POLITIK HUKUM PASAR MODAL DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS
KEADILAN SUBSTANTIF TERHADAP
PEMEGANG SAHAM PUBLIK
Disertasi Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum
OLEH:
SUDIYANA
NIM: T311308015
Program Doktor Ilmu Hukum
Program Pasca Sarjana
Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret
Surakarta
2017
iv
PERNYATAAN
Nama : SUDIYANA
NIM : T311308015
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi berjudul:
POLITIK HUKUM PASAR MODAL DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS KEADILAN SUBSTANTIF
TERHADAP PEMEGANG SAHAM PUBLIK adalah benar-benar karya saya
sendiri. Hal yang bukan karya saya dalam disertasi tersebut diberitanda citasi dan
ditunjukan dalam daftar pustaka.
Apabila di kemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima
sanksi akademik, berupa pencabutan disertasi dan gelar yang saya peroleh
daridisertasi tersebut.
Surakarta, 17 Juli 2017
Yang Membuat Pernyataan
SUDIYANA
v
MOTO
Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan
orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan.
(Al-Mujadillah:11)
“Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah “.
( HR. Turmudzi)
Terangilah mereka dengan cahaya keilmuan, maka mereka akan mendapatkan
pencerahan dan ilmu yang kau miliki tak kan pernah pudar.
vi
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT
atas rahmat dan hidayahNya, pada kesempatan ini Kami diberikan kekuatan
dalam menyelesaikan Disertasi dengan judul:
“Politik Hukum Pasar Modal Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Berbasis
Keadilan Substantif Terhadap Pemegang Saham Publik”
Tulisan ini mendasarkan pada konsep bahwa, Pasar modal bertujuan
menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan
pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah
peningkatan kesejahteraan rakyat.Dalam rangka, mencapai tujuan tersebut
pasar modal mempunyai peran strategis, sebagai salah satu sumber
pembiayaan bagi dunia usaha, disisi lain Pasar modal merupakan wahana
investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah.
Selama ini tidak ada keseimbangan (keadilan) antara Pemegang saham
publik (Investor) dengan Emiten atau pelaku pasar modal, seperti; broker,
underwriter, Manajer Investasi, Kustodian, dan lain-lain). Oleh karena itu
diperlukan perlindungan hukum yang berkeadilan.
Di masa yang akan datang terlebih pada Era Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA), permasalahan pasar modal berpotensi semakin meningkat
dan akan lebih kompleks, mengingat liberalisasi arus modal yang tak
terkendali, dibarangi dengan arus perusahaan asing sebagai pelaku pasar
modal Indonesia yang tak dapat dihindari. Hal ini merupakan tantangan bagi
pasar modal Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap
Pemegang saham publik (Investor). Perlindungan hukum terhadap Pemegang
saham publik atau investor yang berkeadilan, menjadi sangat penting dan
relevan untuk dikaji.
Dalam disertasi ini penulis mencoba untuk membangun Model
Perlindungan hukum berbasis keadilan substantif, dengan tujuan agar di
masa yang akan datang para pemegang saham publik mendapatkan
perlindungan hukum yang berkeadilan, sehingga dapat terjamin kemanannya
dan mendapat manfaaat dari kegiatan investasi di pasar modal.
vii
Penulis menyadari bahwa diseratsi ini jauh dari kesempurnaan, bahkan
tanpa ada bimbungan, arahan, dan doa restu dari pihak-pihak manapun
kemungkinan tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini
kami haturkan terimakasih kepada:
1. Bpk. Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS, selaku Rektor Universitas Sebelas
Maret Surakarta, yang telah memberikan kesempatan kami untuk
mengikuti study dan pula telah membuat nyaman dalam melakukan
kegiatan akademik di lingkungan Universitas Sebelas Maret
Surakarta, sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan study;
2. Bpk. Prof. Dr. M. Furqon, Mpd selaku direktur Program Pascasarjana
Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan
kesempatan kami untuk mengikuti study dan pula telah membuat
nyaman dalam melakukan kegiatan akademik di lingkungan
Universitas Sebelas Maret Surakarta, sehingga memudahkan penulis
dalam menyelesaikan study ini;
3. Bpk. Prof. Dr. Supanto, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberi motovasi
sejak awal penulis diterima pada Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta;
4. Ibu. Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum, selaku Kepala Program
Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang juga
membimbing penulis dalam beberapa mata kuliah, dengan penuh
kesabaran dan keteladaannya sebagai ilmuwan, memberikan motivasi,
sehingga dapat menyelesaikan studi ini dengan baik;
5. Bpk. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M.Hum, selaku Promotor, disamping
juga sebagai Inspekorat Jendral (Irjen) Kemenristek Dikti yang dengan
kesabarannya telah memberikan arahan, motivasi dan bimbingan ditengah
kesibukannya, mendorong untuk menggapai derajat akademik tertinggi,
membantu penulis dalam menginterpretasi dan mengekplorasi teori-teori
hukum menjadi gagasan yang prograsif dan aplikatif;
viii
6. Bpk. Dr. Hudi Asrori, SH., M. Hum, selaku Co Promotor, yang tidak
henti-hentinya memberikan motivasi, inspirasi dan gagasan-gagasan
segar dalam ilmu hukum melalui pebimbingan pada penulis, sehingga
dalam waktu yang ralatif tidak terlalu lama, tulisan ini dapat
diselesaikan.
7. Bpk. Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., MS, selaku dosen mata kuliah
penunjang disertasi, yang sejak awal telah memberikan rekomendasi
penulis dalam melanjutkan studi pada program doktor ilmu hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta, dan yang telah memberikan
arahan dan bimbingan, materi-materi hukum pasar modal, teori-teori
hukum bidang investasi dalam mata kuliah penunjang disertasi
sehingga, disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik;
8. Bpk. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MH, Ketua Dewan penguji sejak
Kualifikasi, usulan disertasi, seminar hasil, hingga disertasi, yang
selalu memberikan arahan dan bimbingan, pembenahan-pembanahan
dalam penulisan disertasi sehingga penulis dapat menyelesaikan
dengan baik;
9. Bpk. Dr. Al. Sentot Sudarwanto, SH.M.Hum, selaku penguji sejak
kualifikasi, usulan disertasi, seminar hasil penelitian dan disertasi,
memberikan arahan bimbingan, saran-saran dan masukan demi
kesempurnaan disertasi, sehinga penulis dapat menyelseaikan disertasi ini
dengan baik;
10. Ibu. Prof. Dr. Sulistiowati, SH., M.Hum selaku penguji eksternal, yang
telah memberikan arahan bimbingan, saran-saran dan masukan demi
kesempurnaan disertasi, sehinga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini
dengan baik;
11. Bpk. Prof. Dr. Muchsan, SH, yang telah memberikan rekomendasi pada
kami untuk melanjutkan study pada program doktor ilmu hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta, dan pula membeirkan saran-saran
dan arahan sehingga disertasi ini bisa selesai dengan baik;
ix
12. Bpk. Dr. Ir. Suharjanto, selaku Rektor Univesitas Janabadra Yogyakarta
periode(2012-2016), yang telah memberikan kesempatan kami untuk
melanjutkan study pada program doktor ilmu hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta, dan memberikan motivasi dan arahan sehingga dapat
menyelesaikan disertasi ini dengan baik;
13. Bpk. Ir. Cungki Kusdarjito, MP., Ph.D., selaku Rektor Univesitas
Janabadra Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kami untuk
melanjutkan study pada program doktor ilmu hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta, dan memberikan motivasi dan arahan sehingga dapat
menyelesaikan disertasi ini dengan baik;
14. Bpk. Paryadi, SH., M. Hum selaku Dekan (2005-2013), Bpk. Eko
Nurhayanto selaku Dekan (2013-2014 dan Bpk. Ambar Setya Wicaksana,
SH, MH selaku Wakil Dekan I (2013-April 2017), Ibu. T. Diana Etika,
SH., M. Hum (Pjs Wadek I) serta Ibu. Hartanti, SH.MH selaku Wakil
Dekan II pada Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, yang
telah memberikan kesempatan kami untuk melanjutkan study pada
program doktor ilmu hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dan
memberikan motivasi dan arahan sehingga dapat menyelesaikan disertasi
ini dengan baik;
15. Para Dosen pengampu mata kuliah pada program doktor ilmu hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Prof Dr Setiono, SH, Prof.Dr.
Supanto, SH.M.Hum, Prof Dr. Jamal Wiwoho, SH.M.Hum, Prof Dr.
Hartiwiningsih, SH.M.Hum, Prof Dr. Adi Sulistyono, SH.M.Hum, Dr.
Hari Purwadi, SH.M.Hum, Dr. Bernad L. Tanya, SH.M.Hum, Prof. Liek
Wilarjo, Prof Dr. Bagir Manan SH, Mcl., Prof Dr. Maman Suparman, SH.
MH., Prof Dr. Insan Budi Maulana, SH., LLM., Dr. Widyo Pramono,
SH.M.Hum. Dr. Sulistyowati Irianto, SH., dll,yang selalu memberikan
motivasi, semangat dan dorongan sehingga proses studi ini bisa berjalan
dengan baik;
x
16. Bpk. Hariyanto Staf Administasi Perpustakaan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Bpk. Ikhwan Arif SIP., M.Eng
Kepala Pepustakaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
Yogyakarta, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Janabadra
Yogyakarta, atas bantuan dan kerjasamanya dalam menghimpun data
pustaka, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini;
17. Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Biro Penyelidikan dan Penyidikan OJK
Bpk. Imam Cahyono, biro Hukum dan Perundang-undangan Bpk. Ridwan,
beserta Staf Humas OJK, yang telah membantu menghimpun data.
18. Alm. Bapak Prapto Suwarno dan Almh. Ibu Ngatimah Prapto Suwarno
yang semasa hidupnya telah merawat, mendidik, memperjuangkan dan tak
henti-hentinya mendoakan penulis dalam menempuh pendidikan sejak
Sekolah Dasar hingga menjelang akhir hayatnya;
19. Istriku tercinta Kun Ratnawati, SH., yang telah memberikan kesempatan,
pengertian, dan selalu mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan
pendidikan pada program doktor ilmu hukum ini dengan baik;
20. Anak-anaku Yurisdan Angga Abdurachman dan Yustiso Amri Abdillah
yang dengan kehadiran-Mu telah memberikan kebahagiaan dan keceriaan,
warna hidup dan semangat hidup serta ketegaran dalam menyelesaikan
study ini; serta saudara-saudaraku kakak dan adik-adiku yang turut serta
memperjuangkan kesemangatan kami dalam study ini;
21. Kepada kolega-kolega, Bpk. Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas
Janabadra, semua pihak yang tak dapat disebutkan satu-persatu yang
dengan tulus iklas memberi bantuan, dukungan, dan doa kepada penulis
selama menempuh pendidikan pada program doktor ilmu hukum hingga
mencapai keberhasilan ini.
Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta
perlindungan pada kita semua.
xi
ABSTRACT
SUDIYANA, NIM: T311308015, Political law of Capital Market In Providing
Legal Protection Of Substantive Justice Based Against The Public investors.
Dissertation PDIH UNS, 2017.
This dissertation is to answer the problem on the causal factors of weak
legal protection of the public shareholders (public investors) and to find a political
model of capital market law in providing legal protection based on substantive
justice for public shareholders (public investors).
This study based on the Justice theory of John Rawls, and the
responsive law theory that asserts that the need of law to dynamically
accommodate the needs of the community. The responsive law to the needs of
Indonesian is building the law based on substantive justice. Doctrinal legal
research (law as it should be) is in the main three layers, namely, the theory of law
dogmatic, theory of law, and philosophy of law, which is based on the concept
that the law is a positive norms within the national lawssystem, statute approach,
and conceptual approach.
The results show several factors that led to weak legal protection for
public shareholders (investors public), namely the lack of supervision of the
capital market activities, regulation of the capital market, and the weakness of law
enforcement on the violation of capital market regulation, as well as the weakness
of legal position of public shareholders (investors). Political Law of Capital
Market as offered solution which provides legal protection of substantive justice
based on public investors, can be categorized into two types: First, an integral
legal protection in a comprehensive manner, which is done generally by the State
and the capital market. Second; External legal protection, the legal protection
when dispute of capital market occurs.
This dissertation provides any suggestion for the Indonesian House of
Representative to undertake the amendment of law No. 8 of 1995 regarding
capital market regulations and their implementation, by strengthening or adding to
the provisions of any warranty benefit investments, guarantee equitable ownership
of the capital, and security assurance of investment stocks, including
strengthening of the capital market Supervisory Agency (OJK).In case of a civil
dispute which is suggested by the capital market players to cover non-litigation
efforts, and to the government for establishing a Dispute Resolution Institute of
Capital Markets.In case of a civil dispute which is suggested by the capital market
players to cover non-litigation efforts, and to the government for establishing a
Dispute Resolution Institute of Capital Markets.
_________________
Keywords: political law of capital market law, legal protection of substantive
justice, public investors.
xii
Abstrak
SUDIYANA, NIM: T311308015, Politik Hukum Pasar Modal Dalam
Memberikan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Substantif Terhadap
Pemegang Saham Publik. Disertasi PDIH UNS, 2017.
Disertasi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai faktor-
faktor penyebab lemahnya perlindungan hukum terhadap pemegang saham
publik (investor publik) dan untuk menemukan model politik hukum pasar modal
dalam memberikanperlindungan hukum berbasis keadilan substantif terhadap
pemegang saham publik (investor publik).
Penelitian ini mendasarkan pada teori keadilan John Rawls, dan teori
hukum responsive yang menegaskan bahwa perlunya hukum yang mengakomodir
kebutuhan masyarakat secara dinamis. Hukum yang responsive bagi kebutuhan
masyarakat Indonesia adalah hukum dibangun dengan mendasarkan pada
keadilan substantive. Penelitian hukum doktrinar ( law as it should be)ini berada
di tiga lapisan utama, yaitu aras dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat
hukum, yang didasarkan pada konsep bahwa hukum adalah norma-norma positif
di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional, dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach).
Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa faktor yang
menyebabkan lemahnya perlindungan hukum kepada pemegang saham publik
(investor public), yaitu lemahnya pengawasan terhadap kegiatan pasar modal,
kelemahan regulasi bidang pasar modal dan lemahnya penegakan hukum atas
pelangaran peraturan bidang pasar modal, lemahnya kedudukan hukum pemegang
saham publik (investor). Solusi yang ditawarkan adalahmodel politik hukum pasar
modal dalam memberikan perlindungan hukum berbasis keadilan substantif
terhadap pemegang saham publik, dapat dikelompokan menjadi dua macam
yaitu:Pertama; Perlindungan Hukum secara komprehensif integral, yang
dilakukan secara menyeluruh oleh struktur pasar modal. Kedua; Perlindungan
hukum extern, perlindungan hukum ketika terjadi sengketa pasar modal.
Disertasi ini memberikan saran kepada DPR untuk melakukan amandemen
sebagian Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan
pelaksanaannya, dengan memperkuat atau menambah ketentuan tentang adanya
jaminan kemanfaatan investasi, jaminan pemerataan kepemilikan modal, dan
jaminan keamanan investasi saham, termasuk memperkuat lembaga Pengawas
Pasar Modal (OJK). Dalam hal terjadi sengketa perdata disarankan kepada pelaku
pasar modal untuk menempuh upaya non litigasi, dan kepada pemerintah untuk
membentuk Lembaga Penyelesaian Sengketa Pasar Modal.
_________________
Kata Kunci: Politik hukum Pasar Modal, Perlindungan hukum berkeadilan
Substantive, Pemegang saham publik.
xiii
RINGKASAN
Menurut penjelasan umum, Politik hukum pasar modal dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, adalah:
1. Menciptakan kerangka hukum yang kuat;
2. Meningkatkan transparansi dan jaminan perlindungan kepada investor;
3. Menciptakan sistem perdagangan yang aman, tertib, efisien dan likuid
serta memberikan kesempatan investasi bagi pemodal kecil.
Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional
dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas
ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.Dalam rangka,
mencapai tujuan tersebut pasar modal mempunyai peran strategis, sebagai
salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, disisi lain Pasar modal
merupakan wahana investasi bagi masyarakat,termasuk pemodal kecil dan
menengah.
Secara yuridis, adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, investor akan mendapatkan perlindungan hukum. Disamping
itu, dengan adanya Undang-Undang Pasar Modal yang mengatur secara
komprehensif, dan dengan kewenangan Bapepam antara lain yang menjadi
semacam Polisi Khusus maka diharapkan law enforcement dan kepastian
hukum bidang pasar modal semakin baik.
Berbagai kasus seperti penipuan, manipulasi pasar dan insider trading
yang melibatkan Perseroan Terbuka yakni Perseroan Publik atau emiten, telah
memengaruhi perlindungan perlindungan hukum kepada pemegang saham publik.
Di masa yang akan datang terlebih pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA), permasalahan pasar modal berpotensi semakin meningkat dan akan
lebih kompleks, mengingat liberalisasi arus modal yang tak terkendali,
dibarangi dengan arus perusahaan asing sebagai pelaku pasar modal
Indonesia yang tak dapat dihindari. Hal ini merupakan tantangan bagi pasar
modal Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap
Pemegang saham publik (Investor). Perlindungan hukum terhadap Pemegang
saham publik atau investor yang berkeadilan, menjadi sangat penting dan
relevan untuk dikaji. Mengapa perlindungan hukum terhadap pemegang saham
Publik menurut regulasi yang berlaku belum optimal. Dan Bagaimana seharusnya
Politik Hukum Pasar Modal Dalam Memberikan Perlindungan hukum berbasis
keadilan substantive terhadap Pemegang saham publik (Investor)?
Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini mendasarkan pada
teori keadilan dan teori hukum responsive yang menegaskan bahwa perlunya
hukum yang mengakomodir kebutuhan masyarakat secara dinamis. Hukum yang
responsive bagi kebutuhan masyarakat Indonesia adalah hukum dibangun dengan
mendasarkan pada keadilan substantive.
Penelitian hukum doktriner ( law as it should be)ini berada di tiga lapisan
utama, yaitu aras dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum, yang
xiv
didasarkan pada konsep bahwa hukum adalah norma-norma positif di dalam
sistem perundang-undangan hukum nasional, dengan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach).
Pemahaman Politik hukum sebagai Istilah yang mengarah pada, arahan
atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan
melaksanakan hukum pasar modal dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan
Negara. Politik hukum (legal policy) pasar modal yakni garis atau dasar kebijakan
bidang pasar modal untuk menentukan hukum yang seharusnya berlaku dalam
Negara. Pasar modal adalahkegiatan yang bersangkutan dengan penawaran
umum dan perdagangan efek, kegiatan Perusahaan Publik yang berkaitan
dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan
dengan Efek. Perlindungan hukum Pemegang Saham Publik. Yang dimaksud
perlindungan hukum adalah segala upaya untuk memberikan perlindungan
hukum berbasis keadilan substantif terhadap pemegang saham publik.
Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa:
A. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perlindungan hukum pemegang
saham publik belum optimal, yaitu antara lain:
1. Lemahnya pengawasan terhadap kegiatan pasar modal, yang dapat
dilihat adanya;
a) Pelanggaran Terhadap Prinsip full disclocure Oleh Emiten
Contoh terakhir kasus pelanggaran prinsip keterbukaan adalah,
Prospektus PT Blue Bird, yang tidak memuat adanya sengketa
hukum ketika melakukan Initial Public Offering pada tahun 2014,
yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik saham PT Blue Bird
Taxi. Setelah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), Blue Bird
masih dalam kondisi permasalahan hukum yang masih berjalan
seperti sengketa merek.
b) Praktek Bisnis Yang Mengarah Kejahatan
Beberapa modus/strategis bisnis, seperti churning, shortselling
yang sering menimbukan kerugian investor publik.
Contoh, praktek dark pool.Saat ini memang belum ada praktek
dark pool murni tapi sudah ada dalam bentuk sederhana dimana
ada perusahaan efek yang melakukan crossing jual beli saham
untuk kemudian di eksekusi di bursa. Otoritas bursa perlu
menyiapkan regulasi terkait sistem perlindungan investor dan
price discovery karena transaksi jual beli saham pada dark pool
tidak memberikan transparansi transaksi di publik. c) Perbuatan direksi dan komisaris perusahaan emiten yang
merugikan pemegang saham, adanya transaksi self dealing,
pelanggaran terhadap ajaran oppurtunitas pada perseroan.
d) Perikatan yang dibuat emiten perusahaan kelompok yang
merugikan pemegang saham, seperti adanya transaksi yang
mengandung benturan kepentingan (conflict of interest).
2. Faktor Regulasi terkait Perlindungan Pemegang Saham baik dalam
Undang-Undang Pasar Modal maupun Undang-Undang Perseroan
xv
Terbatas. Terutama tidak lengkapnya ketentuan yang mengatur ha-hal
yang bersifat prinsip misalnya dividen, direktur independen,
penentuan harga wajar, dan adanya peraturanimperatif yang tidak ada
sanksi hukumnya, serta peraturan yang tidak efektif dan efisien,
menyebabkan mudah untuk dilanggar dan diterobos.
3. Faktor lemahnya penegakan hukum bidang pasar modal;
Ada beberapa kelemahan dalam penegakan hukum bidang
pasar modal, yang dapat memengaruhi perlindungan investor adalah:
(a) Banyaknya pelanggaran terhadap peraturan bidang pasar rmodal,
dan prinsip-prinsip pasar modal seperti prinsip full disclosure;
(b) Lemahnya kemampuan sumber daya, baik kuantitas maupun
kualitas;
(c) Bapepam-LK/OJK tidak dibekali dengan kewenangan yang
cukup memadai untuk membongkar kasus-kasus sulit di pasar
modal, khususnya kewenangan untuk menerobos kerahasiaan
perbankan;
(d) Sifat kerahasiaan yang dianut bank sering menghambat proses
penyidikan;
(e) Apabila penyidikan itu menyangkut pihak asing, sering kali
pihak asing menganut asas resiprositas, yaitu menyangkut
jaminan kerahasiaan data yang diberikan, sehingga akibatnya
muncul kesulitan dalam memperoleh data maupun informasi.
4. Faktor kedudukan hukum pemegang saham publik (investor publik)
sehingga tidak ada pemenuhan hak secara maksimal, baik hak yang
diatur dalam Undang-undang Pasar Modal maupun hak yang diatur
dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.
B. Untuk mengatasi berbagai faktor yang menyebabkan perlindungan hukum
terhadap pemegang saham publik tidak optimal, maka perlu ditemukan
solusinya yaitu bagaimana seharusnya politik hukum pasar modal dalam
memberikan perlindungan hukum berbasis keadilan substantif terhadap
pemegang saham publik. yang dalam hal ini terdiri dari dua macam yaitu:
1. Perlindungan Hukum komprehensif integral (Intern), yaitu
perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara dan para pelaku Pasar
Modal Indonesia secara menyeluruh dan integral, yang dilakukan
dengan cara memberikan:
a) Penguatan Jaminan kemanfaatan investasi, yang dilakukan dengan
menentukan kebijakan berupa;
(1) Penguatan Adanya keterlibatan Pemegang Saham dalam
Menentukan Kebijakan Perseroan, misalnya penentuan
deviden, corporate action (merger, akusisi, konsolidasi);
(2) Penentuan harga wajar atas saham yang dijual kembali
kepada perseroan, jika tidak setuju dengan corporate action;
(3) Ketentuan kewajiban emiten membayar dividen;
(4) Ketentuan direktur Independen;
(5) Ketentuan adanya lembaga khusus yang menangani sengketa
Pasar Modal.
xvi
b) Peningkatkan Jaminan Pemerataan Kepemilikan Modal
Peningkatan Jaminan Pemerataan Kepemilikan modal, dilakukan
dengan cara, menentukan kebijakan berupa: Pertama: Mendorong
perusahaan efek untuk membuka cabang di daerah-daerah,
Sosialisasi dan atau pendidikan pasar modal pada masyarakat yang
ditugaskan kepada OJK atau lembaga khusus; kedua;
Menyederhanakan Sistem Administrasi Pasar Modal;Memisahakan
lembaga Manajer Investasi dengan Perantara pedagang efek,
Underwriter, Bank Kustodian, Biro administrasi Efek. Banyaknya
pihak yang mengadministrasikan kegiatan pasar modal akan
berpotensi menimbulkan konflik interés yang merugikan pemegang
saham publik (investor). Misalnya Biro Administrasi Efek dan
Kustodian, keduanya dilakukan oleh satu perusahaan dan
melaksanakan fungsi yang hampir sama. ketiga; Peningkatan
Prinsip Full Disclosure Secara Total, Menurut hukum, penelitian
terhadap dokumen yang dilakukan Bapepam-LK, sekarang Otoritas
Jasa Keuangan hanyalah menyangkut formalitas, kejelasan dan
kecukupan informasi, dan tidak menyangkut masalah materiil dari
informasi. Dalam hal ini Negara kurang memberikan upaya
bagaimana pemegang saham publik mendapat informasi yang benar
dan valid secara substansial.Hukum Full Disclosure tidak
menyentuh kebutuhan masyarakat.Formalisme dan prosedural
merupakan karakter hukum represif yang mestinya tidak dipakai
sebagai dasar dalam kegiatan pasar modal.Negara melalui lembaga-
lembaga yang berkompeten mempunyai kewajiban untuk menjamin
adanya kebenaran informasi yang disampaikan perusahaan kepada
publik.
c) Penguatan Jaminan Keamanan Investasi;
Kebijakan hukum dalam Penguatan Jaminan Keamanan Investasi,
dilakukan dengan cara:menambah ketentuan sanksi hukum yang
tegas; ketentuan tentang peningkatan pengawasan dan kewenangan
OJK atau membentuk lembaga khusus semacam Komisi Pengawas
Pasar Modal;Menambah pihak yang tergolong mengandung
benturan kepentingan, Menggunakan data elektronik sebagai
pembuktian dalam scripless trading.
2. Perlindungan hukum extern (saat terjadi sengketa);
Perlindungan hukum terhadap pemegang saham publik yang dilakukan
ketika pemegang saham publik mempunyai sengketa hukum pasar modal.
Dalam sengketa pidana perlu konsisten untuk menerapkan ketentuan
pidana dalam Undang-Undang Pasar Modal, Bapepam/OJK walaupun
mempunyai hak diskresi namun tetap wajib untuk memproses secara
pidana. Terhadap sengketa perdata yang melibatkan/merugikan pemegang saham
publik selama ini tidak dapat memberikan keadilan substantif sebab pihak
pemegang saham publik sebagai pihak yang lemah, disamping tidak
mempunyai cukup pengetahuan hukum khususnya hukum pasar modal,
xvii
namun juga selalu kalah dalam bargaining power dengan Emiten.
Penyelesaian lebih tepat dengan upaya non litigasi dengan
mengedepankan;
a) Pertama, mengembangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
b) Kedua, mengembangkan Arbitrase Pasar Modal; atau
c) Ketiga, pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa. Pasar
Modal Lembaga khusus untuk menyelesaikan sengketa perdata
pasar modal menjadi penting untuk dibentuk, dengan alasan: (1) Kegiatan pasar modal sebagai kegiatan yang
berkesinambungan sejak penawaran umum hingga
perdagangan di pasar sekunder merupakan kegiatan yang
sangat kompleks, perkara pasar modal banyak mengandung
modus dan strategis bisnis yang sangat canggih, serta sering
melibatkan banyak pihak;
(2) Dalam sengketa pasar modal sering dilakukan oleh orang-
orang yang cerdas dan berpendidikan tinggi;
(3) Sistem pembuktian berpotensi sangat rumit;
(4) Membutuhkan pengkajian khusus terhadap perkara pasar
modal.
(5) Membutuhkan tenaga dan atau para ahli yang khusus bidang
pasar modal.
xviii
DAFTAR ISI
Hal
Halaman Judul……………………………………………………………….. i
Halaman Pengesahan Promotor……………………………………………… ii
Halaman Pengesahan Penguji………………………………………………... iii
Pernyataan………………………………………………………………….. .. iv
Motto……………………………………………………………………….. .. v
Kata Pengantar………………………………………………………………. vi
Abstract……………………………………………………………………… x
Abstrak……………………………………………………………………… xi
Ringkasan……………………………………………………………………. xii
Daftar Isi…………………………………………………………………….. xvii
Daftar Tabel dan Bagan……………………………………………………… xxii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah……………………………………………. 1
B. Permasalahan……………………………………………………….. 19
C. Tujuan Penelitian…………………………………………………… 20
D. Manfaat Penelitian…………………………………………………. 20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka…………………………………………………. 21
1. Politik Hukum Ekonomi………………………………………… 21
a. Politik Hukum…………………………………………… 21
b. Politik Hukum Ekonomi………………………………… 32
2. Politik Hukum Pasar Modal Indonesia.…………………….......... 38
a. Pengertian Pasar Modal………………………………..… 38
b. Sejarah Perkembangan Politik Hukum Pasar Modal…….. 46
c. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal………… 62
d. Mekanisme Pasar Modal Indonesia…………………… 77
e. Kegiatan dan Perkembangan Transaksi Bursa
Di Pasar Modal Indonesia………………………………..
90
f. Peran Pasar Modal Dalam Pembangunan Ekonomi…...... 97
xix
3. Analisis Yuridis Perseroan Terbatas……………………………. 109
a. Pengertian Perseroan Terbatas…………………………… 109
b. Jenis Perseroan Terbatas…………………………………. 112
c. Badan Hukum Perseroan Terbatas……………………… 115
d. Organ Perseroan Terbatas……………………………… 129
e. Konsep Pemegang Saham Publik…………….................. 143
4. Hakekat Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat………………... 145
5. Tugas Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum
Masyarakat ....................................................................................
B. Landasan Teori....................................................................................
1. Teori Positivisme..........................................................................
151
157
157
2. Teori Keadilan..............................................................................
3. Teori Hukum Responsif................................................................
4. Teori Perlindungan Hukum…………..…………………………
164
166
169
C. Penelitian Yang Relevan………………………………………… 171
D. Kerangka Berfikir ………………………………………………. 177
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian ……………………………………………. 187
B. Metode Pendekatan Penelitian………………………………………. 187
C. Bahan Hukum……………………………………………………….. 189
D. Teknik Pengumpulan Bahan………………………………………... 194
E. Analisa Bahan/Interpretasi……………………………...…………. 194
F. Batasan Operasional…………………………………………………. 197
BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB LEMAHNYA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM
PUBLIK (INVESTOR PUBLIK)
A. Lemahnya Pengawasan Bapepam/Otoritas Jasa Keuangan Terhadap
Kegiatan Pasar Modal………………………………………………...
198
1. Adanya Pelanggaran Terhadap Prinsip full disclocure Oleh
Emiten…………………………………………………………….
207
xx
2. Adanya Praktek Bisnis yang Mengarah Kejahatan…………...
3. Adanya Perbuatan Direksi Dan Komisaris Perusahaan Emiten
Yang Merugikan Pemegang Saham……………………………...
4. Adanya Perikatan Yang Dibuat Emiten Selaku Perusahaan
Kelompok Yang Menimbulkan Kerugian Perseroan……………..
226
231
235
B. Faktor Kelemahan Regulasi Terkait Perlindungan Hukum Pemegang
Saham Publik…………………………………………………………...
236
1. Istilah Pemegang Saham Publik………………………………… 236
2. Adanya Kelemahan Regulasi Terkait Perlindungan Hukum
Pemegang Saham Publik…………………………………………
237
C. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum Pasar Modal dalam
Memberikan Perlindungan Pemegang Saham Publik………………….
248
D. Lemahnya Kedudukan Hukum Pemegang Saham Publik (Investor)….. 261
a. Lemahnya kedudukan hukum Berakibat Pemenuhan Hak
Pemegang Saham Publik Menurut UUPT tidak Optimal…………
266
b. Lemahnya kedudukan hukum Berakibat Pemenuhan Hak
Pemegang Saham Publik Menurut UUPM tidak Optimal…….…..
E. Faktor Etika Bisnis Investasi Pasar Modal……………………………..
270
281
BAB V POLITIK HUKUM PASAR MODAL DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS KEADILAN SUBSTANTIF
TERHADAP PEMEGANG SAHAM PUBLIK
282
A. Perbandingan Dengan Pasar Modal Negara lain…………………….. 282
1. Alasan Perbandingan Dengan Negara ASEAN………………….. 282
2. Pasar Modal Malaysia……………………………………………….. 284
3. Pasar Modal Singapura…………………………………………... 294
4. Pasar Modal Amerika…………………………………………………... 297
B. Politik Hukum Pengembangan Perlindungan Hukum Pemegang
Saham Publik…………………………………………………………
322
C. Politik Hukum Pasar Modal Dalam Memberikan Perlindungan
Hukum Berbasis Keadilan Substantif Terhadap Pemegang Saham
xxi
Publik………………………………………………………………… 326
1. Perlindungan Hukum Secara Komprehensif Integral………......... 326
a. Penguatan Jaminan Kemanfaatan Investasi……………. 326
b. Peningkatan Jaminan Pemerataan Investasi…………… 354
c. Penguatan Jaminan Keamanan Investasi……………… 359
2. Perlindungan Hukum extern (Saat Terjadi Sengketa)………... 396
a. Pertama,Alternatif Penyelesaian Sengketa………...…. 398
b. Kedua, Arbitrase………………………………………... 399
c. Ketiga, Pembentukan Lembaga Khusus Pengelesaian Sengketa
Pasar Modal………………………………………………
401
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan…………………………………………………….
B. Implikasi………………………………………………………..
404
408
C. Saran ………………………………………………………….. 409
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………... 410
xxii
DAFTAR TABEL
Hal
1. Tabel. 1 Penelitian Yang Relevan …………………………………………171
2. Tabel. 2 Hak Pemegang Saham Versi UU No. 8 Th 1995
Tentang Pasar Modal……………........................................................................245
3. Tabel. 3 Komposisi Pemegang Saham BCA Per Maret 2015………………262
4. Tabel. 4 Komposisi Pemegsang Saham PT. Gudang Garam Tbk…………. 263
5. Tabel. 5 Komposisi Pemegang Saham PT. Unilever.Tbk…………………. 264
6. Tabel. 6 Daftar Emiten Membagi Dividen Interim Tahun Buku 2015…….341
7. Tabel. 7 Daftar Emiten Tidak Pernah Bagikan Dividen Lebih Dari 10
Tahun………………………………………………………………………..343
8. Tabel.8 Politik Hukum Yang ditawararkan…………………….…………..383
DAFTAR BAGAN
Hal
1. Bagan. 1 Keterikatan Hukum…...………………………………………..146
2. Bagan. 2 Kemandirian Hukum………………………...………………….147
3. Bagan. 3 Kerangka Pikir………………...………………………………..184
4. Bagan. 4 Analisis Bahan……...………………………………………......196
Top Related