iv
DINAMIKA FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) DALAM PENEGAKAN
HUKUM DI KOTA MAKASSAR
SKRIPSI
Dianjurkan untuk Memenuhi salah satu syarat ujian Skripsi pada jurusan
Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar
Oleh:
ANAS MAHMUSAR
NIM: 10538296214
PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
v
vi
vii
viii
ix
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Tlpn (0411) 860132 Makassar 90221 www fkip-unismuh.info
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Anas Mahmusar
Stambuk : 10538 296 214
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Judul Skripsi : Dinamika Front Pembela Islam (FPI) dalam Penegakan Hukum di
Kota Makassar
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim
penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau
dibuat oleh siapapun.
Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi
apabila pernyataan ini tidak benar.
Makassar, Desember 2020
Yang membuat pernyataan
Anas Mahmusar
x
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Tlpn (0411) 860132 Makassar 90221 www fkip-unismuh.info
SURAT PERJANJIAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Anas Mahmusar
Nim : 10538 296 214
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:
1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesainya skripsi saya, saya akan
menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi saya akan selalu melakukan konsultasi dengan
pembimbing, yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi saya.
4. Apabila saya melanggar perjanjian saya seperti butir 1, dan 3, maka saya
bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.
Makassar, Desember 2020
Yang Membuat Perjanjian
Anas Mahmusar
MOTTO
Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok
adalah harapan Jangan tunda sampai hari esok apa yang
bisa engkau lakukan untuk masa depanmu
viii
viii
KATA PENGANTAR
Assalaamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Alhamdulillahhirabbil ‘alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat
Allah Subhanahu wa ta’ala yang telah memberikan segala rahmat, rezeki,
hidayah, karunia-Nya, dan selalu memberikan petunjuk, kemudahan dan ridha
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi / penelitian ini yang
berjudul “Dinamika Front Pembela Islam (FPI) dalam Penegakan Hukum di Kota
Makassar” dengan lancar. Sholawat serta Salam juga senantiasa dicurahkan
kepada Junjungan besar kita Nabi Muhammad S.A.W, atas syafaatnya yang dapat
menjadi panutan bagi seluruh umat Muslim agar selalu berada di jalan yang
benar.
Penyusunan Skripsi /penelitian ini adalah sebagai tugas akhir yang
merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 dan untuk mendapatkan
gelar sarjana di Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari mungkin
masih banyak terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam laporan penelitian
(skripsi) ini, sehingga segala bentuk kritik maupun saran yang membangun
sangat diharapkan untuk bisa menyempurnakan penelitian ini. Semoga penelitian
ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak-pihak yang terkait.
Dalam penyelesaian Skripsi/penelitian ini, penulis ingin mengucapkan
banyak terimakasih atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan
ix
ix
segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya
kepada:
Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Makassar seluruh staf dan jajarannya.
Bapak Erwin akib, M.Pd, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
Bapak Drs. H. Nurdin, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan.
Bapak Drs. H. Nurdin, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan, sekaligus sebagai Dosen pembimbing Skripsi yang telah
meluangkan banyak waktu dan perhatiannya untuk memberikan bimbingan dan
pengarahan selama proses penyusunan Skripsi ini. Semoga semua kebaikan yang
telah bapak berikan bisa dibalas oleh Allah S.W.T berkali-kali lipat.
Bapak Lukman Ismail, S.Pd, M.Pd. selaku dosen pembimbing Skripsi yang
telah meluangkan banyak waktu dan perhatiannya untuk memberikan bimbingan
dan pengarahan selama proses penyusunan Skripsi ini. Semoga semua kebaikan
yang telah bapak berikan bisa dibalas oleh Allah S.W.T berkali-kali lipat.
Kedua orang tua yang penulis sayangi dan cintai, Ayah dan ibu yang selalu
membantu memberikan dukungan, semangat, nasihat, perhatian, do’a dan kasih
sayang kepada penulis. Semoga semua kebaikan yang telah diberikan bisa dibalas
oleh Allah S.W.T berkali-kali lipat
Kedua adik laki-laki dan adik perempuan penulis yang selalu memberikan
dukungan, do’a dan semangat kepada penulis.
x
x
Sahabat penulis, sekaligus sebaigai seorang kakak yang selalu mengawasi,
memeberi nasehat, arahan, dan dorongan semangat untuk selalu berjuang dan
untuk tetap berusaha.
Semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan karunia dan perlindungan
kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada
penulis. Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat
bagi pembacanya.
Wassalamu’alaikum warahnatullahi wabarakatuh
Penulis
xi
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL…………………………………………………………..i
LEMBAR PENGESAHAN……………………………………………………..ii
LEMBAR PERSETUJUAN……………………………………………………iii
KARTU KONTROL…………………………………………………………...iv
SURAT PERNYATAAN……………………………………………………….v
SURAT PERJANJIAN………………………………………………………...vi
MOTTO………………………………………………………………...……….vii
KATA PENGANTAR………………………………………………………...viii
DAFTAR ISI…………………………………………………………………...xi
ABSTRAK…………………………………………………………………….xiv
DAFTAR TABEL……………………………………………………………..xv
DAFTAR LAMPIRAN………………………………………………............xvi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah………………………………………………1
B. Rumusan Masalah……………………………………………..............6
C. Tujuan penelitian………………………………………………............6
D. Manfaat Penelitian…………………………………………………….7
E. Definisi Operasional..………………………………………………....8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu………………………………………................10
B. Kajian Konsep…………………………………………………….....11
1. Konsep Organisasi Masyarakat (Ormas)………………....................11
2. Front Pembebasan Islam (FPI)…………………….………………..17
xii
xii
3. Konsep Penegakan Hukum…………………………………………20
C. Kajian Teori…………………………………………………………..24
1. Teori struktural fungsional................................................................24
2. Teori Peranan…………………………………………………........26
D. Kerangka Pikir Penelitian…………………………………….............27
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian…………………………….............30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian………………………………..............31
C. Informan Penelitan…………………………………………………..33
D. Fokus Penelitian……………………………………………………..35
E. Instrumen Penelitian………………………………………………….35
F. Jenis dan Sumber Data……………………………………………….37
G. Teknik Pengumpulan Data…………………………………………..38
H. Teknik Analisis Data……………………………………….……….41
I. Teknik Keabsahan Data………………………………………………42
J. Etika Penelitian…………………………………………………...….44
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DI KOTA
MAKASSAR
A. Sejarah Kota Makassar…………………………………………,,,,,.45
B. Geografis Kota Makassar………………………………………,,,,,.47
C. Sosial Kota Makassar…………………………………………........48
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian……………………………………………………..,53
1. Faktor Penyebab Eksitensi Ormas FPI Dalam Penegakan Hukum di
Kota Makassar …………………………………………………..53
2. Implementasi Gerakan Front Pembela Islam terhadap Penegakan
Hukum di Kota Makassar……………………………………....59
3. Implikasi Eksitensi Front Pembela Islam dalam penegakan hukum di
Kota Makassar ……………………………………………………63
xiii
xiii
B. Pembahasan………………………………………………………….66
1. Kaitan Faktor Penyebab Eksitensi Ormas FPI Dalam Penegakan
Hukum di Kota Makassar dengan Teori Peranan…………………66
2. Kaitan Implementasi Penegakan Hukum Melalui Ormas FPI di Kota
Makassar dengan Teori Struktural Fungsional……………………67
3. Kaitan Implikasi Eksitensi Ormas FPI Dalam Penegakan Hukum di
Kota Makassar dengan Teori Peranan…………………………….63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan…………………………………………………………..69
B. Saran…………………………………………………………………70
DAFTAR PUSTAKA
xiv
xiv
ABSTRAK
ANAS MAHMUSAR (10538296214) “Dinamika Front Pembela Islam (FPI)
dalam Penegakan Hukum di Kota Makassar”. Dibawah bimbingan Bapak
H. Nurdin selaku pembimbing I dan Bapak Lukman Ismail selaku
pembimbing II
Skripsi ini membahas tentang pandangan Organisasi Masyarakat dalam
Penegakan hukum terkhusus organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI)
dalam kaitannya tehadap tindakan maksiat yang melanggar hukum di kota
Makassar. Tujuan dari penelitian ini: 1) Untuk mengetahui faktor penyebab
eksistensi ormas FPI dalam Penegakan Hukum di Kota Makassar. 2) Untuk
mendeskripsikan implementasi penegakan hukum melalui Ormas FPI di Kota
Makassar. 3) Untuk menganalisis implikasi eksistensi Ormas FPI dalam
Penegakan Hukum di Kota Makassar.
Penelitian ini adalah deskritif kualitatif, lokasi penelitian di kota Makassar,
sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer melalui studi lapangan
dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan FPI
sebagai sumber di Kota Makassar, sedangkan data sekunder berasal dari studi
kepustakaan dengan membaca buku, literatur-literatur, serta informasi tertulis
lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa factor penyebab eksitensi organisasi
kemasyarakatan FPI adalah karena adanya struktur organisasi yang sistematis
yang mengatur semua kegiatan Ormas FPI dan adanya perijinana dari pemerintah
dan kepolisian. FPI dalam melakukan penerapan atau pelaksanaan penegakan
hukum, melakukannya dengan dua cara yaitu, secara Persuasif yang
dimaksudkan adalah untuk membujuk atau mengajak orang lain agar mengikuti
pemikiran atau tindakan tertentu secara lembut dan secara Represif atau keras,
dengan penekanan, mengekang, dan menahan secara fisik sebagai inisiatif
terakhir apabila cara lembut tidak berhasil. Dampak dari eksitensi Ormas FPI
dalam Penegakan Hukum khusus di Kota Makassar adalah adanya dampak
positif yaitu pelanggar hukum tidak lagi melakukan pelanggaran hukum karena
diberi peringatan dan karena ada yang sudah sadar akan kesalahannya, dan
dampak negativenya adalah walau diberi peringatan lisan dan tertulis tidak
respon dengan baik karena bukan polisi yang memberi peringatan, akibatnya FPI
harus mangambil inisiatif dengan cara keras sebagai alternative terakhir yang
terkadang bisa berujung anarki.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, FPI, Faktor, Implementasi dan Implikasi
xv
xv
DAFTAR TABEL
Tabel 1 : Bagan Kajian Pustaka………………………………………..29
Tabel 2 : Jadwal Penelitian…………………………………………….32
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Kota Makassar…………………………...49
Tabel 4 : Jumlah penganut Agama di Kota Makassar………………....50
xvi
xvi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Dokumentasi
Lampiran 2 : Pertanyaan Dan Jawaban Wawancara
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Manusia sebagai individu ternyata tidak mampu hidup sendiri. Mereka
dalam menjalani kehidupannya akan senantiasa bersama dan bergantung pada
manusia lainnya. Manusia saling membutuhkan dan harus bersosialisasi
dengan manusia lain. Hal ini disebabkan manusia dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya tidak dapat memenuhinya sendiri. Mereka akan bergabung dengan
manusia lain untuk membentuk kelompok-kelompok dalam rangka pemenuhan
kebutuhan dan tujuan hidup. Dalam hal ini manusia sebagai individu
memasuki kehidupan bersama dengan inidividu lainnya.
Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi antara
sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri.
Manusia membutuhkan orang lain dalam membatu mengontrol dalam
kehidupan keluarga, kelompok, dan masyarakat. Maka lahirlah hukum sebagia
upaya dalam pembentukan pola hidup masyarakat secara teratur, dalam upaya
mecegah konflik yang terjadi dalam masyarakat jika tidak adanya aturan dan
hukum yang membatasi.
Hukum yang berlaku secara umum adalah hukum positif yang sama
kedudukannya antara hak dan kewajiban. Persamaan di hadapan hukum adalah
asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses
hukum), tidak membedakan antara hak dan kewajiban pihak lain dan tunduk
1
2
pada keadilan. Hukum juga menimbulkan persoalan penting dan kompleks
tentang kesetaraan, kewajaran, dan keadilan. Kepercayaan pada persamaan di
hadapan hukum disebut legalitarianisme hukum.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Semua
orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama
tanpa diskriminasi apapun". Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan
sama di bawah hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit,
etnis, agama atau karakteristik lain, tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
Dalam kehidupan masyarakat hukum dilaksanakan oleh penegak
hukum yang sah atau mendapat legitimasi dari masyrakat dan pemerintah
seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Polisi. Pihak penegakan hukum,
seperti khususnya polisi yang sering melakukan penegakan hukum bagi
perilaku kriminal dan berbagai kasus lain yang melanggar hukum dan
mengganggu ketertiban di masyarakat. Sebagai lembaga pelaksana hukum
yang sah seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Polisi, diketahui dan diakui
secara umum oleh masyarakat sebagai satu-satunya yang bisa menindaklanjuti
terhadap kasus yang melanggar hukum. Namun pada kenyataannya ada
beberapa kelompok atau Organisasi Masyarakat yang biasa bertindak dan
berperilaku selayaknya lembaga hukum formal yang sah, padahal sudah ada
larangan yang tentang berbagai perilaku Ormas dalam Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Ormas) memuat larangan dan sanksi terhadap ormas.
https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilanhttps://id.wikipedia.org/wiki/Pernyataan_Umum_tentang_Hak-Hak_Asasi_Manusiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Ras_manusiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Gender_(sosial)https://id.wikipedia.org/wiki/Kebangsaanhttps://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok_etnikhttps://id.wikipedia.org/wiki/Agamahttps://id.wikipedia.org/wiki/Diskriminasihttps://id.wikipedia.org/wiki/Bias
3
Mengutip lampiran Perppu yang dirilis Sekretariat Negara, perubahan
substansial terletak dalam beberapa pasal. Pasal 59, Ormas dilarang
melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang
dianut di Indonesia. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu
ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas
sosial; dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang
penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(setkap.go.id/ 12 februari 2020)
Kenyetaannya bahwa masih ada beberapa kelompok yang telah
menangani kasus yang seharusnya hanya dilakukan oleh kepolisian yang
seharusnya dilarang sesuai pasal 59 yang melarang melakukan kegiatan yang
menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Ada beberapa kasus yang langsung
ditindaklajuti oleh beberapa kelompok tersebut dan mereka tidak memiliki ijin
resmi sebagai penegak hukum. Contoh kasusnya Razia Buku yang dilakukan
sekelompok orang yang mengatasnamakan diri ormas Brigade Muslim
Indonesia (BMI) di Toko Buku Gramedia Makassar, dalam aksi razia yang
kemudian video pernyataan penyitaannya viral di internet tersebut, antara lain
diklaim bahwa buku-buku yang dirazia dan disita adalah buku-buku yang
tidak diperbolehkan beredar, atau dengan kata lain "buku terlarang"
(suara.com/Arsito Hidayatullah, 07 Agustus 2019). Ada juga kasus FPI razia
warga yang merayakan Valentine dengan atau tanpa pihak kepolisian.
4
Alasannya mereka menilai perayaan valentine hanya berbuat maksiat
(suara.com, Pebriansyah Ariefana/Stephanus Aranditio, 14 Februari 2019).
Ada beberapa Organisasi masyarakat yang terlibat tapi yang akan kita bahas
kali tentang Front Pembela Islam (FPI) khususnya cabang Makassar. Alasan
memilih FPI ketimbang beberapa Ormas lainnya adalah karena FPI adalah
satu lembaga yang sering kali eksis dalam penegakan hukum di kota
Makassar.
Sesuai dengan latar belakang pendiriannya, maka FPI mempunyai
sudut pandang yang menjadi kerangka berfikir organisasi (visi), bahwa
penegakan amar ma´ruf nahi munkar adalah satu-satunya solusi untuk
menjauh-kan kezholiman dan kemunkaran. Tanpa penegakan amar ma´ruf
nahi munkar, mustahil kezholiman dan kemunkaran akan sirna dari kehidupan
umat manusia di dunia. FPI bermaksud menegakkan amar ma´ruf nahi munkar
secara káffah di segenap sektor kehidupan, dengan tujuan menciptakan umat
sholihat yang hidup dalam baldah thoyyibah dengan limpahan keberkahan dan
keridhoan Allah ´Azza Wa Jalla. Insya Allah. Inilah misi FPI. Jadi, Visi Misi
FPI adalah penegakan amar ma´ruf nahi munkar untuk penerapan Syari´at
Islam secara káffah.
Sesuai dengan Visi dan Misinya FPI menegakan amar ma´ruf nahi
munkar untuk penerapan Syari´at Islam dalam masyarakat, selama menegakan
amar ma´ruf nahi munkar FPI mendapat tanggapan positif dan negative dari
masyarakat, positif karena menegakan Syari´at Islam dan negativ karena
dalam melakukan aksinya FPI cenderung radikal sering melakukan kekerasan.
https://www.suara.com/tag/maksiat
5
Front pembela Islam (FPI) saat melakukan aksinya seringkali menegakan
hukum sendiri dan main hakim sendiri yang seharusnya menjadi tugas dari
lembaga hukum formal seperti polisi, dan eksitensi ormas bukanlah sebagai
lembaga hukum formal yang bisa menegakan hukum sendiri.
Dalam aksi terbarunya, masa Front Pembela Islam (FPI) Makassar
tiba-tiba melakukan razia minuman keras (miras) ke sebuah tempat hiburan
malam, Kamis malam 23 Juli 2020. Dalam razia sekitar pukul 23.40 Wita di
Daun Caffea di Jalan Monginsidi Baru, Kecamatan Rappocini Makassar,
Sulawesi Selatan ini didapat ratusan botol berisi miras. Razia dilakukan karena
dianggap tempat hiburan malam tersebut melanggar aturan dengan cara
memperjual belikan minuman keras secara bebas.
Latar belakang kenapa Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi
menegakan hukum sendiri adalah karena FPI melihat pelanggar hukum yang
tidak dihukum oleh polisi. Dalam pandangan FPI saat melakukan aksinya
adalah untuk menegakan amar ma´ruf nahi munkar untuk penerapan Syari´at
Islam.
Berdasarkan latar belakang diatas judul Skripsi ini adalah “Dinamika
Front Pembela Islam (FPI) dalam Penegakan Hukum di Kota Makassar” dan
alasan mengapa masalah ini sangat penting untuk diteliti adalah karena untuk
mengetahui mengapa ada beberapa kelompok masih melakukan penegakan
hukum sendiri padahal sudah ada hukum yang melarang, dan untuk
mengetahui apa ketidak puasan mereka sehingga masih melakukan penegakan
hukum padahal sudah ada lembaga penegak hukum resmi. Untuk alasan
https://www.sindonews.com/topic/12712/front-pembela-islam-fpihttps://www.sindonews.com/topic/2389/miras
6
peneliti memeilih lokasi di Kota Makassar adalah karena banyak Ormas main
hakim sendiri dan tak lupa pula karena peneliti tinggal di Kota Makassar.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini
sebagai berikut:
1. Apakah faktor yang menyebabkan eksistensi ormas FPI dalam penegakan
hukum di Kota Makassar?
2. Bagaimakah implementasi penegakan hukum melalui ormas FPI di Kota
Makassar?
3. Bagaimakah implikasi eksistensi ormas FPI dalam penegakan hukum di
Kota Makassar ?
C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian
ini adalah:
1. Untuk mengetahui faktor penyebab eksistensi ormas FPI dalam Penegakan
Hukum di Kota Makassar.
2. Untuk mendeskripsikan implementasi penegakan hukum melalui Ormas
FPI di Kota Makassar.
3. Untuk menganalisis implikasi eksistensi ormas FPI dalam Penegakan
Hukum di Kota Makassar.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak
diantaranya
7
1. Manfaat Teoritis
a. Menambah pengetahuan dibidang Sosiologi Agama dan Sosiologi Hukum,
tentang bagaimana dan mengapa FPI melaksanakan penegakan hukum
diluar lembaga hukum.
b. Mengetahui bagaima cara FPI melakukan penegakan hukum dan
mengetahui bahwa ada dampak dari tindakan FPI yang melakukan
penegakan hukum yang bukan tugasnya.
c. Menambah banyak referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
a. Menambah wawasan tentang perilaku yang tidak sesuai dengan norma
agama dan norma social agar tidak menjadi seperti pelaku krimanal yang
tidak menaati hukum dan di kecam oleh agama dan masyarakat.
b. Menegetahui berat hukumannya bagi orang yang melanggar hukum dan
sebagai peringatan pada diri kita sendiri bahwa setiap perbuatan terdapat
konsekuensinya, apalagi perbuatan jahat.
E. Devinisi Operasional
1. Front Pembela Islam (FPI) adalah sebuah organisasi massa Indonesia.
Mengusung pandangan Islamisme konservatif yang bertujuan tujuan
menjadi wadah kerja sama antara ulama dan umat dalam menegakkan Amar
Ma'ruf dan Nahi Munka di setiap aspek kehidupan.
2. Dinamika adalah bagian ilmu fisika yang berhubungan dengan benda yang
bergerak dan tenaga yang menggerakkan. Dinamika juga bisa disebut
kelompok gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang dalam
8
masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup
masyarakat yang bersangkutan
3. Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah organisasi yang
didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan
kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan
untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
4. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku
dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasihttps://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakathttps://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
9
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
Penelitian mengenai FPI (Front Pembela Islam) memang menarik untuk
diteliti. Pergerakan yang begitu dikenal oleh banyak masyarakat ini telah
menyita perhatian dan daya tarik tersendiri. Berikut adalah beberapa penelitian
yang membahas mengenai FPI (Front Pembela Islam):
1. Nurotul Badriyah, Amar Ma’ruf Nahi Munkar dalam Prespektif FPI (Front
Pembela Islam) Study kasus di Surabaya. Surabaya: skripsi fakultas
ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013. Pada
penelitian ini pembahasannya hanya mengacu kepada pergerakan Amar
Ma’ruf Nahai Munkar FPI yang menjadi solusi bagi kelalaian pemerintah
didalam melaksanakan tugas yang terjadi di kota Surabaya sebagai
pengayom masyarakat. Dalam hal ini kesejahteraan, kenyamanan dan rasa
aman telah terusik dengan adanya tempat-tempat maksiat. Disinilah adanya
FPI menjadi solusi bagi problem yang ada di masyarakat untuk memberikan
rasa aman kepada masyrakat.
2. Azilatul Rohmaniah, Tinjauan hukum pidana Islam dan undang-undang no
17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan terhadap perihal model
Amar ma’ruf nahi munkar oleh Front Pembela Islam (Studi Kasus di
Dusun Dengok Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten
Lamongan). Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
9
10
Negeri Sunan Ampel, 2014. Dalam skrpisi ini menjelaskan dan fokus
terhadap pergerakan Amar ma’ruf nahi munkar yang dinilai telah
melampai batas sehingga terjadi penganiyayaan terhadap korban yang
terjadi di Kabupaten Lamongan serta termasuk tindak pidana yang tertera
didalm undnag-undang no 17 tahun 2013 tentang organisasi
kemasyarakatan.
Sedangkan dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang Front
Pembela Islam (FPI) yang melakukan penegakan hukum terhadap tempat-
tempat maksiat di kota Makassar. Penelitian ini juga berbeda dengan
penelitian diatas. Jika penelitian diatas hanya fokus terhadap gerakan Amar
ma’ruf nahi munkar. Namun Penelitian ini berfokus terhadap tindakan
penegakan hukum Front Pembela Islam (FPI) untuk membubarkan dan
menutup tempat-tempat maksiat yang tidak resmi dan tidak sah dalam hukum
di Kota Makassar.
B. Kajian Konsep
1. Konsep Organisasi Masyarakat (Ormas)
a. Sejarah Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan
Berdirinya Budi Utomo pada tanggal 5 Mei 1908 yang kemudian
dapat membangkitkan bangsa ini dengan membentuk kelompok-
kelompok terlihat dari berdirinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28
Oktober 1928 yang diikuti dengan adanya Jong Java, Jong Sumatera,
Jong Ambon. Secara historis keberadaan Negara Kesatuan Republik
Indonesia diawali oleh perjalanan perjuangan yang didukung oleh
11
kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang mempunyai
keinginan dan tujuan yang sama yaitu kemerdekaan Indonesia, yang
terwujud pada tanggal 17 Agustus l945. Dalam perjalanan perjuangan
kemerdekaan Indonesia Kehadiran beberapa organisasi, merupakan fakta
yang tidak terbantahkan, karena organisasi-organisasi pada zaman itu
mempunyai tujuan yang sama membangun kesadaran masyarakat
Indonesia sehingga menghantarkan mampu kemerdekaan Indonesia.
Organisasi-organisasi tersebut sampai saat ini, masih diakui
keberadaannya dan berkembang dengan cara melakukan kiprahnya di
tengah-tengah masyarakat pada berbagai bidang kehidupan sosial
kemasyarakatan, misalnya organisas keagamaan, yang bergerak di
bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat
b. Pengertian Organisasi Masyarakat
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam pengertiannya
merupakan perkumpulan masyarakat yang membentuk organisasi yang
sifat dan strukturnya teratur, biasanya mulai dari tingkat tertinggi/pusat
sampai tingkat terendah/pimpinan di tingkat daerah atau bahkan rukun
warga.
Secara hakiki, organisasi merupakan upaya atau proses
terpeliharanya persatuan, dalam kerangka mempertahankan keutuhan
organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Dalam konteks ini,
Sejalan dengan itu, Sondang P. Siagian, menerangkan apa itu organisasi
12
dengan melihat dari sisi hakikat organisasi, yaitu bahwa organisasi dapat
ditunjau dari tiga sudut pandang, yaitu:
1. Organisasi dipandang sebagai wadah;
2. Organisasi dapt dipandang sebagai proses
3. Organisasi sebagai kumpulan orang.
Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah
organisasi adalah merupakan tempat dan tempat itu dibentuk oleh para
pemrakarsa organisasi yang kemudian menjadi anggota organisasi
tersebut. Terbentuknya suatu wadah organisasi itu berangkat dari adanya
kesamaan visi, misi, dan/atau ideologi, karena kesamaan visi, dan misi
dan ideologi itu kemudian menetapkan tujuan yang sama, terbentuk
secara terstruktur dari mulai pimpinan tertinggi sampai terendah, serta
menetapkan arah kebijakan dan program kerjanya dalam mencapai tujuan
organisasi.
c. Ciri-ciri Organisasi Masyarakat
Melihat ruang lingkup organisasi kemasyarakatan, maka secara
umum organisasi kemasyarakatan, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1. Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan dasar sukarela;
2. Alat perjuangan dan pengabdian satu bidang kemasyarakatan tertentu
atau lebih;
3. Sebagai wadah berekspresi anggota masyarakat dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
13
4. Kegiatannya bukan merupakan kegiatan politik, tetapi gerak langkah
dan kegiatan dari setiap program organisasinya dapat mempunyai
dampak politik.
d. Macam-macam Organisasi
Masyarakat
Sesuai dengan ciri organisasi kemasyarakatan di atas, maka
organisasi kemasyarakatan bisa beragam macamnya, tetapi secara umum
dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu:
1. Organisasi kemasyarakat yang bergerak dalam satu bidang kekhususan.
Organisasi kemasyarakatan yang termasuk dalam kelompok ini,
biasanya adalah organisasi profesi seperti, Persatuan Advokad
Indonesia (Peradin), Asosiasi Persatuan Sarjana Hukum Indonesia
(APHI) Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Indonesia Mining
Association (IMA), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Ikatan
Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
(HKTI), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI),
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), dan lain-lain;
2. Organisasi kemasyarakatan yang bergerak dan/atau mempunyai
kegiatan bidang kemasyarakatan lebih dari satu kekhususan, seperti:
Muhammadiyah, PBNU, Persis, PUI, HKBP, dan lain-lain dimana
dalam praktriknya selain organisasi keagamaan/dakwah, juga bergerak
dalam bidang kemasyarakatan lainnya seperti pendidikan, kesehatan,
dan persoalan-persoalan sosial lainnya.
14
e. Faktor Penyebab Adanya Eksitensi Organisasi Masyarakat
Dalam membangun sebuah bangsa dapat dicapai melalui proses
yang diawali dengan kesadaran rakyatnya baik secara individu atau
bersama kelompok masyarakat yang berjalan dengan landasan dan tujuan
yang sama. Cita-cita dalam melaksanakan tujuan kegiatan, dan
kepentingan bersama yang dibangun dengan kesadaran dan berkelompok
yang diyakini dapat memecahkan kepentingan bersama dalam sebuah
wadah yang populer dengan nama organisasi kemasyarakatan (Ormas).
Ormas dapat dibentuk oleh kelompok masyarakat berdasarkan beberapa
kesamaan kegiatan, profesi dan tujuan fungsi, seperti agama, pendidikan,
budaya, ekonomi, hukum dan sebagainya.
Eksistensi organisasi bagi sebagian kalangan adalah suatu yang
mengasyikkan, karena selain merupakan wahana tempat beraktivitas, juga
merupakan sarana penyaluran kehendak dan pemikiran baik dalam tataran
internal organisasi, maupun dalam kerangka penyaluran pemikiran dan
pendapat dalam lingkup kehidupan bernegara. Penyaluran aspirasi
melaluiorganisasi, diyakini memperoleh perhatian selain akan lebih teratur
dan terarah, karena suara yang disampaikan merupakan suara dari
organisasi bukan atas nama pribadi, dan membawa kepentingan
anggotanya. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang
mengedepankan aspek demokrasi dalam tataran pelaksanaannya,
merupakan hal yang wajar kalau kemudian banyak bermunculan
organisasi-organisasi baru, karena semakin dibukanya keran kebebasan
15
dalam mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul sehingga
semakin terbuka kemungkinan akan adanya perbedaan pendapat.
Penghormatan terhadap perbedaan pendapat, membawa konsekwensi
berkembangnya wadah-wadah organisasi baru
f. Hakikat Organisasi Kemasyarakatan
Menurut Soerjono Soekanto: ”Sifat berkelompok, baik dalam
ikatan lepas dalam arti hidup bermasyarakat, maupun berkelompok
melakukan ikatan dan/atau menghimpun diri dalam sebuah perkumpulan
atau organisasi formal dalam arti terstruktur dan tertata, merupakan naluri
ilmiah dari sifat dasar manusia sebagai mahluk sosial, dan naluri dari
manusia untuk selalu hidup dengan orang lain. Sedangkan Sifat dasar
manusia untuk hidup bermasyarakat dalam kehidupan sehari- hari
merupakan naluri yang telah ada sejak lahir. Hubungan individu antara
manusia dengan manusia secara naluriah menimbulkan reaksi antar
individu yang berhubungan tersebut, dan karena reaksi itulah mendorong
kecenderungan manusia untuk memberikan keserasian dalam
melaksanakan hubungannya. Secara naluri manusia akan selalu hidup
berkelompok, meskipun pada saat lahir pada umumnya dilahirkan sendiri.
Hal itu disebabkan oleh sifat dasar manusia yang selalu ada keinginan
menjadi bagian dari manusia lainnya, yang berada disekelilingnya dan
menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Adanya hidup
berkelompok antar manusia, tentu saja secara alamiah akan menimbulkan
interaksi atau hubungan satu sama lain. Interaksi tersebut, bukan hanya
16
hubungan antar manusia dalam kelompok yang bersangkutan, tetapi
berinteraksi dengan alam sekelilingnya dimana manusia itu hidup dan
bertempat tinggal, misalnya berinteraksi dengan memanfaatkan alam
sebagai sumber kehidupan.
Interaksi yang rentan akan perpecahan dalam kelompok biasanya
cenderung terjadi pada sebuah organisasi yang lebih besar dari
sisi jumlah anggota kelompoknya. Sedangkan hubungan erat satu sama
lain dari anggota- anggota kelompok dimaksud biasa ditemukan pada
kelompok-kelompok kecil. Berkaitan dengan itu pula, Charles Horton
Cooley dalam bukunya “Sosial Organization (1909)” menyebutkan
bahwa kelompok-kelompok tersebut dapat dibedakan ke dalam
primary group dan secondary group, yang diterjemahkan sebagai
“kelompok utama” dan “kelompok sekunder”. Selanjutnya yang
dimaksud dengan primary group adalah: Kelompok-kelompok yang
ditandai cirri-ciri kenal-mengenal antara anggota-anggotanya serta
kerjasama erat yang bersifat pribadi.
2. Front Pembela Islam (FPI)
a. Latar Belakang Kemunculan FPI
Front Pembela Islam (FPI) merupakan salah satu organisasi Islam
yang cukup penting pasca reformasi Indonesia. Gerakannya yang kerap
diwujudkan dalam tindakan-tindakan dan aksi-aksi yang radikal telah
menimbulkan ketakutan dan bahkan menjadi momok bagi sebagian
anggota masyarakat. FPI termasuk juga salah satu kelompok Islam yang
17
kerap dikategorikan sebagai Islam fundamentalis. Jargon- jargon yang
mereka pakai memang tidak jauh dari doktrin pembelaan kalimat Allah,
lebih khusus lagi pemberlakuan syariat Islam, dan penolakan mereka yang
tegas terhadap Barat. Organisasi ini cepat dikenal masyarakat sejak
beberapa tahun belakangan. Hal ini berhubungan erat dengan kegiatan
utama mereka, yaitu merazia tempat-tempat hiburan yang mereka percaya
sebagai sarang maksiat seperti klub malam, diskotik, kafe, dan kasino.
FPI didirikan tepat pada hari perayaan kemerdekaan Republik
Indonesia yang ke-53, tanggal 17 Agustus 1998. Bertepatan di Pesantren
Al-Umm Ciputat Jakarta Selatan pimpinan K.H. Misbahul Anam, FPI
dideklarasikan. Deklarasi FPI sendiri diramaikan dengan Tabligh Akbar
dan disesuaikan juga dengan milad Pesantren Al- Umm. Gagasan
berdirinya FPI berawal dari perbincangan antara Habib Muhammad Rizieq
Shihab dengan Misbahul Anam yang kemudian menjadi para pendiri FPI.
Mereka khawatir dengan melonjaknya grafik kemaksiatan dan
kemunkaran di tengah masyarakat. Untuk itu mereka berdua mengajak
ulama dan habib lainnya.
Tujuan organisasi ini untuk menegakkan hukum Islam. Pada 2002
FPI mendesak pemerintah menambahkan kalimat “kewajiban
menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya” dalam sila pertama
Pancasila “Ketuhanan yang Maha Esa”. Struktur FPI ketika itu terdiri dari
empat dewan: Dewan Pimpinan Pusat, daerah, wilayah dan cabang. Habib
Rizieq merupakan salah satu pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
18
Sedangkan Abu Bakar Ba’asyir masuk dalam Dewan Pimpinan Daerah
sebagai ketua FPI Surakarta.
Dari dasar keprihatinan mereka terhadap maraknya tindak
kemaksiatan dan pornografi, sementara aparat keamanan yang mestinya
memberantas berbagai macam kemaksiatan tersebut justru seperti tidak
berdaya dan bahkan membiarkan begitu saja. Kenyataan ini tentu saja
bertolak belakang dengan nilai-nilai yang dipegang FPI, yang tujuan
pendiriannya, sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasarnya adalah
untuk “menegakkan amar ma‟ruf nahi munkar di segala aspek
kehidupan”. Dengan semangat untuk menegakkan amar ma‟ruf nahi
munkar terhadap segala macam perilaku yang bertentangan dengan
nilai-nilai syar‟i itulah maka FPI menjalankan aksinya.
Menurut Habib, maksud dan tujuan perjuangan FPI sebagai
organisasi Islam yang berasaskan akidah Ahlu Sunnah wal Jama‟ah
(berorientasi manhaj salafi, yaitu cara beragama sesuai dengan yang
dicontohkan oleh Muhammad Saw dan Para Sahabatnya, yaitu orang
yang mula-mula mukmin dan muslim) adalah untuk amar ma‟ruf nahi
munkar. Penyebutan kata “Pembela Islam” di sini, menurut Habib Rizieq
juga ada maksudnya. Bahwa yang dibela oleh FPI bukan umat Islamnya
saja, tapi nilai-nilai keislaman yang boleh jadi dilaksanakan oleh umat
non-Muslim. Motto perjuangan FPI yang selalu diangkat adalah “hidup
mulia atau mati syahid”.
3. Konsep Penegakan Hukum
19
a. Proses Penegakan Hukum
Penegakan hukum (law enforcement) adalah proses dilakukannya
upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara
nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau
bernegara. Sehubungan dengan hal itu bahwa penegakan hukum
merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola
perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang
bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama
penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana
hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.
Penegakan hukum (law enforcement) tentu akan berlandaskan
pada acuan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai
komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Tidak
akan bisa di terapkan penegakan hukum tersebut jika hanya Peraturan
Perundang- Undangan tanpa didukung oleh aparatur hukum yang bersih
yang berintegritas tinggi dan profesional,maka dengan itu penegakan
hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan
baik jika aturan Perundang-Undangan yang ada diimbangi oleh aparatur
penegak hukum yang profesional yang berlandaskan pada kode
etik dan integritasnya.
Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu
secara tuntas menangani kejahatan baik secara segi kualitas mauun
kuantitas telah menimbukan fenomena baru yang masyarakatnya sendiri
20
menanamkan peradilan masa atau main hakim sendiri, yang sealu
berpegang pada jalan pintas dan terobosan dengan menghakimi penjahat
yang tertangkap basah melakukan delik.
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak
pidana guna menentukan dapat atau tindakannya dilakukan penyidikan.
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Pengetahuan dan pengertian penyidik perlu dinyatakan dengan pasti dan
jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak
manusia.
b. Lembaga-Lembaga Penegakan Hukum
1. Lembaga Kepolisian
Lembaga kepolisian merupakan lembaga yang secara langsung
berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat.
2. Lembaga Kejaksaan
Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan
kekuasaan negara terutama dibidang penuntutan dalam tata susunan
kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh
Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Tugas Kejaksaan meliputi tugas penyidikan dengan pembagian
21
sebagaimana dijelaskan dalam KUHAP, dimana dalam sistem
peradilan pidana, kejaksaan bekerja setelah ada pelimpahan perkara
dari lembaga kepolisian.
Kejaksaaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus
Litis) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, hanya
institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat
diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah
berdasarkan Undang-Undang.
3. Lembaga Pengadilan
Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses
peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan peradilan itu sendiri
berada di tangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Tugas pokok dari pengadilan adalah menerima, memeriksa,
mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas
ini meliputi baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun
Mahkamah Agung (MA). Selain itu, pengadilan berkewajiban untuk
membantu pencari keadilan serta berkewajiban pula untuk mewujudkan
suatu peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, sesuai
dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.
c. Bentuk Hukum
1. Hukum Tertulis
22
Hukum yang telah ditulis dan di cantumkan dalam peraturan
perundang-undangan Negara baik yang dikodifikasi ataupun yang tidak
dikodifikasi. Contoh hukum Tertulis: hukum perdata tertulis dalam KUH
Perdata, hukum pidana dituliskan dalam KUH Pidana, UU (Undang-
undang).
Hukum tertulis juga bisa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau
kaidah tentang aturan yang dituangkan dalam bentuk formal yang
tersusun secara sistematis. Hukum yang dapat menjadi pedoman dan
peringatan kepada masyarakat secara langsung.
2. Hukum Tidak Tertulis
Hukum yang hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat/ adat
atau dalam praktik ketatanegaraan/ konverasi.
Hukum tidak tertulis merupakan kebalikan dari Hukum Tertulis.
Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang tidak dituangkan/ dicantumkan
dalam peraturan Perundang-undangan. Hukum tidak tertulis merupakan
hukum yang hidup atau berjalan dan tumbuh dalam kehidupan
masyarakat/ adat atau dalam praktik ketatanegaraan/ konversi. Contoh
Hukum Tidak Tertulis: Hukum Adat yang tidak ditulis atau tidak
dicantumkan dalam perundang-undangan namun peraturannya sudah
tertanam dan dipatuhi oleh daerah tertentu atau adat tertentu sehingga
menjadi sebuah pedoman dalan tata pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat.
23
Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang dianggap tidak bisa
konsisten, dikarenakan hukum tidak tertulis peraturannya dapat berubah
sewaktu-waktu sesuai keadaan dan kepentingan yang menghendakinya
C. Landasan Teori
1. Teori struktural fungsional
Teori struktural fungsional melihat masyarakat sebagai sebuah
keseluruhan sistem yang bekerja untuk menciptakan tatanan dan stabilitas
sosial. Teori ini sering disebut juga perspektif fungsionalisme, dicetuskan
oleh Emile Durkheim. Durkheim banyak mengkaji tentang tatanan sosial
dan bagaimana masyarakat dapat hidup harmonis. Fungsionalisme fokus
pada struktur sosial yang levelnya makro. Beberapa tokoh sosiologi yang
terpengaruh oleh teori fungsionalisme Durkheim diantaranya, Talcott
Parsons dan Robert K. Merton.
Fungsionalisme melihat individu sebagai bagian dari masyarakat
yang berada dalam sistem sosial yang besar. Sistem sosial ini bekerja untuk
menciptakan stabilitas tatanan sosial. Masyarakat, dengan demikian adalah
kumpulan dari individu-individu yang bekerja dalam sebuah sistem untuk
menjaga stabilitas sosial. Durkheim sendiri melihat masyarakat sebagaimana
organisme. Organisme tersusun atas beberapa komponen yang memainkan
peranannya masing-masing. Apabila masing-masing komponen bergerak
sendiri, organisme akan mengalami disfungsi atau gagal berfungsi. Teori
struktural fungsional melihat institusi atau lembaga sosial sebagai komponen
24
dari sistem sosial. Masing-masing lembaga didesain untuk menjalankan
fungsinya.
Dalam kacamata fungsionalisme, institusi sosial akan eksis apabila
berhasil menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Bila tidak, institusi
sosial akan lenyap dengan sendirinya. Dalam sosiologi, beberapa institusi
sosial yang dimaksud antara lain: keluarga, pemerintah, ekonomi, media,
agama, dan sebagainya. Jika institusi sosial tidak bekerja sebagaimana
mestinya, maka sistem sosial akan collapse dan perlu waktu lama untuk
pulih seperti semula. Kondisi pasca perang merupakan contoh dimana sistem
sosial rusak dan gagal berfungsi akibat perang. Pasca perang, ekonomi tidak
berjalan, pemerintah mengalami kekosongan kekuasaan, dan aspek lain
kehidupan sosial bubar. Teori struktural fungsional melihat ini sebagai
destabilitas dan rusaknya sistem social (http://sosiologis.com/teori-
struktural-fungsional)
2. Teori Peranan
Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status).
Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan
kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan
dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak
dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan
sebaliknya. (Soekanto, 2009:212-213).
a. Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga
hal, antara lain; Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan
http://sosiologis.com/teori-struktural-fungsionalhttp://sosiologis.com/teori-struktural-fungsional
25
posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini
merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang
dalam kehidupan bermasyarakat. Peranan merupakan suatu konsep tentang
apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai
organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang
penting bagi struktur sosial masyarakat.
b. Merton dalam Raho (2007: 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan
sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang
menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat
peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan
dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang
karena menduduki status-status social khusus.
c. Wirutomo (1981: 99 – 101) mengemukakan pendapat David Berry bahwa
dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan
menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan
yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-
harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan
social tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat,
maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan
masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam
peranan-peranan yang lain.
Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua
macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap
26
pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan
kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap
masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya
dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam
pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari
struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai
pola-pola peranan yang saling berhubungan.
C. Kerangka Pikir
Penegakan hukum (law enforcement) adalah proses dilakukannya upaya
untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai
pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.
Sehubungan dengan hal itu bahwa penegakan hukum merupakan proses
keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata dengan
ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai
kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum, adalah
untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan
sebaik-baiknya.
Penegakan hukum (law enforcement) tentu akan berlandaskan pada
acuan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen
struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Tidak akan bisa di
terapkan penegakan hukum tersebut jika hanya Peraturan Perundang-
Undangan tanpa didukung oleh aparatur hukum yang bersih yang
berintegritas tinggi dan profesional, maka dengan itu penegakan hukum
27
akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik jika
aturan Perundang-Undangan yang ada diimbangi oleh aparatur penegak
hukum yang profesional yang berlandaskan pada kode etik dan
integritasnya.
Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu
secara tuntas menangani kejahatan baik secara segi kualitas maupun
kuantitas telah menimbukan fenomena baru yang masyarakatnya sendiri
menanamkan peradilan masa atau main hakim sendiri, yang sealu
berpegang pada jalan pintas dan terobosan dengan menghakimi penjahat
yang tertangkap basah melakukan delik.
Akibat dari kurang efektif dan cenderung tidak mampunya secara
tuntas menangani kejahatan menyebabkan timbulnya kekhawatiran
masyarakat atas keselamatan dan kesejahteraan sosial, maka timbulah
fenomena baru masyarakatnya menanamkan peradilan masa atau main
hakim sendiri dengan cara spontan maupun melalui Organisasi- organisasi
yang tidak puas atau tidak sesuai dengan keyakinan mereka.
28
Adapun kerangka pikir masalah ini sebagai berikut:
tabel 2.1 Bagan Kajian Pustaka
Penegak Hukum
Pelanggar Hukum
Ormas FPI
Faktor penyebab
eksistensi ormas
FPI dalam
Penegakan
Hukum di Kota
Makassar
Implementasi
penegakan
hukum melalui
Ormas FPI di
Kota Makassar.
Implikasi
eksistensi ormas
FPI dalam
Penegakan
Hukum di Kota
Makassar.
29
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam
melakukan suatu penelitian, karena pada dasarnya metode penelitian
merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan
tertentu. Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan,
dan menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan cara-cara ilmiah. Oleh
karena itu, metode yang digunakan dalam suatu penelitian harus tepat.
Berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan, penelitian ini termasuk
ke dalam penelitian kualitatif sehingga akan menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata. Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan
tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif. Menurut
Arikunto (1998, h.309) penelitian kualitatif dimaksudkan untuk
mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan
gejala menurut apa adanya pada saat penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu,
penelitian kualitatif mampu mengungkap fenomena-fenomena pada suatu
subjek yang ingin diteliti secara mendalam.
Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan jenis penelitian Studi kasus. Penelitian studi kasus meneliti suatu
kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan
secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi
29
30
yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa
berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada
pada keadaan atau kondisi tertentu. Meski mencakup satu kesatuan sistem,
penelitian studi kasus tidak harus meneliti satu orang atau idnividu saja, namun
bisa dengan beberapa orang atau objek yang memiliki satu kesatuan fokus
fenomena yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data yang mendalam,
penelitian studi kasus menggunakan teknik wawancara, observasi, sekaligus
studi dokumenter yang kemudian akan dianalisis menjadi suatu teori. Studi
kasus akan memahami, menelaah, dan kemudian menafsirkan makna yang
didapat dari fenomena yang diteliti tersebut.
Alasan memilih studi kasus sebagai pendekata penelitian peneliti ingin
mengetahui secara rinci dan menyeluruh terhadap suatu kejadian atau
fenomena FPI dalam “Dinamika Organisasi masyarakat dalam penegakan
hukum”, menambahkan bahwa alasan memeilih metode studi kasus adalah
kerena peneliti berminat menyelidiki proses, alasan dan hasil dari kasus
tersebut Peristiwa Yang Diselidiki.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini lakukan di Sekret tempat Ormas FPI tinggal di Jl. Lure
kelurahan Barana, Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan
tempat Ormas FPI melakukan aksinya dan waktu penelitian dimulai tanggal
05 Oktober 2020 s/d 26 November 2020.
31
Tabel. 3.1 Jadwal penelitian
C. Informan Penelitian
Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan
informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000:
97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan
yang akan diteliti. Terdapat kriteria-kriteria untuk menentukan informan
penelitian yang dikatakan oleh para ahli.
No.
Jenis Kegiatan
Tahun 2020/2020
Bulan I Bulan II Bulan III
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Pegusulan Judul
2.
Penyusunan
Proposal
3.
Konsultasi
pembimbing
4. Seminar Proposal
5.
Pengurusan Izin
Penelitian
6. Pengumpulan data
7. Analisis Data
8.
Konsultasi
pembimbing
9. Seminar Skripsi
32
Menurut Spradley (Moleong, 2004: 165) informan harus memiliki
beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu:
1. Informan yang intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas
yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai
oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang
ditanyakan.
2. Informan masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan
kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
3. Informan mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai
informasi.
4. Informan yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau
dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan
informasi.
Berdasarkan kriteria informan yang dikatakan oleh Spradley diatas,
peneliti menentukan informan yang memenuhi kriteria tersebut. Informan yang
peneliti tentukan merupakan orang-orang yang terikat secara penuh di dalam
Ormas FPI dalam arti menjadi anggota resmi Ormas FPI dan terlibat langsung
dalam kegiatan FPI.
Klasifikasi Informan Penelitian
1. Informan Kunci adalah informan yang memiliki informasi secara
menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan
kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat
secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama.
33
Dalam pemilihan informan kunci tergantung dari unit analisis yang akan
diteliti. Informan kunci sebaiknya orang yang bersedia berbagi konsep dan
pengetahuan dengan peneliti, dan sering dijadikan tempat bertanya oleh
peneliti. Untuk itu sebaiknya dalam pengumpulan data peneliti sebaiknya
memulainya dari informan kunci untuk mendapatkan gambaran yang utuh
dan menyeluruh tentang masalah yang diamati. Dalam hal ini informan
kunci dalam penelitian ini adalah pimpinan Ormas FPI.
2. Informan Ahli/Utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama”
dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah
orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian
yang akan dipelajari. Dalam hal ini informan Ahli/Utama dalam penelitian
ini adalah anggota Ormas FPI yang terlibat langsung dalam masalah
penelitian.
3. Informan pendukung/tambahan merupakan orang yang dapat memberikan
informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam
penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi
yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Dalam hal
ini informan kunci dalam penelitian ini adalah anggota Ormas FPI dan
anggota kepolisisan yang mengetahui masalah tapi tidak telibat langsung.
D. Fokus Penelitian
Untuk mempermudah penulis dalam menganalisa hasil penelitian, maka
penelitian ini difokuskan pada “Dinamika Ormas dalam penegakan hukum
(studi kasus FPI di Kota Makassar)”.
34
Deskrpsi fokus penelitian:
1. Faktor penyebab eksistensi ormas FPI dalam Penegakan Hukum di Kota
Makassar.
2. Implementasi penegakan hukum melalui Ormas FPI di Kota Makassar.
3. Implikasi eksistensi ormas FPI dalam Penegakan Hukum di Kota Makassar.
E. Instrumen Penelitian
1. Pedoman wawancara berfungsi:
a. Menghindari kesalahan informasi/data yang simpang siur.
b. Informasi/data dari hasil wawancara merupakan pelengkap informasi
awal.
c. Memperoleh informasi secara komprehensif, akurat, jujur, dan
mendalam.
d. Mendapatkan informasi dan data yang objektif dan berimbang.
e. Menggali kemunkinan adanya perspektif baru atas suatu masalah.
2. Pedoman observasi berfungsi:
a. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana
tindakan yang telah disusun sebelumnya. Untuk mengetahui seberapa
jauh pelaksanaan tindakan yang sedang berlangsung.
b. Sebagai metode pembantu dalam penelitian yang bersifat eksploratif.
Bila kita belum mengetahui sama sekali permasalahan, biasanya
penelitian-penelitian pertama dilakukan melalui pengamatan di tempat-
tempat gejala terjadi.
35
c. Sebagai metode pembantu dalam penelitian yang sifatnya sudah lebih
mendalam. Dalam hal ini,biasanya observasi dijadikan sebagai metode
pembantu untuk menunjang wawancara sebagai metode utama.
Observasi akan membantu untuk mengontrol/memeriksa di lapangan,
seberapa jauh hasil wawancara tersebut sesuai dengan fakta yang ada.
3. Alat perekam suara berfungsi untuk merekam apa dikatakan oleh
Narasumber tentang yang berkaitan dengan penelitian. Alat perekam suara
juga digunakan untuk melengkapi catatan-catatan wawancara. Dengan alat
perekam suara sangat membantu peneliti dalam melengkapi jawaban yang
tidak sempat tertulis, yaitu dengan cara memutar kembali hasil rekaman
yang telah dilakukan.
4. Alat rekam gambar dan video seperti kamera digital atau kamera Hp
berfungsi untuk mengabil gambar atau video tentang sumber, kegiatan dan
hasil dari kegiatan atau acara yang berkaitan dengan materi penelitian.
F. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data
Kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata
yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap
botol air minum dalam kemasan, tanggapan para ahli terhadap psikopat dan
lain-lain. Ditegaskan Raco bahwa dalam penelitian kualitatif, data biasanya
berbentuk teks, foto, cerita, gambar, artifact dan bukan berupa angka hitung-
hitungan.
36
2. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer adalah pengambilan data dengan instrumen
pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen.
Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan
teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah
sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data
(Sugiyono, 2015: 187). Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan
wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau
pengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini data primer
berupa catatan hasil wawancara dan hasil pengamatan langsung di
lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang
dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah
catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis
industry oleh media, situs Web, internet dan seterusnya (Uma Sekaran,
2011). Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung yang
diberikan kepada pengumpul data. (Sugiono: 2008: 402)
G. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak yaitu
pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau
37
pendapat tentang suatu hal. Pewawancara adalah orang yang mengajukan
pertanyaan. Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau
pendapat atas pertanyaan pewawancara. Narasumber juga biasa disebut
dengan informan. Orang yang bisa dijadikan sebagai narasumber adalah
orang yang ahli di bidang yang berkaitan dengan informasi yang
dibutuhkan.
Lexy J Moleong (1991:135), Menjelaskan bahwa wawancara
dengan tujuan percakapan tertentu. Dalam metode ini peneliti dan
responden berhadapan langsung (tatap muka) untuk mendapatkan
informasi secara lisan dengan mendapatkan data tujuan yang dapat
menjelaskan masalah penelitian.
Koentjaraningrat, menjelaskan bahwa wawancara adalah cara yang
digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk mendapatkan informasi
dan secara lisan pembentukan responden, untuk berkomunikasi tatap
muka.
Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi di
mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan- pertanyaan untuk
dijawab oleh orang yang diwawancarai.
2. Observasi
Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses
atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami
pengetahuan dari
sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah
https://id.wikipedia.org/wiki/Fenomenahttps://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuanhttps://id.wikipedia.org/wiki/Gagasan
38
diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang
dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Di dalam penelitian,
observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar dan
rekaman suara.
Menurut Arikunto (2006:124) observasi adalah mengumpulkan
data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-
usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. Metode
observasi seperti yang dikatakan Hadi dan Nurkancana (dalam
Suardeyasasri, 2010:9) adalah suatu metode pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara
sistematis baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada tempat
yang diamat.
Cara observasi yang paling efektif adalah melengkapinya dengan
pedoman observasi/pedoman pengamatan seperti format atau blangko
pengamatan. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau
tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Setelah itu, peneliti sebagai
seorang pengamat tinggal memberikan tanda cek (√) pada kolom yang
dikehendaki pada format tersebut. Orang yang melakukan pengamatan
disebut pengamat.
Kegiatan observasi tentu memiliki tujuan tertentu yang ingin
dicapai. Adapun tujuan observasi adalah sebagai berikut:
39
1. Untuk menggambarkan suatu objek dan segala yang berhubungan
dengan objek penelitian melalui pengamatan dengan menggunakan
panca indera.
2. Untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai objek yang diamati,
dimana kesimpulan tersebut disusun dalam sebuah laporan yang relevan
dan bermanfaat bagi bahan pembelajaran.
3. Untuk mendapatkan suatu data atau informasi yang dapat dibagikan
kepada pihak lain dalam bentuk karya ilmiah atau non-ilmiah.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah aktivitas atau proses sistematis dalam
melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan
penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan, penerangan
pengetahuan dan bukti serta menyebarkannya kepada pengguna.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi
dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan
penyimpanan informasi di bidang pengetahuan; pemberian atau
pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan
koran dan bahan referensi lain.
Menurut Nurhadi Magetsari dkk, pengertian dokumentasi adalah
bahan yang termasuk dalam jenis, bentuk, dan sifat apapun tempat
informasi direkam, rekaman yang ditulis atau dipahat, yang
menyampaikan informasi berupa fakta.
40
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dalam penjelasan
pengertian dokumentasi, tujuan kegiatan dokumentasi adalah untuk
mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan, serta bukti.
H. Tenik Analisis Data
Analisis data merupakan langkah yang terpenting untuk memperoleh
temuan-temuan hasil penelitian. Analisis data yaitu proses pengumpulan data
agar dapat ditafsirkan. Analisis data dilakukan pada saat mengumpulkan data
dan setelah pengumpulan data. Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif yaitu matode
yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai subjek
yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis (Adi, 2004,
h.117). Menurut Miles dan Huberman (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008, h.
209) ada tiga kegiatan yang dilakukan dalam melakukan analisis data
diantaranya dengan:
1. Reduksi Data
Tahap ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian,
pengabstraksian dan pentransformasikan data kasar yang diambil dari
lapangan. Inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan
penyeragaman segala bentuk data menjadi bentuk tulisan yang akan
dianalisis.
2. Penyajian Data
Setelah data-data tersebut terkumpul kemudian peneliti
mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok-
41
kelompok agar peneliti lebih mudah untuk melakukan pengambilan
kesimpulan.
3. Menarik Kesimpulan
Pada tahap ini, peneliti membandingkan data-data yang sudah
didapat dengan data-data hasil wawancara dengan subjek dan informan
yang bertujuan untuk menarik kesimpulan.
I. Teknik Keabsahaan Data
Metode analisis data yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik
dari penelitian kualitatif, yaitu analisis data secara induktif. Uji keabsahan data
digunakan untuk memastikan kebenaran dari data yang diperoleh. Teknik-
teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini
adalah:
1. Ketekunan dan keajegan pengamatan
Meningkatkan ketekunan dalam wawancara dan observasi maka data
dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.
2. Triangulasi
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sumber yang lain. Keabsahan data yang dilakukan dengan
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk pengecekan dan sebagai
pembanding terhadap data yang didapat. Pada penelitian ini peneliti
menggunakan 3 triangulasi, yaitu:
a. Triangulasi Sumber
42
Membandingkan dan mengecek kemabli kepercayaan suatu
informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Pada
penelitian ini peneliti juga akan mewawancarai orang terdekat subjek
b. Triangulasi Metode
Upaya membandingkan temuan data yang telah diperoleh dengan
menggunakan suatu metode tertentu, dengan data yang diperoleh dengan
menggunakan metode lain mengenai permasalahan dan sumber yang
sama.
c. Triangulasi Teori
Triangulasi teori merujuk pada pemakaian perspektif teori yang
bervariasi guna dalam menginterpretasikan data yang sama (Pawito,
2008, h.100)
3. Perpanjangan Keikutsertaan
Pada perpanjangan keikutsertaan ini, peneliti sebagai alat ukur dalam
mengumpulkan data meliputi observasi dan wawancara pada berbagai latar
dan peristiwa. Hal ini dilakukan guna mempelajari kebudayaan, meaning
dan intepretasi dari permasalahan yang ada.
J. Etika Penelitian
Dalam pelaksanan penelitian ini peneliti menekankan masalah etika
penelitian meliputi:
1. Informed Consent (Penjelasan Dan Persetujuan)
Sebelum permintaan persetujuan menjadi responden, peneliti
menjelaskan terlebih dahulu menegenai maksud dan tujuan penelitain
43
pada responden, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal
yang dilakukan, peneliti memberikan penejelasan rinci tentang hal-hal
yang berkaitan dengan penelitian kepada responden.
2. Anomity (Tanpa Nama)
Untuk menjaga kerahasiaan responden, peneliti tidak akan
mencantumkan nama responden secara lengkap pada lembar kuesioner,
responden cukup mencantumkan nama inisial dari nama responden.
3. Confidentiality (Kerahasiaan)
Kerahasian informasi yang diberikan responden dijamin sepenunya
oleh Peneliti, data dari responden tidak disebarluaskan.
44
BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DI KOTA MAKASSAR
A. Sejarah Kota Makassar
Nama Makassar sudah disebutkan dalam pupuh 14/3 kitab Nagara
kretagama karya Mpu Prapanca pada abad ke-14, sebagai salah satu daerah
taklukkan Majapahit. Walaupun demikian, Raja Gowa ke-9 Tumaparisi
Kallonna (1510-1546) diperkirakan adalah tokoh pertama yang benar-benar
mengembangkan Kota Makassar. Ia memindahkan pusat kerajaan dari
pedalaman ke tepi pantai, mendirikan benteng di muara Sungai Jeneberang,
serta mengangkat seorang syahbandar untuk mengatur perdagangan.
Pada abad ke-16, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan
di Indonesia Timur, sekaligus menjadi salah satu Kota terbesar di Asia
Tenggara. Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang
ketat, di mana seluruh pengunjung ke Makassar berhak melakukan perniagaan
disana dan menolak upaya VOC (Belanda) untuk memperoleh
hak monopoli di Kota tersebut.
Selain itu, sikap yang toleran terhadap agama berarti bahwa
meskipun Islam semakin menjadi agama yang utama di wilayah tersebut,
pemeluk agama Kristen dan kepercayaan lainnya masih tetap dapat berdagang
di Makassar.
44
https://id.wikipedia.org/wiki/Kakawin_Nagarakretagamahttps://id.wikipedia.org/wiki/Kakawin_Nagarakretagamahttps://id.wikipedia.org/wiki/Mpu_Prapancahttps://id.wikipedia.org/wiki/Majapahithttps://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Gowahttps://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Gowa#Tumapa'risi'_Kallonnahttps://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Gowa#Tumapa'risi'_Kallonnahttps://id.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-16https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggarahttps://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggarahttps://id.wikipedia.org/wiki/VOChttps://id.wikipedia.org/wiki/Belandahttps://id.wikipedia.org/wiki/Monopolihttps://id.wikipedia.org/wiki/Agamahttps://id.wikipedia.org/wiki/Islamhttps://id.wikipedia.org/wiki/Kristen
45
Hal ini menyebabkan Makassar menjadi pusat yang penting bagi orang-
orang Melayu yang bekerja dalam perdagangan di Kepulauan Maluku dan
juga menjadi markas yang penting bagi pedagang-pedagang
dari Eropa dan Arab. Semua keistimewaan ini tidak terlepas dari
kebijaksanaan Raja Gowa-Tallo yang memerintah saat itu (Sultan Alauddin,
Raja Gowa, dan Sultan Awalul Islam, Raja Tallo).
Kontrol penguasa Makassar semakin menurun seiring semakin kuatnya
pengaruh Belanda di wilayah tersebut dan menguatnya politik monopoli
perdagangan rempah-rempah yang diterapkan Belanda melalui VOC. Pada
tahun 1669, Belanda, bersama dengan La Tenri Tatta Arung Palakka dan
beberapa kerajaan sekutu Belanda Melakukan penyerangan terhadap kerajaan
Islam Gowa-Tallo yang mereka anggap sebagai Batu Penghalang terbesar
untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia timur. Setelah berperang habis-
habisan mempertahankan kerajaan melawan beberapa koalisi kerajaan yang
dipimpin oleh belanda, akhirnya Gowa-Tallo (Makassar) terdesak dan dengan
terpaksa menanda tangani Perjanjian Bongaya
Kota ini dahulu bernama Ujung Pandang dan dipakai dari kira-kira
tahun 1971 sampai tahun 1999. Alasan untuk mengganti nama Makassar
menjadi Ujung Pandang dengan alasan politik, antara lain karena Makassar
adalah nama sebuah suku bangsa padahal tidak semua penduduk kota
Makassar adalah anggota dari etnik Makassar.
B. Geografis Kota Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Melayuhttps://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Malukuhttps://id.wikipedia.org/wiki/Eropahttps://id.wikipedia.org/wiki/Bangsa_Arabhttps://id.wikipedia.org/wiki/Rempah-rempahhttps://id.wikipedia.org/wiki/1669https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Bongayahttps://id.wikipedia.org/wiki/1971https://id.wikipedia.org/wiki/1999https://id.wikipedia.org/wiki/Etnik_Makassar
46
Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian
Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara
119º24’17’38” Bujur Timur dan 5º8’6’19” Lintang Selatan yang berbatasan
sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros,
sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar.
Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2° (datar) dan
kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat
175, 77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga
tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C sampai dengan 29°C.
Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang
membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai
“Waterfront City” yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo,
Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke
dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada
pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini
menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim
hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.
Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan
dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan
yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso,
Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan
Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya.
Batas-batas administrasi Kota Makassar adalah:
47
1. Batas Utara: Kabupaten Maros
2. Batas Timur: Kabupaten Maros
3. Batas Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
4. Batas Barat: Selat Makassar
Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua
bagian yaitu:
a. Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai.
b. Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan
Antang Kecamatan Panakukang.
Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian
Timur Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di
Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Mangggala, Panakkukang, dan
Rappocini.
C. Sosial Kota Makassar
1. Jumlah Penduduk Kota Makassar
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Makassar
Kecamatan
Mariso
Mamajang
Tamalate
Rappocini
Makassar
2019
Jumlah Penduduk (Jiwa)
Laki laki Perempuan
30 609 29 890
30 129 31 323
102 128 103 413
82 162 87 959
42 553 42 962
48
Ujung Pandang
Wajo
Bontoala
Ujung Tanah
Sangkarang
Tallo
Panakukkang
Manggala
Biringkanaya
Tamalanrea
Kota Makassar
13 716 15 338
15 470 15 983
27 886 29 311
18 037 17 497
7 239 7 292
70 303 70 027
73 971 75 693
75 094 74 393
110 138 110 318
56 533 59 310
755 968 770 709
Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan
2. Jumlah penganut Agama di Kota Makassar
Tabel 4.2 Jumlah penganut Agama di Kota Makassar
Kota 2015
Islam Protestan Katolik Hindu Budha Konghucu
Makassar 983 006
114 631 66 581 9 129 16 886 3 264
Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan
3. Jumlah Pekerja di Kota Makassar
Laju pertumbuhan ekonomi Kota Makassar berada di peringkat paling
tinggi di Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi
Kota Makassar di atas 9%. Bahkan pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/2008
49
Kota Makassar mencapai angka 10, 83%. Pesatnya pertumbuhan ekonomi
saat itu, bersamaan dengan gencarnya pembangunan infrastruktur yang
mendorong perputaran ekonomi, seperti pembangunan Bandara
Internasional Sultan Hasanuddin, jalan tol dan sarana bermain kelas
dunia Trans Studio di Kawasan Kota Mandiri Tanjung Bunga.
Pada triwulan II tahun 2019 saja, Makassar mendapatkan Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)
masing-masing sebesar Rp601,1 Miliar dan Rp 1 Trilliun. Penanaman Modal
ini diserap 5 sektor yaitu sektor pertambangan dengan nilai paling besar
yaitu Rp484,3 Miliar diikuti oleh sektor industri mineral non logal sebesar
Rp377,1 Miliar, jasa lainnya sebesar Rp169,2 Miliar, sektor listrik, gas & air
sebesar Rp164,7 Miliar dan sektor industri makanan sebesar Rp100,7 Miliar.
Selain investasi yang relatif besar, Makassar juga berhasil
menciptakan usaha-usaha yang mengharumkan nama bangsa seperti PT
CEPAT DAN BERSIH INDONESIA (QnC Laundry) yang berhasil
membawa nama Indonesia ke panggung internasional melalui sebuah
kompetisi laundry internasional di Milan pada tahun 2018 yang diadakan
CINET, sebuah komite internasional untuk pemeliharaan tekstil. Ada juga
produk terkenal dari Makassar yang banyak orang tidak tahu berasal dari
Makassar yaitu Minyak Tawon yang bisa dijadikan minyak gosok, pijat dan
urut. Minyak tawon ini dapat ditemukan di pusat oleh-oleh seperti Jalan
Somba Opu. Ada juga Bugis Waterpark yang telah buka sejak tahun 2012
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandara_Internasional_Sultan_Hasanuddinhttps://id.wikipedia.org/wiki/Bandara_Internasional_Sultan_Hasanuddinhttps://id.wikipedia.org/wiki/Trans_Studiohttps://www.qnclaundry.net/https://www.celebes.co/bugis-waterpark-makassar
50
dan Jamesons Hardware Supermarket yang sudah menjamur ke seluruh
Indonesia juga berasal dari Makassar.
Perekonomian Kota Makassar diprediksi mulai memasuki fase
pemulihan. Meski pandemi Covid-19 belum usai, namun upaya pemulihan
mulai digerakkan. Pemerintah Kota Makassar saat ini mulai fokus pada
perbaikan di 5 sektor. Perbaikan di 5 sektor ini menyusul adanya sejumlah
pelonggaran yang dibuat pemerintah untuk kembali menghidupkan aktivitas
perekonomian. Pemkot Makassar sendiri telah membuat Perwali Nomor
51/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan sebagai upaya pencegahan Covid-19 dalam Rangka Pemulihan
dan Percepatan Ekonomi. Kepala Sub Bidang Pangan dan Pertanian
Bappeda Kota Makassar A.E Arifianto menjelaskan saat ini Pemkot
Makassar akan memaksimalkan perbaikan pada sektor strategis, di antaranya
sektor pariwisata, usaha mikro kecil menengah (UMKM), padat karya,
investasi, dan perikanan.
51
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. HASIL PENELITIAN
1. Faktor Penyebab Eksitensi Ormas FPI Dalam Penegakan Hukum di
Kota Makassar.
a. Faktor Kurangnya penegakan atau penindasan hukum terhadap
pelanggaran yang berkaitan dengan Agama
FPI sebagai sebuah lembaga pada dasarnya latar belakang
keberadaanya dipengaruhi oleh gejala sosial (hukum) yang gagal dalam
menjalankan peran dan fungsinya di tengah tatanan sosial. Baik dari segi
substansinya, hukum tidak mampu mengakomodir kepentingan
masyarakat, dari segi strukturnya, para penegak hukum lebih cenderung
menjadikan hukum sebagai alat untuk melakukan represif terhadap
masyarakat dan dari segi kultur tidak adanya kesadaran hukum
masyarakat.
Akibat dari ketidak mampuan hukum untuk mengakomodir
msyarakat, maka FPI sebagai lembaga menjadi penegak untuk
mewujudkan tatanan sosial yang lebih baik dengan cara menjalankan
aksinya. Berdasarkan struktur organi
Top Related