i
DAFTAR ISI
Daftar isi..................................................................................................................... i
Daftar gambar ............................................................................................................ ii
Daftar tabel ................................................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ................................................................................................. 1 1.2. Tujuan dan Sasaran ......................................................................................... 1 1.3. Ruang Lingkup Kegiatan ................................................................................... 1 1.4. Keluaran ......................................................................................................... 2 1.5. Metodologi ....................................................................................................... 2 1.6. Pelaksana Kegiatan ......................................................................................... 2
BAB 2 PEMBAHASAN DAN ANALISIS .................................................................. 4
2.1 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2017 Bidang Politik dan Komunikasi ..................................................................................................... 5
BAB 3 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .......................................................... 65
3.1. Kesimpulan ................................................................................................... 65
3.2. Rekomendasi ................................................................................................ 65
ii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi ......................................... 9
Gambar 2.2 Distribusi Pemanfaatan Tambahan Alokasi .................................................. 11
Gambar 2.3 Program Prioritas Penguatan Lembaga Demokrasi ...................................... 12
Gambar 2.4 Program Prioritas Pemenuhan Kebebasan Sipil dan Hak Hak Politik .............. 13
Gambar 2.5 Program Prioritas Pencegahan Konflik Sosial dan Penanggulangan Terorisme .................................................................................................................................. 14
Gambar 2.6 Kegiatan Prioritas Pencegahan Konflik Sosial dan Penanggulangan Terorisme .................................................................................................................................. 43
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Jadwal Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2017 ...................................... 4
Tabel 2.2 Sasaran Pembangunan Kondisi Perlu Polhukhankam ....................................... 8
Tabel 2.3 Alokasi pada Prioritas Pembangunan Nasional ................................................ 10
Tabel 2.4 Kegiatan Prioritas Penguatan Lembaga Demokrasi ......................................... 12
Tabel 2.5 Kegiatan Prioritas Pemenuhan Kebebasan Sipil dan Hak Hak Politik ................. 13
Tabel 2.6 Kegiatan Prioritas Pencegahan Konflik Sosial dan Penanggulangan Terorisme .. 14
Tabel 2.7 Pembahasan Trilateral Meeting Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri (Ditjen Polpum)...................................................................................................................... 15
Tabel 2.8 Pembahasan Trilateral Meeting Kementerian/Lembaga : Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) .............................................................................. 18
Tabel 2.9 Kebutuhan Anggaran pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017 tanggal 15 Februari 2017 serta penyelesaian sengketa hukum serta penyelesaian laporan. .............. 21
Tabel 2.10 Kebutuhan Tambahan Anggaran Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada 2018 sebesar Rp 99.159.698.000 ......................................................................................... 21
Tabel 2.11 Kebutuhan Sosialisasi Pemilukada Serentak .................................................. 22
Tabel 2.12 Pembahasan Trilateral Meeting Bappenas, Kemenkeu dan Kemenkopolhukam 24
Tabel 2.13 Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik .......................... 32
Tabel 2.14 Peningkatan Kualitas Konten Informasi Publik .............................................. 33
Tabel 2.15 Peningkatan SDM Komunikasi dan Informasi ................................................ 33
Tabel 2.16 Catatan Trilateral Meeting Kemkominfo 2 Maret 2016 ................................... 35
Tabel 2.17 Catatan Trilateral Meeting Lanjutan Kemkominfo 2 Maret 2016 ..................... 38
Tabel 2.18 Sasaran Utama dan Indikator untuk sub bidang politik luar negeri ................. 44
Tabel 2.19 Pembahasan Lengkap Trilateral Meeting Bappenas, Kemenkeu dan Kemlu ..... 46
Tabel 2.20 Pembahasan Meeting Bappenas, Kemenkeu dan DPR ................................... 52
Tabel 2.21 Pembahasan Lengkap Trilateral Meeting Bappenas, Kemenkeu dan MPR........ 53
Tabel 2.22 Pembahasan Trilateral Meeting Bappenas, Kemenkeu dan DPD tanggal 29 April 2016 .......................................................................................................................... 59
1
LAPORAN KEGIATAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2017
BIDANG POLITIK DAN KOMUNIKASI
BAB I PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-
prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta
kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
Perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan di daerah. Rencana pembangunan nasional disusun
secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Proses
perencanaan pembangunan nasional ini harus melibatkan para pelaku pembangunan dan
dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan di berbagai bidang
Rencana pembangunan tersebut disusun dalam jangka panjang (Rencana
Pembangunan Jangka Panjang), jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah). Penyusunan rencana pembangunan
bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya
integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan
partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan,
rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara
menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas
Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif. Bappenas setiap tahun bertugas untuk menyusun RKP
bersama mitra kerja K/L dan stakeholders lainnya.
I.2. TUJUAN DAN SASARAN
Kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah yang dilakukan Direktorat Politik
dan Komunikasi bertujuan untuk menyusun Dokumen RKP Tahunan (RKP 2017) Bidang
Politik dan Komunikasi mencakup pelaksanaan pembangunan nasional, perkembangan isu
aktual, sasaran pembangunan yang akan dicapai, arah kebijakan nasional serta strategi
yang dilakukan dalam pembangunan baik bidang Politik Dalam Negeri, Politik Luar Negeri
dan Komunikasi Informasi Publik.
I.3 RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang lingkup kegiatan penyusunan RKP Bidang Politik dan Komunikasi (RKP 2017)
adalah sebagai berikut:
2
1. Membahas dan mendiskusikan bersama mitra k/L terkait hasil pembangunan nasional,
perkembangan isu aktual, sasaran pembangunan yang akan dicapai serta hambatan
dalam pelaksanaan pembangunan untuk penyusunan dokumen RKP bidang politik dan
komunikasi
2. Membahas dan mendiskusikan bersama dengan K/L mitra kerja, pemerintah daerah,
LSM/Tokoh/Masyakat, Akademisi, Swasta dan mitra terkait lainnya dalam diskusi hasil
pembangunan nasional, perkembangan isu aktual, sasaran pembangunan yang akan
dicapai serta hambatan pelaksanaan pembangunan dalam proses penyusunan
dokumen RKP
3. Melakukan Pembahasan, penyelarasan dan harmonisasi kebutuhan program/kegiatan,
sasaran kegiatan, indikator-indikator output kegiatan mitra k/l termasuk target capaian,
detail lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan beserta alokasi anggaran di dokumen
RKP 2017 (disesuaikan dengan RPJMN 2015-2019)
4. Melakukan pembahasan menyeluruh dokumen matriks berisikan program/kegiatan
yang menjadi lampiran dalam RKP 2017 (Mencakup matriks per mitra k/l, matriks
Bidang Pembangunan Politik, matriks Lintas Bidang)
5. Melakukan pembahasan, penelaahan dan persandingan antara Rencana Kerja
Pemerintah, Rencana Strategis K/L Teknis dan Rencana Kerja Anggaran KL baik
substansi dan anggaran
I.4 KELUARAN
Keluaran ataupun output dari kegiatan penyusunan RKP 2017 berupa Dokumen
RKP 2017 Bidang Politik dan Komunikasi (narasi) dan lampiran Dokumen RKP yaitu Matrik
Program/Kegiatan Kemlu, Kemenko Polhukam, Bawaslu, KPU, BNPT, Ditjen Kesbangpol
(Kemendagri), Kemkominfo, DPD, MPR dan DPR; Matriks Pembangunan Politik serta
matriks lintas bidang.
I.5 METODOLOGI
Metode untuk melakukan kegiatan penguatan demokrasi Indonesia adalah :
1. Studi dokumen, untuk analisis data dan informasi yang diperoleh dari berbagai
sumber, antara lain : RPJMN 2015-2019 serta RKP tahun 2016, dokumen hasil
pelaksanaan/laporan program/kegiatan mitra k/l, serta dokumen terkait lainnya
untuk penyusunan draft RKP 2017;
2. Observasi Lapangan ke daerah guna menjaring masukan dan sosialiasi draft RKP
2017, serta partisipasi dalam rangkaian musrenbangnas/prov RKP 2017;
3. Pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) dengan mitra kerja direktorat dalam
perencanaan pembangunan lingkup bidang politik dan komunikasi;
4. Pembahasan lanjutan sinkronisasi dan penyelarasan draft dokumen RKP, Renja K/L
dan RKA KL;
5. Penyusunan materi narasi dan lampiran dokumen RKP 2017 bidang politik dan
komunikasi.
I.6 PELAKSANA KEGIATAN
Pelaksanaan kegiatan koordinasi ini akan dilakukan secara swakelola dan
berkoordinasi dengan K/L terkait. Penanggung jawab dari kegiatan ini adalah Deputi
3
Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas. Kegiatan penyusunan RKP 2017 akan dilaksanakan
oleh Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas, dengan melibatkan staf Direktorat Politik
dan Komunikasi.
4
BAB 2. PEMBAHASAN DAN ANALISIS
2.1. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2017 Bidang Politik dan Komunikasi
Kegiatan Koordinasi penguatan demokrasi Indonesia tahun 2016 dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Bidang Politik dan Komunikasi berlangsung sejak
awal tahun di penyusunan draft RKP di Bulan Januari hingga Bulan Pertengahan Juli saat
penetapan Perpres RKP 2017. Secara umum, RKP 2017 masih sama dengan RKP 2016,
namun memuat narasi yang lebih singkat dan padat yang berisikan arah kebijakan,
sasaran dan strategi pembangunan di tiap sektor dan kewilayahan. Selain itu RKP 2017
memuat lampiran program/kegiatan dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang hanya
merupakan Prioritas Nasional saja berbeda dengan tahun tahun sebelumnya dimana
lampiran RKP memuat semua Program/Kegiatan K/L baik termasuk prioritas Nasional,
Bidang, prioritas K/L lainnya secara lengkap.
Kegiatan Koordinasi di awal bulan Januari dilakukan dengan serangkaian
pertemuan meeting yaitu multilateral, bilateral dan trilateral meeting antara Bappenas
bersama Pemerintahan Pusat (mencakup kementerian dan lembaga teknis, Kantor Staf
Presiden) dan Pemerintahan Daerah (Bappeda dan dinas daerah terkait) untuk
merumuskan program program Nasional besar yang akan dilakukan di tahun 2017 sesuai
dengan tema RKP 2017 yaitu “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk
Meningkatakan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan
Antarwilayah”. Tema RKP 2017 sejalan sengan tema RKP 2016 yaitu “Mempercepat
Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas”.
Serangkaian rapat koordinasi yang dilakukan sangat penting dilakukan agar
koordinasi pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bersinergi
serta memastikan dukungan anggaran yang cukup dan tepat. Dalam Rapat koordinasi
multilateral, Bilateral dan Trilateral Meeting dalam rangka penyusunan RKP 2017
disampaikan kebijakan pembangunan harus money follow program yang berarti kebijakan
anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function dimana semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata. Arahan Presiden lainnya dalam
penyusunan RKP 2017 yaitu bahwa setiap menteri dan Kepala Lembaga wajib
mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnnya (tidak boleh pembagian
anggaran hanya diserahkan ke Biro Perencanaan), Anggaran negara harus berorientasi
pada manfaat untuk rakyat dan pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan
nasional, serta memangkas program yang memiliki nomenklatur yang tidak jelas
manafaatnya kurang langsung tertuju pada rakyat (mencermati nama kegiatan yang
ambigu seperti fasilitasi, pemberdayaan, peningkatan kapasitas dan lainnya). Adapun
serangkaian rapat koordinasi yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.1 Jadwal Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2017
Tanggal Rapat Koordinasi Agenda Pembahasan
10 Februari Sidang Kabinet Perumusan Tentang Tema, Arah
Kebijakan dan Prioritas Pembangunan
RKP 2017
22 Februari 2016 Rapat Kerja Penyampaian tentang Tema, Arah
5
Tanggal Rapat Koordinasi Agenda Pembahasan
Kementerian/Lembaga dan
Temu Konsultasi Triwulanan
Bappenas-Bappeda
Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan
RKP 2017
23-30 Februari
2016
Multilateral Meeting - Pembahasan Prioritas Nasional
- Pencapaian kesepakatan terhadap
Program dan Kegiatan Prioritas
4- 11 Maret 2016
Bilateral Meeting
Pencapaian kesepakatan masing-masing
K/L terhadap sasaran, program dan
kegiatan K/L, indikator sasaran untuk
mendukung Program dan Kegiatan
Prioritas
5 April 2016
Sidang Kabinet Penetapan Rancangan Awal Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2017
April 2016 Rapat Koordinasi
Pembangunan Tingkat Pusat
(Rakorbangpus)
Penyampaian Rancangan Awal RKP TA
2017 dan Pagu Indikatif 2017 (SB
MenPPN/Bappenas – Menkeu
I April s.d Minggu III
April 2016
Rangkaian Musrenbang
Provinsi
Penyampaian masing-masing prioritas
nasional dalam Rancangan Awal RKP
2017 untuk masing-masing provinsi
Minggu IV April 2016 Musrenbang Nasional
Juni – awal Juli 2016
Perpres RKP 2017
Proses kerangka penyusunan RKP 2017 mengalami perubahan dari penyusunan RKP 2017.
Kerangka penyusunan RKP 2017 terdiri dari 3 tahapan yaitu:
1. Rencana Awal RKP dan Pagu Indikatif RKP 2017 (Januari-Maret)
Prinsip Money folow Program yaitu dengan mengamankan alokasi pada
prioritas, melakukan efisiensi sebesar 39,1 T (implikasi 61 dari 87 K/L alokasi non
operasionalnya turun dari APBN 2016), serta memanfaatkan efisiensi dan tambahan
belanja untuk belanja prioritas yang sesuai dengan tema RKP 2017.
Hal yang perlu diperkuat dalam proses ini adalah mensortir
program/kegiatan prioritas yang masih terlalu banyak, serta melakukan integrasi
mendalam berbagai sumber pendanaan K/L, Subsidi/PSO, Hibah, DAK, Dana Desa,
dan pembiayaan BUMN). Selain itu perlu dilakukan pembahasan mendetail untuk
kesiapan proyek.
Mitra Direktorat Politik dan Komunikasi secara umum mempunyai tugas dan
fungsi dalam kewenangan pusat, oleh karena itu proses penyusunan program dan
anggaran pembangunan tidak terlalu terlibat dengan alokasi anggaran antara lain
Subsidi, PSO, Hibah, DAK, Dana Desa dan pembiayaan BUMN.
6
2. Penajaman Rancangan RKP dan Pagu Indikatif RKP 2017 (maret-Juni)
Pada Tahapan ini dilakukan penajaman program/kegiatan prioritas (termasuk
penyederhanaan nomenklatur) yang memfokuskan pada kegiatan yang berdampak
signifikan bagi pencapaian sasaran pembangunan serta pada kegiatan yang dapat
diselesaikan pada masa periode kabinet kerja. Proses integrasi juga dilakukan pada
sumber sumber pendanaan antara lain belanja K/L, Subsidi/PSO, hibah, DAK, Dana
Desa dan Pembiayaan BUMN. Proses penajaman juga akan membahas detail
kesiapan pelaksanaan proyek yang meliputi Lahan, Detail Engineering dan Design
(DED). Penajaman rancangan RKP dan Pagu indikatif tersebut dilakukan melalui:
• Multilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait)
• Bilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait (K/L – non K/L)
• Trilateral Meeting (Bappenas, Kemkeu dan K/L)
• Rangkaian Musrenbang (Bappenas, K/L dan Pemerintah Daerah)
3. Perpres RKP dan Penyiapan Nota Keuangan/RAPBN 2017 (juli-agustus)
Tahap terakhir adalah finalisasi dokumen RKP baik narasi dan lampiran
program/kegiatan nasional serta alokasi anggaran tahun 2017 dan estimasi
kebutuhan anggaran di tahun selanjutnya.
Hasil Koordinasi Multilateral, Bilateral, Trilateral dan rangkaian musrenbang yang
telah dilakukan telah menghasilkan Dokumen RKP 2017 yang memuat pada Buku Utama
terdiri dari Pendahuluan; Tema dan Sasaran Pembangunan Nasional; Prioritas
Pembangunan Nasional; Pembangunan Bidang serta bagian yang memuat Kerangka
Ekonoi Makro, Arah Pengembangan Wilayah dan Pendanaan Pembangunan.
Dimensi pembanhunan dalam dokumen RKP 2017 dapat dijabarkan sebagai
berikut:
A. Pembangunan Manusia dan Masyarakat
Pembangunan Manusia dan Masyarakat meliputi pembahasan terkait revolusi
mental, Kesehatan, Pendidikan. Kebijakan utama dalam pembangunan manusia
dan masyarakat yaitu:
- pengarustamaan revolusi mental dalam setiap prioritas dan kegiatan
pembangunan
- Mempertahankan anggaran pendidikan dan kesehatan masing-masing 20%
APBN dan 5 % APBN (kebijakan pokok antara lain distribusi guru yang merata
yang sekaligus akan mengendalikan biaya gaji dan tunjangan guru yang saat
ini sudah sekitar separuh anggaran pendidikan
- Melanjutkan pembangunan perumahan yang sudah dimulai di APBN P 2015
dengan program sejuta rumah
Sedangkan arah kebijakan dalam pembangunan revolusi mental mencakup arah
kebijakan di bidang penegakan hokum dan kelembaan politik; Reformasi Birokrasi
Pemerintahan; Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa;
Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa; Penguatan Daya Rekat Sosial dalam
Kemajemukan.
7
B. Pembangunan Sektor Unggulan
Penekanan sektor unggulan sudah dimulai sejak APBN-P 2015 yaitu meliputi
kebijakan untuk pembangunan di bidang kedaulatan pangan, kedaulatan energi,
kemaritiman dan kelautan, serta pengembangan kawasan pariwisata dan industri.
Arah kebijakan pembangunan sektor unggulan ini antara lain untuk peningkatan
produksi energi primer, peningkatan cadangan penyangga dan operasional energi,
peningkatan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi, peningkatan
aksesibilitas dan peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi.
C. Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan
Dokumen RKP 2017 memuat pembangunan pemerataan dan kewilayahan terkait
dengan pengelompokan bidang Antar Kelompok Pendapatan, Reforma Agraria,
Daerah Perbatasan, Daerah Tertinggal, Desa dan Kawasan Pendesaan, Perkotaan
dan Konektivitas. Kebijakan terkait pembangunan pemerataan dan kewilayahan ini
antara lain:
- Pencapaian pemerataan pendapatan antarkelompok penduduk perlu dilakukan
secara terintegrasi dengan cara memutus siklus ketimpangan antargenerasi
- Menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dalam kondisi
perekonomian yang masih tumbuh antara 5-6% melalui peningkatan penerima
Bantuan Tunai Bersyarat dalam RKP 2017 dan mempertahankan dukungan
unuk mengurangi beban penduduk miskin dan rentan.
- Reforma agraria ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui pemberian hak milik atas tanah yang meliputi redistribusi tanah dan
legalisasi aset redistribusi tanah seiring dengan meningkatnya Kepastian
Hukum Hak Atas Tanah.
- Pembangunan kawasan perbatasan difokuskan pada 2 (dua) sasaran
pembangunan yaitu meningkatkan pertahanan dan keamanan serta
pengembangan pusat ekonomi perbatasan untuk mendorong peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
- Pengurangan kesenjangan secara tegas diamanatkan Nawacita ke tiga dengan
membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta
pengentasan daerah tertinggal. Pembangunan Indonesia (Indonesia sentris)
lebih diutamakan dibandingkan pembangunan di Jawa (Jawa Sentris),
walaupun RoI lebih tinggi di Jawa. Pendulum pembangunan harus banyak
bergerak ke luar Jawa.
- Menekankan konektivitas antar wilayah dalam RKP 2017 pada penyelesaiaan
proyek-proyek yang akan menurunkan biaya logistik dan mendukung
pembangunan kawasan.
D. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam)
merupakan kondisi perlu dalam dokumen RKP 2017.
Hal –hal utama yang menjadi sasaran utama dalam Pembangunan Polhukhankam
yaitu:
8
- Memenuhi secara bertahap Minimum Essential Forces dengan peran industri
pertahanan dalam negeri yang makin meningkat
- Memantapkan kepastian dan penegakan hukum
- Memantapkan reformasi birokrasi
- Memantapkan konsolidasi demokrasi melalui penguatan aspek-aspek demokrasi
termasuk komunikasi dan informasi publik serta menguatkan efektivitas
diplomasi dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan, perlindungan
WNI/BHI, pelaksanaan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan,
termasuk Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular
Pembangunan bidang Polhukhankam terbagi yaitu Konsolidasi Demokrasi dan
Efektivitas Diplomasi Sasaran dan Arah Kebijakan; Stabilitas Keamanan dan
Ketertiban; Kepastian dan Penegakan Hukum; Reformasi Birokrasi.
Adapun pelaksanaan koordinasi sekaligus penguatan demokrasi yang dilakukan
guna penyusunan RKP 2017 oleh Direktorat Politik dan Komunikasi masuk dalam
pembangunan bidang Kondisi Perlu. Hasil pembahasan dan diskusi penyusunan
RKP 2017 menghasulkan sasaran utama terkait Indeks Demokrasi Indonesia, target
penyelesaian sengketa informasi publik, dan berkurangnya konflik berlatar belakang
isu SARA. Sasaran tersebut dapat diamati dalam tabel sasaran pembangunan
kondisi perlu dibawah ini:
Tabel 2.2 Sasaran Pembangunan Kondisi Perlu Polhukhankam
No Sasaran 2015 2016 2017 2018 2019
1. Indeks Demokrasi Indonesia 73,04 74 74,3 74,6 75
2. Penyelesaian sengketa informasi
publik
60% 60% 70% 80% 90%
3. Berkurangnya jumlah konflik berlatar
belakang isu SARA
<5 <5 <5 <5 <5
4. Persentase peningkatan daya tangkal
masyarakat dari pengaruh radikal
teroris
n.a 30% 40% 50% 60%
5. Tingkat pengaruh Indonesia di dunia
internasional
89% 89% 89% 89% 89%
Pembangunan Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi merupakan
hasil pembahasan penyusunan RKP yang disusun oleh Direktorat Politik dan
Komunikasi. Arah kebijakan dalam pembangunan konsolidasi demokrasi dan
efektivitas diplomasi yaitu meliputi: peningkatan kualitas lembaga demokrasi dan
hak-hak politik, serta kebebasan sipil; Peningkatan efektivitas penanggulangan
konflik kekerasan dan ancaman terorisme; Peningkatan akses dan kualitas
informasi publik; Pemeliharaan stabilitas keamanan kawasan; Perlindungan
WNI/BHI di luar negeri; Penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama
9
pembangunan, termasuk Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular; Pemantapan
peran di ASEAN dan efektivitas politik luar negeri yang bebas aktif.
Berikut adalah hasil penyusunan RKP untuk konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas
Demokrasi yang mempunyai 9 program prioritas yaitu penguatan lembaga demokrasi;
peningkatan akses dan kualitas informasi publik, pemenuhan kebebasan sipil dan hak hak
politik, pencegahan konflik sosial politik dan penanggulangan terorisme, pemeliharaan
stabilitas keamanan kawasn, perlindungan WNI/BHI di luar negeri, penguatan diplomasi
ekonomi dan kerjasama pembangunan, pemantapan peran di ASEAN, serta penguatan
diplomasi soft power. Ilustrasi dibawah ini merupakan Kementerian/Lembaga terkait yang
mempunyai kontribusi dalam pelaksanaan program prioritas tersebut.
Gambar 2.1 Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi
E. Pembangunan Ekonomi
Dokumen RKP menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat
mencapai 5,6 – 5,9 persen di tahun 2017. Asumsi ini didasari oleh sisi penawaran
yaitu Pemulihan ekonomi global baik di AS dan Uni Eropa mendorong pertumbuhan
ekspor hingga mencapai 4,5 – 5,0 persen terutama ekspor produk nonmigas;
Membaiknya iklim investasi dan peluang pasar domestik yang luas mendorong
investasi tumbuh 6,0 - 6,6 persen ; Tingkat inflasi yang stabil di kisaran 4,0 persen
akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya akan mendorong
konsumsi masyarakat tumbuh 5,4 - 5,5 persen; Konsumsi pemerintah tumbuh 6,7
10
persen yang didorong oleh penyerapan anggaran yang merata dan berkualitas
dengan program-program pembangunan yang semakin efisien. Selain itu asumsi
penawaran dari industri pengolahan yang diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,0 -
6,5 % dengan investasi tahun 2017 yang diperkirakan akan sebesar . 4.498-4.617
triliun yang disumbang oleh investasi pemerintah dan investasi masyarakat sebesar
11,3 persen dan 88,7 persen.
F. Pembangunan Bidang Lainnya
Pembangunan Bidang Lainnya adalah merupakan pembangun bidang yang masih
terkait dan merupakan pendukung dari pembangunan nasional prioritas yang
terkait dengan pembahasan pembangunan nasional yang sebelumnya sudah
dijelaskan baik terkait pembangunan manusia, sektor unggulan, pembangunan
Pemerataan dan Kewilayahan pembangunan Polhukhankam, pembangunan
ekonomi.
G. Kerangka Ekonomi Makro, Arah Pengembangan Wilayah dan Pendanaan
Pembangunan.
Alokasi pada prioritas pembangunan nasional terbagi dalam 6 prioritas nasional
yang dapat terlihat dalam tabel dibawah ini:
Tabel 2.3 Alokasi pada Prioritas Pembangunan Nasional
No Prioritas Nasional 2016 2017 SELISIH
1 Pembangunan
Pariwisata
123.751,0 144.059,1 20.308,1
2 Pelayanan Pendidikan 83.259,7 99.735,0 16.475,4
3 Percepatan
Pertumbuhan Industri
dan Kawasan Ekonomi
(KEK)
92.643,8 107.688,7 15.044,9
4 Pelayanan Kesehatan 132.444,3 146.428,9 13.984,7
5 Antar Kelompok
pendapatan
75.248,1 88.116,8 12.868,6
6 DaerahTertinggal 132.946,2 143.899,1 10.952,9
15 PRIORITAS
LAINNYA
480.737,2 524.469,6 43.732,4
TOTAL 1.121.030,3 1.254.397,3 133.367,0
11
Adapun distribusi pemanfaatan tambahan lokasi yaitu pembangunan
pariwisata 26,8%, pendidikan 21,8 %, Percepatan Pertumbuhan industri dan KEK
19,9 %, Kesehatan 18,5 %, Antar Kelompok Pendapatan 17,0%, Daerah Tertinggal
14,5% dan Lainnya 57,8 %.
Gambar 2.2 Distribusi Pemanfaatan Tambahan Alokasi
Dalam penyusunan RKP 2017 khususnya pembangunan Konsolidasi Demokrasi dan
Efektivitas Diplomasi telah dilaksanakan serangkaian koordinasi baik multilateral meeting,
bilateral meeting serta trilateral meeting yang dihadiri oleh Bappenas, Kemenkeu serta
kementerian teknis terkait. Pembahasan selanjutnya adalah hasil catatan penting dari
trilateral meeting yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Politik dan Komunikasi bersama
mitra kerja.
2.1.1 Penyusunan RKP 2017 Sub Bidang Politik Dalam Negeri (Trilateral
Meeting)
Penyusunan RKP Sub Bidang Politik Dalam Negeri adalah Konsolidasi Demokrasi
dengan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia. RKP 2017 Sub Bidang Politik Dalam
Negeri terdiri dari 3 Program Prioritas yaitu Penguatan Lembaga Demokrasi, Pemenuhan
Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik, Pencegahan Konflik Sosial Politik dan
Penanggulangan Terorisme.
Hasil pembahasan Multilateral, Bilateral dan Trilateral meeting disepakati untuk
ketiga program prioritas ini mempuyai kegiatan prioritas antara lain: Penguatan
kelembagaan penyelenggara pemilu; Peningkatan peran parpol melalui bantuan keuangan
parpol; Revisi UU Kepemiluan; Peningkatan Hak Memilih dan Dipilih Kelompok Marjinal;
PEMBANGUNAN
PARIWISATA
26,8%
PENDIDIKAN
21,8%
PERCEPATAN
PERTUMBUHAN
INDUSTRI & KEK
19,9% KESEHATAN
18,5%
ANTAR
KELOMPOK
PENDAPATAN
17,0%
DAERAH
TERTINGGAL
14,5%
LAINNYA
57,8%
12
Pengawasan Partisipatif Masyarakat terhadap Pemilu; Pusat Pendidikan Pemilih;
Peningkatan Peran Forum-Forum Dialog Masyarakat; Pemantapan Wawasan Kebangsaan
dan Karakter bangsa di Kalangan Aparatur Negara Melalui Pelaksanaan Renaksi;
Peningkatan Peran Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK); Penguatan Tim
Terpadu Penanganan Konflik; Peningkatan Upaya Deradikalisasi dan Kontra Radikal
Terorisme; Peningkatan Penegakan Hukum pada Organisasi Terorisme.
Adapun Pengeleompon kegiatan prioritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Gambar 2.3 Program Prioritas Penguatan Lembaga Demokrasi
Tabel 2.4 Kegiatan Prioritas Penguatan Lembaga Demokrasi
13
Gambar 2.4 Program Prioritas Pemenuhan Kebebasan Sipil dan Hak Hak Politik
Tabel 2.5 Kegiatan Prioritas Pemenuhan Kebebasan Sipil dan Hak Hak Politik
14
Gambar 2.5 Program Prioritas Pencegahan Konflik Sosial dan Penanggulangan Terorisme
Tabel 2.6 Kegiatan Prioritas Pencegahan Konflik Sosial dan Penanggulangan Terorisme
15
Adapun Hasil Pertemuan Trilateral Meeting Mitra Direktorat Politik dan Komunikasi Sub
Direktorat Politik Dalam Negeri telah dilakukan dengan BNPT, Ditjen Polpum (Kemendagri),
KPU, Bawaslu, Kemenkopolhukam di awal Tahun pada bulan Maret- Juni 2016.
Direktorat Jenderal Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri
Pertemuan Trilateral Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2016 membahas seluruh program/Kegiatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam negeri guna disesuaikan dengan norma dan standar. Dalam pembahasan Trilateral meeting Ditjen Polpum mengusulkan adanya tambahan anggaran sebesar 8.96 Triliun yang akan dialokasikan untuk pendanaan urusan pemerintahan umum pada Pendanaan pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum pada 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota melalui instansi vertikal, sebesar Rp.8,940 Trilyun; Pendanaan 3 (tiga) Unit Kerja Eselon II baru yang akan dibentuk pada Ditjen Polpum, sebesar Rp.20 Milyar.
Tabel 2.7 Pembahasan Trilateral Meeting Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri (Ditjen Polpum)
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Catatan Kementerian Dalam Negeri
Ditjen Polpum mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp.8,96 Trilyun, yang akan dialokasikan untuk:
a. Pendanaan pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum pada 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota melalui instansi vertikal, sebesar Rp.8,940 Trilyun.
b. Pendanaan 3 (tiga) Unit Kerja Eselon II baru yang akan dibentuk pada Ditjen Polpum, sebesar Rp.20 Milyar.
Catatan Kementerian PPN/Bappenas:
1. Semua usulan tersebut harus dikaitkan dukungan terhadap pencapaian target Prioritas Nasional;
2. Memperhatikan kemampuan fiskal Negara; 3. Mempertimbangkan kesesuaian dengan kewenangan dan
Tusi Kemendagri (merupakan kewenangan Pusat); 4. Memperhatikan kesiapan pelaksanaan; 5. Terkait dengan pembangunan sarpras Kementerian
PPN/Bappenas meminta agar dikoordinasikan dengan Kemenkeu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan kebijakan moratorium pembangunan gedung baru;
16
Catatan Kementerian Keuangan:
1. Usulan agar mempertimbangkan tupoksi dan skala prioritas penggunaan anggaran disertai justifikasi urgensinya dengan memperhatikan kemampuan penyerapan serta pelaksanaan kegiatan;
2. Semua pengusulan harus mempertimbangkan kemampuan fiskal Negara, kesiapan pelaksanaan (kapasitas sumber daya yang tersedia).
3. Usulan Kemendagri dipertimbangkan setelah dasar hukum ditetapkan.
Badan Nasional Pemberantasan Terorisme
Pertemuan Trilateral Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2016
membahas seluruh program/Kegiatan BNPT guna disesuaikan dengan norma dan standar.
Adapun catatan penting dari hasil pembahasan Trilateral Meeting tersebut antara lain:
1. Alokasi anggaran berdasarkan Rancangan Pagu Indikatif 2017 untuk BNPT sebesar
441,992 juta rupiah, sedangkan berdasarkan SB Pagu Indikatif 2017, BNPT
mendapatkan tambahan anggaran sebesar 63,600 juta rupiah. Sehingga total alokasi
anggaran BNPT TA 2017 sebesar 505,592 juta rupiah. Tambahan anggaran sebesar 63
miyar dialokasikan untuk 3 kegiatan Prioritas Nasional dan 1 kegiatan non Prioritas
Nasional sebagai berikut:
Program Kegiatan Rancangan
Pagu
Indikatif
(dlm juta
Rp)
Tambahan
Alokasi
(dlm juta
rupiah)
Alokasi Pagu
Indikatif
(dlm juta
rupiah)
Program Penanggulangan
Terorisme
(BAGIAN ANGGARAN 113)
441,992 63,600 505,592
Kegiatan Bidang Pencegahan
(5096)
180,498 25,000 205,498
Kegiatan Bidang Penindakan
(5097)
129,817 31,600 161,417
Kegiatan Bidang Kerjasama
Internasional (5098)
40,048 7,000 47,048
Kegiatan Dukungan Adminsitrasi
dan SDM (5099)
89,514 - 89,514
2. Penambahan alokasi anggaran tersebut berimplikasi pada kegiatan pencegahan
terorisme, kegiatan penindakan terorisme, dan kegiatan kerjasama internasional.
17
No Program/Kegiatan/Indikator Semula Menjadi
Target Alokasi Target Alokasi
Program Penanggulangan
Terorisme
1. Kegiatan Pencegahan
Terorisme
a. Jumlah Operasi Intelijen
Pencegahan dan Kontra
Propaganda
19
Operasi
57.296,664 26
Operasi
82.296,664
b. Jumlah napi teroris, mantan
napi, mantan
teroris, keluarga dan
jaringannya serta
perorangan
dan kelompok yang
berpotensi radikal yang
meninggalkan ideologi
radikal dan aksi
kekerasan
500
Orang
49.675,997 700
Orang
62.068,297
2. Kegiatan Penindakan
Terorisme
a. Jumlah operasi penindakan,
operasi intelijen, dan
penyiapan satuan dalam
kesiapsiagaan nasional
81
Operasi
101.720,000 116
Operasi
123.320,000
b. Jumlah fasilitasi dan
koordinasi perlindungan
terhadap aparat penegak
hukum dan saksi serta
korban dalam penanganan
perkara tindak pidana
terorisme
10
Dokumen
6.329,733 18
Dokumen
16.329,733
3 Kegiatan Kerjasama
Internasional
a. Jumlah laporan
pengembangan jejaring
intelijen, monitoring dan
analisa perkembangan
terorisme internasional,
diplomasi, sharing informasi
dan kesepakatan dengan
negara mitra kerja
6
Laporan
15.728,900 9
Laporan
22.728,900
18
Tabel 2.8 Pembahasan Trilateral Meeting Kementerian/Lembaga : Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (BNPT)
NO POKOK BAHASAN
CATATAN PEMBAHASAN
Kerangka Pendanaan
1 Konfirmasi
Norma dan Standar
Seluruh kegiatan telah sesuai dengan Norma dan Standar
2 Kebutuhan
Tambahan Mendesak
3 Dukungan
Sumber pendanaan
lainnya
4 Hal lainnya (jika
diperlukan/sesuai
dengan kebutuhan)
- Alokasi anggaran berdasarkan Rancangan Pagu Indikatif 2017 untuk BNPT sebesar 441,992 juta rupiah, sedangkan berdasarkan SB Pagu Indikatif 2017,
BNPT mendapatkan tambahan anggaran sebesar 63,600 juta rupiah. Sehingga total alokasi anggaran BNPT TA 2017 sebesar 505,592 juta rupiah.
Tambahan anggaran sebesar 63 miyar dialokasikan untuk 3 kegiatan Prioritas Nasional dan 1 kegiatan non Prioritas Nasional sebagai berikut :
PROGRAM /
KEGIATAN
RANCANGAN
PAGU INDIKATIF
(dlm juta Rp)
TAMBAHAN
ALOKASI (dlm juta
rupiah)
ALOKASI
PAGU INDIKATIF
(dlm juta
rupiah)
PROGRAM
PENANGGULAN
GAN TERORISME
(BAGIAN ANGGARAN
113)
441,992 63,600 505,592
Kegiatan Bidang
Pencegahan (5096)
180,498 25,000 205,498
Kegiatan
Bidang Penindakan
(5097)
129,817 31,600 161,417
Kegiatan Bidang
Kerjasama Internasional
(5098)
40,048 7,000 47,048
Kegiatan Dukungan
Adminsitrasi dan SDM
(5099)
89,514 - 89,514
- Penambahan alokasi anggaran ini memberikan konsekuensi pada perubahan
target indicator masing-masing kegiatan, sebagai berikut :
19
NO POKOK
BAHASAN
CATATAN PEMBAHASAN
No
Program/Kegiatan/Indikator
Semula Menjadi
Target Alokasi Target Alokasi
Program Penanggulangan
Terorisme
1 Kegiatan Pencegahan
Terorisme
a a. Jumlah Operasi Intelijen Pencegahan
dan Kontra Propaganda
19 Operasi
57.296,664
26 Operasi
82.296,664
b Jumlah napi teroris,
mantan napi, mantan teroris, keluarga dan
jaringannya serta
perorangan dan kelompok yang
berpotensi radikal yang meninggalkan
ideologi radikal dan aksi
kekerasan
500
Orang
49.675,9
97
700
Orang
62.068,2
97
2 Kegiatan Penindakan Terorisme
a Jumlah operasi
penindakan, operasi intelijen, dan
penyiapan satuan dalam kesiapsiagaan
nasional
81
Operasi
101.720,
000
116
Operasi
123.320,
000
b Jumlah fasilitasi dan koordinasi
perlindungan terhadap
aparat penegak hukum dan saksi serta korban
dalam penanganan perkara tindak pidana
terorisme
10 Dokum
en
6.329,733
18 Dokum
en
16.329,733
3 Kegiatan Kerjasama Internasional
a Jumlah laporan
pengembangan jejaring intelijen,
monitoring dan analisa perkembangan
terorisme
internasional, diplomasi, sharing
informasi dan kesepakatan dengan
negara mitra kerja
6
Laporan
15.728,9
00
9
Laporan
22.728,9
00
- Disepakati untuk melakukan realokasi anggaran dari Belanja Non Operasional ke Belanja Operasional sebesar 16,82 Milyar untuk pemenuhan
kebutuhan layanan perkantoran yaitu untuk keperluan sebagai berikut : - Pembiayaan sewa gedung kantor BNPT di Jakarta sebesar 16,82 Milyar
20
NO POKOK
BAHASAN
CATATAN PEMBAHASAN
-
KERANGKA
REGULASI DAN KELEMBAGAAN
Komisi Pemilihan Umum
Hasil pembahasan Trilateral Meeting KPU yang utama adalah kebutuhan tambahan
anggaran mendesak untuk pemilukada serentak tahun 2017 dan tahapan pemilukada
2018, serta Sosialisasi Pemilukada Serentak Tahun 2017 yang masih membutuhkan
tambahan anggaran sebesar 100 Miliar. Berikut Pembahasan trilateral meeting KPU terkait
program/kegiatan yang masih membutuhkan tambahan anggaran:
1. Pemilukada Serentak Tahun 2017 dan Tahapan Pemilukada 2018
- Alokasi anggaran Non Operasional KPU berdasarkan Rancangan PI Tahun 2017
sebesar Rp 300.069,6 juta belum termasuk untuk memenuhi kebutuhan
anggaran Pemilukada Serentak Tahun 2017.
- Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2015 Pasal 8 “Penyelenggaraan Pemilihan/Pilkada
menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota”. Sedangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tanggal
18 Maret 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang pada Pasal 8 “Penyelenggaraan Pemilihan
menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
dan Pasal 10A “KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan
Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan
petugas pemutakhiran data Pemilih
- Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, KPU dalam Pemilukada
mempunyai tugas dan wewenang untuk (a) menyusun dan menetapkan
pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan
Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah; (b) mengkoordinasi dan memantau
tahapan Pemilihan; (c) melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan; (d)
menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
(e) memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten,
dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
(f) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan
perundang-undanga tugas untuk supervisi dan monitoring serta pengawasan
kegiatan Pilkada 2017.
- Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, alokasi anggaran yang
diperlukan KPU untuk Supervisi dan monitoring Pemilukada Serentak Tahun
2017 pada 101 Satker (7 Prov dan 104 Kabupaten/Kota) adalah sebesar Rp
150 Milyar (Pilkada 2017 sebesar Rp50.840.302.000,- ; Persiapan dan
Pelaksanaan Pilkada 2018 sebesar Rp99.159.698.000.
21
Tabel 2.9 Kebutuhan Anggaran pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017 tanggal 15
Februari 2017 serta penyelesaian sengketa hukum serta penyelesaian laporan.
1 Pelaporan Dana Hibah Pemilihan Gubernur, Bupati Dan
Walikota Tahun 2017
5.278.459.000
2
Penyelesaian revisi anggaran Hibah Pemilihan
2.750.000.000
3 Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota
Tahun 2017
5.250.000.000
4 Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota
Tahun 2017
7.017.780.000
5 Pengawasan Anggaran Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota
Tahun 2017
3.287.669.000
6 Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2017 serta Pengadaaan Jasa
Konsultan Hukum
6.479.166.000
7 Pelaksanaan Komunitas Peduli Pemilu pelaksanaan Pemilihan
Serentak
4.566.726.000
8 Bimbingan teknis, Supervisi dan Monitoring pemilihan 16.210.502.000
JUMLAH 50.840.302.000
Tabel 2.10 Kebutuhan Tambahan Anggaran Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada 2018 sebesar
Rp 99.159.698.000
1 Penyusunan dan bimtek Pedoman Pengelolaan Dana Hibah
Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Tahun 2017
9.556.919.000
2 Penyusunan dan bimbingan Teknis Standar Kebutuhan Barang
dan Jasa serta Honorarium Pilkada
8.500.000.000
3 Penyusunan Program, Anggaran dan Bimtek Tata Cara Revisi
Anggaran Hibah Pemilihan
8.266.905.000
4 Pengelolaan dan penyelesaian revisi anggaran Hibah Pemilihan
5.500.000.000
5 Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Tahun
2017
3.899.896.000
6 Bimbingan Teknis Tata Cara Perhitungan Suara Pemilihan
Gubernur/ Bupati/ Walikota Tahun 2017
5.017.780.000
7 Pemungutan suara secara elektronik/TI : Bimtek Operator, IT dan
Pelaksanaan Tabulasi Penghitungan Suara.
7.037.945.000
8 Pengawasan Anggaran Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota
Tahun 2017 bekerjasama dengan BPKP.
4.575.338.000
9 Bimtek penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2017 serta Pengadaaan Jasa Konsultan
Hukum
9.383.910.000
10 Pembentukan Relawan Demokrasi pelaksanaan Pemilihan
22
Serentak 8.000.000.000
11 Bimbingan teknis, Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan
Pemilihan
29.421.005.000
JUMLAH
99.159.698.000
2. Sosialisasi Pemilukada Serentak Tahun 2017
KPU meminta tambahan anggaran untuk kebutuhan sosialisasi pemilukada serentak
tahun 2017. Sosialiasi ini diperlukan agar pelaksanaan pemilukada berjalan efektif
dan lancer serta tingkat partisipasi masyarakat sesuai dengan target RPJMN yaitu
77%. Adapun tabel usulan tambahan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
Tabel 2.11 Kebutuhan Sosialisasi Pemilukada Serentak
1 Pembentukan Rumah Pintar Pemilu
7.650.250.000
2 Riset Tingkat Partisipasi Masyarakat
6.050.600.000
3 Pengembangan Komunitas Peduli Pemilu
4.630.250.000
4 Fasilitasi Kegiatan Partisipasi Masyarakat Pemilu
3.640.000.000
5 Kerjasama Dengan LSM/Ormas
2.456.300.000
6 Penggalangan Partisipasi Pemilih Melalui Aktivitas Massal
(Sosial, Budaya dan Keagamaan) dalam Pilkada
9.653.000.000
7 Penggalangan Relawan Demokrasi dalam Pilkada
6.500.700.000
8 Fasilitasi Pemantau, Lembaga Survey, Hitung Cepat Pilkada
6.530.450.000
9 Penayangan Iklan Advertorial/Iklan Layanan Masyarakat di
media cetak dan elektronik
25.906.210.000
10 Penerbitan Bahan Informasi dan bahan sosialisasi Pilkada 12.875.000.000
11 Peliputan, pemberitaan dan dokumentasi Pilkada
6.575.650.000
12 Penerbitan Majalah dan Jurnal KPU
7.531.590.000
JUMLAH
100.000.000.000
23
Badan Pengawas Pemilu
Hasil pembahasan Trilateral Meeting antara Bappenas, Kemenkeu dan Bawaslu RKP
2017 yang utama antara lain mengenai usulan tambahan anggaran dengan pertimbangan
adanya peningkatan kegiatan Bawaslu di tahun 2017. Adapun catatan penting dari
pembahasan trilateral Meeting tersebut antara lain:
1. Terkait dengan keterbatasan jumlah pegawai ASN di Bawaslu dan meningkatnya
kegiatan pada Tahun 2017 sebagai konsekuensi dari tahapan Pemilu Tahun 2019
dan Pilkada Serentak Tahun 2018, maka diperlukan penambahan tenaga
pendukung sehingga Bawaslu mengusulkan untuk menambah belanja operasional
pegawai dan belanja barang.
Dalam tahapan Pemilu 2019 dan Pilkada 2018 yang bersamaan dengan tahapan
dan pelaksanaan Pilkada 2017, karena keterbatasan ASN di lingkup Sekretariat
Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kab/kota diperlukan penambahan tenaga
pendukung untuk mendukung kegiatan tahapan Pemilu dan Pilkada tersebut
dimana kebutuhan Bawaslu RI sebanyak 80 orang (kebutuhan sebear 3,36 Miliar)
dan kebutuhan Bawaslu Provinsi sebesar 34 orang (kebutuhan anggara sebesar
12,240 Miliar).
2. Kebutuhan operasional untuk perekrutan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi di
33 Provinsi yang masa jabatannya akan berakhir di tahun 2017, belum
terakomodasi kepada usulan baseline Bawaslu kepada DJA.Anggaran yang
diperlukan dalam perekrutan Bawaslu Provinsi yang akan dilaksanakan pada tahun
2017 yaitu: 25 Provinsi x Rp. 500.000.000,- = Rp. 12.500.000.000,-.
3. Pelaksanaan kegiatan dalam mendukung penyelenggaraan pengawasan Pemilu
Tahun 2019 yang tahapannya dimulai tahun 2017. Perkiraan anggaran dukungan
tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 berdasarkan alokasi pagu
penyelenggaraan Pileg dan Pilpres Tahun 2014 sebesar Rp.4.200.000.000.000
untuk memenuhi kebutuhan: Pembentukan Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam,
PPL, Pengawas TPS, dan PPLN; Honorarium dan operasional perkantoran lembaga
ad-hoc; Penguatan kapasitas aparatur Panwas dan sekretariat baik ditingkat Pusat,
Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Pengawas TPS, serta
PPLN; Pengawasan Tahapan Pileg baik ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota,
Kecamatan, Desa/Kelurahan, Pengawas TPS, serta PPLN; Sosialisasi/pengawasan
partisipatif dalam rangka pileg dan pilpres; Advokasi hukum; Musyawarah
Penyelesaian Sengketa; Kegiatan Sentra Gakkumdu; Penegakan kode etik
penyelenggara Pemilu.
4. Pembinaan dan supervisi Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota serentak Tahun 2018. Dalam rangka penguatan kapasitas aparatur
Pengawas dan sekretariat lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menghadapi
pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
serentak Tahun 2018 dibutuhkan anggaran sebesar Rp.5.000.000.000
5. Berdasarkan rancangan Undang-Undang Pilkada, terdapat amanat untuk penguatan
peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pilkada. Oleh karena itu dalam
mendukung ini akan dilakukan peningkatan kapasitas aparatur Pengawas dan
sekretariat lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menghadapi pelaksanaan
24
Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak Tahun
2018.
6. Terkait dengan kegiatan pengembangan dan sosialisasi pengawasan Pemilu
partisipatif, Bawaslu RI masih menunggu perkembangan dari revisi UU
Penyelengara Pemilu yang kemungkinan akan digabung menjadi Kitab UU Pemilu.
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Alokasi belanja prioritas KemenkoPolhukam berdasarkan PI 2016 sebesar 101,4M, lebih kecil dibanding baseline 2016 RPJMN 2015-2019 sebesar 118,2M. KemenkoPolhukam perlu memperhitungkan capaian target indikator pelaksanaan kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran yang ada. Adapun tugas dan fungsi Kemenkopolhukam mendukung sasaran utama antara lain: 1) Penguatan lembaga penyelenggara pemilu, melalui fasilitasi bagi penguatan dan pembentukan regulasi terkait pelaksanaan pemilu dan pilkada langsung serentak, serta mendorong percepatan pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif; 2) Penguatan fasilitasi bagi penyelesaian Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas setelah terbitnya hasil judicial review Mahkamah Konstitusi terkait ormas; 3)Pemantapan kelembagaan penanganan konflik sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; 4)Pemantapan pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara konsisten pada semua badan publik di pusat maupun daerah; 5) Penataan regulasi untuk memperkuat upaya penanggulangan terorisme, termasuk pengkajian bagi undang-undang baru untuk penguatan lembaga koordinasi penanggulangan terorisme. Adapun pembahasan Trilateral Meeting dapat dilihat dibawah ini:
Tabel 2.12 Pembahasan Trilateral Meeting Bappenas, Kemenkeu dan Kemenkopolhukam
No. Lingkup Pembahasan
Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian Keuangan
Kemenko Polhukam
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Belanja Operasional
Belanja operasional terkait pegawai dan barang adalah hal utama yang mesti dicukupi sebelum memperhitungkan hal lainnya. Belanja operasional harus dapat dipenuhi secara on top, tidak mengandalkan realokasi dari belanja prioritas. Hal ini yang seharusnya menjadi pegangan setiap kementerian/lembaga
Peningkatan tunjangan kinerja, setiap tahun akan otomatis dihitung dan dikeluarkan setelah ada cadangan sisa anggaran dari Kemenkeu yang akan di Perpreskan kemudian Belanja Operasional KemenkoPolhukam berdasar PI 2016 adalah Belanja Pegawai Rp 47.589.080.195,-
Alokasi anggaran Belanja Pegawai Operasional untuk Kemenko Polhukam pada PI 2016 sebesar Rp 72.336.825.000,-. Terdiri dari Kemenko Polhukam sebesar Rp. 41.479.775.750, Kompolnas sebesar Rp. 3.074.095.000, Komjak sebesar Rp. 3.035.209.250,- dan Bakamla sebesar Rp. 24.747.745.000,- Sedangkan proyeksi kebutuhan belanja
25
No. Lingkup Pembahasan
Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian Keuangan
Kemenko Polhukam
(1) (2) (3) (4) (5)
Permasalahan di Bakorkamla terkait belanja pegawai adalah pada tahun sebelumnya dihitung masih menjadi CPNS, di tahun depannya sudah menjadi PNS (pengalihan status), dan setelah dihitung kembali hasilnya naik 2,5M Selisih perhitungan sebanyak 2,5M karena peralihan status kepegawaian yang belum terakomodasikan, seharusnya menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya.
(meliputi: Gaji dan tunjangan sebesar Rp19.089.928.195,-; Tunjangan kinerja sebesar Rp25.509.840.000,-; Uang makan dan uang lembur sebesar Rp2.989.312.000,-) dan Belanja Barang Rp 31.943.697.877,- (untuk Biaya pemeliharaan Gedung dan Bangunan; Biaya pemeliharaan Peralatan dan Mesin; Langganan Daya dan Jasa, dan lain-lain), serta Belanja non-operasional berkarakteristrik operasional tidak ada. Belum ada kesepakatan tentang besaran anggaran untuk belanja pegawai, apabila kebutuhannya melebihi PI yang ada maka bisa refocusing atau diusulkan sebagai usulan tambahan. KemenkoPolhukam perlu untuk menyampaikan kebutuhan riil belanja pegawainya untuk dapat diakomodasi dalam Pagu Anggaran.
pegawai operasional sebesar Rp 102.100.884.700,-. Pada alokasi anggaran belanja barang operasional untuk Kemenko Polhukam pada PI 2016 sebesar Rp. 51.992.267.000 Terdiri dari Kemenko Polhukam sebesar Rp. 26.431.677.000, Kompolnas sebesar Rp. 3.418.870.000, Komjak sebesar Rp. 2.093.152.000,- dan Bakamla sebesar Rp. 20.048.568.000,- Sedangkan proyeksi kebutuhan belanja barang operasional sebesar Rp 56.792.869.300,- Sehingga terdapat kekurangan belanja pegawai sebesar Rp. 29.764.059.700,-. Proyeksi penambahan belanja operasional pegawai untuk menindaklanjuti rencana kebijakan kenaikan tunjangan kinerja di Satker Kemenko Polhukam dan Kekurangan belanja barang operasional sebesar Rp. 4.800.602.300 pada satker Kemenko Polhukam. Harapan Kemenkopolhukam terkait remunerasi ini,
26
No. Lingkup Pembahasan
Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian Keuangan
Kemenko Polhukam
(1) (2) (3) (4) (5)
tidak dilakukan dengan refocusing dengan memotong anggaran dari kegiatan-kegiatan lain, agar pekerjaan Kemenkopolhukam menjadi maksimal
2. Belanja untuk Prioritas
Alokasi anggaran belanja untuk prioritas KemenkoPolhukam berdasarkan PI 2016 sebesar 101,4M, lebih kecil dibanding baseline 2016 RPJMN 2015-2019 sebesar 118,2M. KemenkoPolhukam perlu memperhitungkan capaian target indikator pelaksanaan kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran yang ada. Apabila dengan alokasi anggaran yang ada, dirasa belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan maka KemenkoPolhukam dapat mengajukan usulan tambahan anggaran Berikut adalah langkah perkuatan sasaran utama TA. 2016 sesuai RPJMN 2015-2019, yaitu:
(1) Penguatan lembaga penyelenggara pemilu, melalui fasilitasi bagi
Berdasarkan PI 2016, Belanja Non Operasional KemenkoPolhukam sebesar Rp 100.660.719.898,- Sisa cadangan anggaran TA, 2016 sebesar 19,3 Triliun. Sisa ini diperhitungkan untuk mengakomodasi hasil Musrenbang yang baru saja dilaksanakan. Jika Kemenkopolhukam mempunyai program prioritas yang sangat penting, maka bisa diusulkan untuk mendapatkan alokasi tambahan anggaran Pagu Indikatif ini belum final kecuali untuk 001 dan 002 yang sudah tidak boleh diganggu gugat kembali. Namun, untuk program prioritas dapat dilakukan refocusing dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan prioritas dan mengurangi program lainnya yang tidak menjadi prioritas.
Terkait dengan belanja prioritas KemenkoPolhukam telah menyesuaikan dengan RPJMN 2015-2019 dan Nawa Cita, dengan isu strategis bidang polhukam, yaitu:
(1) Kepastian dan Penegakkan Hukum;
(2) Keamanan dan Ketertiban;
(3) Politik dan Demokrasi;
(4) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi.
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KemenkoPolhukam lebih banyak bersifat rapat koordinasi dan kunjungan ke daerah, karena memang kondisinya memerlukan hal tersebut. Hal ini karena banyak permasalahan-permasalahan di lapangan yang membutuhkan penyelesaian langsung. Walaupun K/L teknis menanganinya, Kemenko juga
27
No. Lingkup Pembahasan
Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian Keuangan
Kemenko Polhukam
(1) (2) (3) (4) (5)
penguatan dan pembentukan regulasi terkait pelaksanaan pemilu dan pilkada langsung serentak, serta mendorong percepatan pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
(2) Penguatan fasilitasi bagi penyelesaian Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas setelah terbitnya hasil judicial review Mahkamah Konstitusi terkait ormas;
(3) Pemantapan kelembagaan penanganan konflik sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
mempunyai tugas untuk mengetahui permasalahan sebenarnya di lapangan, terutama terkait perbatasan sesuai dengan fokus Nawa Cita Presiden Jokowi. Pengurangan alokasi anggaran akan berpengaruh terhadap penyelesaian masalah bidang polhukam. Di Kemenko Polhukam, kegiatan-kegiatan yang sifatnya adhoc juga sering terjadi dan ini perlu anggaran. Padahal kegiatan dimaksud belum dialokasikan di dokumen anggaran.
28
No. Lingkup Pembahasan
Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian Keuangan
Kemenko Polhukam
(1) (2) (3) (4) (5)
Penanganan Konflik Sosial;
(4) Pemantapan pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara konsisten pada semua badan publik di pusat maupun daerah;
(5) Penataan regulasi untuk memperkuat upaya penanggulangan terorisme, termasuk pengkajian bagi undang-undang baru untuk penguatan lembaga koordinasi penanggulangan terorisme.
3. Usulan Kebutuhan Tambahan Pendanaan
Usulan tambahan anggaran oleh K/L harus diperkuat dengan dasar dari RPJMN 2015 – 2019 dan Nawa Cita, sehingga jika memang dasar substansi dan dasar hukum pelaksanaanya kuat, maka kita tegaskan di catatan Trilateral Meeting ini, untuk nantinya akan dibawa ke forum yang lebih tinggi, yaitu sidang kabinet dan pada akhirnya sidang DPR untuk
Dalam hal terdapat usul-usul baru yang lebih prioritas, maka pendanaannya dilakukan melalui penajaman prioritas, refocusing, dan realokasi dari dana yang ada, serta didiskusikan/disepakati di dalam forum trilateral meeting. Pagu Indikatif bersifat ancar-ancar sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja K/L. Alokasi per program, di luar yang bersifat wajib dipenuhi dan
KemenkoPolhukam mengusulkan tambahan alokasi anggaran sebagai berikut :
1. Belanja operasional, meliputi : - Rencana kenaikan tunjangan kinerja satker Kemenko Polhukam sebesar Rp 26.962.722.450,-
- Kekurangan
29
No. Lingkup Pembahasan
Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian Keuangan
Kemenko Polhukam
(1) (2) (3) (4) (5)
RAPBN. Untuk itu pimpinan di Kemenko dapat mengirim surat ke Menteri Keuangan agar usulan tambahan anggaran dari Trilateral Meeting ini dapat segera disesuaikan.
wajib dialokasikan, merupakan ancar-ancar dan bersifat indikatif, sehingga dimungkinkan untuk dilakukan pergeseran antarprogram Terkait dengan wilayah perbatasan, hal ini juga ada K/L yang khusus menangani permasalahan ini yaitu BNPP. BNPP kemungkinan juga sudah mempunyai target untuk menjawab permasalahan tersebut. Harapannya, Kemenkopolhukam dapat melakukan koordinasi dengan BNPP untuk menajamkan prioritas program yang akan dilakukan BNPP di daerah perbatasan. Sebenarnya, setiap tahun sudah ada penghematan terhadap perjalanan dinas. Namun, kebijakan ini adalah kebijakan top down langsung dari Presiden melalui Inpres dan Permenpan yang berdampak langsung ke seluruh K/L. Hal ini menganggu kinerja penyerapan APBN dan penghitungan APBN-P 2015, terutama untuk K/L yang besar-besar seperti KemenPU dan Kemendagri yang
belanja operasional Bakamla sebesar Rp 7.601.939.850,-
2. Belanja Prioritas, meliputi : - Kegiatan Koordinasi Pembinaan Keamanan dan Kerja Sama Keamanan (Indeks Keamanan Dalam Negeri), sebesar Rp 5.000.000.000,- - Kegiatan Koordinasi Intelijen Pertahanan Negara mengusulkan tambahan Rp 2.000.000.000,- - Kegiatan Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan mengusulkan tambahan Rp 3.000.000.000,-
Usulan penambahan anggaran lainnya adalah terkait intelijen Negara. Khususnya, dengan
30
No. Lingkup Pembahasan
Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian Keuangan
Kemenko Polhukam
(1) (2) (3) (4) (5)
mempunyai kantor-kantor wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Dasar hukum sangatlah penting untuk mendapatkan tambahan usulan anggaran, seperti Inpres dan Perpres. Biasanya, pertimbangan kami akan lebih dalam jika terlampir dasar hukum pelaksanaan tersebut
kegiatan-kegiatan intelijen di luar negeri. Walaupun, ini dibawah kegiatan Kemenhan dan Mabes TNI, namun harapannya Kemenkopolhukam juga dapat menghadiri forum intelijen tersebut
4. Program Tematik
5. Catatan Lainnya
Secara teoritis, Pagu Indikatif TA. 2016 belum final, oleh karena itu menyesuaikan catatan hasil Trilateral Meeting hari ini. Kemenhan dan TNI memang bukan mitra langsung Ditpolkom, Bappenas. Namun, catatan dari Trilateral Meeting ini akan disampaikan kepada Direktorat lain yang bermitrakan Kemenhan dan TNI. Sehingga, Direktorat terkait dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang muncul di Trilateral Meeting hari ini, terkait dengan K/L yang menjadi mitranya.
Pagu Indikatif TA. 2016 adalah perkiraan berapa/baseline besar jumlah APBN yang akan keluar pada tahun 2016. Apabila terdapat hal-hal yang menjadi prioritas di K/L dan belum tertera di Matrik K/L, maka segera di refocusing penajaman prioritas. Pada saat penghitungan Pagu Indikatif TA. 2016 sebenarnya ada peningkatan yang cukup dari APBN TA. 2015. Lampiran 6 disediakan khusus untuk mengakomodasi usulan-usulan tambahan dari K/L dengan mempertajam prioritas programnya dan diusulkan berapa kebutuhan
Kemenkopolhukam mempunyai dua Satker yaitu Kemenkopolhukam dan Barkorkamla. Penyerapan anggaran Satker Kemenkopolhukam TA. 2014 adalah 94%. Penyerapan Satker Bakorkamla secara terpisah adalah 64%, sehingga jika digabung dengan penyerapan anggaran Satker Bakorkamla, menjadi jauh lebih rendah, yaitu 76,51%. Penyerapan Bakorkamla rendah dikarenakan pembelian tanah dan pembangunan gedung tidak dapat dilaksanakan, serta Bakorkamla mendapat pinjaman gedung dari Pemda
31
No. Lingkup Pembahasan
Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian Keuangan
Kemenko Polhukam
(1) (2) (3) (4) (5)
Harus ada kejelasan dari BPKP untuk memberikan review persetujuannya kepada Kemenkeu, agar segera ditindaklanjuti untuk mengejar waktu yang terus berjalan ini sebelum sidang kabinet.
anggarannya. Terkait tunjangan kinerja, kami setuju dihitung sesuai dengan prestasi kinerja K/L, namun sekarang kita tinggal menunggu Perpresnya. Untuk pemanfaatan dana optimalisasi, Kemenkeu meminta K/L untuk di review terlebih dahulu dari BPKP agar sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Hasil review dari BPKP akan disampaikan ke Kemenkeu, dan jika sudah memenuhi kriteria akan dicairkan dan yang belum sesuai kriteria belum akan dicairkan.
DKI. Realisasi anggaran Kemenkopolhukam pada tahun 2014 adalah 77%, namun jika dirinci lebih jauh penyerapan yang rendah terdapat di Satker Bakorkamla yaitu hanya sekitar 63%. Terdapat perbedaan Pagu Indikatif TA. 2016 dari Surat Bersama Menkeu dan Menteri Bappenas dan exercise DJA Kemenkeu pada slide Trilateral Meeting. Sesuai dengan hasil Trilateral Meeting Bakamla pada tanggal 31 April 2015, penyesuaian penghitungan Belanja Operasional Bakamla pada Bagian Anggaran 034 bahwa alokasi belanja operasional sesuai dengan Pagu Indikatif 2016. (Tidak mengusulkan tambahan anggaran pada belanja operasional TA 2016)
32
2.1.2 Penyusunan RKP 2016 Sub Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
(Trilateral Meeting)
Hasil penyusunan RKP 2017 terkait dengan sub Direktorat Komununikasi dan
Informasi Publik yaitu untuk penyusunan program prioritas Peningkatan Akses dan Kualitas
Informasi Publik. Hasil pembahasan melalui multilateral, bilateral dan trilateral meeting
dihasilkan 3 kegiatan prioritas dalam peningkatan akses dan kualitas informasi publik yaitu:
1. Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik
Tabel 2.13 Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik
K/L Program K/L Kegiatan K/L
Kemkomino Program Pengembangan
Informasi dan Komunikasi
Publik
- Pelayanan Informasi kenegaraan
melalui media publik
- Pembinaaan dan Pengembangan
Kemitraan lembaga komunikasi
- Pelayanan informasi kenegaraan melalui
media publik
- Pembinaan dan pengembangan
kebijakan komunikasi nasional
Komisi
Informasi
Pusat
Program Dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas treknis
lainnya kementerian
komunikasi dan
informatika
Dukungan manajemen dan dukungan
teknis lainnya Komisi Informasi (KI) pusat
(penyelesaian sengketa informasi publik,
peningkatan keterbukaan informasi di
badan publik
Kemenkopol
hukam
Program peningkatan
koordinasi bidang politik,
hukum dan keamanan
Koordinsai informasi publik dan media
massa
Target utama dari kegiatan prioritas peningkatan keterbukaan informasi dan
komunikasi publik antara lain: 65% kasus/sengketa sengketa keterbukaan informasi publik
diselesaikan; 70 % Badan Publik Pemerintah melaksanakan ketentuan UU Keterbukaan
Informasi Publik (Pembentukan, daftar informasi publik); 700 peserta dari 20 kab/kota
Bimtek Kelompok Informasi Masyarakat : 350 peserta Bimtek Media Komunitas di daerah
perbatasan/terluar/tertinggal dan pasca konflik; 1.000 peserta forum edukasi literasi media
untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan/kapasitas masyarakat untuk memilih dan
memanfaatkan media sesuai kebutuhannya; 250 peserta Bimtek PPID untuk implementasi
Undang-Undang KIP; SDM Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik Negara
yang meningkat kemampuannya dalam implementasi UU KIP; 3.500 orang (masyarakat)
yang meningkat pemahamannya tentang UU KIP.
33
2. Peningkatan Kualitas Konten Informasi Publik
Tabel 2.14 Peningkatan Kualitas Konten Informasi Publik
K/L Program K/L Kegiatan K/L
Kemkominfo Program Pengembangan
Informasi dan
Komunikasi Publik
- Pengelolaan dan Penyediaan
informasi
Komisi
Penyiaran
Indonesia
Program Dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas
treknis lainnya
kementerian komunikasi
dan informatika
Dukungan manajemen dan
dukungan teknis lainnya Komisin
Penyiaran Indonesia (KPI)
(penyelesaian pengaduan masalah
konten siaran, penyusunan indeks
kualitas siaran televisi
Dewan Pers Program Dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas
treknis lainnya
kementerian komunikasi
dan informatika
Dukungan manajemen dan
dukungan teknis lainnya Dewan
Pers (Penyusunan Indeks
Kemerdekaan Pers, Pelaksanaan
World Press Freedom Day
Target utama dari kegiatan prioritas peningkatan kualitas konten informasi
publik yaitu: 90 % Penyelesaian Pengaduan Masalah Konten Siaran; Pemantauan langsung program/isi siaran pada lembaga penyiaran yang melaksanakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) di 15 TV Berjaringan + 4 TV Berlangganan + 20 Radio; 5 Publikasi pemeringkatan (rating) kualitas program/isi siaran televisi di Media Nasional; 1 Dokumen Indeks Kemerdekaan Pers; World Press Freedom Day (800 peserta).
3. Peningkatan SDM Komunikasi dan Informasi
Tabel 2.15 Peningkatan SDM Komunikasi dan Informasi
K/L Program K/L Kegiatan K/L
Kemkominfo Program
Penelitian dan
pengembanga
Komunikasi
dan
Informatika
- Pengembangan Literasi dan profesi serta
pengembangan SDM Komunikasi dan
Informatika
- Penelitian dan pengembangan komunikasi
dan informatika dan pengembangan SDM
komunikasi dan Informatika B2P2KI
- Pelatihan dan pengembangan teknologi
informasi dan komunikasi
Target utama dari kegiatan prioritas peningkatan kualitas peningkatan SDM
Komunikasi dan Informasi yaitu: 250 peserta bimbingan teknis literasi komunikasi bagi
SDM (aparat, industri, masyarakat); 288 penerima beasiswa Dalam Negeri/Luar Negeri;
3.000 peserta peningkatan literasi TIK untuk disabilitas, wanita, dan anak usia sekolah;
8000 peserta pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang Kominfo.
34
Adapun catatan penting Bilateral dan Trilateral meeting antara Bappenas, Kemenkeu, dan
Kementerian Komunikasi dan Informatika (termasuk KPI, KIP dan dewan pers) adalah
sebagai berikut:
1. Seluruh Program/Kegiatan telah dicermati dan telah memenuhi Norma dan Standar
2. Penyelenggaraan World Press Freedom Day memerlukan persiapan teknis dengan
melibatkan berbagai K/L terkait diantaranya Bappenas, Kemkominfo, Kemkeu,
Kemlu, UNESCO Pendidikan, Kemdikbud, Kemsetneg.
3. Program/Kegiatan Kemkominfo Tahun Anggaran 2017 akan berkontribusi dan
mendukung pencapaian : Prioritas Nasional Pembangunan Manusia (Revolusi
mental, Pendidikan, Kesehatan); Prioritas Nasional Pembangunan sektor unggulan
(pariwisata dan kawasan industri dan KEK); Prioritas Nasional Pembangunan
Pemerataan dan Kewilayahan (pemerataan antar kelompok pendapatan,
Perbatasan negara dan daerah tertinggal dan perdesaan dan perkotaan,
konektivitas nasional); serta Kondisi Perlu (Stabilitas keamanan dan ketertiban,
demokrasi dan efektivitas diplomasi, ketertiban, kepastian dan penegakkan hukum,
reformasi birokrasi).
4. Sehubungan dengan berlakunya Inpres No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai kegiatan-
kegiatan prioritas terkait Government Public Relations (Penyiapan narasi tunggal,
termasuk database infografis dan videografis yang mudah dipahami oleh
masyarakat), Tenaga Humas Pemerintah.
5. Bulan Maret 2016 Kemkominfo sedang mengusulkan untuk melakukan konversi
PNBP menjadi Rupiah Murni sebesar Rp 316 Miliar yang direncanakan akan
dipergunakan untuk Program/Kegiatan di SDPPI 164 Miliar dan di PPI sebesar 152
miliar, hal ini akan berimplikasi pada perubahan alokasi anggaran dan target baik
RKP/Renja 2016 maupun penyusunan RKP 2017. Konversi PNBP dapat dilaksanakan
pada bulan juli 2017.
6. Tahun 2016 merupakan kelanjutan proses penyusunan UU Perlindungan Data
Pribadi pada RKP 2017.
7. Kemkominfo memperoleh tambahan alokasi anggaran sebesar 100 miliar
yang dialokasikan untuk menunjang ketenagakerjaan (sertifikasi dan
pembentukkan LSP). Tambahan anggaran ini menaikan target peserta
pelatihan dari 2500 orang menjadi 19.500 orang
35
Tabel 2.16 Catatan Trilateral Meeting Kemkominfo 2 Maret 2016
NO POKOK PEMBAHASAN CATATAN PEMBAHASAN
1. Konfirmasi Norma dan Standar
Seluruh kegiatan telah sesuai dengan Norma dan Standar (Pembahasan terlampir)
2. Kebutuhan Tambahan
Mendesak (difokuskan pada prioritas pertama dan
diurutkan berdasarkan skala prioritas)
-
3. Dukungan Sumber pendanaan lainnya
Pagu Indikatif Kemkominfo TA 2017 sebesar Rp5.086.842,630 Juta dengan rincian sebagai berikut:
a. Berdasarkan Jenis Belanja : i) Belanja Operasional sebesar Rp 671.425,465 Juta,
terdiri dari :
- Belanja Operasional Pegawai (komponen 001) sebesar Rp367.871,496 Juta;
- Belanja Operasional Non Pegawai (komponen 002) sebesar Rp303.553,969 Juta;
ii) Belanja Non Operasional sebesar Rp 4.415.417,165
Juta, terdiri dari : - RM Belanja Non Operasional Lainnya :
Rp580.449,400 Juta; - PNBP : Rp1.169.024,954 Juta;
- BLU : Rp2.619.142,815 - PLN : Rp46.799,996 Juta;
b. Berdasarkan Program :
i) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp 310.285,512
Juta, terdiri dari : - Belanja Operasional Pegawai : Rp63.249,414
Juta;
- Belanja Operasional Non Pegawai : Rp74.877,130 Juta;
- RM Belanja Non Operasional Lainnya : Rp170.702,200 Juta;
- PNBP : Rp1.456,768 Juta;
ii) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur sebesar Rp 26.667,921 Juta, terdiri dari :
- Belanja Operasional Pegawai : Rp10.009,093 Juta;
- Belanja Operasional Non Pegawai : Rp2.166,528 Juta;
- RM Belanja Non Operasional Lainnya :
Rp14.492,300 Juta;
iii) Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebesar Rp 1.128.644,318
Juta, terdiri dari :
- Belanja Operasional Pegawai : Rp 133.183,437 Juta;
- Belanja Operasional Non Pegawai : Rp 151.277,693 Juta;
- PNBP : Rp 844.183,188 Juta; iv) Program Pengembangan Aplikasi Informatika sebesar
Rp 131.283,202 Juta, terdiri dari :
- Belanja Operasional Pegawai : Rp 21.658,360
36
Juta;
- Belanja Operasional Non Pegawai : Rp 5.666,842 Juta;
- RM Belanja Non Operasional Lainnya : Rp
103.958,000 Juta; v) Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika
sebesar Rp 3.041.512,697 Juta, terdiri dari : - Belanja Operasional Pegawai : Rp 35.290,732
Juta; - Belanja Operasional Non Pegawai : Rp
27.175,613 Juta;
- PNBP : Rp 313.103,541 Juta; - BLU : Rp 2.619.142,815 Juta;
- PLN : Rp 46.799,996 Juta; vi) Program Penelitian dan Pengembangan SDM sebesar
Rp 301.531,533 Juta, terdiri dari :
- Belanja Operasional Pegawai : Rp 68.325,295 Juta;
- Belanja Operasional Non Pegawai : Rp 29.115,481 Juta;
- RM Belanja Non Operasional Lainnya : Rp 193.809,300Juta;
- PNBP : Rp 10.281,457 Juta;
Termasuk Anggaran Pendidikan Rp 50.000,000 Juta vii) Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi
Publik sebesar Rp 146.417,447 Juta, terdiri dari : - Belanja Operasional Pegawai : Rp 36.155,165
Juta;
- Belanja Operasional Non Pegawai : Rp 13.274,682 Juta;
- RM Belanja Non Operasional Lainnya : Rp 96.987,600 Juta;
viii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur sebesar Rp 500,000 Juta, terdiri dari : - RM Belanja Non Operasional Lainnya : Rp
500,000 Juta;
c. Berdasarkan Sumber Dana : o Rupiah Murni : Rp 1.251.874,865 Juta
PNBP : Rp 1.169.024,954 Juta;
BLU : Rp 2.619.142,815
PLN : Rp 46.799,996 Juta;
Pagu Penggunaan PNBP pada Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI akan diusulkan disesuaikan dengan Ijin Penggunaan PNBP
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 281/KMK.02/2016 tentang Persetujuan Penggunaan
Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.02/2016 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara
Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan
Informatika, pada saat penyusunan Pagu Anggaran 2017
(sekitar bulan Juni 2016). Kemkominfo agar segera menyampaikan usulan penggunaan RM hasil konversi PNBP
37
tersebut, baik dari satker penghasil PNBP maupun satker
lain, ke Kementerian Keuangan cq Ditjen Anggaran.
Pagu Anggaran 2017 Kemkominfo akan diusulkan agar
mengakomodir perubahan KMK tentang Ijin Penggunaan Sebagian PNBP pada Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI, dimana
sesuai Berita Acara yang ditandatangani oleh Direktur PNBP, Ditjen Anggaran Kemenkeu, dan Kepala Biro Keuangan,
Setjen Kemkominfo, bahwa rincian perubahan Pagu PNBP pada Kemkominfo adalah sebagai berikut:
a. Pagu PNBP Ditjen SDPPI semula sebesar Rp 844.183,000
Juta, menjadi sebesar Rp 506.225,000 Juta, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp 337.957,000 Juta
b. Pagu PNBP Ditjen PPI semula sebesar Rp 313.103,000 Juta, menjadi sebesar Rp 154.703,000 Juta, sehingga
terdapat penurunan sebesar Rp 158.399,000 Juta
c. Maka total penurunan Pagu PNBP Kemenkominfo TA 2017 sebesar Rp 496.357,000 Juta, nilai tersebut
diusulkan dikonversi dalam bentuk Rupiah Murni, sebagaimana disampaikan dalam surat Menteri Keuangan
Nomor S-294/MK.02/2016 tanggal 12 April 2016 hal Perubahan Ijin Penggunaan PNBP pada Ditjen SDPPI dan
Ditjen PPI, untuk memenuhi program-program prioritas
tahun 2016 Kemkominfo yang berlanjut di tahun 2017 antara lain:
- DNS - Satu Juta Nama Domain
- Technopreneur
- Mail Server Nasional - Diklat Revolusi Mental
- Sistem PMO Kemkominfo - Sosialisasi Program Prioritas Kemkominfo
- Diseminasi terkait GPR Ditjen IKP
- Program pendukung Prioritas pada Ditjen SDPPI dan PPI
d. Dalam Berita Acara tersebut juga disebutkan bahwa Pagu PNBP MMTC pada tahun 2017 bertambah sebesar Rp
1.612,000 Juta. Hal ini mempengaruhi jumlah total Pagu Kemkominfo yang semula sebesar Rp 5.086.842,000
Juta, diusulkan menjadi sebesar Rp 5.088.454,000 Juta
dan agar dapat diakomodir pada Pagu Anggaran tahun 2017
e. Kemkominfo akan segera bersurat kepada Menkeu dan Bappenas, setelah ada ketetapan Menkominfo terkait
rincian penggunaan anggaran RM sebesar Rp
496.357,000 Juta tersebut di poin c.
4. Hal lainnya (jika
diperlukan/sesuai dengan kebutuhan)
Bidang Infrastruktur
Regulasi e-gov perlu diperkuat dengan pembentukan
NCIO yang berfungsi mengkoordinasikan penerapan e-
gov dalam pemerintahan.
Regulasi-regulasi yang dapat disimplifikasi perlu
diidentifikasi sehingga dapat mendukung arahan
presiden dalam upaya meningkatkan iklim investasi di
dalam negeri. Perlu diidentifikasi juga regulasi yang
berpotensi menghambat pembangunan terkait sektor
38
kominfo.
Bidang Politik dan Komunikasi
Kemkominfo memperoleh tambahan alokasi anggaran
sebesar 100 miliar yang dialokasikan untuk menunjang
ketenagakerjaan (sertifikasi dan pembentukkan LSP).
Tambahan anggaran ini menaikan target peserta
pelatihan dari 2500 orang menjadi 19.500 orang
Tahun 2017 akan diadakannya pelaksanaan event
internasional yaitu World Press Freedom Day serta
penyelenggaraan KTT IORA. Kemkominfo perlu
mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan media
center. Masih diperlukan pembahasan lebh lanjut
anggaran untuk pelaksanaan World Press Freedom Day
di Dewan Pers atau di Kesekjenan Kemkominfo
Perlu ada pertemuan antara Bappenas, Kominfo,
Kemdagri dan KemenPAN-RB untuk membahas
pembentukan NCIO
Tabel 2.17 Catatan Trilateral Meeting Lanjutan Kemkominfo 2 Maret 2016
NO POKOK PEMBAHASAN CATATAN PEMBAHASAN
1. Konfirmasi Norma dan
Standar
Seluruh kegiatan telah sesuai dengan Norma dan Standar
(Pembahasan terlampir)
2. Kebutuhan Tambahan
Mendesak (difokuskan
pada prioritas pertama
dan diurutkan
berdasarkan skala
prioritas)
-
3. Dukungan Sumber
pendanaan lainnya
Pagu Indikatif Kemkominfo TA 2017 sebesar
Rp5.086.842,630 Juta dengan rincian sebagai berikut:
d. Berdasarkan Jenis Belanja :
iii) Belanja Operasional sebesar Rp 671.425,465 Juta,
terdiri dari :
- Belanja Operasional Pegawai (komponen
001) sebesar Rp367.871,496 Juta;
- Belanja Operasional Non Pegawai
(komponen 002) sebesar Rp303.553,969
Juta;
iv) Belanja Non Operasional sebesar Rp
4.415.417,165 Juta, terdiri dari :
- RM Belanja Non Operasional Lainnya :
Rp580.449,400 Juta;
- PNBP : Rp1.169.024,954 Juta;
- BLU : Rp2.619.142,815
- PLN : Rp46.799,996 Juta;
39
NO POKOK PEMBAHASAN CATATAN PEMBAHASAN
e. Berdasarkan Program :
ix) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp 310.285,512
Juta, terdiri dari :
- Belanja Operasional Pegawai : Rp63.249,414
Juta;
- Belanja Operasional Non Pegawai :
Rp74.877,130 Juta;
- RM Belanja Non Operasional Lainnya :
Rp170.702,200 Juta;
- PNBP : Rp1.456,768 Juta;
x) Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur sebesar Rp 26.667,921
Juta, terdiri dari :
- Belanja Operasional Pegawai : Rp10.009,093
Juta;
- Belanja Operasional Non Pegawai :
Rp2.166,528 Juta;
- RM Belanja Non Operasional Lainnya :
Rp14.492,300 Juta;
xi) Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat
Pos dan Informatika sebesar Rp 1.128.644,318
Juta, terdiri dari :
- Belanja Operasional Pegawai : Rp
133.183,437 Juta;
- Belanja Operasional Non Pegawai : Rp
151.277,693 Juta;
- PNBP : Rp 844.183,188 Juta;
xii) Program Pengembangan Aplikasi Informatika
sebesar Rp 131.283,202 Juta, terdiri dari :
- Belanja Operasional Pegawai : Rp 21.658,360
Juta;
- Belanja Operasional Non Pegawai : Rp
5.666,842 Juta;
- RM Belanja Non Operasional Lainnya : Rp
103.958,000 Juta;
xiii) Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika
sebesar Rp 3.041.512,697 Juta, terdiri dari :
- Belanja Operasional Pegawai : Rp 35.290,732
Juta;
- Belanja Operasional Non Pegawai : Rp
27.175,613 Juta;
- PNBP : Rp 313.103,541 Juta;
40
NO POKOK PEMBAHASAN CATATAN PEMBAHASAN
- BLU : Rp 2.619.142,815 Juta;
- PLN : Rp 46.799,996 Juta;
xiv) Program Penelitian dan Pengembangan SDM
sebesar Rp 301.531,533 Juta, terdiri dari :
- Belanja Operasional Pegawai : Rp 68.325,295
Juta;
- Belanja Operasional Non Pegawai : Rp
29.115,481 Juta;
- RM Belanja Non Operasional Lainnya : Rp
193.809,300Juta;
- PNBP : Rp 10.281,457 Juta;
Termasuk Anggaran Pendidikan Rp 50.000,000 Juta
xv) Program Pengembangan Informasi dan
Komunikasi Publik sebesar Rp 146.417,447
Juta, terdiri dari :
- Belanja Operasional Pegawai : Rp 36.155,165
Juta;
- Belanja Operasional Non Pegawai : Rp
13.274,682 Juta;
- RM Belanja Non Operasional Lainnya : Rp
96.987,600 Juta;
xvi) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur sebesar Rp 500,000 Juta, terdiri dari :
- RM Belanja Non Operasional Lainnya : Rp
500,000 Juta;
f. Berdasarkan Sumber Dana :
o Rupiah Murni : Rp 1.251.874,865 Juta
PNBP : Rp 1.169.024,954 Juta;
BLU : Rp 2.619.142,815
PLN : Rp 46.799,996 Juta;
Pagu Penggunaan PNBP pada Ditjen SDPPI dan Ditjen
PPI akan diusulkan disesuaikan dengan Ijin Penggunaan
PNBP sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 281/KMK.02/2016 tentang Persetujuan
Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan
Pajak pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan
Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika
dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
282/KMK.02/2016 tentang Persetujuan Penggunaan
Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika,
41
NO POKOK PEMBAHASAN CATATAN PEMBAHASAN
pada saat penyusunan Pagu Anggaran 2017 (sekitar
bulan Juni 2016). Kemkominfo agar segera
menyampaikan usulan penggunaan RM hasil konversi
PNBP tersebut, baik dari satker penghasil PNBP maupun
satker lain, ke Kementerian Keuangan cq Ditjen
Anggaran.
Pagu Anggaran 2017 Kemkominfo akan diusulkan agar
mengakomodir perubahan KMK tentang Ijin Penggunaan
Sebagian PNBP pada Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI,
dimana sesuai Berita Acara yang ditandatangani oleh
Direktur PNBP, Ditjen Anggaran Kemenkeu, dan Kepala
Biro Keuangan, Setjen Kemkominfo, bahwa rincian
perubahan Pagu PNBP pada Kemkominfo adalah sebagai
berikut:
f. Pagu PNBP Ditjen SDPPI semula sebesar Rp
844.183,000 Juta, menjadi sebesar Rp
506.225,000 Juta, sehingga terdapat penurunan
sebesar Rp 337.957,000 Juta
g. Pagu PNBP Ditjen PPI semula sebesar Rp
313.103,000 Juta, menjadi sebesar Rp
154.703,000 Juta, sehingga terdapat penurunan
sebesar Rp 158.399,000 Juta
h. Maka total penurunan Pagu PNBP Kemenkominfo
TA 2017 sebesar Rp 496.357,000 Juta, nilai
tersebut diusulkan dikonversi dalam bentuk
Rupiah Murni, sebagaimana disampaikan dalam
surat Menteri Keuangan Nomor S-
294/MK.02/2016 tanggal 12 April 2016 hal
Perubahan Ijin Penggunaan PNBP pada Ditjen
SDPPI dan Ditjen PPI, untuk memenuhi
program-program prioritas tahun 2016
Kemkominfo yang berlanjut di tahun 2017 antara
lain:
- DNS
- Satu Juta Nama Domain
- Technopreneur
- Mail Server Nasional
- Diklat Revolusi Mental
- Sistem PMO Kemkominfo
- Sosialisasi Program Prioritas Kemkominfo
- Diseminasi terkait GPR Ditjen IKP
42
NO POKOK PEMBAHASAN CATATAN PEMBAHASAN
- Program pendukung Prioritas pada Ditjen
SDPPI dan PPI
i. Dalam Berita Acara tersebut juga disebutkan
bahwa Pagu PNBP MMTC pada tahun 2017
bertambah sebesar Rp 1.612,000 Juta. Hal ini
mempengaruhi jumlah total Pagu Kemkominfo
yang semula sebesar Rp 5.086.842,000 Juta,
diusulkan menjadi sebesar Rp 5.088.454,000
Juta dan agar dapat diakomodir pada Pagu
Anggaran tahun 2017
j. Kemkominfo akan segera bersurat kepada
Menkeu dan Bappenas, setelah ada ketetapan
Menkominfo terkait rincian penggunaan
anggaran RM sebesar Rp 496.357,000 Juta
tersebut di poin c.
4. Hal lainnya (jika
diperlukan/sesuai
dengan kebutuhan)
Bidang Infrastruktur
Regulasi e-gov perlu diperkuat dengan
pembentukan NCIO yang berfungsi
mengkoordinasikan penerapan e-gov dalam
pemerintahan.
Regulasi-regulasi yang dapat disimplifikasi perlu
diidentifikasi sehingga dapat mendukung arahan
presiden dalam upaya meningkatkan iklim
investasi di dalam negeri. Perlu diidentifikasi
juga regulasi yang berpotensi menghambat
pembangunan terkait sektor kominfo.
Bidang Politik dan Komunikasi
Kemkominfo memperoleh tambahan alokasi
anggaran sebesar 100 miliar yang dialokasikan
untuk menunjang ketenagakerjaan (sertifikasi
dan pembentukkan LSP). Tambahan anggaran
ini menaikan target peserta pelatihan dari 2500
orang menjadi 19.500 orang
Tahun 2017 akan diadakannya pelaksanaan
event internasional yaitu World Press Freedom
Day serta penyelenggaraan KTT IORA.
Kemkominfo perlu mengalokasikan anggaran
untuk kebutuhan media center. Masih diperlukan
pembahasan lebh lanjut anggaran untuk
43
NO POKOK PEMBAHASAN CATATAN PEMBAHASAN
pelaksanaan World Press Freedom Day di Dewan
Pers atau di Kesekjenan Kemkominfo
Perlu ada pertemuan antara Bappenas, Kominfo,
Kemdagri dan KemenPAN-RB untuk membahas
pembentukan NCIO
2.1.3 Penyusunan RKP 2016 Sub Bidang Politik Luar Negeri (Trilateral Meeting)
Hasil penyusunan RKP 2017 terkait dengan sub Politik Luar Negeri dapat terlihat dari
gambar dibawah ini yang menunjukan adanya 4 kegiatan prioritas yaitu Stabilitas
Keamanan Kawasan, Penguatan Diplomnasi Ekonomi, Kerjasama Pembangunan dan
Perlindungan WNI/BHI.
Gambar 2.6
Adapun sasaran utama dan Indikator untuk sub bidang politik luar negeri yaitu
Kepemimpinan dan Peran Indonesia dalam Kerjasama Internasional yang berpengaruh.
44
Tabel 2.18 Sasaran Utama dan Indikator untuk sub bidang politik luar negeri
No Indikator Baseline Target
2017
Taget
2019
I. Kepemimpinan dan Peran Indonesia dalam Kerjasama Internasional yang
Berpengaruh
a. Stabilitas Keamanan Kawasan
Presentase jumlah perundingan yang
berhasil diselenggarakan dalam
rangka upaya penyelesaian
penetapan batas wilayah di laut
serta penegasan dan pengelolaan
batas wilayah di darat
Persentase rekomendasi dan
prakarsa Indonesia yang diterima
dalam setiap pertemuan pilar politik
dan keamanan ASEAN
Persentase posisi Indonesia yang
diterima di forum multilateral
mengenai isu keamanan
internasional, senjata pemusnah
massal dan senjata konvensional,
penanggulangan kejahatan lintas
negara dan terorisme
Persentase Dokumen Hasil
Perundingan atau Perjanjian
Internasional di Bidang Politik,
Keamanan, Kewilayahan dan
Kelautan yang Disepakati
75%
92%
90%
80%
80%
94%
90%
80%
90%
96%
90%
80%
b. Penguatan Diplomasi Ekonomi
Persentase posisi Indonesia yang
diterima dalam forum multilateral
mengenai penanganan isu
multilateral terkait perdagangan,
perindustrian, investasi, dan HAKI
Persentase peningkatan trade,
tourism and investment
Persentase posisi Indonesia yang
diterima dalam forum multilateral
terkait isu pembangunan, ekonomi,
keuangan, dan lingkungan hidup
90%
5%
85%
90%
5%
85%
90%
5%
85%
c. Kerjasama Pembangunan
Terumuskannya Grand Strategy dan
Terbentuknya Single Agency KSST
45
No Indikator Baseline Target
2017
Taget
2019
Diterimanya posisi, sikap, dan
prakarsa Indonesia dalam
Sustainable Development Goals
(SDGs)
Diterimanya posisi, sikap, dan
prakarsa Indonesia dalam kerja
sama internasional terkait isu
perubahan iklim
d. Perlindungan WNI/BHI
Indeks sistem kelembagaan
perlindungan WNI dan BHI di luar
negeri
Indeks penguatan diplomasi
perlindungan
Indeks penyelesaian kasus WNI/BHI
di luar negeri
12,3
9,2
40,1
13,1
9,8
42,6
14,7
11,0
47,8
Koordinasi dan pembahasan penyusunan RKP 2017 untuk Efektivitas Diplomasi
(Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam Kerjasama Internasional yang berpengaruh)
dilaksanakan oleh Bappenas bersama Kemkeu dan Kementerian Luar Negeri yang
melibatkan seluruh Direktorat Jenderal (eselon 1) antara lain: Sekretariat Jenderal,
Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa,
Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Direktorat Jenderal Multilateral, Direktorat Jenderal
Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional,
Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler. Adapun catatan penting Trilateral Meeting yang
telah dilaksanakan tanggal 30 Mei 2016 antara lain:
1. Seluruh kegiatan telah sesuai dengan Norma dan Standar
2. Adanya Kebutuhan Tambahan mendesak untuk penyelenggaraan Pertemuan
Tingkat Kepala Negara dalam KTT IORA 2017. Pembahasan lanjutan untuk
penyelenggaraan KTT IORA telah diselenggarakann pertemuan untuk persiapan
kebutuhan teknis yang melibatkan K/L terkait pada bulan Desember 2016. Dalam
Penyelenggaraan KTT IORA ini Kemlu menyelenggarakan pertemuan persiapan
kebutuhan teknis yang melibatkan K/L terkait di Bulan Desember 2016. Dalam
Pertemuan disampaikan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika akan
berkontribusi untuk penyediaan media center diperkirakan sebesar 2 Miliar, namun
dikarenakan adanya perubahan lokasi penyelenggaraan maka diperlukannnya
perubahan alokasi anggaran baik alokasi anggaran media center oleh Kemkominfo
maupun dari K/L terakait.
3. Pembuatan aplikasi Smart Travelling untuk mendukung prioritas Perlindungan
WNI/BHI di luar negeri. Pada tahun 2017 akan dilakukan pengembangan program
Smart Travelling dengan fokus pada aplikasi konten dan fitur yang dapat dengan
46
mudah diakses melalui gawai dan ponsel cerdas. Tujuan program Smart Travelling
ini adalah menjadi sumber informasi interaktif bagi para WNI yang akan atau
sedang berada di luar negeri sebagai bagian dari upaya pencegahan permasalahan;
serta, mendapatkan data dan informasi terkait keberadaan WNI di luar negeri dan
kegiatan yang dilakukan guna mempermudah upaya perlindungan WNI
4. Penambahan anggaran penyelenggaraan pelatihan/diklat pada isu perlindungan
WNI dan diplomasi ekonomi bagi para diplomat untuk mendukung prioritas
Peningkatan Kapasitas Diplomasi. Untuk mendukung upaya peningkatan sumber
daya manusia, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI merencanakan program
melalui keikutsertaan / partisipasi dalam kegiatan kursus singkat / pelatihan /
workshop / seminar / lokakarya di luar negeri dan dalam negeri mengenai isu-isu
migrasi internasional, maritim internasional, tindak pidana perdagangan orang,
penyelundupan manusia, ketenagakerjaan internasional, dan gender. Tujuan dari
penyelenggaran kegiatan ini adalah untuk peningkatan pengetahuan (knowledge),
Peningkatan keahlian (expertise) dan keterampilan (skill), Peningkatan kualitas
kinerja Direktorat Perlindungan WNI dan BHI dalam menjalankan fungsinya
Tabel 2.19 Pembahasan Lengkap Trilateral Meeting Bappenas, Kemenkeu dan Kemlu
Pokok Bahasan Catatan Pembahasan
1. Konfirmasi
Norma dan
Standar
Seluruh kegiatan telah sesuai dengan Norma dan Standar, dengan
catatan sesuai dengan kesepakatan terlampir.
2. Kebutuhan
Tambahan
Mendesak
1. Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Kepala Negara dalam KTT
IORA 2017.
Berdasarkan informasi dari Setneg, pihak Setneg belum
mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pertemuan
tersebut. Di sisi lain, Kemlu hanya menganggarkan
penyelenggaran rangkaian pertemuan KTT IORA tanpa
mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pertemuan
tingkat kepala negara, mengingat selama ini pertemuan tingkat
kepala negara diselenggarakan oleh Setneg.
2. Pembuatan aplikasi Smart Travelling untuk mendukung prioritas
Perlindungan WNI/BHI di luar negeri. Sejalan dengan amanat
Nawa Cita, Kemlu telah menjadikan perlindungan WNI di luar
negeri sebagai salah satu prioritas politik luar negeri. Untuk
melaksanakan komitmen ini, Kemlu senantiasa mengedepankan
tiga pendekatan, yaitu Pencegahan, Deteksi Dini, dan
Perlindungan secara cepat dan tepat.
Terkait dengan upaya pencegahan serta deteksi dini potensi
permasalahan WNI di luar negeri, salah satu upaya yang
dilakukan adalah dengan fokus kepada pembekalan informasi
tepat guna kepada WNI yang akan atau sedang berada di luar
negeri, sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak
47
Pokok Bahasan Catatan Pembahasan
diinginkan. Dengan demikian, WNI di luar negeri dapat
melakukan upaya perlindungan terhadap diri mereka sendiri.
Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 2016 direncanakan
pembuatan platform teknologi berbasis internet yang dapat
digunakan oleh WNI untuk mendapatkan informasi ketika, akan,
atau sedang berada di luar negeri, dengan nama Smart Travelling
versi Beta. Program ini akan bermuara pada platform e-
Perlindungan yang telah digunakan oleh Direktorat Perlindungan
WNI dan BHI sebagai basis penanganan permasalahan / kasus
WNI di luar negeri.
Pada tahun 2017 akan dilakukan pengembangan program Smart
Travelling dengan fokus pada aplikasi konten dan fitur yang
dapat dengan mudah diakses melalui gawai dan ponsel cerdas.
Tujuan dari program Smart Travelling ini adalah:
1) Menjadi sumber informasi interaktif bagi para WNI yang
akan atau sedang berada di luar negeri sebagai bagian
dari upaya pencegahan permasalahan;
2) Mendapatkan data dan informasi terkait keberadaan WNI
di luar negeri dan kegiatan yang dilakukan guna
mempermudah upaya perlindungan WNI;
3) Menjadikan upaya perlindungan WNI lebih efektif, efisien,
cepat, mudah dan menarik.
Sasaran dari pembuatan platform teknologi Smart Travelling
adalah semua WNI, khususnya mereka yang akan atau sedang
berada di luar negeri sesuai dengan kepentingannya masing-
masing, seperti wisata, belajar, tugas negara, bisnis, pekerjaan,
dsb.
Organisasi pelaksana terdiri dari Direktorat Perlindungan WNI
dan BHI, Ditjen Protokol dan Konsuler, serta akan melibatkan
sejumlah unit eselon II lainnya yang relevan di lingkungan Kemlu
sesuai dengan besaran kegiatan dan ketersediaan anggaran.
Biaya kegiatan akan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal
Protokol dan Konsuler dalam output 006 Penyelenggaraan Indeks
Sistem Kelembagaan dengan jumlah Rp6.000.000.000,- (enam
milyar rupiah).
3. Penambahan anggaran penyelenggaraan pelatihan/diklat pada
isu perlindungan WNI dan diplomasi ekonomi bagi para diplomat
untuk mendukung prioritas Peningkatan Kapasitas Diplomasi.
Sebagai salah satu unit operasional di Kementerian Luar Negeri,
Direktorat Perlindungan WNI dan BHI telah mengalami perluasan
pelaksanaan tugas, dalam arti tidak hanya terbatas pada
48
Pokok Bahasan Catatan Pembahasan
pembuatan kebijakan, penyusunan standardisasi dan norma
perundingan internasional ataupun koordinasi antar lembaga.
Selama beberapa tahun terakhir, Direktorat Perlindungan WNI
dan BHI juga turut terlibat langsung bersama-sama dengan
Perwakilan RI dalam penanganan kasus-kasus WNI di luar negeri,
termasuk di dalamnya kasus-kasus BMI, yang jumlahnya sangat
signifikan. Pada tahun 2015, total jumlah kasus yang ditangani
oleh Direktorat Perlindungan WNI dan BHI mencapai angka
12.088 kasus. Jumlah tersebut mengalami penurunan
dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 17. 035 kasus. Meski
demikian, varian dan persebaran kasus cenderung meluas,
dengan terdapat sejumlah kasus baru seperti, kasus perdagangan
manusia, kasus penyelundupan manusia, dan kasus
ketenagakerjaan yang melibatkan awak kapal yang bekerja di
kapal ikan berbendera asing di luar negeri.
Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya kegiatan
penguatan di berbagai aspek pada Direktorat Perlindungan WNI
dan BHI, seperti pada aspek sumber daya manusia, sumber daya
keuangan, manajemen dan material.
Terkait dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia, perlu
dilakukan peningkatan knowledge, expertise, dan skill pejabat
dan staf Direktorat Perlindungan WNI dan BHI yang kemudian
dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk penanganan kasus-kasus
WNI/BMI di luar negeri, tetapi juga dalam penyusunan konsep
kebijakan, standardisasi, dan norma di bidang perlindungan WNI
dan BHI di luar negeri sesuai dengan fungsi-fungsi Direktorat
Perlindungan WNI dan BHI sebagaimana telah ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 07 Tahun 2011.
Program peningkatan kapasitas bidang perlindungan juga
diamanatkan dalam Keputusan Menteri Luar Negeri No.
01/B/RO/W/IV/2015/01 tentang Rencana Strategis Kementerian
Luar Negeri 2015-2019 di mana salah satu indikator kinerja
utama indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI
mencakup komponen peningkatan kapasitas bidang
perlindungan.
Untuk mendukung upaya peningkatan sumber daya manusia,
Direktorat Perlindungan WNI dan BHI merencanakan program
melalui keikutsertaan / partisipasi dalam kegiatan kursus singkat /
pelatihan / workshop / seminar / lokakarya di luar negeri dan
dalam negeri mengenai isu-isu migrasi internasional, maritim
internasional, tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan
manusia, ketenagakerjaan internasional, dan gender.
Tujuan dari kegiatan ini adalah:
49
Pokok Bahasan Catatan Pembahasan
1) Peningkatan pengetahuan (knowledge) pemahaman
pejabat dan staf Direktorat Perlindungan WNI dan BHI
mengenai konsep-konsep dasar dalam isu migrasi
internasional, maritim internasional, tindak pidana
perdagangan orang, penyelundupan manusia,
ketenagakerjaan internasional, dan gender;
2) Peningkatan keahlian (expertise) dan keterampilan (skill)
dalam menangani kasus-kasus WNI/BMI di luar negeri,
khususnya kasus perdagangan manusia, kasus
penyelundupan manusia, dan kasus ketenagakerjaan yang
melibatkan awak kapal yang bekerja di kapal ikan
berbendera asing di luar negeri;
3) Peningkatan kualitas kinerja Direktorat Perlindungan WNI
dan BHI dalam menjalankan fungsi-fungsi sebagaimana
telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri
Nomor 07 Tahun 2011, khususnya dalam bidang
penyusunan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
perlindungan WNI di luar negeri.
Organisasi pelaksana terdiri dari Direktorat Perlindungan WNI
dan BHI, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler.
Biaya kegiatan akan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal
Protokol dan Konsuler dengan jumlah
Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
Adapun penyelenggaraan pelatihan/diklat terkait Perlindungan
WNI dan Diplomasi Ekonomi yang dilakukan oleh Pusdiklat
melalui Kegiatan Observasi Lapangan dan Seminar di dalam dan
luar negeri dalam rangka Penguatan Diplomasi Ekonomi,
Diplomasi Maritim dan wilayah Perbatasan, serta Perlindungan
WNI/TKI bagi Peserta Sesdilu Angkatan ke-58 & 59 dengan
kebutuhan anggaran sebesar Rp2.100.000.000,- (dua milyar
seratus juta rupiah).
Hal lainnya
Kesepakatan Trilateral Meeting 1 :
a. Anggaran pada Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri
melalui Kerja Sama ASEAN, khususnya pada Kegiatan Dukungan Manajemen
dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kerja Sama ASEAN, sudah termasuk
anggaran untuk penguatan Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia sebesar
Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
b. Anggaran pada Program Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Pengelolaan
Hukum dan Perjanjian Internasional, khususnya pada Kegiatan Optimalisasi
Diplomasi terkait dengan Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya serta
Pengelolaan Naskah Perjanjian Internasional, sudah termasuk anggaran untuk
melaksanakan monitoring implementasi perjanjian internasional sebesar
Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Monitoring tersebut merupakan
50
Pokok Bahasan Catatan Pembahasan
permintaan Kantor Staf Presiden kepada Kementerian Luar Negeri.
c. Anggaran pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Luar Negeri, khususnya pada Kegiatan Peningkatan
Kualitas Sumber Daya Manusia Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama
Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik sebesar Rp47.300.000.000,- (empat puluh
milyar tiga ratus juta rupiah), akan difokuskan untuk melakukan pelatihan
tematik untuk peningkatan kapasitas diplomat pertama, muda dan madya,
khususnya untuk isu diplomasi ekonomi, diplomasi maritim, dan perlindungan
WNI.
d. Anggaran pada Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik sudah
termasuk anggaran untuk menggalang dukungan negara-negara Pacific
Selatan terhadap Papua pada tahun 2017 sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan
milyar rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari Rp4.000.000.000,- (empat milyar
rupiah) untuk media campaign di Kegiatan Penguatan Citra Positif Indonesia
melalui Peningkatan Peran di Bidang Informasi dan Layanan Media, serta
sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) di Kegiatan Penguatan Citra
Positif Indonesia melalui Peningkatan Peran Diplomasi Publik yang akan
digunakan untuk melaksanakan kegiatan public lecture di Solomon Islands,
Vanuatu dan Fiji; BDF yang mengundang partisipasi negara-negara Pacific
Selatan; BSBI yang mengundang partisipasi negara-negara Pacific Selatan;
serta interfaith dialogue Indonesia-Solomon Islands.
Terkait dengan realokasi anggaran Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)
ke Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik, pihak Bappenas,
Kemkeu, dan Kemlu memilki pandangan sebagai berikut :
- Bappenas : Anggaran tersebut dapat digunakan apabila telah ada landasan
hukum pelaksanaan Renaksi Papua.
- Kemkeu : Tidak perlu ada tambahan anggaran sebesar Rp8.000.000.000,-
(delapan milyar rupiah). Sebaiknya mengefisiensikan anggaran
yang ada (terutama anggaran Direktorat Kerja Sama Teknik)
dengan pertimbangan sebagai berikut :
a. Terkait renaksi Papua, landasannya belum ada.
b. bersinergi dengan kegiatan yang akan dilaksanakan di
kawasan rumpun Melanesia, sehingga tidak perlu tiap Negara
di kawasan tersebutdilaksanakan dan dialokasikan anggaran
kegiatan yang serupa.
c. banyak kegiatan yang lebih tepat dilaksanakan oleh K/L
teknis.
d. realisasi sampai bulan Mei baru sekitar 8%, dan diprediksi
hingga akhir tahun tidak akan terserap optimal, sehingga
perlu dijadikan pertimbangan.
- Kemlu : Terkait dengan anggaran yang khusus diperuntukkan bagi
dukungan holistik Papua sebagaimana menjadi arahan Kemenko
Polhukkam, diharapkan akan dilakukan koordinasi antara
Kemenko Polhukkam, Bappenas dan Kemkeu untuk membahas
51
Pokok Bahasan Catatan Pembahasan
alokasi anggaran bagi dukungan holistik Papua.
e. Hal-hal yang belum selesai dibahas dalam pertemuan trilateral ini dimungkinkan
untuk dibahas kembali setelah Pagu Indikatif ditetapkan.
f. Kemlu diharapkan segera menyampaikan kepada Bappenas dan
Kementerian Keuangan mengenai data sebaran anggaran non operasional
dan operasional untuk setiap kegiatan,mengingat form rancangan Pagu
Indikatif hanya mencantumkan sebaran anggaran non operasional untuk
program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas nasional.
Kerangka Regulasi dan Kelembagaan
- Kemlu mengusulkan revisi atas Undang-Undang Hubungan Luar Negeri dan
Undang-Undang Perjanjian Internasional
2.1.4 Penyusunan RKP 2016 Mitra DPR, MPR dan DPD (Trilateral Meeting)
Penyusunan RKP 2016 dalam rangka penguatan Demokrasi melibatkan Kesekretariatan 3
(tiga) Lembaga Tinggi Negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hasil pembahasan
Trilateral MPR, DPR dan DPD tidak secara langsung masuk dalam Dokumen RKP 2017,
namun mekanisme pembahasan program/kegiatan serta alokasi anggaran merujuk pada
kerangka penggunaan APBN yang mengedepankan money follow program dan
penyusunanan program berdasarkan skala prioritas, serta mencermati perubahan
kebijakan pada 3 (tiga) lembaga tinggi negara tersebut.
2.1.4. A Penyusunan RKP 2016 Mitra DPR
Pertemuan Trilateral Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2016
membahas seluruh program/Kegiatan untuk dapat disesuaikan dengan norma dan standar.
Adapun catatan penting dari hasil pembahasan Trilateral Meeting Kementerian Bappenas,
DPR dan Kementerian Keuangan yang sudah dilaksanakan, anatara lain:
1. Dalam pembahasan Trilateral Meeting tersebut DPR meminta kebutuhan tambahan
sebesar Rp1.031.924.729.000,- dengan rincian Satker Dewan sebesar
RP820.437.875.000,- dan Satker Setjen Rp211.486.854.000. penyusunan
kebutuhan tambahan ini akan mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan dan
penyelenggaraan anggaran serta mempertimbangkan penyusunan skala prioritas.
2. Moratorium pembangunan gedung dan tidak dianggarkan dalam pagu indikatif
2017
3. Mekanisme Rumah Aspirasi pada saaat pembahasan trilateral meeting disepakati At
Cost. Pembahasan selanjutnya terkait Rumah Aspirasi, DPR akan menggunakan
skema mekanisme “Bantuan Lainnya” sesuai dengan PMK 168 Tahun 2015 untuk
menyusun pertanggungjawaban.
4. Adanya kebutuhan anggaran operasional seperti gaji ke 14 pegawai perlu
didukung dasar hukumnya
52
Tabel 2.20 Pembahasan Meeting Bappenas, Kemenkeu dan DPR
POKOK BAHASAN CATATAN PEMBAHASAN
1. Konfirmasi Norma
dan Standar
Seluruh kegiatan telah sesuai dengan Norma dan Standar, dengan
catatan sesuai dengan kesepakatan terlampir.
2. Kebutuhan
Tambahan
Mendesak
Kebutuhan tambahan mendesak DPR RI Tahun 2017 adalah sebesar Rp1.031.924.729.000,- dengan rincian Satker Dewan sebesar RP820.437.875.000,- dan Satker Setjen Rp211.486.854.000,-. (rincian kebutuhan terlampir)
3. Dukungan
Sumber
pendanaan
lainnya
-
4. Hal lainnya a. Untuk penataan kompleks parlemen/pembangunan
gedung, status masih ikut dikenai moratorium sehingga
tidak dianggarkan dalam Pagu Indikatif.
b. Mekanisme pembiayaan Rumah Aspirasi sejauh ini disepakati
at cost. Jika akan menggunakan “Bantuan Lainnya” Pengguna
Anggaran harus mengacu pada PMK 168 Tahun 2015 untuk
menyusun pertanggungjawaban.
c. Hitungan belanja pegawai harus mengeluarkan
perhitungan gaji ke 14 karena belum ada dasar
hukumnya.
d. Bappenas akan mengirimkan format matriks
persandingan PI dan usulan tambahan yang perlu
dilengkapi justifikasi.
e. Deadline penyusunan Renja K/L adalah 30 Mei 2016,
dengan menggunakan angka PI yang disampaikan dalam
SB PI 13 Mei 2016, yakni Rp 2,532,745.9 untuk non-ops
dan Rp 3.680 T untuk total pagu.
Catatan Kementerian Keuangan
a. Masih dimungkinkan pergeseran antar program;
b. Terkait usulan tambahan anggaran, agar didasarkan pada
skala prioritas baik program dan kegiatan dengan tetap
memperhatikan kondisi keuangan negara;
c. Dalam pengalokasian anggaran pada program dan
kegiatan harus mempertimbangkan kemampuan
pelaksanaan dan penyerapan anggaran;
d. Agar dipisahkan usulan tambahan anggaran tersebut,
apakah kegiatan lanjutan atau kegiatan baru;
e. Usulan tambahan anggaran akan dicatat sebagai bahan
dalam penyusunan pagu Anggaran 2017;
f. DPR agar dapat mengoptimalkan anggaran/Pagu
53
POKOK BAHASAN CATATAN PEMBAHASAN
Indikatif yang telah disampaikan;
g. Pagu Indikatif belum memperhitungkan gaji ke 14,
karena kebijakan terkait hal tersebut belum ada
ketetapan dasar hukum.
Kerangka Regulasi dan Kelembagaan
2.1.4. B Penyusunan RKP 2016 Mitra MPR
Pertemuan Trilateral Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2016
membahas seluruh program/Kegiatan untuk dapat disesuaikan dengan norma dan standar.
Adapun catatan penting dari hasil pembahasan Trilateral Meeting Kementerian Bappenas,
MPR dan Kementerian Keuangan yang sudah dilaksanakan, antara lain:
1. Program dan kegiatan MPR di tahun 2017 merupakan kegiatan rutin yang sudah
dilakukan di tahun-tahun sebelumnya dengan meningkatkan volume kegiatan. Kenaikan
volume kegiatan ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah kajian yang akan dilakukan
oleh Badan Kajian MPR-RI dengan 15 program unggulannya dan penambahan
peran/kontribusi MPR-RI dalam mensosialisasikan isu-isu aktual terkait karakter bangsa
disamping 4 pilarnya
2. MPR mengajukan usulan tambahan anggaran untuk belanja operasional sebesar Rp
1.425.664.524.768,- dan belanja non operasional sebesar Rp. 37.939.598.000,-.
Alokasi belanja non operasional dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan antara lain:
Sosialisasi berbasis Anggota MPR (Tahun 2016 dialokasikan sebanyak 6 kali per-anggota
dengan alokasi pagu saat ini baru teralokasi 1 kali per-anggota); Publikasi kegiatan MPR
melalui berbagai media;Tambahan kegiatan sosialisasi 4 Pilar MPR, diantaranya :ToT,
Sosialisasi untuk memenuhi undangan/permintaan instansi/ormas, sosialisasi Kabupaten
/Kota, sosialisasi Outbond; Sidang MPR perubahan UUD NRI Tahun 1945, Rapat Panitia
Ad Hoc dan Badan Pekerja; Kegiatan Pengkajian, diantaranya : Penyerapan Aspirasi
Masyarakat, Seminar Nasional di Daerah dan Jakarta, Workshop Pancasila, Konstitusi,
dan Ketatanegaraan).
Sedangkan kebutuhan tambahan anggaran belanja operasional akan digunakan untuk
tunjangan Kinerja Pegawai Sekretariat Jenderal MPR; Pemeliharaan server;Tambahan
alokasi pengadaan obat-obatan bagi Anggota Lembaga Pengkajian MPR.
Tabel 2.21 Pembahasan Lengkap Trilateral Meeting Bappenas, Kemenkeu dan MPR
NO POKOK BAHASAN CATATAN PEMBAHASAN
1 Konfirmasi Norma dan
Standar
Kegiatan telah sesuai dengan Norma dan Standar
2 Kebutuhan tambahan
mendesak (difokuskan pada prioritas pertama dan diurutkan berdasarkan skala prioritas)
Tidak ada
3 Dukungan Sumber
pendanaan lainnya
Dukungan pendanaan seluruh program dan kegiatan berasal
dari APBN
4 Hal lainnya (jika DPD mempunyai tugas dan fungsi utama yaitu fungsi
54
NO POKOK BAHASAN CATATAN PEMBAHASAN
diperlukan/sesuai dengan
kebutuhan)
legislasi dan pengawasan. Rencana Pelaksanaan fungsi
legislasi dan pengawasan di tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut:
NO MATERI TARGET TAHUN
2017
1 Penyusunan Produk Legislasi DPD RI atas RUU Tertentu
a Penyusunan RUU Usul
DPD RI
22 RUU
b Penyusunan
Pandangan/Pendapat dan
Pertimbangan DPD RI atas RUU Tertentu
35 RUU
c Penyusunan Pertimbangan
DPD RI atas Hasil Pemeriksaan BPK
2 Materi
d Pertimbangan DPD RI atas Pemilihan Anggota BPK
2 Kali
2 Pembahasan RUU Bersama
dengan DPR RI dan Pemerintah
18 RUU
3 Penyusunan Hasil
Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Tertentu
28 RUU
Hasil Exercise Pagu Indikatif DPD Bappenas sebesar Rp.
802.552.102.000 (total) bersumber Rupiah Murni APBN dengan rincian:
o Non Operasional sebesar : Rp. 410.111.909.000 o Belanja Operasional sebesar : Rp. 392.440.193.000
dengan belanja Pegawai Rp. 218.271.758.000 dan
belanja operasional Rp. 174.168.435.000 Melihat ketersediaan anggaran yang ada pada Rancangan
Pagu Indikatif, DPD mengemukakan bahwa anggaran
tersebut tidak dapat memenuhi kegiatan prioritas DPD RI dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas konstitusional DPD
RI. Hal ini akan mengakibatkan adanya pengurangan target untuk kegiatan-kegiatan utama/prioritas seperti jumlah
penyusunan RUU, penyusunan pandangan/pendapat, dll.
DPD RI akan mengusulkan tambahan anggaran non
operasional sebesar Rp. 1.350.390.173.000 total dengan rincian : (Program Penguatan Kelembagaan DPD dalam
Sistem Demokrasi : Rp. 458.936664.600); (Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya DPD
RI : Rp. 170.140.833.650); (Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur DPD RI : Rp. 721.310.674.750): o Tambahan anggaran untuk pencapaian target
penyusunan RUU sebanyak 22 di tahun 2017 karena dengan rancangan pagu indikatif baru dapat
memenuhi target penyusunan RUU sebanyak 5,
sehingga masih ada kekurangan biaya untuk 17 RUU.
o Pemenuhan kebutuhan karena perubahan struktur kelembagaan DPD (penambahan stuktur
55
NO POKOK BAHASAN CATATAN PEMBAHASAN
eselon I dengan 4 eselon II).
o Fasilitas dan operasionalisasi 4 kantor baru DPD di daerah/provinsi (NTT, Bali, Yogyakarta dan
Sumsel). o Pembangunan gedung DPD di ibukota negara dan
ibukota provinsi DPD RI akan mengusulkan tambahan anggaran operasional
sebesar Rp. 93.583.390.000, dengan rincian :
Belanja Pegawai :Rp. 76.728.200.000
Belanja operasional : Rp. 16.855.190.000 Pertimbangan kenaikan anggaran operasional antara lain:
o Alokasi Anggaran Tunjangan Kinerja (Tukin) dan Tunjangan Selisih (Tusil);
o Kenaikan Tunjangan Komunikasi Intensif Pejabat
Negara, Listrik, Telepon, dan Uang Kehormatan Pejabat Negara;
o Gaji dan Tunjangan PNS di 4 Provinsi; o Kenaikan Honorarium Tenaga Administrasi/Tenaga
Perbantuan di Ibukota Negara dan 33 (tiga puluh tiga Provinsi);
o Operasional kantor DPD RI di ibukota negara.
Penambahan anggaran operasional terkait perubahan
struktur kelembagaan DPD yaitu penambahan 2 eselon I serta 3 eselon II. Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang
SOTK Sekretariat Jenderal DPD RI saat ini sudah berada di Sekretariat Negara.
Usulan untuk pembangunan Gedung DPD di Ibukota negara
dan pembangunan gedung DPD di ibukota provinsi perlu
mempertimbangkan kebijakan dan persiapan teknis lainnya terkait pembangunan gedung:
o Moratorium pembangunan gedung sesuai dengan kebijakan Presiden RI dan Surat Menteri Keuangan
No S-841/MK.02/2014 o Persiapan lahan, sertifikat, kebutuhan/urgensi dari
pembangunan gedung
o Alokasi anggaran operasional yang melekat pada gedung baru
DPD perlu menajamkan matriks kegiatan DPD TA 2017
terkait: o Indikator Utama per Program;
o Penyesuaian target dari indikator dari tahun ke
tahun (bertambah 1 target di tiap tahun). DPD diharapkan dapat mengutamakan tugas dan fungsi
pokok kelembagaannya, seperti penyusunan RUU dan
penyusunan pandangan/pendapat dan pertimbangan DPD atas RUU tertentu. Kegiatan tersebut agar dapat
diprioritaskan dibanding kegiatan lainnya. Sesuai arahan Bapak Presiden terkait kebijakan moratorium
pembangunan gedung tertentu, usulan tambahan anggaran
untuk pembangunan gedung DPD baik di ibukota negara
maupun provinsi belum dapat diakomodasi
5 Lampiran
6 Konfirmasi Norma dan
Standar
Kegiatan telah sesuai dengan Norma dan Standar
7 Kebutuhan tambahan mendesak (difokuskan
Tidak Ada
56
NO POKOK BAHASAN CATATAN PEMBAHASAN
pada prioritas pertama dan
diurutkan berdasarkan skala prioritas)
8 Dukungan Sumber pendanaan lainnya
Dukungan pendanaan seluruh program dan kegiatan berasal dari APBN (Rupiah Murni)
9 Hal lainnya (jika
diperlukan/sesuai dengan kebutuhan)
Tugas dan Fungsi MPR
1. Berdasarkan tugas dan fungsi, MPR RI mempunyai Kewenangan dan Tugas Konstitusional yaitu:
Kewenangan Konstitusional MPR
a) Mengubah dan Menetapkan Undang-Undang Dasar (Pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945)
b) Melantik Presiden dan Wakil Presiden Hasil Pemilihan Umum (Pasal 3 ayat (2) UUD NRI Tahun
1945) c) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden
dalam Masa Jabatannya (Pasal 3 ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945) d) Mengangkat Wakil Presiden Menjadi Presiden
Dalam Hal Terjadi Kekosongan Jabatan Presiden (Pasal 8 ayat (1) UUD NRI 1945)
e) Memilih dan Melantik Wakil Presiden Dalam Hal
Terjadi Kekosongan Jabatan Wakil Presiden (Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945)
f) Memilih dan Melantik Presiden dan Wakil Presiden Apabila Keduanya Berhenti Secara Bersamaan
dalam Masa Jabatannya (Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945)
Tugas Konstitusional MPR a) Pemasyarakatan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,
NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Ketetapan MPR (Pasal 5 huruf a dan b, Undang-Undang MD3)
b) Pengkajian Sistem Ketatanegaraan, UUD NRI
Tahun 1945, serta Pelaksanaanya (Pasal 5 huruf c, Undang-Undang MD3)
c) Melaksanakan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dalam rangka Penyusunan Pokok
Haluan Penyelenggaraan Negara (PHPN) (Pasal 5
huruf d, Undang-Undang MD3) d) Menyampaikan Pokok Haluan Penyelenggaraan
Negara (PHPN) kepada Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun
1945 (Pasal 154 Paraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib MPR)
e) Menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR dalam
rangka Laporan Kinerja Lembaga Negara kepada Publik (Pasal 2 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945)
f) Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi dengan Pimpinan Lembaga Negara lainnya (Pasal 4
Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata
Tertib MPR) g) Memberikan Penjelasan atas Tafsir Kaidah
Konstitusional dalam Sidang Mahkamah Konstitusi (Pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945)
2. Program dan kegiatan MPR di tahun 2017 merupakan
57
NO POKOK BAHASAN CATATAN PEMBAHASAN
kegiatan rutin yang sudah dilakukan di tahun-tahun
sebelumnya dengan meningkatkan volume kegiatan. Kenaikan volume kegiatan ini dikarenakan adanya
peningkatan jumlah kajian yang akan dilakukan oleh Badan Kajian MPR-RI dengan 15 program unggulannya
dan penambahan peran/kontribusi MPR-RI dalam mensosialisasikan isu-isu aktual terkait karakter bangsa
disamping 4 pilarnya.
3. Tahun 2017 MPR mengantisipasi rencanadilakukan amandemen Undang-Undang Dasar dan rencana
perancangan/perumusan GBHN.
Terkait Hasil Rancangan Pagu Indikatif
4. Hasil Rancangan Pagu Indikatif MPR tahun anggaran 2017 sebesar Rp 654.024,9 juta
Belanja Non Operasional sebesar Rp 561.968,5 juta. Usulan tambahan anggaran biaya non
operasional untuk memenuhi kebutuhan anggaran antara lain:
o Pembangunan karakter serta persiapan
amandemen UU NKRI 1945 dengan mengintensifkan penyerapan aspirasi
masyarakat o Kajian dan sosialisasi yang dilakukan langsung
oleh pimpinan MPR, anggota MPR dan fraksi
MPR o Perbaikan sarana dan prasarana ruang kerja
pimpinan MPR dan pegawai, renovasi gedung merdeka di Bandung serta pembuatan display
diorama sejarah MPR Belanja Operasional sebesar Rp92.056,4 juta yaitu
belanja pegawai operasional Rp45.259,9 juta dan
belanja barang operasional sebesar Rp 46.796,5 juta.
5. Hasil exercise rancangan pagu indikatif mempertimbangkan penyerapan anggaran MPR RI
tahun 2015 sebesar 75,34%. Penurunan realisasi
anggaran disebabkan antara lain: a. Kegiatan yang tidak dapat terlaksana sebagian
besar bersumber dari APBN-P tahun 2015 dan waktu yang tersedia terbatas.
b. Adanya usulan revisi APBN-P tahun 2015 yang
memerlukan reviu ulang dari BPKP namun tidak disahkan oleh DJA.
6. Hasil Rancangan Pagu Indikatif tidak memenuhi usulan anggaran MPR RI sebesar Rp 2.117.666.962.366,-
(sesuai surat No. R-751/PR.04.01/B-IV/SetjenMPR/03/2016). Oleh karena itu MPR RI
mengusulkan tambahan anggaran untuk:
Belanja non operasional sebesar Rp 1.425.664.524.768,-
Alokasi tersebut untuk menunjang kebutuhan antara lain:
1) Sosialisasi berbasis Anggota MPR (Tahun 2016
dialokasikan sebanyak 6 kali per-anggota dengan alokasi pagu saat ini baru teralokasi 1
58
NO POKOK BAHASAN CATATAN PEMBAHASAN
kali per-anggota);
2) Publikasi kegiatan MPR melalui berbagai media; 3) Tambahan kegiatan sosialisasi 4 Pilar MPR,
diantaranya :ToT, Sosialisasi untuk memenuhi undangan/permintaan instansi/ormas,
sosialisasi Kabupaten /Kota, sosialisasi Outbond;
4) Sidang MPR perubahan UUD NRI Tahun 1945,
Rapat Panitia Ad Hoc dan Badan Pekerja; 5) Kegiatan Pengakajian, diantaranya :
Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Seminar Nasional di Daerah dan Jakarta, Workshop
Pancasila, Konstitusi, danKetatanegaraan)
Belanja operasional sebesar Rp. 37.939.598.000,-
Alokasi tersebut untuk menunjang kebutuhan antara lain:
1) Tunjangan Kinerja Pegawai Sekretariat Jenderal MPR;
2) Pemeliharaan server; 3) Tambahan alokasi pengadaan obat-obatan bagi
Anggota Lembaga Pengkajian MPR.
Rancangan Pagu Indikatif sebesar Rp. 654.024,9
juta belum mengakomodir kebutuhan MPR, karena melalui kesepakatan Alat Kelengkapan (Pimpinan
MPR, Fraksi/Kelompok, dan Badan-Badan)
kebutuhan anggaran untuk tahun 2017 sebesar Rp. 2.117.666,962 juta, mengingat kegiatan MPR
berskala nasional dari tingkat Kabupaten di 34 Provinsi.
7. Bappenas meminta agar Belanja non prioritas diharapkan agar tetap disesuaikan dengan kebijakan
money follow program, sehingga penentuan alokasi
harus efektif dan efisien. MPR RI perlu membuat skala prioritas terkait program/kegiatan yang akan
dilaksanakan. 8. Rancangan program/kegiatan/sasaran dan indikator
harus jelas, mudah dipahami serta target terukur.
Melanjutkan penyederhanaan nomenklatur sasaran dan target
9. Perlu diperhatikan usulan alokasi rancangan pagu indikatif tahun 2017 sebagai berikut:
Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR
dan Alat Kelengkapannya Rp 535.536,588 juta Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR Rp 85.219,204 juta
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR Rp 33.269,108 juta
59
2.1.4. C Penyusunan RKP 2016 Mitra DPD
Pertemuan Trilateral Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2016
membahas seluruh program/Kegiatan untuk dapat disesuaikan dengan norma dan standar.
Adapun catatan penting dari hasil pembahasan Trilateral Meeting Kementerian Bappenas,
DPD dan Kementerian Keuangan yang sudah dilaksanakan, antara lain:
3. DPD tidak mengajukan kebutuhan tambahan mendesak, namun meminta tambahan
anggaran untuk pencapaian target penyusunan RUU sebanyak 22 RUU. Anggaran DPD
indikatif DPD baru memenuhi untuk penyusunan RUU sebanyak 5 RUU, sehingga
masih ada kekurangan sebesar 17 RUU.
4. DPD menargetkan di tahun 2017 akan dilakukan penyusunan RUU akan dilakukan
sebanyak 57 RUU dan 2 materi. DPD akan melaksanakan fungsi legislasi dengan
menyusun RUU usul DPD RI sebanyak 22 RUU, penyusunan pandangan/pendapat dan
pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu sebesar 35 RUU, penyusunan pertimbangan
DPD RI atas hasil pemeriksaan BPK sebanyak 2 materi, dan pertimbangan DPD RI atas
pemilihan anggota BPK sebanyak 2 kali. Selain itu DPD akan melaksanakan
pembahasan RUU bersama DPD RI dan pemerintah sebanyak 18 RUU dan melakukan
penyusunan hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu sebanyak 28 UU.
5. Moratorium untuk pembangunan gedung DPD di Ibukota Negara maupun Ibukota
Provinsi sebagaimana arahan Bapak Presiden dan belum dicabutnya surat Kemenkeu
terkait moratorium pembangunan gedung tahun 2015.
Adapun Tabel Catatan Pembahasan Trilateral Meeting DPD dapat dicermati pada tabel
dibawah ini
Tabel 2.22 Pembahasan Trilateral Meeting Bappenas, Kemenkeu dan DPD tanggal 29 April 2016
NO POKOK BAHASAN CATATAN PEMBAHASAN
1 Konfirmasi Norma dan
Standar
Kegiatan telah sesuai dengan Norma dan Standar
2 Kebutuhan tambahan mendesak (difokuskan pada prioritas pertama dan diurutkan berdasarkan skala prioritas)
Tidak ada
3 Dukungan Sumber pendanaan lainnya
Dukungan pendanaan seluruh program dan kegiatan berasal dari APBN
4 Hal lainnya (jika
diperlukan/sesuai dengan kebutuhan)
DPD mempunyai tugas dan fungsi utama yaitu fungsi
legislasi dan pengawasan. Rencana Pelaksanaan fungsi
legislasi dan pengawasan di tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut:
NO MATERI TARGET TAHUN 2017
1 Penyusunan Produk Legislasi
DPD RI atas RUU Tertentu
a Penyusunan RUU Usul
DPD RI
22 RUU
b Penyusunan Pandangan/Pendapat dan
Pertimbangan DPD RI atas RUU Tertentu
35 RUU
60
NO POKOK BAHASAN CATATAN PEMBAHASAN
c Penyusunan Pertimbangan
DPD RI atas Hasil Pemeriksaan BPK
2 Materi
d Pertimbangan DPD RI atas
Pemilihan Anggota BPK
2 Kali
2 Pembahasan RUU Bersama
dengan DPR RI dan
Pemerintah
18 RUU
3 Penyusunan Hasil
Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Tertentu
28 RUU
Hasil Exercise Pagu Indikatif DPD Bappenas sebesar Rp.
802.552.102.000 (total) bersumber Rupiah Murni APBN dengan rincian:
o Non Operasional sebesar : Rp. 410.111.909.000
o Belanja Operasional sebesar : Rp. 392.440.193.000 dengan belanja Pegawai Rp. 218.271.758.000 dan
belanja operasional Rp. 174.168.435.000 Melihat ketersediaan anggaran yang ada pada Rancangan
Pagu Indikatif, DPD mengemukakan bahwa anggaran
tersebut tidak dapat memenuhi kegiatan prioritas DPD RI dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas konstitusional DPD
RI. Hal ini akan mengakibatkan adanya pengurangan target
untuk kegiatan-kegiatan utama/prioritas seperti jumlah penyusunan RUU, penyusunan pandangan/pendapat, dll.
DPD RI akan mengusulkan tambahan anggaran non
operasional sebesar Rp. 1.350.390.173.000 total dengan rincian : (Program Penguatan Kelembagaan DPD dalam
Sistem Demokrasi : Rp. 458.936664.600); (Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya DPD RI : Rp. 170.140.833.650); (Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur DPD RI : Rp. 721.310.674.750): o Tambahan anggaran untuk pencapaian target
penyusunan RUU sebanyak 22 di tahun 2017 karena dengan rancangan pagu indikatif baru dapat
memenuhi target penyusunan RUU sebanyak 5,
sehingga masih ada kekurangan biaya untuk 17 RUU.
o Pemenuhan kebutuhan karena perubahan struktur kelembagaan DPD (penambahan stuktur
eselon I dengan 4 eselon II).
o Fasilitas dan operasionalisasi 4 kantor baru DPD di daerah/provinsi (NTT, Bali, Yogyakarta dan
Sumsel). o Pembangunan gedung DPD di ibukota negara dan
ibukota provinsi
DPD RI akan mengusulkan tambahan anggaran operasional
sebesar Rp. 93.583.390.000, dengan rincian : Belanja Pegawai :Rp. 76.728.200.000
Belanja operasional : Rp. 16.855.190.000 Pertimbangan kenaikan anggaran operasional antara lain:
o Alokasi Anggaran Tunjangan Kinerja (Tukin) dan Tunjangan Selisih (Tusil);
o Kenaikan Tunjangan Komunikasi Intensif Pejabat
61
NO POKOK BAHASAN CATATAN PEMBAHASAN
Negara, Listrik, Telepon, dan Uang Kehormatan
Pejabat Negara; o Gaji dan Tunjangan PNS di 4 Provinsi;
o Kenaikan Honorarium Tenaga Administrasi/Tenaga Perbantuan di Ibukota Negara dan 33 (tiga puluh
tiga Provinsi); o Operasional kantor DPD RI di ibukota negara.
Penambahan anggaran operasional terkait perubahan
struktur kelembagaan DPD yaitu penambahan 2 eselon I
serta 3 eselon II. Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang SOTK Sekretariat Jenderal DPD RI saat ini sudah berada di
Sekretariat Negara. Usulan untuk pembangunan Gedung DPD di Ibukota negara
dan pembangunan gedung DPD di ibukota provinsi perlu
mempertimbangkan kebijakan dan persiapan teknis lainnya
terkait pembangunan gedung: o Moratorium pembangunan gedung sesuai dengan
kebijakan Presiden RI dan Surat Menteri Keuangan No S-841/MK.02/2014
o Persiapan lahan, sertifikat, kebutuhan/urgensi dari pembangunan gedung
o Alokasi anggaran operasional yang melekat pada
gedung baru DPD perlu menajamkan matriks kegiatan DPD TA 2017
terkait:
o Indikator Utama per Program; o Penyesuaian target dari indikator dari tahun ke
tahun (bertambah 1 target di tiap tahun).
DPD diharapkan dapat mengutamakan tugas dan fungsi
pokok kelembagaannya, seperti penyusunan RUU dan penyusunan pandangan/pendapat dan pertimbangan DPD
atas RUU tertentu. Kegiatan tersebut agar dapat diprioritaskan dibanding kegiatan lainnya.
Sesuai arahan Bapak Presiden terkait kebijakan moratorium
pembangunan gedung tertentu, usulan tambahan anggaran untuk pembangunan gedung DPD baik di ibukota negara
maupun provinsi belum dapat diakomodasi
5 Lampiran
6 Konfirmasi Norma dan Standar
Kegiatan telah sesuai dengan Norma dan Standar
7 Kebutuhan tambahan mendesak (difokuskan
pada prioritas pertama dan
diurutkan berdasarkan skala prioritas)
Tidak Ada
8 Dukungan Sumber
pendanaan lainnya
Dukungan pendanaan seluruh program dan kegiatan berasal
dari APBN (Rupiah Murni)
9 Hal lainnya (jika
diperlukan/sesuai dengan kebutuhan)
Tugas dan Fungsi MPR
10. Berdasarkan tugas dan fungsi, MPR RI mempunyai Kewenangan dan Tugas Konstitusional yaitu:
Kewenangan Konstitusional MPR
g) Mengubah dan Menetapkan Undang-Undang Dasar (Pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945)
h) Melantik Presiden dan Wakil Presiden Hasil Pemilihan Umum (Pasal 3 ayat (2) UUD NRI Tahun
62
NO POKOK BAHASAN CATATAN PEMBAHASAN
1945)
i) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya (Pasal 3 ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945) j) Mengangkat Wakil Presiden Menjadi Presiden
Dalam Hal Terjadi Kekosongan Jabatan Presiden (Pasal 8 ayat (1) UUD NRI 1945)
k) Memilih dan Melantik Wakil Presiden Dalam Hal
Terjadi Kekosongan Jabatan Wakil Presiden (Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945)
l) Memilih dan Melantik Presiden dan Wakil Presiden Apabila Keduanya Berhenti Secara Bersamaan
dalam Masa Jabatannya (Pasal 8 ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945)
Tugas Konstitusional MPR h) Pemasyarakatan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,
NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Ketetapan MPR (Pasal 5 huruf a dan b, Undang-Undang MD3)
i) Pengkajian Sistem Ketatanegaraan, UUD NRI
Tahun 1945, serta Pelaksanaanya (Pasal 5 huruf c, Undang-Undang MD3)
j) Melaksanakan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dalam rangka Penyusunan Pokok
Haluan Penyelenggaraan Negara (PHPN) (Pasal 5
huruf d, Undang-Undang MD3) k) Menyampaikan Pokok Haluan Penyelenggaraan
Negara (PHPN) kepada Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun
1945 (Pasal 154 Paraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib MPR)
l) Menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR dalam
rangka Laporan Kinerja Lembaga Negara kepada Publik (Pasal 2 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945)
m) Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi dengan Pimpinan Lembaga Negara lainnya (Pasal 4
Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata
Tertib MPR) n) Memberikan Penjelasan atas Tafsir Kaidah
Konstitusional dalam Sidang Mahkamah Konstitusi (Pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945)
11. Program dan kegiatan MPR di tahun 2017 merupakan kegiatan rutin yang sudah dilakukan di tahun-tahun
sebelumnya dengan meningkatkan volume kegiatan. Kenaikan volume kegiatan ini dikarenakan adanya
peningkatan jumlah kajian yang akan dilakukan oleh Badan Kajian MPR-RI dengan 15 program unggulannya
dan penambahan peran/kontribusi MPR-RI dalam
mensosialisasikan isu-isu aktual terkait karakter bangsa disamping 4 pilarnya.
12. Tahun 2017 MPR mengantisipasi rencanadilakukan amandemen Undang-Undang Dasar dan rencana
perancangan/perumusan GBHN.
Terkait Hasil Rancangan Pagu Indikatif
63
NO POKOK BAHASAN CATATAN PEMBAHASAN
13. Hasil Rancangan Pagu Indikatif MPR tahun anggaran
2017 sebesar Rp 654.024,9 juta Belanja Non Operasional sebesar Rp 561.968,5
juta. Usulan tambahan anggaran biaya non operasional untuk memenuhi kebutuhan anggaran
antara lain: o Pembangunan karakter serta persiapan
amandemen UU NKRI 1945 dengan
mengintensifkan penyerapan aspirasi masyarakat
o Kajian dan sosialisasi yang dilakukan langsung oleh pimpinan MPR, anggota MPR dan fraksi
MPR
o Perbaikan sarana dan prasarana ruang kerja pimpinan MPR dan pegawai, renovasi gedung
merdeka di Bandung serta pembuatan display diorama sejarah MPR
Belanja Operasional sebesar Rp92.056,4 juta yaitu belanja pegawai operasional Rp45.259,9 juta dan
belanja barang operasional sebesar Rp 46.796,5
juta. 14. Hasil exercise rancangan pagu indikatif
mempertimbangkan penyerapan anggaran MPR RI tahun 2015 sebesar 75,34%. Penurunan realisasi
anggaran disebabkan antara lain:
c. Kegiatan yang tidak dapat terlaksana sebagian besar bersumber dari APBN-P tahun 2015 dan
waktu yang tersedia terbatas. d. Adanya usulan revisi APBN-P tahun 2015 yang
memerlukan reviu ulang dari BPKP namun tidak disahkan oleh DJA.
15. Hasil Rancangan Pagu Indikatif tidak memenuhi usulan
anggaran MPR RI sebesar Rp 2.117.666.962.366,- (sesuai surat No. R-751/PR.04.01/B-
IV/SetjenMPR/03/2016). Oleh karena itu MPR RI mengusulkan tambahan anggaran untuk:
Belanja non operasional sebesar Rp
1.425.664.524.768,- Alokasi tersebut untuk menunjang kebutuhan
antara lain: 6) Sosialisasi berbasis Anggota MPR (Tahun 2016
dialokasikan sebanyak 6 kali per-anggota
dengan alokasi pagu saat ini baru teralokasi 1 kali per-anggota);
7) Publikasi kegiatan MPR melalui berbagai media; 8) Tambahan kegiatan sosialisasi 4 Pilar MPR,
diantaranya :ToT, Sosialisasi untuk memenuhi undangan/permintaan instansi/ormas,
sosialisasi Kabupaten /Kota, sosialisasi
Outbond; 9) Sidang MPR perubahan UUD NRI Tahun 1945,
Rapat Panitia Ad Hoc dan Badan Pekerja; 10) Kegiatan Pengakajian, diantaranya :
Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Seminar
Nasional di Daerah dan Jakarta, Workshop Pancasila, Konstitusi, danKetatanegaraan)
64
NO POKOK BAHASAN CATATAN PEMBAHASAN
Belanja operasional sebesar Rp. 37.939.598.000,-
Alokasi tersebut untuk menunjang kebutuhan antara lain:
4) Tunjangan Kinerja Pegawai Sekretariat Jenderal
MPR; 5) Pemeliharaan server;
6) Tambahan alokasi pengadaan obat-obatan bagi Anggota Lembaga Pengkajian MPR.
Rancangan Pagu Indikatif sebesar Rp. 654.024,9 juta belum mengakomodir kebutuhan MPR, karena
melalui kesepakatan Alat Kelengkapan (Pimpinan MPR, Fraksi/Kelompok, dan Badan-Badan)
kebutuhan anggaran untuk tahun 2017 sebesar
Rp. 2.117.666,962 juta, mengingat kegiatan MPR berskala nasional dari tingkat Kabupaten di 34
Provinsi. 16. Bappenas meminta agar Belanja non prioritas
diharapkan agar tetap disesuaikan dengan kebijakan money follow program, sehingga penentuan alokasi
harus efektif dan efisien. MPR RI perlu membuat skala
prioritas terkait program/kegiatan yang akan dilaksanakan.
17. Rancangan program/kegiatan/sasaran dan indikator harus jelas, mudah dipahami serta target terukur.
Melanjutkan penyederhanaan nomenklatur sasaran dan
target 18. Perlu diperhatikan usulan alokasi rancangan pagu
indikatif tahun 2017 sebagai berikut: Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR
dan Alat Kelengkapannya Rp 535.536,588 juta Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR Rp
85.219,204 juta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur MPR Rp 33.269,108 juta
65
BAB 3. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
3.1 KESIMPULAN
Kegiatan penyusunan RKP 2017 mempunyai tahapan yang berbeda dengan
penyusunan RKP 2016 yaitu dengan dilakukannya pertemuan Multilateral dan Bilateral
yang mempertemukan Bappenas dengan Kementerian/Lembaga Teknis yang merupakan
mitra kerja dan Kementerian/Lembaga yang mempunyai kontribusi/dukungan terhadap
program Prioritas Nasional. Dokumen RKP 2017 yang dihasilkan memuat narasi yang lebih
pendek ketimbang dokumen RKP 2016, selain itu dilengkapi dengan lampiran
Program/Kegiatan Kementerian/Lembaga yang termasuk program Nasional dan Program
Prioritas saja. Proses penyusunan dan pembahasan program/kegiatan prioritas dilakukan
melalui aplikasi system e-Planning SIMU dalam pertemuan baik Multilateral, Bilateral,
Trilateral dan Musrenbangnas dengan Pemerintah Daerah. Pembahasan dan penyusunan
program/kegiatan dilakukan berdasarkan skala prioritas serta menggunakan prinsip
kebijakan money follow program yang berarti kebijakan anggaran belanja yang dilakukan
berdasarkan program prioritas yang akan dilaksakan.
Hasil koordinasi dan serangkaian pertemuan rapat menghasilkan dokumen RKP
2017 yaitu “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatakan
Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah” yang
mencakup Pembangunan Manusia dan Masyarakat; Pembangunan Sektor Unggulan;
Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan; dan Pembangunan Politik, Hukum,
Pertahanan dan Keamanan.
3.2 REKOMENDASI
Kegiatan penyusunan RKP 2017 masih memerlukan koordinasi yang sinergis antara
Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga Teknis serta Pemerintah Daerah
dalam penyusunan RKP. Mekanisme penyusunan RKP di tahun selanjutnya perlu
ditingkatkan terutama untuk menjamin terlaksananya tujuan dan output dari serangkaian
pertemuan multilateral, bilateral dan trilateral meeting serta penyusunan detail
program/kegiatan prioritas yang telah diinput dalam aplikasi e-planning SIMU.
Diperlukannya komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atas hasil
pembahasan RKP 2017 final yang telah disahkan melalui Perpres untuk pelaksanaan
program/kegiatan priotitas, alokasi anggaran serta output dan outcome yang dihasilkan.
Top Related