Iuran dan Peredaran Hasil
Hutan terkait Surat Penetapan Dokumen Sumber Pengganti Piutang.
SK pengganti dokumen sumber tersebut digunakan oleh Kepala BPHP
setempat untuk menagih kewajiban-kewajiban PNBP atas wajib bayar
yang memiliki tunggakan PNBP tersebut.Atas surat penagihan-penagihan
oleh Kepala BPHP tersebut, perusahaan baru mengirimkan klarifikasi
pelunasan kepada KLHK. Atas dasar laporan dari pihak wajib bayar
tersebut, baru kemudian dilakukan updating data catatan piutang.
3) Mutasi pengurangan yang disebabkan adanya revisi
/pembatalan/penghapusan kewajiban PNBP.
Mutasi kurang piutang IIUPH sebesar Rp2.803.500.000 atas nama PT.
Rizki Kacida Reana (PT. RKR) disebabkan karena sampai dengan saat
jatuh tempo pembayaran/pelunasan PT. RKR tidak memenuhi kewajiban
pembayaran IIUPH kepada Negara. Oleh karena itu izin perpanjangan
atas IUPHHK-HA PT. RKR tidak dilanjutkan dan dilakukan pencabutan
izin.
Sedangkan piutang PNT a.n. PT. Asia Tani Persada sebesar
Rp1.909.426,40 dikoreksi karena terdapat pembatalan surat keputusan
pengenaan sanksi denda kewajiban PNBP sesuai dokumen sumber yang
ada.
No Wajib Bayar Provinsi Jenis Piutang
IIUPH
(Rp)
PNT (Rp) Ket
1 PT. Rizki Kacida Reana Kaltim 2.803.500.00
2 PT. Asia Tani Persada Kalbar 1.909.426,40
Jumlah Total Rp2.805.409.426,40
3. Piutang PNBP pada Eselon I KSDAE per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah sebesar Rp1.408.972.871,00 dan Rp1.831.693.370,00
dengan rincian satker sebagai berikut:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
81
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.05.238467 BALAI KSDA NANGROE ACEH
DARUSSALAM
7.550.000 7.550.000
029.05.238542 BALAI KSDA SUMATERA SELATAN 570.247.250 570.247.250
029.05.239917 BALAI BESAR KSDA PAPUA 692.825.274 692.825.274
029.05.500674 DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA
LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI
138.350.347 550.680.846
029.05.604371 BTN BUKIT BAKA BUKIT RAYA - 10.390.000
1.408.972.871 1.831.693.370 Jumlah
Saldo Piutang PNBP pada Eselon I Ditjen KSDAE dijelaskan per satker
sebagai berikut:
a) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nangroe Aceh Darussalam sebesar
Rp7.550.000,00 merupakan piutang ijin usaha pengusahaan pariwisata
alam dari temuan itjen.
b) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan sebesar
Rp570.247.250,00 merupakan piutang tunggakan pungutan karcis masuk
TWA Punti Kayu yang belum disetorkan oleh PT. Indosuma Putra Citra.
sejak tahun 2000. Penjelasan lebih lanjut diungkapan pada pengungkapan
penting lainnya.
c) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua sebesar
Rp692.825.274,00 merupakan piutang terhadap hasil pemeriksaan khusus
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan pada anggaran DIPA BA.029
dan 069 TA 2007 sesuai dengan LHP nomor 9/Riksus/III-
Irsus/RHS/2009.
d) Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi sebesar
Rp138.350.347,00, dengan rincian sebagai berikut:
- Piutang PDAM Banana Tinggang Makmur merupakan Iuran Usaha
Pemanfaatan Air Energi sebesar Rp25.630.000,00 sesuai SPP IIUPSWA
nomor S.2/KSDAE/PJLWA-5/2018 tanggal 14 Mei 2018.
- Piutang PT.Moya Safari Abadi usaha penyedia sarana wisata alam
sebesar Rp112.720.347,00 sesuai SPP nomor
S.16/PUPSWA/PJLHK/PJLWA/KSA-3/12/2019 tanggal 17 Desember
2019.
4. Piutang PNBP pada Eselon I Ditjen PKTL per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah sebesar Rp2.214.157.488.375,00 dan
Rp1.948.213.651.787,00 terdiri dari satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.06.400198 DIREKTORAT RENCANA,
PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN
WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN
2.214.157.488.375 1.948.213.651.787
2.214.157.488.375 1.948.213.651.787 Jumlah
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
82
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Piutang
Lainnya
Rp23,79M
Saldo Piutang PNBP pada Eselon I Ditjen PKTL sebesar
Rp2.214.157.488.375,00 merupakan piutang PNBP atas pendapatan
Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) pada satker Direktorat Rencana,
Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.
5. Piutang PNBP pada Eselon I Ditjen Gakum per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah sebesar Rp35.903.407.921,00 dan
Rp6.881.136.510,00 dengan rincian satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.10.400426 DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA 35.903.407.921 6.881.136.510
35.903.407.921 6.881.136.510 Jumlah
Saldo Piutang PNBP pada Satker Direktorat Penyelesaian Sengketa sebesar
Rp35.903.407.921,00 merupakan piutang atas pendapatan denda /kompensasi
di bidang lingkungan hidup. Rincian mutasi sebagai berikut:
Saldo per 31 Desember 2018 6.881.136.510,00
Mutasi Tambah
- Piutang baru jatuh tempo 183.536.781.036,00
Mutasi Kurang
- Pembayaran 154.512.610.985,00
Saldo per 31 Desember 2019 35.903.407.921,00
C.1.7.2 Piutang Lainnya
Saldo Piutang Lainnya pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember
2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp23.793.222.489,00 dan
Rp5.099.931.873,00. Rincian Piutang Lainnya per Eselon I adalah sebagai berikut:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
83
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Tabel 37. Piutang Lainnya
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 Kenaikan
31 Des 2019 31 Des 2018 (Penurunan)
029.01 Setjen 16,909,274 61,649,260 - 44,739,986 (72.57)
029.02 Itjen 36,040,415 - 36,040,415 100.00
029.03 Ditjen PHPL 55,749,362 172,139,205 - 116,389,843 (67.61)
029.04 Ditjen PDASHL 8,913,023,938 621,704,110 8,291,319,828 1333.64
029.05 Ditjen KSDAE 912,761,236 332,883,882 579,877,354 174.20
029.06 Ditjen PKTL 11,241,113,018 2,310,783,290 8,930,329,728 386.46
029.07 Badan Litbang 50,163,240 - 50,163,240 100.00
029.08 Badan P2SDM 243,788,380 102,645,215 141,143,165 137.51
029.09 Ditjen PSKL 5,152,000 5,622,500 - 470,500 (8.37)
029.10 Ditjen Gakum 88,867,097 165,183,639 - 76,316,542 (46.20)
029.11 Ditjen PPI 43,991,500 96,807,200 - 52,815,700 (54.56)
029.12 Ditjen PSLB3 442,285,210 161,420,722 280,864,488 174.00
029.13 Ditjen PPKL 1,743,377,819 1,069,092,850 674,284,969 63.07
23,793,222,489 5,099,931,873 18,693,290,616 366.54
Kd Es1 Eselon ISaldo per
%
Jumlah
Saldo Piutang Lainnya pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember
2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp23.793.222.489,00 dan
Rp5.099.931.873,00. Rincian Piutang PNBP per Eselon I adalah sebagai berikut:
1. Piutang Lainnya pada Eselon I Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018 adalah sebesar Rp16.909.274,00 dan Rp61.649.260,00
dengan rincian satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.01.055113 DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA
TIMUR
2.870.000 -
029.01.400562 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA TIMUR
1.832.000 -
029.01.501008 PUSAT HUBUNGAN MASYARAKAT 2.000.000 -
029.01.466147 BIRO UMUM 1.351.000 37.627.260
029.01.499666 BIRO PERENCANAAN 8.856.274 14.042.000
029.01.145130 DINAS KEHUTANAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
- 5.360.000
029.01.400530 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI
- 4.620.000
16.909.274 61.649.260 Jumlah
2. Piutang Lainnya pada Eselon I Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp36.040.415,00 dan Rp0,00 dengan
rincian satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.02.426860 Inspektorat Jenderal 36.040.415 -
36.040.415 - Jumlah
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
84
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
3. Piutang Lainnya pada Eselon I Ditjen PHPL per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah sebesar Rp55.749.362,00 dan Rp172.139.205,00
dengan rincian satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.03.400186 DIREKTORAT KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI
2.345.574 0
029.03.465270 DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL HUTAN
2.066.246 0
029.03.465286 DIREKTORAT IURAN DAN PEREDARAN
HASIL HUTAN
2.550.000 0
029.03.426876 SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI
48.787.542 3.470.350
029.03.426882 BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
WILAYAH IV JAMBI
0 46.655.000
029.03.426964 BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
WILAYAH XIII MAKASSAR
0 9.337.728
029.03.613214 BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
WILAYAH X PALANGKARAYA
0 112.676.127
55.749.362 172.139.205Jumlah
4. Piutang Lainnya pada Eselon I Ditjen PDASHL per 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.913.023.938,00 dan
Rp621.704.110,00 dengan rincian satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.04.426995 BALAI PDASHL WAMPU SEI ULAR 62.933.355 -
029.04.427030 BALAI PDASHL BRANTAS SAMPEAN 495.040.544 -
029.04.427112 BALAI PDASHL ASAHAN BARUMUN 43.200.000 -
029.04.427128 BALAI PDASHL INDRAGIRI ROKAN 2.592.731.739 -
029.04.427159 BALAI PDASHL MUSI 103.598.602 -
029.04.427171 BALAI PDASHL KAPUAS 620.102.845 -
029.04.427222 BALAI PDASHL BONE BOLANGO 63.001.896 -
029.04.427341 BALAI PDASHL MAHAKAM BERAU 1.708.520.929 -
029.04.427350 BALAI PDASHL KAHAYAN 262.917.278 63.010.629
029.04.439573 SEKRETARIAT DITJEN PDASHL 153.646.072 153.568.000
029.04.427290 BALAI PDASHL BENAIN NOELMINA 623.377.911 62.071.214
029.04.427061 BALAI PDASHL JENEBERANG SADDANG 1.930.860.000 146.439.329
029.04.427077 BALAI PDASHL TONDANO 253.092.767 41.419.147
029.04.400191 DIREKTORAT KONSERVASI TANAH DAN AIR - 7.446.000
029.04.400193 DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN
PERAIRAN DARAT
- 2.511.800
029.04.427134 BALAI PDASHL BATANGHARI - 19.350.000
029.04.427180 BALAI PDASHL SERAYU OPAK PROGO - 5.513.337
029.04.427335 BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
WILAYAH II
- 2.591.172
029.04.427607 BALAI PDASHL REMU RANSIKI - 117.783.482
8.913.023.938 621.704.110 Jumlah
5. Piutang Lainnya pada Eselon I Ditjen KSDAE per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah sebesar Rp912.761.236,00 dan Rp332.883.882,00
dengan rincian satker sebagai berikut:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
85
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.05.238432 BALAI BESAR KSDA JAWA TIMUR 23.362.000 -
029.05.238610 BALAI KSDA SULAWESI UTARA 20.432.718 -
029.05.427366 SEKRETARIAT DITJEN KSDAE 26.234.000 -
029.05.427372 BALAI TN BOGANI NANI WARTABONE 6.957.200 -
029.05.549544 BBTN BROMO TENGGER SEMERU 10.250.403 -
029.05.604193 BBTN LORE LINDU 281.463.234 -
029.05.604201 BALAI TN ALAS PURWO 2.107.773 -
029.05.604215 BALAI TN BUNAKEN 464.282.954 -
029.05.604299 BBTN BETUNG KERIHUN DAN DANAU SENTARUM 1.999.009 2.705.752
029.05.238488 BALAI BESAR KSDA SUMATERA UTARA 75.671.945 45.607.867
029.05.238521 BALAI KSDA JAMBI - 7.660.000
029.05.238581 BALAI TN TANJUNG PUTING - 51.382.006
029.05.238645 BALAI BESAR KSDA SULAWESI SELATAN - 11.465.671
029.05.239917 BALAI BESAR KSDA PAPUA - 3.479.676
029.05.239921 BALAI BESAR KSDA PAPUA BARAT - 145.529.254
029.05.549530 BBTN KERINCI SEBLAT - 27.175.000
029.05.574311 BALAI TN BATANG GADIS - 7.445.000
029.05.574325 BALAI TN BANTIMURUNG-BULUSARAUNG - 14.686.951
029.05.604236 BBTN TELUK CENDERAWASIH - 13.780.000
029.05.604282 BALAI TN BERBAK DAN SEMBILANG - 1.966.705
912.761.236 332.883.882 Jumlah
6. Piutang Lainnya pada Eselon I Ditjen PKTL per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah sebesar Rp11.241.113.018,00 dan
Rp2.310.783.290,00 dengan rincian satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.06.095154 BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU 11.729.000 -
029.06.205105 BPKH WILAYAH XXII KENDARI 361.866.659 -
029.06.238378 SEKRETARIAT DITJEN PLANOLOGI 16.812.853 -
029.06.238535 BPKH WILAYAH II PALEMBANG 8.442.652.400 -
029.06.427397 BPKH WILAYAH III PONTIANAK 1.089.663.000 64.388.000
029.06.439655 BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG 343.322.904 461.541.653
029.06.145160 BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA 975.066.202 1.757.995.654
029.06.239963 BPKH WILAYAH V BANJAR BARU - 15.179.533
029.06.400198 DIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN DAN
PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN
- 11.678.450
11.241.113.018 2.310.783.290 Jumlah
7. Piutang Lainnya pada Eselon I Badan Litbang dan Inovasi per 31 Desember
2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp50.163.240,00 dan Rp0,00
dengan rincian satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.07.400204 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL,
EKONOMI, KEBIJAKAN DAN PERUBAHAN IKLIM
135.600
029.07.403436 SEKRETARIAT BADAN LITBANG DAN INOVASI 28.148.640
029.07.403437 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN 16.023.000
029.07.403438 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HASIL
HUTAN
5.856.000
50.163.240 - Jumlah
8. Piutang Lainnya pada Eselon I Badan P2SDM per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah sebesar Rp243.788.380,00 dan Rp102.645.215,00
dengan rincian satker sebagai berikut:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
86
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.08.237987 BDKLHK SAMARINDA 82.025.936
029.08.239111 BDKLHK PEKANBARU 37.204.603
029.08.451653 SMKK NEGERI DI SAMARINDA 90.236.500
029.08.451654 SMKK NEGERI DI PEKANBARU 34.321.341
029.08.451650 SMKK NEGERI DI MANOKWARI 92.748.547
029.08.451652 SMKK NEGERI DI MAKASAR 9.896.668
243.788.380 102.645.215 Jumlah
9. Piutang Lainnya pada Eselon I Ditjen PSKL per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah sebesar Rp5.152.000,00 dan Rp5.622.500,00 dengan
rincian satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.09.400337 DIREKTORAT USAHA PERHUTANAN
SOSIAL DAN HUTAN ADAT
5.152.000
029.09.418801 Balai PSKL Wilayah Sulawesi 5.622.500
5.152.000 5.622.500 Jumlah
10. Piutang Lainnya pada Eselon I Ditjen Gakum LHK per 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp88.867.097,00 dan
Rp165.183.639,00 dengan rincian satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.10.401815 BALAI GAKUM LHK WILAYAH JAWA BALI
NUSA TENGGARA
88.867.097
029.10.400425 DIREKTORAT PENGAWASAN, PENGADUAN
DAN SANKSI ADMINISTRASI
10.086.841
029.10.400426 DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA 14.000.000
029.10.401818 BALAI GAKUM LHK WILAYAH MALUKU
PAPUA
141.096.798
88.867.097 165.183.639 Jumlah
11. Piutang Lainnya pada Eselon I Ditjen PPI per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah sebesar Rp43.991.500,00 dan Rp96.907.200,00
dengan rincian satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.11.400233 DIREKTORAT PENGENDALIAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
10.241.500
029.11.401821 BALAI PPI WILAYAH KALIMANTAN 33.750.000
029.11.401823 BALAI PPI WILAYAH MALUKU PAPUA
96.807.200
43.991.500 96.807.200 Jumlah
12. Piutang Lainnya pada Eselon I Ditjen PSLB3 per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah sebesar Rp442.285.210,00 dan Rp161.420.722,00
dengan rincian satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.12.400222 SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN
442.285.210 161.420.722
442.285.210 161.420.722 Jumlah
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
87
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih –
Piutang
Bukan Pajak
Rp3,96T
13. Piutang Lainnya pada Eselon I Ditjen PPKL per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah sebesar Rp1.743.377.819,00 dan Rp1.069.092.850,00
dengan rincian satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.13.095109DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI RIAU273.535.630
029.13.400213 DIREKTORAT PENGENDALIAN
KERUSAKAN GAMBUT
33.191.782 -
029.13.400219 DIREKTORAT PEMULIHAN
KERUSAKAN LAHAN AKSES
TERBUKA
155.735.141 -
029.13.418989 BADAN RESTORASI GAMBUT 2.059.054 160.582.475
029.13.135108 DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
561.112.648 43.875.478
029.13.145108 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
692.784.724 475.498.956
029.13.400217 DIREKTORAT PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR
24.958.840 302.226.010
029.13.400216 DIREKTORAT PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
PESISIR DAN LAUT
- 36.281.000
029.13.400218 DIREKTORAT PENGENDALIAN
PENCEMARAN UDARA
- 48.168.931
029.13.105103 DINAS KEHUTANAN PROVINSI
JAMBI
- 2.460.000
1.743.377.819 1.069.092.850 Jumlah
C.1.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak (1162)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih merupakan estimasi atas
ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-
masing piutang. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan
Pajak per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah masing-masing
sebesar Rp3.969.547.069.780,00 dan Rp3.636.250.700.963,00. Rincian
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Per Eselon I adalah
sebagai berikut :
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
88
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih –
Piutang
PNBP
Rp3,95T
Tabel 38. Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih –
Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019
Piutang Bukan Penyisihan Piutang
Pajak Piutang (Netto)
029.01 Setjen 641.181.478.526 (634.655.559.751) 6.525.918.775
029.02 Itjen 36.040.415 (180.203) 35.860.212
029.03 Ditjen PHPL 1.455.996.304.026 (1.361.030.822.601) 94.965.481.425
029.04 Ditjen PDASHL 8.913.023.938 (194.803.154) 8.718.220.784
029.05 Ditjen KSDAE 2.321.734.107 (1.276.006.231) 1.045.727.876
029.06 Ditjen PKTL 2.225.398.601.393 (1.969.822.535.230) 255.576.066.163
029.07 Badan Litbang 50.163.240 (250.816) 49.912.424
029.08 Badan P2SDM 243.788.380 (1.218.942) 242.569.438
029.09 Ditjen PSKL 5.152.000 (25.760) 5.126.240
029.10 Ditjen Gakum 35.992.275.018 (2.554.518.819) 33.437.756.199
029.11 Ditjen PPI 43.991.500 (219.958) 43.771.542
029.12 Ditjen PSLB3 442.285.210 (2.211.426) 440.073.784
029.13 Ditjen PPKL 1.743.377.819 (8.716.889) 1.734.660.930
4.372.368.215.572 (3.969.547.069.780) 402.821.145.792
Kd Es1 Eselon I
Jumlah
Tabel 39. Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak
Keterangan 31 Des 2019 31 Des 2018
Penyisihan Piutang PNBP 3.958.359.641.458 3.636.073.536.825
Penyisihan Piutang Lainnya 11.187.428.322 177.164.138
Jumlah 3.969.547.069.780 3.636.250.700.963
C.1.8.1 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP (116211)
Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang PNBP pada
Kementerian LHK per tanggal 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018
masing-masing sebesar Rp3.958.359.641.458,00 dan Rp3.636.073.536.825,00.
Rincian Penyisihan Piutang PNBP per Eselon I adalah sebagai berikut:
Tabel 40. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang PNBP
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
029.01 Setjen 641.164.569.252 634.655.475.205- 6.509.094.047
029.02 Itjen - - -
029.03 Ditjen PHPL 1.455.940.554.664 - 1.361.030.543.855 94.910.010.809
029.04 Ditjen PDASHL - - -
029.05 Ditjen KSDAE 1.408.972.871 - 1.271.442.424 137.530.447
029.06 Ditjen PKTL 2.214.157.488.375 - 1.958.848.105.491 255.309.382.884
029.07 Badan Litbang - - -
029.08 Badan P2SDM - - -
029.09 Ditjen PSKL - - -
029.10 Ditjen Gakum 35.903.407.921 - 2.554.074.483 33.349.333.438
029.11 Ditjen PPI - - -
029.12 Ditjen PSLB3 - - -
029.13 Ditjen PPKL - - -
4.348.574.993.083 - 3.958.359.641.458 390.215.351.625
Piutang (Netto)Kd Es1 Eselon I
Jumlah
Piutang PNBPPenyisihan Piutang
PNBP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
89
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Saldo Penyisihan Piutang PNBP pada Kementerian LHK per 31
Desember 2019 sebesar Rp3.958.359.641.458,00 dengan nilai signifikan pada
Eselon I Sekretariat Jenderal, Ditjen PHPL dan Ditjen PKTL, sebagaimana
penjelasan sebagai berikut :
1. Penyisihan Piutang PNBP pada Eselon I Sekretariat Jenderal per 31 Desember
2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp634.655.475.205,00 dan
Rp634.076.825.654,00 dengan rincian masing-masing satker sebagai berikut:
Satker Uraian Kualitas Nilai Piutang Penyisihan Nilai Penyisihan
Kurang Lancar 6.500.000.000 10% 650.000.000
Macet 213.075.277.512 100% 213.075.277.512
HTI (KPKNL) Macet 206.012.880.468 100% 206.012.880.468
KUHR Macet 115.757.793.098 100% 115.757.793.098
KUPA Macet 30.235.167.483 100% 30.235.167.483
KUK-DAS Macet 14.012.210.621 100% 14.012.210.621
SEA-GAMES Macet 54.738.033.655 100% 54.738.033.655
Lancar 376.416.711 0,5% 1.882.084
Kurang Lancar 294.608.500 10% 29.460.850
Diragukan 38.823.540 50% 19.411.770
Macet 123.357.664 100% 123.357.664
JUMLAH 641.164.569.252 634.655.475.205
HTI
Sewa Gd MWB
Biro
Keuangan
Biro Umum
2. Penyisihan Piutang PNBP pada Eselon I Ditjen PHPL per 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.361.030.543.854,67 dan
Rp1.391.747.732.600,00 dengan rincian sebagai berikut:
Satker Jenis Kualitas Nilai Piutang Penyisihan Nilai Penyisihan Piutang Netto
IIUPH Lancar - 0,5% - -
Kurang Lancar 10% - -
Diragukan 50% - -
Macet 17.501.038.750,00 100% 17.501.038.750 -
Jumlah 17.501.038.750,00 17.501.038.750 -
Lancar 94.540.374.086,44 0,5% 472.701.870 94.067.672.216
Kurang Lancar 878.998.147,72 10% 87.899.815 791.098.333
Diragukan - 50% - -
Macet 1.111.146.881.006,91 100% 1.111.146.881.007 -
Jumlah 1.206.566.253.241,07 1.111.707.482.692 94.858.770.549
PNT Lancar - 0,5% - -
Kurang Lancar - 10% - -
Diragukan 50% - -
Macet 127.517.193.902,25 100% 127.517.193.902 -
Jumlah 127.517.193.902,25 127.517.193.902 -
DPEH Lancar 51.497.749,44 0,5% 257.489 51.240.261
Kurang Lancar - 10% - -
Diragukan - 50% - -
Macet 104.304.571.021,56 100% 104.304.571.022 -
Jumlah 104.356.068.771,00 104.304.828.510 51.240.261
JUMLAH 1.455.940.554.664,32 1.361.030.543.854,67 94.910.010.809,65
Dit.IPHH
PSDH /
DR
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
90
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih –
Piutang
Lainnya
Rp11,18M
Terdapat selisih Rp0,33 antara angka pada e-Rekon dengan perhitungan manual
(Rp1.361.030.543.855,00 – Rp1.361.030.543.854,67) yang merupakan selisih
pembulatan angka desimal saat penginputan di aplikasi SAIBA.
3. Penyisihan Piutang PNBP pada Eselon I KSDAE per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah sebesar Rp1.271.442.424,00 dan Rp1.273.427.878,00.
4. Penyisihan Piutang PNBP pada Eselon I Ditjen PKTL per 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.958.848.105.491,00 dan
Rp1.608.941.145.010,00 dengan rincian masing-masing satker sebagai berikut:
Nama Satker Jenis Piutang Nilai Piutang Kategori
140.922.665.178 Lancar 0,50% 704.613.325,89
88.588.328.911 Kurang Lancar 10% 8.858.832.891,08
70.723.670.025 Diragukan 50% 35.361.835.012,36
1.913.922.824.261 Macet 100% 1.913.922.824.261,26
2.214.157.488.375 1.958.848.105.491
Penyisihan
Piutang PKHDit RPPWPH
5. Penyisihan Piutang PNBP pada Eselon I Ditjen Gakum per 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.554.074.483,00 dan
Rp35.231.601,00
C.1.8.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya (116212)
Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lainnya pada
Kementerian LHK per tanggal 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018
masing-masing sebesar Rp11.187.428.322,00 dan Rp177.164.138,00. Nilai
signifikan pada saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya
terdapat pada Eselon I Ditjen PDASHL dan Ditjen PKTL dengan rincian
sebagai berikut :
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
91
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Tabel 41. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
029.01 Setjen 16.909.274 -84.546 16.824.728
029.02 Itjen 36.040.415 -180.203 35.860.212
029.03 Ditjen PHPL 55.749.362 -278.746 55.470.616
029.04 Ditjen PDASHL 8.913.023.938 -194.803.154 8.718.220.784
029.05 Ditjen KSDAE 912.761.236 -4.563.807 908.197.429
029.06 Ditjen PKTL 11.241.113.018 -10.974.429.739 266.683.279
029.07 Badan Litbang 50.163.240 -250.816 49.912.424
029.08 Badan P2SDM 243.788.380 -1.218.942 242.569.438
029.09 Ditjen PSKL 5.152.000 -25.760 5.126.240
029.10 Ditjen Gakum 88.867.097 -444.336 88.422.761
029.11 Ditjen PPI 43.991.500 -219.958 43.771.542
029.12 Ditjen PSLB3 442.285.210 -2.211.426 440.073.784
029.13 Ditjen PPKL 1.743.377.819 -8.716.889 1.734.660.930
23.793.222.489 - 11.187.428.322 12.605.794.167
Piutang (Netto)Kd Es1 Eselon I
Jumlah
Piutang LainnyaPenyisihan Piutang
Lainnya
1. Penyisihan Piutang Lainnya pada Eselon I Ditjen PDASHL per 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp194.803.154,00
dan Rp153.346.657,00 dengan rincian masing-masing satker sebagai
berikut:
Kode Nama Satker Piutang Lainnya Penyisihan
029.04.426995 BALAI PDASHL WAMPU SEI
ULAR
62.933.355 Lancar 0,50% 314.667
029.04.427030 BALAI PDASHL BRANTAS
SAMPEAN
495.040.544 Lancar 0,50% 2.475.203
029.04.427112 BALAI PDASHL ASAHAN
BARUMUN
43.200.000 Lancar 0,50% 216.000
029.04.427128 BALAI PDASHL INDRAGIRI
ROKAN
2.592.731.739 Lancar 0,50% 12.963.659
029.04.427159 BALAI PDASHL MUSI 103.598.602 Lancar 0,50% 517.993
029.04.427171 BALAI PDASHL KAPUAS 620.102.845 Lancar 0,50% 3.100.514
029.04.427222 BALAI PDASHL BONE
BOLANGO
63.001.896 Lancar 0,50% 314.009
029.04.427341 BALAI PDASHL MAHAKAM
BERAU
1.708.520.929 Lancar 0,50% 8.542.605
029.04.427350 BALAI PDASHL KAHAYAN 262.917.278 Lancar 0,50% 1.314.586
150.993.000 Macet 100,00% 150.993.000
2.653.072 Lancar 0,50% 13.265
029.04.427290 BALAI PDASHL BENAIN
NOELMINA
623.377.911 Lancar 0,50% 3.116.889
029.04.427061 BALAI PDASHL
JENEBERANG SADDANG
1.930.860.000 Lancar 0,50% 9.654.300
029.04.427077 BALAI PDASHL TONDANO 253.092.767 Lancar 0,50% 1.265.464
8.913.023.938 194.802.154 Jumlah
Kualitas Piutang
SEKRETARIAT DITJEN
PDASHL
029.04.439573
2. Penyisihan Piutang Lainnya pada Eselon I Ditjen PKTL per 31 Desember
2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp10.974.429.739,00 dan
Rp12.995.972,00 dengan rincian masing-masing satker sebagai berikut:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
92
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Nama Satker Jenis Piutang Nilai Piutang Kategori
BPKH WILAYAH XXI
PALANGKARAYA
Penggantian Dana
Tata Batas
975.066.202 Macet 100% 975.066.202
BPKH WILAYAH XXII
KENDARI
Penggantian Dana
Tata Batas
361.866.659 Diragukan 50% 180.933.329
BPKH WILAYAH II
PALEMBANG
Penggantian Dana
Tata Batas
8.442.652.400 Macet 100% 8.442.652.400
BPKH WILAYAH XIII
PANGKALPINANG
Penggantian Dana
Tata Batas
343.322.904 Macet 100% 343.322.904
Penggantian Dana
Tata Batas
1.032.024.000 Macet 100% 1.032.024.000
57.639.000 Lancar 0,5% 288.195
SETDITJEN PKTL 16.812.853 Lancar 0,5% 84.064
BPKHH WILAYAH XIX
PEKANBARU
11.729.000 Lancar 0,5% 58.645
Jumah 11.241.113.018 10.974.429.739
Penyisihan
BPKH WILAYAH III
PONTIANAK
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
93
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Bag.Lancar
TP/TGR
Rp10,73M
C.1.9 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan
Ganti Rugi (TP/TGR)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi (TP/TGR) pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember
2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar
Rp10.734.095.274,00 dan Rp9.491.101.667,00. Bagian Lancar Tagihan
TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu
12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian
masing-masing eselon I sebagai berikut :
Tabel 42. Rincian Bagian Lancar TP/TGR
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Kenaikan
31 Des 2019 31 Des 2018 (Penurunan)
1 Setjen 170,244,422 173,874,422 (3,630,000) -2.09
2 Itjen - 1,035,423 (1,035,423) -100.00
3 Ditjen PHPL - 1,545,112 (1,545,112) -100.00
4 Ditjen PDASHL - - - -
5 Ditjen KSDAE 9,122,886,349 9,109,731,618 13,154,731 -
6 Ditjen PKTL - - - -
7 Badan Litbang - - - -
8 Badan P2SDM 103,096,909 194,006,000 (90,909,091) -46.86
9 Ditjen PSKL - - - -
10 Ditjen Gakum 1,324,999,994 10,909,092 1,314,090,902 12,045.83
11 Ditjen PPI 12,867,600 - 12,867,600 100.00
12 Ditjen PSLB3 - - - -
13 Ditjen PPKL - - - -
10,734,095,274 9,491,101,667 1,242,993,607 13.10
No Eselon ISaldo per
%
Jumlah
Bagian Lancar TP/TGR berasal dari piutang pada Kementerian LHK
antara lain berasal dari piutang dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 43. Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
No Nama 31-Dec-19 31-Dec-18
1 Bagian Lancar TP 9.073.696.668 9.088.096.668
2 Bagian Lancar TGR 1.660.398.606 403.004.999
10.734.095.274 9.491.101.667 Jumlah
Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada Kementerian
LHK per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.734.095.274,00 dijelaskan per
Eselon I sebagai berikut:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
94
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
1. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) pada Eselon I Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018 adalah sebesar Rp170.244.421,58 dan
Rp173.874.421,58 dengan rincian satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.01.426839 BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT
JENDERAL
170.244.421,58 173.874.421,58
170.244.421,58 173.874.421,58Jumlah
Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR satker Biro Keuangan sebesar
Rp170.244.421,58 tersebut terdiri dari TGR atas 11 orang tertagih, 2
orang eks. Kantor Wilayah dan 9 orang pada Dinas Kehutanan Provinsi
yang terjadi pada tahun 1992 sesuai SKP/SKTM nya. Rincian Piutang
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31
Desember 2019 adalah sebagai berikut:
Tambah Kurang
1 I Wayan Suadya 16.450.000,00 - 1.200.000,00 15.250.000,00 SKP, 18 Nop 1999
2 Ir. Arie Mulyadi 2.430.000,00 - 2.430.000,00 - SKTM, 31 Mar 1999
3 Usman T. Djiloi 66.270.192,07 - - 66.270.192,07 SKP, 14 Sep 1992
4 M. Rande 10.728.016,29 - - 10.728.016,29 SKP, 14 Sep 1992
5 Dung Latubasa 18.501.100,00 - - 18.501.100,00 SKP, 14 Sep 1992
6 Dahlan Lamansa 16.456.000,33 - - 16.456.000,33 SKP, 14 Sep 1992
7 JS. Salumpana 5.195.233,36 - - 5.195.233,36 SKP, 14 Sep 1992
8 Kasim Latjongka 3.849.000,00 - - 3.849.000,00 SKP, 14 Sep 1992
9 Hendrik Lumowa 3.401.069,53 - - 3.401.069,53 SKP, 14 Sep 1992
10 M. Lawidu 30.593.810,00 - - 30.593.810,00 SKP, 14 Sep 1992
173.874.421,58 - 3.630.000,00 170.244.421,58
Tuntutan Ganti Rugi
Jumlah TGR
Saldo 31 Des
2019 Ket.No Nama
Saldo 31 Des
2018
Mutasi
Apabila dibandingkan dengan periode 31 Desember 2018 terjadi
penurunan sebesar Rp3.630.000,00 dikarenakan adanya pembayaran
angsuran/cicilan an. I Wayan Suadya sebesar Rp1.200.000,00 serta
pelunasan TP/TGR an. Ir. Arie Mulyadi sebesar Rp2.430.000,00.
Adapun terkait selisih sebesar Rp0,42 antara saldo Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada
aplikasi e-Rekon dengan saldo perhitungan manual (Rp170.244.422,00 -
Rp170.244.421,58) disebabkan karena pada penginputan aplikasi
dilakukan pembulatan ke atas.
Selain Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp170.244.421,58 pada satker Biro
Keuangan, terdapat TGR atas 8 orang tertagih yang tidak tercatat dalam
Neraca, karena tidak memiliki SKTM/SKP, rincian lebih lanjut terhadap
TGR tersebut dijelaskan dalam pengungkapan lainnya.
2. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) pada Eselon I Ditjen KSDAE per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah sebesar Rp9.122.886.349,00 dan
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
95
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Rp9.109.731.618,00 dengan rincian satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.05.427366 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
KSDA DAN EKOSISTEM
9.039.746.668 9.039.746.668
029.05.238322 BALAI KSDA DKI JAKARTA RAYA 11.124.000 -
029.05.238577 BALAI KSDA KALIMANTAN BARAT 5.264.422 -
029.05.238610 BALAI KSDA SULAWESI UTARA 7.140.000 -
029.05.239828 BALAI BESAR TAMAN NASIONAL
GUNUNG LEUSER
38.489.600 36.824.000
029.05.604236 BALAI BESAR TAMAN NASIONAL
TELUK CENDERAWASIH
7.921.659 -
029.05.604240 BTN GUNUNG HALIMUN 13.200.000 14.400.000
029.05.238399 BALAI BESAR KSDA JAWA BARAT - 566.350
029.05.238645 BALAI BESAR KSDA SULAWESI
SELATAN
- 762.400
029.05.239853 BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BUKIT
BARISAN SELATAN
- 17.432.200
9.122.886.349 9.109.731.618 Jumlah
Penjelasan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti
Rugi (TPTGR) pada masing-masing satker Ditjen KSDAE adalah
sebagai berikut:
a. Setditjen KSDAE sebesar Rp9.039.746.668,00 penjelasan lebih lanjut
terkait piutang Alm. Suharto ada di pengungkapan lainnya.
b. Balai KSDA DKI Jakarta sebesar Rp11.124.000,00 terdiri dari
Piutang TGR an.Faizin Mubarak sebesar Rp6.288.000,00 dan Rigo
Sigop sebesar Rp4.836.000,00.
c. Balai KSDA Kalimantan Barat sebesar Rp5.264.422,00.
d. Balai KSDA Sulawesi Utara sebesar Rp7.140.000,00 yang
merupakan TGR kendaraan dinas roda dua a.n. Arlenos.
e. BBTN Gunung Leuser sebesar Rp38.489.600,00.
f. Balai Besar TN.Teluk Cendrawasih sebesar Rp7.921.659,00.
g. Balai TN Halimun Salak sebesar Rp13.200.000,00 merupakan TGR
Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan an. Iwan
Setiawan.
3. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) pada Eselon I Badan P2SDM per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah sebesar Rp103.096.909,00 dan Rp194.006.000,00
dengan rincian satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.08.400206 PUSAT PENYULUHAN 3.000.000 3.000.000
029.08.426851 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KUPANG
100.096.909 191.006.000
103.096.909 194.006.000 Jumlah
4. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) pada Eselon I Ditjen Gakum per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah sebesar Rp1.324.999.994,00 dan Rp10.909.092,00
dengan rincian satker sebagai berikut:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
96
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.10.400424 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
1.324.999.994 10.909.092
1.324.999.994 10.909.092 Jumlah
Piutang Tagihan TP/TGR pada satker Sekretariat Jenderal Penegakan
Hukum LHK sebesar Rp1.324.999.994,00 tersebut merupakan hasil
transfer masuk piutang dari Deputi V Ex.Kementerian Negara
Lingkungan Hidup ke satker Biro Umum kemudian dikembalikan ke
satker Setdijen PHLHK selaku yang punya dokumen sumber Piutang
TP/TGR.
Piutang TP/TGR tersebut merupakan dana kerugian lingkungan tahun
2005 dan 2006 yang dikelola oleh Deputi V yang tidak disetorkan ke Kas
Negara dan tidak dilaporkan, tetapi digunakan langsung tanpa melalui
mekanisme APBN sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus
juta rupiah) an. saudara Sudarsono, SH (alm) NIP. 19501021 198103 1
001. Terhadap ahli waris Saudara Sudarsono, SH (alm) telah dilakukan
proses TGR dan pembebanannya sesuai Surat Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 27 tahun 2010 tanggal 18 Januari 2010
tentang Pembebanan Ganti Rugi Atas Nama Saudara Sudarsono, SH NIP.
195010211981031001 Pada Kantor Menteri Lingkungan Hidup. Mutasi
pengurangan/pembayaran sebesar Rp909.091,00 per bulan.
5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) pada Eselon I Ditjen PPI per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah sebesar Rp12.867.600,00 dan Rp0,00 dengan
rincian satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.11.401819 BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
WILAYAH SUMATERA
12.867.600 -
12.867.600 - Jumlah
Penjelasan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti
Rugi (TPTGR) pada satker Balai PPI & KHL Wilayah Sumatera adalah
sebagai berikut:
1) Piutang TGR an. Rinaldi sebesar Rp3.000.000,00
2) Piutang TGR an. Adi Nopriansyah sebesar Rp9.372.000,00
3) Piutang TGR an. Samsul Rizal sebesar Rp495.600,00
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
97
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih -
Bag.Lancar
TP/TGR
Rp9,33M
C.1.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.
Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) pada Kementerian LHK per 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp9.335.814.535,00 dan
Rp9.422.471.963,00, dengan rincian masing-masing eselon I sebagai
berikut:
Tabel 44. Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Bagian Lancar
TP/TGR Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
029.01 Setjen 170.244.422 - 155.070.672 15.173.750
029.02 Itjen - - -
029.03 Ditjen PHPL - - -
029.04 Ditjen PDASHL - - -
029.05 Ditjen KSDAE 9.122.886.349 - 9.073.942.616 48.943.733
029.06 Ditjen PKTL - - -
029.07 Badan Litbang - - -
029.08 Badan P2SDM 103.096.909 - 100.111.909 2.985.000
029.09 Ditjen PSKL - - -
029.10 Ditjen Gakum 1.324.999.994 - 6.625.000 1.318.374.994
029.11 Ditjen PPI 12.867.600 - 64.338 12.803.262
029.12 Ditjen PSLB3 - - -
029.13 Ditjen PPKL - - -
10.734.095.274 - 9.335.814.535 1.398.280.739
Penyisihan Piutang
TP/TGR
Piutang TP/TGR
(Netto)Kd Es1 Eselon I
Jumlah
Piutang TP/TGR
Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada Kementerian LHK per
31 Desember 2019 sebesar Rp9.335.814.535,00 dijelaskan per Eselon I
sebagai berikut:
1. Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi (TP/TGR) pada Eselon I Sekretariat Jenderal per 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp155.070.671,58
dan Rp173.874.422,00 pada satker Biro Keuangan dengan rincian sebagai
berikut:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
98
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
1 I Wayan Suadya Lancar 15.250.000,00 0,005 76.250,00
2 Usman T. Djiloi Macet 66.270.192,07 100% 66.270.192,07
3 M. Rande Macet 10.728.016,29 100% 10.728.016,29
4 Dung Latubasa Macet 18.501.100,00 100% 18.501.100,00
5 Dahlan Lamansa Macet 16.456.000,33 100% 16.456.000,33
6 JS. Salumpana Macet 5.195.233,36 100% 5.195.233,36
7 Kasim Latjongka Macet 3.849.000,00 100% 3.849.000,00
8 Hendrik Lumowa Macet 3.401.069,53 100% 3.401.069,53
9 M. Lawidu Macet 30.593.810,00 100% 30.593.810,00
170.244.421,58 155.070.671,58
Nilai
Penyisihan
Piutang (Rp)
KualitasNo Nama Nilai Piutang Penyisih
an
Tuntutan Ganti Rugi
Jumlah TGR
Adapun terkait selisih sebesar Rp0,42 antara saldo Penyisihan Bagian
Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
pada aplikasi dengan saldo perhitungan manual (Rp155.070.672,00 - Rp
Rp155.070.671,58) disebabkan karena pada penginputan aplikasi
dilakukan pembulatan ke atas.
2. Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi (TP/TGR) pada Eselon I Ditjen KSDAE per 31 Desember
2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp9.073.942.616,00 dan
Rp9.073.876.843,00 dengan rincian satker sebagai berikut:
Kode Satker Nama Satker Piutang Lancar
TP/TGR
Kategori
Piutang
029.05.427366 SETDITJEN KSDAE 9.039.746.668 Macet 100% 9.039.746.668
029.05.238322 BALAI KSDA DKI
JAKARTA RAYA
11.124.000 Lancar 0,50% 55.620
029.05.238577 BALAI KSDA
KALIMANTAN BARAT
5.264.422 Lancar 0,50% 26.322
029.05.238610 BALAI KSDA SULAWESI
UTARA
7.140.000 Lancar 0,50% 35.700
33.950.000 Macet 100% 33.950.000
4.539.600 Lancar 0,50% 22.698
029.05.604236 BBTN TELUK
CENDERAWASIH
7.921.659 Lancar 0,50% 39.608
029.05.604240 BTN GUNUNG HALIMUN 13.200.000 Lancar 0,50% 66.000
9.122.886.349 9.073.942.616
Penyisihan Piutang
BBTN GUNUNG LEUSER029.05.239828
3. Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi (TP/TGR) pada Eselon I Badan P2SDM per 31 Desember
2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp100.111.909,00 dan
Rp191.021.000,00 dengan rincian satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker Piutang Lancar
TP/TGR
Kategori
Piutang
029.08.400206 PUSAT PENYULUHAN 3.000.000 Lancar 0,50% 15.000
029.08.426851 BALAI DIKLAT LHK KUPANG 100.096.909 Macet 100% 100.096.909
103.096.909 100.111.909 Jumlah
Penyisihan Piutang
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
99
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Persediaan
Rp1,19T
4. Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi (TP/TGR) pada Eselon I Ditjen Gakum per 31 Desember
2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp6.625.000,00 dan
Rp54.545,00 dengan rincian satker sebagai berikut:
Nama Satker Piutang TP/TGR Kategori Piutang
SETDITJEN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
1.324.999.994 Lancar 0,50% 6.624.999,97
Jumlah 1.324.999.994 6.625.000
Penyisihan Piutang
5. Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi (TP/TGR) pada Eselon I Ditjen PPI per 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp64.338,00 dan Rp0,00 dengan
rincian satker sebagai berikut:
Kode Nama Satker Piutang TP/TGR Kategori
Piutang
029.11.401819 BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN
IKLIM DAN KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN WILAYAH SUMATERA
12.867.600 Lancar 0,50% 64.338,00
12.867.600 64.338 Jumlah
Penyisihan Piutang
C.1.11 Persediaan
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional
pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp1.199.736.345.919,00
dan Rp973.194.410.140,00 dengan rincian Persediaan berdasarkan Eselon I
disajikan sebagai berikut :
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
100
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Tabel 45. Rincian Persediaan
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Kenaikan
31 Des 2019 31 Des 2018 (Penurunan)
029.01 Setjen 7,271,814,041 6,679,724,017 592,090,024 8.86
029.02 Itjen 32,866,150 164,169,770 (131,303,620) (79.98)
029.03 Ditjen PHPL 51,092,604,274 183,065,661,520 (131,973,057,246) (72.09)
029.04 Ditjen PDASHL 105,559,737,422 100,145,431,820 5,414,305,602 5.41
029.05 Ditjen KSDAE 31,790,832,398 36,575,779,062 (4,784,946,664) (13.08)
029.06 Ditjen PKTL 834,493,918 1,255,155,495 (420,661,577) (33.51)
029.07 Badan Litbang 2,285,756,774 1,640,309,191 645,447,583 39.35
029.08 Badan P2SDM 57,002,650 88,514,650 (31,512,000) (35.60)
029.09 Ditjen PSKL 55,391,192,413 18,596,064,820 36,795,127,593 197.87
029.10 Ditjen Gakum 4,561,760,643 2,061,677,914 2,500,082,729 121.26
029.11 Ditjen PPI 66,520,910,871 57,493,216,413 9,027,694,458 15.70
029.12 Ditjen PSLB3 366,949,934,197 194,477,115,729 172,472,818,468 88.69
029.13 Ditjen PPKL 507,387,440,168 370,951,589,739 136,435,850,429 36.78
1,199,736,345,919 973,194,410,140 226,541,935,779 23.28
Kd Es1 Eselon ISaldo per
%
Jumlah
Tabel 46. Rincian Persediaan menurut jenis Persediaan
Akun Jenis Persediaan
Saldo per Kenaikan
(Penurunan)
(Rp) 31 Des 2019 (Rp) 31 Des 2018 (Rp)
117111 Barang Konsumsi 24.525.345.210 23.289.454.205 1.235.891.005
117112 Amunisi 1.772.628.231 1.882.639.111 (110.010.880)
117113 Bahan untuk Pemeliharaan 509.461.051 644.669.001 (135.207.950)
117114 Suku Cadang 1.407.215.946 1.140.904.942 266.311.004
117121 Pita Cukai Materai dan
Leges
14.100.322 99.116.305 (85.015.983)
117131 Bahan Baku 11.062.627.947 14.413.400.654 (3.350.772.707)
117141 Persediaan Dalam Rangka
Bantuan Sosial
0
117191 Persediaan untuk tujuan
strategis/berjaga2
11.663.575 124.130.000 (112.466.425)
117199 Persediaan Lainnya 2.600.701.930 1.842.486.368 758.215.562
Sub Total 1 41.903.744.212 43.436.800.586 (1.533.056.374)
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Ke Masyarakat
117122 Tanah Bangunan untuk
dijual atau diserahkan
kepada masyarakat
148.956.725.899 98.273.858.569 50.682.867.330
117123 Hewan dan Tanaman untuk
dijual atau diserahkan
kepada Masyarakat
74.798.613.331 50.157.803.852 24.640.809.479
117124 Peralatan dan Mesin untuk
dijual atau diserahkan
kepada Masyarakat
277.805.435.105 316.723.568.768 (38.918.133.663)
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
101
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
117125 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
untuk diserahkan kepada
Masyarakat
152.400.298.790 126.385.625.822 26.014.672.968
117126 Aset Tetap Lainnya untuk
diserahkan kepada
Masyarakat
17.051.073.546 12.297.558.175 4.753.515.371
117127 Aset Lain-Lain untuk
diserahkan kepada
Masyarakat
76.312.187.755 5.120.000.386 71.192.187.369 1.390,47
117128 Brg Persediaan Lainnya utk
dijual/diserahkan
masyarakat
410.508.267.281 271.551.186.002 138.957.081.279
117129 Persediaan Lainnya Untuk
Diserahkan Kepada
Masyarakat
0 49.248.007.980 (49.248.007.980)
Sub Total 2 1.157.832.601.707 929.757.609.554 228.074.992.153
Jumlah 1.199.736.345.919 973.194.410.140 226.541.935.779
Dari jumlah saldo Persediaan sebesar Rp1.199.736.345.919,00
diantaranya merupakan Persediaan Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat
senilai Rp1.157.832.601.707,00 atau sebesar (96,51%). barang untuk
diserahkan ke Masyarakat berasal dari belanja barang untuk diserahkan
kepada masyarakat dengan mekanisme pemindahtanganan Barang Milik
Negara (BMN) melalui mekanisme hibah. Rincian progress atas proses hibah
persediaan barang diserahkan ke masyarakat per 31 Desember 2019 sebagai
berikut:
Tabel 47. Rincian Progress dan Tahun Barang Persediaan untuk Diserahkan
ke Masyarakat
Uraian/ Tahun Perolehan s.d Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Total %
Belum Diserahkan 775,016,000 12,691,375,000 22,840,929,503 45,450,941,447 81,758,261,950 7.08
Belum Proses Pengajuan Surat
Persetujuan Hibah
42,735,235,225 55,279,068,867 355,097,590,476 314,147,544,935 767,259,439,503 66.4
Sudah Proses Pengajuan Surat
Persetujuan Hibah
13,193,318,160 123,218,193,548 30,486,570,264 3,091,552,000 169,989,633,972 14,71
Proses Penyusunan Naskah dan
BAST Hibah
2,929,448,590 2,344,548,160 14,271,008,710 35,246,247,806 54,791,253,266 4.74
Proses Pengajuan SK
Penghapusan
3,398,520,992 22,761,978,801 22,463,976,189 33,058,130,136 81,682,606,118 7.07
Total 63,031,538,967 216,295,164,376 445,160,075,142 430,994,416,324 1,155,481,194,809 100
2,356,797,670
-5,390,772
1,157,832,601,707
Secara fisik sudah diserahkan ke masyarakat namun belum dapat dikoreksi dari pencatatan karena masih dalam proses administrasi persetujuan hibah,
berita acara serah terima, dan SK penghapusan
Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat yang belum dapat dijelaskan rincian barang persediaannya
Penyesuaian nilai persediaan karena penggunaan harga terakhir
Total Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
102
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Aset Tetap:
Nilai Perolehan
Rp17,29T;
Akum.Penyusutan
Rp2,93T; Nilai
buku Rp14,35T
C.2 Aset Tetap
Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan
oleh masyarakat umum.
Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
adalah masing-masing sebesar Rp14.358.538.670.419,00 dan
Rp5.576.935.315.505,00. Rincian Aset Tetap pada Kementerian LHK per 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel berikut ini :
Tabel 48. Rincian Aset Tetap
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Kenaikan
31 Desember 2019 31 Desember 2018 (Penurunan)
Tanah 9.974.257.123.792 2.365.498.329.641 7.608.758.794.151 321,66
Peralatan dan Mesin 3.476.102.967.487 3.373.676.281.912 102.426.685.575 3,04
Gedung dan Bangunan 3.293.584.141.911 2.397.477.874.437 896.106.267.474 37,38
Jalan, Irigasi dan Jaringan 433.943.153.388 366.068.778.168 67.874.375.220 18,54
Aset Tetap Lainnya 72.979.895.525 105.333.767.646 -32.353.872.121 -30,72
Konstruksi Dalam Pengerjaan 42.995.053.578 35.479.636.017 7.515.417.561 21,18
Jumlah 17.293.862.335.681 8.643.534.667.821 8.650.327.667.860 100,08
Akum. Penyusutan -2.935.323.665.262 -3.066.599.352.316 131.275.687.054 -4,28
Nilai Buku Aset Tetap 14.358.538.670.419 5.576.935.315.505 8.781.603.354.914 157,46
Aset TetapSaldo per
%
Kenaikan sangat signifikan pada aset tetap Kementerian LHK per 31
Desember 2019 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar
Rp8.650.327.667.860,00 disebabkan telah disajikannya hasil Invetarisasi dan
Penilaian Kembali (revaluasi) BMN tahun 2017 sd. 2018 beserta transaksi
lanjutannya pada Laporan Keuangan Tahun 2019 .
Setelah selesainya proses IP (revaluasi) BMN untuk seluruh BMN
berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan, jembatan dan bangunan air yang
diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015 serta telah dilakukan pemeriksaan
oleh BPK-RI atas IP BMN (2017 sd. 2018), Pemerintah memutuskan untuk
menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta
perbaikannya dalam LKKL dan LKPP Tahun 2019 Unaudited, sebagaimana
Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan, DJPB Kementerian Keuangan Nomor
S.58/PB/2020 tanggal 24 Januari 2020 perihal Rilis Update Aplikasi SIMAK-
BMN Versi 19.2 serta Petunjuk Teknis Pencatatan dan Penyajian Koreksi
Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN dalam Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 Menggunakan Aplikasi SIMAK-
BMN dan SAIBA.
Dengan pencatatan dan penyajian hasil IP BMN tahun 2017-2018
beserta perbaikannya pada LK Tahun 2019 mengakibatkan perekaman jurnal
akuntansi pada satker konsolidasi (satkon) yang sebelumnya dikeluarkan (take-
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
103
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
out), maka untuk pelaporan tahun 2019 ini, satuan kerja konsolidasi melakukan
jurnal penyajian kembali hasil inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi
aset) hasil IP BMN tahun 2017-2018 beserta transaksi lanjutan pada aplikasi
SAIBA.
Tanah
Rp9,97T
C.2.1 Tanah
Tanah yang dimiliki Kementerian LHK per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp9.974.257.123.792,00 dan
Rp2.365.498.329.641,00. Rincian Aset Tetap Tanah per eselon I sebagai
berikut :
Tabel 49. Rincian Aset Tetap Tanah
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Kenaikan
31 Des 2019 31 Des 2018 (Penurunan)
1 Setjen 1.505.566.880.313 1.172.514.211.313 333.052.669.000 28,41
2 Itjen 0 0 0 -
3 Ditjen PHPL 179.406.326.000 1.570.308.093.485 -1.390.901.767.485 (88,58)
4 Ditjen PDASHL 890.792.231.600 822.314.137.750 68.478.093.850 8,33
5 Ditjen KSDAE 1.776.043.200.988 1.759.340.728.988 16.702.472.000 0,95
6 Ditjen PKTL 408.428.877.535 377.485.348.535 30.943.529.000 8,20
7 Badan Litbang 2.483.264.599.106 2.272.782.994.500 210.481.604.606 9,26
8 Badan P2SDM 2.382.675.210.000 2.431.885.021.000 -49.209.811.000 (2,02)
9 Ditjen PSKL 209.119.761.000 214.465.666.000 -5.345.905.000 (2,49)
10 Ditjen Gakum 103.127.795.536 89.222.136.000 13.905.659.536 15,59
11 Ditjen PPI 35.832.241.714 30.274.833.714 5.557.408.000 18,36
12 Ditjen PSLB3 0 0 0 -
13 Ditjen PPKL 0 0 0 -
14 Konsolidasi KLHK 0 -8.375.094.841.644 8.375.094.841.644 (100,00)
9.974.257.123.792 2.365.498.329.641 7.608.758.794.151 321,66
No Eselon ISaldo per
%
Jumlah
Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Tanah pada
Kementerian LHK Tahun 2019 sebesar Rp9.974.257.123.792,00 adalah
sebagai berikut :
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
104
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Mutasi Tanah
TRN URAIAN TRANSAKSI Tanah
Saldo Akhir Per 31 Des 2018 2.365.498.329.641
Mutasi Tambah :
100 Saldo Awal 1.500.000
101 Pembelian 7.117.529.536
102 Transfer Masuk 3.641.327.000
103 Hibah (Masuk) 229.043.000
105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP 7.612.947.928
107 Reklasifikasi Masuk 6.877.379.128
112 Perolehan Lainnya 120.000.000
202 Pengembangan Nilai Aset 4.693.663.000
205 Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset 8.423.509.000
208 Pengembangan Melalui KDP 164.810.000
224 Koreksi Penilaian Kembali BMN 8.940.745.000
225 Koreksi Kesalahan input IP 410.823.847.000
245 Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali 184.117.910.000
333 Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi 19.622.000
334 Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi 8.760.283.000
336 Koreksi Normalisasi Akibat Koreksi Penilaian Kembali 378.510.000
Mutasi Kurang :
188 Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (1.389.676.639.485)
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (158.412.472)
229 Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan (5.724.160.000)
247 Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi (3.434.255.000)
302 Transfer Keluar (3.641.327.000)
304 Reklasifikasi Keluar (6.790.879.128)
305 Koreksi Pencatatan (8.833.000.000)
Saldo Akhir (Sebelum Take In Reval) 1.599.162.282.148
Jurnal - Take In Reval 8.375.094.841.644
Saldo Akhir Per 31 Des 2019 9.974.257.123.792
Akumulasi Penyusutan -
Nilai Buku Per 31 Des 2019 9.974.257.123.792
Nilai atas Tanah pada Kementerian LHK per 31 Desember 2019 sebesar
Rp9.974.257.123.792,00 merupakan nilai tanah setelah dilakukan penyajian
kembali hasil inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Barang Milik
Negara (BMN) Tahun 2017-2018 beserta transaksi lanjutan tahun 2019.
Adapun terkait dengan mutasi penambahan aset tanah dengan belanja
modal pembentuknya per 31 Desember 2019, secara rinci dapat dilihat pada
tabel berikut :
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
105
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Rincian Mutasi Penambahan Aset Tanah dengan Belanja Modal
Tanah
Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2019 9.974.257.123.792,00
Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2018 2.365.498.329.641,00
Belanja Modal Tahun 2019 17.293.460.464,00
Mutasi Tanah
Saldo Awal 1.500.000,00
Transfer Masuk 3.641.327.000,00
Hibah (Masuk) 229.043.000,00
Reklasifikasi Masuk 6.877.379.128,00
Perolehan Lainnya 120.000.000,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset 8.423.509.000,00
Koreksi Penilaian Kembali BMN 8.940.745.000,00
Koreksi Kesalahan input IP 410.823.847.000,00
Koreksi Nilai barang Berlebih 184.117.910.000,00
Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi 19.622.000,00
Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi 8.760.283.000,00
Koreksi Normalisasi Akibat Koreksi Penilaian Kembali 378.510.000,00
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (1.389.676.639.485,00)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (158.412.472,00)
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan (5.724.160.000,00)
Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi (3.434.255.000,00)
Transfer Keluar (3.641.327.000,00)
Reklasifikasi Keluar (6.790.879.128,00)
Koreksi Pencatatan (8.833.000.000,00)
Take In Reval 8.375.094.841.644,00
7.606.463.304.151,00
9.971.961.633.792,00
2.295.490.000,00
Uraian
Total Mutasi
Saldo Awal + Mutasi
Selisih
Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih sebesar Rp2.295.490.000,00
untuk penambahan aset berupa tanah dengan belanja modal tanah dengan
penambahan asetnya. Detail penjelasan selisih tersebut dapat dilihat pada
rincian berikut ini :
Nilai
1. Penambahan/Perolehan KDP (6.090.000,00)
2. KDP Tahun Anggaran Yang Lalu 15.250.000,00
3. Penambahan Aset Tanah menggunakan Belanja Modal
Gedung dan Bangunan
2.286.330.000,00
2.295.490.000,00 Total
Penjelasan Selisih :
Dari total nilai tanah sebesar Rp9.974.257.123.792,00 terdapat tanah
yang belum bersertifikat atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan sebanyak 637 NUP senilai Rp4.896.490.419.589,00 rincian lebih
lanjut terdapat pada lampiran, serta terdapat tanah yang masih bersengketa
sampai dengan tahun 2019 tercatat sebanyak 26 NUP senilai
Rp124.496.982.000,00 detail rincian terdapat pada lampiran.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
106
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Peralatan
dan Mesin
Rp3,47T
Terdapat aset berupa tanah (Tanah Kebun Lainnya) dari satker Balai
PDASHL Agam Kuantan dengan Kode barang 2010203999 NUP 2 seluas
277.000 m2 yang sebagian tanahnya dipinjampakaikan kepada Pemda
Kabupaten Solok sesuai dengan Naskah Perjanjian Pinjam Pakai antara
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pemerintah Kabupaten
Solok Provinsi Sumatera Barat Nomor
PKS.73/MENLHKSETJEN/ROUM/KAP.3/4/2018 tanggal 25 April 2018.
Perjanjian pinjam pakai tersebut ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun seluas
53.010 m2. Atas tanah tersebut telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 00001
tahun 2015 atas nama Departemen Kehutanan yang beralamat di Jalan Raya
Padang Solok desa Nagari Koto Gaek Guguak Kecamatan Gunung Talang
Kabupaten Solok.
C.2.2 Peralatan dan Mesin
Nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember
2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar
Rp3.476.102.967.487,00 dan Rp3.373.676.281.912,00. Rincian Aset Tetap
Peralatan dan Mesin per eselon I sebagai berikut :
Tabel 50. Rincian Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Kenaikan
31 Des 2019 31 Des 2018 (Penurunan)
1 Setjen 333.747.049.381 341.497.114.624 -7.750.065.243 (2,27)
2 Itjen 17.816.876.284 14.279.215.046 3.537.661.238 24,77
3 Ditjen PHPL 126.139.862.724 115.480.992.982 10.658.869.742 9,23
4 Ditjen PDASHL 353.611.978.855 302.368.332.716 51.243.646.139 16,95
5 Ditjen KSDAE 1.166.667.390.860 1.222.593.238.727 -55.925.847.867 (4,57)
6 Ditjen PKTL 290.528.932.376 306.942.738.641 -16.413.806.265 (5,35)
7 Badan Litbang 334.941.383.003 296.511.440.582 38.429.942.421 12,96
8 Badan P2SDM 140.862.998.152 146.220.678.122 -5.357.679.970 (3,66)
9 Ditjen PSKL 58.786.894.519 53.171.809.022 5.615.085.497 10,56
10 Ditjen Gakum 217.241.950.508 173.366.973.933 43.874.976.575 25,31
11 Ditjen PPI 296.187.260.585 305.258.815.435 -9.071.554.850 (2,97)
12 Ditjen PSLB3 36.450.419.844 25.383.523.993 11.066.895.851 43,60
13 Ditjen PPKL 103.119.970.396 70.601.408.089 32.518.562.307 46,06
3.476.102.967.487 3.373.676.281.912 102.426.685.575 3,04
No Eselon ISaldo per
%
Jumlah
Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Peralatan dan Mesin pada
Kementerian LHK Tahun 2019 sebesar Rp3.476.102.967.487,00 adalah
sebagai berikut :
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
107
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Mutasi Peralatan dan Mesin
TRN URAIAN TRANSAKSI Peralatan dan Mesin
Saldo Akhir Per 31 Des 2018 3.373.676.281.912
Mutasi Tambah :
100 Saldo Awal 1.988.137.660
101 Pembelian 261.850.255.237
102 Transfer Masuk 130.543.283.455
103 Hibah (Masuk) 1.734.259.686
105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP 40.674.029.400
107 Reklasifikasi Masuk 60.937.697.668
112 Perolehan Lainnya 939.860.500
177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 6.706.481.895
190 Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi 1.207.816.847
199 Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya 45.902.400
202 Pengembangan Nilai Aset 4.688.791.271
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 66.682.733
208 Pengembangan Melalui KDP 732.685.000
Mutasi Kurang :
188 Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (214.010.439.834)
209 Transaksi Normalisasi BMN (3.306.280)
301 Penghapusan (2.758.694.189)
302 Transfer Keluar (129.056.950.296)
303 Hibah (Keluar) (7.640.050.480)
304 Reklasifikasi Keluar (53.884.789.568)
305 Koreksi Pencatatan (1.434.219.400)
306 Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (575.877.000)
308 Usulan Barang Hilang ke Pengelola (324.871.130)
Saldo Akhir (Sebelum Take In Reval) 3.476.102.967.487
Jurnal - Take In Reval -
Saldo Akhir Per 31 Des 2019 3.476.102.967.487
Akumulasi Penyusutan (2.533.887.876.342)
Nilai Buku Per 31 Des 2019 942.215.091.145
Adapun terkait dengan mutasi penambahan aset peralatan dan mesin
dengan belanja modal pembentuknya per 31 Desember 2019, secara rinci dapat
dilihat pada tabel berikut :
Rincian Mutasi Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dengan Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2019 3.476.102.967.487,00
Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2018 3.373.676.281.912,00
Belanja Modal Tahun 2019 310.117.746.078,00
Mutasi Peralatan dan Mesin
Saldo Awal 1.988.137.660,00
Transfer Masuk 130.543.283.455,00
Hibah (Masuk) 1.734.259.686,00
Reklasifikasi Masuk 60.937.697.668,00
Perolehan Lainnya 939.860.500,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 6.706.481.895,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi 1.207.816.847,00
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya 45.902.400,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 66.682.733,00
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (214.010.439.834,00)
Transaksi Normalisasi BMN (3.306.280,00)
Penghapusan (2.758.694.189,00)
Transfer Keluar (129.056.950.296,00)
Hibah (Keluar) (7.640.050.480,00)
Reklasifikasi Keluar (53.884.789.568,00)
Koreksi Pencatatan (1.434.219.400,00)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (575.877.000,00)
Usulan Barang Hilang ke Pengelola (324.871.130,00)
104.598.670.745,00
3.478.274.952.657,00
(2.171.985.170,00)
Uraian
Total Mutasi
Saldo Awal + Mutasi
Selisih
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
108
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih sebesar Rp2.171.985.170,00
untuk penambahan aset berupa peralatan dan mesin dengan belanja modal
peralatan dan mesin. Detail penjelasan selisih tersebut dapat dilihat pada
rincian berikut ini :
Nilai
1. Penambahan Peralatan dan Mesin menggunakan Belanja Barang (52) (84.672.000,00)
2. Koreksi Peralatan dan Mesin atas Pengembalian Belanja 17.902.750,00
3. Penambahan/Perolehan KDP (35.000.000,00)
4. KDP Tahun Anggaran Yang Lalu 21.856.000,00
5. Penambahan Peralatan dan Mesin menggunakan Belanja Modal Lainnya 980.946.943,00
6. Belanja Peralatan dan Mesin digunakan untuk penambahan Gedung dan Bangunan (781.605.334,00)
7. Belanja Peralatan dan Mesin digunakan untuk penambahan Aset Tetap Lainnya (776.576.832,00)
8. Belanja Peralatan dan Mesin digunakan untuk penambahan Aset Tak Berwujud (224.260.000,00)
9. Belanja Peralatan dan Mesin Tidak Dikapitalisasi (1.132.706.197,00)
10. Pembelian Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel (99.899.500,00)
11. Penyelesaian Pembangunan KDP Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel (57.971.000,00)
Total (2.171.985.170,00)
Penjelasan Selisih
Dari aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp3.476.102.967.487,00
diantaranya:
1. Terdapat aset yang rusak berat sebesar Rp1.505.471.659,00, dengan rincian
sebagai berikut: Tabel Aset Kondisi Rusak Berat
No. Nama Satker Jumlah
Unit
Nilai Perolehan
(Rp)
1. BTN Kelimutu 3 154.747.000,00
2. BTN Komodo 281 594.056.021,00
3. BPHP Wilayah V Palembang 2 297.000.000,00
4. BTN Bukit Baka Bukit Raya 7 41.417.750,00
5. BBKSDA Riau 8 71.683.555,00
6. BBTN Bromo Tengger Semeru 61 281.929.000,00
7. BPKH Wilayah VI Manado 10 64.638.333,00
Jumlah 372 1.505.471.659,00
2. Kendaraan bermotor yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah
melalui Berita Acara Serah Terima namun proses hibahnya belum selesai
sebanyak 43 unit kendaraan dengan nilai sebesar Rp6.747.379.018,00.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
109
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Gedung dan
Bangunan
Rp3,29T
Tabel Kendaraan Yang Proses Hibahnya Belum Selesai
Satker Nama Barang Tahun
Perolehan Jumlah
Nilai Perolehan (Rp)
BPDASHL Remu Ransiki
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya
2010 15 211.018.500,00
Direktorat Adaptasi PI
Sepeda Motor 2015 2 58.956.718,00
2016 1 26.720.000,00
Setditjen Gakum
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
2008 1 183.095.000,00
Pick Up 2008 22 5.651.588.800,00
2011 2 616.000.000,00
Total 43 6.747.379.018,00
3. Terdapat peralatan dan mesin yang hilang sebanyak 11 unit dengan nilai
perolehan sebesar Rp248.699.766,00, rincian sebagai berikut:
Tabel Aset Tetap Hilang
No. Nama Satker Jumlah
Unit Nilai Perolehan
1. BTN Sebangau 6 56.139.766,00
2. BPPHLHK Wilayah Sulawesi 1 6.100.000,00
3. BTN Bunaken 1 14.600.000,00
4. BTN Bogani Nani Wartabone 1 14.960.000,00
5. BPKH Wilayah VI Manado 2 156.900.000,00
Jumlah 11 248.699.766,00
C.2.3 Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
adalah Rp3.293.584.141.911,00 dan Rp2.397.477.874.437,00. Rincian Gedung
dan Bangunan per eselon I sebagai berikut :
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
110
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Tabel 51. Rincian Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Kenaikan
31 Des 2019 31 Des 2018 (Penurunan)
1 Setjen 735.553.256.638 675.887.794.711 59.665.461.927 8,83
2 Itjen 0 0 0 0,00
3 Ditjen PHPL 59.970.711.050 61.330.551.150 -1.359.840.100 -2,22
4 Ditjen PDASHL 376.234.486.658 393.825.308.782 -17.590.822.124 -4,47
5 Ditjen KSDAE 1.267.151.958.922 1.152.858.513.054 114.293.445.868 9,91
6 Ditjen PKTL 123.584.282.598 129.670.933.485 -6.086.650.887 -4,69
7 Badan Litbang 272.742.311.697 260.491.076.097 12.251.235.600 4,70
8 Badan P2SDM 331.745.795.695 333.982.215.266 -2.236.419.571 -0,67
9 Ditjen PSKL 26.318.596.000 25.602.190.000 716.406.000 2,80
10 Ditjen Gakum 34.236.629.361 18.139.376.842 16.097.252.519 88,74
11 Ditjen PPI 65.344.188.942 51.716.591.800 13.627.597.142 26,35
12 Ditjen PSLB3 0 0 0 0,00
13 Ditjen PPKL 701.924.350 392.123.630 309.800.720 79,01
14 Konsolidasi KLHK 0 -706.418.800.380 706.418.800.380 -100,00
3.293.584.141.911 2.397.477.874.437 896.106.267.474 37,38
No Eselon ISaldo per
Jumlah
%
Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Gedung dan Bangunan
pada Kementerian LHK Tahun 2019 sebesar Rp3.293.584.141.911,00 adalah
sebagai berikut :
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
111
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Mutasi Gedung dan Bangunan
TRN URAIAN TRANSAKSI Gedung dan Bangunan
Saldo Akhir Per 31 Des 2018 2.397.477.874.437
Mutasi Tambah :
100 Saldo Awal 1.603.523.740
101 Pembelian 4.498.614.870
102 Transfer Masuk 1.670.456.720
103 Hibah (Masuk) 4.706.324.638
105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP 134.232.485.835
107 Reklasifikasi Masuk 18.160.883.114
113 Penyelesaian Pembangunan Langsung 1.351.055.072
121 Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi 505.395.456
130 Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi 10.202.686.000
177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 9.749.853.600
190 Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi 1.384.567.392
199 Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya 16.975.000
202 Pengembangan Nilai Aset 17.798.576.909
206 Penerimaan Aset Tetap Renovasi 9.276.787.188
208 Pengembangan Melalui KDP 50.109.706.844
223 Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali 566.191.906
224 Koreksi Penilaian Kembali BMN 204.444.082
237 Koreksi BMN ditemukan Kembali 595.600.730
240 Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225 53.549.280
241 Koreksi Input Normalisasi Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225 3.291.000
245 Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali 1.767.614.000 334 Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi 4.944.991.200
Mutasi Kurang :
188 Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (21.935.959.563)
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (47.186.863)
209 Transaksi Normalisasi BMN (638.863.942)
225 Koreksi Kesalahan input IP (21.474.749.129)
226 Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi (208.152.311)
229 Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan (3.579.229.143)
238 Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi (109.375.697)
247 Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi (1.189.937.000)
301 Penghapusan (3.264.547.360)
302 Transfer Keluar (1.670.456.720)
303 Hibah (Keluar) (2.297.542.800)
304 Reklasifikasi Keluar (20.361.667.625)
305 Koreksi Pencatatan (5.011.482.606)
306 Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (80.609.000)
309 Usulan Barang Hibah DK/TP (1.051.854.000)
321 Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi (505.395.456)
333 Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi (123.026.267)
335 Koreksi Reklasifikasi Keluar Akibat Koreksi Penilaian Kembali (54.420.000)
336 Koreksi Normalisasi Akibat Koreksi Penilaian Kembali (111.652.000)
Saldo Akhir (Sebelum Take In Reval) 2.587.165.341.531
Jurnal - Take In Reval 706.418.800.380
Saldo Akhir Per 31 Des 2019 3.293.584.141.911
Akumulasi Penyusutan (255.913.152.553)
Nilai Buku Per 31 Des 2019 3.037.670.989.358
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
112
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Nilai atas Gedung dan Bangunan pada Kementerian LHK per 31
Desember 2019 sebesar Rp3.293.584.141.911,00 merupakan nilai gedung dan
bangunan setelah dilakukan penyajian kembali hasil inventarisasi dan penilaian
kembali (revaluasi aset) Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2017-2018 beserta
transaksi lanjutan tahun 2019.
Adapun terkait dengan mutasi penambahan aset Gedung dan Bangunan
dengan belanja modal pembentuknya per 31 Desember 2019, secara rinci dapat
dilihat pada tabel berikut :
Rincian Mutasi Penambahan
Aset Gedung dan Bangunan dengan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2019 3.293.584.141.911,00
Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2018 2.397.477.874.437,00
Belanja Modal Tahun 2019 229.284.944.132,00
Mutasi Gedung dan Bangunan
Saldo Awal 1.603.523.740,00
Transfer Masuk 1.670.456.720,00
Hibah (Masuk) 4.706.324.638,00
Reklasifikasi Masuk 18.160.883.114,00
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi 505.395.456,00
Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi 10.202.686.000,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 9.749.853.600,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi 1.384.567.392,00
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya 16.975.000,00
Penerimaan Aset Tetap Renovasi 9.276.787.188,00
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali 566.191.906,00
Koreksi Penilaian Kembali BMN 204.444.082,00
Koreksi BMN ditemukan Kembali 595.600.730,00
Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225 53.549.280,00
Koreksi Input Normalisasi Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225 3.291.000,00
Koreksi Nilai barang Berlebih 1.767.614.000,00
Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi 4.944.991.200,00
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (21.935.959.563,00)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (47.186.863,00)
Transaksi Normalisasi BMN (638.863.942,00)
Koreksi Kesalahan input IP (21.474.749.129,00)
Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi (208.152.311,00)
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan (3.579.229.143,00)
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi (109.375.697,00)
Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi (1.189.937.000,00)
Penghapusan (3.264.547.360,00)
Transfer Keluar (1.670.456.720,00)
Hibah (Keluar) (2.297.542.800,00)
Reklasifikasi Keluar (20.361.667.625,00)
Koreksi Pencatatan (5.011.482.606,00)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (80.609.000,00)
Usulan Barang Hibah DK/TP (1.051.854.000,00)
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi (505.395.456,00)
Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi (123.026.267,00)
Koreksi Reklasifikasi Keluar Akibat Koreksi Penilaian Kembali (54.420.000,00)
Koreksi Normalisasi Akibat Koreksi Penilaian Kembali (111.652.000,00)
Take In Reval 706.418.800.380,00
917.400.772.076,00
3.314.878.646.513,00
(21.294.504.602,00)
Uraian
Total Mutasi
Saldo Awal + Mutasi
Selisih
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
113
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp433,94M
Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih sebesar
Rp21.294.504.602,00, untuk penambahan aset berupa Gedung dan bangunan
dengan belanja modal pembentuknya. Detail penjelasan selisih tersebut dapat
dilihat pada rincian berikut ini :
Nilai
1. Penambahan Gedung dan Bangunan menggunakan Belanja Barang (52) 245.954.000,00
2. Koreksi Gedung dan Bangunan atas Pengembalian Belanja 113.444.639,00
3. Penambahan/Perolehan KDP (8.805.665.601,00)
4. KDP Tahun Anggaran Yang Lalu 2.622.411.163,00
5. Penambahan Gedung dan Bangunan menggunakan Belanja Peralatan
dan Mesin
781.605.334,00
6. Penambahan Gedung dan Bangunan menggunakan Belanja Jalan, Irigasi
dan Jaringan
109.494.000,00
7. Penambahan Gedung dan Bangunan menggunakan Belanja Modal
Lainnya2.841.033.000,00
8. Belanja Gedung dan Bangunan digunakan untuk penambahan Tanah (2.286.330.000,00)
9. Belanja Gedung dan Bangunan digunakan untuk penambahan Jalan,
Irigasi dan Jaringan
(14.512.803.803,00)
10. Belanja Gedung dan Bangunan digunakan untuk penambahan Aset
Tetap Lainnya(1.964.170.200,00)
11. Gedung dan Bangunan Ekstrakomptabel belum diinput (33.010.400,00)
12. Pembelian Gedung dan Bangunan Ekstrakomptabel (18.368.850,00)
13. Penyelesaian Pembangunan Langsung Gedung dan Bangunan
Ekstrakomptabel
(234.140.000,00)
14. Penyelesaian Pembangunan KDP Gedung dan Bangunan
Ekstrakomptabel(153.957.884,00)
Total (21.294.504.602,00)
Penjelasan Selisih
C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember
2018 adalah masing-masing sebesar Rp433.943.153.388,00 dan
Rp366.068.778.168,00 dengan rincian per eselon I sebagai berikut :
Tabel 52. Rincian Jalan, Irigasi, danJaringan
Per 31 Desember 2019 dan 31 Des 2018
Kenaikan
31 Des 2019 31 Des 2018 (Penurunan)
1 Setjen 30.350.693.362 30.230.228.359 120.465.003 0,40
2 Itjen 0 0 0 -
3 Ditjen PHPL 1.200.542.800 1.313.574.800 -113.032.000 (8,60)
4 Ditjen BPDAS 17.252.433.684 15.219.308.730 2.033.124.954 13,36
5 Ditjen KSDAE 313.818.836.032 307.417.115.954 6.401.720.078 2,08
6 Ditjen PKTL 3.884.262.044 3.325.054.044 559.208.000 16,82
7 Badan Litbang 27.559.504.759 23.968.624.455 3.590.880.304 14,98
8 Badan P2SDM 31.192.867.289 31.718.859.782 -525.992.493 (1,66)
9 Ditjen PSKL 442.216.850 442.216.850 0 -
10 Ditjen Gakum 1.763.457.620 719.519.720 1.043.937.900 145,09
11 Ditjen PPI 6.428.288.948 31.910.625.623 -25.482.336.675 (79,86)
12 Ditjen PSLB3 0 0 0 -
13 Ditjen PPKL 50.050.000 46.200.000 3.850.000 8,33
14 Konsolidasi KLHK 0 -80.242.550.149 80.242.550.149 (100,00)
433.943.153.388 366.068.778.168 67.874.375.220 18,54
No Eselon ISaldo per
%
Jumlah
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
114
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan
pada Kementerian LHK Tahun 2019 sebesar Rp433.943.153.388,00 adalah
sebagai berikut :
Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
TRN URAIAN TRANSAKSIJalan, Irigasi dan
Jaringan
Saldo Akhir Per 31 Des 2018 366.068.778.168
Mutasi Tambah :
100 Saldo Awal 10.418.475.615
101 Pembelian 588.226.233
102 Transfer Masuk 118.933.310
103 Hibah (Masuk) 163.840.000
105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP 27.895.025.835
107 Reklasifikasi Masuk 3.072.788.991
113 Penyelesaian Pembangunan Langsung 769.284.628
130 Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi 176.621.000
177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 75.853.000
190 Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi 134.860.856
202 Pengembangan Nilai Aset 1.600.210.386
208 Pengembangan Melalui KDP 5.563.914.354
223 Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali 19.500.000
240 Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225 870.720
247 Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi 201.286.000
Mutasi Kurang :
188 Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (2.234.468.080)
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (139.484.901)
225 Koreksi Kesalahan input IP (54.937.883.438)
226 Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi (2.513.602)
229 Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan (127.225.000)
237 Koreksi BMN ditemukan Kembali (1.044.398)
245 Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali (3.394.656.408)
301 Penghapusan (1.503.417.760)
302 Transfer Keluar (118.933.310)
304 Reklasifikasi Keluar (550.512.631)
305 Koreksi Pencatatan (120.912.329)
334 Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi (36.814.000)
Saldo Akhir (Sebelum Take In Reval) 353.700.603.239
Jurnal - Take In Reval 80.242.550.149
Saldo Akhir Per 31 Des 2019 433.943.153.388
Akumulasi Penyusutan (136.684.701.783)
Nilai Buku Per 31 Des 2019 297.258.451.605
Saldo akhir atas Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Kementerian LHK per
31 Desember 2019 sebesar Rp433.943.153.388,00 merupakan nilai merupakan
nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan setelah dilakukan penyajian kembali hasil
inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Barang Milik Negara
(BMN) Tahun 2017-2018 beserta transaksi lanjutan tahun 2019.
Adapun terkait dengan mutasi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan
dengan belanja modal pembentuknya per 31 Desember 2019, secara rinci dapat
dilihat pada tabel berikut :
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
115
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Rincian Mutasi Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan
dengan Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2019 433.943.153.388,00
Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2018 366.068.778.168,00
Belanja Modal Tahun 2019 25.857.713.021,00
Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
Saldo Awal 10.418.475.615,00
Transfer Masuk 118.933.310,00
Hibah (Masuk) 163.840.000,00
Reklasifikasi Masuk 3.072.788.991,00
Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi 176.621.000,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 75.853.000,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi 134.860.856,00
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali 19.500.000,00
Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225 870.720,00
Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi 201.286.000,00
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (2.234.468.080,00)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (139.484.901,00)
Koreksi Kesalahan input IP (54.937.883.438,00)
Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi (2.513.602,00)
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan (127.225.000,00)
Koreksi BMN ditemukan Kembali (1.044.398,00)
Koreksi Nilai barang Berlebih (3.394.656.408,00)
Penghapusan (1.503.417.760,00)
Transfer Keluar (118.933.310,00)
Reklasifikasi Keluar (550.512.631,00)
Koreksi Pencatatan (120.912.329,00)
Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi (36.814.000,00)
Take In Reval 80.242.550.149,00
57.315.426.805,00
423.384.204.973,00
10.558.948.415,00
Uraian
Total Mutasi
Saldo Awal + Mutasi
Selisih
Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih sebesar
Rp10.558.948.415,00, untuk penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan
belanja modal pembentuknya. Detail penjelasan selisih tersebut dapat dilihat
pada rincian berikut ini :
Nilai
1. Koreksi Jalan, Irigasi dan Jaringan atas Pengembalian Belanja 29.765.796,00
2. Penambahan/Perolehan KDP (5.519.612.500,00)
3. KDP Tahun Anggaran Yang Lalu 1.649.691.914,00
4. Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggunakan Belanja
Modal Gedung dan Bangunan
14.512.803.803,00
5. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan digunakan untuk penambahan
Gedung dan Bangunan
(109.494.000,00)
6. Koreksi Jalan, Irigasi dan Jaringan atas Pengembalian Belanja
GB untuk Penambahan JIJ
(4.206.598,00)
Total 10.558.948.415,00
Penjelasan Selisih
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
116
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Aset Tetap
Lainnya
Rp72,97M
C.2.5 Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,
irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah Rp72.979.895.525,00 dan Rp105.333.767.646,00
dengan rincian per eselon I sebagai berikut :
Tabel 53. Rincian Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Kenaikan
31 Des 2019 31 Des 2018 (Penurunan)
1 Setjen 16,139,020,402 18,631,608,592 (2,492,588,190) (13.38)
2 Itjen 274,426,830 146,148,000 128,278,830 87.77
3 Ditjen PHPL 4,260,478,682 3,924,712,344 335,766,338 8.56
4 Ditjen PDASHL 3,941,395,663 2,789,153,370 1,152,242,293 41.31
5 Ditjen KSDAE 19,062,636,718 17,111,319,264 1,951,317,454 11.40
6 Ditjen PKTL 4,227,259,378 36,570,378,942 (32,343,119,564) (88.44)
7 Badan Litbang 5,037,929,985 5,054,477,199 (16,547,214) (0.33)
8 Badan P2SDM 4,998,522,300 5,475,589,618 (477,067,318) (8.71)
9 Ditjen PSKL 1,262,149,425 663,593,575 598,555,850 90.20
10 Ditjen Gakum 9,316,935,538 6,466,806,824 2,850,128,714 44.07
11 Ditjen PPI 1,315,434,500 5,402,760,500 (4,087,326,000) (75.65)
12 Ditjen PSLB3 198,595,000 2,439,998,527 (2,241,403,527) (91.86)
13 Ditjen PPKL 2,945,111,104 657,220,891 2,287,890,213 348.12
72,979,895,525 105,333,767,646 (32,353,872,121) (30.72)
No Eselon ISaldo per
%
Jumlah
Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya pada
Kementerian LHK Tahun 2019 sebesar Rp72.979.895.525,00 adalah sebagai
berikut :
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
117
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Mutasi Aset Tetap Lainnya
TRN URAIAN TRANSAKSIAset Tetap
Lainnya
Saldo Akhir Per 31 Des 2018 105.333.767.646
Mutasi Tambah :
101 Pembelian 6.859.838.063
102 Transfer Masuk 105.400.000
105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP 3.246.800.360
107 Reklasifikasi Masuk 287.325.000
112 Perolehan Lainnya 1.190.570.471
113 Penyelesaian Pembangunan Langsung 959.167.500
202 Pengembangan Nilai Aset 5.540.486.594
Mutasi Kurang :
188 Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (1.799.284.148)
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (27.909.369)
302 Transfer Keluar (9.382.187.188)
303 Hibah (Keluar) (340.950.000)
304 Reklasifikasi Keluar (34.864.289.404)
305 Koreksi Pencatatan (4.128.840.000)
Saldo Akhir (Sebelum Take In Reval) 72.979.895.525
Jurnal - Take In Reval -
Saldo Akhir Per 31 Des 2019 72.979.895.525
Akumulasi Penyusutan (8.837.934.584)
Nilai Buku Per 31 Des 2019 64.141.960.941
Adapun terkait dengan mutasi penambahan aset tetap lainnya dengan
belanja modal pembentuknya per 31 Desember 2019, secara rinci dapat dilihat
pada tabel berikut:
Rincian Mutasi Penambahan Aset Tetap Lainnya dengan Belanja Modal
Aset Tetap Lainnya
Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2019 72.979.895.525,00
Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2018 105.333.767.646,00
Belanja Modal Tahun 2019 20.998.716.543,00
Mutasi Aset Tetap Lainnya
Saldo Awal -
Transfer Masuk 105.400.000,00
Reklasifikasi Masuk 287.325.000,00
Perolehan Lainnya 1.190.570.471,00
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (1.799.284.148,00)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (27.909.369,00)
Transfer Keluar (9.382.187.188,00)
Hibah (Keluar) (340.950.000,00)
Reklasifikasi Keluar (34.864.289.404,00)
Koreksi Pencatatan (4.128.840.000,00)
(27.961.448.095,00)
77.372.319.551,00
(4.392.424.026,00)
Uraian
Total Mutasi
Saldo Awal + Mutasi
Selisih
Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih sebesar Rp4.392.424.026,00
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
118
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp42,99M
untuk penambahan aset tetap lainnya dengan belanja modal pembentuknya.
Detail penjelasan selisih tersebut dapat dilihat pada rincian berikut ini :
Nilai
1. Penambahan Aset Tetap Lainnya menggunakan Belanja Barang (52) 187.040.000,00
2. KDP Tahun Anggaran Yang Lalu 1.677.462.360,00
3. Penambahan ATL/ATB menggunakan Belanja Peralatan dan Mesin 1.000.836.832,00
4. Penambahan ATL/ATB menggunakan Belanja Gedung dan Bangunan 1.964.170.200,00
5. Belanja Modal Lainnya digunakan untuk penambahan Peralatan dan Mesin (992.846.943,00)
6. Belanja Modal Lainnya digunakan untuk penambahan Gedung dan Bangunan (2.865.926.000,00)
7. Belanja Modal Lainnya digunakan untuk pembelian Aset Tak Berwujud (3.790.254.425,00)
8. Belanja Modal Lainnya digunakan untuk pengembangan nilai aset Aset Tak
Berwujud
(1.572.906.050,00)
Total (4.392.424.026,00)
Penjelasan Selisih
C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp42.995.053.578,00 dan
Rp35.479.636.017,00 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan
tempat kerja dan tempat tinggal yang proses pengerjaannya belum selesai
sampai dengan tanggal neraca. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per
eselon I disajikan dalam table berikut ini :
Tabel 54. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Kenaikan
31 Des 2019 31 Des 2018 (Penurunan)
1 Setjen 603,600,000 603,600,000 0 0.00
2 Itjen 0 0 0 0.00
3 Ditjen PHPL 0 0 0 0.00
4 Ditjen PDASHL 1,991,165,958 1,310,720,458 680,445,500 51.91
5 Ditjen KSDAE 23,773,983,320 16,154,850,599 7,619,132,721 47.16
6 Ditjen PKTL 0 0 0 0.00
7 Badan Litbang 0 0 0 0.00
8 Badan P2SDM 68,933,000 237,419,500 (168,486,500) -70.97
9 Ditjen PSKL 44,120,000 0 44,120,000 0.00
10 Ditjen Gakum 16,123,869,300 16,471,192,260 (347,322,960) -2.11
11 Ditjen PPI 389,382,000 701,853,200 (312,471,200) -44.52
12 Ditjen PSLB3 0 0 0 0.00
13 Ditjen PPKL 0 0 0 0.00
42,995,053,578 35,479,636,017 7,515,417,561 21.18
No Eselon ISaldo per
%
Jumlah
Rincian lebih lanjut atas KDP tersebut dapat dilihat pada lampiran.
Adapun rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Konstruksi Dalam
Pengerjaan pada Kementerian LHK Tahun 2019 sebesar
Rp42.995.053.578,00 adalah sebagai berikut :
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
119
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
TRN URAIAN TRANSAKSIKonstruksi Dalam
Pengerjaan
Saldo Akhir Per 31 Des 2018 35.479.636.017
Mutasi Tambah :
502 Perolehan/Penambahan KDP 27.679.126.221
503 Pengembangan KDP 251.155.272.735
506 Transfer Masuk KDP 427.248.200
Mutasi Kurang :
105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (213.661.289.358)
208 Pengembangan Melalui KDP (56.571.116.198)
504 Koreksi Nilai KDP (776.785.455)
505 Penghapusan/ Penghentian KDP (97.861.500)
507 Transfer Keluar KDP (427.248.200)
KDP Ekstrakomptabel (211.928.884)
Saldo Akhir (Sebelum Take In Reval) 42.995.053.578
Jurnal - Take In Reval -
Saldo Akhir Per 31 Des 2019 42.995.053.578
Akumulasi Penyusutan -
Nilai Buku Per 31 Des 2019 42.995.053.578
Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp2,93T
C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp2.935.323.665.262,00 dan
Rp3.066.599.352.316,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra
akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas
penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset
Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut
disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember
2019.
Tabel 55. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
No Aset Tetap Nilai Perolehan Akm. Penyusutan Nilai Buku
1 Tanah 9.974.257.123.792 - 9.974.257.123.792
2 Peralatan dan Mesin 3.476.102.967.487 (2.533.887.876.342) 942.215.091.145
3 Gedung dan Bangunan 3.293.584.141.911 (255.913.152.553) 3.037.670.989.358
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 433.943.153.388 (136.684.701.783) 297.258.451.605
5 Aset Tetap Lainnya 72.979.895.525 (8.837.934.584) 64.141.960.941
6 KDP 42.995.053.578 - 42.995.053.578
17.293.862.335.681 (2.935.323.665.262) 14.358.538.670.419 Total
Terdapat penurunan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2019
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
120
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 4,28% atau senilai
Rp131.275.687.054,00. Hal tersebut secara umum disebabkan karena proses
penyajian kembali hasil inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset)
BMN pada tahun 2019, dengan penjelasan sebagai berikut:
BMN yang direvaluasi pada tahun 2017 dan 2018 diberi nilai wajar hasil
penilaian, dan akumulasinya dinihilkan pada tanggal revaluasi. Dengan
demikian nilai BMN dapat naik atau turun (tergantung nilai wajar hasil reval
dibandingkan nilai buku), namun akumulasi penyusutannya turun menjadi
nol.
Kemudian, di tahun 2019 Pemerintah melakukan perbaikan IP. Salah
satunya adalah dengan menyesuaikan regulasi (PMK 118/2017 menjadi
PMK 107/2019). Sesuai dengan PMK 118/2017, BMN objek reval yang
diberi masa manfaat baru hanya BMN yang ketika direvaluasi masa
manfaatnya sudah habis. Dengan aturan tersebut, dimungkinkan ada BMN
yang mengalami kenaikan nilai wajar tapi sisa masa manfaatnya tinggal 1
atau 2 periode. Sehingga beban penyusutan periode berikutnya sangat besar
nilainya (pembilangnya besar tapi penyebutnya kecil sekali).
PMK 107/2019 mengatur ulang, di mana BMN yang diberi tambahan masa
(bukan masa manfaat baru) adalah BMN yang ketika direvaluasi masa
manfaatnya habis di tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023.
Dengan adanya penyesuaian kebijakan ini, maka perbaikan IP atas BMN
dengan kondisi ini berdampak pada penurunan nilai penyusutan
dibandingkan tahun 2017 atau 2018 saat dilakukan IP. Karena sisa masa
sebagai penyebut/pembaginya jadi besar.
Termasuk yang menyebabkan kondisi ini adalah perbaikan nilai wajar BMN
dengan hasil IP yang mengalami penurunan saat perbaikan di 2019, maka
penurunan nilai penyusutannya makin besar.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
121
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Piutang
Tagihan
TP/TGR
Rp1,37M
C.3 Piutang Jangka Panjang
C.3.1.Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar
Rp1.377.771.125,00 dan Rp2.686.969.463,00. Piutang Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau
tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara.
Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan
bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena
kelalaiannya.
Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) per eselon I disajikan sebagai berikut :
Tabel 56. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Kenaikan
31 Des 2019 31 Des 2018 (Penurunan)
1 Setjen - - - 0.00
2 Itjen - - - 0.00
3 Ditjen PHPL - - - 0.00
4 Ditjen PDASHL - - - 0.00
5 Ditjen KSDAE 1,369,773,125 1,368,128,561 1,644,564 0.12
6 Ditjen PKTL - - - 0.00
7 Badan Litbang - - - 0.00
8 Badan P2SDM 1,750,000 4,750,000 (3,000,000) (63.16)
9 Ditjen PSKL - - - 0.00
10 Ditjen Gakum - 1,314,090,902 (1,314,090,902) (100.00)
11 Ditjen PPI 6,248,000 - 6,248,000 100.00
12 Ditjen PSLB3 - - - 0.00
13 Ditjen PPKL - - - 0.00
1,377,771,125 2,686,969,463 (1,309,198,338) (48.72)
No Eselon ISaldo per
%
Jumlah
Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.377.771.125,00 dijelaskan per
Eselon I sebagai berikut :
1. Piutang Tagihan Tuntutan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 pada Eselon I Direktorat Jenderal KSDAE masing-masing
adalah sebesar Rp1.369.773.125,00 dan Rp1.368.128.561,00. Berikut rincian
Piutang Tagihan TP/TGR di masing-masing satker pada eselon I Ditjen KSDAE
sebesar Rp1.369.773.125,00 tersaji sebagai berikut :
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
122
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.05.238322 BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DKI JAKARTA RAYA
8.616.607 -
029.05.238577 BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
KALIMANTAN BARAT
5.264.421 -
029.05.238610 BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
SULAWESI UTARA
2.372.077 -
029.05.239828 BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG
LEUSER
2.214.550 -
029.05.549530 BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI
SEBLAT
1.264.730.970 1.264.730.970
029.05.604240 BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN 86.574.500 100.174.500
029.05.238399 BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA BARAT
- 3.223.091
1.369.773.125 1.368.128.561 Jumlah
Penjelasan lebih lanjut atas Piutang Jangka Panjang TP/TGR satker Balai Besar
Kerinci Seblat sebesar Rp1.264.730.970,00 ada pada pengungkapan penting
lainnya.
2. Piutang Tagihan Tuntutan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 pada Eselon I Badan P2SDM masing-masing adalah sebesar
Rp1.750.000,00 dan Rp4.750.000,00. Berikut rincian Piutang Tagihan TP/TGR di
masing-masing satker pada Eselon I Badan P2SDM sebesar Rp1.750.000,00
tersaji sebagai berikut :
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.08.400206 PUSAT PENYULUHAN 1.750.000 4.750.000
1.750.000 4.750.000 Jumlah
Mutasi Piutang Tagihan Tuntutan TP/TGR pada Eselon I Badan P2SDM
dijelaskan sebagai berikut:
Penyebab Tambah Penyebab Kurang
1 Pusat Penyuluhan 4.750.000 Pembayaran sd
Des 2019
3.000.000 1.750.000
4.750.000 3.000.000 1.750.000
Tuntutan Ganti Rugi
Jumlah TGR
30-Des-19No Nama 31-Dec-18 Mutasi
3. Piutang Tagihan Tuntutan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 pada Eselon I Ditjen PPI masing-masing adalah sebesar
Rp6.248.000,00 dan Rp0,00. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR di masing-masing
satker pada Eselon I Ditjen PPI sebesar Rp6.248.000,00 tersaji sebagai berikut :
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.11.401819 BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN
IKLIM DAN KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN WILAYAH SUMATERA
6.248.000 -
6.248.000 - Jumlah
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
123
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Penyisihan
Piutang
Tak Tertagih
-Tagihan
TP/TGR
Rp1,26M
C.3.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Penyisihan Piutang Tidak tertagih-Tagihan TP/TGR adalah cadangan yang
harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang tagihan TP/TGR
berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-
Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing
sebesar Rp1.265.291.170,00 dan Rp1.271.842.162,00. Rincian penyisihan piutang
tidak tertagih per eselon I adalah sebagai berikut:
Tabel 57. Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang TP/TGR
Per 31 Desember 2019
029.01 Setjen - - -
029.02 Itjen - - -
029.03 Ditjen PHPL - - -
029.04 Ditjen PDASHL - - -
029.05 Ditjen KSDAE 1.369.773.125 - 1.265.251.180 104.521.945
029.06 Ditjen PKTL - - -
029.07 Badan Litbang - - -
029.08 Badan P2SDM 1.750.000 - 8.750 1.741.250
029.09 Ditjen PSKL - - -
029.10 Ditjen Gakum - - -
029.11 Ditjen PPI 6.248.000 - 31.240 6.216.760
029.12 Ditjen PSLB3 - - -
029.13 Ditjen PPKL - - -
1.377.771.125 - 1.265.291.170 112.479.955
Penyisihan Piutang
TP/TGRPiutang NettoKd Es1 Eselon I
Jumlah
Piutang TP/TGR
Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) sebesar Rp1.265.291.170,00
dijelaskan per eselon I sebagai berikut :
1. Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018 pada Eselon I Direktorat Jenderal KSDAE masing-
masing adalah sebesar Rp1.265.251.180,00 dan Rp1.265.247.957,00. Rincian
Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per satker pada eselon I Ditjen KSDAE per
31 Desember 2019 sebesar Rp1.265.251.180,00 tersaji sebagai berikut :
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
124
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Piutang
Jk Panjang
Lainnya
Rp23,44T
Kode Nama Satker Piutang Kualitas
Piutang Penyisihan Nilai Penyisihan
029.05.238322 BKSDA DKI JAKARTA
RAYA
8.616.607 Lancar 0,50% 43.083
029.05.238577 BKSDA
KALIMANTAN BARAT
5.264.421 Lancar 0,50% 26.322
029.05.238610 BKSDA ALAM
SULAWESI UTARA
2.372.077 Lancar 0,50% 11.860
029.05.239828 BBTN GUNUNG
LEUSER
2.214.550 Lancar 0,50% 11.073
029.05.549530 BBTN KERINCI
SEBLAT
1.264.730.970 Macet 100% 1.264.730.970
029.05.604240 BTN GUNUNG
HALIMUN
86.574.500 Lancar 0,50% 432.872
1.369.773.125 1.265.256.180 Jumlah
Terdapat selisih antara angka nilai penyisihan TP TGR pada ditjen KSDAE
dengan saldo pada aplikasi e-rekon sebesar Rp5.000,00 yang disebabkan karena
adanya selisih perhitungan manual.
2. Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan TP/TGR pada Eselon I Badan P2SDM
pertanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah
sebesar Rp8.750,00 dan Rp23.750,00. Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan
TP/TGR pada Eselon I Badan P2SDM per tanggal 31 Desember 2019 sebesar
Rp100.124.409,00 dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :
1 Pusat Penyuluhan 1.750.000 Lancar 0,50% 8.750 1.741.250
1.750.000 8.750 1.741.250
Penyisihan Nilai Penyisihan Piutang Netto
Jumlah TGR
No Nama Nilai Piutang Kualitas
Piutang
3. Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018 pada Eselon I Ditjen PPI masing-masing adalah sebesar
Rp31.240,00 dan Rp0,00. Penjelasan rincian Penyisihan Piutang Tagihan
TP/TGR pada Eselon I Ditjen PPI sebesar Rp31.240,00 tersaji sebagai berikut:
1 Balai PPI
Sumatera
6.248.000 Lancar 0,50% 31.240 6.216.760
6.248.000 31.240 6.216.760
Penyisihan Nilai
Penyisihan
Piutang
Netto
Jumlah TGR
No Nama Nilai Piutang Kualitas
Piutang
C.3.3 Piutang Jangka Panjang Lainnya
Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 masing-masing sebesar Rp23.442.095.000,00 dan
Rp29.951.195.000,00. Piutang Jangka Panjang Lainnya digunakan untuk mencatat
transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Tagihan Penjualan
Angsuran, Pinjaman kepada BUMN/BUMD dan Lembaga Internasional, Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak dan Piutang PNBP. Rincian
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
125
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Piutang Jangka Panjang Lainnya per eselon I disajikan sebagai berikut :
Tabel 58. Rincian Jangka Panjang Lainnya
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Kenaikan
31 Des 2019 31 Des 2018 (Penurunan)
029.01 Setjen 23.442.095.000 29.942.095.000 (6.500.000.000) -21,71
029.02 Itjen - - - 0,00
029.03 Ditjen PHPL - - - 0,00
029.04 Ditjen PDASHL - - - 0,00
029.05 Ditjen KSDAE - - - 0,00
029.06 Ditjen PKTL - - - 0,00
029.07 Badan Litbang - 9.100.000 (9.100.000) -100,00
029.08 Badan P2SDM - - - 0,00
029.09 Ditjen PSKL - - - 0,00
029.10 Ditjen Gakum - - - 0,00
029.11 Ditjen PPI - - - 0,00
029.12 Ditjen PSLB3 - - - 0,00
029.13 Ditjen PPKL - - - 0,00
23.442.095.000 29.951.195.000 (6.509.100.000) -21,73
Kd Es1 Eselon ISaldo per
%
Jumlah
Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar
Rp23.442.095.000,00 merupakan Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Eselon I
Sekretariat Jenderal. Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per tanggal 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 pada Eselon I Sekretariat Jenderal masing-
masing adalah sebesar Rp23.442.095.000,00 dan Rp29.942.095.000,00. Saldo
tersebut merupakan piutang PNBP atas pinjaman DR yang belum jatuh tempo tahun
2019 pada satker Biro Keuangan. Berikut rincian mutasi piutang jangka panjang
lainnya pada Eselon I Sekretariat Jenderal:
Saldo per 31 Des 2018 29.942.095.000
Mutasi Tambah :Piutang HTI Rescheduling 0
(belum jatuh tempo)
Mutasi Kurang :
Reklas ke Piutang Lancar -6.500.000.000
Saldo per 31 Des 2019 23.442.095.000
Mutasi kurang sebesar Rp6.500.000.000,00 disebabkan karena adanya
reklasifikasi piutang atas PT. Inhutani I ke piutang lancar yang telah jatuh tempo
pada bulan Januari dan Juli Tahun 2020.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
126
Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih -
Piutang Jk
Panjang
Lainnya
Rp2,34T
C.3.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya
Penyisihan Piutang Tidak tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah
cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang Jangka
Panjang Lainnya berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar
Rp2.344.209.500,00 dan Rp2.994.255.000,00 yang merupakan estimasi atas ketidak
tertagihan Piutang Jangka Panjang Lainnya yang ditentukan oleh kualitas masing-
masing piutang. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang
Lainnya adalah sebagai berikut :
Tabel 59. Rincian Jangka Panjang Lainnya
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
029.01 Setjen 23.442.095.000 (2.344.209.500) 21.097.885.500
029.02 Itjen - - 0
029.03 Ditjen PHPL - - 0
029.04 Ditjen PDASHL - - 0
029.05 Ditjen KSDAE - - 0
029.06 Ditjen PKTL - - 0
029.07 Badan Litbang - - 0
029.08 Badan P2SDM - - 0
029.09 Ditjen PSKL - - 0
029.10 Ditjen Gakum - - 0
029.11 Ditjen PPI - - 0
029.12 Ditjen PSLB3 - - 0
029.13 Ditjen PPKL - - 0
23.442.095.000 (2.344.209.500) 21.097.885.500
Penyisihan Piutang Jk
Panjang LainnyaPiutang NettoKd Es1 Eselon I
Jumlah
Piutang Jk Panjang
Lainnya
Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang
Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.344.209.500,00 merupakan
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Eselon
I Sekretariat Jenderal. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang
Lainnya per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 pada Eselon I
Sekretariat Jenderal masing-masing adalah sebesar Rp2.344.209.500,00 dan
Rp2.994.209.500,00. Berikut rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang
Jangka Panjang Lainnya pada Eselon I Sekretariat Jenderal :
Satker Uraian Kualitas Nilai Piutang Penyisihan Nilai Penyisihan
Biro KeuanganPiutang HTI
Rescheduling
Kurang
Lancar23.442.095.000 10% 2.344.209.500
Jumlah 23.442.095.000 2.344.209.500
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
127
Catatan Atas Laporan Keuangan – Neraca
Aset Lainnya:
Nilai Perolehan
Rp2,24TM;
Akum.
Penyusutan
Rp600,05M;
Nilai Buku
Rp1,64M
Kemitraan
dengan pihak
ketiga
Rp130,88M
C.4 Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
aset lancar, investasi permanen dan aset tetap pada tanggal neraca. Aset
Lainnya terdiri atas Kemitraan dengan pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud,
Aset Lain-lain dan Aset yang Dibatasi Penggunaannya serta Dana Kelolaan
BLU.
Nilai buku Aset Lainnya Kementerian LHK per 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.649.341.556.020,00 dan
Rp226.775.694.155,00. Berikut adalah rincian Aset lainnya berdasarkan
jenis dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini :
Tabel 60. Rincian Aset Lainnya menurut Jenis Aset
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Kenaikan
31 Des 2019 31 Des 2018 (Penurunan)
Kemitraan Pihak Ketiga 130.883.109.000 72.431.682.000 58.451.427.000 80,70
Aset Tak Berwujud 125.131.514.980 113.349.663.351 11.781.851.629 10,39
Dana Kelolaan Badan
Layanan Umum
0 0 0 0,00
Aset Lain-lain 1.993.377.950.941 482.878.816.419 1.510.499.134.522 312,81
Aset Lainnya Belum
Diregister
0 0 0 0,00
Nilai Perolehan 2.249.392.574.921 668.660.161.770 1.580.732.413.151 236,40
Akum. Penyusutan -600.051.018.901 -441.884.467.615 -158.166.551.286 35,79
Nilai Buku 1.649.341.556.020 226.775.694.155 1.422.565.861.865 627,30
UraianSaldo per
%
C.4.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Nilai perolehan Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian
LHK per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah
Rp130.883.109.000,00 dan Rp72.431.682.000,00. Nilai Kemitraan dengan
pihak ketiga tersebut dituangkan sebesar nilai wajar tanah saat menjadi
obyek Kerjasama Pemanfaatan (KSP), sebagaimana hasil kesepakatan
Tripartij Tahap II tanggal 22 April 2019 antara Kementerian LHK,
Kementerian Keuangan, cq. DJKN dan Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Kemitraan dengan pihak ketiga tersebut berupa Tanah Bangunan
Rumah Negara Golongan I yang berlokasi di Kanci Kabupaten Cirebon
Jawa Barat dengan Luas 1.954.180 m2 pada satuan kerja Biro Umum.
Sesuai surat Persetujuan Menteri Keuangan RI Nomor
S.70/MK.6/WKN.07/KNL.02/2014 tanggal 6 November 2014 perihal
Persetujuan Kerjasama Pemanfaatan BMN (KSP) sebagian BMN berupa
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
128
Catatan Atas Laporan Keuangan – Neraca
Aset Tak
Berwujud
Rp125,13 M
Tanah pada Kementerian Kehutanan, Luas tanah yang di-KSP-kan adalah
seluas 1.950.000 m2 dari luas tanah keseluruhan 1.954.180 m2. Terhadap
luas sisa tanah sebesar 4.180 m2 tetap dioperasionalkan oleh satuan kerja
Biro Umum dengan didirikan Gedung Pos Jaga Permanen milik Biro
Umum. Terkait dengan pengungkapan Kemitraan dengan pihak ketiga pada
Kementerian LHK secara rinci dijelaskan dalam pengungkapan penting
lainnya.
C.4.2 Aset Tak Berwujud
Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) pada Kementerian LHK
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah
Rp125.131.514.980,00 dan Rp113.349.663.351,00 dengan rincian sebagai
berikut :
No. Uraian Nilai
1 Hak cipta 1.726.547.000Rp
2 Paten 577.729.538Rp
3 Software 56.421.123.625Rp
4 Lisensi 543.267.250Rp
5 Hasil kajian / penelitian 4.122.309.518Rp
6 ATB Lainnya 61.740.538.049Rp
125.131.514.980Rp ATB Per 31 Desember 2019
Rincian Aset Tak Berwujud (ATB) per eselon I disajikan pada tabel
berikut ini:
Tabel 61. Rincian Aset Tak Berwujud (ATB)
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Kenaikan
31 Des 2019 31 Des 2018 (Penurunan)
1 Setjen 19.510.270.379 19.853.231.129 -342.960.750 (1,73)
2 Itjen 997.628.500 426.002.500 571.626.000 134,18
3 Ditjen PHPL 20.821.823.587 20.109.868.587 711.955.000 3,54
4 Ditjen PDASHL 3.129.428.900 16.202.685.081 -13.073.256.181 (80,69)
5 Ditjen KSDAE 14.726.041.865 14.134.084.565 591.957.300 4,19
6 Ditjen PKTL 47.420.730.558 18.509.961.408 28.910.769.150 156,19
7 Badan Litbang 7.327.433.570 6.584.175.320 743.258.250 11,29
8 Badan P2SDM 1.952.271.882 2.034.289.041 -82.017.159 (4,03)
9 Ditjen PSKL 1.536.248.200 1.499.699.200 36.549.000 2,44
10 Ditjen Gakum 2.809.642.130 2.340.914.130 468.728.000 20,02
11 Ditjen PPI 2.128.157.889 9.245.804.870 -7.117.646.981 (76,98)
12 Ditjen PSLB3 1.247.008.000 1.103.238.000 143.770.000 13,03
13 Ditjen PPKL 1.524.829.520 1.305.709.520 219.120.000 16,78
125.131.514.980 113.349.663.351 11.781.851.629 10,39
No Eselon ISaldo per
%
Jumlah
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
129
Catatan Atas Laporan Keuangan – Neraca
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan
dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian mutasi
Aset Tidak Berwujud pada Kementerian LHK per 31 Desember 2019
sebesar Rp125.131.514.980,00 adalah sebagai berikut:
Mutasi Aset Tak Berwujud
TRN URAIANASET TAK
BERWUJUD
Saldo Akhir per 31 Des 2018 113.349.663.351
Mutasi Tambah :
100 Saldo Awal 1.209.956.000
101 Pembelian 3.790.254.425
102 Transfer Masuk 451.015.000
107 Reklasifikasi Masuk 33.382.362.404
112 Perolehan Lainnya 125.931.250
177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 29.500.000
202 Pengembangan Nilai Aset 1.572.906.050
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 241.384.500
Mutasi Kurang :
188 Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (26.886.007.500)
302 Transfer Keluar (451.015.000)
304 Reklasifikasi Keluar (1.260.971.000)
305 Koreksi Pencatatan (356.699.500)
308 Usulan Barang Hilang ke Pengelola (66.765.000)
Saldo Akhir per 31 Des 2019 125.131.514.980
Akumulasi Amortisasi (80.002.540.750)
Nilai Buku per 31 Des 2019 45.128.974.230
Adapun terkait dengan mutasi penambahan aset tak berwujud dengan
belanja modal pembentuknya per 31 Desember 2019, secara rinci dapat
dilihat pada tabel berikut:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
130
Catatan Atas Laporan Keuangan – Neraca
Rincian Mutasi Penambahan Aset Tak Berwujud dengan Belanja Modal
Aset Tak Berwujud
Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2019 125.131.514.980,00
Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2018 113.349.663.351,00
Belanja Modal Tahun 2019 20.998.716.543,00
Mutasi Aset Tak Berwujud
Saldo Awal 1.209.956.000,00
Transfer Masuk 451.015.000,00
Reklasifikasi Masuk 33.382.362.404,00
Perolehan Lainnya 125.931.250,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 29.500.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 241.384.500,00
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (26.886.007.500,00)
Transfer Keluar (451.015.000,00)
Reklasifikasi Keluar (1.260.971.000,00)
Koreksi Pencatatan (356.699.500,00)
Usulan Barang Hilang ke Pengelola (66.765.000,00)
27.417.407.697,00
140.767.071.048,00
(15.635.556.068,00)
Uraian
Total Mutasi
Saldo Awal + Mutasi
Selisih
Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih sebesar
Rp15.635.556.068,00, untuk penambahan aset tak berwujud dengan belanja
modal pembentuknya. Detail rincian terhadap selisih tersebut dapat dilihat
pada rincian penjelasan berikut ini :
Nilai
1. Penambahan Aset Tetap Lainnya menggunakan Belanja Barang (52) 187.040.000,00
2. KDP Tahun Anggaran Yang Lalu 1.677.462.360,00
3. Penambahan ATL/ATB menggunakan Belanja Peralatan dan Mesin 1.000.836.832,00
4. Penambahan ATL/ATB menggunakan Belanja Gedung dan Bangunan 1.964.170.200,00
5. Belanja Modal Lainnya digunakan untuk penambahan Peralatan dan
Mesin
(992.846.943,00)
6. Belanja Modal Lainnya digunakan untuk penambahan Gedung dan
Bangunan
(2.865.926.000,00)
7. Belanja Modal Lainnya digunakan untuk pembelian Aset Tetap Lainnya (264.211.386,00)
8. Belanja Modal Lainnya digunakan untuk pembelian Aset Tetap dalam
Renovasi
(6.595.626.677,00)
9. Belanja Modal Lainnya digunakan untuk penyelesaian langsung Aset
Tetap dalam Renovasi
(959.167.500,00)
10. Belanja Modal Lainnya digunakan untuk pengembangan nilai aset Aset
Tetap dalam Renovasi
(5.540.486.594,00)
11. Belanja Modal Lainnya digunakan untuk penyelesaian pembangunan
dengan KDP Aset Tetap dalam Renovasi
(1.569.338.000,00)
12. Belanja Modal Lainnya digunakan untuk penyelesaian pembangunan
dengan KDP Aset Tetap Lainnya
(1.677.462.360,00)
Total (15.635.556.068,00)
Penjelasan Selisih
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
131
Catatan Atas Laporan Keuangan – Neraca
Aset Lain-Lain
Rp1,99T
Dari saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2019 senilai
Rp125.131.514.980, diantaranya terdapat aset yang rusak berat pada BTN
Tanjung Puting dan BTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum sebanyak 4
unit senilai Rp116.798.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel. Aset Tak Berwujud Rusak Berat
No. Nama Satker Jumlah
(unit)
Nilai Perolehan
(Rp)
1. BTN Tanjung Puting 3 96.800.000,00
2. BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum 1 19.998.000,00
Jumlah 4 116.798.000,00
C.4.3 Aset Lain-Lain
Saldo Aset Lain-lain pada Kementerian LHK per 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018 adalah Rp1.993.377.950.941,00 dan
Rp482.878.816.419,00. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN)
yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam
operasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Keuangan serta
dalam proses penghapusan dari BMN, dan kas BLU yang dibatasi
penggunaannya. Rincian Aset Lain-lain per eselon I disajikan pada table
berikut ini:
Tabel 62. Rincian Aset Lain-lain
per 31 Desember 2019 dan31 Desember 2018
Kenaikan
31 Des 2019 31 Des 2018 (Penurunan)
1 Setjen 50.958.191.955 57.206.490.306 -6.248.298.351 (10,92)
2 Itjen 2.172.198.242 219.695.500 1.952.502.742 888,73
3 Ditjen PHPL 1.409.706.090.818 17.933.292.965 1.391.772.797.853 7.760,83
4 Ditjen PDASHL 43.312.549.548 39.800.560.543 3.511.989.005 8,82
5 Ditjen KSDAE 292.776.465.089 206.028.059.394 86.748.405.695 42,11
6 Ditjen PKTL 49.346.276.241 55.220.083.723 -5.873.807.482 (10,64)
7 Badan Litbang 43.897.059.344 25.289.433.405 18.607.625.939 73,58
8 Badan P2SDM 42.882.451.764 36.211.075.077 6.671.376.687 18,42
9 Ditjen PSKL 2.985.507.273 1.432.212.122 1.553.295.151 108,45
10 Ditjen Gakum 24.202.055.761 20.203.535.481 3.998.520.280 19,79
11 Ditjen PPI 30.627.408.906 22.437.258.237 8.190.150.669 36,50
12 Ditjen PSLB3 217.670.000 - 217.670.000 100,00
13 Ditjen PPKL 294.026.000 985.390.000 -691.364.000 (70,16)
14 Satkon KLHK - -88.270.334 88.270.334 (100,00)
1.993.377.950.941 482.878.816.419 1.510.499.134.522 312,81
No Eselon ISaldo per
%
Jumlah
Rincian Aset Lain-lain berdasarkan jenis dapat dijelaskan melalui
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
132
Catatan Atas Laporan Keuangan – Neraca
tabel berikut ini :
Tabel 63. Perbandingan Rincian Aset Lain-lain
Per 31 Desember 2019
No. Uraian Nilai
1 Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam
Operasional Pemerintah
1.966.535.655.380
2 Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam
Operasional Pemerintahan
26.842.295.561
1.993.377.950.941 Jumlah
Rincian mutasi Aset Lain-Lain pada Kementerian LHK Tahun 2019
sebesar Rp1.993.377.950.941,00 adalah sebagai berikut:
Mutasi Aset Lain-lain
TRN URAIAN Aset Lain-Lain
Saldo Akhir per 31 Des 2018 482.878.816.419
Mutasi Tambah :
188 Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya 1.656.542.798.610
Mutasi Kurang :
177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap (16.561.688.495)
299 Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang
Dihentikan)
(1.325.706.566)
391 Penghapusan (BMN yang dihentikan) (76.060.797.830)
392 Transfer Keluar (BMN yang dihentikan) (1.724.184.162)
393 Hibah Keluar (BMN yang dihentikan) (4.509.801.550)
395 Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan) (12.387.500)
396 Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN
Yang Dihentikan)
(45.749.711.058)
398 Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN Yang
Dihentikan)
(187.657.261)
Saldo Akhir (Non Take In Reval 2019) 1.993.289.680.607
Jurnal -Take In 2019 88.270.334
Saldo Akhir per 31 Des 2019 1.993.377.950.941
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi (520.048.478.151)
Nilai Buku per 31 Des 2019 1.473.329.472.790
Berdasarkan tabel di atas, Saldo akhir aset lain-lain sebesar
Rp1.993.377.950.941,00 merupakan nilai setelah dilakukan jurnal take in
terhadap revaluasi asset Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2019 didasari
dengan Surat Direktorat Jenderal Pebendaharaan (DJPB) Kementerian
Keuangan nomor:S.58/PB/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang rilis update
aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2 serta juknis pencatatan dan penyajian
koreksi hasil inventarisasi dan penilaian kembali Barang Milik Negara
dalam laporan keuangan K/L Tahun 2019 menggunakan aplikasi SIMAK
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
133
Catatan Atas Laporan Keuangan – Neraca
BMN dan SAIBA.
Termasuk dalam saldo Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam
Operasional Pemerintah adalah Tanah dan Pagar Permanen yang menjadi
objek tukar menukar antara Kementerian LHK dengan PT. Pertamina
(Persero), masing-masing senilai Rp1.389.675.139.485,00 dan
Rp1.455.995.000,00 yang tercatat pada Eselon I Ditjen PHPL. Penjelasan
dan kronologis proses tukar menukar tersebut adalah sebagaimana
tercantum dalam Pengungkapan Lainnya.
Dari saldo aset lain-lain per 31 Desember 2019 senilai Rp1.993.377.950.941, diantaranya :
1. Terdapat aset yang masih dalam kondisi baik pada BPDASHL Tondano dan BTN Bunaken sebanyak 15 unit senilai Rp571.853.725,00, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel. Aset Kondisi Baik Tapi Tersaji di Aset Lainnya
No. Nama Satker Jumlah (unit)
Nilai Perolehan (Rp)
1. BPDAS Tondano 1 452.147.725,00
2. BTN Bunaken 14 119.706.000,00
Jumlah 15 571.853.725,00
2. Terdapat aset lain-lain yang sudah terbit SK penghapusan sesuai SK Menteri LHK Nomor SK.9391/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/11 /2019 tanggal 6 November 2019 tentang Penghapusan BMN pada Ditjen KSDAE yang berada pada BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum sebesar Rp772.500.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel. Aset Lain-lain yang telah terbit SK Penghapusan
No. Nama
Barang
Tahun
Perolehan Merk/Type NUP Jumlah Nilai
1. Stasion
Wagon
2008 Isuzu
Panther
3 199.000.000,00
2. Minibus 2007 Toyota
Kijang
1 175.000.000,00
3. Minibus 2007 Isuzu
Panther
2 199.000.000,00
4. Minibus 2007 Nissan
Terano
3 199.500.000,00
Jumlah 772.500.000,00
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
134
Catatan Atas Laporan Keuangan – Neraca
Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp600,05M
C.4.4 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31
Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar
Rp600.051.018.901,00 dan Rp441.884.467.615,00. Rincian akumulasi
penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut :
Tabel 64. Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya
No Aset Lainnya Nilai PerolehanAkum. Penyusutan /
AmortisasiNilai Buku
A Kemitraan Pihak Ketiga -
B Aset Tak Berwujud
1 Hak Cipta 1.726.547.000 (61.662.390) 1.664.884.610
2 Paten 577.729.538 (144.432.387) 433.297.151
3 Software 56.421.123.625 (47.512.872.648) 8.908.250.977
4 Lisensi 543.267.250 (352.976.590) 190.290.660
5 Hasil Kajian/Penelitian 4.122.309.518 4.122.309.518
6 Aset Tak Berwujud Lainnya 61.740.538.049 (31.930.596.735) 29.809.941.314
125.131.514.980 (80.002.540.750) 45.128.974.230
C Aset Lainnya
1 Aset Tetap yang Tidak Lagi
Digunakan dalam Operasional
Pemerintah
1.966.535.655.380 (505.675.705.501) 1.460.859.949.879
2 ATB yang Tidak Digunakan
dalam Operasional Pemerintah
26.842.295.561 (14.372.772.650) 12.469.522.911
1.993.377.950.941 (520.048.478.151) 1.473.329.472.790
2.118.509.465.921 (600.051.018.901) 1.518.458.447.020 Total
Jumlah
Jumlah
Adapun perbedaan/selisih antara penambahan/pengurangan nilai
akumulasi penyusutan/amortisasi tahun 2019 dengan beban
penyusutan/amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2019, dijelaskan
sebagai berikut:
1. Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Tak Berwujud (ATB)
Terdapat selisih sebesar Rp26.770.633.599,00 untuk penambahan
akumulasi penyusutan/amortisasi aset tak berwujud dengan beban
akumulasi/amortisasinya. Penjelasan rincian selisih dapat dilihat pada
tabel berikut ini :
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
135
Catatan Atas Laporan Keuangan – Neraca
Saldo Akhir Tahun 2019 - Amortisasi ATB 80.002.540.750
Saldo Awal Tahun 2019 - Amortisasi ATB 47.869.916.229
Selisih Amortisasi Tahun 2019 32.132.624.521
Beban Amortisasi ATB Tahun 2019 5.361.990.922
Selisih 26.770.633.599
Penambahan Amortisasi dari mutasi masuk aset :
100 Saldo Awal 981.180.000
102 Transfer Masuk 301.215.000
107 Reklas Masuk 31.973.868.529
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 87.864.500
402 Penggunaan kembali BMN yang dihentikan 29.500.000
Pengurangan Amortisasi dari mutasi keluar aset :
209 Transaksi Normalisasi BMN 363.822-
302 Transfer Keluar 301.215.000-
304 Reklas Keluar 36.425.500-
305 Koreksi pencatatan 141.913.750-
308 Usulan Barang Hilang ke Pengelola 66.765.000-
401 Penghentian Penggunaan 6.056.311.358-
Total 26.770.633.599
Penjelasan selisih :
2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lain-Lain
Terdapat selisih sebesar Rp115.262.529.22200 untuk penambahan
akumulasi penyusutan/amortisasi aset lain-lain dengan beban
akumulasi/amortisasinya. Penjelasan rincian selisih dapat dilihat pada
tabel berikut ini :
Saldo Akhir 2019 (Akum.Penyusutan/Amortisasi Aset lain-lain) 520.048.478.151
Saldo Awal 2019 (Akum.Penyusutan/Amortisasi Aset lain-lain) 394.014.551.386
Selisih Amortisasi Tahun 2019 126.033.926.765
Beban Penyusutan/Amortisasi Aset lain-lain Tahun 2019 10.771.397.543
115.262.529.222
Penambahan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dari mutasi masuk aset :
102 Transfer Masuk 1.723.582.320
299 Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan) 363.822
401 Penghentiaan Aset Dari Penggunaan 212.324.316.403
Pengurangan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dari mutasi keluar aset :
299 Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan) 1.189.397.248-
391 Penghapusan (BMN yang dihentikan) 45.673.807.533-
392 Transfer Keluar (BMN yang dihentikan) 1.723.582.320-
393 Hibah Keluar (BMN yang dihentikan) 3.647.734.426-
395 Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan) 12.387.500-
396 Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang
Dihentikan)
37.433.342.273-
398 Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN Yang
Dihentikan)
174.341.496-
402 Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan
penggunaan aktif
7.381.799.768-
SAIBA Jurnal-takein reval pada satkon 1.549.340.759-
Total 115.262.529.222
Penjelasan selisih :
Selisih
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
136
Catatan Atas Laporan Keuangan – Neraca
C.5 KEWAJIBAN
Utang
kepada
Pihak Ketiga
Rp7,76M
C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga
Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember
2018 masing-masing sebesar Rp7.762.110.766,00 dan Rp48.511.655.011,00.
Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan
merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga
lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari
honor kegiatan yang belum dibagikan kepada pegawai, kekurangan gaji
pegawai yang belum dibayar, dan belanja barang yang tagihannya belum
dilunasi serta utang lainnya pada pihak ketiga. Rincian Utang kepada Pihak
Ketiga pada masing-masing eselon I disajikan sebagai berikut :
Tabel 65. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Kenaikan
31-Dec-19 31-Dec-18 (Penurunan)
029.01 Setjen 5,440,296,199 46,521,760,149 (41,081,463,950) (88)
029.02 Itjen - - - -
029.03 Ditjen PHPL 11,357,089 7,531,792 3,825,297 51
029.04 Ditjen PDASHL 407,728,904 251,319,751 156,409,153 62
029.05 Ditjen KSDAE 832,779,688 766,804,889 65,974,799 9
029.06 Ditjen PKTL 32,871,475 77,738,319 (44,866,844) (58)
029.07 Badan Litbang 542,336,121 179,469,418 362,866,703 202
029.08 Badan P2SDM 198,652,159 241,074,153 (42,421,994) (18)
029.09 Ditjen PSKL 13,693,491 300 13,693,191 4,564,397
029.10 Ditjen Gakum 32,255,976 32,993,659 (737,683) (2)
029.11 Ditjen PPI 90,492,535 111,874,800 (21,382,265) (19)
029.12 Ditjen PSLB3 - - - -
029.13 Ditjen PPKL 159,647,129 321,087,781 (161,440,652) (50)
7,762,110,766 48,511,655,011 (40,749,544,245) (84)
Kd Es1 Eselon ISaldo per
%
Jumlah
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
137
Catatan Atas Laporan Keuangan – Neraca
Tabel 66. Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga menurut Eselon I
Jumlah
029.01 Setjen 312.203.050 1.912.339.229 3.215.753.920 5.440.296.199
029.02 Itjen - - - -
029.03 Ditjen PHPL - 11.357.089 - 11.357.089
029.04 Ditjen PDASHL 179.961.570 181.567.334 46.200.000 407.728.904
029.05 Ditjen KSDAE 530.448.419 280.521.269 21.810.000 832.779.688
029.06 Ditjen PKTL 663.723 32.207.752 - 32.871.475
029.07 Badan Litbang 485.353.891 56.982.230 - 542.336.121
029.08 Badan P2SDM 19.079.247 179.572.912 - 198.652.159
029.09 Ditjen PSKL - 13.693.491 - 13.693.491
029.10 Ditjen Gakum - 32.255.976 - 32.255.976
029.11 Ditjen PPI 755.000 89.737.535 - 90.492.535
029.12 Ditjen PSLB3 - - - -
029.13 Ditjen PPKL 144.305.912 15.341.217 - 159.647.129
1.672.770.812 2.805.576.034 3.283.763.920 7.762.110.766
Utang Kepada Pihak
Ketiga LainnyaKd Es1 Eselon I
Jumlah
Belanja Pegawai Masih
Harus Dibayar
Belanja Barang Masih
Harus Dibayar
Rincian Utang Pada Pihak Ketiga sebesar Rp7.762.110.766,00
dijelaskan sebagai berikut :
1. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp1.672.770.812,00
merupakan kekurangan gaji, uang makan, tunjangan fungsional, tunjangan
kinerja, dan/atau tunjangan istri/anak yang belum dibayarkan per tanggal
31 Desember 2019.
2. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp2.805.576.034,00
merupakan biaya langganan daya dan jasa seperti: langganan air, listrik,
telepon, internet yang masih belum dibayarkan per tanggal 31 Desember
2019.
3. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp3.283.763.920,00
diantaranya merupakan:
a. Utang yang masih harus dibayar yang merupakan uang penyewa
(tenant) atas Gedung Manggala Wanabakti yang masih diperhitungkan
(dikembalikan kepada penyewa) sebesar Rp3.215.753.920,00 pada
satuan kerja Biro Umum.
b. Utang yang masih harus dibayar yang merupakan Uang LS Perjalanan
Dinas yang belum dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan
sebesar Rp46.200.000,00 pada satuan kerja Balai PSDASHL Wai
Seputih Sekampung.
c. Utang yang masih harus dibayar yang merupakan uang tukin dan uang
makan bulan Desember 2019 yang belum dibayarkan sampai dengan
tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp21.810.000,00 dan dibayarkan
kepada pegawai Januari 2020 setelah dilaksanakan proses rekapitulasi
absensi pada satuan kerja Balai Taman Nasional Kelimutu.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
138
Catatan Atas Laporan Keuangan – Neraca
Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp3,78M
C.5.2 Pendapatan Diterima di Muka
Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 sebesar Rp3.784.346.489,00 dan Rp1.663.905.634,00.
Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBP yang telah diterima
tetapi belum menjadi hak sepenuhnya Karena masih melekat kewajiban untuk
memberikan barang/jasa.Pendapatan Diterima di Muka pada Kementerian
LHK per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.784.346.489,00 dengan rincian per
eselon I sebagai berikut :
Tabel 67. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Kenaikan
31-Dec-19 31-Dec-18 (Penurunan)
029.01 Setjen - - - -
029.02 Itjen - - - -
029.03 Ditjen PHPL - - - -
029.04 Ditjen PDASHL 3,861,656 5,516,667 (1,655,011) (30)
029.05 Ditjen KSDAE 14,950,000 568,667 14,381,333 2,529
029.06 Ditjen PKTL 3,711,439,500 1,657,820,300 2,053,619,200 124
029.07 Badan Litbang - - - -
029.08 Badan P2SDM 54,095,333 - 54,095,333 100
029.09 Ditjen PSKL - - - -
029.10 Ditjen Gakum - - - -
029.11 Ditjen PPI - - - -
029.12 Ditjen PSLB3 - - - -
029.13 Ditjen PPKL - - - -
3,784,346,489 1,663,905,634 2,120,440,855 127
Kd Es1 Eselon ISaldo per
%
Jumlah
Penjelasan Pendapatan Diterima di Muka sebesar
Rp3.784.346.489,00 per eselon I disajikan sebagai berikut :
1. Pendapatan Diterima di Muka pada Eselon I Ditjen PDASHL per 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp3.861.656,00 dan
Rp5.516.667,00. Berikut rincian masing-masing satuan kerjanya:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.04.427165 BPDASHL KETAHUN 3.861.656,00 5.516.667,00
3.861.656,00 5.516.667,00 Jumlah
BPDASHL Ketahun sebesar Rp3.861.656,00 merupakan pendapatan sewa
ruang kantor kepada koperasi rela kontan mitra sejahtera yang sudah
dibayarkan dimuka sampai dengan tahun 2020.
2. Pendapatan Diterima di Muka pada Eselon I Ditjen KSDAE per 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp14.950.000,00 dan
Rp568.667,00. Berikut rincian masing-masing satuan kerjanya:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
139
Catatan Atas Laporan Keuangan – Neraca
Uang Muka
dari KPPN
Rp2,16M
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.05.427366 SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL KSDAE
14.950.000,00 568.667,00
14.950.000,00 568.667,00 Jumlah
Sekretariat Jenderal KSDAE sebesar Rp14.950.000,00 merupakan
pendapatan sewa gedung berupa kantin yang terletak di kantor Ditjen
KSDAE Jl. Ir Juanda nomor 15 Bogor.
3. Pendapatan Diterima di Muka pada Eselon I Ditjen PKTL per 31 Desember
2019 dan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp3.711.439.500,00 dan
Rp1.657.820.300,00. Berikut rincian masing-masing satuan kerjanya:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.06.400198 DIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN DAN
PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN
3.711.439.500,00 1.657.820.300,00
3.711.439.500,00 1.657.820.300,00 Jumlah
Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan
Hutan sebesar Rp3.711.439.500,00 merupakan pendapatan yang bersumber
dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu
tahun.
4. Pendapatan Diterima di Muka pada Eselon I Badan P2SDM per 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp54.095.333,00 dan
Rp0,00. Berikut rincian masing masing-masing satuan kerjanya:
Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018
029.08.239111 BALAI DIKLAT LHK PEKANBARU 54.095.333,00 -
54.095.333,00 - Jumlah
Balai Diklat LHK Pekanbaru sebesar Rp54.095.333,00 merupakan
pendapatan sewa papan reklame (baliho) selama 5 Tahun, per tahunnya
Rp12.248.000,00.
C.5.3 Uang Muka dari KPPN
Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember
2018 masing-masing sebesar Rp2.161.926.711,00 dan Rp433.086.289,00
merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP)
yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau
dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Rincian Uang
Muka dari KPPN pada masing-masing Eselon I disajikan sebagai berikut :
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
140
Catatan Atas Laporan Keuangan – Neraca
Utang
Jangka
Pendek
Lainnya
Rp282,65Jt
Tabel 68. Rincian Uang Muka dari KPPN
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Kenaikan
31 Des 2019 31 Des 2018 (Penurunan)
029.01 Setjen - 45,086,890 (45,086,890) -100.00
029.02 Itjen - - - -
029.03 Ditjen PHPL - 101,321,665 (101,321,665) -100.00
029.04 Ditjen PDASHL 2,072,590,611 177,044,461 1,895,546,150 1,070.66
029.05 Ditjen KSDAE - 76,101,273 (76,101,273) -100.00
029.06 Ditjen PKTL 608,600 - 608,600 100.00
029.07 Badan Litbang - 9,208,000 (9,208,000) -100.00
029.08 Badan P2SDM 813,500 - 813,500 100.00
029.09 Ditjen PSKL - - - -
029.10 Ditjen Gakum 87,914,000 18,274,000 69,640,000 381.09
029.11 Ditjen PPI - 6,050,000 (6,050,000) -100.00
029.12 Ditjen PSLB3 - - - -
029.13 Ditjen PPKL - - - -
2,161,926,711 433,086,289 1,728,840,422 399.19
Saldo per Eselon 1 % Kd Es1
Jumlah
C.5.4 Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 masing-masing sebesar Rp282.653.560,00,00 dan
Rp2.727.272,00. Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain berupa utang
potongan pajak oleh bendahara pengeluaran (219961) yang belum disetor ke
rekening kas negara. Rincian utang jangka pendek lainnya pada masing-
masing eselon I disajikan sebagai berikut :
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
141
Catatan Atas Laporan Keuangan – Neraca
Tabel 69. Rincian Utang Jangka pendek lainnya
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Kenaikan
31-Dec-19 31-Dec-18 (Penurunan)
1 Setjen 279,507,860 - 279,507,860 100
2 Itjen - - - -
3 Ditjen PHPL 3,065,700 - 3,065,700 100
4 Ditjen PDASHL - 889,272 (889,272) (100)
5 Ditjen KSDAE - - -
6 Ditjen PKTL - - - -
7 Badan Litbang 80,000 - 80,000 100
8 Badan P2SDM - - - -
9 Ditjen PSKL - 1,838,000 (1,838,000) (100)
10 Ditjen Gakum - - - -
11 Ditjen PPI - - - -
12 Ditjen PSLB3 - - - -
13 Ditjen PPKL - - - -
282,653,560 2,727,272 279,926,288 10,264
No Eselon ISaldo per
%
Jumlah
Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar
Rp282.653.560,00,00 merupakan setoran pajak yang belum disetorkan ke kas
negara oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan periode pelaporan yang
terdapat pada 3 Eselon I yaitu: Sekretariat Jenderal, Ditjen PHPL dan Badan
Litbang dan Inovasi. Berikut rincian satkernya:
a) Biro Umum sebesar Rp278.432.860,00 terkait pajak atas pengelolaan
Gedung Manggala Wanabakti yang telah disetorkan pada tanggal 10 Januari
2020, sebesar Rp138.156.199,00 dengan kode NTPN
5EEAF67GL5SND4S5 dan sebesar Rp140.276.661,00 dengan kode NTPN
FC7660SVM6EKM361.
b) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebesar Rp1.075.000,00 utang
pajak atas kegiatan di tahun 2019 baru disetorkan pada tanggal 20 Januari
2020 dengan kode NTPN L80442LTUPLGACEI.
c) BPHP Wilayah III Pekanbaru sebesar Rp3.065.700,00 yang merupakan
pajak PNN dan pph 22 yang baru disetorkan oleh bendahara pengeluaran
pada bulan Januari 2020.
d) Balai Litbang LHK Kupang sebesar Rp80.000,00
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
142
Catatan Atas Laporan Keuangan – Neraca
Ekuitas Rp18,70T
C.6 Ekuitas
C.6.1. Ekuitas
Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing
sebesar Rp18.702.796.050.648,00 dan Rp8.120.392.727.464,00. Ekuitas
adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset
dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam
Laporan Perubahan Ekuitas.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
143
Catatan atas Laporan Keuangan – Lapran Operasional
Pendapatan
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Rp5,5T
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
D.1.Pendapatan Operasional
Pendapatan Operasional berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan
Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
adalah sebesar Rp5.534.156.949.365,00 dan Rp5.440.743.914.049,00. Pendapatan
tersebut terdiri dari:
Tabel 70. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2019 dan 2018
Pendapatan Sumber Daya Alam 4,498,061,189,462 4,743,299,060,550 (5.17)
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba - - -
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 1,036,095,759,903 697,444,853,499 48.56
Jumlah 5,534,156,949,365 5,440,743,914,049 1.72
TA 2019 TA 2018 NAIK
(TURUN) % URAIAN
D.1.1. Pendapatan Sumber Daya Alam
Pendapatan Sumber Daya Alam adalah merupakan pendapatan-LO yang
diperoleh dari pendapatan DR, PSDH dan IIUPH. Berikut rinciannya:
Tabel 71. Rincian Pendapatan Sumber Daya Alam
TA 2019 dan 2018
URAIAN JENIS BEBAN TA 2019 TA 2018NAIK (TURUN)
%
Pendapatan Dana Reboisasi 1,621,321,817,342 1,949,707,502,589 (16.84)
Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan 1,054,313,008,732 1,131,630,995,767 (6.83)
Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan (IIUPHH)
153,200,888,858 57,999,849,716 164.14
Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan
Untuk Kepentingan Pembangunan
1,669,225,474,530 1,603,935,082,478 4.07
Pendapatan Iuran dan Pungutan Usaha
Pemanfaatan Air dan Energi Air
0 25,630,000 (100.00)
Pendapatan dari Kegiatan Perijinan di
Bidang Perbenihan
0 0 0.00
Pendapatan dari Sertifikasi Benih 0 0 0.00
Pendapatan dari Pengumpulan Benih dan
Anakan
0 0 0.00
Jumlah 4,498,061,189,462 4,743,299,060,550 (5.17)
D.1.2. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
Sedangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya TA 2019 sebesar
Rp1.036.095.759.903,00 merupakan pendapatan dari :
1. Jasa Giro PNBP SDA yaitu PNBP DR, PSDH, IIUPH.
2. Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan.
3. Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
144
Catatan atas Laporan Keuangan-LO
Beban
Pegawai
Rp1,9T
D.2. Beban Operasional
D.2.1 Beban Pegawai
Jumlah Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember
2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.968.495.871.620,00 dan
Rp1.931.059.590.286,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam
bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan
pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai
imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan
dengan pembentukan modal.
Tabel 72. Rincian Beban Pegawai TA 2019 dan 2018
URAIAN JENIS BEBAN TA 2019 TA 2018NAIK
(TURUN)%
Beban Gaji Pokok PNS 799,155,408,044 772,375,360,491 3.47
Beban Pembulatan Gaji PNS 11,540,265 10,970,402 5.19
Beban Tunj.Suami/Istri PNS 60,875,104,627 59,173,584,019 2.88
Beban Tunj.Anak PNS 18,176,844,935 17,673,761,622 2.85
Beban Tunj.Struktural PNS 25,097,268,942 25,677,323,700 (2.26)
Beban Tunj.Fungsional PNS 62,980,402,238 61,132,747,764 3.02
Beban Tunj.PPh PNS 3,416,885,801 2,855,409,609 19.66
Beban Tunj.Beras PNS 41,391,786,996 42,533,929,630 (2.69)
Beban Uang Makan PNS 106,871,278,482 105,812,667,937 1.00
Beban Tunj.Kompensasi Kerja PNS 10,455,133,500 10,472,758,178 (0.17)
Beban Tunj.Daerah Terpencil/Sangat
Terpencil PNS
239,850,000 221,925,000 8.08
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS 4,436,510,000 4,349,075,000 2.01
Beban Tunjangan Umum PNS 21,011,377,099 21,322,689,171 (1.46)
Beban Pegawai (Tunj.Khusus/Keg.) 779,408,318,037 786,487,620,440 (0.90)
Beban Uang Lembur 2,155,714,200 2,446,092,050 (11.87)
Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS - 991,572,040 (100.00)
Beban Tunjangan Pegawai Non PNS 2,444,991,400 4,348,503,871 (43.77)
Beban Gaji dan Tunjangan 30,367,457,054 13,173,599,362 130.52
Jumlah 1,968,495,871,620 1,931,059,590,286 1.94
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
145
Catatan atas Laporan Keuangan-LO
Beban
Persediaan
Rp70,8M
Beban Pegawai Tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan tahun
sebelumnya sebesar 1,94%. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh adanya penambahan
jumlah pegawai honorer/tenaga kontrak yang cukup signikan pada satker Pusat P2H
(Eselon I Sekretariat Jenderal).
Terdapat selisih antara realisasi Belanja Pegawai (LRA) dengan saldo Beban
Pegawai (LO), dengan penjelasan sebagai berikut :
Belanja Pegawai (51) Bruto - LRA 1.939.880.605.271
Beban Pegawai - LO 1.968.495.871.620
(28.615.266.349)
Penjelasan Selisih :
Pengembalian Belanja Pegawai 1.998.749.549
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai
BLU (525111)
(30.367.457.054)
Jurnal Balik transaksi 2018 1.297.294.094
Belanja Pegawai Dibayar Dimuka 4.170.766
Piutang Belanja Pegawai 124.747.108
Belanja Pegawai Masih Harus
Dibayar
(1.672.770.812)
(28.615.266.349)
Analisis LRA-LO Belanja Pegawai (51)
D.2.2. Beban Persediaan
Jumlah Beban Persediaan sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp70.875.979.906,00 dan
Rp71.675.605.303,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat
konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil
produksi baik yangdipasarkan maupun tidak dipasarkan.
Tabel 73. Rincian Beban Persediaan TA 2019 dan 2018
URAIAN JENIS BEBAN TA 2019 TA 2018 NAIK
(TURUN)%
Beban Persediaan Konsumsi 59,399,237,638 61,267,529,966 (3.05)
Beban Persediaan Amunisi 436,867,654 356,290,613 22.62
Beban Persediaan pita
cukai,materai dan leges
62,235,704 341,724,836 (81.79)
Beban Persediaan Bahan Baku 9,049,255,670 8,015,484,271 12.90
Beban Persediaan untuk tujuan
strategis/Berjaga-jaga
28,531,500 90,510,300 (68.48)
Beban Persediaan Lainnya 1,899,851,740 1,604,065,317 18.44
Jumlah Beban Persediaan 70,875,979,906 71,675,605,303 (1.12) ]
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
146
Catatan atas Laporan Keuangan-LO
Beban Barang
dan Jasa
Rp4,0T
Beban
Pemeliharaan
Rp277,6M
D.2.3. Beban Barang dan Jasa
Beban Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember
2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.018.173.860.195,00 dan
Rp2.304.495.560.418,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan
jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.
Terdapat selisih antara realisasi Belanja Barang dan Jasa (LRA) dengan
saldo Beban barang dan Jasa (LO), dengan penjelasan sebagai berikut :
Belanja Barang dan Jasa (5211, 5212,
5217, 5221) Bruto - LRA
3.510.089.133.781
Beban Barang dan Jasa - LO 4.018.173.860.195
(508.084.726.414)
Penjelasan Selisih
Pengembalian Belanja Barang Jasa
(5211, 5212, 5217, 5221)
3.285.962.680
Beban Barang BLU (525112) (22.631.837.129)
Beban Jasa BLU (525113) (2.309.585.000)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan
dan Mesin (595112)
(1.396.843.713)
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset
Tetap Lainnya (595115)
(15.215.500)
Jurnal Balik transaksi 2018 (17.996.144.881)
Belanja Barang dan Jasa Dibayar
Dimuka
11.154.067.816
Piutang Barang dan Jasa Pegawai 8.949.300.051
Belanja Barang dan Jasa Masih Harus
Dibayar
(3.102.825.034)
Hibah langsung (488.141.936.767)
Penambahan Aset Lainnya dari Belanja
Barang dan Jasa
187.040.000
Penambahan Peralatan dan Mesin dari
Belanja Barang dan Jasa
(98.990.000)
Penambahan Persediaan dari Belanja
Barang dan Jasa
4.032.281.063
(508.084.726.414)
Analisis LRA-LO Barang dan Jasa (5211, 5212, 5217,
5221)
D.2.4. Beban Pemeliharaan
Beban Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember
2018 adalah masing-masing sebesar Rp277.691.198.868,00 dan
Rp196.864.977.951,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan
untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi
normal.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
147
Catatan atas Laporan Keuangan-LO
Tabel 74. Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2019 dan 2018
URAIAN JENIS BEBAN TA 2019 TA 2018 NAIK
(TURUN)%
Beban Keperluan Perkantoran 217.687.794.417 173.385.979.995 25,55
Beban Pengadaan Bahan Makanan 32.258.900 54.761.000 (41,09)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh 1.684.258.597 944.186.897 78,38
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos
Pusat
4.481.286.171 3.989.909.832 12,32
Beban Honor Operasional Satuan Kerja 114.037.774.541 96.279.685.208 18,44
Beban Barang Operasional Lainnya 69.586.100.270 81.646.070.971 (14,77)
Beban Bahan 248.878.360.372 272.645.444.422 (8,72)
Beban Honor Output Kegiatan 208.922.105.838 226.532.563.719 (7,77)
Beban Barang Non Operasional Lainnya 1.917.451.566.751 622.429.612.736 208,06
Beban Kontribusi pada Organisasi
Internasional dan Trust Fund
14.559.250 15.000.000 (2,94)
Beban Langganan Listrik 45.961.134.592 43.939.726.350 4,60
Beban Langganan Telepon 9.068.781.516 8.333.380.050 8,82
Beban Langganan Air 5.687.638.624 5.622.736.206 1,15
Beban Daya dan Jasa Lainnya 8.648.214.692 6.957.919.395 24,29
Beban Jasa Pos dan Giro 142.769.987 188.210.626 (24,14)
Beban Jasa Konsultan 247.644.753.231 198.176.641.337 24,96
Beban Sewa 133.611.191.071 114.684.064.836 16,50
Beban Jasa Profesi 79.124.030.995 84.921.851.334 (6,83)
Beban Jasa Lainnya 679.155.799.038 334.098.388.329 103,28
Beban Barang 22.631.837.129 24.407.032.663 (7,27)
Beban Jasa 2.309.585.000 2.790.280.000 (17,23)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan
dan Mesin
1.396.843.713 2.394.450.512 (41,66)
Beban Aset Ekstrakontabel Gedung dan
Bangunan
- -
Beban Aset Ekstrakontabel Konstruksi
Dalam Pengerjaan
49.739.000 (100,00)
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap
Lainnya
15.215.500 7.925.000 91,99
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya
yang Memiliki Karakteristik Bantuan
Pemerintah
- -
Jumlah 4.018.173.860.195 2.304.495.560.418 74,36
Tabel 75. Rincian Beban Pemeliharaan TA 2019 dan 2018
URAIAN JENIS BEBAN TA 2019 TA 2018 NAIK
(TURUN)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan
88,140,469,317 56,057,836,508 57.23
Beban Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan Lainnya
7,727,015,768 4,006,850,534 92.85
Beban Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin
162,960,270,553 121,929,417,330 33.65
Beban Bahan Bakar Minyak dan
Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus
Non
39,829,306 893,609,000 (95.54)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya
8,632,914,371 4,742,586,101 82.03
Beban Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
370,391,000 127,988,500 189.39
Beban Pemeliharaan Jaringan 1,969,441,756 1,237,968,416 59.09
Beban Irigasi 23,907,100 5,500,000 334.67
Beban Pemeliharaan Lainnya 1,364,713,689 1,387,567,276 (1.65)
Beban Pemeliharaan 482,644,014 398,700,344 21.05
Beban Persediaan Bahan untuk
Pemeliharaan
2,980,347,481 2,205,558,483 35.13
Beban Persediaan Suku Cadang 2,553,253,229 2,543,544,286 0.38
Beban Aset Ekstrakontabel Gedung
dan Bangunan 446,001,284 1,327,851,173
(66.41)
Jumlah 277,691,198,868 196,864,977,951 41.06
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
148
Catatan atas Laporan Keuangan-LO
Beban
Perjalanan
Dinas Rp1,5T
Saldo beban Pemeliharaan Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 41,06%
dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pemeliharaan
Rumah Dinas, Pool Bis Jemputan Karyawan dan Lift di gedung Manggala
Wanabakti yang dilakukan oleh satker Biro Umum (Eselon I Sekretariat Jenderal).
Terdapat selisih antara realisasi Belanja Pemeliharaan (LRA) dengan saldo
Beban Pemeliharaan (LO), dengan penjelasan sebagai berikut :
Belanja Pemeliharaan (523) - LRA 272.457.857.381
Beban Pemeliharaan - LO 277.691.198.868
(5.233.341.487)
Penjelasan Selisih :
Pengembalian Belanja Pemeliharaan 74.138.322
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan (523112)
468.522.208
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin (523123)
162.829.350
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan
Jaringan (523136)
29.276.950
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan
Lainnya (523191)
161.930.000
Beban Persediaan bahan untuk
pemeliharaan (593113)
(2.980.347.481)
Beban Persediaan suku cadang (593114) (2.553.253.229)
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan
Bangunan (595113)
(446.001.284)
Beban Pemeliharaan BLU (525114) (482.644.014)
Piutang Belanja Pemeliharaan 104.622.541
Penambahan GB menggunakan belanja 523 227.585.150
(5.233.341.487)
Analisis LRA-LO Belanja Pemeliharaan (523)
D.2.5. Beban Perjalanan Dinas
Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 adalah
masing-masing sebesar Rp 1.567.617.397.367,00 dan Rp1.516.203.657.807,00.
Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam
rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
149
Catatan atas Laporan Keuangan-LO
Beban Barang
Untuk
Diserahkan
Kepada
Masyarakat
Rp656,9M
Tabel 76. Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2019 dan 2018
URAIAN JENIS BEBAN TA 2019 TA 2018 NAIK
(TURUN)%
Beban Perjalanan Biasa 1,081,908,971,178 1,056,294,219,477 2.42
Beban Perjalanan Tetap 1,322,168,828 1,608,154,996 (17.78)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 39,110,123,492 31,602,957,643 23.75
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting
Dalam Kota 154,237,627,019 151,274,247,251 1.96
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting
Luar Kota 216,032,897,745 210,991,171,710 2.39
Beban Perjalanan Biasa-Luar Negeri 24,040,681,727 20,433,613,596 17.65
Beban Perjalanan Tetap-Luar Negeri 32,334,500 (100.00)
Beban Perjalanan Lainnya-Luar Negeri 32,004,334,482 25,681,270,800 24.62
Beban Perjalanan 18,960,592,896 18,285,687,834 3.69
Jumlah 1,567,617,397,367 1,516,203,657,807 (41.29)
Terdapat selisih antara realisasi Belanja Perjalanan Dinas (LRA) dengan
saldo Beban Perjalanan Dinas (LO), dengan penjelasan sebagai berikut :
Belanja Perjalanan Dinas (524) - LRA 1.562.407.682.093
Beban Perjalanan Dinas - LO 1.567.617.397.367
(5.209.715.274)
Penjelasan Selisih :
Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas 13.534.759.770
Beban Perjalanan BLU (525115) (18.960.592.896)
Jurnal Balik transaksi 2018 23.731.100
Piutang Perjalanan Dinas 192.386.752
(5.209.715.274)
Analisis LRA-LO Belanja Perjalanan Dinas (524)
D.2.6. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sampai dengan 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar
Rp656.962.752.745,00 dan Rp328.423.710.250,00. Beban Barang untuk Diserahkan
kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa
bertujuan antara lain untuk fasilitasi pemberdayaan masyarakat terkait kegiatan
lingkungan hidup dan kehutanan.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
150
Catatan atas Laporan Keuangan-LO
Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp468,639M
Tabel 77. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
TA 2019 dan 2018
URAIAN JENIS BEBAN TA 2019 TA 2018 NAIK
(TURUN)
%
Beban Tanah untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pemda- 17.952.230.688 (100,00)
Beban Peralatan dan Mesin untuk
Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda2.085.869.500 45.446.904.458 (95,41)
Beban Gedung dan Bangunan untuk
Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda7.757.727.204 38.139.503.261 (79,66)
Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Bangunan
untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pemda
- 1.476.597.000 (100,00)
Beban Barang Fisik Lainnya untuk
Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda- 123.128.059.288 (100,00)
Beban Barang Lainnya untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat/Pemda
- 11.625.429.103 (100,00)
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang
Memiliki Karakteristik166.763.574.530 85.147.284.151 95,85
Beban Peralatan dan Mesin untuk
diserahkan kepada Masy dalam bentuk uang - 4.292.743.645 (100,00)
Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Bangunan
untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang- 25.000.000 (100,00)
Beban Peralatan dan Mesin TP untuk
diserahkan kepada Pemda- 1.189.958.656 (100,00)
Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk
dijual diserahkan kepada masyarakat52.772.283.392 - 100,00
Beban Persediaan Hewan dan Tanaman
untuk dijual diserahkan kepada masyarakat298.135.211.883 - 100,00
Beban Persediaan Peralatan dan Mesin
untuk dijual diserahkan kepada masyarakat94.858.559.243 - 100,00
Beban Persediaan Jalan,Irigasi dan Jaringan
untuk diserahkan kepada masyarakat5.193.154.691 - 100,00
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya
untuk diserahkan kepada masyarakat562.256.000 - 100,00
Beban Persediaan Aset Lain- Lain untuk
diserahkan kepada masyarakat4.536.054.457 - 100,00
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk
dijual diserahkan kepada masyarakat24.298.061.845 - 100,00
Jumlah 656.962.752.745 328.423.710.250 100,04
D.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp468.639.769.052,00 dan
Rp412.478.802.598,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat
alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable
assets) selama masa manfaataset yang bersangkutan.Sedangkan Beban Amortisasi
digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untukAset Tak
berwujud.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
151
Catatan atas Laporan Keuangan-LO
Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp222,96M
Tabel 78. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2019 dan 2018
URAIAN JENIS BEBAN 31 Des 2019 31 Des 2018
NAIK
(TURUN)
%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 300,457,446,556 284,637,645,890 5.56
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 103,655,338,383 70,602,575,635 46.82
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan 36,978,976,347 34,570,216,993 6.97
Beban Penyusutan Irigasi 5,950,427,976 3,770,936,348 57.80
Beban Penyusutan Jaringan 1,759,944,487 1,656,809,053 6.22
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 3,704,246,838 329,283,795 1,024.94
Jumlah Penyusutan 452,506,380,587 395,567,467,714 14.39
Beban Amortisasi Hak Cipta 24,664,956 25,772,098 (4.30)
Beban Amortisasi Paten 57,772,955 57,772,955 -
Beban Amortisasi Software 5,055,877,232 5,352,972,489 (5.55)
Beban Amortisasi Lisensi 55,564,225 56,801,725 (2.18)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya
168,111,554 13,276,027 1,166.28
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah
9,648,136 92,459,054 (89.56)
Beban Penyusutan Aset Tetap
yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah
10,761,749,407 11,312,280,536 (4.87)
Jumlah Amortisasi 16,133,388,465 16,911,334,884 (4.60)
Jumlah 468,639,769,052 412,478,802,598 13.62
D.2.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat
estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
adalah masing-masing sebesar Rp222.969.536.121,00 dan Rp321.242.181.480,00.
Tabel 79. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2019 dan 2018
URAIAN JENIS BEBAN TA 2019 TA 2018 NAIK (TURUN)%Beban Penyisihan Piutang PNBP 240,057,895,663 376,921,385,811 (36.31) Beban Penyisihan Piutang Lainnya 10,830,171,013 167,647 6,460,004.27 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar
(92,707,343) (6,146,318) 1,408.34
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar
- - -
Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih -
Kementerian - - -
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang -
(501,036) (107,280) 367.04
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang -
(27,825,322,176) (55,673,118,380) (50.02)
Jumlah 222,969,536,121 321,242,181,480 (30.59)
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
152
Catatan atas Laporan Keuangan-LO
Kegiatan Non
Operasional
Rp30,65M
Luar Biasa
Rp0,00
D.3. Kegiatan Non Operasional
Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan
dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi
entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sampai dengan 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Defisit
Rp30.656.929.290,00 dan defisit Rp7.576.202.058,00. Berikut rinci defisit dari
kegiatan non operasional.
Tabel 80.
Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional – LO
URAIAN TA 2019 TA 2018 NAIK (TURUN)
%
Defisit Pelepasan Aset Non
Lancar
(42,188,566,204) (29,848,278,840) 41.34
Pendapatan Pelepasan Aset Non
Lancar
8,721,753,293 5,815,500,867 49.97
Beban Pelepasan Aset Non
Lancar
50,910,319,497 35,663,779,707 42.75
Surplus dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya
11,531,636,914 22,272,076,782 (48.22)
Pendapatan dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya
170,209,903,185 107,204,525,909 58.77
Beban dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya
158,678,266,271 84,932,449,127 86.83
Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non Operasional
(30,656,929,290) (7,576,202,058) 304.65
D.4. Pos Luar Biasa
Pos Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban
yang sifatnya tidak rutin terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta
di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
153
Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Perubahan Ekuitas
Ekuitas Awal
Rp7,6T
Surplus
(Defisit) LO
Rp(3,74T)
Koreksi Nilai
Persediaan
Rp(155,55)
Koreksi atas
Revaluasi
Rp(31,24)T
Selisih
Revaluasi
Aset Tetap
Rp9,72T
Koreksi Nilai
Aset Tetap
Non
Revaluasi
Rp417,32M
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
E.1. Ekuitas Awal
Nilai ekuitas pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
tanggal 1 Januari 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar
Rp8.120.392.727.464,00 dan Rp7.625.807.175.802,00 .
E.2. Surplus (Defisit) LO
Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp(3.747.926.345.799,00) dan
Rp(1.649.276.374.102,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara
surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan
pos luar biasa.
E.3. Koreksi Nilai Persediaan
Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan
yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada
periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan sampai dengan 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp155.551.672,00 dan
Rp739.726.946,00. Koreksi tersebut antara lain disebabkan oleh penambahan
saldo awal dan koreksi tambah/kurang persediaan tahun berjalan.
E.4. Koreksi Atas Reklasifikasi
Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi nilai yang terjadi karena
adanya transaksi reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar persediaan, aset
tetap dan aset lainnya. Koreksi atas Reklasifikasi sampai dengan 31 Desember
2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar
Rp(31.240.842.956,00) dan Rp0,00.
E.5. Selisih Revaluasi Aset Tetap
Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat
dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode
yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-
masing sebesar Rp9.720.119.503.395,00 dan Rp0,00.
E.6. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi kesalahan
pencatatan nilai perolehan atas aset tetap non revaluasi yang perolehannya
berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi Penilaian aset tetap non revaluasi sampai
dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
154
Catatan Atas Laporan Keuangan - LPE
Lain-lain
Rp726,17M
Transaksi
Antar Entitas
Rp3,497T
Rp417.325.530.852,00 dan Rp(293,796,934,975,00). Koreksi tersebut antara lain
disebabkan oleh penambahan saldo awal dan Koreksi tambah/kurang aset
tetap/lainnya pada tahun berjalan.
Tabel 81. Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi 31 Desember 2019
Tambah Kurang
Koreksi Nilai Aset Tetap Non
Revaluasi (416,289,380,220) (416,289,380,220)
Koreksi Nilai Aset Lainnya
Non Revaluasi (1,036,150,632) (1,036,150,632)
Jumlah (417,325,530,852) (417,325,530,852)
TotalJenis Aset TetapKoreksi
E.7. Lain-Lain
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Ekuitas Lain-Lain sampai
dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar
Rp726.174.948.456,00 dan Rp331,852,076,862,00 merupakan nilai ekuitas
transaksi lainnya selain dari koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap,
koreksi nilai aset tetap non revaluasi.
Koreksi tersebut antara lain disebabkan oleh:
1. Penyesuaian nilai piutang PNBP pada Neraca dan LO;
2. Penyesuaian nilai persediaan bibit;
3. Penyesuaian pelunasan TP/TGR.
E.8. Transaksi Antar Entitas
Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember
2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar
Rp3.497.794.977.564,00 dan Rp2.105.067.056.931,00. Transaksi antar Entitas
adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik
internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi
Antar Entitas terdiri dari:
Tabel 83. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas
Diterima dari Entitas Lain 5,828,362,682,305
Ditagihkan ke Entitas Lain (8,704,449,532,844)
Transfer Masuk (115,729,489,213)
Transfer Keluar 115,638,068,159
Pengesahan Hibah Langsung (621,774,421,670)
Pengesahan Hibah Langsung TAYL (676,452,000)
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung 834,167,699
Jumlah (3,497,794,977,564)
NilaiTransaksi Antar Entitas
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
155
Catatan Atas Laporan Keuangan - LPE
E.8.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain
(DKEL)
Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan
transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas
negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar
Rp5.828.362.682.305,00 sedangkan DKEL sebesar Rp(8.704.449.532.844,00).
E.8.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban
dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan
BA-BUN.
Nilai Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember
2019 sebesar Rp(115.729.489.213,00) dan Rp115.638.068.159,00.
Transfer Keluar (115.638.068.159)
Transfer Masuk 115.729.489.213
Selisih 91.421.054
Penjelasan Selisih:
TM dari KL lain 702.833.335
TK ke KL lain (905.892.918)
Selisih akibat Koreval 202.941.948
selisih Akumulasi Penyusutan akibat transaksi
serah terima ATR
91.538.689
Jumlah 91.421.054
Terdapat selisih antara saldo transfer masuk dan transfer keluar sebesar
Rp91.421.054,00 yang disebabkan oleh:
1. Senilai Rp702.833.335,00 berupa transfer masuk berupa Peralatan dan mesin
dari Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika
Kementerian Perindustrian ke Biro Umum (Eselon I Sekretariat Jenderal).
2. Senilai (Rp905.892.918,00) berupa transfer keluar peralatan dan mesin dari
Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim (Eselon I Ditjen. PPI) ke Kantor Pusat
Direktorat Bea dan Cukai.
3. Senilai Rp202.941.948,00 adalah selisih yang terjadi karena input/take in
koreksi revaluasi atas aset tanah dan bangunan telah ditransfer keluar. Hal
tersebut merupakan kelemahan aplikasi yang akan diperbaiki melalui update
aplikasi berikutnya.
4. Senilai Rp91.538.689,00 merupakan akumulasi penyusutan pada transfer
keluar ATR yang tidak dapat diterima sebagai transfer masuk sebagai gedung
dan bangunan. Hal tersebut merupakan kelemahan aplikasi.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
156
Catatan Atas Laporan Keuangan - LPE
Pengesahan
Hibah
Langsung
Rp621M
Pengesahan
Pengembalian
Hibah
Langsung
Rp834jt
E.8.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah
Langsung
E.8.3.1 Pengesahan Hibah Langsung
Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah
langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan
pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.
Pengesahan Hibah Langsung per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
adalah masing-masing sebesar Rp621.322.233.809,00 dan
Rp373.311.208.925,00.
31 Des 2019 31 Des 2018
01 Setjen 0,00 48.148.607.764,00 (48.148.607.764)
02 Itjen 0,00 0,00 0
03 Ditjen PHPL 1.851.138.055,00 0,00 1.851.138.055
04 Ditjen PDASHL 7.437.005.120,00 4.780.099.219,00 2.656.905.901
05 Ditjen KSDAE 421.125.318.629,00 119.131.000.367,00 301.994.318.262
06 Ditjen PKTL 5.502.083.196,00 4.466.426.557,00 1.035.656.639
07 Badan Litbang 46.162.777.477,00 11.360.523.851,00 34.802.253.626
08 Badan P2SDM 870.640.000,00 775.500.000,00 95.140.000
09 Ditjen PSKL 2.208.982.402,00 7.859.432.164,00 (5.650.449.762)
10 Ditjen Gakum LHK 107.653.722,00 1.241.765.760,00 (1.134.112.038)
11 Ditjen PPI 7.363.741.598,00 148.600.496.453,00 (141.236.754.855)
12 Ditjen PSLB3 110.769.288.776,00 23.098.944.578,00 87.670.344.198
13 Ditjen PPKL 17.923.604.834,00 3.848.412.212,00 14.075.192.622
621.322.233.809 373.311.208.925,00 248.011.024.884
Kd Eselon I
Saldo per
Jumlah
Kenaikan/ Penurunan
E.8.3.2 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung per 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp834.167.699,00 dan
Rp820.192.709.
Per 31 Desember 2018
No No Register Satker
Tanggal
Pengesah
an
RpNomor Dokumen
Pengesahan
1 2L21V4QA-UNDP 439567 31-Dec-18 230.000.000,00 181400507960001
2 2HVDH1WA-CIFOR 400204 31-Dec-18 9.937.443,00 181400507320001
3 72829501-UNDP HCFC 400230 31-Dec-18 110.107.994,00 181400501160001
4 233EBXFA-UNDP HPMP 400230 31-Dec-18 128.000.000,00 181400507540001
5 70975701-UNDP INST.
Strengthening400230 31-Dec-18 340.000.000,00 181400501150002
6 73530201- UNDP SPARC 400229 6-Dec-18 720.459,00 181400501140002
7 2E88L14B-Adelaide Timber
Tracking
568352 19-Nov-18 1.426.813,00 Setor Kas Negara NTPN
D97B30ISAC93I680
820.192.709,00 Jumlah
Penjelasan Per 31 Desember 2019
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
157
Catatan Atas Laporan Keuangan - LPE
Pengesahan
Hibah TAYL
Rp676jt
Ekuitas Akhir
Rp18,70T
No
No Register Kd
Satker
Tanggal
Pengesahan
Rp Nomor Dokumen
Pengesahan
1 2F4VZ97F 439536 13 Maret 2019 49.716.625,00 SP4HL '191400503300001
2 ACIAR 400204 11 Januari 2019 1.471,00 NTPN 21AD8887TMUPKRNI
3 2ZQS4WHY (ICRAF) 403437 14 Januari 2019 4.194,00 NTPN B9D5F1PO15GUKQ19
4 29J4AF5A (FAO) 403437 14 Januari 2019 11,00 NTPN 6563D1PO1011PN19
52ZRWHV3A 427448 22 Januari 2019 71.500,00 No resi Kantor Pos 5761A-
04/2019/801001
6 72829501 400230 31-Des-19 17.336.723,00 SP4HL '191400501350001
7 70975701 431232 31-Des-19 500.000.000,00
8 70975701 431232 31-Des-19 267.037.175,00
834.167.699,00 Jumlah
E.8.3.3 Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran yang Lalu
Pengesahan Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu per 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp676.452.000,00 dan
Rp956.115.990,0.
31 Des 2019 31 Des 201801 Setjen 0 0 0 02 Itjen 0 0 0 03 Ditjen PHPL 0 0 0 04 Ditjen PDASHL 0 0 0 05 Ditjen KSDAE 676,452,000 956,115,990 (279,663,990)06 Ditjen PKTL 0 0 0 07 Badan Litbang 0 0 0 08 Badan P2SDM 0 0 0 09 Ditjen PSKL 0 0 0 10 Ditjen Gakum LHK 0 0 0 11 Ditjen PPI 0 0 0 12 Ditjen PSLB3 0 0 0 13 Ditjen PPKL 0 0 0
676,452,000 956,115,990.00 (279,663,990)
Kd Eselon ISaldo per
Jumlah
(Penurunan)/Ken
aikan
Nilai Nilai
199.400.000, 15.952.000,
707.233.990, 25.000.000,
49.482.000, 10.000.000,
15.000.000,
610.500.000,
676.452.000,JUMLAH HIBAH TAYL TAHUN 2019
SATKER
HIBAH TAYL TAHUN 2019
JUMLAH HIBAH TAYL TAHUN 2018 956.115.990,
HIBAH TAYL TAHUN 2018
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM JAWA BARAT (NO REG
2HQKZLDA)
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM BENGKULU (NO REG 26GHS5CA
Hibah Barang dari Pemda Banjarsari)
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM BENGKULU (NO REG
2GNYN6YA Hibah Tanah dari Pemda
Desa Sumber Urip)
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL
KERINCI SEBLAT (NO REG 2RU4HM4A
Hibah Barang dari PEMDA Kab Lebong)
BALAI KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM SULAWESI UTARA
SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG
MERBABU
SATKER
BALAI TAMAN NASIONAL AKETAJAWE-
LOLOBATA (NO REGI 2DS933AA Hibah
E.9. Ekuitas Akhir
Nilai Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
adalah masing-masing sebesar Rp18.702.796.050.648,00 dan
Rp8.120.392.727.464,00.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
158
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
Kejadian setelah
Tanggal Neraca F. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA
F.1. LIKUIDASI SATKER PUSAT LINGKUP KEMENTERIAN LHK TAHUN
2020
Sehubungan dengan penerapan Peraturan Menteri Keuangan nomor
102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran serta sesuai dengan surat Direktur
Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman DJA nomor S-283/AG.3/2019
tanggal 9 Oktober 2019 perihal Kode dan Nomenklatur Satker Baru, terdapat
penggabungan dan perubahan kode satker pusat lingkup Kementerian LHK pada RKA-
KL Alokasi Anggaran TA. 2020.
Perihal penggabungan dan perubahan Kode dan Nomenklatur satker baru
berakibat pada pengurangan 65 DIPA dan penambahan 13 DIPA. Pengurangan terjadi
di 65 Satker Pusat sebagai akibat dari ditiadakannya DIPA di Tingkat Eselon II Satker
Pusat (Setditjen, Setbadan, Biro dan Pusat) sehingga terhadap satuan kerja yang tidak
lagi mendapat alokasi anggaran tersebut harus dilakukan proses likuidasi dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.05/2017, sedangkan
penambahan 13 DIPA yang terjadi di Satker Pusat sebagai pengganti DIPA yang
ditiadakan.
Berikut daftar perubahan kode dan nomenklatur satker pusat lingkup
Kementerian Lingkup Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2020, antara lain:
Kode Satker Nama Satker Kode Satker Nama Satker
1 501008 Biro Hubungan Masyarakat
2 500988 Biro Kepegawaian dan Organisasi
3 499666 Biro Perencanaan
4 500994 Biro Hukum
5 466147 Biro Umum
6 500963 Biro Kerjasama Luar Negeri
7 426839 Biro Keuangan
8 400181 Pusat Data dan Informasi
9 499667 Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan
10 621651 Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan
11 400182 Pusat Kajian Kebijakan Strategis
12 400186 Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
13 400187 Direktorat Usaha Hutan Produksi
14 400190 Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan
15 465270 Direktorat Pengolahan dan Pemasaran hasil Hutan
16 465286 Direktorat Iuran dan Peredaran hasil Hutan
17 426876 Sekretariat Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi
18 400191 Direktorat Konservasi Tanah dan Air
19 400192 Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
20 400193 Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat
21 439536 Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan
22 439567 Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian
Daerah Aliran Sungai
23 439573 Sekretariat Ditjen PDASHL
465009 Kantor Pusat Ditjen
PDASHL
No.
465007 Kantor Pusat Ditjen PHPL
465003 Sekretariat Jenderal
465005 Kantor Pusat Sekretariat
Jenderal
Nomenklatur Satker Semula/Awal Nomenklatur Satker Baru
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
159
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
Kode Satker Nama Satker Kode Satker Nama Satker
24 427366 Sekretariat Ditjen KSDAE
25 400196 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
26 400197 Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
27 500652 Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati
28 500688 Direktorat Kawasan Konservasi
29 500674 Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan
30 238378 Sekretariat Ditjen PKTL
31 400198 Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan
32 400199 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan
Wilayah dan Sektor
33 400200 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan
Kegiatan
34 466100 Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya
35 466166 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan
Hutan
36 403437 Pusat Litbang Hutan
37 403438 Pusat Litbang Hasil Hutan
38 400204 Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan
Iklim
39 403436 Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi
40 400205 Sekretariat Badan P2SDM
41 400206 Pusat Penyuluhan
42 400207 Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM
43 400331 Sekretariat Ditjen PSKL
44 400332 Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
45 400336 Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat
46 400337 Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat
47 400338 Direktorat Kemitraan Lingkungan
48 400424 Sekretariat Ditjen PHLHK
49 400425 Direktorat Pengawasan, Pengaduan dan Sanksi
50 400426 Direktorat Penyelesaian Sengketa
51 400427 Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan
52 400428 Direktorat Penegakan Hukum Pidana
53 400228 Sekretariat Ditjen PPI
54 400229 Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim
55 400230 Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim
56 400231 Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring
57 400232 Direktorat Mobilisasi Sumberdaya Sektorat dan Regional
58 400233 Direktorat Pengedalian Kebakaran Hutan dan Lahan
59 400222 Sekretariat Direktorat Jenderal PSLB3 465029 Direktorat Jenderal PSLB3
60 400212 Sekretaris Direktorat Jenderal PPKL
61 400213 Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
62 400216 Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Pesisir dan Laut
63 400217 Direktorat Pengendalian Pencemaran Air
64 400218 Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
65 400219 Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka
465033 Direktorat Jenderal PPKL
465019 Kantor Pusat Badan P2SDM
465021 Kantor Pusat Ditjen PSKL
465025 Kantor Pusat Ditjen PHLHK
465013 Kantor Pusat Ditjen PKTL
465015Kantor Pusat Badan Litbang
dan Inovasi
465027 Kantor Pusat Ditjen PPI
No.Nomenklatur Satker Semula/Awal Nomenklatur Satker Baru
465011 Kantor Pusat Ditjen KSDAE
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
160
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
F.2. LIKUIDASI SATKER DEKONSENTRASI KLHK TAHUN 2020
Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018
tentang Klasifikasi Anggaran serta Peraturan Menteri LHK Nomor
508/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Penugasan
Pengelolaan Anggaran Dekonsentrasi Bidang LHK, tidak hanya berlaku pada
penyederhanaan DIPA satuan kerja Pusat Kementerian LHK, namun juga berakibat
pada tidak dialokasikannya DIPA pada Satuan Kerja Dekonsentrasi di Tahun 2020.
Tidak dialokasikannya DIPA tersebut, tentu akan dihadapkan pada proses
likuidasi yang sama seperti halnya satker pusat dengan mempertimbangkan struktur
aset pada masing-masing satker, dimana untuk aset satuan kerja dekonsentrasi secara
bertahap akan dilakukan proses serah terima (hibah BMN) kepada Pemerintah Daerah.
Berikut daftar Satuan Kerja Dekonsentrasi pada Kementerian LHK yang tidak
dialokasikan DIPA di tahun 2020 :
1 025113 Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
2 400558 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
3 400561 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
4 045134 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi D.I Yogyakarta
5 400525 Badan Lingkungan Hidup Provinsi D.I Yogyakarta
6 055113 Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
7 400562 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
8 060039 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh
9 075142 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
10 400554 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara
11 080053 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
12 400527 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
13 090055 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
14 100082 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
15 400530 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
16 110055 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
17 400556 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
18 120082 Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
19 400557 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
20 135127 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
21 400531 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan LH Provinsi Kalimatan Barat
22 145130 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
23 400532 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
24 150054 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
25 400563 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan
26 160081 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
27 400533 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
28 170060 Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
29 400564 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara
30 180048 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
No.Kode
SatkerUraian Satuan Kerja
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
161
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
31 400536 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulaw esi Tengah
32 190031 Dinas Kehutanan Provinsi Sulaw esi Selatan
33 400537 Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulaw esi Selatan
34 200080 Dinas Kehutanan Provinsi Sulaw esi Tenggara
35 400538 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulaw esi Tenggara
36 210048 Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
37 400539 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
38 220049 Dinas Kehutanan Provinsi Bali
39 400542 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali
40 230058 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
41 240054 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur
42 400544 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur
43 250073 Dinas Kehutanan Provinsi Papua
44 260050 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
45 280041 Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara
46 400547 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara
47 400548 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten
48 300036 Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
49 400549 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
50 400550 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
51 320016 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau
52 330027 Dinas Kehutanan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat
53 400552 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat
54 340018 Dinas Kehutanan Provinsi Sulaw esi Barat
55 400553 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulaw esi Barat
56 417727 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
57 417790 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara
No. Kode Satker Uraian Satuan Kerja
F.3. DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA KEMENTERIAN LHK
Sehubungan dengan terjadinya bencana wabah Covid-19 di Indonesia yang
telah ditetapkan Presiden RI sebagai bencana nasional non alam melalui keputusan
Presiden Nomor 12 Tahun 2020, serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020
tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan
Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa pelaksanaan tugas
kedinasan dilaksanakan dengan bekerja dirumah/tempat tinggal masing-masing
pegawai (Work From Home/WFH) sebagai upaya pencegahan dan meminimalisasi
penyebaran Covid-19.
Penerapan kebijakan Work From Home (WFH) pada Kementerian LHK sejak
pertengahan bulan Maret 2020 sedikit banyak mempengaruhi pada Penyusunan
Laporan Keuangan Kementerian LHK Tahun 2019 (Audited) diantaranya yaitu
pelaksanaan Rekonsiliasi Tiga Pihak dalam rangka penyusunan LKKL Tahun 2019
Audited tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka melainkan melalui online (sesuai
dengan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-47/PB.6/2020
tanggal 19 Maret 2020), koordinasi atas koreksi audited pun dilakukan melalui media
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
162
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
sosial dan secara virtual meeting.
Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor: S-302/MK.02/2020 perihal
Langkah-langkah penyesuaian belanja Kementerian/Lembaga TA 2020 yang
merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2020,
Kementerian LHK melakukan penghematan anggaran dalam rangka upaya
pencegahan dan penanganan Covid-19 sebesar Rp2.539.710.862,00 sehingga pagu
Kementerian LHK Tahun 2020 yang semula sebesar Rp9.319.325.816.000,00 saat ini
menjadi sebesar Rp6.779.614.954.000,00, dengan rincian pagu pada masing-masing
Eselon I sebagai berikut :
(Dalam ribuan rupiah)
No Unit Eselon 1 Pagu Awal Penghematan Pagu Akhir
1 Sekretariat Jenderal 592.759.666 102.646.256 490.113.410
2 Inspektorat Jenderal 86.966.609 32.352.885 54.613.724
3 Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 301.754.834 66.587.036 235.167.798
4 Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 2.799.916.214 1.000.000.000 1.799.916.214
5 Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 2.049.226.996 389.919.379 1.659.307.617
6 Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 480.427.464 130.420.000 350.007.464
7 Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi 393.833.245 20.190.138 373.643.107
8 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 341.386.089 65.099.703 276.286.386
9 Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 458.679.200 127.729.630 330.949.570
10 Ditjen Penegakan Hukum LHK 468.790.771 155.125.000 313.665.771
11 Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim 313.272.831 65.283.963 247.988.868
12 Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun
Berbahaya
361.844.139 100.375.762
261.468.377
13 Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 357.472.233 186.229.600 171.242.633
14 Badan Restorasi Gambut 312.995.525 97.751.510 215.244.015
9.319.325.816 2.539.710.862 6.779.614.954 Total
Pengungkapan
Penting Lainnya G. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA
G.1. KEBIJAKAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa:
1) “Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas
nilai Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah
Pusat/Daerah.”
2) “Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.”
Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai BMN pada Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, Pemerintah melakukan
penilaian kembali (revaluasi) BMN berupa aset tetap berdasarkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
163
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan
atas BMN berupa Aset Tetap:
a. Tanah,
b. Gedung dan bangunan, dan
c. Jalan, irigasi, dan jaringan yang meliputi:
1) Jalan dan jembatan, dan
2) Bangunan air
pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodefikasi BMN yang diperoleh sampai
dengan 31 Desember 2015.
Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian Kembali BMN juga dilaksanakan
terhadap Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan
Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga).
Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut dilaksanakan pada Tahun
Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018. Sesuai surat Menteri
Keuangan Nomor S-761/MK.06/2017 tanggal 14 September 2017 hal Pelaksanaan
Penilaian Kembali Barang Milik Negara, pelaksanaan Penilaian Kembali BMN
dilakukan setelah pencanangan pada tanggal 29 Agustus 2017.
Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan
data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai
Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian
Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian,
pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian
berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah. Untuk
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pelaksanaan Penilaian Kembali
BMN mulai tahun 2017 dan selesai tahun 2020. Dengan jumlah NUP 13.243 terdiri
dari Tanah sebanyak 1.743 NUP, Gedung dan Bangunan sebanyak 9.572 NUP, Jalan
dan Jembatan, dan Bangunan Air (irigasi) sebanyak 1.928 NUP dengan total nilai
wajar Rp13.721.980.764.073,00 dan nilai administrasi Rp4.502.125.207.153,00.
Dengan demikian persentase kenaikan aset dari kegiatan revaluasi adalah sebesar
304%.
No Uraian Jumlah
NUP Nilai Buku Nilai Wajar
1 Tanah 1.743 2.297.422.822.376 10.823.033.429.425
2 Gedung Bangunan (GB) 9.572 2.031.979.056.396 2.655.869.275.448
3 Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air (JJBA) 1.928 172.723.328.381 243.078.059.200
Jumlah 13.243 4.502.125.207.153 13.721.980.764.073
Adapun rincian rekapitulasi hasil Penilaian Kembali BMN sebagaimana
terlampir.
Kemudian dari total objek reval sebanyak 13.243 NUP, yang dilakukan
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
164
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
perbaikan reval dan koreksi adalah sebanyak 7.120 NUP, yang akan dikoreksi
kembali di tahun 2020 sebanyak 147 NUP. Sementara yang tidak dilakukan
penilaian kembali/terkoreksi sebanyak 5.976 NUP.
Sehubungan dengan pemeriksaan BPK RI terhadap pelaksanaan
Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018, BPK RI merekomendasikan
Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang untuk memperbaiki data hasil
inventarisasi dan tindak lanjut hasil penilaian kembali BMN. Sesuai surat Direktur
Jenderal Kekayaan Negara nomor S-44/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019 hal
Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018, guna
menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut, Pengguna Barang telah
mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
1. Mereviu dan memperbaiki data hasil inventarisasi untuk kemudian dilakukan
penilaian kembali oleh Kementerian Keuangan berdasarkan data inventarisasi
yang telah dilakukan perbaikan;
2. Menelusuri kembali Aset Tetap yang menjadi objek penilaian kembali
BMN; dan
3. Melakukan tindak lanjut atas barang tidak ditemukan dan barang dalam
sengketa.
Dalam rangka menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut, telah
dilakukan perbaikan penilaian kembali terhadap objek yang menjadi temuan
pemeriksaan. Selain itu, juga dilakukan pengujian dan perbaikan atas hasil
penilaian kembali di luar objek temuan BPK yang telah dilakukan sebagai dampak
dari adanya temuan pemeriksaan pada Pengelola Barang.
Hasil perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 yang dilakukan
oleh Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN menunjukkan bahwa sampai
dengan bulan April 2020, sebanyak 7.120 NUP dengan total nilai administrasi
sebesar Rp4.151.028.989.089,00 dan nilai wajar setelah perbaikan sebesar
Rp12.303.111.450.800,00. Rincian rekapitulasi hasil perbaikan Penilaian Kembali
BMN sebagaimana terlampir.
Nilai revaluasi aset tetap yang belum dilakukan koreksi per 31 Des 2019
(yaitu atas LHIP yang belum terbit dari DJKN atas revaluasi BMN yang nilainya
dibawah Rp5.000.000.000,00 yang rencananya akan dilakukan koreksi s.d 31
Desember 2020), sebanyak 147 NUP yang terdiri atas objek BMN tanah sebanyak 8
NUP, Gedung dan Bangunan sebanyak 91 NUP, dan Jalan,Irigasi dan Jaringan
sebanyak 48 NUP. Adapun rincian yang akan dikoreksi di tahun 2020 adalah
sebagai berikut :
No Uraian Jumlah NUP Nilai (Rp)
1 Tanah 8 11.228.581.000,00
2 Gedung / Bangunan 91 58.328.697.519,00
3 Jalan Irigasi dan Jaringan 48 1.631.581.000,00
Jumlah 147 71.188.859.519,00
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
165
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
Adapun rincian per NUP barang sebagaimana terlampir.
Terdapat beberapa temuan reval yang belum dikoreksi sebagai akibat dari kendala
teknis, diantaranya yaitu :
1. Lebih saji atas BMN yang sudah dihapus namun dikoreksi nilai wajarnya pada
satker Balai Taman Nasional Gunung Rinjani sebesar Rp54.420.000,00.
2. Lebih saji Nilai Wajar di satker penerima yaitu di satker Pusat Pengelolaan
Ekoregion Kalimantan belum sesuai, dikarenakan belum dilakukan koreksi
sebesar minus Rp10.847.000,00.
3. Nilai wajar SIMAN dan LPK berbeda pada satker Balai Penegakan Hukum
LHK, dimana nilai wajar di LPK sebesar Rp2.862.612.000,00, dan di SIMAN
sebesar Rp6.844.869.000,00
G.2. TUKAR MENUKAR TANAH ANTARA KEMENTERIAN LHK DENGAN
PT PERTAMINA (PERSERO)
Pada tahun 2019 telah disetujui perjanjian tukar menukar Tanah dan
Bangunan antara Kementerian LHK dengan PT Pertamina (Persero) atas satu
bidang tanah di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur
(pengelolaan BMN atas tanah tersebut sebagaimana dijelaskan dalam
Pengungkapan Penting Lainnya). Adapun kronologis perjanjian tersebut adalah
sebagai berikut:
a. Tahun 2017, terbit SK Menkeu No.S-69/MK.6/2017 tentang Persetujuan
Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Berupa Tanah pada
Kementerian LHK seluas 3.482.308,60 m² yang terletak di Kecamatan Jenu,
Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur dengan nilai wajar sebesar
Rp872.323.539.000,00 untuk pembangunan kilang minyak dengan kapasitas
300 Million Barrel Stream per Day (MBSD). Jangka waktu KSP BMN selama
30 tahun dengan kontribusi tetap per tahunsebesar 1% dari nilai wajar BMN
yang menjadi obyek KSP dengan kenaikan sebesar 5,64% per tahun dari
kontribusi tetap tahun pertama. Pembagian keuntungan KSP sebesar 0,34% dari
net cash flow dari kegiatan operasi dan investasi per tahun dengan asumsi
nilai investasi mitra KSP sebesar Rp126.488.250.000.000,00.
b. Pada tanggal 11 Desember 2017, PT Pertamina mengajukan surat
NO.498/C00000/2017-S2 kepada Sekjen Kementerian LHK perihal usulan
penerapan pola tukar menukar pada Pemanfaatan Lahan Kementerian LHK di
Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pihak
partner (Rosnet Oil Company) menyatakan keberatan terhadap beberapa
komponen yang tertuang dalam pola kerjasama pemanfaatan BMN yaitu
komponen bagi hasil dan transfer aset ke Pemerintah/KLHK setelah masa
perjanjian KSP berakhir. Keberatan terebut diantaranya karena beberapa hal
sebagai berikut:
1. Proses bisnis Kilang NGRR Tuban dimulai dari aktivitas pembelian
crude oil, pengolah crude oildan penjualan produk maka tingkat pendapatan
perusahaan akan bervariasi mengikuti harga pasar, oleh karenanya
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
166
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
penggunaan lahan dengan skema Pola Kerjasama Pemanfaatan menjadi tidak
menarik.
2. Dilihat dari sisi operasional Pengguna Lahan (Kementerian LHK),
penerapan skema tukar menukar akan memberikan manfaat yang lebih
optimal dengan terlaksananya pembangunan beberapa kantor dan fasilitas
operasional KLHK
3. Tanpa membebani APBN disamping tersedianya lahan Persemaian
Permanen dan Mercure Interim Storagepada area yang dibutuhkan.
4. Perusahaan patungan antara Pertamina dan Rosneft yaitu PT PRPP
(Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia) sebagai partner strategis
dan penyandang dana telah mensyaratkan agar tidak diberlakukan profit
sharing dan penyerahan aset setelah masa kerjasama berakhir.
c. Atas permohonan pengajuan usulan perubahan skema tersebut,
Kementerian LHK menindaklanjuti dengan menyampaikan Surat No.
S.158/MENLHKSETJEN/ROUM/KAP.3/2/2018 tanggal 9 Februari 2019
perihal Perubahan skema Pemanfaatan BMN berupa tanah Kementerian LHK
di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur kepada Menteri
Keuangan.
d. Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Nomor
1863/SETJEN/ROUM/KAP.3/12/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal
Laporan Tindak Lanjut usulan tukar menukar BMN berupa tanah di Kec.Jenu
Kab.Tuban Jawa Timur, Kementerian LHK mengajukan aset pengganti berupa
tanah, bangunan kantor beserta dengan isinya untuk menunjang tugas dan
fungsi Kementerian LHK, yaitu:
1. Pembangunan kantor beserta sarana prasarana yang terkena dampak
bencana (UPT KLHK Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah dan Nusa
Tenggara Barat);
2. Pembangunan kantor beserta sarana dan prasarana (perubahan struktur
organisasi/bergabungnya Kementerian LH dan Kementerian Kehutanan,
UPT yang belum memiliki kantor);
3. Penyediaan lahan untuk pembangunan Mercury Interim Storage;
4. Pembangunan persemaian permanen.
Perkiraan aset pengganti tersebut sebesar Rp981.892.651.000,00 sehingga
terdapat kekurangan sebesar Rp409.503.918.000,00 yang direncanakan akan
diganti dengan lahan milik PT.Perkebunan Nusantara (PTPN) di Situbondo,
Jawa Timur.
e. Pada tahun 2018, Menteri Keuangan mengajukan permohonan kepada
Presiden melalui surat Nomor S-953/MK.06/2018 tanggal 6 Desember
2018 perihal Permohonan Persetujuan Tukar-Menukar Barang Milik Negara
(BMN) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang
terletak di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur berupa
pemindahtanganan BMN satu bidang tanah seluas 3.482.309m² seluas
dengan nilai perolehan sebesar Rp285.469.347.170,00 dan nilai wajar sebesar
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
167
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
Rp1.391.396.569.000,00 dengan mitra PT.Pertamina (Persero) untuk
pembangunan New Grass Root Refenery (NGRR).
f. Kemudian pada tahun 2019, diterbitkan Surat Kementerian Sekretariat Negara
No.B-475/Kemensetneg/Ses/PB.02/2019 Tanggal 18 Februari 2019 Perihal
penyampaian Persetujuan Presiden atas Permohonan Pemindahtanganan BMN
melalui mekanisme tukar menukar. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa
Presiden telah menyetujuipermohonan pemindah-tanganan BMN milik
Kementerian LHK berupa Tanah Bangunan Terminal Darat untuk
Pembangunan New Grass Root Refinery (NGRR) oleh Mitra PT.Pertamina di
Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur.
g. Berdasarkan persetujuan Presiden tersebut kemudian Menteri Keuangan
menerbitkan persetujuan prinsip tukar menukar melalui Surat Menteri
Keuangan Nomor S-136/MK.6/2019 tanggal 6 Maret 2019 perihal
Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Tanah dan Bangunan padaKementerian
LHK di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Menteri
Keuangan telah menyetujui permohonan tukar menukar satu bidang tanah
bangunan terminal darat NUP 1 seluas 3.287.846 m² dan satu unit pagar
permanen NUP 1 seluas 2.734m². Dalam SK Menteri tersebut diantaranya
disebutkan bahwa:
1. Pengguna barang membentuk tim yang berjumlah gasal atau paling sedikit
lima orang yang terdiri dari unsur Pengguna Barang, dan dapat
mengikutsertakan unsur dari unit kerja/instansi lain yang kompeten.
2. Barang pengganti diutamakan dalam bentuk tanah atau tanah dan
bangunan dengan nilai indikatif sebesar Rp1.638.422.867.000,00
berdasarkan hasil penilaian atas aset yang akan dilepas.
Dari uraian tersebut diatas menunjukkan adanya perbedaan terkait luasan dan
nilai tanah yang akan dilakukan tukar menukar pada surat permohonan Menkeu
kepada Presiden dengan SK Menkeu tentang persetujuan prinsip tukar menukar
tahun 2018 dan tahun 2019. Pada tahun 2018, luasan tanah sebanyak
3.482.309m² dengan nilai Rp1.391.396.569.000,00 sedangkan tahun 2019,
luasan tanah 3.287.846m² dan pagar permanen 2.734m² dengan nilai
Rp1.638.422.867.000,00. Perbedaan luasan tanah tersebut terjadi karena seluas
194.463m² terkena abrasi laut.
h. PT. Pertamina mengajukan permohonan kepada Sekjen KLHK melalui surat
No.008/C00000/2019-SO tanggal 8 Januari 2019 tentang permohonan izin
memulai kegiatan fisik di lahan BMN Kementerian LHK pada Kecamatan Jenu
Kabupaten Tuban agar target penyelesaian waktu pembangunan kilang minyak
Tuban sebagai salah satu proyek strategis nasional dapat dipenuhi sesuai
penugasan pemerintah. Atas surat tersebut, Kementerian LHK menanggapi
belum dapat memberikan izin sebelum diterbitkannya persetujuan tukar
menukar dari Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang. Pada tanggal 6
Maret 2019, Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan prinsip tukar
menukar tanah dan bangunan pada Kementerian LHK melalui surat No.S-
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
168
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
136/MK.6/2019.
i. Kementerian LHK membentuk tim internal melalui surat Keputusan Menteri
LHK No. SK.1716/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/3/2019 tanggal 12
Maret 2019 dan perubahannya No. SK.5382/MENLHK-
SETJEN/ROUM/KAP.3/5/2019 tanggal 31 mei 2019 tentang Pembentukan
Tim Internal Dalam Rangka Tukar Menukar Barang Milik Negara Berupa
Tanah dan Bangunan Kementerian LHK di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Dengan PT.Pertamina (Persero), sebagai pelaksanaan Ijin
Prinsip Menteri Keuangan Nomor S-136/MK.6/2019 tanggal 6 Maret 2019,
yang diantaranya mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan pendataan dan identifikasi kebutuhan aset pengganti
tukar-menukar BMN Lingkup Kementerian LHK;
2. Membuat tahapan pelaksanaan tukar menukar BMN lingkup Kementerian
LHK;
3. Melakukan penelitian atas dokumen-dokumen aset pengganti hasil
pelaksanaan tukarmenukar BMN;
4. Melakukan koordinasi dengan stake holder yang terkait dalam rangka
tukar menukar BMN lingkup Kementerian LHK;
5. Melakukan monitoring dan evaluasipelaksanaan tahapan tukar menukar
BMN lingkup Kementerian LHK.
j. Melalui surat Sekretaris Jenderal No. S.279/Setjen/Roum/KAP.3/3/2019
tanggal 11 Maret 2019, Kementerian LHK, secara prinsip, memberikan ijin
kepada PT. Pertamina (Persero) untuk melakukan kegiatan di atas lahan Jenu,
Tuban, setelah diselesaikannya proses pemberian tali asih oleh PT. Pertamina
(Persero);
k. PT. Pertamina (Persero) telah selesai melaksanakan proses tali asih, sesuai surat
Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) No. R-067/C00000/2019-S0 tanggal
14 Maret 2019;
l. Penyusunan kebutuhan sarpras penunjang tusi KLHK sebagai usulan Barang
Pengganti Tukar Menukar kepada Kementerian Keuangan :
1. Penyampaian usulan kebutuhan sarpras penunjang tusi oleh satker sebagai
tindak lanjut surat Kepala Biro Umum No.
S.1118/ROUM/PLP/KAP.3/11/2017 tanggal 7 November 2017 dan No.
S.737/ROUM/PLP/KAP.3/5/2018 tanggal 17 Mei 2018.
2. Sesuai hasil koordinasi dan masukan dari DJKN, bahwa :
1) Pelaksanaan tukar menukar berpedoman pada PMK No.
111/PMK.06/2016, dengan ketentuan bahwa barang pengganti utama
adalah tanah dan bangunan, dan juga dapat berupa selain tanah dan/atau
bangunan yang disediakan oleh PT. Pertamina (Persero).
2) Nilai Barang Pengganti adalah sekurang-kurangnya senilai objek tukar
menukar/BMN Kementerian LHK yang dilepas.
3) Luasan tanh dan/atau bangunan penukar dapat berpedoman pada Standar
Barang Standar Kebutuhan) atau RKBMN.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
169
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
4) Nilai Barang Pengganti untuk Kementerian KLHK adalah nilai
taksiran/perkiraan dengan mempertimbangkan dari usulan, informasi,
maupun pendekatan data tukar menukar sebelumnya antara Kementerian
LHK dengan PT. PLN (Persero).
5) Apabila terdapat ketidaksesuaian nilai dalam pelaksanaan penyediaan
Barang Pengganti, maka PT. Pertamina (Persero) wajib menyetor ke kas
negara senilai sisa kewajibannya yang belum terpenuhi.
m. Kementerian LHK, melalui surat No. S.770/MENLHK-
SETJEN/ROUM/KAP.3/7/2019 tanggal 25 Juli 2019, telah mengajukan
Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Tukar Menukar BMN berupa Tanah dan
Bangunan di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur.
n. Kementerian Keuangan, melalui surat Menteri Keuangan No. S-627/MK.6/2019
tanggal 29 Agustus 2019, telah memberikan Persetujuan Pelaksanaan Tukar
Menukar BMN pada Kementerian LHK. Pokok isi surat persetujuan tersebut,
adalah :
1. BMN berupa 1 (satu) bidang tanah bangunan terminal darat NUP 1 seluas
3.287.846 m² dan 1 (satu) unit pagar permanen NUP 1 seluas 2.734 m²
dengan total nilai wajar sebesar Rp1.638.422.867.000,00 (satu triliun enam
ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus
enam puluh tujuh ribu rupiah).
2. Pengguna Barang melakukan perjanjian tukar menukar dengan mitra tukar
menukar adalah PT. Pertamina (Persero) dengan nilai barang pengganti
sekurang-kurangnya sebesar Rp1.638.422.867.000,00 (satu triliun enam
ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus
enam puluh tujuh ribu rupiah).
3. Apabila terdapat tidak kesesuaian spesifikasi dan/atau jumlah barang
pengganti dengan yang tertuang dalam perjanjian, mitra tukar menukar wajib
melengkapi/memperbaiki ketidaksesuaian dimaksud tidak dapat dipenuhi,
mitra tukar menukar wajib menyetor ke kas negara senilai sisa
kewajibannya yang belum dipenuhi.
4. Pengguna Barang menghapus BMN yang telah ditukarkan dari Daftar
Barang Pengguna berdasarkan keputusan penghapusan yang ditetapkan oleh
Pengguna Barang dan mencatat barang pengganti di Daftar Barang
Pengguna.
5. Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan tukar menukar kepada Pengelola
Barang dengan dilampiri berita acara serah terima dan surat keputusan
penghapusan.
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini,
maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
o. Perjanjian Pelaksanaan Tukar Menukar antara Kementerian LHK dengan PT.
Pertamina (Persero) : Nomor PKS.192/MENLHK-
SETJEN/ROUM/KAP.3/12/2019 (KLHK), dan Nomor : SP-
34/C00000/2019/S0 tanggal 10 Desember 2019 (PT. Pertamina).
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
170
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
p. Pada tahun 2019, telah diselesaikan penyediaan Barang Pengganti berupa
Bangunan Rumah Jabatan Eselon I dan Mess Kementerian LHK di Jakarta
dengan dokumen Berita Acara Pemakaian Sementara Nomor BA-
010/I00000/2019-S0 tanggal 23 Desember 2019. Untuk Barang Pengganti pada
lokasi lainnya akan dilakukan penyediaannya oleh Pertamina secara bertahap
dan diprioritaskan untuk lokasi yang telah siap.
q. PT. Pertamina (Persero), Kementerian LHK, dan Kementerian Keuangan akan
melakukan penilikan kesesuaian spesifikasi dan/atau jumlah serta nilai Barang
Pengganti yang akan digunakan sebagai dasar penyerahan pada saat serah
terima secara keseluruhan.
G.3. PENGUNGKAPAN PIUTANG BERSTATUS HUKUM INCRACHT
Terdapat tuntutan/gugatan hukum berstatus incracht yang dapat
berpengaruh pada nilai piutang pada Ditjen PHPL, sebagai berikut:
a. Putusan Tuntutan KLHK yang dinyatakan bahwa KLHK Menang
1) PT Keang Nam Development Indonesia, terkait gugatan penebangan di luar
blok. Pada putusan di tingkat pengadilan pertama, KLHK dinyatakan kalah.
Lalu dilakukan banding, KLHK juga kalah. Pada upaya kasasi, KLHK
dinyatakan menang. Namun hasil putusan tersebut KLHK belum menerima
salinannya. Baru sebatas pemberitahuan keputusan melalui pemberitahuan
Putusan MA RI Nomor 3148 K/PDT/2013 Jo. Nomor
27/PDT.G/2012/PN.JKT.PST yang diterima pada tanggal 25 Agustus 2016.
Pada putusan tersebut KLHK dinyatakan menang dan PT Keang Nam
Development Indonesia diwajibkan membayar PSDH sebesar
Rp119.802.393.040,00 dan DR USD2.938.556,24;
2) CV Putri Dewi, dkk. (pemegang IPK) gugatan terkait pungutan PNT sesuai
Putusan MA RI Nomor 17 P/HUM/2017 yang menyatakan bahwa CV Putri
Dewi, dkk. (CV Putri Dewi, CV Mitra Kaltim Mandiri, dan CV Citra
Kubar) tetap diwajibkan membayar pungutan PNT sebagaimana tertuang
juga dalam ketentuan Permen LHK No. P.29/Menlhk-
Setjen/PHPL.3/2/2016 sehingga dana yang telah dibayarkan ke kas negara
terkait pungutan PNT sebesar Rp1.100.910.843.703,68 dinyatakan tetap
sah.
b. Putusan TuntutanTerhadap KLHK yang dinyatakan bahwa KLHK Kalah
1. PT Benua Indah, terkait gugatan penghentian izin operasi akibat
pelanggaran sesuai Nomor Perkara 486PK/PDT/2009. Atashalini KLHK
digugat oleh perusahaan dan dinyatakan kalah sebesar
Rp118.153.090.986,00 pada tingkat Kasasi. Namun dari Direktorat IPHH
Ditjen PHPL menyatakan bahwa PT Benua Indah pun masih mempunyai
tunggakan ke kas negara sebesar Rp107.446.667.623,43 yang belum
dibayarkan sesuai surat Direktur IPHH Nomor
125/IPHH/PNBP/HPL.4/2/2018.
2. PT Wana Nusa Perkasa (pemegang IPK), gugatan terkait Pengembalian
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
171
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
Pungutan PNT yang telah dibayarkan Rp30.301.003.894,22 sesuai putusan
MA RI Nomor 544 K/TUN/2016 yang menyatakan bahwa pengugat (PT
Wana Nusa Perkasa, PT Kaltim Damai Abadi, PT Prima Damai Indah
Timber, PT Berau Silva Kencana, CV Damai Abadi, CV Anugrah Wana
Kaltim) menang dan KLHK diwajibkan untuk memproses surat ke Asosiasi
Pengusaha Pemanfaatan Kayu Kalimantan (ASOHAPEKA). Namun surat
tersebut belum di proses oleh KLHK sampai sekarang ke ASOHAPEKA
dikarenakan sedang dilakukan upaya hukum luar biasa (peninjauan
kembali) yang masih dalam proses. Oleh karena itu maka putusan MA RI
Nomor 544 K/TUN/2016 belum dijalankan, hal ini sebagai bentuk lain dari
prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Ditjen PHPL.
3. UD Karya Budi (pemegang IPK), gugatan terkait pengembalian PNT
sebesar Rp1.655.536.003,22 dan kekurangan bayar PSDH sebesar
Rp644.732.014,00. Sesuai putusan Nomor 45/G/2014/PTUN.JKT jo.
267/B/2014/PTTUN.JKT jo. 298 K/TUN/2015 dan menurut bagian Hukum
Ditjen PHPL serta Biro Hukum Setjen KLHK, UD Karya Budi menang
sehingga perusahaan dibebaskan dari kewajiban piutang.
4. PT Nusantara AbdiJayaland (pemegang IPK) terkait pungutan PNT sesuai
putusan MA RI Nomor 82 PK/TUN/2016 yang menyatakanbahwa PT
Nusantara Abdi Jayaland dibebaskan dari kewajiban pembayaran PNT
sebesar Rp7.157.043.924,05. Namun belum diterima Salinan putusan MA
RI oleh KLHK.
5. PT Matuari Waya Sejahtera (pemegang IPK), gugatanterkaitpungutan PNT
sesuaiPutusan MA RI Nomor83 PK/TUN/2016 yang menyatakanbahwa PT
Matuari Waya Sejahtera dibebaskan kewajiban pembayaran PNT sebesar
Rp1.820.523.370,38. Perusahaan mempunyai kewajiban sebesar
Rp2.764.321.988,59 dan telah dibayarkan sebesar Rp943.798.618,21
sehingga tersisa sebesar Rp1.820.523.370,38. Putusan dari MA adalah
menyatakan batal SK Dirjen Bina Usaha Kehutanan (sekarang Ditjen
PHPL) Nomor S.635/VI-BIKPHH/2014 tertanggal 18 September 2014.
Adapun surat tersebut berisi tentang pembebanan penggantian nilai tegakan
IPK PT Matuari Waya Sejahtera. Ditjen PHPL
telahmelaksanakanhasilputusan MA RI Nomor83 PK/TUN/2016
denganadanyapencabutan SK DirjenBinaUsahaKehutananNomor S.635/VI-
BIKPHH/2014. Atas hal ini telah diterima oleh Ketua PTUN Jakarta
sebagaipelaksanaanputusan MA RI Nomor83 tersebut. Sementara sisa
sebesar Rp1.820.523.370,38 tetap di catat sebagai piutang karena SPP nya
belum dicabut. Namun SPP tersebut tidak dapat dilakukan gugatan karena
sudah lewat waktu 90 hari sejak diterbitkan.
G.4. TINDAK LANJUT PENANGANAN PIUTANG PSDH/DR YANG MACET
Selama periode Tahun 2017 dan 2018 Satker Direktorat Iuran dan
Peredaran Hasil Hutan bersama-sama dengan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
172
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
KLHK, DJKN Kementerian Keuangan, UPT Balai Pengelolaan Hutan Produksi,
Dinas Kehutanan Provinsi dan KPKNL setempat telah melaksanakan kegiatan
Focus Group Discussion (FGD) di 16 (enam belas) wilayah Balai Pengelolaan
Hutan Produksi seluruh Indonesia dalam rangka rekonsiliasi data piutang PNBP
macet dengan tujuan untuk rekonsiliasi data piutang untuk mendapatkan nilai
angka piutang yang valid dan dapat diyakini kebenarannya.
Hasil FGD dituangkan dalam risalah dan Berita Acara Rekonsiliasi
(BAR) yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir atau mewakili dari
instansi masing-masing.
Salah satu tindak lanjut dari hasil FGD adalah menerbitkan Surat
Keputusan (SK) Penetapan Dokumen Sumber Pengganti berupa surat keputusan
ketetapan penetapan piutang kategori macet yang ditandatangani oleh Direktur
Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari dalam hal tidak ditemukan dokumen sumber asal terjadinya piutang dan
akan ditindaklanjuti dengan surat penagihan kepada penanggung hutang oleh
kepala BPHP masing-masing wilayah. SK yang diterbitkan merupakan piutang
dengan kategori macet dan dalam penanganan Dinas/BPHP/Pusat.
Sampai dengan saat ini Ditjen PHPL telah menerbitkan 258 SK penetapan
piutang lama dengan nilai sebesar Rp180.377.588.870,37 dan USD8,935,586.52.
SK penetapan piutang dibuat berdasarkah hasil dari FGD, dimana salah
satu kesepakatannya antara lain bahwa daftar wajib bayar yang tidak ada di
dalam daftar penanganan KPKNL (tidak bisa menyajikan dokumen pendukung
SP3N), dimasukkan ke dalam kategori penanganan dinas yang akan diterbitkan
SK dokumen penggantinya.
Tidak seluruh penetapan piutang atas hasil FGD tersebut didukung
dengan dokumen sumber, namun tetap disajikan dalam laporan keuangan
dan telah dilakukan penyisihan piutang macet sebesar 100%.
Kementerian LHK tetap mengupayakan pencarian dokumen sumber di
ex. DinasKehutanan Kabupaten/Kota dan perlu melakukan rekonsiliasi data
piutang lanjutan untuk memastikan validitas data yang tercatat pada laporan
keuangan.
G.5. Penyelesaian Piutang yang ditangani Kejaksaan Agung dan Piutang yang
telah pailit.
- Penyelesaian piutang PT. Benua Indah
Berdasarkan monitoring dan evaluasi atas piutang yang ditangani
kejaksaan bahwa terdapat piutang yang tercatat masih dalam penanganan
kejaksaan agung yaitu piutang a.n. PT. Benua Indah.
PT. Benua Indah saat ini memiliki hutang PNBP yang terdiri dari PSDH
sebesar Rp34.853,373.149,10, DR sebesar USD7,905,722 dan IIUPH sebesar
Rp2.693.250.000.
Saat ini penanganan penagihan piutang tersebut dilakukan oleh Kejaksaan
Agung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Kehutanan Nomor
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
173
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
KS.13/Menhut-II/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi KLHK tahun 2017 dalam rapat
bersama Kejaksaan Agung, belum ada progress yang signifikan sehingga
dipandang perlu untuk menarik kembali kuasa penagihan piutang dari Kejaksaan
Agung.
- Penyelesaian piutang Pailit PT. Artika Optima Inti (PT. AOI).
PT. Artika Optima Inti memiliki hutang PSDH sebesar
Rp14.817.283.309,16, DR sebesar Rp89.492.739.290,08, DR USD154,918.09
dan DPEH sebesar Rp5.848.842.301,06.
Status PT. Artika Optima Inti dalam kondisi Pailit sesuai putusan
Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor
22/Pailit/2007/PN.NIAGA/JKT.Pst tanggal 28 Mei 2007, Informasi pailit
dimaksud baru diketahui pada saat FGD antara KLHK dan Kanwil DJKN Papua,
Papua Barat dan Maluku (KPKNL Ambon) tanggal 29 Maret tahun 2018.
Berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Tim Pemeriksa BPK-RI tahun 2017
bahwa atas piutang yang telah pailit tidak bisa dilakukan penghapusan pada
laporan keuangan tetapi harus melalui mekanisme sesuai peraturan perundangan
yang berlaku.
Langkah yang akan ditempuh dalam penanganan piutang yang telah pailit
adalah melakukan koordinasi dengan DJKN Kementerian Keuangan dan Kurator
atas diumumkannya putusan pailit oleh pengadilan kepada PT. AOI.
G.6. Tuntutan Pengembalian PNT di Tahun 2019 dan Pencabutan Pungutan PNT
Pungutan PNT dimulai sejak Tahun 2009 berdasarkan Permenhut RI
Nomor P. 58/Menhut-II/2009 tanggal 4 September 2009 tanggal 4 September
2009 yang kemudian direvisi dengan Nomor P.14/MENHUT-II/2011 tanggal 10
Maret 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu. Dalam pelaksanaannya, Permenhut
Nomor P.14/Menhut/2011 telah diajukan uji materi oleh Asosiasi Pengusaha
Hutan Indonesia (APHI) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) yang
menyatakan bahwa pasal PNT tidak berkekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan
batal demi hukum serta tidak berlaku umum sesuai dengan Surat Keputusan MA
RI Nomor P.41/HUM/2011 tertanggal 9 Februari 2012. Atas keputusan tersebut
KLHK mencabut Permenhut Nomor P.14/Menhut/2011.
Dalam Tahun 2014, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2014 atas pungutan PNT diberlakukan kembali dengan Permenhut Nomor
P.52/Menhut-II/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Tata Cara Pengenaan,
Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi,
Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan. Dalam pelaksanaannya,
sesuai hasil keputusan uji materi Mahkamah Agung RI Nomor 12/HUM/2015
tanggal 29 Mei 2015 diputuskan bahwa Permenhut Nomor P.52/Menhut-II/2014
tanggal 18 Agustus 2014 dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum.
Sebagai tindak lanjut putusan MA RI Nomor 12/HUM/2015 ini, KLHK
menerbitkan Permen LHK Nomor P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 tanggal
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
174
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
25 Februari 2016 tentang Pembatalan Pengenaan Pemungutan dan Penyetoran
Nilai Tegakan. Dalam Permen LHK Nomor P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016
dinyatakan hal-hal sebagai berikut sebagai berikut:
1. Membatalkan pengenaan, pemungutan dan penyetoran PNT sejak tanggal 22
Desember 2015.
2. Terhadap tagihan-tagihan PNT yang diterbitkan sebelum tanggal 22 Desember
2015, diatur sebagai berikut.
a) Bagi pemegang IPK pada HPK sejak tanggal 4 September 2009 s.d tanggal
21 Desember 2015 tetap dikenakan PNT.
b) Bagi IPPKH sejak tanggal 4 September 2009 s.d tanggal 21 Desember 2015
tetap dikenakan PNT.
c) Bagi pemegang IPK pada APL sejak tanggal 21 Desember 2015 tetap
dikenakan PNT.
3. Bagi pemegang IUPHHK-HT yang melaksanakan kegiatan penyiapan lahan
dalam rangka pembangunan hutan tanaman sebelum tanggal 22 Desember
2015 yaitu:
a) Sejak tanggal 4 September 2009 s.d tanggal 8 Februari 2012 tetap
dikenakan PNT;
b) Sejak tanggal 9 Februari 2012 s.d 21 Agustus 2014 tidak dikenakan PNT;
c) Sejak tanggal 22 Agustus 2014 s.d tanggal 21 Desember 2015 tetap
dikenakan PNT.
4. Bagi pemegang HGU sebelum tanggal 22 Desember 2015, yaitu:
a) Sejak tanggal 4 September 2009 s.d tanggal 17 November 2013 tetap
dikenakan PNT
b) Sejak tanggal 18 November s.d 21 Agustus 2014 tidak dikenakan PNT
c) Sejak tanggal 22 Agustus 2014 s.d tanggal 21 Desember 2015 tetap
dikenakan PNT.
Perkembangan permasalah PNT pada tahun 2019 :
1. Menteri LHK meminta fatwa kepada Jaksa Agung RI melalui Surat Nomor S.150/MenLHK/PHPL/Kum.1/3/2019 Tanggal 20 Maret 2019 yang pada pokoknya mempertanyakan permasalahan apakah dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 P/HUM/20l1 tanggal 9 Februari 2012, Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 62 P/HUM/2013 tanggal 18 Nopember 2013, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2O15 tanggal 29 Mei 2015, mengandung arti PNT tidak diberlakukan sejak awal atau dianggap tidak pernah ada, serta tidak dapat dimintakan pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (PNT) kepada Pelaku Usaha, atau tidak dibayarkan lagi setelah diputuskannya atau diterimanya Putusan MA RI. Menteri LHK juga meminta pandangan Jaksa Agung tentang tata pengaturan pembayaran PNT sebagaimana Peraturan Menteri No. P.29/Menlhk/Setjen/PHPL-3/2/2016.
2. Atas permintaan pendapat tersebut, Jaksa Agung RI telah memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) melalui Surat Nomor B-074/A/G.3.2/06/2019 tanggal 18 Juni 2019, antara lain menyebutkan Pemungutan PNT yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah tidak sah karena peraturan tersebut bertentangan dengan
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
175
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
ketentuan Pasal 23 A UUD 1945 dan UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan penagihan PNT tidak dapat dilakukan karena batal demi hukum sejak peraturan tentang PNT diundangkan.
3. Menteri LHK menerbitkan Peraturan Nomor P.49/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.29/MenLHK/Setjen/PHPL.3/2/2016 Tentang Pembatalan Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan.
4. Atas permintaan Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan, Biro Hukum KLHK membuat kajian terkait dengan langah-langkah yang akan diambil terkait perlakukan atas tunggakan piutang yang masih tercatat dalam Laporan Keuangan KLHK serta PNT yang telah disetor ke Kas Negara. Pokok simpulan dari kajian Biro Hukum KLHK adalah sebagai berikut: 1) Terkait pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa
Penggantian Nilai Tegakan (PNT) mengacu pada ketentuan dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240 Tahun 2016 tentang Pengurusan Piutang.Negara. Berdasarkan ketentuan terse but. maka PNBP yang talah dibayarkan oleh Wajib Bayar dapat dikembalikan jika memenuhi syarat: a) Batas waktu Pengembalian adalah 5 (lima) tahun sejak terjadinya
kelebihan pembayaran; atau b) Adanya putusan lembaga peradilan Perdata atau TUN yang telah
berkekuatan hukum tetap. Sesuai prinsip kehati-hatian pengembalian PNBP berupa PNT baru dapat diproses jika memenuhi salah satu persyaratan di atas. Terhadap pihak-pihak yang mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP PNT, harus diteliti apakah memenuhi persyaratan tersebut atau tidak. jika tidak maka permohonannya ditolak dan dipersilahkan kepada pihak-pihak yang tidak menerima keputusan tersebut untuk mengajukan gugatan perdata atau tata usaha negara
2) Terkait dengan saldo piutang PNT yang masih tercatat dalam LK KLHK, maka tunggakan piutang PNBP PNT yang masih tercatat wajib ditagih. Dalam hal piutang negara tersebut dinyatakan macet, maka dilimpahkan kepada KPKNL setempat. Sedangkan terhadap koreksi piutang. PNT yang tercatat, saat ini belum ada mekanisme yang mengatur hal tersebut.
3) Selanjutnya bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2015 tanggal 29 Mei 2015 maupun di dalam Peraturan Menteri Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/8/ 2019 tanggal 27 September 2019 tidak terdapat perintah atau ketentuan yang memberlakukan mundur putusan atau berlakunya Peraturan tersebut.
4) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka untuk dapat dikembalikan harus memenuhi persyaratan, yaitu: a. Batas waktu pengembalian adalah 5 (lima) tahun sejak terjadinya
kelebihan pembayaran; atau b. Adanya putusan lembaga peradilan Perdata atau TUN yang telah
berkekuatan hukum tetap; apabila ternyata tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka permohonan ditolak dan yang bersangkutan dipersilakan mengajukan
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
176
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
gugatan ke pengadilan Per 31 Desember 2019 saldo piutang PNT pada Neraca KLHK adalah sebesar
Rp127.517.193.902,25. Walaupun upaya penagihan tidak lagi dilakukan
mengingat telah terbitnya P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2019, namun
perlakuan akuntansi atas pencatatan piutang tersebut masih menunggu ketentuan
atau kebijakan lebih lanjut.
G.7. Putusan Perkara Sengketa Lingkungan Hidup di Tahun 2019
Hasil pemeriksaan terhadap Penanganan Perkara Lingkungan Hidup
diketahui terdapat tujuh perkara sengketa lingkungan hidup berupa kebakaran
hutan dan lahan (karhutla) melalui pengadilan yang telah mempunyai ketetapan
hukum yang sah (inkracht) namun belum dapat dicatat sebagai piutang karena
masih dalam proses Aanmaning (proses tindak lanjut yang dilakukan oleh
Pengadilan terhadap putusan yang telah inkracht) maupun masih dalam
mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Rincian tujuh perkara karhutla telah
inkracht sebagai berikut.
Tabel Rincian Perkara Karhutla yang Telah Inkracht
No Perkara Nilai Putusan (Rp) Status
1 PT Kallista Alam/ Kab. Nagan Raya, Aceh 366.068.669.000,00 Perkara dalam proses eksekusi
oleh PN Suka Makmue
2 PT Jatim Jata Perkasa/ Kab. Rokan Hilir,
Riau
491.025.500.000,00 Perkara dalam proses persiapan
eksekusi oleh PN Jakarta Utara
namun perusahaan mengajukan
Peninjauan Kembali (PK)
3 PT National Sago Prima/ Kab. Kepulauan
Meranti, Riau
1.072.913.922.500,00 Perkara dalam proses Aanmaning
oleh PN Jakarta Selatan
4 PT Waringin Agro Jaya/ Kab. Ogan
Komering Ilir, Sumatera Selatan
466.468.991.700,00 Perkara dalam proses Aanmaning
oleh PN Jakarta Selatan
5 PT Surya Panen Subur/Kab. Nagan Raya,
Aceh
439.018.442.800,00 Perkara dalam proses Aanmaning
oleh PN Jakarta Selatan
6 PT Ricky Kurniawan Kertapersada/ Kab.
Muaro Jambi, Jambi
191.903.261.700,00 Perkara dalam proses permohonan
eksekusi kepada PN Jambi
7 PT Palmina Utama/ Kab. Banjar,
Kalimantan Selatan
22.292.478.500,00 Perkara dalam proses persiapan
peninjauan kembali dari KLHK
karena nilai putusan lebih rendah
dari nilai kerugian dan biaya
pemulihan yang diajukan
Jumlah 3.049.691.266.200,00
G.8. Pengungkapan Temuan Sistem Komunikasi Radio Terpadu
Terdapat aset tetap peralatan dan mesin berupa peralatan radio komunikasi
pada Balai Besar KSDA Sulawesi Selatansebesar Rp31.900.723.167,00
danpadaBalai KSDA Kalimantan Barat sebesar Rp1.498.238.242,00tidak diketahui
keberadaannya. Peralatan radio komunikasi tersebut merupakan pengadaan Sistem
Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan tahun 2007 yang
terbukti adanya kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
177
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
Pada tahun 2011 petugas operator SIMAK BMN diinstruksikan untuk
mencatat barang-barang peralatan radio komunikasi tersebut ke aplikasi SIMAK
BMN tanpa mengetahui apakah barang-barang tersebut ada fisiknya. Atas temuan
tersebut telah dilakukan penelusuran tentang keberadaan dan kondisi peralatan
SKRT dimaksud.
Sampai dengan saat ini Balai KSDA Kalimantan Barat danBalai Besar
KSDA Sulawesi Selatan masih terus melakukan penelusuran terhadap peralatan
SKRT yang tidak ditemukan, karena peralatan SKRT tersebut tersebar di beberapa
Kabupaten pada kawasan Hutan, kebun masyarakat, dan rumah masyarakat.
G.9. Pengungkapan Kerjasama Pemanfaatan Aset BMN
Pada Tahun 2014 Kementerian Kehutanan telah mendapat persetujuan
kerjasama pemanfaatan BMN dari Kementerian Keuangan melalui SK No. S-
78/MenKeu/KN.07/KNL.02/2014 tanggal 8 November 2014 perihal Persetujuan
Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP BMN) Sebagian BMN Berupa
Tanah pada Kementerian Kehutanan yaitu atas sebagian aset tanah seluas
1.950.000m² dari luas keseluruhan 1.954.180m² sebagaimana tercantum dalam
SIMAK Kementerian Kehutanan, Kode Barang 2.01.01.99.999 dengan Nomor
Urut Pendaftaran (NUP) 7, lokasi terletak di Desa Kanci Kulon, Desa Kanci
Wetan, Kecamatan Mundu, Kecamatan Pangenan, dan Kecamatan Astanajapura,
Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan nilai wajar sebesar
Rp72.431.682.000,00. Atas aset tersebut telah dilakukan penetapan status
penggunaan BMN sesuai SK Menkeu Nomor 06/MK.6/WKN.07/KNL.02/2013
tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Biro Umum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan tanggal 31 Januari 2013 yang berisi
penetapan status atas satu bidang tanah seluas 1.954.180 m² dengan nilai sebesar
Rp911.157.621,00.
Kementerian LHK melakukan kerjasama pemanfaatan aset dengan PT.
Cirebon Energi Prasarana yang bergerak dalam bidang Pembangkit Listrik Tenaga
Uap (PLTU) setelah melalui proses penunjukkan langsung sesuai dengan SK
Menteri LHK Nomor SK.4260/Menlhk-Setjen/Rokum/2015 tentang Penetapan
Penunjukkan Langsung Mitra KSP tanggal 2 September 2015. Kerjasama
pemanfaatan aset tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan
(KSP) Sebagian Barang Milik Negara (BMN) Nomor 76 Tanggal 5 November
2015. Dalam Perjanjian Kerjasama diantaranya disebutkan hal-hal sebagai berikut:
a. Obyek KSP adalah sebagian BMN berupa tanah Kementerian LHK yang
terletak di Desa KanciKulon, Desa Kanci Wetan Kecamatan Astana Japura
Desa Waruduwur Kecamatan Mundu dan Desa Astanajapura Kecamatan
Astanaja pura Kabupaten Cirebon Jawa Barat, seluas 195 Ha dengan bukti
kepemilikan berupa 13 bidang Sertifikat Hak Pakai seluas 949.830m² dan Surat
pelepasan Hak (SPH) seluas 1.004.350m².
b. Jangka waktu KSP BMN paling lama 40 tahun sejak ditandatanganinya
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
178
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
perjanjian;
c. Pemanfaatan obyek KSP untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap
(PLTU) dengankapasitas 1 x 1000 MW;
d. Nilai kontribusi tetap adalah sebesar 0,62% dari nilai obyek KSP dengan
estimasi kenaikan nilai obyek KSP per tahun sebesar 6%;
e. Nilai konstribusi tetap untuk tahun pertama sebesar Rp449.076.428,00;
f. Nilai kontribusi tetap selama jangka waktu perjanjian adalah
69.499.950.772,00;
g. Pembayaran kontribusi tetap untuk tahun pertama dilakukan oleh pihak kedua
paling lambat dua hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian dan
pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat
tanggal 31 Maret setiap tahun sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian;
h. Nilai pembagian keuntungan (profit sharing) KSP adalah sebesar 0,28% dari
arus kas bersih kegiatan operasi setiapt ahun;
i. Pembayaran pembagian keuntungan pertama kali dibayarkan setelah proyek
pembangunan PLTU meliputi Bangunan Utama dan Sarana Prasarana dimulai
tahun ke-6 atau sejak PLTU telah dioperasionalkan secara komersial;
j. Pembayaran pendapatan Negara berupa pembagian keuntungan (profit sharing)
harus telah disetor ke rekening kasumumnegara paling lambat tanggal 31 Maret
pada tiap tahun berikutnya;
k. Pelaksanaan penyetoran/pembayaran pendapatan Negara berupa pendapatan
kontribusi tetap dan pendapatan pembagian keuntungan (profit sharing)
dilaksanakan langsung oleh pihak kedua pada rekening kas Negara;
l. Aset yang merupakanhasil KSP yang meliputi Bangunan dan Peralatan Utama
PLTU serta sarana dan Prasarana PLTU (“Hasil KSP”) setelah masa berakhir
Perjanjian dan perpanjangannya menjadi Barang Milik Negara (BMN).
G.10. Pengungkapan Pendapatan Gedung Manggala Wanabakti
Semenjak serah terima gedung Manggala Wanabakti dari Yayasan Sarana
Wana Jaya kepada Kementerian Kehutanan pada tanggal 5 Juli 2012 berdasarkan
Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Gedung Pusat
Kehutanan dan Taman Hutan tanggal 16 Januari 2012, terdapat beberapa transaksi
keuangan yang terkait dan perlu diungkapkan dalam laporan keuangan satker Biro
Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan sebagai berikut:
1. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2019 dan informasi Bank BRI
KCP Departemen Kehutanan, terdapat beberapa transaksi keuangan dan
perubahan saldo dari hasil pengelolaan keuangan Gedung Manggala
Wanabakti menjadi sebesar Rp50.297.866.905,35 dengan rincian sebagai
berikut:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
179
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
Saldo Awal (per 31 Desember 2018) 44,433,041,428.35
Mutasi Penambahan :- Sewa ruang perkantoran 23,530,536,107.00- Sewa ruang auditorium 8,097,865,008.00- KKJM 366,370,000.00- Jasa giro bank BRI 941,481,298.00Jumlah Penambahan 32,936,252,413.00Mutasi Pengurangan :- Penarikan deposit sewa/telepon 692,253,000.00- Pembayaran pajak (PPN dan PPh Final) 3,322,691,609.00- Pembayaran PNBP 11,202,987,576.00
Setoran sisa dana pengelolaan gedung 11,048,616,010.00- Pengembalian kelebihan pembayaran PPh 3,060,000.00Jumlah Pengurangan 26,269,608,195.00Saldo akhir (per 31 Desember 2019) 51,099,685,646.35
2. Penjelasan terhadap beberapa mutasi pendapatan dan pengeluaran sebagai
berikut:
a. Penerimaan dari pengelolaan Gedung Manggala Wanabakti, terdiri dari:
- Penerimaan dari sewa ruang perkantoran, terdiri dari: sewa ruang, service
charge, sewa parkir langganan, sewa telepon extension, pemakaian
listrik/air dan deposit sewa ruang/telepon, PPN, potong PPh final pasal 4
ayat (2) dan potongan PPN (BUMN).
- Perincian dari sewa ruang auditorium, terdiri dari: sewa ruang auditorium,
Rimbawan I, II dan Sonokeling, bagi hasil catering, pelaminan, decorasi,
photograpi dan lain-lain.
- Penerimaan dari KKJM, terdiri dari: hasil bersih (nett) dari sewa lapangan
bulutangkis, tennis lapangan, fitness dan kolam renang.
- Penerimaaan dari jasa giro adalah hasil dari bunga atas saldo Bank BRI per
bulan.
b. Pengeluaran dari pengelolaan Gedung Manggala Wanabakti, terdiri dari:
- Penarikan deposit sewa/ telepon yang merupakan hak kepemilikan dari
para penyewa yang telah berakhir masa sewanya.
- Pembayaran bagi Pengeluaran pajak untuk PPN dan PPh Final pasal 4 ayat
(2) dari sewa ruang perkantoran.
- Pengeluaran PNBP dan setoran sisa dana pengelolaan gedung sampai
dengan per November 2019, Biro Umum hanya menyetorkan hasil PNBP
dari sewa ruang perkantoran berdasarkan MAK 425131.
- Pembayaran sisa dana pengelolaan gedung sampai dengan per November
2019.
- Pengembalian kelebihan pembayaran PPh.
3. Penerimaan yang terdiri dari : uang muka sewa ruang perkantoran, service
charge, dan deposit sewa telepon serta PPN tidak disetorkan ke kas Negara
mengingat dana/uang tersebut merupakan milik tenant/penyewa.
4. Dari saldo kas di bank sebesar Rp51.099.685.646,35 terdiri dari:
a. Saldo uang muka sewa ruang perkantoran sebesar Rp867.420.000,00.
b. Uang service charge yang merupakan uang titipan penyewa untuk biaya
pelayanan dan pemeliharaan gedung serta aset lainnya, biaya bayar PBB-P2
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
180
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
dan operasional lainnya sebesar Rp44.593.686.230,00.
c. Saldo uang deposit sewa dan telepon yang merupakan uang titipan
penyewa sebagai uang jaminan milik penyewa sebesar Rp3.215.753.92000.
d. Penerimaan uang PPN dan PPh Final yang akan digunakan untuk menyetor
kewajiban pajak sebesar Rp278.432.860,00 dan saldo pajak
Rp65.699.213,35.
e. PNBP Gd. Manggala Wanabakti Desember 2019 sebesar
Rp1.113.753.150,00 dan Sisa Dana Pengelolaan Gedung Desember 2019
sebesar Rp821.365.937,00.
f. PNBP yang belum disetor ke kas negara, atas pelunasan piutang
menggunakan saldo sisa deposit atas 6 (enam) tenant (penyewa) yang telah
keluar namun masih memiliki kewajiban (piutang sebesar
Rp143.574.336,00.
5. Sehingga berdasarkan Neraca per tanggal 31 Desember 2019, terdapat kas
lainnya di bendahara pengeluaran sebesar Rp51.099.685.646,35. Nilai tersebut
merupakan hasil pengelolaan Gedung Manggala Wanabakti sampai dengan per
31 Desember 2019 sebagaimana dijelaskan diatas.
6. Pada periode 01 Januari 2010 sd. 16 Januari 2020 saldo pengelolaan Gedung
Manggala Wanabakti terdapat mutasi berupa:
1. Penambahan penerimaan sebesar Rp410.164.670,00 yang berasal dari
penerimaan sewa dan service charge,
2. Penambahan pada setoran pajak sebesar Rp10.615.185,00. serta
3. Pengurangan saldo sebesar Rp83.244.000,00 yang berasal dari penarikan
deposit oleh PT. Timber Dana.
Sebagai bentuk tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK-RI,
Kementerian LHK Kepala Biro Umum telah menginstruksikan melalui Surat
No.S.40/ROUM/RT/KEU.1/1/2020 tanggal 14 Januari 2020 Rekening Koran
Bank BRI No: 1167-01-000085-30-8 (PPU) diputuskan untuk dilakukan
penutupan, dengan nilai saldo akhir nihil (kosong), sehingga atas keseluruhan
saldo pada rekening PPU telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar
Rp48.161.137.245,35, kecuali untuk penarikan PNBP atas 6 (enam) tenant
(penyewa) yang telah keluar, namun masih memiliki kewajiban (piutang) yang
pelunasannya menggunakan saldo deposit sebesar Rp143.574.336,00 dengan
rincian sebagai berikut:
No Wajib Bayar Saldo Piutang pada
Neraca (Rp)
Uang Deposit u/
Pelunasan Piutang
(Rp)
Sisa Piutang (Rp)
1 PT Bumi Indah Lestari 3.060.000,00 3.000.000,00 60.000,00
2 Tera Ruko Joglo 110.130.000,00 94.380.000,00 15.750.000,00
3 Koran Tropis 13.200.000,00 5.000.000,00 8.200.000,00
4 Satria Karya Sejahtera 18.000.000,00 13.080.000,00 4.920.000,00
5 Tri Patria/Shekisin 141.772.000,00 26.614.336,00 115.157.664,00
6 Wana Pramudita 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
Jumlah 287.662.000,00 143.574.336,00 144.087.664,00
*) khusus untuk Wajib Bayar Wana Pramudita masih memiliki sisa Deposit sebesar Rp1.500.000,-
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
181
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
Sedangkan untuk Deposit, pada awalnya dititipkan kepada Koperasi
Karyawan Kementerian LHK sebesar Rp3.276.084.256,00, namun karena
adanya pelunasan piutang PNBP atas 6 (enam) tenant yang telah keluar dan
masih memiliki sisa saldo deposit, maka nilai saldo deposit per Maret 2020
menjadi sebesar Rp3.132.509.920.000,00 (Rp3.276.084.256,00 -
Rp143.574.336,00), dengan rincian sebagai berikut:
Rincian Setoran PNBP Gedung Manggala Wanabakti
Tambah Kurang Nilai Tanggal NTPN
PNBP :
1. Uang muka sewa
murni ( Tahun 2019 )
867.420.000,00 867.420.000,00 867.420.000 16 Januari 2020 D29AA55DE3O795JN
2. Penerimaan sewa dll 0,00 336.466.070,00 336.466.070,00 336.466.070 16 Januari 2020 D29AA55DE3O795JN10.526.955 16 Januari 2020 D29AA55DE3O795JN
55.172.258 16 Januari 2020 8734355DE3O79PRH
1.113.753.150 08 Januari 2020 9AA3655DE3NVNC9L
143.574.336 Belum disetor ke Kas
Negara (Pelunasan
Piutang atas 6 tenant yg
keluar dari sisa saldo
deposit)5. SDPG bl. Desember
2019
821.365.937,00 821.365.937,00 821.365.937 08 Januari 2020 7C8A361QTUAC4EPC
Service charge ( Tahun
2019 )
44.593.686.230,00 73.698.600,00 44.667.384.830,00 44.667.384.830 15 Januari 2020 1ECFA48VU95QS34U
DEPOSIT 3.215.753.920,00 83.244.000,00 3.132.509.920,00 Transfer Rek. KOPKAR
KLHK tanggal 15 Jan 2020
dan reklas ke PNBP untuk
setor kas negara
138.156.199,00 10 Januari 2020 5EEAF67GL5SND4S5
140.276.661,00 10 Januari 2020 FC7660SVM6EKM361
10.615.185,00 15 Januari 2020 AE5B700LF9ME0NKB
Jumlah 51.099.685.646,35 420.779.855,00 83.244.000,00 51.437.221.501,35 48.304.711.581,35
10.615.185,00 289.048.045,00PAJAK (PPN&PPH bl.
Des.2019 disetor
Jan.'2020)
278.432.860,00
Ket LainnyaUraianMutasiSaldo per 31 Des
2019Saldo per Jan 2020
Setor ke Kas Negara
3. Sisa pajak bl.
Desember 2019
65.699.213,35 65.699.213,35
4. PNBP bl. Desember
2019
1.257.327.486,00 1.257.327.486,00
G.11. PENGUNGKAPAN TERKAIT BLU PUSAT P2H
A. Dana Bergulir
Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian
Negara/Lembaga/ Satker Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal
usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya yang berada di
bawah Kementerian Negara/Lembaga. Dana Bergulir pada Satuan Kerja BLU
Sekretariat Jenderal Kementerian LHK merupakan alokasi dana di bidang
pembiayaan Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 setelah
dilakukan eliminasi. Nilai Dana Bergulir pada per 31 Desember 2019 pada awalnya
sebesar Rp1.306.171.462.908,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi bersih atas
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
182
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
penyaluran dana yang telah digulirkan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar
Rp1.346.941.073.735,00 dikurangi dengan pengembalian pokok pinjaman sebesar
Rp40.769.610.627,00.
Namun berdasarkan surat dari DJPB Kementerian Keuangan Nomor S-
621/PB/2019 tanggal 25 Juni 2019 Perihal Petunjuk Teknis Identifikasi dan Eliminasi
Transaksi Resiprokal antara Satker BLU dengan Entitas Pemerintah Pusat untuk
Pelaporan Keuangan Tahun 2019 dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
S-625/PB/2019 tanggal 26 Juni 2019 perihal Pedoman Rekonsiliasi, Penyusunan, dan
Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019, Kementerian
Negara/Lembaga tidak menyajikan Dana Bergulir sehingga nilai tersebut dieliminasi
dari Neraca Kementerian LHK Tahun 2019 ini.
B. Dana Bergulir Diragukan Tertagih
Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan estimasi atas ketidaktertagihan
Dana Bergulir yang telah disalurkan yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-
masing debitur. Penentuan kriteria kualitas piutang berdasarkan Surat Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S.156/KN/2015 tanggal 11
Februari 2015 perihal Penilaian Investasi Non Permanen dengan Metode Nilai Bersih
yang Dapat Direalisasikan.
Saldo Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2019 adalah
sebesar Rp0,00. Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada per 31 Desember 2019
pada awalnya sebesar Rp61.295.924.258,00. Namun berdasarkan surat dari DJPB
Kementerian Keuangan Nomor S-621/PB/2019 tanggal 25 Juni 2019 Perihal Petunjuk
Teknis Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal antara Satker BLU dengan
Entitas Pemerintah Pusat untuk Pelaporan Keuangan Tahun 2019 dan Surat Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor S-625/PB/2019 tanggal 26 Juni 2019 perihal
Pedoman Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I
Tahun 2019, Kementerian Negara/Lembaga tidak menyajikan Dana Bergulir sehingga
nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih dieliminasi dari Neraca Kementerian LHK
Tahun 2019 ini.
C. Dana Kelolaan BLU
Dana Kelolaan BLU merupakan seluruh dana yang tidak dapat dimasukan ke
dalam Dana Operasional serta Dana Pengelolaan Kas, antara lain meliputi Dana
Bergulir dan dana yang belum menjadi hak BLU.
Saldo Dana Kelolaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2019 sebesar
Rp0,00. Saldo tersebut merupakan nilai dana kelolaan pada 31 Desember 2019
setelah dilakukan eliminasi nilai melalui satker konsolidasi sesuai dengan Surat
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S.5/PB/2019 tanggal 4 Januari 2019
tentang Kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2019 dan
Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-
3481/PB/2018 tanggal 16 April 2018 tentang kebijakan penyusunan LKPP dan LKKL
tahun 2017 audited (Kesepakatan Pemerintah dan BPK-RI) terkait dengan penyajian
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
183
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
dana kelolaan BLU pada LKKL.
Sebelum dilakukan eliminasi saldo Dana Kelolaan Badan Layanan Umum
KLHK sebesar Rp708.411.236.092,00 yang merupakan penerimaan dana bergulir
dari BUN sebesar Rp2.014.582.699.000,00 (Utang Jangka Panjang BLU kepada
BUN) dikurangi dengan nilai dana yang telah disalurkan (outstanding) sampai dengan
31 Desember 2019 (Dana Bergulir), yaitu sebesar Rp1.306.171.462.908,00.
Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian
Keuangan Nomor S.5/PB/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Kebijakan Akuntansi
Penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2019 dan Surat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S.3481/PB/2018 tanggal 16 April
2018 tentang kebijakan penyusunan LKPP dan LKKL tahun 2017 audited
(Kesepakatan Pemerintah dan BPK-RI) terkait dengan penyajian dana kelolaan BLU
pada LKKL, Kementerian Negara/Lembaga tidak lagi menyajikan nilai dana kelolaan
BLU sehingga nilai dana kelolaan tersebut dieliminasi dalam Neraca Kementerian
LHK sejak LKKL tahun 2017 (audited).
D. Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN
Saldo Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN per 31 Desember 2019
sebesar Rp0,00. Utang Jangka Panjang BLU merupakan Dana Bergulir yang dikelola
oleh satuan kerja BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Kehutanan Kementerian
LHK yang berasal dari BUN (Bagian Anggaran 999.03).
Saldo Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN per 31 Desember 2019 pada
awalnya sebesar Rp2.014.582.699.000,00. Utang Jangka Panjang BLU merupakan
Dana Bergulir yang dikelola oleh satuan kerja BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan
Kehutanan Kementerian LHK yang berasal dari BUN (Bagian Anggaran 999.03).
Nilai tersebut terdiri dari penerimaan dana bergulir pada APBN Tahun 2008 sebesar
Rp1.393.600.000.000,00 serta sebesar Rp620.982.699.000,00 berasal dari APBN
Tahun 2009. Namun berdasarkan surat dari DJPB Kementerian Keuangan nomor: S-
5/PB/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan
Keuangan BLU Tahun 2018 dan surat DJPB Kementerian Keuangan Nomor S-
3481/PB/2018 tanggal 16 April 2018 tentang kebijakan penyusunan LKPP dan LKKL
tahun 2017 audited (Kesepakatan Pemerintah dan BPK-RI) terkait dengan penyajian
dana kelolaan BLU pada LKKL, Kementerian Negara/Lembaga tidak lagi
menyajikan nilai utang jangka panjang BLU kepada BUN sehingga nilai utang jangka
panjang tersebut dieliminasi dalam Neraca Kementerian LHK sejak LKKL tahun
2017 (audited), LKKL tahun 2018 (audited), serta LKKL tahun 2019 ini.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
184
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
Pengungkapan
lain-lain
H. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN
H.1. Pengungkapan atas Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak dari PT
Indosuma Putra Citra (IPC)
Total piutang Negara bukan pajak PT Indosuma Putra Citra (IPC) di taman
wisata alam punti kayu per 31 Desember 2019 adalah Rp570.247.250,00. Pada
tahun 2014 cicilan piutang PT IPC hanya sampai dengan bulan Agustus 2014.
Terkait permasalahan tersebut kronologis beserta progress kasus PT IPC sebagai
berikut:
a) Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 735/Kpts-II/1999 tanggal22
September 1999 kepada PT. IPC telah diberikan izin pengusahaan pariwisata
alam seluas + 50 Ha pada TWA Punti Kayu yang berlaku sampai dengan22
September 2029, namun hingga tahun 2008 PT. IPC tidak melaksanakan
kewajiban utamanya sebagai pemegang IPPA yaitu tidak membangun sarana
prasarana.
b) PT. IPC telah melakukan pungutan karcis masuk pada TWA Punti Kayu dan
tidak disetorkan kepada negara, seharusnya pungutan tersebut menjadi hak
negara sesuai dengan Lampiran VII Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998
tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara BukanPajak Yang
BerlakupadaDepartemenKehutanandan Perkebunan.
c) Hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan pungutan masuk objek
wisata alam di TWA Punti Kayu sebesar Rp699.567.000 sedangkan hasil audit
Badan Pemeriksa Keuangan RI pungutan masuk objek wisata alam di TWA
Punti Kayu sebesar Rp736.402.250.
d) Terkait huruf b dan huruf c, Direktur Jenderal PHKA atas nama Menteri
Kehutanan telah menerbitkan surat peringatan kepada PT. IPC untuk
menyetorkan pungutan sebagaiman dimaksud huruf c ke Kas Negara, sesuai
surat nomor :
1) S.309/IV-PJLKKHL/2014 tanggal 9 Mei 2014 perihal Peringatan I;
2) S.654/Menhut-IV/PJLKKHL/2014 tanggal 23 Oktober 2014 perihal
Peringatan II;
3) S.87/Menhut-IV/PJLKKHL/2015tanggal 4 Februari 2015 perihal Peringatan
III.
e) Dalam hal :
1) Peringatan III tidak ditanggapi oleh pemegang izin setelah 20 (dua puluh)
hari diterima oleh pemegang izin, Direktur Jenderal sesuai kewenangannya
menetapkan penghentian sementara kegiatan;
2) Pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya dalam tenggat waktu 30
(tiga puluh) hari setelah penghentian sementara kegiatan, maka pemegang
izin dikenakan sanksi pencabutan izin.
f) Terhadap peringatan dimaksud, PT IPC melalui kuasa hukumnya memberikan
tanggapan dengan surat No A.010-14/4-14/I/ABD/2015 tanggal 27 Februari
2015 ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang pada
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
185
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
intinya menyampaikan agar Menteri mencabut semua surat peringatan yang
ditujukan kepada PT. IPC dan akan memperkarakan secara hukum jika
permohonan tersebut tidak dipenuhi.
g) Terkait permasalahan tersebut kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam
PT. IPC dihentikan sementara sesuai Surat Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan no S.229/Menhut-IV/Set/2015 tanggal 28 April 2015 perihal
Penghentian sementara kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam PT.
Indosuma Putra Citra.
Selanjutnya PT. IPC telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ke PTUN
Jakarta dengan No 79/G/2015/PTUN Jakarta, Dirjen PHKA (selakutergugat).:
a. Perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara Nomor
317/PDT.G/2014/PN.JKT.Sel terkait kewajiban penyetoran pungutan
sebagaimana dimaksud angka 2.c. dan perkara tersebut telah diputus oleh
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan amar putusan sebagai
berikut :
1) Dalam Eksepsi :
Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara
relative untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.
2) Dalam Pokok Perkara :
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; dan
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp716.000,00
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).
H.2. Pengungkapan Piutang TP/TGR An. Suharto
Bagian lancar tuntutan ganti rugi atas nama Suharto sebesar
Rp9.039.746.668,00 merujuk pada Surat Keputusan BPK RI Nomor
01/MTP/BPK/09/2009 tentang Penilaian dan Penetapan Ganti Kerugian Negara
kepada Saudara Suharto. Sampai saat ini belum ada penyetoran karena yang
bersangkutan tidak mau menandatangani SKTM dan kasusnya sementara dalam
proses sampai ke Mahkamah Agung. Sesuai dengan surat kematian dari Kelurahan
Pasir Kuda Kecamatan Bogor Barat nomor 474.3/II/Psd tanggal 22 Nopember
2011 Sdr. Suharto telah meninggal dunia karena sakit. Sehubungan dengan hal
tersebut penyelesaian kasus kerugian negara atas nama (Alm) Suharto masih
menunggu proses penyelesaian oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan
sesuai dengan surat Ditjen PHKA No: S.43/Set-4/Rhs/2011 (foto copy terlampir).
Terdapat selisih nilai kerugian negara sebesar Rp253.029.017 antara surat
keputusan BPK-RI nomor 01/MTP/BPK/09/2009 sebesar Rp9.039.746.668 dengan
putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat nomor 2195/PID/B/2008/PN.JKT.PST
sebesar Rp8.786.717.651 (Alm) Suharto tanggal 23 Juni sampai dengan 16 Juli
2008 telah menitipkan barang bukti sejumlah Rp1.137.335.500 pada Kejaksaan
Agung. Berdasarkan surat dari BPK RI nomor 31/S/XVII/04/2012 tanggal 5 April
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
186
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
2012 perihal Penjelasan tentang Titipan Uang Tunai di Kejaksaan Agung RI
sebagai Angsuran pada Kasus Kerugian Negara a.n Suharto menyatakan bahwa
barang bukti sejumlah Rp1.137.335.500 dapat digunakan sebagai pembayaran
kerugian Negara sesuai mekanisme yang berlaku.
Sesuai dengan Per-82/PB/2011 maka atas tagihan tuntutan perbendaharaan
atas nama (Alm) Suharto di golongkan menjadi piutang PNBP dengan kualitas
macet sehingga pembentukan penyisihan piutang tak tertagih bagian lancar
tuntutan ganti rugi menjadi (100 %) X Rp9.039.746.668 menjadi sebesar
Rp9.039.746.668
Atas permasalahan tersebut Ditjen PHKA telah melakukan upanya
penagihan ke pihak keluarga Alm. Suharto sebanyak tiga kali sesuai surat no
S.1217/Set-4/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal penyelesaian Kasus Kerugian
Negara A.n Alm. H. Suharto dan S.243/Set-4/RHS/2012 tanggal 6 Juli 2012
perihal Tagihan kedua Penyelesaian Kasus Kerugian Negara A.n Alm. H. Suharto
dan S.309/Set-4/RHS/2012 tanggal 12 September 2012 perihal Tagihan Ketiga
Penyelesaian Kasus Kerugian Negara A.n Alm. H. Suharto. Sampai dengan
tanggal pelaporan Hj.Tuti Rusmiati istri (alm.Suharto) menyerahkan Surat
Keterangan Tidak Mampu dengan No:460/35-Kemasy/IX/2013 tanggal 19
September 2013.
H.3. Pengungkapan Penyalahgunaan Keuangan Negara Oleh Bendahara
Pengeluaran Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat
Peristiwa penyalahgunaan keuangan Negara oleh bendahara pengeluaran
atas nama Erwin Romel telah diproses hukum sejak tanggal 31 Agustus 2009 dan
telah divonis tanggal 25 Maret 2010 oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh
No.02/Pid.Sus/2010/PN tgl.25 Maret 2010 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi
Jambi tanggal 9 Juli 2010 dan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI no.1789
K/Pid.Sus/2010 tanggal 6 Oktober 2010 dengan putusan sebagai berikut:
a. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsider sebagaimana tercantum dalam
pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001.
b. Terdakwa dikenakan pidana 2 tahun penjara dan denda Rp50.000.000,00
subsider 3 bulan penjara.
c. Terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti Rp867.177.500,00 dimana jika
dalam waktu 1 bulan terdakwa tidak bisa membayarnya, maka seluruh asset
kekayaannya akan disita dan dilelang oleh Negara, dan jika nilai asset
kekayaannya tidak mencukupi jumlah tersebut diatas maka terdakwa akan
dikenakan tambahan pidana selama 1 tahun penjara.
d. Barang bukti berupa surat-surat dan dokumen sebanyak 185 item dikembalikan
kepada BBTNKS, kartu contoh tanda tangan (KCT) dikembalikan ke BRI
Sungai Penuh, sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp80.072.500,00
dirampas untuk Negara.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
187
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
e. Terdakwa diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00.
Terhadap perbedaan nilai kerugian negara menurut penegak hukum sesuai
putusan pengadilan tersebut di atas senilaiRp997.250.000,00 dibanding tuntutan
kerugian negara menurut perhitungan KPPN dan BBTNKS
sebesarRp1.264.730.970,00 tidak dapat diperbandingkan secara matematis,
sehingga bila mempunyai perbedaan nilai kurang penuntutan kerugian negara oleh
aparat penegak hukum tidak dapat dilakukan penuntutan ulang, karena kasus
seseorang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan
penuntutan ulang kecuali ada novum baru. Terkait permasalahan tersebut Dirjen
PHKA telah bersurat ke Ketua Majelis Tuntutan Perbendaharaan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia sesuai surat no S.247/IV-SET/2011 tanggal 20 Mei
2011 perihal Penyelesaian Tindaklanjut Sisa UP/TUP BBTN Kerinci Seblat Tahun
Anggaran 2009. Perbedaan nilai ketekoran kas ini menjadi kendala Tim
Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Kehutanan untuk melakukan
verifikasi dan menyampaikan rekomendasi kepada BPK RI dalam proses
penyehatbukuan oleh Kementerian Keuangan.
Terkait hal tersebut sesuai SK Menhut Nomor: SK.6940/Menhut-
II/Keu/2013 pembebanan sementara Kerugian Negara terhadap yang bersangkutan
adalah sebesar Rp1.264.730.970,00. Menteri Kehutanan melalui Sekretaris
Jenderal Kemenhut telah bersurat ke Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk
dapat meniadakan selisih saldo buku dan saldo kas sesuai surat Sekretaris Jenderal
Kemenhut No. S.9/II-KEU/2014 tanggal 8 Januari 2014 perihal peniadaan selisih
antara saldo buku dan saldo kas sesuai surat.
Pada tanggal 16 November 2017 Kas di bendahara pengeluaran atas kasus
Erwin Romel direklas ke piutang jangka panjang berdasarkan surat dari KPPN
Sungai Penuh No.S-737/WPB.06/KP.0340/2017 perihal persetujuan reklasifikasi
akun kas di bendahara pengeluaran menjadi piutang tuntutan
perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR).
H.4. Pengungkapan atas pinjaman kepada Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea
Games
a. Sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 01/IHHT/1997 tanggal 8 Oktober
1997 tentang Pinjaman Dana Kepada Konsorsium Penyelenggaran Sea Games
XIX Tahun 1997, di Jakarta, maka berdasarkan persetujuan Presiden RI,
Menteri Sekretaris Negara melalui surat No. R.160/M.Sesneg/10/1997 tanggal 6
Oktober 1997 meminta kepada menteri Kehutanan untuk menyalurkan dana
reboisasi (DR) Rp35.000.000.000,00 ke Rekening Sekretariat Negara dalam
bentuk pinjaman, dengan tingkat bunga 15%.
b. Berdasarkan surat dari Menteri Sekretaris Negara tersebut, Sekretaris Jenderal
Dep. Kehutanan melalui surat No. 2387/II-Keu/1997 dan surat No. 2387/II-
Keu/1997 tanggal 8 Oktober 1997, telah meminta kepada Pimpinan Bank
Pembangunan Indonesia Cab. Jaya S. Parman Jakarta dan pimpinan Bank Bumi
daya Cabang Khusus Imam Bonjol Jakarta, untuk memindahbukukan uang atas
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
188
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
beban rekening Menteri Kehutanan masing-masing sejumlah Rp11 milyar dan
Rp24 milyar kepada rekening Sekretariat Negara/Asisten Menteri Sekretaris
Negara Urusan Umum No.070.690847.011 pada Bank BNI cabang Harmoni.
c. Pada tanggal 10 Oktober 1997 melalui surat No. 1089/Setneg/Asum/10/1997,
Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Umum, telah meminta kepada PT.
Bank BNI Cabang Harmoni, untuk memindahbukukan beban rekening
No.070.690847.011 atas nama Drs. A.J. Bambang Suntanto sejumlah Rp35
milyar kepada Rekening Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX
Tahun 1997 No. rekening 0815219.100 pada Bank Niaga Cabang Thamrin,
sebagai pinjaman.
d. Pinjaman Dana Kepada Konsosium Penyelenggaran Sea Games XIX Tahun
1997, telah dituangkan dalam surat perjanjian Utang piutang Nomor Perj-
02/setneg/asum/10/1997 tanggal 8 Oktober 1997 antara Asisten Menteri
Sekretaris Negara Urusan Umum (Drs. A.J. Bambang Sutanto) yang merupakan
Pihak Pertama dan Ketua Konsorsium serta Ketua Harian Konsorsium
Penyelenggaran Sea Games XIX Tahun 1997 (Bambang Trihadmodjo dan
Bambang Riyadi Soegama) selaku Pihak Kedua.
e. Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Kehutanan yakni:
Kementerian Kehutanan telah melakukan penagihan sebanyak 5 (lima) kali
kepada Kementerian Sekretariat Negara melalui:
o Surat Menteri Kehutanan Nomor: 824/Menhut-II/1998 tanggal 22 Juli
1998.
o Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 1080/Menhutbun-
II/1998 tanggal 09 September 1998.
o Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 22/Menhutbun-
II/1999 tanggal 7 Januari 1999.
o Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor:1130/Menhutbun-
II/1999 tanggal 20 Agustus 1999.
o Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 2375/Menhutbun-
II/1999 tanggal 27 Desember 1999.
Memberi kuasa kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penagihan
dengan Surat Kuasa No. 879/Menhut-II/2002 tanggal 19 Juni 2002 yang
disampaikan melalui surat No. 878/Menhut-II/2002 tanggal 19 Juni 2002.
Meminta konfirmasi piutang tersebut kepada Sekretariat Negara melalui
surat No. S.446/II-Ren/2006 tanggal 19 April 2006 dan surat No. S.524/II-
Ren/2006 tanggal 12 Mei 2006.
Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Sekretariat
Negara, untuk penyelesaian piutang tersebut, antara lain meliputi:
- Pada tanggal 15 April 2010, telah dieselenggarakan rapat antara
Kementerian Kehutanan dan DJKN, yang intinya bahwa Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan akan berkoordinasi
dengan Sekretariat Negara terkait proses penyerahan piutang dana Sea
Games tersebut.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
189
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
- Pada tanggal 20 Juli 2010, bersama Kementerian Keuangan dan
Sekretariat Negara telah dibahas langkah-langkah penyelesaian atas
pinjaman dana kepada Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea
Games disepakati bahwa:
1) Biro Keuangan diminta melengkapi kronologis atas piutang
mengenai pinjaman kepada KMP Sea Games XIX dengan informasi
perkembangan proses penyelesaian.
2) Terus berkoordinasi dengan Sekretariat Negara selaku Institusi yang
menyalurkan dan memiliki hak tagih atas pinjaman kepada KMP
Sea Games XIX, untuk proses penyelesaian pinjaman.
3) Menyusun dan membuat formulasi penyelesaian pinjaman kepada
KMP Sea Games XIX antara Sekretariat Negara, Kementerian
Keuangan dan Kementerian Kehutanan.
4) Mendorong Sekretariat Negara untuk melakukan percepatan proses
penyelesaian pinjaman kepada KMP Sea Games XIX dengan
Direktorat Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.
f. Pada tanggal 25 Agustus 2010 bersama Kementerian Keuangan dan Sekretariat
telah diselenggarakan rapat dengan kesimpulan:
DJKN akan membantu upaya penagihan piutang kepada KMP Sea Games
setelah ada penyerahan dari Sekretariat Negara selaku pemilik piutang
kepada Kementerian Keuangan Cq. DJKN.
Sebelum diserahkan oleh Sekretariat Negara, Kementerian Kehutanan agar
menarik pemberian Surat Kuasa Menteri Kehutanan kepada Jaksa Agung
No. 879/Menhut-II/2002 tanggal 19 Juni 2002 tentang Penagihan Piutang
kepada KMP Sea Games XIX tahun 1997 dan melaporkan kepada
Sekretariat Negara.
g. Melalui surat No. S.464/Menhut-II/2010 tanggal 14 September 2010,
Kementerian Kehutanan secara resmi melakukan penarikan atas Surat Kuasa
No. 879/Menhut-II/2002 tanggal 19 Juni 2002 kepada Jaksa Agung RI.
h. Pada tanggal 22 September 2010, melalui surat No.S.86/II.Keu/4/2010
Kementerian Kehutanan telah menyampaikan/melaporkan kepada Sekretariat
Negara dan kepada DJKN cq. Direktur Piutang Negara, mengenai penarikan
atas Surat Kuasa No. 879/Menhut-II/2002 tanggal 19 Juni 2002 kepada Jaksa
Agung RI.
i. Pada Tanggal 25 Februari 2015 melalui surat Nomor S.11/II-KEU/1/2015
Kementerian Kehutanan telah menyampaikan/melaporkan kepada Sekretariat
Negara perihal Penyelesaian Piutang atas Pinjaman kepada Konsorsium Mitra
Penyelenggara (KMP) Sea games XIX Tahun 1997 di Jakarta dan telah
ditanggapi oleh Sekretariat Negara melalui Surat Nomor R-195/Setpres/D-
1/Adm/KU.05.00/03/2015 tanggal 06 Maret 2015 perihal Penyelesaian Dana
Bantuan Presiden.
j. Pada tanggal 24 Maret 2015 melalui surat Nomor S.187/II-KEU/2015
Kementerian Kehutanan telah menanggapi surat Sekretariat Negara dengan
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
190
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
Nomor R-195/Setpres/D-1/Adm/KU.05.00/03/2015 tanggal 06 Maret 2015
dengan memperhatikan:
- Surat Kepala Biro Administrasi Kementerian Sekretariat Negara RI
Sekretariat Presiden menyampaikan bahwa Menteri Keuangan melalui surat
Nomor SR-49/MK.02/2002 tanggal 20 September 2002, hal penyelesaian
dan Banpres yang berada di pihak ketiga seyogyanya diselesaikan terlebih
dahulu oleh Sekretariat Negara dengan pihak ketiga.
- Surat Sekretaris Negara No. R.97 tanggal 22 Oktober 2002, yang
menegaskan kembali bahwa melalui surat Sekretaris Negara No.R31 tanggal
18 Mei 2002 dimaksud sebenarnya telah menyerahkan seluruh aset
BANPRES (termasuk piutang dan penyertaan modal) dan seluruh
dana/kekayaan kepada Kementerian Keuangan, dengan demikian menurut
hemat kami secara prinsip pengadministrasiannya telah beralih dan menjadi
kewenangan Kementerian Keuangan.
k. Pada tanggal 25 Mei 2015 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
telah menindaklanjuti dengan mengadakan rapat pembahasan perihal langkah-
langkah penyelesaian atas piutang Negara kepada Konsorsium Mitra
Penyelenggara (KMP) Sea Games XIX Tahun 1997 yang dihadiri oleh
perwakilan dari Biro Adm Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara
RI, Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Lain-lain DJKN, Direktorat
Akuntansi dan Pelaporan DJPB Kementerian Keuangan, Biro Hukum dan Biro
Keuangan. dan kesimpulan rapat tersebut adalah:
- Peserta rapat merekomendasikan dibentuknya tim Penyelesaian Piutang
Negara atas KMP Sea Games XIX Tahun 1997 di Jakarta di bawah
koordinasi Setneg dengan anggota terdiri dari Kementerian Sekretariat
Negara RI, Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, Kementerian
Keuangan BPKP RI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- Kementerian Setneg RI perlu memastikan terkait dengan upaya penagihan
yang pernah dilakukan kepada KMP Sea Games XIX Tahun 1997 di Jakarta.
Dalam hal dokumentasi penagihan tidak diperoleh maka perlu dilakukan
penagihan ulang dengan dasar laporan hasil pemeriksaan BPKP atau BPK RI
- Kementerian Keuangan akan menelusuri surat No. SR-49/MK.02/2002
tanggal 22 September 2002 dan dokumen terkait khususnya yang
menyangkut dengan pengelolaan piutang Sea Games XIX Tahun 1997
- Perlu diadakan rapat lanjutan yang diharapkan akan dikoordinasikan oleh
Kementerian Setneg RI.
l. Pada tanggal 23 September 2015 Biro Keuangan Kementerian LHK melalui
surat Kepala Biro Keuangan dengan nomor S.445/Keu-3/2015 tanggal 23
September 2015 kepada Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang
Administrasi dan Pengelolaan Istana Cq Kepala Biro Administrasi Sekretariat
Negara menyampaikan telah meminta langkah lanjutan atas tindak lanjut
penyelesaian atas piutang Negara kepada Konsorsium Mitra Penyelenggara
(KMP) Sea Games XIX Tahun 1997.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
191
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
m. Pada tanggal 18 Januari 2016 melalui Surat Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor S.30/MENLHK/SETJEN/KEU.1/1/2016 telah melaporkan
kepada Menteri Sekretaris Negara dengan tembusan Presiden RI, Ketua BPK
RI, dan Menteri Keuangan perihal kronologis piutang Sea Games dan upaya
terakhir dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar membentuk
tim penyelesaian piutang yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretaris
Negara, dilanjutkan dengan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor: S.362/MENLHK/SETJEN/KEU.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016
yang ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara RI untuk meminta langkah
tindak lanjut atas surat Menteri LHK sebelumnya.
n. Pada tanggal 06 Oktober 2016 telah dilakukan rapat pembahasan bersama
dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan Kemensesneg, Inspektorat Kemensesneg,
Kepala Biro Adminstrasi Sekretariat Presiden, Tim Subdit PN I KPKNL DJKN
Kementerian Keuangan dan Biro Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan dengan hasil rapat sbb:
- Piutang yang diberikan kepada KMP Sea Games tahun 1997 adalah
merupakan piutang yang telah macet dan harus segera diselesaikan dan Pihak
DJKN dalam hal ini KPKNL akan menerima penyerahan pengurusan piutang
negara dimaksud apabila persyaratan yang dimaksud sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007.
- Biro Keuangan Kementerian Sekretariat Negara diminta untuk berkoordinasi
dengan Biro Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
untuk saling melengkapi dokumen apa yang ada pada masing masing pihak
untuk selanjutnya segera melimpahkan pengurusan piutang Sea Games
kepada KPKNL DJKN.
o. Dalam rangka menindaklanjuti penyelesaian piutang, Biro Keuangan
Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 23 November 2016 telah
melakukan pemanggilan terhadap Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara
(KMP) Sea Games XIX Tahun 1997 melalui Surat nomor:
B.3712/Kemensetneg/SES/PW.01.02/11/2016 tanggal 21 November 2016 dan
pada tanggal 17 Januari bertempat di ruang rapat Sekretaris Kementerian
Sekretariat Negara telah dilakukan rapat pembahasan penyelesaian piutang
KMP dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara dengan bahasan
adanya dokumen yang telah diberikan oleh pihak KMP yang menyangkut
penyelesaian pinjaman yang diterima.
p. Pada tanggal 31 Januari 2017 telah dilakukan rapat lanjutan penyelesaian
piutang KMP Sea Games dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat
Negara dan dihadiri oleh Staf Khusus Mensesneg Bidang Tata Kelola
Pemerintahan, Kepala Biro Keuangan Kementerian LHK, Kepala Biro
Keuangan Sekretariat Kemensetneg, Kepala Biro Administrasi Sekretariat
Presiden, Inspektur Kementerian Sekretariat Negara, Perwakilan DJKN,
Kementerian Keuangan dan Perwakilan KMP Sea Games XIX Th 1997, dengan
hasil sebagai berikut:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
192
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
- Kementerian Sekretariat Negara dalam hal ini sebagai fasilitator akan segera
berkirim surat kepada KPKNL terkait penyerahan pengurusan piutang
Negara dengan dilengkapi bukti-bukti terkait yang menunjukkan ada dan
besarnya piutang Negara dibantu oleh pihak Kementerian LHK serta
Konsorsium Mitra Penyelenggara;
- Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian LHK akan berkoordinasi
dengan KPKNL Jakarta I, untuk membantu penyiapan teknis penyerahan
pengurusan piutang Negara.
q. Telah dibuat kesepakatan rapat terhadap penyelesaian piutang Negara kepada
KMP dalam rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Keuangan
Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 03 April 2017 dan dihadiri oleh
perwakilan KPKNL Jakarta I, Kepala Biro Administrasi Sekretariat Presiden,
Kepala Sub bagian Akuntansi Sekretariat Presiden, Kepala Biro Keuangan,
Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Sub bagian Konsolidasi dan
Pelaporan Kementerian Setneg dan perwakilan Biro Keuangan Kementerian
LHK dengan hasil:
Dilakukan penyerahan pengurusan kepada Kepala Panitia Urusan Piutang
Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta melalui Kepala KPKNL Jakarta I oleh
Kementerian Setneg.
Persyaratan penyerahan piutang dituangkan dalam surat penyerahan
pengurusan piutang yang akan disiapkan pihak Kemensetneg beserta
dokumen pendukung terkait keberadaan piutang melalui Surat Perjanjian
Piutang dan besaran piutang.
Persyaratan yang akan diserahkan kepada DJKN adalah:
1. Dokumen Perjanjian dan Perikatan
2. Dokumen besaran piutang
3. Nama-nama pengurus KMP Sea Games XIX Tahun 1997
4. Selama proses pengurusan piutang oleh PUPN, piutang harus tetap dicatat
di laporan keuangan Biro Keuangan Kementerian LHK dalam Calk.
r. Telah dilakukan penyerahan pengurusan piutang Sea Games dari Kementerian
Sekretariat Negara kepada KPKNL dengan Surat Nomor:B-
94/Kemensetneg/Set/Keu/05/2017 pada tanggal 10 Mei 2017 terkait
Pelimpahan Pengurusan Piutang KMP Sea Games XIX 1997 dan telah
ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Penerimaan Pengurusan Piutang
Negara (SP3N) a.n. Konsorsium Mitra Penyelenggaraan (KMP) Sea Games
XIX 1997 sebesar Rp54.738.033.655,46 sesuai dengan surat Panitia Urusan
Piutang Negara Cab. DKI Jakarta No. SP3N-01/PUPNC.10.01/2017 tanggal 18
Mei 2017.
s. Telah diterbitkan SP3N dari KPKNL perihal penerimaan pengurusan piutang
Negara an. Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games XIX 1997
dengan Nomor SP3N-01/PUPNC.10.01/2017 tanggal 18 Mei 2017.
t. Kronologi Pencatatan pada LK:
Sejak tahun 2005 Piutang kepada KMP Sea Games dicatat pada Laporan
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
193
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
Keuangan kementerian Kehutanan dengan nilai sebesar
Rp118.244.559.912,80. Pencatatan tersebut didasarkan atas saran dari Tim
Pemeriksa BPK.RI.
Nilai sebesar Rp118.244.559.912,80 merupakan nilai per 31 Desember 2005
dan sejak Januari 2006 perhitungan bunga pinjaman tidak lagi
diperhitungkan oleh Kementerian Kehutanan atas saran BPK-RI.
BPK-RI berpendapat mengingat tidak adanya dokumen perikatan pinjam
meminjam antar KMP Sea Games, Sekretariat Negara dan Kementerian
Kehutanan, maka pinjaman kepada KMP Sea Games belum dapat
dikategorikan/ diakui sebagai piutang. Oleh karena itu pencatatan dalam
Neraca dimasukkan sebagai Aset Lain-lain.
Accounting Treatment:
Berdasarkan Undang-undang PNBP Nomor 20 Tahun 1997 bahwa
besarnya nilai bunga yang dapat ditagih/dicatat adalah selama 2 tahun (24
bulan) setelah kewajiban pembayaran angsuran pinjaman ditambah bunga
oleh pihak tertagih dinyatakan macet.
Berdasarkan Dokumen Surat Perjanjian Utang Piutang antara Sekretariat
Negara (selaku PIHAK PERTAMA) dengan KMP Sea Games XIX tahun
1997 di Jakarta (selaku PIHAK KEDUA) Nomor Perj-
02/Setneg/Asum/10/1997 tanggal 8 Oktober 1997, bahwa perhitungan
nilai bunga pinjaman yang dapat ditagih dan dicatat dalam Laporan
Neraca Sekretariat Negara atau Neraca Kementerian Kehutanan adalah
terhitung mulai bulan Oktober 1998 s/d Oktober 2000, dengan total
akumulasi sebesar Rp54.738.033.655,46 (Lima puluh empat milyar tujuh
ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh
lima rupiah empat puluh enam sen), yang terdiri dari Pokok Pinjaman
sebesar Rp35.000.000.000,00 dan bunga pinjaman selama 3 (tiga) tahun
sebesar Rp19.738.033.655,46.
Dengan demikian pencatatan dalam neraca yang semula dicatat dalam
Neraca pada Laporan Keuangan tahun 2009 dan Laporan Keuangan
Semester I Tahun 2010 sebesar Rp118.244.559.912,80 dikoreksi menjadi
Rp54.738.033.655,46 (Lima puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh
delapan juta tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah empat
puluh enam sen).
Menurut DJKN, nilai piutang seharusnya yang dilaporkan pada neraca
Kementerian Kehutanan hanya sebesar Rp35 milyar yang merupakan
pokok pinjaman, sedangan sisanya sebesar Rp19.738.033.655,46 yang
merupakan bunga pinjaman selama 3 (tiga) tahun seharusnya dicatat oleh
Sekretariat Negara, karena Sekretariat Negara yang membuat perikatan
pinjam meminjam.Sementara ini Kementerian kehutanan masih mencatat
nilai keseluruhan (pokok+bunga).
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)
194
Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya
H.6. Pengungkapan Klaim Asuransi Helikopter N-Bell
Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2007 dan Semester I tahun 2008, Asuransi
Helikopter N Belt sebesar Rp35.486.300.000,00 dan pada Laporan Keuangan
tahun 2008 hanya sebesar Rp32.847.741.200,00 atau terjadi perbedaan
Rp2.638.558.800,00 hal ini dikarenakan :
a. Berdasarkan Tim pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan tahun 2005
bahwa Klaim Assuransi pesawat N-Belt sebesar Rp35.486.300.000,00
b. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No.2062/PID.B/2007/PN.JKT.PST tanggal 19 Maret 2008 bahwa besar klaim
asuransi atas pesawat N-Belt tersebut sebesar Rp32.847.741.200,00
c. Atas hal tersebut maka Departemen Kehutanan melakukan penyesuaian nilai
klaim asuransi, dengan mendasarkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat
dimaksud.
Lampiran 1.
Setoran Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Kementerian LHK Tahun 2019
Kode Nama Tanggal NTPN NTB Jumlah
1 029.04.427009 Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung
Agam Kuantan
62.797.000 09-01-2020 29EF07QLTJF61BNK 000000004293 62.797.000 Pengembalian Sisa TUP TAYL
03-01-2020 B33C461QTUA6O8LK 000000518709 85.756.441 Pengembalian Sisa UP PNBP
03-01-2020 A45703CIEEJ1H6UH 000000537763 64.616.739 Pengembalian Sisa UP RM
06-01-2020 F3B672G4UK0O8QLO 200106770915 625.000 Pengembalian Sisa TUP TAYL
06-01-2020 A94E648VU95H2OTS 200106770473 39.175.000 Pengembalian Sisa TUP TAYL
08-01-2020 90E6C1JNEPED328F 000000096961 7.430.000 Pengembalian Sisa TUP TAYL
08-01-2020 5824C0N9UUS1OQFM 000000677930 15.770.000 Pengembalian Sisa TUP TAYL
08-01-2020 205471JNEPED30UJ 000000093049 71.750.000 Pengembalian Sisa TUP TAYL
06-01-2020 8CE248N3DE1F2LL9 200106750021 165.305 Pengembalian Sisa UP TAYL
06-01-2020 B930E2G4UK0O8OSI 970532593014 32.360.000 Pengembalian Sisa TUP TAYL
08-01-2020 3809B3CIEEJ6V5JV 200108879112 1.553.847.942 Pengembalian Sisa TUP TAYL
08-01-2020 5B9206U8DOSOJVA9 000000820470 137.087.184 Pengembalian Sisa UP TAYL
22-01-2020 426BB48VU9611A9Q 901281931537 1.210.000 Pengembalian Sisa UP TAYL
5 029.06.239970 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah
X Jayapura
608.600 07-01-2020 391FF0N9UUS0J3VI 000032108547 608.600 Pengembalian Sisa TUP TAYL
6 029.08.451650 Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan
Negeri di Manokwari
813.500 03-01-2020 91BC27QLTJF0J4J8 949589360558 813.500 Pengembalian Sisa UP TAYL
7 029.10.401818 Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum
LHK Wilayah Maluku Papua
87.914.000 06-01-2020 BDD378N3DE1F5G8V 000000401947 87.914.000 Pengembalian Sisa UP TAYL
2.161.926.711 2.161.926.711 -
4 029.04.427304 Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung
Memberamo
138.297.184
2 029.04.427216 Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung
Citarum Ciliwung
285.123.180
3 029.04.427222 Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung
Bone Bolango
1.586.373.247
NoSatker Saldo Per 31
Des 2019
Setor ke Kas NegaraKeterangan
Lampiran 2.
Setoran Sisa Kas di Bendahara Penerimaan Kementerian LHK Tahun 2019
Kode Nama Tanggal NTPN Jumlah
1 029.05.238446 BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN 84.865.000 07/01/2020 0D9397QLTJF3Q3S0 84.865.000 Pendapatan wisata alam
2 029.05.238581 BALAI TAMAN NASIONAL TANJUNG
PUTING
16.732.500 02/01/2020 8480248VU95DRB36 16.732.500 Pendapatan wisata alam
3 029.05.238687 BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM BALI
68.960.000 08/01/2020 3290C61QTUAB01JE 68.960.000 Pendapatan dari karcis masuk TWA
4 029.05.239917 BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM PAPUA
2.500.000 08/01/2020 B80393CIEEJ6VEV1 2.500.000 Pendapatan atas iuran izin pengedar dalam negeri
5 029.05.239921 BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM PAPUA BARAT
41.000 07/01/2020 C83460N9UUS0HJUM 10.500 Pendapatan dari Iuran di Bidang Lingkungan Hidup
dan Kehutanan belum disetor dikarenakan terjadi
kendala dalam pembuatan billing setoran
07/01/2020 23ECA1JNEPECUJK3 175.000 Setoran Pendapatan dari Iuran di Bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019
digabungkan dengan pendapatan PNBP Tahun 2020
6 029.05.574315 BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG
CEREMAI
980.000 08/01/2020 7D4190N9UUS1NNGU 980.000 Pendapatan wisata alam pendakian dengan sistem
booking online
7 029.05.604172 9.275.000 07/01/2020 F476D7QLTJF2PURI 6.640.000 Pendapatan wisata alam
07/01/2020 04E8F0N9UURVI09I 1.800.000 Pendapatan sewa kamar pondok wisata
07/01/2020 6BD4048VU95H600K 835.000 Pendapatan wisata alam
8 029.05.604299 BALAI BESAR TAMAN NASIONAL
BETUNG KERIHUN DAN DANAU
SENTARUM
155.000 11/12/2020 E0B9A8N3D5OCKNGF 155.000 Merupakan setoran atas pendapatan wisata alam
yang gagal tersetor ke kas negara di tahun 2019,
baru diauto debet oleh bank di tahun 2020 dengan
menggunakan kode billing yang sama
9 029.05.604311 BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU 6.340.000 03/01/2020 6072248VU95EV1C0 6.340.000 Pendapatan wisata alam
06/01/2020 4CE251JNEPE9OGFV 40.000
06/01/2020 5BCEE3CIEEJ2JFFJ 255.000
06/01/2020 991C56U8DOSK6CEF 1.055.000
06/01/2020 D56B37QLTJF0JAKM 160.000
06/01/2020 172DE55DE3NRCEF3 255.000
Pendapatan wisata alam SPTN Wilayah I Nanga
Pinoh
NoSatker Saldo Per 31 Des
2019
Setor ke Kas NegaraPenjelasan
BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI
10 029.05.604371 BALAI TAMAN NASIONAL BUKIT BAKA
BUKIT RAYA
2.492.500
Kode Nama Tanggal NTPN JumlahNo
Satker Saldo Per 31 Des
2019
Setor ke Kas NegaraPenjelasan
06/01/2020 7E70455DE3NRDCN7 127.500
- - 180.000 Dikembalikan ke pengunjung melalui petugas
pemungut karena terdapat kesalahan perhitungan
untuk kegiatan pendakian pada tanggal 23 s/d 31
Desember 2019
06/01/2020 EA1542G4UK0M50JS 380.000
06/01/2020 C2F272G4UK0M4UEQ 40.000
192.341.000 192.485.500
Pendapatan wisata alam SPTN Wilayah II Kasongan
Gili Lawa ( dok : BTN Komodo)
::Koleksi Foto Direktorat Jenderal KSDAE::
Penampakan Karang (dok : BTN Takabonerate) Sunrise Danau Kelimutu (dok : BTN Kelimutu)
Dermaga Pulau Menipo (dok : BBKSDA NTT) Bukit Lumpur Masin Ulik ( dok : BBKSDA NTT)
Top Related