Deskripsi mata kuliah
Mata kuliah ini disampaikan secara tatap muka
dan akan membahas ttg konsep dasar hukum
adat, sistem hukum adat, persekutuan hukum
adat, hukum tanah,transaksi tanah, transaksi
yang berhubungan dg tanah, subyek hk, hukum yang berhubungan dg tanah, subyek hk, hukum
kekerabatan, hukum perkawinan, hukum harta
perkawinan dan hukum wari
Tugas berkala diberikan secara
individu/kelompok
Tujuan Mata Kuliah
Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan Hukum Adat dan dapat Hukum Adat dan dapat menyelesaikan perkara-perkara yang bersangkutan dg Hukum Adat
Pengajar
Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S.
Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.
Soelistyowati, S.H., M.H.
E. Joeni Arianto Kurniawan, S.H.
PrasyaratPrasyarat
Pengantar Ilmu Hukum (PIH)Pengantar Ilmu Hukum (PIH)
Pengantar Hukum Indonesia Pengantar Hukum Indonesia Pengantar Hukum Indonesia Pengantar Hukum Indonesia (PHI)(PHI)
POKOK BAHASANPOKOK BAHASAN
1.1. KONSEP DASAR HUKUM ADATKONSEP DASAR HUKUM ADAT
2.2. SISTEM HUKUM ADATSISTEM HUKUM ADAT
3.3. PERSEKUTUAN HUKUM ADATPERSEKUTUAN HUKUM ADAT
4.4. TATA SUSUNAN PERSEKUTUAN HUKUM TATA SUSUNAN PERSEKUTUAN HUKUM 4.4. TATA SUSUNAN PERSEKUTUAN HUKUM TATA SUSUNAN PERSEKUTUAN HUKUM
ADATADAT
5.5. DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADATDASAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT
6.6. HUKUM TANAH ADATHUKUM TANAH ADAT
7.7. TRANSAKSI TANAHTRANSAKSI TANAH
8.8. TRANSAKSI YG BERHUBUNGAN TRANSAKSI YG BERHUBUNGAN DENGAN TANAHDENGAN TANAH
9.9. SUBYEK HUKUMSUBYEK HUKUM
10.10.HUKUM HUKUM KEKERABATAN/KEKELUARGAAN/KEKEKERABATAN/KEKELUARGAAN/KEWANGSAANWANGSAANWANGSAANWANGSAAN
11.11.HUKUM PERKAWINAN ADATHUKUM PERKAWINAN ADAT
12.12.HUKUM HARTA PERKAWINANHUKUM HARTA PERKAWINAN
13.13.HUKUM WARISHUKUM WARIS
14.14.TATA CARA PEWARISANTATA CARA PEWARISAN
KONSEP DASAR HUKUM ADATKONSEP DASAR HUKUM ADAT
Pengertian adat dan hukum adatPengertian adat dan hukum adat
CiriCiri--ciri dan sifat hukum adatciri dan sifat hukum adat
AsasAsas--asas hukum adatasas hukum adat
SISTEM HUKUM ADATSISTEM HUKUM ADAT
Sistem hukum adatSistem hukum adat
SendiSendi--sendi hukum adatsendi hukum adat
Hukum adat sbg aspek kebudayaanHukum adat sbg aspek kebudayaan
PERSEKUTUAN HUKUM ADATPERSEKUTUAN HUKUM ADAT
Pengertian persekutuan hukumPengertian persekutuan hukum
Struktur persekutuan hukum di Struktur persekutuan hukum di IndonesiaIndonesia
TATA SUSUNAN PERSEKUTUAN TATA SUSUNAN PERSEKUTUAN
HUKUM ADATHUKUM ADAT
BentukBentuk--bentuk pesekutuan hukum di bentuk pesekutuan hukum di IndonesiaIndonesia
Suasana tradisional masyarakat desa Suasana tradisional masyarakat desa dan perubahandan perubahan--perubahan di dalam perubahan di dalam dan perubahandan perubahan--perubahan di dalam perubahan di dalam suasana desasuasana desa
DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADATDASAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT
Dasar berlakunya hukum adat secara Dasar berlakunya hukum adat secara yuridis, sosiologis dan filosofisyuridis, sosiologis dan filosofis
Perkembangan hukum adatPerkembangan hukum adat
Peranan hukum adat dalam Peranan hukum adat dalam Peranan hukum adat dalam Peranan hukum adat dalam pembangunan hukum nasionalpembangunan hukum nasional
HUKUM TANAH ADATHUKUM TANAH ADAT
PengertianPengertian hakhak ulayatulayat
HakHak peroranganperorangan dandan hakhak ulayatulayat
ObyekObyek hakhak ulayatulayat dikaitkandikaitkan dengandenganUU No. UU No. 32 32 TahunTahun 20042004UU No. UU No. 32 32 TahunTahun 20042004
TRANSAKSI TANAHTRANSAKSI TANAH
Transaksi jual gadaiTransaksi jual gadai
Transaksi jual lepasTransaksi jual lepas
Transaksi jual tahunanTransaksi jual tahunan
TRANSAKSI YG BERHUBUNGAN TRANSAKSI YG BERHUBUNGAN DENGAN TANAHDENGAN TANAH
Paruh hasil tanam (bagi hasil)Paruh hasil tanam (bagi hasil)
Perbedaan antara perbuatan kontan Perbedaan antara perbuatan kontan dan hutangdan hutang
SUBYEK HUKUMSUBYEK HUKUM
Orang dan badan hukum sbg subyek Orang dan badan hukum sbg subyek hkhk
kedewasaan menurut hukum adat, kedewasaan menurut hukum adat, Islam, Barat (BW)Islam, Barat (BW)Islam, Barat (BW)Islam, Barat (BW)
HUKUM KEKERABATAN HUKUM KEKERABATAN
/KEKELUARGAAN/KEWANGSAAN/KEKELUARGAAN/KEWANGSAAN
Pengertian kekerabatanPengertian kekerabatan
Pentingnya kekerabatan dalam hal Pentingnya kekerabatan dalam hal perkawinan, perwalian dan perkawinan, perwalian dan pewarisanpewarisanpewarisanpewarisan
Pengertian anak sah, anak luar Pengertian anak sah, anak luar kawin, anak angkat dan anak tiri kawin, anak angkat dan anak tiri
HUKUM PERKAWINAN ADATHUKUM PERKAWINAN ADAT
Pengertian perkawinan menurut Pengertian perkawinan menurut hukum adat dan UU No. 1 tahun hukum adat dan UU No. 1 tahun 19741974
Sistem PerkawinanSistem PerkawinanSistem PerkawinanSistem Perkawinan
Perceraian dan akibatnya menurut Perceraian dan akibatnya menurut hukum adat dan UU No.1 Tahun hukum adat dan UU No.1 Tahun 1974 beserta peraturan 1974 beserta peraturan pelaksananyapelaksananya
HUKUM HARTA HUKUM HARTA
PERKAWINAN ADATPERKAWINAN ADAT
Pengertian harta perkawinan Pengertian harta perkawinan menurut hukum adat dan UU No. 1 menurut hukum adat dan UU No. 1 Tahun 1974Tahun 1974
MacamMacam--macam harta perkawinanmacam harta perkawinanMacamMacam--macam harta perkawinanmacam harta perkawinan
Fungsi harta perkawinanFungsi harta perkawinan
HUKUM WARIS ADATHUKUM WARIS ADAT
Pengertian Hukum Waris AdatPengertian Hukum Waris Adat
Sistem kewarisan AdatSistem kewarisan Adat
UnsurUnsur--unsur pewarisanunsur pewarisan
HUKUM WARIS ADATHUKUM WARIS ADAT
Tata cara pewarisan menurut hukum Tata cara pewarisan menurut hukum adatadat
LiteraturLiteratur
1. Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
2. Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Alumni, Bandung, 1983.
3. -----, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1992.Mandar Maju, Bandung, 1992.
4. Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, 1981.
5. -----, Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999.
6. Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
7. Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia,
PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
8. Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-
asas Hukum Adat, PT Toko Gunung Agung,
Jakarta, 1995.
9. Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum 9. Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum
Adat,
10. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang
Pokok-Pokok Agraria
11. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan
Top Related