DOKUMEN PEMILIHAN
PENGADAAN JASA TRAVEL
OBSXERVASI LAPANGAN DIKLAT FUNGSIONAL PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
- DENGAN PASCAKUALIFIKASI -
2
D O K U M E N P E M I L I H A N
Nomor A-04/PAN-PBJ/2010
Tanggal 10 Mei 2010
untuk
PENGADAAN JASA TRAVEL
OBSERVASI LAPANGAN DIKLAT FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Tahun Anggaran 2010
3
D O K U M E N L E L A N G
Nomor A-04/PAN-PBJ/I/2010
Tanggal 10 Mei 2010
untuk
PENGADAAN PENGADAAN JASA TRAVEL
OBSERVASI LAPANGAN DIKLAT FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Tahun Anggaran 2010
4
Bab I. Pengumuman Pengadaan
5
PENGUMUMAN PENGADAAN Nomor : A-05/Pan/PBJ/2010
Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat akan
melaksanakan Pelelangan Umum dengan Sistim Elektronik (E-Procurement) sbb : 1) Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Travel Observasi Lapangan
Diklat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Provinsi Bali.
2) Pagu Anggaran : Rp. 579.600.000,- 3) Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2010 4) Persyaratan Peserta :
Paket pengadaan ini terbuka untuk Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Bidang Jasa Perjalanan Wisata (Jasa Travel) dengan terlebih dahulu melakukan registrasi pada LPSE Provinsi Jawa Barat – Jalan Dago Pakar VI Komplek Dago Resort Bandung untuk mendapatkan user ID, bagi yang telah memiliki User ID secara on-line melalui www.lpse.jabarprov.go.id
5) Jadwal Pelaksanaan Pengadaan:
a. Pendaftaran dan Pengunduhan (download) dokumen pemilihan : Melalui : www.lpse.jabarprov.go.id Tanggal : 11 s/d 23 Mei 2010.
b. Penjelasan (aanwijzing) dengan cara Chating melalui www.lpse.jabarprov.go.id pada Hari RABU - tanggal 19 Mei 2010 Jam 12.00 s/d 13.00 WIB.
c. Pemasukan Dokumen Penawaran dengan cara up-load melalui www.lpse.jabarprov.go.id mulai tanggal 19 Mei 2010 (jam 14.00 wib) s/d 24 Mei 2010 (Jam 12.00 wib)
Demikian pengumuman kami untuk diketahui dan maklum.
Bandung, 10 Mei 2010.
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
Nip. 19620813 199311 1 001
6
Bab II. Instruksi kepada Peserta Pengadaan
(IKPP)
Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP)
A. Umum
Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP) ini disusun berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 serta peraturan perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam IKPP ini dipergunakan istilah-istilah dan singkatan-singkatan sebagai berikut:
- HEA (Harga Evaluasi Akhir); - HPS (Harga Perkiraan Sendiri); - IKPP (Instruksi kepada Peserta Pengadaan); - Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa nasional maupun
dengan asing yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Kerjasama usaha tersebut dapat dinamakan konsorsium atau joint venture atau sebutan lainnya sepanjang tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu badan hukum baru dan mengalihkan tanggung jawab masing-masing anggota kerjasama usaha kepada badan hukum tersebut;
- KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme); - LDP (Lembar Data Pengadaan); - Panitia adalah tim / unit yang diangkat / dibentuk oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran instansi KPA/PJPK untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa;
- KPA/PjPK (Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen) adalah pemilik
pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat serta bertindak untuk dan atasnama Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- PPN (Pajak Pertambahan Nilai); - SPP (Surat Penetapan Pemenang); - SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa); - LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah pusat yang melayani
proses pengadaan barang/jasa secara elektronik); - TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).
8
1. Lingkup
Pengadaan 1.1 KPA/PJPK (sebagaimana tercantum dalam LDP) melalui
Panitia mengundang para penyedia jasa untuk menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan terkait yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis serta Daftar Kuantitas dan Harga Satuan.
1.2. Judul paket pengadaan tercantum dalam LDP. 1.3 Penyedia Jasa yang ditunjuk berkewajiban untuk
melaksanakan kegiatan dan menyelesaikan jasa terkait sesuai dengan jangka waktu yang yang ditetapkan dalam Jadwal.
2. Sumber Dana
2.1 Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDP.
3. Peserta
Pengadaan yang Layak
3.1 Pemilihan penyedia jasa ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia jasa yang merupakan Perusahaan Nasional (badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia) yang diatur lebih lanjut dalam LDP, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Klausul ini, dan memenuhi persyaratan kualifikasi sebagaimana diatur dalam Klausul 4 IKPP.
3.2 Penyedia Jasa sesuai dengan pernyataannya dalam Formulir Isian Kualifikasi dilarang untuk memiliki pertentangan kepentingan.
3.3 Untuk dapat mengikuti pemilihan penyedia jasa ini,
Penyedia Jasa tidak sedang dalam kondisi yang dilarang sebagaimana diatur dalam Klausul 5.1 (a ) - (c) IKPP mengenai Larangan KKN serta Penipuan.
4. Persyaratan
Kualifikasi Peserta Pengadaan
4.1 Semua Peserta Pengadaan harus memiliki atau memenuhi kualifikasi sebagai berikut dan mengisikan data kualifikasi yang sesuai dengan Persyaratan Kualifikasi ke dalam Dokumen Kualifikasi (contoh terlampir dalam Bab IV) yang terdiri dari Surat Pernyataan Minat, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi yang memuat keterangan mengenai kompetensi dan kemampuan usaha Peserta Pengadaan sebagai berikut: (a) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia jasa; dan
(b) memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang; dan
(c) tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
(d) secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan; dan
(e) telah melunasi kewajiban pajak-pajak yang berlaku, yaitu
9
memiliki NPWP, memiliki bukti telah menyampaikan SPT PPh tahun 2009, bukti telah melunasi PPh Pasal 29 tahun 2009, memiliki Surat Keterangan Fiskal Tahun 2009 dan memiliki SPT Massa PPh Pasal 21/23/25 atau PPN untuk bulan Januari s/d Maret 2010; dan
(f) dalam 4 (empat) tahun terakhir memiliki pengalaman Pekerjaan Jasa Perjalanan Wisata baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak; dan
(g) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pekerjaan ini; dan
(h) tidak masuk dalam daftar hitam; dan (i) memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau
dengan pos; dan 4.2 Data Kualifikasi berserta dokumen pendukungnya disusun
dalam 1 (satu) file dan di upload pada situs internet LPSE Provinsi Jawa Barat dan akan dinilai sesuai dengan Klausul 30 IKPP.
5. Larangan
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
5.1 Peserta Pengadaan dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam peraturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berlaku dengan menghindari dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang sebagai berikut:
(a) berusaha mempengaruhi KPA/PJPK atau anggota Panitia dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi keinginan Peserta Pengadaan yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur dalam Dokumen Pemilihan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(b) melakukan persekongkolan dengan penyedia jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan sehingga mengurangi/ menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
(c) membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan.
5.2 Peserta Pengadaan yang menurut penilaian Panitia terbukti
melakukan larangan-larangan dalam Klausul 5.1 IKPP dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:
(a) sanksi administrasi, yaitu sanksi yang dikenakan oleh KPA/PJPK yang mendahului sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan, berupa digugurkan dari proses pemilihan penyedia jasa ini, dibatalkan sebagai Pemenang Pengadaan, dibatalkan Kontraknya, dan didaftarhitamkan; dan
(b) sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan, berupa dituntut ganti rugi/digugat secara perdata,
10
dan/atau dilaporkan untuk diproses secara pidana. 5.3 Pengenaan sanksi administrasi dalam Klausul 5.2 (a) IKPP
dilaporkan oleh KPA/PJPK kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha Peserta Pengadaan yang bermasalah dimana ybs berdomisili.
5.4 Peserta Pengadaan harus memperhatikan Pasal 1.5 Syarat-
Syarat Umum Kontrak mengenai Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan.
6. Pendayagunaan
Produksi Dalam Negeri
6.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini harus menggunakan Jasa/Barang produksi dalam negeri
7. Satu Penawaran Tiap Peserta Pengadaan
7.1 Setiap Peserta Pengadaan atas nama sendiri hanya diperbolehkan untuk menyampaikan satu penawaran.
7.2. Peserta Pengadaan yang menyampaikan lebih dari satu
penawaran akan digugurkan.
B. Dokumen Pemilihan
8. Isi Dokumen
Pemilihan 8.1 Dokumen Pemilihan terdiri dari:
Bab I Pengumuman Pengadaan; II Instruksi Kepada Peserta Pengadaan; III Lembar Data Pengadaan; IV Format Dokumen Penawaran: Surat
Penawaran, Dokumen Kualifikasi, Dokumen Penawaran Teknis dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
V Spesifikasi Teknis; VI Daftar Kuantitas dan Harga Satuan. VII Lembar Pengesahan. Adendum (jika ada).
8.2 Peserta Pengadaan berkewajiban memeriksa keseluruhan
instruksi, bentuk-bentuk dokumen, syarat-syarat, dan spesifikasi dalam Dokumen Pemilihan.
8.3. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam
Dokumen Pemilihan atau menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang
11
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan sepenuhnya merupakan resiko Peserta Pengadaan.
9. Penjelasan
Dokumen Pemilihan
9.1 Panitia akan mengadakan acara penjelasan (aanwijzing) dengan cara Chating melalui www.lpse.jabarprov.go.id pada tempat dan waktu yang ditentukan dalam LDP.
9.2 Penawaran Peserta Pengadaan yang tidak mengikuti acara
Penjelasan tidak akan ditolak/digugurkan. 9.3 Dalam acara Penjelasan, Panitia menjawab kepada peserta
pengadaan mengenai: (a) metode pelelangan; (b) metode pemasukan Dokumen Penawaran (c) Dokumen Penawaran yang diatur dalam Klausul 13
IKPP; (d) acara pembukaan penawaran; (e) metode evaluasi penawaran Sistim Nilai; (f) hal-hal yang menggugurkan penawaran; (g) jenis kontrak yang akan digunakan; (h) Surat Jaminan Penawaran yang diatur dalam Klausul 17
IKPP. 9.4 Rapat Penjelasan Pekerjaan atau Aanwijzing akan
dilaksanakan dengan cara komunikasi interaktif (chating) antara peserta lelang dengan panitia, dengan melalui system LPSE Provinsi Jawa Barat.
9.5. Hasil acara penjelasan tersebut yang memuat pertanyaan
Peserta Pengadaan dan jawaban serta keterangan lain dari Panitia, sah sebagai Berita Acara Penjelasan sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
9.6 Apabila dalam Acara Penjelasan disepakati atau dimuat
hal/ketentuan baru yang mengubah Dokumen Pemilihan maka hal/ketentuan tersebut akan dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang diatur dalam Klausul 10 IKPP.
10. Perubahan
Dokumen Pemilihan
10.1 Sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Panitia dapat mengubah Dokumen Pemilihan dengan menetapkan Adendum.
10.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan dan akan di-
12
upload oleh panitia kedalam aplikasi LPSE.
C. Penyiapan Penawaran
11. Biaya dalam Penyiapan Penawaran
11.1 Peserta Pengadaan menanggung semua biaya dan/atau kerugian yang terjadi dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
12. Bahasa
Penawaran 12.1 Dokumen Penawaran yang diatur dalam Klausul 13.1 IKPP
beserta seluruh korespondensi tertulis menggunakan Bahasa Indonesia. (kecuali Spesifikasi Teknis yang berbahasa Inggris yang tidak dapat diterjemahkan/akan menimbulkan pengertian lain jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia).
12.2. Dokumen penunjang dan literatur cetak lainnya yang terkait
dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
12.3. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas penawaran
yang disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, maka diacu dokumen dalam Bahasa Indonesia.
13. Dokumen
Penawaran 13.1 Penawaran yang disampaikan (di-upload) oleh Peserta
Pengadaan harus terdiri dari:
1). Surat Penawaran Harga (contoh terlampir dalam Bab IV);
2). Daftar Kuantitas dan Harga Satuan (contoh terlampir
pada Bab V); 3). Surat Jaminan Penawaran (contoh terlampir pada
Bab IV);
4). Bukti telah menyampaikan Surat Pajak Tahunan Pajak Penghasilan Badan (SPT PPh Badan) tahun 2009 dan Bukti telah melunasi PPh Pasal 29 dan memiliki Surat Keterangan Fiskal tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan domisili Peserta Pengadaan.
5). Dokumen Penawaran Teknis (contoh terlampir dalam Bab IV);
6). Dokumen Penilaian Kualifikasi (contoh terlampir dalam Bab IV);
13.2 Seluruh dokumen penawaran (lengkap sebagaimana butir
13.1 diatas) dikirim kepada Panitia dengan cara di-up load melalui situs www.lpse.jabarprov.go.id dalam bentuk dokumen elektronik dengan cara di-scan atau bentuk lain dan agar dibuat dalam 1 (satu) file untuk memudahkan
13
dalam meng-up load. 13.3 Dokumen penawaran yang dikirim dengan menggunakan
perangkat yang mengandung “virus” akan ditolak oleh sistem LPSE dan akan menyebabkan dokumen penawaran tidak diterima oleh Panitia.
13.4 Untuk memudahkan meng-up load dokumen penawaran
penyedia jasa harus mengunakan fasilitas internet minimal 512 Kbps atau dapat menggunakan fasilitas public internet yang tersedia disetiap OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
13.5 Agar dokumen penawaran yang diminta tidak terlalu besar,
maka sebaiknya hal-hal atau dokumen yang tidak diminta sesuai dengan dokumen pemilihan ini tidak perlu dilampirkan.
13.6 Hasil Scan yang di up-load apabila tidak dapat dibaca
dengan jelas sehingga menyebabkan multi tafsir dapat dinyatakan gugur atau tidak dinilai pada saat evaluasi.
13.7 Dokumen yang di up-load oleh apabila tidak dapat dibuka
dengan menggunakan Sistem Apendo Panitia dan sudah diupayakan dibuka oleh Admin LPSE namun tidak berhasil dibuka, akan dinyatakan gugur dalam evaluasi.
13.5 Tidak dilampirkannya atau tidak sesuainya Dokumen
Penawaran sebagaimana dimaksud pada butir 13.1. akan menyebabkan penawaran tidak lulus administrasi, berpengaruh pada nilai teknis atau tidak lulus kualifikasi.
14. Harga
Penawaran 14.1 Peserta Pengadaan berkewajiban untuk mencantumkan
harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran dalam Daftar Kuantitas dan Harga Satuan.
14.2 Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka
Daftar Kuantitas dan Harga Satuan dianggap telah termasuk dalam lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan.
14.3 Semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku merupakan tanggungan Penyedia Jasa, harga yang dicantumkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga Satuan sudah termasuk pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain tersebut.
15. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran
15.1 Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk Rupiah. 15.2 Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan jasa akan diatur
dalam kontrak.
14
16. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan
16.1 Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan dalam LDP.
16.2 Dalam hal-hal tertentu, Panitia dapat meminta kepada semua
Peserta Pengadaan untuk memperpanjang masa berlaku penawaran sampai jangka waktu tertentu. Konfirmasi perpanjangan dapat dilakukan secara elektronik, Peserta Pengadaan dapat menyampaikan konfirmasi secara elektronik melalui email : (a) menyetujui tanpa mengubah Dokumen Penawaran
dan memperpanjang masa berlaku Surat Jaminan Penawaran sesuai dengan perpanjangan masa berlaku penawaran; atau
(b) menolak secara tertulis dan mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi dan pencairan Surat Jaminan Penawaran.
16.3 Jangka waktu pelaksanaan pengadaan yang ditawarkan
tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia jasa.
17. Surat Jaminan
Penawaran 17.1 Peserta Pengadaan berkewajiban untuk menyerahkan Surat
Jaminan Penawaran dalam mata uang penawaran berdasarkan Klausul 15.1 IKPP dan dengan nilai nominal tidak kurang dari tercantum dalam LDP.
17.2 Surat Jaminan Penawaran dinyatakan sah, apabila:
(a) diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank
perkreditan rakyat) atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi non konstruksi dan direasuransikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang berlaku; dan
(b) masa berlaku tidak kurang dari masa berlaku penawaran
dengan batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) hari kalender setelah masa berlaku penawaran; dan
(c) nama dan alamat Peserta Pengadaan sama dengan yang tercantum dalam dalam Surat Penawaran;
(d) nilai nominal jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf; dan
(e) judul dan nomor paket pengadaan yang dijamin sama
dengan yang tertera dalam LDP Klausul 1.1 IKPP; dan (f) nama dan alamat pihak terjamin sama dengan nama dan
alamat KPA/PJPK yang tertera dalam LDP Klausul 1.1 IKPP; dan
(g) memuat nama, alamat, tanda tangan, dan pernyataan
15
pihak penjamin bahwa jaminan penawaran bersifat unconditional dan dapat dicairkan segera apabila memenuhi ketentuan pada Klausul 17.4.
17.3 Surat Jaminan Penawaran akan dikembalikan kepada
Peserta Pengadaan selambat-lambatnya pada batas akhir waktu pengajuan sanggahan banding dalam Klausul 32.4 IKPP, kecuali: (a) untuk Pemenang Pengadaan ditukar dengan Surat
Jaminan Pelaksanaan pada saat akan menandatangani Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan SPPJ;
(b) untuk calon Pemenang Pengadaan urutan kedua dan
ketiga (apabila ada) akan dikembalikan selambat-lambatnya pada saat Kontrak ditandatangani oleh Penyedia Jasa yang ditunjuk atau 14 (empat belas) hari kerja setelah SPPBJ diterbitkan untuk masing-masing mereka jika Penyedia Jasa yang ditunjuk sebelumnya menolak.
17.4 Surat Jaminan Penawaran dapat dicairkan jika:
(a) Peserta Pengadaan mengundurkan diri setelah
penawaran dimasukkan dan selama masa berlaku Surat Penawaran; atau
(b) Peserta Pengadaan tidak menerima hasil koreksi
aritmatik sesuai dengan Klausul 28.3 IKPP. (c) ketentuan dalam Klausul 29.6 (b) 2), 30.4, 33.2 - 3, dan
37.3 IKPP terpenuhi.
18. Usulan Penawaran Alternatif oleh Peserta Pengadaan
18.1 Dalam pelelangan ini tidak diperkenankan penawaran alternatif.
19. Bentuk Penawaran
19.1 Peserta Pengadaan menyampaikan Dokumen Penawaran yang dirinci dalam Klausul 13.1.
20. Penanda tanganan Surat Penawaran
20.1 Surat Penawaran yang disampaikan adalah sah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
20.2 Surat Penawaran harus dibuat diatas kop surat perusahaan,
harus bertanggal, bermaterai dan dibubuhi tanda tangan pimpinan perusahaan dan cap perusahaan, ditujukan kepada KPA/PjPK sesuai LDP dan Nama Pekerjaan sesuai dengan yang dilelangkan serta dikirimkan kepada panitia beserta dokumen penawaran lainnya dengan cara di-upload.
16
D. Pemasukan Penawaran
21. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran
21.1 Peserta Pengadaan hanya boleh memasukan 1 (satu) dokumen penawaran yang berisi dokumen sebagaimana klausul 13.1.
21.2 File Dokumen Penawaran disampul secara elektronik dengan
menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO). 21.3 Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) dapat diperoleh
oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang sudah memiliki User ID dari LPSE.
22. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran
22.1 Penawaran harus sudah diterima oleh Panitia paling lambat pada waktu yang ditentukan dalam LDP.
22.2 Panitia dapat mengundurkan batas akhir waktu pemasukan
penawaran dengan menetapkan Adendum yang diatur dalam Klausul 10 IKPP sehingga semua hak dan kewajiban PPK, Panitia, dan para Peserta Pengadaan disesuaikan dengan batas akhir waktu pemasukan penawaran yang baru.
23. Penawaran
Terlambat 23.1 Sistem LPSE secara otomatis akan menolak Dokumen
Penawaran yang dikirim setelah akhir batas waktu penyampaian Dokumen Penawaran.
24. Penarikan,
Penggantian, Pengubahan, dan Penambahan Penawaran yang Telah Masuk Serta Pengunduran Diri
24.1 Penawaran yang telah diterima Panitia tidak dapat ditarik/diganti/diubah/ditambah oleh Peserta Pengadaan.
24.2 Pengunduran diri hanya dapat dilakukan sebelum batas akhir
waktu pemasukan penawaran yang diberitahukan kepada panitia melalui email.
24.3 Penarikan Dokumen Penawaran atau pengunduran diri
setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran akan dikenakan sanksi pencairan Surat Jaminan Penawaran dan dimasukkan ke dalam daftar hitam.
E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran
25. Pembukaan Penawaran
25.1 Dokumen Penawaran akan dibuka oleh Panitia Pengadaan pada waktu sesuai ketentuan dalam LDP.
25.2 Jika penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) Peserta
Pengadaan maka pelelangan tidak dilanjutkan dan akan diulang sesuai dengan Klausul 35 IKPP;
25.3 Berita acara pembukaan penawaran akan diupload oleh Panitia Pengadaan pada situs LPSE Jawa Barat.
17
25.4 Peserta Lelang dapat men-down load Berita Acara dimaksud sesuai dengan waktu yang ditentukan.
26. Kerahasiaan
Proses 26.1 Proses dan hasil evaluasi penawaran, keterangan-
keterangan lain yang terkait, dan usulan penetapan pemenang yang keseluruhannya disimpulkan dalam berita acara hasil pelelangan oleh Panitia bersifat rahasia dan tidak diungkapkan kepada peserta pengadaan atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan pemilihan sampai dengan saat penandatanganan Kontrak.
26.2 Peserta Pengadaan dilarang mempengaruhi Panitia agar
mengevaluasi penawaran atau menetapkan usulan pemenang sesuai dengan kepentingannya.
26.3 Pelanggaran atas larangan ini dapat dikenakan sanksi yang
diatur dalam Klausul 5.2 dan 5.3 IKPP.
27. Klarifikasi Dokumen Penawaran
27.1 Jika dalam evaluasi penawaran terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan Panitia dapat meminta klarifikasi dari Peserta Pengadaan yang terkait.
27.2 Klarifikasi oleh Panitia dan tanggapannya oleh Peserta
Pengadaan harus dilakukan secara tertulis dan tidak boleh mengubah substansi penawaran.
27.3 Hasil klarifikasi akan dituangkan dalam Berita Acara
Klarifikasi.
28. Koreksi Aritmatik
28.1 Panitia akan melakukan koreksi aritmatik terhadap semua dokumen penawaran yang memenuhi syarat administrasi.
28.2 Koreksi aritmatik dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
(a) volume pengadaan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
(b) jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pengadaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan tidak boleh diubah;
(c) item harga satuan terkait yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan yang lain, dan kolom harga satuan tersebut tetap dibiarkan kosong.
28.3 Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah total harga atau
urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula. Hasil koreksi aritmatik akan diberitahukan secara tertulis kepada Peserta Pengadaan untuk dimintakan tanggapannya dalam jangka waktu yang diatur dalam pemberitahuan tersebut. Jika Peserta Pengadaan tidak menerima hasil pembetulan koreksi
18
aritmatik maka penawaran yang bersangkutan akan ditolak dan Surat Jaminan Penawarannya akan dicairkan.
28.4 Jika semua harga penawaran setelah koreksi aritmatik di
atas pagu anggaran maka akan dilakukan pelelangan ulang yang diatur dalam Klausul 35 IKPP.
29. Evaluasi Penawaran
29.1 Evaluasi penawaran yang digunakan adalah Sistim Nilai (Merrit Point System) dengan Gabungan 60% Nilai Teknis dan 40% Nilai Harga.
29.2 Metode evaluasi, kriteria, dan tatacara selain yang
disebutkan dalam Klausul ini tidak diperbolehkan. 29.3 Penawaran dievaluasi berdasarkan metode yang tercantum
dalam LDP. 29.4 EVALUASI ADMINISTRASI.
Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan administrasi. Penawaran memenuhi persyaratan administrasi jika: (a) persyaratan dalam Dokumen Pemilihan dipenuhi dan diisi
dengan keterangan yang benar tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; dan
(b) Surat Penawaran dinyatakan sah, apabila :
1). Ditujukan kepada KPA/PjPK sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen pemilihan ini;
2). Nama paket pekerjaan sesuai dengan Paket pekerjaan dalam dokumen pemilihan ini;
3). Ditandatangani sesuai dengan Klausul 20.1 IKPP; dan
4). Masa berlaku sesuai dengan Klausul 16 IKPP; dan 5). Jangka waktu pelaksanaan pengadaan sesuai
dengan Klausul 1.2 IKPP; dan 6). Dibuat di atas Kop Surat Perusahaan dan
bertanggal ; 7). Ditandatangani diatas materai yang diberi tanggal
dan distempel perusahaan. 8). Mencantumkan harga penawaran dalam angka dan
huruf.
(c) Surat Jaminan Penawaran memenuhi persyaratan yang diatur dalam Klausul 17.2 IKPP; dan
(d) Daftar Kuantitas dan Harga Satuan diisi dengan
lengkap, sesuai dengan contoh dalam dokumen lelang ini.
19
(e) Melampirkan Rekaman bukti telah melaksanakan
kewajiban perpajakan, terdiri dari :
(1) Rekaman Tanda Bukti Penyampaian SPT PPh Tahun 2009 yang sah dan lengkap (memuat identitas perusahaan); dan
(2) Rekaman SSP PPh Pasal 29 tahun 2009 yang sah (sudah disetor); dan
(3) Surat keterangan Fiskal Tahun 2009 yang sah.
29.5 EVALUASI TEKNIS DAN HARGA. (a) Evaluasi teknis dan harga dilakukan dengan
menggunakan Sistim Nilai dengan proporsi penilaian 60% Nilai Teknis dan 40% Nilai Harga dan hanya akan dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi.
(b) Evaluasi teknis dan harga akan menghasilkan urutan nilai yang menjadi dasar pengusulan Calon pemenang lelang dan penetapan pemenang lelang.
(c) Calon pemenang lelang dan calon pemenang lelang cadang 1 dan 2 (apabila ada) adalah penawaran yang memiliki nilai tertinggi.
(d) Rincian penilaian teknis dan tata cara penilaian serta besaran score dapat dilihat pada Spesifikasi teknis.
29.6 EVALUASI HARGA PENAWARAN.
Evaluasi harga penawaran berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga Satuan yang telah dilengkapi oleh Peserta Pengadaan dilakukan terhadap semua penawaran yang memenuhi syarat administrasi, meliputi:
(a) Koreksi Aritmatik.
Koreksi Aritmatik hanya dilakukan terhadap seluruh penawaran yang memenuhi syarat administrasi.
Koreksi aritmatik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
(a) volume pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
(b) jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan tidak boleh diubah;
Berdasar hasil koreksi aritmatik, penawar terendah menjadi patokan dalam menghitung Score Harga.
(b) Evaluasi harga satuan timpang.
20
1) Evaluasi terhadap harga satuan timpang dilakukan
dengan meneliti harga satuan penawaran yang lebih besar 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan HPS;
2) Terhadap harga satuan timpang, Panitia melakukan
klarifikasi terhadap metode kerja dan perhitungan harga satuan tersebut. Apabila Peserta Pengadaan dapat memberikan penjelasan yang dapat diterima oleh Panitia maka harga satuan penawaran tersebut tidak dinyatakan sebagai harga satuan timpang;
3) Apabila perlu dapat dilakukan negosiasi terhadap
harga satuan yang dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan Harga Satuan dalam HPS agar menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diduga dikemudian hari termasuk menyangkut kelancaran proses pembayaran.
(b) Evaluasi kewajaran harga.
1) Jika harga penawaran setelah evaluasi terhadap Analisis Harga Satuan, rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Satuan, perbandingan dengan rincian HPS, dan klarifikasi dengan Peserta Pengadaan tetap dinilai terlalu rendah, dan Peserta Pengadaan tetap menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai Dokumen Pemilihan maka yang bersangkutan harus bersedia menaikkan nilai jaminan pelaksanaannya menjadi sekurang-kurangnya persentase jaminan pelaksanaan yang ditetapkan dalam Pasal 3.13.1 Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dikalikan 80% (delapan puluh persen) HPS jika ditunjuk sebagai Pemenang Pengadaan;
2) Dalam hal Peserta Pengadaan menyatakan tidak
mampu melaksanakan pekerjaan sesuai Dokumen Pemilihan atau tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya maka penawarannya digugurkan, Surat Jaminan Penawarannya dicairkan dan disetorkan kepada Kas Negara, dan yang bersangkutan didaftarhitamkan selama 1 (satu) tahun dan dilarang ikut serta dalam pengadaan pada instansi Pemerintah.
29.7 Dampak perubahan harga yang mungkin terjadi selama
masa pelaksanaan Kontrak berdasarkan ketentuan penyesuaian harga sesuai dengan Pasal 6.5 Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak tidak diperhitungkan dalam evaluasi penawaran.
29.8 Berdasarkan hasil keseluruhan evaluasi penawaran Panitia
menyusun urutan penawaran yang memenuhi syarat administrasi, dimulai dari penawaran yang memiliki Nilai
21
tertinggi (60% nilai teknis + 40% Nilai harga). 29.9 Rincian tata cara penghitungan skore teknis dan harga dapat
dilihat pada Bab VII - Spesifikasi Teknis.
F. Penunjukan Pemenang Pengadaan
30. Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi
30.1 Terhadap Calon Pemenang dan Calon Pemenang Cadangan (apabila ada) akan dilakukan penilaian kualifikasi dengan cara memeriksa data kualifikasi sebagaimana terlampir dalam Bab IV terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi yang diatur dalam Klausul 4.1 (a) - (k) IKPP. Penilaian kualifikasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi (lulus) atau tidak memenuhi persyaratan kualifikasi (tidak lulus).
30.2 Terhadap calon Pemenang dan 2 (dua) Pemenang
Cadangan yang akan diusulkan di atas dilakukan verifikasi atas semua data kualifikasi yang dicantumkan dan apabila diperlukan akan diminta rekaman atau asli dokumen yang sah serta dapat dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.
30.3 Terhadap calon Pemenang dan 2 (dua) Pemenang
Cadangan yang terbukti melakukan pemalsuan/penipuan/ penyampaian informasi secara tidak benar, maka yang bersangkutan digugurkan penawarannya, dicairkan jaminan penawarannya, dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun dan dituntut secara perdata dan pidana.
31. Penetapan
Pemenang 31.1 Penetapan Pemenang dilakukan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen berdasarkan Usulan dari Panitia Pengadaan. 31.2 Pejabat Pembuat Komitmen akan menetapkan salah satu
peserta lelang yang diusulkan oleh Panitia sebagai Pemenang Lelang.
31.3 Pada prinsipnya Pejabat Pembuat Komitmen hanya akan
menetapkan Pemenang Lelang yang memiliki Nilai Tertinggi (Gabungan 60% Score Teknis dan 40% Score Biaya/Harga).
32. Pengumuman
Pemenang dan Sanggahan
32.1 Pemenang Pengadaan yang ditetapkan sesuai dengan Klausul 31 IKPP akan diumumkan oleh Panitia melalui situs LPSE Provinsi Jawa Barat.
32.2 Peserta pengadaan yang berkeberatan terhadap penetapan
pemenang diberikan kesempatan untuk mengajukan surat sanggahan secara elektronik kepada KPA/PjPK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
32.3 Sanggahan hanya dapat diajukan jika terjadinya
penyimpangan prosedur, meliputi:
22
(a) Panitia dan/atau KPA/PjPK atau Pejabat yang berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau
(b) pelaksanaan pelelangan menyimpang dari ketentuan
Dokumen Pemilihan; dan/atau (c) terjadi praktik KKN di antara Peserta Pengadaan
dan/atau dengan anggota Panitia/KPA/PjPK /Pejabat yang berwenang; dan/atau
(d) terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu sehingga
pelelangan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.
32.4 Terhadap sanggahan yang disampaikan, KPA/PJPK memberikan jawaban secara elektronik selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah sanggahan diterima.
32.5 Apabila Peserta Pengadaan tidak puas terhadap jawaban
sanggahan, maka dapat mengajukan sanggahan banding secara elektronik kepada Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Bandiklatda Provinsi Jawa Barat – Jalan Windu No.26 Bandung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggahan tersebut, dan Pejabat yang Berwenang wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima.
32.6 Jika sanggahan tingkat pertama dan/atau banding diterima,
KPA/PJPK /Pejabat yang berwenang dapat memerintahkan evaluasi ulang atau pelelangan ulang yang diatur dalam Klausul 35 IKPP dan pengenaan daftar hitam.
32.7 Proses pemilihan penyedia jasa tetap dilanjutkan tanpa
menunggu jawaban atas sanggahan banding.
33. Penunjukan Penyedia Jasa
33.1 KPA/PJPK menerbitkan SPPBJ kepada Pemenang Pengadaan sebagai pelaksana pengadaan selambat-lambatnya: (a) 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman pemenang jika
tidak ada sanggahan; atau (b) 1 (satu) hari kerja setelah jawaban tingkat pertama atas
semua sanggahan disampaikan.
33.2 Penyedia Jasa yang ditunjuk berkewajiban untuk menerima penunjukan tersebut. Jika Penyedia Jasa yang ditunjuk mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Panitia maka Surat Jaminan Penawarannya dicairkan dan disetorkan kepada Kas Daerah.
33.3 Jika alasan pengunduran diri tidak dapat diterima maka selain
pencairan Surat Jaminan Penawaran, Penyedia Jasa yang
23
terkait akan didaftarhitamkan selama 2 (dua) tahun. 33.4 Jika Penyedia Jasa yang ditunjuk mengundurkan diri maka
calon Pemenang Pengadaan urutan kedua yang masa penawaran dan perpanjangannya masih berlaku ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan. Jika calon Pemenang Pengadaan urutan kedua tidak bersedia maka sanksi yang diatur di atas dikenakan kepada yang bersangkutan. Ketentuan mengenai penggantian penunjukan dan sanksi tersebut di atas berlaku sampai kepada calon Pemenang Pengadaan urutan ketiga, dengan tambahan jika yang bersangkutan mengundurkan diri, pelelangan dinyatakan gagal dan dilaksanakan pelelangan ulang sesuai dengan Klausul 35 IKPP.
34. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk Menerima dan Menolak Penawaran
34.1 Terlepas dari diterbitkannya SPPBJ, KPA/PjPK memiliki hak untuk menerima atau menolak salah satu/semua penawaran dan membatalkan proses pelelangan pada setiap tahapan sampai penandatanganan Kontrak berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Klausul 32.3 (a) - (d) IKPP.
34.2 Sehubungan dengan keputusan penolakan atau pembatalan
di atas, KPA/PjPK dan Panitia tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh Peserta Pengadaan.
35. Pelelangan Gagal dan Pelelangan Ulang
35.1 Pelelangan gagal jika : (a) penyedia jasa yang tercantum dalam daftar calon
Peserta Pengadaan kurang dari 3 (tiga); atau (b) penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga); atau (c) tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan
Administrasi, Teknis atau kualifikasi; atau (d) semua penawaran di atas pagu dana yang tersedia; atau (e) sanggahan dari peserta pengadaan atas kesalahan
prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan ternyata benar; atau
(f) sanggahan dari peserta pengadaan atas terjadinya KKN oleh calon Pemenang Pengadaan urutan 1, 2, dan 3 ternyata benar; atau
(g) calon Pemenang Pengadaan urutan 1, 2, dan 3 mengundurkan diri dan tidak bersedia ditunjuk; atau
(h) pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Pemilihan atau prosedur yang berlaku; atau
(i) pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dalam pelaksanaan lelang ternyata benar.
35.2 Jika pelelangan dinyatakan gagal maka KPA/PJPK akan
memerintahkan pelelangan ulang dengan memperhatikan ketentuan:
(a) jika dalam pelelangan ulang pesertanya kurang dari 3
24
(tiga) maka: (1) proses pelelangan dilanjutkan dengan metode
Pemilihan Langsung jika peserta pengadaan yang memenuhi syarat hanya 2 (dua); atau
(2) proses pelelangan dilanjutkan dengan metode
Penunjukan Langsung jika peserta pengadaan yang memenuhi syarat hanya 1 (satu).
(b) jika dalam pelaksanaan lelang ulang terjadi KKN maka
KPA/PJPK wajib menghentikan proses pengadaan.
36. Surat Jaminan Pelaksanaan
36.1 Peserta Pengadaan berkewajiban untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah SPPBJ diterbitkan dengan nilai nominal tidak kurang dari persentase yang ditetapkan dalam Pasal 3.9.1 Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dikalikan dengan nilai Kontrak atau sesuai dengan Klausul 29.6 (b) 1) IKPP jika total harga penawaran terlalu rendah.
36.2 Surat Jaminan Pelaksanaan dapat dibuat sesuai ketentuan
Penerbit Jaminan atau sesuai dengan contoh terlampir dalam Bab IX dan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: (a) diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank
perkreditan rakyat); dan (b) berlaku sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai
dengan 14 (empat belas) hari kalender setelah masa berlaku Kontrak; dan
(c) nama dan alamat Penyedia Jasa sama dengan yang tercantum dalam dalam SPPBJ; dan
(d) nilai nominal jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf; dan
(e) judul dan nomor paket pekerjaan yang dijamin sama
dengan yang tercantum dalam SPPBJ; dan (f) nama dan alamat pihak terjamin sama dengan nama dan
alamat KPA/PJPK yang tercantum dalam SPPBJ; dan (g) memuat nama, alamat, tanda tangan, dan pernyataan
pihak penjamin bahwa jaminan pelaksanaan bersifat unconditional dan dapat dicairkan segera sesuai dengan Pasal 1832 dan menyimpang dari Pasal 1831 KUH Perdata.
36.3 Kegagalan Penyedia Jasa yang ditunjuk untuk menyerahkan
Surat Jaminan Pelaksanaan dalam waktu yang telah ditetapkan dipersamakan dengan penolakan untuk
25
menandatangani Kontrak sesuai dengan Klausul 37.3 IKPP. 36.4 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Surat Jaminan
Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.
37. Penandatanga nan Kontrak
37.1 Penandatanganan Kontrak atau Surat Perjanjian sebagaimana contoh terlampir dalam Bab IX dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalendar setelah SPPBJ diterbitkan jika: (a) dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran;
dan (b) Surat Jaminan Pelaksanaan telah diserahkan oleh
Penyedia Jasa. 37.2 Sebelum menandatangani Kontrak, KPA/PJPK dan
Penyedia Jasa berkewajiban untuk memeriksa konsep Kontrak yang meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen Kontrak.
37.3 Jika Penyedia Jasa yang ditunjuk gagal atau menolak
menandatangani Kontrak sesuai batas waktu di atas maka SPPBJ yang bersangkutan dibatalkan, Surat Jaminan Penawarannya dicairkan, dan didaftarhitamkan selama 2 (dua) tahun.
37.4 Penyedia Jasa harus dapat menyelesaikan pengadaan
sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
26
Bab III. Lembar Data Pengadaan (LDP)
Keterangan
Bab III Dokumen Pemilihan mengenai Lembar Data Pengadaan (LDP) memuat keterangan-keterangan tambahan yang diperlukan untuk
menjelaskan lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP).
Lembar Data Pengadaan (LDP)
Klausul-Klausul Acuan dalam Instruksi kepada Peserta Pengadaan
Nomor Klausul IKPP Perubahan dan Penambahan Ketentuan Klausul-Klausul Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP)
[1.1] Lingkup
Pekerjaan Nama Kegiatan : KEGIATAN DIKLAT KEPEMIMPINAN FUNGSIONAL BANDIKLATDA PROVINSI JAWA BARAT. Nama KPA/PjPK : Dra. Hj. ATI PURNAMAWATI, MT. Alamat : JL. WINDU NO.26 BANDUNG. Judul paket pekerjaan : PENGADAAN JASA TRAVEL DIKLAT FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
[1.2]
Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : 5 Hari Kalender. Perkiraan batas akhir waktu penyelesaian pekerjaan: tanggal 13 Juni 2010
[2.1] Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD Tahun 2010.
[3.3 a] Peserta Pengadaan yang Layak
Paket pekerjaan dalam Klausul 1.1 yang berdasarkan nilai pekerjaannya diperuntukan bagi Usaha bidang Jasa Travel.
[4.1 (a)] Persyaratan Kualifikasi Peserta Pengadaan
a. Peserta Pengadaan yang berbadan usaha harus memiliki SIUP/SIUK bidang Jasa Perjalanan Wisata (Jasa Travel) yang masih berlaku pada saat pelelangan;
b. sebagai wajib pajak sudah memenuhi
kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan rekaman Surat Keterangan Fiskal tahun 2009 yang sah, dan rekaman laporan bulanan (SPT masa) PPh Pasal 21/23/25/PPN bulan Januari s/d Maret 2010 serta memiliki NPWP;
28
c. Diutamakan memiliki pengalaman di bidang Jasa Perjalanan Wisata (Jasa Travel);
d. Mengisi Dokumen Penilaian Kualifikasi secara lengkap.
[6.2] Pendayagunaan
Produksi dalam Negeri
Dalam pekerjaan ini harus menggunakan Barang/Jasa produksi dalam negeri.
[9.1] Penjelasan Dokumen Pemilihan
Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) secara Chating melalui www.lpse,jabarprov.go.id. akan dilaksanakan pada: Hari Tanggal Pukul
: RABU. : 19 Mei 2010 : 12.00 s/d 13.00 wib
Perubahan jadwal akan diumumkan melalui LPSE dan diberitahukan melalui e-mail.
[14.1] Dokumen
Penawaran
1) Dokumen Penawaran dibuat dalam satu file baik di-scan maupun dengan bentuk lain dan di-up load ke www.lpse.jabarprov.go.id
2) Untuk memudahkan Panitia dalam melakukan evaluasi agar diupayakan Dokumen penawaran dibuat dalam 1 (satu) file yang berisikan dokumen yang diminta secara berurutan mulai dari Surat Penawaran Harga s/d Dokumen Penilaian Kualifikasi berserta bukti penunjangnya, atau maksimal dalam 3 (tiga) file terdiri dari Dokumen administrasi, Dokumen Penawaran Teknis dan Dokumen Penilaian Kualifikasi;
3) Dokumen perusahaan yang tidak diminta sesuai ketentuan dokumen pemilihan sebaiknya tidak dimasukan dalam dokumen penawaran agar besaran file yang di upo-load tidak terlalu besar dan memudahkan dalam meng-up load.
[16.1] Mata Uang
Penawaran dan Cara Pembayaran
Bentuk mata uang penawaran : Rupiah
[16.2] Pembayaran dibebankan ke DPA Bandiklatda Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010..
[17.1] Masa Berlaku Masa berlaku penawaran 45 (Empat Puluh) hari
29
Penawaran kerja setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran
[18.1] Surat Jaminan Penawaran
Nilai nominal Surat Jaminan Penawaran minimal Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
[19.1] Usulan Penawaran Alternatif oleh Peserta Pengadaan
Penawaran Alternatif tidak diperbolehkan.
[20.1] Bentuk Penawaran
Dokumen penawaran dibuat sesuai dengan contoh serta dilampiri dengan persyaratan administrasi dan teknis serta dokumen kualifikasi yang telah diisi lengkap dibuat dalam satu file baik discan maupun dengan bentuk lain dan di-up load ke www.lpse.jabarprov.go.id dan asli dokumen penawaran akan diverifikasi, dikonfirmasi dan diklarifikasi serta harus diserahkan kepada Panitia apabila menjadi calon pemenang.
[23.1] Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran
Batas akhir waktu pemasukan penawaran: Hari Tanggal Pukul
: SENIN : 24 MEI 2010 : 12.00 WIB
Perubahan jadwal akan diumumkan melalui LPSE dan diberitahukan melalui e-mail.
[26.1] Pembukaan Penawaran
Pembukaan penawaran akan dilaksanakan mulai pada: Hari Tanggal Pukul
: SENIN : 24 MEI 2010 : 13.00 WIB
Perubahan jadwal akan diumumkan melalui LPSE dan diberitahukan melalui e-mail.
[38.4]Penandatanganan Kontrak
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah Penyedia Jasa menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan.
Bab IV. Bentuk Dokumen Penawaran
Lampiran A Bentuk : Surat Penawaran
Keterangan
Peserta Pengadaan berkewajiban untuk melengkapi dan menyertakan Surat Penawaran ini dalam Dokumen Penawarannya.
[kop surat Peserta Pengadaan]
Surat Penawaran
Nomor: _____ __________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 2010 Lampiran : _____ KEPADA YTH. KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN DIKLAT KEPEMIMPINAN DAN FUNGSIONAL BANDIKLATDA PROVINSI JAWA BARAT DI BANDUNG.
Perihal : Penawaran atas Pengadaan Jasa Travel. Setelah mempelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan serta setelah mendapatkan penjelasan dari Panitia, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pelaksanaan : PENGADAAN JASA TRAVEL OBSERVASI LAPANGAN DIKLAT FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARATDI PROVINSI BALI, sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak, Spesifikasi Teknis, dan Daftar Harga dan Kuantitas dengan: 1. Harga Penawaran sebesar Rp __________ (__________ rupiah) termasuk
Pajak; dan
2. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 5 (Lima) hari kalendar sesuai dengan Klausul 1.2 Instruksi kepada Peserta Pengadaan.
Penawaran ini berlaku selama 45 (Empat Puluh Lima) hari kalendar sejak tanggal pembukaan penawaran sesuai dengan Klausul 17.1 Instruksi kepada Peserta Pengadaan.
Sesuai dengan ketentuan Dokumen Pemilihan, bersama ini kami lampirkan: 1. Daftar Kuantitas dan Harga Satuan; 2. Jaminan Penawaran; 3. Bukti telah melaksanakan kewajiban perpajakan. 4. Dokumen Penawaran Teknis; 5. Dokumen Penilaian Kualifikasi; __________[nama Peserta Pengadaan] [materai yang dibubuhi tanggal, tanda tangan, dan cap perusahaan]
33
Lampiran B Bentuk: Formulir Penilaian Kualifikasi
Keterangan
Peserta Pengadaan berkewajiban untuk melengkapi dan menyertakan Formulir Penilaian Kualifikasi ini dalam Dokumen Penawarannya. Formulir ini digunakan untuk penilaian pemenuhan persyaratan pascakualifikasi sebagaimana diatur dalam Klausul 4 Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP). Keterangan dalam Formulir ini tidak akan dimasukkan dalam dokumen Kontrak. Lampirkan lembar tambahan jika diperlukan.
FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI
JASA TRAVEL OBSERVASI LAPANGAN
DIKLAT FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Formulir Penilaian Kualifikasi terdiri dari:
(a) Surat Pernyataan Minat
(b) Pakta Integritas
(c) Formulir Isian Penilaian Kualifikasi
Formulir Penilaian Kualifikasi (a)
SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENGIKUTI JASA TRAVEL OBSERVASI LAPANGAN DIKLAT FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : __________[nama wakil sah badan usaha]
Jabatan : __________
Bertindak untuk dan atas nama
: PT/CV/Firma/Koperasi __________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
Alamat : __________
Telepon/Fax : __________
Email : __________
menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses Pengadaan Jasa Travel Diklat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai selesai. Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.
__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20__
PT/CV/Firma/Koperasi __________
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
[tanda tangan]
(nama lengkap) [jabatan]
36
Formulir Penilaian Kualifikasi (b)
PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka Pengadaan Jasa Travel Diklat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan ini menyatakan bahwa saya:
1. Tidak akan melakukan praktek KKN; 2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila
mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini; 3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara
bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA
INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bandung, ...... 2010
1. KPA/PjPK : ........................., ...................................... 2. Panitia Pengadaan : a. ........................., ......................................
Ketua b. ........................., ...................................... Sekretaris c. ........................., ..................................... Anggota d. ........................., ..................................... Anggota e. ........................., ..................................... Anggota
3. Penyedia Jasa : ___________ [tanda tangan], __________[nama lengkap] [cantumkan tanda tangan dan nama wakil sah]
37
Formulir Penilaian Kualifikasi (c)
FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : __________[nama wakil sah jika badan usaha]
Jabatan : __________
Bertindak untuk dan atas nama
: PT/CV/Firma/Koperasi ____________________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
Alamat : __________
Telepon/Fax : __________
Email : __________
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak
berdasarkan Surat __________ [sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor akta pendirian/perubahan dan tanggalnya];
2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan
yang berkaitan dengan kondite profesional saya; 4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan
dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini.
5. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut:
38
A. Data Administrasi
1. Umum
1. Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Kemitraan/ Perorangan) [pilih yang sesuai]
: __________
2. Status :
3.
Alamat : __________ No. Telepon : __________ No. Fax : __________ E-Mail : __________
4.
Alamat Kantor Pusat :
No. Telepon : No. Fax : E-Mail :
B. Izin Usaha
No. SIUP/SIUK/SIPUK : __________ Tanggal __________ Masa berlaku : __________
Instansi pemberi izin : __________
Bidang/Kode KBLI 2005 : __________
- Lampirkan Rekaman SIUP.
C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasi
a. Nomor Akta : __________ b. Tanggal : __________ c. Nama Notaris : __________
2. Akta Perubahan Terakhir
a. Nomor Akta : __________ b. Tanggal : __________ c. Nama Notaris : __________
Pusat Cabang
39
D. Pengurus
1. Komisaris (untuk PT) No. Nama No. KTP Jabatan dalam Perusahaan
2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan
No. Nama No. KTP Jabatan dalam Perusahaan
E. Data Keuangan
1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)
No. Nama No. KTP Alamat Persentase
40
2. Pajak
1. Nomor Pokok Wajib Pajak : __________
2. Bukti Pelunasan Pajak (Surat Keterangan Fiskal) Tahun 2009 Nomor/Tanggal
: __________
3. Laporan bulanan PPh/PPN Januari s/d Maret 2010 - Nomor/ Tanggal
: __________
- Lampirkan bukti pendukung. F. Data Pengalaman Perusahaan (nilai 3 paket tertinggi pengalaman di
bidang/subbidang yang sesuai)
No. Nama Paket
Pekerjaan
Bidang/ Sub
Bidang Pekerjaan
Lokasi
Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat
Komitmen
Kontrak *) Tanggal Selesai Menurut
Nama Alamat/ Telepon
No / Tanggal Nilai Kontrak
BA. Serah Terima
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Catatan : - Lampirkan Rekaman Bukti Pendukung.
41
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa
tanggung jawab. Jika pada kemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi, yaitu dimasukkan dalam daftar hitam untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun, dan sanksi perdata dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20__
PT/CV/Firma/Koperasi __________
[rekatkan materai Rp 6.000,- bertanggal, tanda tangan, dan cap
perusahaan]
(nama lengkap wakil sah) [jabatan]
Lampiran C Bentuk: Dokumen Penawaran Teknis
Keterangan
Penyedia Jasa berkewajiban untuk mencantumkan dan menjelaskan secara rinci dalam Dokumen Penawaran Teknis ini keterangan mengenai spesifikasi jasa yang ditawarkan dengan dilengkapi bukti pendukung. Keterangan yang disediakan oleh Penyedia Jasa dalam Dokumen Penawaran Teknis ini akan dijadikan dasar penilaian kesesuaian penawaran Penyedia Jasa serta menjadi landasan/acuan dalam Kontrak Pengadaan Jasa paket pengadaan ini.
43
Dokumen Penawaran Teknis oleh Penyedia Jasa
[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan] : [Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan] : 1. METODA PELAKSANAAN PEKERJAAN :
Penyedia Jasa harus menarasikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan serta dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan.
2. DATA SARANA TRASPORTASI UDARA :
2.1. BROSUR PENERBANGAN YANG DITAWARKAN. 2.2. JADWAL KEBERANGKATAN.
3. DATA SARANA TRANSPORTASI DARAT :
3.1. BROSUR KENDARAAN YANG DITAWARKAN. 4. DATA SARANA AKOMODASI :
4.1. BROSUR HOTEL YANG DITAWARKAN. 4.2. DAFTAR FASILITAS HOTEL YANG DISEDIAKAN UNTUK
ROMBONGAN.
5. DATA MAKAN DAN MINUM : 5.1. BROSUR RUMAH MAKAN/JASA CATERING YANG AKAN MELAYANI
ROMBONGAN. 5.2. DAFTAR MENU MAKAN SIANG DAN MALAM SELAMA DALAM
KEGIATAN OL. 5.3. DAFTAR MENU MAKANAN KECIL (SNACK) YANG AKAN DISAJIKAN.
6. DATA TOUR LEADER YANG DITUGASKAN.
6.1. DATA IDENTITAS TOUR LEADER. 6.2. CURRICULUM VITAE TOUR LEADER.
7. DAFTAR PENGALAMAN PERUSAHAAN DI BIDANG JASA TRAVEL DILENGKAPI DENGAN SURAT REFERENSI DARI PEMBERI TUGAS ATAU REKAMAN SPK/KONTRAK DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA.
44
Lampiran D Bentuk: Surat Jaminan Penawaran (Unconditional)
Dapat disesuaikan sesuai dengan ketentuan/Format dari
pemberi jaminan dengan substansi tetap sama. Nilai Jaminan minimal Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta
Rupiah). Diterbitkan oleh Bank Umum (bukan BPR) atau perusahaan
Asuransi yang diijinkan oleh Menkeu untuk mengeluarkan Jaminan Non Kostruksi.
Jangka waktu jaminan minimal 60 (enam puluh) hari kalender.
45
CONTOH
Surat Jaminan Penawaran (Unconditional)
__________[nama dan alamat bank/asuransi Penjamin] Terjamin: __________[nama dan alamat proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] Tanggal: __________ SURAT JAMINAN PENAWARAN No.: __________ Kami telah diberitahu bahwa __________[nama Peserta Pengadaan atau jika Kemitraan cantumkan nama semua anggota: ”Kemitraan yang terdiri dari __________] (selanjutnya disebut “Peserta Pengadaan”) telah menyampaikan penawaran kepada Anda pada tanggal __________ (selanjutnya disebut ”Penawaran”) untuk pelaksanaan paket pekerjaan __________[judul dan uraian ringkas paket pekerjaan] sesuai dengan Pengumuman Pengadaan No. __________. Selanjutnya, kami memahami bahwa sesuai dengan persyaratan Anda, setiap Penawaran harus disertai dengan Surat Jaminan Penawaran. Berdasarkan permohonan Peserta Pengadaan, kami __________[nama bank/asuransi] bersama ini dengan tidak dapat ditarik kembali menyetujui untuk membayar kepada Anda sejumlah uang yang secara keseluruhan tidak melebihi __________[nilai dalam angka] (__________) [nilai dalam huruf]. Sejumlah uang tersebut harus segera dibayarkan pada saat kami menerima permintaan pertama Anda secara tertulis beserta pernyataan tertulis mengenai wanprestasi atau cidera janji Peserta Pengadaan terhadap persyaratan Penawaran dalam hal Peserta Pengadaan:
(a) telah menarik Penawarannya selama masa berlaku Penawaran yang ditentukan oleh Peserta Pengadaan dalam Surat Penawaran; atau
(b) gagal atau menolak menyetujui koreksi aritmatik terhadap
Penawarannya sesuai dengan ketentuan Instruksi kepada Peserta Pengadaan; atau
(c) setelah disampaikan Surat Penunjukan Penyedia Jasa oleh Pejabat
Pembuat Komitmen selama masa berlaku Penawaran (i) gagal atau menolak untuk menandatangani Surat Perjanjian, atau (ii) gagal atau menolak untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan ketentuan Instruksi kepada Peserta Pengadaan.
Surat Jaminan ini akan berakhir: (a) jika Peserta Pengadaan merupakan Pemenang Pengadaan, pada saat kami terima salinan Kontrak yang ditandatangani oleh Peserta Pengadaan dan Surat Jaminan Pelaksanaan telah diterbitkan kepada Terjamin; dan (b) jika Peserta Pengadaan bukan merupakan
46
Pemenang Pengadaan maka yang mana yang lebih dahulu: (i) pada saat kami terima pengumuman Pemenang Pengadaan; atau (ii) 28 (dua puluh delapan) hari kalendar setelah masa berlaku Penawaran. Setiap permohonan pencairan Surat Jaminan ini harus sudah kami terima di kantor kami tersebut di atas pada atau sebelum akhir masa berlaku Surat Jaminan ini. Surat jaminan ini tetap berlaku dari tanggal _________ sampai tanggal. _______. Kami setuju untuk tidak mensyaratkan Anda menagihkan terlebih dahulu kerugian yang Anda alami atas wanprestasi atau cidera janji Peserta Pengadaan sebelum Anda dapat mengajukan permohonan pencairan Surat Jaminan ini. Menyimpang dari ketentuan Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kami mengabaikan hak preferensi kami atas harta benda milik Pesserta Pengadaan yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi utangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[materai yang dibubuhi tanggal, tanda tangan, dan cap perusahaan] Penjamin
Lampiran F Bentuk: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
Nomor: __________ __________, __ __________ 20__ Lampiran: __________ Kepada Yth. __________ di __________
Perihal: Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan
__________
Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Anda nomor __________ tanggal __________ tentang __________ dengan nilai penawaran [cantumkan “terkoreksi” setelah “nilai penawaran” jika terdapat koreksi aritmatik selama evaluasi] sebesar Rp __________ (__________) kami nyatakan diterima/disetujui. Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan ini Anda diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian yang akan segera menyusul. Kegagalan Anda untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Anda akan dikenakan sanksi sesuai dengan Klausul 34 Instruksi kepada Peserta Pengadaan. Proyek/Satuan Kerja __________ Pejabat Pembuat Komitmen [tanda tangan] [nama lengkap] [jabatan] NIP: __________
Bab V. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
50
Bab V. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
1. Ketentuan Umum
1.1 Pengertian Dalam Kontrak ini yang dimaksud dengan: (a) “Daftar Kuantitas dan Harga Satuan” adalah daftar
yang memuat setiap komponen pekerjaan Jasa sesuai dengan Analisa Harga Satuan Jasa yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa berikut harga satuannya (mata pembayaran) dan merupakan bagian dari Penawaran Penyedia Barang/Jasa;
(b) ”Dokumen Pemilihan” adalah kumpulan dokumen
yang diatur dalam Klausul 8.1 Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP) untuk Kontrak ini;
(c) “HPS” adalah Harga Perkiraan Sendiri yang
disusun oleh Panitia dan disahkan serta ditetapkan oleh KPA/PjPK ;
(d) “Kontrak” adalah Surat Perjanjian yang
ditandatangani oleh Para Pihak dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta semua dokumen lain yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian;
(h) “Masa Kontrak” adalah jangka waktu berlakunya
Kontrak ini terhitung sejak Tanggal Berlaku Kontrak dalam Pasal 2.1 SSUK sampai dengan Tanggal Penyelesaian;
(i) “Nilai Kontrak” adalah total harga Kontrak; (j) “Penawaran Penyedia Jasa” adalah dokumen
penawaran lengkap untuk Kontrak ini yang disampaikan oleh Penyedia Jasa kepada KPA/PjPK melalui Panitia Pengadaan;
(l) “Penyedia Jasa” adalah badan usaha yang
penawarannya diterima oleh KPA/PjPK melalui Panitia Pengadaan;
(m) “Personil” adalah orang-perseorangan yang
dipekerjakan oleh Penyedia Barang/Jasa atau Subkontraktor sebagai pekerja dan ditugaskan untuk melaksanakan semua atau sebagian pekerjaan Barang/Jasa Lainnya;
(n) “Pihak” adalah KPA/PJPK atau Penyedia Jasa
sesuai dengan konteks ketentuan, dan “Para Pihak”
51
adalah keduanya; (o) “ KPA/PjPK ” adalah Kuasa Pengguna
Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang merupakan wakil pemilik pekerjaan/pengguna Barang/Jasa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Jasa ini;
(p) “PPN” adalah Pajak Pertambahan Nilai (q) “Spesifikasi Teknis” adalah spesifikasi pekerjaan
yang disertakan dalam Penawaran Penyedia Barang/Jasa;
(r) “SPMK” adalah Surat Perintah Mulai Kerja
sebagaimana diatur dalam Pasal 2.2.1 SSUK; (s) “SPP” adalah Surat Perintah Pembayaran yang
diterbitkan oleh KPA/PJPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
(t) “SSKK” adalah Syarat-Syarat Khusus Kontrak
berisikan ketentuan-ketentuan tambahan yang dapat mengubah atau menambah SSUK;
(u) “SSUK” adalah Syarat-Syarat Umum Kontrak ini; (v) “Subkontraktor” adalah badan usaha atau orang-
perseorangan yang menerima subkontrak bagian tertentu dari pekerjaan Barang/Jasa Lainnya ini sesuai dengan Pasal 3.8 dan 4.1 SSUK serta tercantum dalam Lampiran A dari SSKK;
(w) “Tanggal Penyelesaian” adalah tanggal
penyelesaian pekerjaan Barang/Jasa Lainnya ini oleh Penyedia Barang/Jasa yang tercantum dalam SPMK.
1.2 Penerapan
Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Barang/Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
1.3 Hukum yang Berlaku
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan Kontrak ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
1.4 Bahasa Kontrak ini dibuat dalam Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa penentu terhadap semua hal sehubungan dengan makna atau interpretasi Kontrak.
52
1.5 Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Penipuan
(a) Berdasarkan etika Pengadaan Barang/Jasa Pasal 49 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya diatur larangan untuk:
(1) menawarkan, menerima atau menjanjikan
untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan Barang Lainnya ini;
(2) mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; (3) membuat dan/atau menyampaikan secara
tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
(b) Penyedia Barang/Jasa menjamin bahwa yang
bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan jika Penyedia Barang/Jasa berbentuk Kemitraan) dan Subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
(c) Penyedia Barang/Jasa yang menurut penilaian
KPA/PJPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh KPA/PJPK sebagai berikut:
(1) pemutusan Kontrak yang diatur dalam Pasal
2.7.1 (d) SSUK; dan (2) Surat Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan
disetorkan ke kas daerah; dan (3) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia
Jasa (jika ada); dan (4) pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2
(dua) tahun. (d) Pengenaan sanksi administrasi di atas dilaporkan
oleh KPA/PJPK kepada:
(1) Gubernur Jawa Barat; (2) Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin
usaha. (e) KPA/PJPK yang terlibat dalam KKN dan Penipuan
dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan
53
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
1.7Korespondensi Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan
berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam Pasal 1.8 SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, teleks, telegram, atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
1.8 Wakil Sah Para Pihak
Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh KPA/PJPK atau Penyedia Jasa hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia Jasa perseorangan, Penyedia Jasa tidak boleh diwakilkan.
1.9 Pembukuan dan Audit
Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk mengadministrasikan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Indonesia (SAI) dan bersedia memberikan data/informasi tentang hal tadi apabila diperlukan oleh KPA/PJPK .
1.10 Perpajakan Penyedia Jasa dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh Hukum yang Berlaku atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
54
1.11 Pengalihan dan/atau Subkontrak
(a) Penyedia Barang/Jasa dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Barang/Jasa, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
(b) Penyedia Barang/Jasa dilarang untuk
mensubkontrakkan seluruh pekerjaan utama dalam Kontrak ini. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis setelah persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KPA/PJPK diperoleh. Penyedia Barang/Jasa tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
(c) Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak
diputuskan sesuai dengan Pasal 2.7.1 (d) SSUK dan Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 1.5 (c) SSUK.
1.12 Keutuhan
Kontrak Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh Para Pihak. Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggung jawab atas pernyataan, janji, atau persetujuan yang tidak tercantum dalam Kontrak ini.
1.13 Pemisahan Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkan Hukum yang Berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.
1.14 Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
1.15 Penyedia Jasa Mandiri
Tidak satupun ketentuan dalam Kontrak ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara KPA/PJPK dan Penyedia Jasa seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia Jasa berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Personil dan Subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan Barang Lainnya yang dilakukan oleh mereka.
55
2. Pelaksanaan, Penyelesaian, Amandemen, dan Pemutusan Kontrak
2.1 Tanggal Berlaku
Kontrak Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan kemudian sebagaimana dinyatakan dalam SSKK.
2.2 Pelaksanaan
Pekerjaan
2.2.1 Tanggal Mulai Kerja
KPA/PJPK menerbitkan SPMK yang ditandatangani oleh KPA/PJPK dan Penyedia Jasa
2.2.3 Pemeriksaan Bersama
(a) Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, KPA/PJPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh KPA/PJPK bersama-sama dengan Penyedia Jasa melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian jasa yang diberikan dengan persyaratan Kontrak. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
(b) Jika dalam pemeriksaan bersama
ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam amandemen Kontrak sesuai dengan Pasal 2.5 SSUK. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan jasa yang diberikan tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia Jasa tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat jasa yang belum memenuhi syarat akan diperhitungkan dalam pembayaran..
2.3 Waktu Penyelesaian
Pekerjaan
(a) Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal
sesuai dengan Pasal 2.7 SSUK, Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan pada SSKK dengan Tanggal Penyelesaian selambat-lambatnya sebagaimana ditetapkan dalam SPMK.
(b) Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal
Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar, tetapi karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa maka Penyedia Jasa
56
dikenakan denda yang diatur dalam Pasal 3.13.2 SSUK. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian KPA/PJPK maka KPA/PJPK dikenakan Ganti Rugi yang diatur dalam Pasal 5.2.3 SSUK. Denda atau Ganti Rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyerahan setiap hasil pekerjaan dan tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
2.4 Serah Terima Hasil
Pekerjaan (a) Atas penyelesaian semua pekerjaan maka
dilakukan serah terima hasil pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) Setelah pekerjaan selesai 100%
(seratus persen), Penyedia Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada KPA/PJPK untuk penyerahan hasil pekerjaan;
(2) KPA/PJPK melakukan penilaian
terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia Jasa.
(3) KPA/PJPK menerima penyerahan
pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak. Atas penerimaan tersebut dibuat berita acara serah terima.
(b) Jika diatur dalam SSKK maka ketentuan
mengenai serah terima hasil pekerjaan dalam Pasal 2.4 (a) SSUK berlaku mutatis mutandis untuk penyerahan setiap hasil pekerjaan.
2.5 Amandemen (a) Kontrak hanya dapat diubah jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
(1) Perubahan lingkup pekerjaan sebagai
akibat perbedaan signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan persyaratan dalam Kontrak yang meliputi antara lain:
a) menambah atau mengurangi
volume pekerjaan; b) menambah atau mengurangi jenis
pekerjaan;
57
c) mengubah spesifikasi pekerjaan
sesuai dengan kebutuhan lapangan;
d) melaksanakan pekerjaan tambah
yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
(2) Perubahan jadwal pelaksanaan
pekerjaan atau perpanjangan Masa Kontrak sebagai akibat perubahan lingkup pekerjaan, keterlambatan yang disebabkan oleh KPA/PJPK , dan Keadaan Kahar yang diatur dalam Pasal 2.6.3 SSUK;
(3) Perubahan Nilai Kontrak sebagai
akibat perubahan lingkup pekerjaan dengan ketentuan perubahan Nilai Kontrak hanya dapat dilakukan sampai setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari Nilai Kontrak;
(4) Penyesuaian harga yang diatur dalam
Pasal 6.5 SSUK. (b) Perubahan atas persyaratan dan ketentuan
Kontrak dilakukan melalui suatu negosiasi teknis dan/atau harga dengan tetap mengacu kepada ketentuan dalam Kontrak ini. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara dan digunakan sebagai dasar penyusunan amandemen Kontrak. Amandemen Kontrak dibuat secara tertulis dan berlaku jika disetujui oleh Para Pihak.
2.6 Keadaan Kahar 2.6.1 Pengertian (a) Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam
Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak Para Pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah:
(1) Peperangan yang berkaitan dengan
Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Kerusuhan; (3) Revolusi; (4) Bencana alam yang dinyatakan resmi
oleh Pemerintah Republik Indonesia:
58
banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
(5) Pemogokan; (6) Kebakaran; (7) Gangguan industri lainnya.
(b) Dikecualikan dari Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
2.6.2 Bukan Cidera
Janji (1) Kegagalan salah satu Pihak untuk
memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
(a) telah mengambil semua tindakan yang
sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
(b) telah memberitahukan kepada Pihak
lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya Keadaaan Kahar dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang.
59
(2) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
2.6.3 Perpanjangan
Waktu Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Sehubungan dengan perpanjangan waktu ini berlaku Pasal 2.5 (a) (2) SSUK.
2.6.4 Pembayaran Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini segera dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia Jasa berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar KPA/PJPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia Jasa untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia Jasa berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu amandemen Kontrak sesuai dengan Pasal 2.5 (a) (3) SSUK.
2.7 Pemutusan 2.7.1 Oleh Pejabat
Pembuat Komitmen Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KPA/PJPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: (a) Penyedia Jasa tidak memperbaiki
kegagalannya dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberitahu atau dalam jangka waktu lain yang disetujui secara tertulis oleh KPA/PJPK ; atau
(b) Penyedia Jasa berada dalam keadaan pailit;
atau (c) karena Keadaan Kahar, Penyedia Jasa
tidak dapat melaksanakan bagian pokok pekerjaan jasa ini selama sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalendar; atau
60
(d) Penyedia Jasa berdasarkan penilaian
KPA/PJPK terbukti melakukan KKN dan Penipuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1.5 SSUK; atau
(e) Penyedia Jasa tidak mempertahankan
keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan Pasal 3.13.1 SSUK; atau
(f) Denda Keterlambatan dalam Pasal 3.12.2
SSUK terhadap Penyedia Jasa telah melampaui nilai nominal Surat Jaminan Pelaksanaan; atau
(g) pelanggaran persyaratan kerBarangma
dengan Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil yang diatur dalam Pasal 3.11.(b).2 SSUK terjadi.
2.7.2 Oleh
Penyedia Barang
Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia Jasa dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada KPA/PJPK setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: (a) KPA/PJPK tidak menerbitkan SPP untuk
pembayaran tagihan angsuran selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalendar terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh KPA/PJPK , dan setelah menerima teguran tertulis dari Penyedia Barang; atau
(b) karena Keadaan Kahar, Penyedia Jasa
tidak dapat melaksanakan bagian pokok pekerjaan Barang Lainnya ini selama sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalendar.
2.7.3 Pembayaran
setelah Pemutusan
Pada saat Kontrak diputuskan berdasarkan Pasal 2.7.1 dan 2.7.2 SSUK, KPA/PJPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran sebagai berikut: (a) pembayaran prestasi pekerjaan sampai
dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak;
(b) biaya langsung (termasuk biaya
demobilisasi Personil) yang dikeluarkan oleh Penyedia Jasa sehubungan dengan pemutusan Kontrak berdasarkan Pasal 2.7.1 (c) SSUK.
61
3. Kewajiban Penyedia Jasa
3.1 Umum Penyedia Jasa berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, dan memenuhi kewajiban-kewajibannya secara cermat, efisien, dan ekonomis sesuai dengan standar praktik dan teknik profesional yang diterima secara luas dan Standar yang berlaku (jika ada), mengawasi pengelolaan pekerjaan, serta memanfaatkan teknologi maju yang tepat dan metode kerja yang aman. Penyedia Jasa juga berkewajiban untuk selalu bertindak sebagai penasihat KPA/PJPK yang dapat dipercaya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak, dan berkewajiban untuk setiap saat mendukung dan menjaga kepentingan sah KPA/PJPK dalam urusan dengan subkontraktor (jika ada) atau pihak ketiga.
3.2 Kerahasiaan Penyedia Jasa dan Personil tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari KPA/PJPK tidak diperbolehkan selama Masa Kontrak dan hingga jangka waktu tertentu sesudahnya yang ditetapkan dalam SSKK untuk: (a) menggunakan Dokumen Kontrak atau
dokumen/keterangan lain yang dihasilkan dari pekerjaan ini selain untuk kepentingan pelaksanaan Kontrak;
(b) mengungkapkan dokumen/keterangan di
atas kepada pihak – pihak lain.
3.4 Penanggungan (a) Penyedia Jasa berkewajiban untuk
melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas KPA/PJPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap KPA/PJPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat KPA/PJPK ) sehubungan dengan klaim yang timbul dari pelaksanaan Kontrak ini atas:
62
(1) kehilangan atau kerusakan Peralatan dan harta benda Penyedia Jasa, Subkontraktor (jika ada), dan Personil;
(2) cidera tubuh, sakit atau kematian
Personil; (3) kehilangan atau kerusakan harta
benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
(4) pelanggaran HAKI yang diatur dalam
Pasal 3.3 SSUK, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia Jasa.
(b) Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh
Penyedia Jasa berdasarkan Pasal 3.7 SSUK tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam Pasal ini.
3.5 Perlindungan Tenaga
Kerja (a) Penyedia Jasa berkewajiban atas biaya
sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam Pasal 3.7 SSKK.
(b) Penyedia Jasa berkewajiban untuk
mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja KPA/PJPK (jika ada) dan peraturan keselamatan kerja lainnya yang berlaku. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
(c) Penyedia Jasa berkewajiban atas biaya
sendiri untuk menyediakan setiap Personilnya (termasuk Personil Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
(d) Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia
Jasa untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia Jasa akan melaporkan kepada KPA/PJPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
63
Persyaratan pelaporan ini semata-mata dilakukan untuk menjamin perlindungan tenaga kerja Penyedia Jasa dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi kemandirian Penyedia Jasa yang diatur dalam Pasal 1.15 SSUK.
3.9 Pelaporan Penyedia Jasa berkewajiban untuk
menyerahkan kepada KPA/PJPK laporan dan dokumen lain yang diatur dalam SSKK secara periodik.
3.10 Kepemilikan Dokumen
Semua spesifikasi, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia Jasa berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik KPA/PJPK . Penyedia Jasa paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada KPA/PJPK . Penyedia Jasa dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
3.12 Denda
3.12.1 Pembayaran Denda
Penyedia Jasa berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda tersebut di bawah sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia Jasa dalam Kontrak ini. KPA/PJPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia Barang. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia Barang.
3.12.2 Denda Keterlambatan
Penyedia Jasa berkewajiban untuk membayar Denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa kepada KPA/PJPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum Pajak untuk setiap hari kalendar keterlambatan.
3.13 Jaminan 3.13.1 Surat Jaminan
Pelaksanaan Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan bentuk Surat Jaminan
64
Pelaksanaan dalam Bab IX Dokumen Pemilihan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalendar setelah penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Jasa. Besarnya jaminan pelaksanaan ditetapkan sebesar persentase dalam SSKK dikalikan dengan Nilai Kontrak atau dalam hal penawaran dinilai terlalu rendah dikalikan dengan 80% (delapan puluh persen) HPS.
4. Personil dan/atau Peralatan Penyedia Barang
4.1 Uraian mengenai
Personil Inti dan/atau Peralatan
Uraian mengenai Personil Inti dan/atau Peralatan (jika ada) Penyedia Jasa dan Subkontraktor (jika ada) yang meliputi antara lain uraian pekerjaan, kualifikasi minimum, dan perkiraan masa kerja tercantum dalam Lampiran A SSKK. Personil Inti, Subkontraktor, dan Peralatan yang tercantum tersebut dianggap telah disetujui oleh KPA/PJPK .
4.2.1 Oleh Penyedia Barang
Perubahan Personil Inti dan/atau Peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis KPA/PJPK . Perubahan Personil Inti dan/atau Peralatan dilakukan oleh Penyedia Jasa dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada KPA/PJPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personil Inti dan/atau spesifikasi Peralatan yang diusulkan beserta alasan perubahan.
4.2.2 Oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Jika KPA/PJPK menilai bahwa Personil Inti: (a) tidak mampu atau tidak dapat melakukan
pekerjaan dengan baik; atau (b) berkelakuan tidak baik; maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyediakan pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) hari kalendar sejak diminta oleh KPA/PJPK . Jika KPA/PJPK meminta Penyedia Jasa untuk mengeluarkan Personil Inti dari pekerjaan ini maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk menjamin bahwa Personil Inti bersangkutan akan meninggalkan lokasi kerja dalam jangka waktu 1 (satu) hari kalendar dan tidak terkait lagi dengan pekerjaan ini.
4.3 Kualifikasi Pengganti dan Biaya
Jika perubahan dan/atau penggantian Personil perlu dilakukan maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personil yang digantikan. Terhadap
65
perubahan dan/atau penggantian yang dilakukan, Penyedia Jasa tidak berhak atas klaim apapun untuk biaya tambahan yang timbul atau terkait dengan perubahan dan/atau penggantian tersebut.
4.4 Kerahasiaan Dengan memperhatikan Pasal 3.2 SSUK, Personil berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.
5. Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen
5.1 Fasilitas Pejabat Pembuat Komitmen menyediakan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini.
5.2 Ganti Rugi
5.2.1 Pembayaran Ganti Rugi
KPA/PJPK berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Ganti Rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban KPA/PJPK dalam Kontrak ini. Ganti Rugi dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan klaim beserta perhitungan dan data keterlambatan. KPA/PJPK berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran ganti rugi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak klaim dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh KPA/PJPK .
5.2.2 Ganti Rugi Keterlambatan Pembayaran
Jika KPA/PJPK menunda penerbitan SPP melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 6.4 (d) SSUK maka KPA/PJPK berkewajiban untuk membayar Ganti Rugi atas keterlambatan pembayaran kepada Penyedia Jasa sebesar bunga terhadap nilai tagihan sebelum Pajak yang terlambat dibayar untuk tiap hari kalendar keterlambatan berdasarkan tingkat suku bunga Bank Indonesia pada waktu itu.
5.2.3 Ganti Rugi Keterlambatan Pekerjaan
KPA/PJPK berkewajiban untuk membayar Ganti Rugi atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian KPA/PJPK kepada Penyedia Jasa sebesar kerugian nyata yang timbul akibat
66
keterlambatan tersebut namun tidak lebih besar dari Nilai Kontrak sebelum PPN. Penyedia Jasa berkewajiban untuk membuktikan kerugian nyata tersebut secara tertulis disertai dengan dokumen-dokumen penunjang.
6. Pembayaran kepada Penyedia Jasa
6.1 Pembayaran berdasarkan Harga Satuan
Pembayaran keseluruhan prestasi pekerjaan ini, dapat melebihi Nilai Kontrak yang didasarkan kepada perhitungan harga satuan. Nilai Kontrak hanya dapat dinaikkan di atas jumlah yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian melalui suatu amandemen Kontrak sesuai dengan Pasal 2.5 SSUK jika:
(a) Para Pihak menyetujui perubahan lingkup
pekerjaan yang mempengaruhi Nilai Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 2.5 (a) (3) SSUK; atau
(b) dilakukan Penyesuaian Harga sesuai
dengan Pasal 6.5 SSUK.
6.2 Harga Kontrak (a) Harga yang dibayarkan atas pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan dengan bentuk mata uang dan Nilai Kontrak yang tercantum dalam Surat Perjanjian.
(b) Rincian harga kontrak sesuai dengan
rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Satuan.
(c) Kontrak Pengadaan ini dibiayai dari sumber
pendanaan yang disebut dalam SSKK.
6.4 Pembayaran Prestasi
Pekerjaan (a) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan
berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam SSKK, dan setelah Penyedia Jasa menyampaikan tagihan. Jika terdapat subkontrak, tagihan harus dilengkapi bukti pembayaran kepada semua subkontraktor sesuai dengan perkembangan pekerjaan.
(b) Setiap pembayaran harus dipotong denda
(jika ada), dan pajak. (c) Setiap tagihan yang diajukan harus disertai
dengan salinan dokumen penunjang, antara lain tanda bukti penerimaan barang/pekerjaan, kuitansi, dan dokumen lainnya (jika ada) yang disyaratkan dalam SSKK. Hanya bagian tagihan yang tidak disertai dokumen penunjang yang dapat menunda proses pembayaran hingga
67
kelengkapan dokumen dipenuhi. (d) KPA/PJPK berkewajiban untuk
menerbitkan SP2D untuk pembayaran tagihan angsuran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh KPA/PJPK .
7. Pengawasan Mutu
7.1 Cacat Mutu KPA/PJPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia Jasa dan memberitahukan secara tertulis Penyedia Jasa atas setiap cacat mutu yang ditemukan. KPA/PJPK dapat memerintahkan Penyedia Jasa untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh KPA/PJPK mengandung cacat mutu. Penyedia Jasa bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu yang diatur dalam SSKK.
7.2 Perbaikan Cacat Mutu
(a) KPA/PJPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia Jasa segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu.
(b) Terhadap pemberitahuan cacat mutu
tersebut, Penyedia Jasa berkewajiban untuk memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
(c) Jika Penyedia Jasa tidak memperbaiki
cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka KPA/PJPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh KPA/PJPK dapat melakukan perbaikan tersebut. Penyedia Jasa atas klaim KPA/PJPK berkewajiban untuk membayar biaya tersebut yang dapat dipotong dari pembayaran atas tagihan Penyedia Jasa yang jatuh tempo (jika ada), atau jika tidak ada maka biaya tersebut akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia Jasa kepada KPA/PJPK yang telah jatuh tempo.
(d) KPA/PJPK dapat mengenakan Denda
Keterlambatan yang diatur dalam Pasal
68
3.12.2 SSUK untuk setiap keterlambatan perbaikan cacat mutu, dan mendaftarhitamkan Penyedia Jasa sampai jangka waktu 2 (dua) tahun.
8. Penyelesaian Perselisihan
8.1 Perdamaian Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Barang Lainnya ini. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah secara langsung antara Para Pihak atau melalui perantaraan pihak ketiga yang disepakati oleh Para Pihak dalam bentuk antara lain mediasi atau konsiliasi.
8.2 Lembaga Pemutus Sengketa
Jika perselisihan di atas tidak dapat diselesaikan secara damai maka masing-masing Pihak berhak untuk mengajukan perselisihan ke lembaga pemutus sengketa yang ditetapkan dalam SSKK.
69
Bab VI. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
Keterangan
Jika bentuk tertulis perikatan hukum yang dipilih untuk pengadaan Barang lainnya ini adalah Surat Perintah Kerja (SPK) maka Syarat-Syarat Khusus Kontrak tidak berlaku dan bukan merupakan bagian dari Dokumen Lelang [lihat Keterangan Bab V – Syarat-Syarat Umum Kontrak angka (1)].
Bab VI. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
Nomor Pasal SSUK Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal-Pasal Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
[1.7] Korespon
densi Alamat Para Pihak sebagai berikut: PIHAK KESATU : PIHAK KEDUA : Penyedia Jasa : __________ U.P.: __________ Teleks: __________ Faksimili: __________
[1.8] Wakil Sah Para Pihak
Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk KPA/PJPK : __________ Untuk Penyedia Jasa : __________
[2.1] Tanggal Berlaku Kontrak
Kontrak mulai berlaku terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian oleh para pihak.
[2.3] Waktu Penyelesaian Pekerjaan
Jangka waktu penyelesaian pekerjaan Barang Lainnya ini adalah selama 5 (Lima) hari Kalender.
[2.4 (b)] Serah Terima Hasil Pekerjaan
Ketentuan serah terima hasil pekerjaan berlaku untuk penyerahan setiap hasil pekerjaan..
[3.2] Kerahasiaan
Ketentuan penggunaan dan kerahasiaan Dokumen Kontrak dibatasi sampai dengan 3 tahun setelah Masa Kontrak
[3.7 (a)] Asuransi Resiko dan pertanggungan asuransi harus diberikan berupa Jamsostek untuk personil penyedia jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
70
70
[3.8 (d)] Tindakan Penyedia Jasa yang Mensyarat kan Persetuju an KPA/PJPK
Tindakan lain oleh Penyedia Jasa yang memerlukan persetujuan KPA/PJPK adalah : perubahan personil, peralatan, tempat pengolahan makanan, menu serta tata cara penyajian.
[3.9] Pelaporan Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyampaikan laporan selama Masa Kontrak.
[3.10] Kepemilikan Dokumen
Penyedia Jasa tidak diperbolehkan menggunakan salinan dokumen tanpa seijin KPA/PjPK .
[3.11 (b)] Penguna an Penyedia Jasa Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil
Penyedia Jasa tidak berkewajiban untuk bekerjasama dengan Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil.
[3.13.1] Surat Jami nan Pelaksa naan
Jaminan pelaksanaan ditetapkan minimal sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak
[3.13.2] Surat Jaminan Uang Muka
Jaminan Uang Muka tidak diperlukan, karena pekerjaan ini tidak diberikan uang muka.
[5.1] Fasilitas Penyedia Jasa dapat menggunakan sarana ruang makan beserta peralatannya.
[6.2 (c)] Harga Kontrak
Kontrak Pengadaan Jasa ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Provinsi Jawa Barat.
[6.3 (a)]Pembayaran Uang Muka
Pekerjaan ini tidak mengenakan uang muka.
[6.4 (a)]Pembayaran Prestasi Kerja
Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara sekaligus setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
[6.4 (c)] Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan adalah tanda bukti kuitansi tagihan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
[6.5 (a)] Penyesuai an Harga
Kontrak hanya dilakukan untuk jangka waktu dibawah 12 (dua belas) bulan sehingga tidak diberlakukan penyesuaian harga.
[6.5 (b)] Indeks harga tidak diperlukan karena tidak dilakukan
71
71
Penyesuaian Harga.
[7.1] Cacat Mutu Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu berlaku selama Masa Kontrak.
[8.2] Penyelesaian Perselisihan
Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga penyelesaian perselisihan. “Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”
72
72
Bab VII. Spesifikasi Teknis
SPESIFIKASI TEKNIS
Pasal 1
73
73
LINGKUP PEKERJAAN Lingkup pekerjaan terdiri dari :
Jasa Travel Observasi Lapangan Peserta, Panitia dan pengajar Diklat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebanyak 2 Angkatan @ 46 Orang yang dilaksanakan dalam 2 tahap ke Provinsi Bali terdiri dari pekerjaan :
1. Penyediaan transportasi udara.
2. Penyediaan transportasi darat.
3. Penyediaan sarana akomodasi.
4. Penyediaan makan minum.
5. Jasa lainnya yang berkaitan dengan jasa travel.
Bagi Rombongan Observasi Lapangan Diklat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaa ke Provinsi Bali sebanyak 2 Kelas @ 46 Orang.
Pasal 2 METODA PELAKSANAAN PEKERJAAN.
1. Penyedia Jasa harus membuat metoda pelaksanaan pekerjaan yang menarasikan rencana kegiatan dari awal sampai akhir.
2. Metoda tersebut harus disertakan dalam dokumen persyaratan teknis.
3. Panitia akan memberikan penilaian terhadap metoda tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan substansi yang diinginkan oleh Pejabat pembuat Komitmen.
4. Tidak sesuainya atau tidak dilampirkannya metoda pelaksanaan dimaksud akan menyebabkan penilaian teknis tidak maksimal.
Pasal 3
TRANSPORTASI DARAT 1. Penyedia Jasa harus menyediakan Transportasi darat untuk mengantar rombongan
dari Bandiklatda ke Bandara Soekarno - Hatta dan menjemput Bandara Soekarno – Hatta ke Bandiklatda.
2. Penyedia Jasa harus menyediakan Transportasi darat selama kegiatan di Provinsi Bali.
3. Jenis Bus adalah Bus Pariwista ber-AC dalam keadaan baik dengan kapasitas minimal 50 orang penumpang.
4. Jenis kendaraan dan nama perusahaan angkutan yang disewa harus dicantumkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga Satuan.
5. Brosur kendaraan/perusahaan angkutan harus dilampirkan dalam persyaratan teknis.
6. Biaya transportasi sudah memperhitungan biaya BBM, Sopir, Retribusi (apabila ada) dan Pajak.
Pasal 4
TRANSPORTASI UDARA
74
74
1. Penyedia Jasa harus menyediakan Transportasi Udara dari Jakarta ke Provinsi Bali (Bandara Ngurah Rai Denpasar) dengan Pesawat domestik reguler Kelas Ekonomi sebanyak 2 Tahap masing-masing 46 orang.
2. Penerbangan yang ditawarkan untuk berangkat maupun pulang harus memiliki route yang sama.
3. Nama Penerbangan yang akan digunakan harus dicantumkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga Satuan.
4. Brosur perusahaan penerbangan harus dilampirkan dalam persyaratan teknis.
5. Biaya Tiket sudah memperhitungkan biaya PP, airport tax, biaya portir, bagasi (standar) dan Pajak.
6. Kelebihan bagasi penumpang agar diperkirakan atau dicadangkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga dan apabila tidak digunakan akan diperhitungkan dalam adendum kontrak.
Pasal 5 TRANSPORTASI LOKAL.
1. Penyedia Jasa harus menyediakan Transportasi darat selama kegiatan di Provinsi Bali untuk 5 hari utnuk setiap angkatan (tahap).
2. Transportasi darat yang harus disediakan terdiri dari :
a. Jenis Bus adalah Bus Pariwista ber-AC dalam keadaan baik dengan kapasitas 50 orang penumpang sebanyak 1 (satu) Unit (untuk Peserta).
b. Jenis Minibus ber-AC sebanyak 1 (satu) Unit (untuk Pantia/Pimpinan Rombongan).
3. Kendaraan harus standby selama 5 hari mulai dari penjemputan di Bandara, selama kunjungan di Provinsi Bali ke obyek-obyek yang ditunjuk Panitia sampai dengan mengantar kembali ke Bandara Denpasar.
4. Jenis kendaraan dan nama perusahaan angkutan yang akan digunakan harus dicantumkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga Satuan.
5. Brosur kendaraan/perusahaan angkutan harus dilampirkan dalam persyaratan teknis.
6. Biaya transportasi sudah memperhitungan Sewa kendaraan, BBM, Crew dan Pajak.
Pasal 6 AKOMODASI.
1. Penyedia Jasa harus menyiapkan akomodasi bagi 46 orang anggota rombongan dengan standar minimal Hotel Bintang 3 untuk 4 malam untuk setiap angkatan (tahap).
2. Jenis Kamar standar double bed dengan kapasitas per kamar 2 orang.
3. Harga yang ditawarkan sudah termasuk room service standar (seprti makan pagi) serta pajak.
4. Nama dan Alamat hotel yang akan digunakan harus dicantumkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga Satuan.
5. Brosur Hotel yang akan digunakan harus dilampirkan dalam persyaratan teknis.
Pasal 7
75
75
PENYEDIAAN MAKAN – MINUM. 1. Penyedia Jasa harus menyiapkan makan/minum harian anggota rombongan selama 5
hari untuk setiap angkatan (tahap).
2. Rencana Jadwal makan adalah sbb :
Tanggal Makan Pagi
Snack Pagi
Makan Siang
Snack Sore
Makan Malam KTR
9 Juni - 46 Orang 46 Orang 46 Orang
46 Orang
10 Juni (di hotel) 100 Orang 46 Orang 46
Orang 46
Orang
11 Juni (di hotel) 100 Orang 46 Orang 46
Orang 46
Orang
12 Juni (di hotel) 100 Orang 46 Orang 46
Orang 46
Orang
13 Juni (di hotel) 46 Orang 46 Orang 46 Orang -
JUMLAH -- 392 Orang
230 Orang
230 Orang
184 Orang
*) Jadwal untuk Tahap II menyesuaikan sesuai dengan tanggal pelaksanaan.
3. Makan Pagi tidak diperhitungkan karena merupakan service hotel tempat menginap, yang harus disediakan makan siang dan malam serta makanan kecil (snack) dan air minum baik dalam perjalanan lokal atau di kamar hotel.
4. Penyajian makan dalam bentuk buffet (prasmanan).
5. Nama dan alamat Rumah Makan serta Brosur Rumah Makan atau data perusahaan jasa catering yang akan digunakan harus dilampirkan dalam persyaratan teknis.
6. Makanan kecil dapat dalam bentuk kemasan (dus) terdiri dari Air dalam kemasan, 3 (tiga) jenis makanan kecil dan 1 (satu) jenis buah-buahan.
7. Untuk acara penerimaan rombongan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar harus disediakan makanan kecil (snack) masing-masing sebanyak 100 (seratus) paket,
8. Untuk Rombongan harus disediakan 2 kali snack setiap hari selama acara kunjungan di Bali.
9. Daftar Menu yang akan disajikan harus dibuat untuk 5 hari penyajian dan daftar tersebut harus dilampirkan dalam persyaratan teknis.
10. Rumah makan dan makanan yang disajikan harus terjamin kehalalannya serta standar kesehatan yang berlaku.
11. Harga yang ditawarkan dihitung per hari/orang atau paket termasuk biaya pelayanan dan pajak.
Pasal 8 TOUR LEADER.
1. Penyedia Jasa selama perjalanan harus menugaskan minimal Seorang Tour Leader untuk mendampingi rombongan.
2. Tour Leader yang ditugaskan memiliki pengalaman yang cukup dalam kegiatan perjalanan serta menguasai kondisi daerah Provinsi Bali dan sekitarnya.
76
76
3. Tour Leader disamping bertugas sebagai Guide juga merupakan Laisson Officer Penyedia Jasa yang diberi kuasa penuh untuk memutuskan serta mengurus segala keperluan rombongan.
4. Nama dan bukti pendukung tour leader dilampirkan dalam persyaratan teknis.
5. Biaya Tour Leader termasuk dalam harga yang ditawarkan.
Pasal 9 JADWAL KEGIATAN
1. Kegiatan kunjungan ke Provinsi Bali dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan/tahap.
2. Masing-masing tahapan sebanyak 46 (empat puluh enam) orang Peserta dan Panitia.
3. Tahap Pertama akan dilaksanakan tanggal 9 Juni s/d 13 Juni 2010.
4. Tahap kedua akan dilaksanakan apabila kegiatan Diklat Fungsional Pengawas Ketenagaan Kerjaan Angkatan II dilaksanakan, apabila diklat angkatan II karena satu dan lain hal tidak jadi dilaksanakan, maka kegiatan kunjungan (OL) ke Provinsi Bali juga dengan sendirinya batal dan kontrak akan dilakukan adendum (perubahan).
Pasal 10
TEAM ADVANCE 1. Penyedia Jasa harus menyediakan/memfasilitasi pembiayaan Tim Advance untuk
penjajakan dari Bandung ke Provinsi Bali.
2. Tim Advance masing-masing angkatan sebanyak 4 (Empat) orang.
3. Biaya yang harus disediakan terdiri dari :
a. Biaya Transportasi udara Jakarta – Denpasar (PP).
b. Biaya Antar dan Jemput dari /ke Bandung dari/ke Bandara Soekarno – Hatta.
c. Sewa Kendaraan Minibus 1 (satu) Unit selama 2 hari di Bali.
d. Biaya Akomodasi Hotel Bintang 3 sebanyak 2 kamar untuk 2 malam.
e. Biaya makan minum selama 3 hari untuk 4 orang.
4. Keseluruhan biaya tersebut diatas dimasukan dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
Pasal 11
LAIN – LAIN. 1. Penyedia Jasa harus menyediakan layanan porter baik di bandara maupun di hotel.
2. Selama berada di Pulau Bali, Penyedia Jasa Travel berkordinasi dengan Panitia untuk kegiatan City Tour ke obyek-obyek wista tanpa mengganggu acara pokok dinas.
3. Perubahan hotel, penerbangan, transportasi dll dari data yang ditawarkan dalam dokumen penawaran Penyedia Jasa hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis Pejabat Pembuat Komitmen.
4. Apabila dalam pelaksanaan terdapat perubahan Hotel, transportasi, makan-minum, penerbangan dll tidak sesuai dengan data yang ditawarkan dalam dokumen
77
77
penawaran, Pejabat Pembuat Komitmen dapat membatalkan kontrak atau melakukan perhitungan ulang terhadap harga yang ditawarkan.
5. Hal-hal yang menyangkut tata cara pembayaran dan lain-lain akan diatur lebih terinci dalam surat perjanjian (kontrak).
Pasal 12
PENGALAMAN PERUSAHAAN 1. Pengalaman perusahaan dibidang Jasa Travel menjadi salah satu unsur penilaian
teknis.
2. Penyedia Jasa harus melampirkan daftar pengalaman kerja di bidang jasa boga dan dilampiri dengan Surat Referensi dari Pemberi Tugas atau Rekaman SPK/Kontrak dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
Pasal 13
S A N K S I 1. Apabila menu yang disajikan tidak sesuai dengan daftar menu yang ditawarkan,
penyedia jasa akan dikenakan sanksi.
2. Sanksi yang diberikan berjenjang mulai dari peringatan tertulis, kewajiban mengganti jenis makanan, ganti rugi sampai dengan pemutusan kontrak secara sepihak.
3. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 diatas akan diatur secara rinci dalam kontrak.
Pasal 14
TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TEKNIS DAN HARGA.
1. Penghitungan Nilai Teknis dalam Evaluasi penawaran mengacu pada standar penilaian sebagai berikut :
NO
UNSUR YANG DINILAI
HASIL PENILAI AN
PERSEN TASE NILAI
SCO RE
MAK SI MAL
PEROLE HAN
SCORE
1.
METODA PELAKSA NAAN PEKERJAAN
SESUAI 100 %
5 KURANG SESUAI
..... % (dihitung persentase
ketidak sesuaian nya)
TIDAK MELAMPIRKAN
METODA 0%
2.
DATA SARANA TRANSPORA TASI UDARA
SESUAI DAN DILAMPIRI
DENGAN DATA PENDUKUNG
LENGKAP
100 % 20
78
78
KURANG SESUAI DAN KURANG
LENGKAP
..... % (dihitung persentase
ketidak sesuaian nya/ketidak
lengkapannya)
TIDAK MELAMPIRKAN
DAFTAR 0%
3.
DATA SARANA TRANSPORTASI DARAT
SESUAI DAN DILAMPIRI
DENGAN DATA PENDUKUNG
LENGKAP DAN HARGA
TERENDAH
100 %
20
KURANG SESUAI DAN KURANG
LENGKAP SERTA HARGA
DIHITUNG SESUAI DENGAN
PERSENTASE
..... % (dihitung persentase
ketidak sesuaian nya/ketidak
lengkapannya)
TIDAK MELAMPIRKAN
DATA ATAU TIDAK SESUAI SPESIFIKASI
0%
4. DATA SARANA AKOMODASI
SESUAI DAN DILAMPIRI
DENGAN DATA PENDUKUNG
LENGKAP HARGA
TERENDAH
100 %
20
KURANG SESUAI DAN KURANG LENGKAP DAN
HARGA DIHITUNG
PERSENTASE
..... % (dihitung persentase
ketidak sesuaian nya/ketidak
lengkapannya)
TIDAK MELAMPIRKAN
DATA ATAU TIDAK SESUAI SPESIFIKASI
0%
5
PENGALA MAN KERJA PERUSA HAAN DI BIDANG JASA TRAVEL
≥ 3 Paket dengan Nilai ≥ Pagu yang
dilelangkan 100%
15 2 Paket dengan
Nilai ≥ Pagu yang dilelangkan
80%
1 Paket dengan Nilai ≥ Pagu yang
dilelangkan 60%
79
79
≥ 3 Paket dengan Nilai < Pagu yang
dilelangkan 50%
2 Paket dengan Nilai < Pagu yang
dilelangkan 35%
1 Paket dengan Nilai < Pagu yang
dilelangkan 20%
Tidak memiliki pengalaman 0%
6 DAFTAR MENU LENGKAP
SESUAI DAN DILAMPIRI
DENGAN DATA PENDUKUNG
LENGKAP
100 %
10 KURANG SESUAI DAN KURANG
LENGKAP
..... % (dihitung persentase
ketidak sesuaian nya/ketidak
lengkapannya)
TIDAK MELAMPIRKAN
DAFTAR 0%
7
DATA SARANA RUMAH MAKAN (JASA CATERING)
LENGKAP DAN DILAMPIRI
DENGAN DATA PENDUKUNG
LENGKAP
100 %
5 KURANG SESUAI
DAN KURANG LENGKAP
..... % (dihitung persentase
ketidak sesuaian nya/ketidak
lengkapannya)
TIDAK MELAMPIRKAN
DAFTAR 0%
8 DATA TOUR LEADER
LENGKAP DAN DILAMPIRI
DENGAN DATA PENDUKUNG
LENGKAP
100 %
5 KURANG SESUAI
DAN KURANG LENGKAP
..... % (dihitung persentase
ketidak sesuaian nya/ketidak
lengkapannya)
TIDAK MELAMPIRKAN
DAFTAR 0%
80
80
JUMLAH NILAI TEKNIS
SCOORING TEKNIS (60% DARI NILAI TEKNIS)
2. Penghitungan Penilaian Harga adalah sbb : 1) Koreksi aritmatik dilakukan sebagai berikut :
Koreksi Aritmatik dilakukan terhadap seluruh penawaran yang memenuhi syarat administrasi dan dinyatakan memenuhi syarat administrasi.
Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan mengikat;
Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula.
Apabila setelah koreksi aritmatik ternyata harga penawaran melebihi Pagu Anggaran maka Penawaran dinyatakan gugur.
Harga Penawaran terkoreksi terendah yang mendapat Skore 100 dan menjadi patokan terhadap penetapan skore penawaran harga yang lain.
Apabila setelah koreksi aritmatik semua penawaran diatas pagu anggaran, maka akan dilakukan pelelangan ulang sesuai dengan ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 beserta peraturan perubahannya.
2) Penilaian Harga penawaran menggunakan rumus sbb :
Nilai biaya maksimal = 100.
Rumus Penilaian Biaya sebagai berikut :
HPT NB = ---------- x 100
HP
Keterangan : NB : NILAI BIAYA. HPT : HARGA PENAWARAN TERENDAH YANG LULUS
ADMINISTRASI SETELAH KOREKSI ARITMATIK (YANG MENJADI PATOKAN).
HP : HARGA PENAWARAN (PENAWARAN BIAYA YANG DIHITUNG NILAINYA)
3. Panitia akan menyusun urutan penawaran dimulai dari yang memiliki Nilai tertinggi (Gabungan dari 60% Nilai Teknis ditambah 40% Nilai Biaya).
4. Panitia akan mengusulkan Calon Pemenang lelang yang memiliki Nilai tertinggi dan Calon Pemenang Cadangan 1 dan 2 (urutan berikutnya) kepada Pejabat Pembuat Komitmen
5. Pejabat Pembuat Komitmen pada prinsipnya hanya akan menetapkan Pemenang Lelang adalah Penawaran yang memiliki Nilai Tertinggi.
81
81
Bab VIII. Daftar Kuantitas dan Harga Satuan
82
82
Bab VI. Daftar Kuantitas dan Harga Satuan
Keterangan
1) Peserta Pengadaan berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi Daftar
Kuantitas dan Harga Satuan sesuai dengan instruksi yang tercantum
2) Volume yang telah ditetapkan dalam contoh tidak boleh ditambah, dikurangi atau dirubah.
3) Harga yang ditawarkan sudah memperhitungkan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
83
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN JASA TRAVEL OBSERVASI LAPANGAN
DIKLAT FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
NO URAIAN PEKERJAAN KUANTITAS SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
I.
(1)
BIAYA TEAM ADVANCE (PENJAJAGAN) TAHAP I (ANGKATAN I) SEBANYAK 4 ORANG : Ticket Jakarta – Denpasar (PP) dengan Pesawat …………….. (termasuk Airport Tax, portir, termasuk antar - jemput dll)
4
Orang
(2) Biaya Akomodasi 2 Kamar 2 Malam Hotel Bintang 3 – nama Hotel ………………………..
4 Kamar/malam
(3) Biaya Makan – Minum selama 3 Hari untuk 4 orang 12 Hari/orang
(4) Sewa Kendaraan Minibus 1 unit 2 Hari
II.
(1)
OBSERVASI LAPANGAN TAHAP I (ANGKATAN I) SEBANYAK 46 ORANG : Ticket Jakarta – Denpasar (PP) dengan Pesawat ……………..
46
Orang
84
(termasuk Airport Tax, portir dan antar – jemput dll)
(2)
Transportasi darat selama di Provinsi Bali, Kendaraan Bus sebanyak 1 Unit Nama Perusahaan …………………
5 Unit/Hari
(3)
Transportasi darat selama di Provinsi Bali, Kendaraan Mini Bus sebanyak 1 Unit Nama Perusahaan …………………
5 Unit/Hari
(4) Biaya Penginapan untuk 23 Kamar selama 4 malam – Nama Hotel ……………………
92 Kamar/malam
(5) Makan Siang dan Malam 460 Paket
(6) Snack (makanan kecil) 622 Paket
(7) City Tour Ls -
(8) Tour Leader Ls -
(9) Biaya Bagasi tambahan Ls -
(10)
Biaya Peralatan, perlengkapan dll untuk Acara penerimaan dan pelepasan peserta termasuk pembuatan spanduk
Ls -
(11) Biaya Dokumentasi (DVD dan Foto) 1 Paket
JUMLAH BIAYA TAHAP I (ANGKATAN I) =
85
III.
(1)
BIAYA TEAM ADVANCE (PENJAJAGAN) TAHAP II (ANGKATAN II) SEBANYAK 4 ORANG : Ticket Jakarta – Denpasar (PP) dengan Pesawat …………….. (termasuk Airport Tax, portir, termasuk antar - jemput dll)
4
Orang
(2) Biaya Akomodasi 2 Kamar 2 Malam Hotel Bintang 3 – nama Hotel ………………………..
4 Kamar/malam
(3) Biaya Makan – Minum selama 3 Hari untuk 4 orang 12 Hari/orang
(4) Sewa Kendaraan Minibus 1 unit 2 Hari
IV
(1)
OBSERVASI LAPANGAN TAHAP II (ANGKATAN II) SEBANYAK 46 ORANG : Ticket Jakarta – Denpasar (PP) dengan Pesawat …………….. (termasuk Airport Tax, portir, antar-jemput dll)
46
Orang
(2)
Transportasi darat selama di Provinsi Bali, Kendaraan Bus sebanyak 1 Unit Nama Perusahaan …………………
5 Unit/Hari
(3)
Transportasi darat selama di Provinsi Bali, Kendaraan Mini Bus sebanyak 1 Unit Nama Perusahaan …………………
5 Unit/Hari
86
(4) Biaya Penginapan untuk 23 Kamar selama 4 malam – Nama Hotel ……………………
92 Kamar/malam
(5) Makan Siang dan Malam 460 Paket
(6) Snack (makanan kecil) 622 Paket
(7) City Tour Ls -
(8) Tour Leader Ls -
(9) Biaya Bagasi tambahan Ls -
(10)
Biaya Peralatan, perlengkapan dll untuk Acara penerimaan dan pelepasan peserta termasuk pembuatan spanduk
Ls -
(11) Biaya Dokumentasi (DVD dan Foto) 1 paket
JUMLAH BIAYA TAHAP II (ANGKATAN II) =
JUMLAH HARGA PENAWARAN (TAHAP I DAN TAHAP II) =
TERBILANG : --------------……………………………………………….----------------- Bandung, ................................ 2010.
CV/PT ................................... ( …………………………….. )
Direktur
Catatan : Harga Penawaran sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
87
LEMBAR PENGESAHAN :
Bandung, 10 Mei 2010. PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
Mengesahkan dan menetapkan :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN DIKLAT KEPEMIMPINAN DAN FUNGSIONAL
BANDIKLATDA PROVINSI JAWA BARAT
Dra. Hj. ATI PURNAMAWATI, MT. Nip. 15 00607 199203 2 003
Nip. 19620813 199311 1 001
PETUNJUK PRAKTIS LANGKAH-LANGKAH PEMBERKASAN DOKUMEN PENAWARAN UNTUK PELELANGAN UMUM SECARA ELEKTRONIK ( E-PROCUREMENT )
1. FILE I - DOKUMEN ADMINISTRASI
2. FILE II - DOKUMEN PENAWARAN/PERSYARATAN TEKNIS
3. FILE III - DOKUMEN PENILAIAN KUALIFIKASI
Catatan : Untuk meng-up load agar menggunakan perangkat diatas 512 Kbps. Apabila kesulitan dalam meng-up load dapat menggunakan fasilitas public internet di Kantor-kantor OPD Pemda Jabar.. Upayakan up-load dilakukan bukan pada waktu (hari/jam) sibuk (batas akhir pemasukan).
1.1. Surat Penawaran Harga 1.2. Daftar Kuantitas dan Harga 1.3. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (apabila
ada) 1.4. Jaminan Penawaran 1.5. Bukti Telah melaksanakan kewajiban
pajak, dll
Di – Insert ke dalam file Word
Di konversi ke file pdf di-Scan
Di – Insert ke dalam file Word
Di konversi ke file pdf di-Scan Semua dokumen teknis yang diminta
di-Scan Formulir penilaian kualifikasi yang telah diisi lengkap beserta dokumen bukti penunjang
(apabila diminta) Di – Insert ke dalam
Word Di konversi ke file pdf
di-kompres ke dalam bentuk Win.rar
(supaya lebih kecil)
di- Up Load ke LPSE
Top Related