2
DAFTAR ISI
Halaman
UNDANG UNDANG DASAR KELUARGA MAHASISWA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2011 ................................................... 3
GARIS GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI KM IPB ................... 10
1. KETETAPAN MPM KM IPB 2011-2012
No. 001/TAP SI/MPM KM IPB/2012 tentang Tata Kerja MPM KM IPB .. 17
No. 002/TAP SI/MPM KM IPB/2012 tentang Mekanisme Penyelesaian
Perkara KM IPB ............................................................................................. 25
No. 003/TAP SI/MPM KM IPB/2012 tentang Tata Cara Persidangan
MPM KM IPB................................................................................................ 29
No. 005/TAP SI/MPM KM IPB/2012 tentang Mekanisme Laporan
Pertanggungjawaban LK KM IPB ................................................................. 34
2. UNDANG UNDANG KM IPB
UU KM Nomor 001 Tahun 2012 tentang Pemilihan Raya (Pemira)............. 41
UU KM Nomor 002 Tahun 2012 tentang Tatacara Pelaksanaan Pengawasan
LK KM IPB.................................................................................................... 56
UU KM Nomor 003 Tahun 2012 tentang Keuangan KM IPB ...................... 69
3. KEPUTUSAN DPM KM IPB
No. 007/KPTS/DPM-KM/IPB/V/2012 Tentang Tata Kerja DPM KM IPB 85
4
UNDANG – UNDANG DASAR
KELUARGA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2011
MUKADIMAH Kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia mengantarkan rakyat Indonesia
ke era perjuangan, menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini di dalam kedudukan
yang sejajar dengan bangsa lain. Perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan
belumlah selesai dan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia.
Mahasiswa merupakan masyarakat intelektual dan sekaligus sebagai hamba Tuhan yang
mempunyai hak untuk terus mengembangkan diri tidak hanya melalui kegiatan akademik,
tetapi juga melalui kegiatan penalaran, minat, dan bakat serta meningkatkan kesejahteraan
melalui organisasi mahasiswa intra kampus dan mempunyai tanggung jawab sebagai generasi
penerus perjuangan bangsa dituntut mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap realita
masyarakat serta mampu menjawab setiap permasalahan yang timbul dengan didasarkan
kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Pada tatanan ini benar – benar dilandasi akan arti
penting lembaga kemahasiswaan sebagai wadah yang menghimpun potensi mahasiswa Institut
Pertanian Bogor, sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan
wawasan serta menampung aspirasi mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
Atas dasar kesadaran dan tuntutan tanggung jawab tersebut, maka dengan mengharap
ridho Tuhan, dengan ini kami mahasiswa Institut Pertanian Bogor menghimpun diri dalam
suatu wadah yang dinamakan Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Mahasiswa program sarjana dan diploma Institut Pertanian Bogor menghimpun diri dalam
Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
Pasal 2
Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor berkedudukan di Institut Pertanian Bogor.
Pasal 3
Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor berasaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Pasal 4
Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor merupakan wadah mahasiswa di tingkat
perguruan tinggi dan merupakan kelengkapan non struktural pada perguruan tinggi yang
berhubungan secara kemitraan dengan institusi.
Pasal 5
Visi Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor adalah Keluarga Mahasiswa sebagai sarana
pendukung akademik dan pengembangan kemampuan non akademik mahasiswa Institut
Pertanian Bogor sehingga dapat berkontribusi nyata kepada almamater, bangsa dan negara.
Pasal 6
Misi Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor adalah:
1. Mengembangkan kepribadian mahasiswa IPB
2. Mengembangkan keilmuan dan profesionalisme
5
3. Menyalurkan aspirasi, pemberdayaan dan pemersatu mahasiswa
4. Memberikan pengabdian kepada masyarakat
5. Wadah untuk pergerakan mahasiswa
BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Pasal 7
Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa adalah lembaga tertinggi dalam
Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
Pasal 8
Anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian
Bogor dan dua orang utusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas/Tingkat Persiapan
Bersama /Diploma.
Pasal 9
Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
berwenang:
(1) Menetapkan dan mengamandemen Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut
Pertanian Bogor.
(2) Membuat dan menetapkan Garis – Garis Besar Haluan Organisasi Keluarga Mahasiswa
Institut Pertanian Bogor per empat tahun.
(3) Memutuskan sengketa antar lembaga kemahasiswaan dan pelanggaran terhadap Undang-
Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang mekanismenya diatur
dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut
Pertanian Bogor.
(4) Melantik dan meminta pertanggungjawaban Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden
Mahasiswa.
(5) Memverifikasi UKM.
BAB III
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA INSTITUT
PERTANIAN BOGOR
Pasal 10
(1) Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
adalah wakil-wakil mahasiswa yang dipilih melalui pemilihan raya yang selanjutnya
diatur dalam Undang-Undang KM IPB.
(2) Susunan Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
diatur dalam Rapat Pleno Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut
Pertanian Bogor.
Pasal 11
6
(1) Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor berwenang
mengajukan Rancangan Undang-Undang dan mengesahkan Rancangan Undang-undang
Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
(2) Rancangan Undang-Undang dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga
Mahasiswa Institut Pertanian Bogor dan atau presiden mahasiswa Keluarga Mahasiswa
Institut Pertanian Bogor yang ketentuannya diatur dalam Undang–Undang.
Pasal 12
Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor memiliki fungsi
legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang mekanismenya diatur dalam undang-undang.
Pasal 13
Setiap anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa memiliki hak inisiatif, hak
angket, hak interpelasi, hak petisi, hak budget, dan hak imunitas serta hak memberikan
pertimbangan dimana penggunaan hak tersebut diatur dalam tata tertib.
Pasal 14
Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor tidak
diperkenankan memegang jabatan struktural pada perangkat Keluarga Mahasiswa Institut
Pertanian Bogor lainnya selain Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa
Institut Pertanian Bogor pada satu periode kepengurusan yang bersamaan.
BAB IV
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA INSTITUT
PERTANIAN BOGOR
Pasal 15 (1) Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor dipimpin oleh
presiden mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
(2) Presiden mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor dipilih langsung oleh
anggota Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor melalui pemilihan raya Keluarga
Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang ketentuan-ketentuannya akan diatur dalam
Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
(3) Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor mewakili
mahasiswa Institut Pertanian Bogor baik ke dalam maupun ke luar Institut Pertanian
Bogor dan berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa
Institut Pertanian Bogor.
Pasal 16 (1) Pelaksanaan pemerintahan presiden mahasiswa dibantu oleh kabinet.
(2) Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor berhak mengajukan
Rancangan Undang-Undang yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Keluarga
Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
Pasal 17 (1) Jika presiden mahasiswa mengundurkan diri/diberhentikan dari jabatannya /mangkat,
maka pemerintahan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian
Bogor dipimpin oleh wakil presiden mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian
7
Bogor yang selanjutnya diangkat menjadi Presiden Mahasiswa IPB sampai masa
pemerintahan berakhir.
(2) Pada masa tersebut presiden mahasiswa mengangkat wakil presiden mahasiswa selambat
– lambatnya 14 hari.
(3) Jika presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa mengundurkan diri/ diberhentikan
dari jabatannya/ mangkat secara bersamaan maka pemerintahan Badan Eksekutif
Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor dipimpin oleh pimpinan Majelis
Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
(4) Pada masa yang dimaksud pasal 21 ayat 3 Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga
Mahasiswa Institut Pertanian Bogor melaksanakan Sidang Istimewa dengan agenda
pemilihan presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa selambat – lambatnya 14
hari.
BAB V
LEMBAGA KEMAHASISWAAN DI FAKULTAS/ TINGKAT PERSIAPAN
BERSAMA/ DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Pasal 18 (1) Lembaga Kemahasiswaan di Fakultas/ Tingkat Persiapan Bersama/ Diploma Institut
Pertanian Bogor terdiri dari Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa,
Himpunan Mahasiswa Profesi.
(2) Pemilihan Ketua Lembaga Kemahasiswaan di Fakultas/ Tingkat Persiapan Bersama/
Diploma Institut Pertanian Bogor dipilih secara demokratis.
(3) Lembaga Kemahasiswaan di Diploma mempunyai hak otonomi diploma yang
pelaksanaannya diatur dalam Undang–Undang Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian
Bogor.
Pasal 19 (1) Lembaga Kemahasiswaan di Fakultas/ Tingkat Persiapan Bersama/ Diploma Institut
Pertanian Bogor berhak membuat peraturan Lembaga Kemahasiswaan di Fakultas/
Tingkat Persiapan Bersama/ Diploma Institut Pertanian Bogor.
(2) Peraturan Lembaga Kemahasiswaan di Fakultas/ Tingkat Persiapan Bersama/ Diploma
Institut Pertanian Bogor tidak boleh bertentangan dengan Undang–Undang Dasar
Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
Pasal 20 Lembaga Kemahasiswaan di Fakultas / Tingkat Persiapan Bersama/ Diploma Institut Pertanian
Bogor memiliki hubungan koordinatif dengan Lembaga Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa
Institut Pertanian Bogor.
BAB VI
HIMPUNAN MAHASISWA PROFESI
Pasal 21 (1) Himpunan Mahasiswa Profesi adalah himpunan mahasiswa yang bergerak dalam bidang
keprofesian dari disiplin ilmu di Institut Pertanian Bogor.
(2) Mekanisme pembentukan dan pembubaran serta ranah kerja Himpunan Mahasiswa
Profesi diatur dalam Peraturan Fakultas Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
Pasal 22
8
Himpunan Mahasiswa Profesi memiliki hak otonomi untuk mengatur organisasinya dengan
syarat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut
Pertanian Bogor, Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor, Peraturan
Keluarga Mahasiswa di Fakultas, dan AD/ART Himpunan Mahasiswa Profesi.
BAB VII
UNIT KEGIATAN MAHASISWA
Pasal 23 (1) Unit Kegiatan Mahasiswa adalah wadah pengembangan diri, minat dan bakat bagi
mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang pembentukan dan pembubarannya ditetapkan
oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
(2) Unit Kegiatan Mahasiswa memiliki hubungan koordinatif dengan Badan Eksekutif
Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
Pasal 24 (1) Keanggotaan Unit Kegiatan Mahasiswa dalam Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian
Bogor akan ditinjau setiap dua periode kepengurusan Keluarga Mahasiswa Institut
Pertanian Bogor.
(2) Keanggotaan Unit Kegiatan Mahasiswa kerohanian tidak dilakukan peninjauan kembali
tetapi Unit Kegiatan Mahasiswa kerohanian wajib menyerahkan laporan
pertanggungjawaban setiap tahun.
(3) Hal–hal lain mengenai Unit Kegiatan Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang Keluarga
Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
BAB VIII
KEUANGAN
Pasal 25 Keuangan Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor dapat diperoleh dari:
(1) Dana kemahasiswaan
(2) Usaha-usaha yang halal dan sah serta tidak bertentangan dengan visi, misi, dan dasar
Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
(3) Sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan visi,
misi, dan dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
Pasal 26 (1) Rancangan Anggaran Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor sebagai wujud dari
pengelolaan dana kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
ditetapkan setiap tahun dengan Undang–Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk kepentingan mahasiswa.
(2) Rancangan Anggaran Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor diajukan oleh
Presiden Mahasiswa untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga
Mahasiswa Institut Pertanian Bogor dengan berkoordinasi bersama Unit Kegiatan
Mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan di Fakultas/ Tingkat Persiapan Bersama/
Diploma.
(3) Apabila Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
tidak menyetujui Rancangan Anggaran Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
yang diusulkan oleh Presiden Mahasiswa, lembaga kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa
9
Institut Pertanian Bogor menjalankan Anggaran Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian
Bogor tahun yang lalu.
Pasal 27 Ketentuan keuangan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Institut
Pertanian Bogor.
ATURAN PERALIHAN
Pasal I (1) Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor tidak dapat
diamandemen selama masa peralihan yaitu dua tahun setelah tanggal ditetapkan.
(2) Perangkat peraturan yang belum ada selama masa peralihan, aturan – aturan mengenai
pelaksanaan pemerintahan Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor menggunakan
AD/ART Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor selama tidak bertentangan dengan
Undang–Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
Pasal II Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor pasal 26
ayat 3 dilaksanakan tahun kedua setelah Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut
Pertanian Bogor ditetapkan.
ATURAN TAMBAHAN
Pasal I (1) Himpunan Mahasiswa Profesi yang sudah ditetapkan sebelum adanya Undang–Undang
Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor keberadaannya diakui menurut
Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
(2) Himpunan Mahasiswa Profesi yang dimaksud pada Aturan Tambahan Pasal 1 Ayat 1 tidak
dapat dibubarkan atas Undang–Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian
Bogor Pasal 21 Ayat 2.
10
GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI
(GBHO)
KELUARGA MAHASISWA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI (GBHO)
KELUARGA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
11
2010
BAB I
PENDAHULUAN
A. PENGERTIAN
1. Garis-garis Besar Haluan Organisasi Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
(GBHO KM IPB) adalah suatu haluan organisasi Keluarga Mahasiswa Institut
Pertanian Bogor sebagai pernyataan kehendak seluruh anggota KM IPB yang pada
hakikatnya merupakan suatu aspirasi seluruh mahasiswa IPB.
2. Pola pengembangan Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor di dalam
pencapaian tujuannya, dituangkan dalam haluan kerja organisasi yang menyeluruh dan
berkesinambungan serta disusun secara terencana, terarah, dan terevaluasi.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud ditetapkannya GBHO KM IPB adalah memberikan arah bagi pengembangan
KM IPB untuk mengoptimalkan fungsi KM IPB yang telah ditetapkan dalam AD/ART,
dengan tujuan membentuk mahasiswa yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai
insan akademis, pencipta, pengabdi dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat
yang adil dan makmur.
C. LANDASAN
GBHO KM IPB ini disusun berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
D. MODAL DASAR DAN FAKTOR PENUNJANG
1. Nilai dasar keyakinan beragama
2. Nilai dasar keilmuan
3. Sumberdaya manusia yang potensial
4. Bakat, minat dan kreativitas
5. Kebebasan manusia yang bertanggung jawab dan keharmonisan hubungan seluruh
mahasiswa, lembaga dan institusi
6. Organisasi kelembagaan mahasiswa
7. Sarana dan prasarana kampus Institut Pertanian Bogor
BAB II
POLA DASAR PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN
A. TUJUAN PENGEMBANGAN
1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan mahasiswa Institut Pertanian Bogor kepada
Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengembangkan identitas, integritas dan solidaritas mahasiswa Institut Pertanian
Bogor.
3. Menciptakan lembaga kemahasiswaan yang independen, aspiratif dan profesional.
4. Menumbuhkan suasana keterbukaan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan
lembaga kemahasiswaan, mahasiswa dengan institusi, dan antara lembaga
kemahasiswaan dengan institusi.
12
5. Menumbuhkan suasana yang kondusif agar tercipta kader-kader mahasiswa yang
memiliki rasa tanggung jawab, kritis, sadar politik, profesional, berjiwa kepemimpinan
dan kewirausahaan.
6. Menumbuhkan kepedulian sosial mahasiswa terhadap masyarakat dan lingkungan.
7. Meningkatkan posisi tawar mahasiswa IPB baik eksternal maupun internal.
8. Menjalin hubungan yang baik dengan lembaga kemahasiswaan ekstra kampus.
B. ASAS PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN
1. Asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
Segala usaha dan kegiatan pengembangan mahasiswa dilandasi atas dasar keimanan
dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Asas kecendekiaan
Pengembangan kemahasiswaan dijiwai oleh landasan ilmiah dengan bertujuan
memberikan kesejahteraan lahir dan batin serta mendorong pemanfaatan dan
penguasaan IPTEK yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Asas profesionalisme
Dalam perjalanannya lembaga kemahasiswaan yang merupakan sarana pengembangan
kemahasiswaan dituntut untuk memiliki kemampuan yang handal, mantap dan
profesional.
4. Asas legalitas
Segala aktivitas pengembangan kemahasiswaan memiliki pengakuan yang
berkedaulatan dari seluruh komponen mahasiswa dan civitas akademika IPB.
5. Asas kekeluargaan dan usaha bersama
Segala bentuk kegiatan kemahasiswaan merupakan hasil usaha bersama yang dilandasi
rasa kekeluargaan.
6. Asas musyawarah untuk mufakat
Segala bentuk pengembangan kemahasiswaan diputuskan secara musyawarah mufakat
dengan mengedepankan kepentingan bersama.
7. Asas manfaat
Hendaknya kegiatan kemahasiswaan dapat memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya untuk mahasiswa IPB, masyarakat dan lingkungan.
8. Asas kemandirian
Usaha pengembangan kemahasiswaan berlandaskan pada kepercayaan, kemampuan
dan kekuatan sendiri.
9. Asas kesinambungan
Dalam merencanakan segala bentuk kegiatan pengembangan kemahasiswaan perlu
didasari atas peran lembaga-lembaga kemahasiswaan di masa kini maupun akan
datang.
10. Jujur dan adil
Dalam melakukan kegiatan pengembangan kemahasiswaan harus mengedepankan
sikap jujur dan adil di atas berbagai kepentingan.
11. Asas keterbukaan
Dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kemahasiswaan harus mengedepankan
nilai transparansi dan keterbukaan yang bertanggung jawab sehingga budaya saling
mengevaluasi akan terwujud.
12. Asas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang
bertanggungjawab
13
Segala kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam proses
pengembangan kemahasiswaan ke arah yang lebih baik dan tidak bertentangan dengan
asas-asas sebelumnya.
BAB III
POLA UMUM PENGEMBANGAN ORGANISASI TIGA TAHUNAN
Mengacu pada modal dasar dan faktor penunjang serta pola dasar pengembangan
kemahasiswaan, perlu dikembangkan KM IPB dengan Pola Umum Pengembangan Organisasi
Tiga Tahunan sebagai berikut :
I. Tahun Pertama
Setiap mahasiswa dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan strategis di
lembaga kemahasiswaan sehingga tata kehidupan kemahasiswaan dalam KM didukung
oleh segenap mahasiswa.
II. Tahun Kedua
KM IPB mampu mengembangkan kehidupan mahasiswa yang dinamis, kreatif, dan
kritis serta tanggap terhadap perkembangan yang menyangkut mahasiswa itu sendiri dan
masyarakat luas.
III. Tahun Ketiga
KM IPB memiliki kemandirian, kemapanan organisasi dan posisi tawar yang dapat
diterima di mata mahasiswa, institusi, dan masyarakat luas. Potensi ini akan digalang
untuk mencapai hasil-hasil yang optimal di bidang keilmuan dan kemahasiswaan yang
akhirnya disumbangkan kepada masyarakat luas.
IV. Tahun Keempat
1. KM IPB memiliki posisi tawar di tataran pengambilan keputusan MWA, bukan
hanya sebatas salah satu unsur stakeholder di kampus IPB namun lebih menjadi
moral force bagi kebijakan institusi.
2. Menggulirkan wacana Revolusi Pertanian serta menindaklanjuti dalam bentuk
pengabdian masyarakat.
V. Tahun Kelima
1. KM IPB mampu menumbuhkembangkan kehidupan kelembagaan mahasiswa yang
lebih dinamis dan aspiratif melalui sistem kepartaian mahasiswa.
2. Menindaklanjuti wacana Revolusi Pertanian dalam peningkatan kesadaran peran
pertanian dalam pembangunan.
VI. Tahun Keenam
1. KM IPB mampu memperluas jaringan kerja ke dalam maupun ke luar negeri dan
dapat mempengaruhi kebijakan Perguruan Tinggi BHMN yang ada di Indonesia.
2. Mengevaluasi dan mengembangkan sistem baru pengaplikasian ilmu dan teknologi
pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
VII. Tahun Ketujuh
14
1. KM IPB mempunyai posisi tawar yang kuat dalam proses pengambilan keputusan di
kampus IPB.
2. KM IPB membuat konsep kelembagaan mahasiswa di era IPB BHMN dan sistem
mayor minor.
3. KM IPB melakukan kordinasi dengan Perguruan Tinggi BHMN terkait perubahan
kebijakan sistem pendidikan nasional.
VIII. Tahun Kedelapan
1. KM IPB melakukan reorganisasi tahap awal sebagai dampak proses penerapan
sistem mayor-minor, khususnya pembentukan departemen/fakultas baru dan
direktorat program diploma, serta secara khusus melakukan pengawasan penerapan
sistem SPP di era mayor minor.
2. KM IPB merealisasikan pendirian student center
IX. Tahun Kesembilan
1. KM IPB mengawasi dan mengawal proses pemilihan rektor dan meningkatkan peran
serta mahasiswa dalam pemilihan tersebut.
2. Mampu membangun hubungan kerja sama alumni, dan perguruan tinggi baik dalam
dan luar negeri.
X. Tahun Kesepuluh
1. KM IPB melakukan pelatihan struktur kelembagaan mahasiswa dengan tujuan
membentuk kelembagaan yang efisien dan dapat dirasakan oleh semua mahasiswa
IPB.(hubungan dengan pihak ipb)
2. KM IPB mengawali dimulainya pendirian student center.
XI. Tahun Kesebelas 1. KM IPB mengevaluasi satu tahun rektor IPB.
2. KM IPB membangun kerja sama dengan kelembagaan mahasiswa di tingkat
nasional.
XII. Tahun Keduabelas
1. KM IPB mengevaluasi pengembangan kelembagaan mahasiswa yang lebih fokus
kepada bidang pertanian.
2. KM IPB dapat dikenal di tingkat nasional dan internasional.
XIII . Tahun Ketigabelas
1. KM IPB mengawasi dan mengawal proses penetapan status IPB pasca pencabutan
UU BHP dan PP BHMN.(UU No. 9/2009 ttg BHP dan PP154/2001 ttg PT BHMN).
2. KM IPB mengevaluasi dan mengoptimalkan pola umum pengembangan Organisasi
Tiga Tahunan sejak tahun pertama hingga tahun keduabelas.
XIV. Tahun Keempatbelas
1. KM IPB mengevaluasi kinerja satu periode jabatan rektor IPB.
2. KM IPB mengawasi dan mengawal proses pemilihan rektor IPB dan mengoptimalkan
peran serta mahasiswa dalam pemilihan tersebut.
XV. Tahun Kelimabelas
15
1. KM IPB memiliki andil dalam isu pertanian yang berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan.
BAB IV
PENUTUP
GBHO tiga tahunan ini berlaku dari tahun periode 2010/2011 sampai periode 2012/2013
dan apabila ada hal yang belum diatur dan perlu diperbaiki, maka akan diputuskan oleh MPM
KM IPB melalui mekanisme Sidang Umum per Tiga Tahunan. Apabila dalam jangka waktu
tiga tahun terdapat hal-hal yang perlu ditinjau ulang, maka dilakukan Sidang Istimewa.
Semoga Allah SWT memberkahi dan meridhoi tindakan yang kita lakukan. Amin.
17
SURAT KETETAPAN
No. 001/TAP SI/MPM KM IPB/2012
Tentang
TATA KERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE 2011-2013
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Majelis Permusyawaratan Mahasiswa
Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
Periode 2011/2012
Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Tahun 2011.
Menimbang: 1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
merupakan perangkat Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang mempunyai
kedudukan tertinggi.
2. Perlu ditetapkannya Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa
Institut Pertanian Bogor sebagai pedoman arah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
fungsinya dalam Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
Tahun 2011.
Memperhatikan: 1. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan materi Rapat Badan Pekerja
Konstitusi MPM KM IPB.
2. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan materi Rapat Koordinasi Badan
Pekerja Konstitusi MPM KM IPB.
3. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan materi Rapat Koordinasi
Anggota MPM KM IPB.
4. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan materi Sidang Istimewa MPM
KM IPB.
Memutuskan
Menetapkan : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa
Institut Pertanian Bogor No. 001/TAP SI/MPM KM IPB/2012 tentang Tata
Kerja Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut
Pertanian Bogor Periode 2011-2012.
18
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Nama, Istilah, dan Singkatan
1. MPM KM IPB adalah Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa
Institut Pertanian Bogor.
2. DPM KM IPB adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut
Pertanian Bogor.
3. UKM adalah Unit Kegiatan Mahasiswa.
4. MWA adalah Majelis Wali Amanat.
5. Sekjen MPM KM IPB adalah Sekretaris Jendral Majelis Permusyawaratan Mahasiswa
Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
6. Wasekjen MPM KM IPB adalah Wakil Sekretaris Jendral Majelis Permusyawaratan
Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
7. BP MPM KM IPB adalah Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Mahasiswa
Keluarga Mahasiswa IPB.
8. UUD KM IPB adalah Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian
Bogor.
9. GBHO adalah Garis Besar Haluan Organisasi.
10. GBHK adalah Garis Besar Haluan Kerja.
11. Tata kerja Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut
Pertanian Bogor yang selanjutnya di sebut Tata Kerja MPM KM IPB adalah pedoman
tata laksana MPM KM IPB dalam melaksanakan kegiatannya.
12. Tata Kerja MPM KM IPB merupakan tata laksana yang terencana, terarah, terpadu,
sistematis, dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan Undang-
Undang Dasar KM IPB.
13. SU adalah Sidang Umum.
14. SI adalah Sidang Istimewa.
15. RKA adalah Rapat Kordinasi Anggota.
Pasal 2
Tujuan
1. Maksud ditetapkannya tata kerja MPM KM IPB untuk memberikan arah bagi MPM
KM IPB dalam melaksanakan aktivitasnya sehingga dapat mencapai tujuan yang
sesuai dengan Undang-Undang Dasar KM IPB.
2. Tujuan ditetapkannya tata kerja MPM KM IPBagar tercapai keadaan yang diinginkan
dalam periode kepengurusan dan dalam jangka panjang secara bertahap sesuai dengan
tujuan yang tertulis dalam UUD KM IPB
Pasal 3
Landasan
Berdasarkan pada UUD KM IPB.
19
BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Pasal 4
Periode Kepengurusan
Periode kepengurusan anggota MPM KM IPB adalah satu tahun periode kepengurusan sejak
ditetapkan dan setelah itu dapat dipilih kembali dalam periode kepengurusan selanjutnya.
Pasal 5
Struktur
Terlampir
Pasal 6
Hak dan Kewajiban anggota MPM KM IPB
(1) MPM KM IPB berkewajiban menjunjung tinggi UUD KM IPB.
(2) MPM KM IPB berkewajiban membentuk Badan Pekerja MPM KM IPB
(3) MPM KM IPB berhak membuat ketetapan dan peraturan yang diperlukan untuk
melaksanakan UUD KM IPB.
(4) MPM KM IPB berhak mengubah dan membuat UUD KM IPB.
(5) MPM KM IPB berhak mengeluarkan Ketetapan MPM yang mengikat keseluruh KM
IPB.
(6) MPM KM IPB berhak meminta pertanggungjawaban wakil mahasiswa di MWA
(7) MPM KM IPB berhak meminta pertanggungjawaban Presiden Mahasiswa KM IPB
(8) MPM KM IPB berhak meminta pertanggungjawaban DPM KM IPB
(9) MPM KM IPB berhak meminta pertanggungjawaban UKM.
Pasal 7
Fungsi
Sesuai dengan UUD KM IPB.
Pasal 8
Keanggotaan MPM KM IPB
(1) Anggota MPM KM IPB terdiri dari:
a. Anggota DPM KM IPB;
b. Dua orang utusan anggota DPM Fakultas/TPB/Diploma.
(2) Keanggotaan MPM KM IPB dapat hilang apabila:
a. Meninggal dunia;
b. Meminta berhenti atau mengundurkan diri;
c. Melanggar UUD KM IPB atau peraturan lainnya yang ditetapkan oleh MPM KM
IPB;
d. Tidak lagi menjadi mahasiswa IPB;
e. Tidak lagi menjadi anggota lembaga yang diwakilinya;
20
f. Diberhentikan keanggotaan dari MPM KM IPB.
(3) Pemberhentian anggota MPM KM IPB dilakukan karena
a. Atas permintaan pribadi;
b. Keanggotaan yang bersangkutan dicabut dari MPM KM IPB.
(4) Pergantian anggota MPM KM IPB diatur oleh keputusan Sekjen MPM KM IPB
(5) Pengesahan anggota MPM KM IPB pada SU I MPM KM IPB dan/atau TAP MPM KM.
Pasal 9
Perangkat MPM KM IPB
(1) MPM KM IPB terdiri dari:
a. Sekretaris Jenderal MPM KM IPB yang merangkap sebagai anggota ditetapkan
dalam SU I MPM KM IPB;
b. Wakil Sekretaris Jenderal I dan Wakil Sekretaris Jenderal II yang merangkap anggota
ditetapkan dalam SU I MPM KM IPB;
c. BP yang ditetapkan dalam SU I atau SI MPM KM IPB.
(2) Keanggotaan MPM KM IPB terbagi atas Badan Pekerja yang ditentukan dalam RKA
MPM KM IPB dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekjen MPM KM IPB.
(3) Badan Pekerja terdiri dari:
a. Ketua BP
b. Sekretaris BP
c. Bendahara BP
d. Panitia Khusus/ Panitia Kerja
(4) Perangkat MPM KM IPB berfungsi melaksanakan tugas dan wewenang MPM KM IPB.
Pasal 10
Hak dan Kewajiban Anggota MPM KM IPB
(1) Anggota MPM KM IPB mempunyai hak suara dan hak bicara serta hak memilih dan
dipilih
(2) Anggota MPM KM IPB wajib menjalankan fungsinya sebagai wakil mahasiswa yang
bertanggung jawab secara moral dan kelembagaan.
Pasal 11
Tugas dan Wewenang Anggota
1. Tugas dan wewenang MPM KM IPB sesuai dengan Undang-Undang Dasar KM IPB.
2. Tugas dan wewenang Sekretaris Jendral MPM KM IPB:
a. Memimpin dan mengkoordinasi aktivitas MPM KM IPB.
b. Melakukan koordinasi dengan ketua-ketua Badan Pekerja.
c. Melantik Presiden Mahasiswa dan Wakil Preseiden Mahasiswa serta Majelis Wali
Amanat Unsur Mahasiswa.
d. Menandatangani surat, ketetapan, dan keputusan atas nama MPM KM IPB.
e. Menempatkan anggota ke dalam struktur MPM KM IPB dengan kesepakatan
forum.
f. Mewakili MPM KM IPB dalam kegiatan yang diadakan di dalam kampus maupun
di luar kampus.
g. Berhak menerima dan mengevaluasi laporan baik diminta atau tidak kepada
kepada ketua-ketua BP.
21
h. Memimpin persidangan yang dilaksanakan oleh MPM KM IPB.
i. Bertanggung jawab terhadap kelancaran arus informasi antara KM IPB dan
institusi.
3. Tugas dan wewenang Wakil Sekretaris Jendral I :
a. Bertanggungjawab kepada ketua MPM KM IPB.
b. Menggantikan ketua MPM KM IPB jika yang bersangkutan berhalangan.
c. Mengontrol kegiatan Badan Pekerja I MPM KM IPB.
d. Membuat dan mengontrol surat keluar serta mencatat surat masuk yang dibantu
oleh sekretaris Badan Pekerja.
e. Membuat dan mengontrol progress report kegiatan MPM KM secara menyeluruh
setiap bulannya dibantu oleh Sekretaris BP.
4. Tugas dan wewenang Wakil Sekretaris Jendral II :
a. Bertanggungjawab kepada ketua MPM KM IPB.
b. Bertanggungjawab atas segala kegiatan kebendaharaan MPM KM IPB.
c. Mengontrol kegiatan Badan Pekerja II MPM KM IPB.
d. Melakukan koordinasi dengan Bendahara Badan Pekerja dalam menyusun
anggaran keuangan MPM KM IPB.
e. Membuat dan mengontrol progress report keuangan MPM KM secara menyeluruh
setiap bulannya dibantu oleh Bendahara BP.
5. Ketua BP
a. Badan Pekerja dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja yang bertanggungjawab
kepada Sekjen MPM KM.
b. Mengkordinasikan dan memastikan kegiatan BP berjalan sesuai dengan rencana
kegiatan yang telah dibuat.
c. Membentuk, mengkordinasikan serta mengawasi Panitia Kerja dan Panitia
Khusus.
d. Memberi laporan kepada Sekjen baik diminta maupun tidak.
6. Sekretaris BP
a. Melaksanakan fungisi korespondensi Badan pekerja serta pengontrolan
pembuatan progress report dan laporan dari panitia khusus/panitia kerja.
b. Mendampingi sekretaris kepanitian dalam pembuatan proposal dan laporan.
c. Membuat laporan kondisi SDM Badan Pekerja.
d. Berkoordinasi dengan Wasekjen I
7. Bendahara BP
a. Melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan keuangan badan pekerja.
b. Mendampingi sekretaris kepanitian dalam pembuatan proposal/progress
report/LPJ yang berkaitan dengan keuangan.
c. Berkoordinasi dengan Wasekjen II
8. Panitia Khusus/Panitia kerja
a. Memberikan laporan kepada ketua BP.
b. Pelaksana teknis kegiatan/pembahasan.
c. Membuat rencana kerja meliputi, waktu dan konten kegiatan/pembahasan.
22
BAB III
ALAT KELENGKAPAN MPM KM IPB
Pasal 12
Alat Kelengkapan MPM KM IPB terdiri dari:
(1) Sidang;
(2) RKA;
(3) Rapat Pimpinan;
(4) Rapat BP;
(5) Rapat Panitia Khusus/Panitia Kerja.
Pasal 13
Pengertian Sidang
(1) Sidang adalah forum tertinggi pengambilan keputusan
(2) Tata cara persidangan diatur dalam ketetapan MPM KM IPB
(3) Tata tertib sidang diputuskan dalam sidang.
Pasal 14
Sidang MPM KM IPB terdiri dari:
(1) Sidang Umum MPM KM IPB;
(2) Sidang Istimewa MPM KM IPB;
Pasal 15
Sidang Umum
(1) Sidang Umum adalah forum tertinggi pengambilan keputusan dan terbuka untuk
mahasiswa KM IPB
(2) Sidang Umum terdiri dari Sidang Umum I dan II.
(3) Sidang Umum I MPM KM adalah persidangan awal dalam MPM KM IPB untuk
menjalankan tugas dan wewenang MPM KM IPB seperti yang termaktub dalam pasal 7
Undang-Undang Dasar KM IPB;
(4) Sidang Umum II MPM KM adalah persidangan akhir (paripurna) dalam MPM KM IPB
untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Mahasiswa KM IPB dalam melaksanakan
GBHO KM IPB dan GBHK BEM KM IPB dan peraturan KM lainnya, meminta laporan
pertanggungjawaban wakil mahasiswa di MWA, meminta dan membahas laporan
pertanggungjawaban UKM IPB, laporan pelaksanaan tugas DPM KM IPB, serta
memberikan laporan kerja MPM KM IPB;
Pasal 16
Sidang Istimewa
(1) SI mempunyai kedudukan yang sama dengan SU;
(2) Sidang Istimewa MPM KM IPB dilaksanakan antara lain untuk:
a. Meminta pertanggungjawaban Presiden Mahasiswa KM IPB dan serah terima
kepengurusan jika terbukti melanggar UUD KM IPB dan/atau GBHO dan GBHK
BEM KM IPB;
b. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar KM IPB dan GBHO KM IPB;
23
c. Menetapkan referendum untuk pembubaran KM IPB;
d. Membahas rekomendasi-rekomendasi yang telah disepakati di RKA dan sidang
umum.
(3) SI MPM KM IPB dapat dilakukan apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1/3
jumlah anggota MPM KM IPB.
Pasal 17
Rapat Koordinasi Anggota
(1) RKA adalah rapat yang dilaksanakan oleh seluruh anggota MPM KM IPB untuk
menjalin koordinasi antar anggota MPM KM IPB.
(2) RKA memiliki jangka waktu tertentu yang akan ditentukan kemudian.
(3) RKA dilaksanakan untuk :
a. Membahas rekomendasi-rekomendasi dari rapat BP;
b. Membahas rekomedasi-rekomedasi yang akan dibahas pada SU MPM KM IPB atau
SI MPM KM IPB;
c. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu untuk memperlancar kinerja MPM KM
IPB.
Pasal 18
Rapat Pimpinan
Rapat pimpinan adalah rapat yang dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris
Jenderal I, Wakil Sekretaris Jenderal II, koordinator Badan Pekerja, sekretaris Badan Pekerja,
dan bendahara Badan Pekerja untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dan mendesak.
Pasal 19
Rapat Badan Pekerja
(1) Rapat BP adalah rapat yang dilaksanakan Badan Pekerja MPM KM IPB untuk
membahas tugas Badan Pekerja tersebut.
(2) Rapat Badan Pekerja memiliki jangka waktu tertentu yang ditentukan kemudian.
(3) Rapat Badan Pekerja merancang rekomendasi-rekomendasi yang akan dibahas pada SU
MPM KM IPB atau SI MPM KM IPB.
Pasal 20
Rapat Panitia Khusus/Panitia Kerja
(1) Rapat Panitia Khusus/Panitia Kerja adalah rapat yang dilaksanakan oleh Panitia
khusus/Panitia kerja untuk membahas secara spesifik setiap program kerja MPM KM
IPB.
(2) Rapat Panitia Khusus/Panitia Kerja memiliki jangka waktu tertentu yang ditentukan
kemudian.
BAB IV
PENUTUP
Pasal 21
Penutup
24
Hal-hal yang belum diatur dalam tata kerja MPM KM IPB akan diatur kemudian dalam ketetapan MPM KM IPB.
Pasal 22
Tata Kerja MPM KM IPB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan pada acara Sidang Istimewa
Majelis Permusyawaratan Mahasiswa
Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
Dramaga, 29 September 2012
Pukul 18.51 WIB
Pimpinan Sidang
Muhammad Tegar Kusmahidayat Konenda
NIM. D14080044
SURAT KETETAPAN
No. 002/TAP SI/MPM KM IPB/2012
25
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA
KELUARGA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Majelis Permusyawaratan Mahasiswa
Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
Periode 2011/2012
Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor 2011.
Menimbang: 1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
merupakan perangkat Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang mempunyai
kedudukan tertinggi.
2. Perlu ditetapkannya Mekanisme Penyelesaian Perkara Keluarga Mahasiswa Institut
Pertanian Bogor sebagai pedoman dalam melaksanakan wewenangnya sesuai dengan
Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor 2011.
Memperhatikan: 1. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan materi Rapat Badan Pekerja
Konstitusi MPM KM IPB
2. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan materi Rapat Koordinasi Badan
Pekerja Konstitusi MPM KM IPB.
3. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan materi Rapat Koordinasi
Anggota MPM KM IPB
4. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan materi Sidang Istimewa MPM
KM IPB
Memutuskan
Menetapkan : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa
Institut Pertanian Bogor No. 002/TAP SI/MPM KM IPB/2012 tentang
Mekanisme Penyelesaian Perkara Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian
Bogor.
26
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Perkara yang dimaksud dalam ketetapan ini meliputi:
a. Sengketa antar kelembagaan dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Keluarga
Mahasiswa IPB.
b. Perkara Pemira.
BAB II
PENGAJUAN PERMOHONAN PERKARA
Pasal 2
(1) Permohonan dapat dilakukan secara bebas oleh mahasiswa Sarjana atau Diploma IPB ke
sekretariat MPM KM IPB.
(2) Pemohon dapat melakukan permohonan dengan cara mengambil borang di sekretariat MPM
KM IPB secara gratis.
(3) Pemohon harus mengisi borang tersebut.
(4) Pemohon harus mengembalikan borang ke sekretariat MPM KM IPB dengan disertai alat bukti
yang mendukung permohonan tersebut paling lambat 2 x 24 jam setelah borang diambil.
BAB III
PENCATATAN DAN PENJADWALAN SIDANG
Pasal 3
(1) Setelah pemohon mengembalikan borang sebagaimana dimaksud pada pasal (2) ayat (4) maka
permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara dan kepada Pemohon diberikan tanda
terima.
(2) Buku registrasi perkara memuat antara lain tentang kelengkapan administrasi dengan disertai
pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan
pokok perkara.
(3) MPM KM harus mengadakan sidang perkara dalam jangka waktu paling lama 5 x 24 jam sejak
permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara.
(4) Khusus untuk perkara pemira, MPM KM harus mengadakan sidang perkara 2 x24 jam setelah
permohonan dicatat dalam Buku registrasi Perkara.
(5) MPM KM memberitahukan kepada pihak yang terkait tentang penjadawalan sidang Perkara
agar menghadiri jalannya sidang serta diumumkan kepada mahasiswa IPB.
(6) Pengumuman sebagaimana yang dimaksud pada pasal (3) ayat (5) dapat dilakukan dengan
menempelkannya di papan pengumuman atau media cetak dan media elektronik.
BAB IV
PENARIKAN PERMOHONAN
Pasal 4
(1) Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama persidangan berlangsung.
(2) Dalam hal pemohon menarik kembali permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal (4) ayat
(1), MPM KM harus menerbitkan surat edaran pembatalan permohonan dan diberitahukan
kepada pihak yang terkait.
27
(3) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada pasal (4) ayat (1) mengakibatkan permohonan
tidak dapat diajukan kembali.
BAB V
ALAT BUKTI
Pasal 5
(1) Alat bukti ialah :
a. surat atau tulisan
b. keterangan saksi
c. keterangan ahli
d. keterangan para pihak; dan/atau
e. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara
elektronik dengan alat optik yang serupa dengan itu.
(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada pasal (5) ayat (1) huruf a, harus dapat dipertanggung
jawabkan perolehannya secara sah dan benar.
(3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada pasal (5) ayat (1) huruf c adalah seseorang yang lebih
mengetahui secara mendalam tentang sesuatu permasalahan yang ada.
(4) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada pasal (5) ayat (2) yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan perolehannya secara benar dan sah, tidak dapat dijadikan alat bukti
yang sah.
(5) MPM KM menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan.
BAB VI
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
Pasal 6
(1) Sidang perkara bersifat terbuka untuk umum.
(2) Para pihak yang terkait harus hadir menghadapi persidangan guna memberikan keterangan.
(3) Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menaati tata tertib persidangan.
(4) Saksi dan/atau ahli dapat memberikan keterangan pada saat persidangan.
(5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal (6) ayat (3) merupakan
penghinaan terhadap persidangan dan harus dikeluarkan dari persidangan perkara sampai
persidangan perkara selesai.
BAB VII
PUTUSAN
Pasal 7
(1) MPM KM memutus perkara berdasarkan sesuai dengan alat bukti dan keyakinan anggota MPM
KM tanpa ada intervensi dari pihak luar.
(2) Putusan sidang perkara dilaksanakan dalam sidang pleno tertutup.
(3) Sidang pleno tertutup dapat dilaksanakan di luar jadwal sidang perkara.
(4) Cara mengambil keputusan adalah musyawarah mufakat MPM KM. Apabila tidak tercapai
mufakat bulat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak seluruh anggota MPM
KM.
(5) Putusan sidang perkara dapat dijatuhkan pada saat itu juga atau ditunda pada hari lain yang
harus diberitahukan kepada para pihak.
28
(6) Khusus perkara pemira, maksimal MPM KM harus memberikan hasil putusan paling lambat 2
x 24 jam setelah sidang perkara digelar.
(7) Putusan sidang perkara tidak boleh memuat putusan yang tidak diajukan oleh pemohon atau
melebihi permohonan pemohon.
(8) Proses dan hasil putusan diberitahukan kepada semua pihak yang terkait dan diumumkan
kepada mahasiswa IPB setelah persidangan perkara selesai.
(9) Putusan sidang perkara bersifat final dan putusan sidang mempunyai kekuatan hukum yang
tetap sejak ditetapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh.
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8
Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur dalam ketetapan lainnya yang
ditetapkan oleh MPM KM IPB dan ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan pada acara Sidang Istimewa
Majelis Permusyawaratan Mahasiswa
Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
Dramaga, 1 Oktober 2012
Pukul 20.58 WIB
Pimpinan Sidang
Muhammad Tegar Kusmahidayat Konenda
NIM. D14080044
29
SURAT KETETAPAN
No. 003/TAP SI/MPM KM IPB/2012
Tentang
TATA CARA PERSIDANGAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Majelis Permusyawaratan Mahasiswa
Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
Periode 2011/2012
Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Tahun 2011.
Menimbang: 1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
merupakan perangkat Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang mempunyai
kedudukan tertinggi.
2. Perlu ditetapkannya Tata Cara Persidangan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa
Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor sebagai pedoman teknis pelaksanaan sidang
agar sidang berjalan dengan tertib.
Memperhatikan: 1. Rekomendasi Sidang Umum II MPM KM IPB Tahun 2010.
2. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan materi Rapat Badan Pekerja
Konstitusi MPM KM IPB.
3. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan materi Rapat Koordinasi Badan
Pekerja Konstitusi MPM KM IPB.
4. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan materi Rapat Koordinasi
Anggota MPM KM IPB.
5. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan materi Sidang Istimewa MPM
KM IPB.
Memutuskan
Menetapkan :Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa
Institut Pertanian Bogor No. 003/TAP SI/MPM KM IPB/2012 tentang Tata
Cara Persidangan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa
Institut Pertanian Bogor
BAB I
KETENTUAN UMUM
30
Pasal 1
Sidang adalah forum tertinggi pengambilan keputusan.
Pasal 2
Agenda sidang dapat berupa:
(1) Sidang komisi, yaitu sidang yang membahas rancangan keputusan dan ketetapan.
(2) Sidang pleno, yaitu sidang yang menghasilkan keputusan dan ketetapan.
BAB II
PERANGKAT PERSIDANGAN
Pasal 3
Perangkat Sidang sekurang-kurangnya terdiri dari:
(1) Presidium Sidang
(2) Peserta Sidang
(3) Palu Sidang
(4) Materi persidangan
Pasal 4
Presidium
(1) Presidium terdiri dari Presidium I, Presidium II, dan Presidium III
(2) Presidium I adalah Sekretaris Jenderal MPM KM IPB.
(3) Jika Sekretaris Jenderal MPM KM IPB berhalangan hadir maka Presidium I digantikan
oleh Wakil Sekretaris Jenderal I MPM KM IPB .
(4) Presidium II dan III berasal dari peserta penuh.
(5) Presidium II dan III dipilih atas usulan dan pesetujuan peserta penuh.
Pasal 5
Hak dan Kewajiban Presidium Sidang
(1) Presidium I adalah pemimpin sidang.
(2) Pemimpin sidang mempunyai hak penuh untuk mengatur sidang agar berjalan lancar sesuai
dengan agenda sidang yang telah ditetapkan.
(3) Pemimpin sidang wajib menjaga agar sidang tetap dalam suasana kebersamaan dan
kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mencapai mufakat.
(4) Pemimpin sidang berusaha mempertahankan pendapat, mendudukkan persoalan,
menyimpulkan dan meluruskan pembicaraan sesuai dengan agenda sidang.
(5) Presidium II dan III berperan membantu Presidium I dalam memberi pertimbangan dan
mengatur jalannya persidangan.
(6) Presidium tidak boleh berpihak pada salah satu pihak peserta dan hanya boleh memutuskan
sesuatu atas persetujuan peserta penuh.
Pasal 6
Peserta Sidang
31
(1) Peserta Sidang adalah peserta penuh dan peserta peninjau.
(2) Peserta penuh adalah anggota MPM KM IPB.
(3) Peserta peninjau adalah peserta selain anggota MPM KM IPB.
(4) Peserta penuh memiliki hak suara dan hak bicara.
(5) Peserta peninjau hanya memiliki hak bicara.
(6) Hak dan kewajiban lain serta sanksi peserta sidang di atur dalam Tata Tertib Sidang yang
diputuskan saat persidangan.
Pasal 7
Palu Sidang
(1) Demi kelancaran maka diperlukan palu sidang yang telah disepakati oleh peserta penuh
baik bentuk maupun wujudnya.
(2) Aturan ketukan palu sidang dalam persidangan MPM KM IPB sebagai berikut:
a. 1 x : mengukuhkan kesepakatan.
b. 2x : menetapkan keputusan, pertukaran pimpinan sidang, penundaan sidang,
pencabutan penundaan sidang.
c. 3 x : membuka dan menutup sidang.
d. Berkali-kali : untuk menenangkan peserta sidang atau meminta peserta memperhatikan
jalannya sidang.
Pasal 8
Materi Persidangan
(1) Materi persidangan di siapkan sebelum persidangan
(2) Materi Persidangan yang telah disiapkan disepakati oleh peserta penuh dan disesuaikan
dengan agenda Sidang.
BAB III
MEKANISME PERSIDANGAN
Pasal 9
Kuorum Sidang
(1) Sidang dianggap kuorum jika dihadiri 1/2 n + 1 dari jumlah peserta penuh.
(2) Skorsing selama 2 x 5 menit untuk menunggu kuorum, setelah itu sidang dianggap sah.
Pasal 10
Mekanisme Pengambilan Keputusan
(1) Pengambilan keputusan sidang dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila ayat (1) tidak tercapai maka selanjutnya dilakukan lobby dan sidang di skors
selama waktu yang ditentukan kemudian.
(3) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai setelah melalui mekanisme lobby maka
keputusan diambil melalui voting.
Pasal 11
Mekanisme PK/Peninjauan Kembali
32
(1) Pengajuan PK/Peninjauan Kembali dapat dilakukan oleh peserta sidang.
(2) PK/Peninjauan Kembali dapat dilakukan jika disetujui oleh sekurang-kurang 2/3 dari
peserta penuh yang hadir.
BAB IV
ISTILAH DALAM SIDANG
Pasal 12
(1) Skorsing adalah memberhentikan sidang untuk sementara waktu dengan tujuan tertentu
seperti istirahat, lobby, penundaan sidang.
(2) PK/Peninjauan kembali adalah mekanisme yang digunakan untuk mengulang kembali
pembahasan/ putusan yang telah dikukuhkan.
(3) Interupsi adalah memotong/menyela pembicaraan dikarenakan ada hal-hal yang sangat
penting untuk diungkapkan.
(4) Jenis-jenis interupsi sebagai berikut :
a. Point of clarification adalah interupsi untuk menjernihkan/meluruskan permasalahan
atau isi pembahasan.
b. Point of view adalah interupsi yang digunakan untuk menyampaikan pendapat,
tanggapan, usulan, saran.
c. Point of order adalah interupsi yang digunakan untuk meminta pemimpin sidang
meluruskan jalannya sidang apabila keluar dari konteks, atau sidang dianggap janggal.
d. Point of solution adalah interupsi untuk memberikan solusi atas permasalahan yang
dibahas.
e. Point of information adalah interupsi untuk memberikan informasi, baik tentang
pembicaraan yang tidak sesuai atau informasi yang berkaitan dengan kondisi yang
menjadi pokok pembahasan atau hal-hal yang dipandang urgen untuk diinformasikan.
f. Point of privilege (rehabilitation) adalah interupsi yang berfungsi untuk membersihkan
nama baik atau kehormatan seseorang/kelompok karena dipandang pembicaraan
tersebut menyimpang dari etika atau menyinggung perasaan.
(5) Lobby adalah mekanisme komunikasi antar pihak yang berbeda pendapat untuk saling
berargumen dan mengambil pendapat.
(6) Voting adalah pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dari peserta penuh.
BAB V
ALUR PERSIDANGAN
Pasal 13
Alur Persidangan MPM KM sebagai berikut :
(a) Pembukaan Sidang oleh Presidium I;
(b) Pemilihan dan Penetapan Presidium II dan III;
(c) Pembahasan dan penetapan Tata Tertib Sidang;
(d) Pembahasan dan penetapan Agenda Sidang;
(e) Pembahasan materi sidang;
(f) Pengambilan keputusan dan penetapan keputusan sidang;
(g) Penutupan Sidang oleh Presidium I.
33
BAB VI
PENUTUP
Pasal 14
(1) Segala ketentuan lain yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diputuskan kemudian.
(2) Ketetapan ini dapat dijadikan acuan bagi Lembaga Kemahasiswaan Keluarga
MahasiswaInstitut Pertanian Bogor dalam menyelenggarakan persidangan.
Ditetapkan pada acara Sidang Istimewa
Majelis Permusyawaratan Mahasiswa
Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
Dramaga, 6 Oktober 2012
Pukul 21.12 WIB
Pimpinan Sidang
Muhammad Tegar Kusmahidayat Konenda.
NIM. D14080044
34
SURAT KETETAPAN
No. 005/TAP SI/MPM KM IPB/2012
TENTANG
MEKANISME LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
LEMBAGA KEMAHASISWAAN KELUARGA MAHASISWA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Majelis Permusyawaratan Mahasiswa
Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
Periode 2011/2012
Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Tahun 2011.
Menimbang: 1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
merupakan perangkat Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang mempunyai
kedudukan tertinggi.
2. Perlu ditetapkannya Mekanisme Laporan Pertanggung Jawaban Lembaga Kemahasiswaan
Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi,
penilaian dan rekomendasi terhadap kinerja LK KM IPB yang sesuai dengan visi dan misi
KM IPB dalam Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
Tahun 2011.
Memperhatikan: 1. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan materi Rapat Badan Pekerja
Konstitusi MPM KM IPB.
2. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan materi Rapat Koordinasi Badan
Pekerja Konstitusi MPM KM IPB.
3. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan materi Rapat Koordinasi
Anggota MPM KM IPB.
4. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan materi Sidang Istimewa MPM
KM IPB.
Memutuskan
Menetapkan : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa
Institut Pertanian Bogor No. 005/TAP SI/MPM KM IPB/2012 tentang
Mekanisme Laporan Pertanggung Jawaban Lembaga Kemahasiswaan
Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
35
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. UUD KM IPB 2011 2011 adalah Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut
Pertanian Bogor tahun 2011.
2. Lembaga Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya
disebut LK KM IPB merupakan lembaga kemahasiswaan yang di sahkan melalui ketetapan
MPM KM IPB.
3. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang
selanjutnya disebut MPM KM IPB merupakan LK KM IPB sebagaimana dimaksud dalam
UUD KM IPB 2011.
4. Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang
selanjutnya disebut DPM KM IPB merupakan LK KM IPB sebagaimana dimaksud dalam
UUD KM IPB 2011.
5. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang
selanjutnya disebut BEM KM IPB merupakan LK KM IPB sebagaimana di maksud dalam
UUD KM IPB 2011.
6. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM merupakan LK KM IPB
sebagaimana dimaksud dalam UUD KM IPB 2011.
7. Presiden mahasiswa KM IPB yang selanjutnya disebut Presma KM IPB merupakan
individu sebagaimana dimaksud dalam UUD KM IPB tahun 2011.
8. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas/TPB/Diploma yang selanjutnya disebut DPM
Fakultas/TPB/Diploma merupakan LK KM IPB sebagaimana dimaksud dalam UUD KM
IPB 2011.
9. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas/TPB/Diploma yang selanjutnya disebut BEM
Fakultas/TPB/Diploma merupakan LK KM IPB sebagaimana dimaksud dalam UUD KM
IPB 2011.
10. Himpunan Profesi yang selanjutnya disebut Himpro merupakan LK KM IPB sebagaimana
dimaksud dalam UUD KM IPB 2011.
BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN
Pasal 2
1. MPM KM IPB menyampiakan laporan kerja kepada mahasiswa IPB.
2. DPM KM IPB bertanggungjawaban kepada MPM KM IPB.
3. Presma KM IPB bertanggungjawab kepada MPM KM IPB.
4. UKM bertanggungjawab kepada MPM KM IPB.
5. DPM Fakultas/TPB/Diploma menyampaikan laporan kerja kepada Mahasiswa
Fakultas/TPB/Diploma.
6. Ketua BEM Fakultas/TPB/Diploma bertanggungjawab kepada DPM
Fakultas/TPB/Diploma.
7. Ketua Himpro bertanggungjawab kepada Rapat Umum Anggota
8. Ketua Himpro bertanggungjawab secara administratif kepada DPM Fakultas .
36
Pasal 3
Pertanggung jawaban yang di maksud pasal 2 terdiri dari
1. Pertanggungjawaban tengah tahun .
2. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan.
Pasal 4
Pelaporan yang diberikan kepada MPM KM terdiri dari
1. Laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam penggunaan dana
kemahasiswaan.
2. Laporan penyelenggaraan LK yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam
pelaksanaan program kerja.
Pasal 5
Pelaporan keuangan LK KM IPB sekurang-kurangnya memuat:
a) Perencanaan keuangan yang tercantum dalam rencana kerja anggaran tahunan.
b) Realisasi dan penggunaan dana kemahasiswaan dan non kemahasiswaan.
c) Sumber dana yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan LK.
d) Tujuan dan sasaran dari penggunaan keuangan.
Pasal 6
Pelaporan penyelenggaraan kegiatan LK KM IPB sekurang-kurangnya memuat:
a. Perencanaan program kerja yang tercantum dalam rencana kerja anggaran tahunan
b. Seluruh aktivitas atau kegiatan yang berlangsung selama satu tahun periode kepengurusan.
c. Kendala dan rekomendasi dalam penyelenggaraan kegiatan LK.
d. Kondisi internal dan eksternal LK.
BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN TENGAH TAHUN
Pasal 7
1. Pertanggungjawaban tengah tahun merupakan bentuk pelaporan pelaksanaan tugas dan
kewajiban LK selama setengah tahun kepengurusan.
2. Hal-hal yang termuat dalam Laporan pertanggungjawaban tengah tahun akan diatur lebih
lanjut dalam peraturan DPM KM.
3. Dokumen laporan tengah tahun kegiatan BEM KM, UKM, MPM KM, dan DPM KM
diserahkan kepada DPM KM sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh DPM KM.
4. Dokumen laporan pertanggungjawaban Tengah tahun kegiatan BEM
Fakultas/TPB/Diploma, Himpunan Profesi diserahkan kepada DPM
Fakultas/TPB/Diploma sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh DPM
Fakultas/TPB/Diploma.
BAB IV
37
PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN
Pasal 8
1. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas dan kewajiban sebagai LK KM IPB.
2. Penyampaian laporan kerja MPM KM IPB kepada mahasiswa IPB dilaksanakan pada saat
sidang umum II.
3. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan DPM KM disampaikan oleh Ketua DPM KM atau
perwakilan yang dimandatkan pada saat sidang umum II dengan waktu yang telah
ditentukan oleh MPM KM IPB.
4. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Presma KM IPB disampaikan pada saat sidang
umum II pada waktu yang telah ditentukan oleh MPM KM IPB.
5. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan UKM disampaikan oleh ketua UKM atau yang
mewakilinya pada saat sidang umum II dengan waktu yang telah ditentukan oleh MPM
KM IPB.
6. Penilaian dan pembahasan terhadap pertanggungjwaban akhir masa jabatan Presma KM
IPB akan dilakukan oleh MPM KM IPB berdasarkan laporan dari DPM KM serta
pembahasan materi pada saat sidang.
7. Pembahasan terhadap pertanggungjwaban akhir masa jabatan UKM akan dilakukan oleh
MPM KM IPB berdasarkan laporan dari DPM KM serta pembahasan materi pada saat
sidang.
8. Penyampaian laporan kerja DPM Fakultas/TPB/Diploma kepada mahasiswa
Fakultas/TPB/Diploma dilaksanakan pada saat sidang umum II DPM
Fakultas/TPB/Diploma.
9. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan BEM Fakultas/TPB/Diploma disampaikan pada
saat Sidang umum II DPM Fakultas/TPB/Diploma.
10. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Himpro disampaikan pada saat Sidang umum II
DPM Fakultas/TPB/Diploma.
11. Pengumpulan Dokumen Pertanggungjawaban Presma KM IPB, DPM KM IPB, dan UKM
dikoordinasikan oleh DPM KM IPB yang selanjutnya akan diserahkan kepada MPM KM
IPB.
12. Waktu Pengumpulan dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 8
ayat 9 ditentukan oleh DPM KM IPB.
13. DPM KM IPB menyerahkan dokumen pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 8 ayat 9 selambat-lambatnya tiga hari sebelum pelaksanaan sidang umum II.
14. Dokumen pertanggungjawaban BEM Fakultas/TPB/Diploma dan Himpro diserahkan
kepada DPM Fakultas/TPB/Diploma.
15. Waktu penyerahan dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 8
ayat 14 ditentukan oleh DPM Fakultas/TPB/Diploma.
Pasal 9
1. Penilaian dan pembahasan pertanggungjawaban Presma KM IPB berdasarkan laporan hasil
pengawasan DPM KM IPB dan pembahasan materi oleh MPM KM IPB pada saat sidang
umum II.
2. Laporan hasil pengawasan DPM KM IPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)
dengan tolok ukur:
a) Pelaksanaan UUD KM IPB 2011
b) Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Organisasi.
38
c) Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Kerja.
d) Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Tahunan.
e) Hasil rapat konsultasi dan koordinasi yang dilakukan oleh DPM KM IPB.
f) Dokumen pertanggungjawaban akhir masa jabatan.
g) Pencapaian visi dan misi BEM KM IPB.
h) Pencapaian visi dan misi presma pada saat kampanye Pemilihan raya.
i) Pelaksanaan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di LK KM IPB
3. Mekanisme pembahasan pertanggungjawaban DPM KM IPB dilakukan oleh MPM KM
IPB berdasarkan:
a) Pelaksanaan UUD KM IPB 2011
b) Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi.
c) Pelaksanaan tata kerja DPM KM IPB.
d) Pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
e) Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Tahunan.
f) Dokumen pertanggungjawaban akhir masa jabatan.
g) Pelaksanaan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di LK KM IPB
4. Mekanisme pembahasan pertanggungjawaban UKM dilakukan oleh MPM KM IPB
berdasarkan:
a) Pelaksanaan UUD KM IPB 2011
b) Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi.
c) Pelaksanaan AD/ART UKM
d) Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Tahunan.
e) Hasil koordinasi yang dilakukan oleh DPM KM IPB.
f) Dokumen pertanggungjawaban akhir masa jabatan.
g) Pencapaian visi dan misi UKM.
h) Pelaksanaan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di LK KM IPB
5. Mekanisme penilaian dan pembahasan pertanggungjawaban BEM Fakultas/TPB/Diploma
dan himpro diserahkan pada DPM Fakultas/TPB/Diploma.
Pasal 10
1. Pembahasan dokumen pertanggungjawaban presma KM IPB, DPM KM IPB dan UKM
dilaksanakan dengan musyawarah dan mufakat oleh anggota MPM KM IPB.
2. Hasil penilaian dan pembahasan Pertanggungjawaban Presma KM IPB, DPM KM IPB dan
UKM berupa ketetapan MPM KM IPB.
3. Ketetapan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri
dari evaluasi, rekomendasi, dan penilaian dari MPM KM IPB.
4. Apabila berdasarkan pembahasan dan penilaian MPM KM IPB terdapat perbedaan antara
realisasi dan laporan dan/atau ada hal-hal yang belum jelas maka dokumen
pertanggungjawaban presma KM IPB, DPM KM IPB dan UKM harus disempurnakan
paling lambat 3x24 jam.
5. Dokumen pertanggungjawaban yang telah disempurnakan diserahkan kepada penanggung
jawab sementara MPM KM IPB.
6. Jika dalam waktu yang ditentukan, presma KM IPB atau mantan presma KM IPB jika
sudah demisioner, anggota DPM KM IPB atau mantan anggota DPM KM IPB jika sudah
39
demisioner, pengurus UKM atau mantan pengurus UKM jika sudah demisioner, tidak
mengumpulkan dokumen pertanggungjawaban yang telah disempurnakan maka nama LK
yang bersanggkutan akan diumumkan kepada seluruh mahasiswa IPB oleh penanggung
jawab sementara MPM KM IPB.
7. Bentuk hasil penilaian dan pembahasan Pertanggungjawaban BEM Fakultas/TPB/Diploma
dan himpro diserahkan kepada DPM Fakultas/TPB/Diploma
BAB V
PENUTUP
Pasal 11
1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan lainnya
yang tidak bertentangan dengan ketetapan ini.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan pada acara Sidang Istimewa
Majelis Permusyawaratan Mahasiswa
Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
Dramaga, 17 Oktober 2012
Pukul 20.56 WIB
Pemimpin Sidang
Muhammad Tegar Kusmahidayat Konenda
NIM. D14080044
41
UNDANG UNDANG KELUARGA MAHASISWA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 001 TAHUN 2012
TENTANG
PEMILIHAN RAYA (PEMIRA) KELUARGA MAHASISWA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KELUARGA MAHASISWA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Menimbang : 1. Bahwa Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa
Institut Pertanian Bogor memiliki tugas membuat aturan tentang
penyelenggaraan Pemilihan Raya (Pemira) Keluarga Mahasiswa
Institut Pertanian Bogor.
2. Bahwa perlu ditetapkannya peraturan Pemilihan Raya untuk
melaksanakan Pemilihan Raya Keluarga Mahasiswa Institut
Pertanian Bogor 2012.
3. Bahwa perlu dilakukannya peninjauan kembali Undang-Undang
DPM KM IPB No. 02 tahun 2011 tentang Pemilihan Raya
Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
Mengingat : Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
Bab IV Pasal 13 ayat 2.
Memperhatikan : 1. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan materi
kajian Panitia Khusus Pemilihan Raya KM IPB.
2. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam Rapat Pleno DPM KM
IPB.
3. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam dengar pendapat
mahasiswa terkait kajian Undang-Undang Pemilihan Raya KM IPB.
Memutuskan
Menetapkan : Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Nomor 001 Tahun 2012
tentang Pemilihan Raya (Pemira) Keluarga Mahasiswa Institut
Pertanian Bogor
42
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
(1) KM IPB adalah Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
(2) MPM KM IPB adalah Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa
Institut Pertanian Bogor.
(3) DPM KM IPB adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut
Pertanian Bogor
(4) BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa.
(5) TPB adalah Tingkat Persiapan Bersama.
(6) Presma KM IPB adalah Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian
Bogor.
(7) Wapresma KM IPB adalah Wakil Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut
Pertanian Bogor.
(8) Pemilihan Raya Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disebut
Pemira KM IPB adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh perwakilan
mahasiswa di KM IPB serta sarana pelaksanaan kedaulautan mahasiswa dalam KM
IPB.
(9) Pemira KM IPB dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
(10) Pemira KM IPB terdiri dari Pemira Legislatif Pusat, Pemira Legislatif Wilayah, Pemira
Eksekutif Pusat dan Pemira Eksekutif Wilayah.
(11) Pemira Legislatif Pusat adalah Pemilihan Raya Anggota DPM KM IPB.
(12) Pemira Legislatif Wilayah adalah Pemilihan Raya Anggota DPM
Fakultas/TPB/Diploma.
(13) Pemira Eksekutif Pusat adalah Pemilihan Raya Presma-Wapresma KM IPB.
(14) Pemira Eksekutif Wilayah adalah Pemilihan Raya Ketua atau Ketua dan Wakil Ketua
BEM Fakultas/TPB/Diploma.
(15) Peserta Pemira KM IPB terdiri atas Peserta Pemira Ekskutif dan Peserta Pemira
Legislatif yang merupakan anggota penuh KM IPB.
(16) Calon Anggota DPM KM IPB adalah mahasiswa yang mencalonkan diri atas nama
pribadi dalam Pemira KM IPB dengan memenuhi persyaratan yang akan ditentukan
oleh Pansus Pemira Legislatif Pusat.
(17) Calon Anggota DPM Fakultas/TPB/Diploma adalah mahasiswa yang mencalonkan diri
atas nama pribadi dalam Pemira KM IPB dengan memenuhi persyaratan yang akan
ditentukan oleh Pansus Pemira Legislatif Wilayah.
(18) Bakal pasangan capresma-cawapresma KM IPB yang selanjutnya disebut bakal
pasangan calon adalah Bakal calon Presiden Mahasiswa dan bakal Calon Wakil
Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
(19) Bakal pasangan calon adalah setiap mahasiswa anggota penuh KM IPB sesuai AD/ART
KM IPB yang mendaftarkan diri menjadi pasangan calon.
(20) Pasangan Capresma-Cawapresma KM IPB yang selanjutnya disebut pasangan calon
adalah Calon Presiden Mahasiswa dan Calon Wakil Presiden Mahasiswa Keluarga
Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
(21) Pasangan Calon adalah mahasiswa yang mencalonkan diri atas nama pribadi dalam
Pemira KM IPB dengan memenuhi persyaratan yang akan ditentukan oleh KPR.
(22) Calon Ketua BEM atau Calon Ketua dan Calon Wakil Ketua Fakultas/TPB/Diploma
adalah mahasiswa yang mencalonkan diri atas nama pribadi dalam Pemira KM IPB
dengan memenuhi persyaratan yang akan ditentukan oleh KPRW
43
(23) Tim Sukses Pusat yang selanjutnya disebut dengan TS Pusat adalah sekelompok
mahasiswa IPB yang membantu Pasangan Calon selama proses Pemira yang terdaftar
secara resmi di KPR dan dipimpin seorang koordinator.
(24) Tim Sukses Wilayah yang selanjutnya disebut dengan TS Wilayah adalah sekelompok
mahasiswa IPB yang membantu Calon Ketua BEM atau Calon Ketua dan Calon Wakil
Ketua Fakultas/TPB/Diploma selama proses Pemira yang terdaftar secara resmi di
KPRW dan dipimpin seorang koordinator.
(25) Kampanye Pemira adalah Kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta pemira dan/atau
tim suksesnya untuk memperebutkan dukungan massa pemilih dalam pemira KM IPB.
(26) Komisi Pemilihan Raya yang selanjutnya disebut dengan KPR adalah Komisi yang
dibentuk DPM KM IPB yang bertugas untuk menyelenggarakan Pemira Eksekutif
Pusat .
(27) Komisi Pemilihan Raya Wilayah yang selanjutnya disebut dengan KPRW adalah
komisi yang dibentuk DPM Fakultas/TPB/Diploma yang bertugas menyelenggarakan
Pemira Eksekutif di Wilayah.
(28) Panitia Pemilihan Raya yang selanjutnya disebut dengan PPR adalah Panitia yang
dibentuk oleh KPR yang bertugas membantu pelaksanaan teknis Pemira Eksekutif di
Pusat.
(29) Panitia Pemilihan Raya Wilayah yang selanjutnya disebut dengan PPRW adalah Panitia
yang dibentuk oleh KPRW yang bertugas membantu pelaksanaan teknis Pemira
Eksekutif di Wilayah.
(30) Panitia Pengawas Pemilihan Raya yang selanjutnya disebut dengan P3 adalah panitia
yang dibentuk DPM KM IPB yang bertugas untuk melakukan pengawasan Pemira
Eksekutif Pusat.
(31) Panitia Pengawas Pemilihan Raya Wilayah yang selanjutnya disebut dengan P3W
adalah panitia yang dibentuk oleh DPM Fakultas/TPB/Diploma yang bertugas untuk
melakukan pengawasan Pemira Eksekutif Wilayah.
(32) Panitia Khusus Pemira Legislatif yang selanjutnya disebut dengan Pansus Pemira
Legislatif adalah Panitia Khusus yang dibentuk oleh DPM KM IPB atau DPM
Fakultas/TPB/Diploma yang bertugas untuk menyelenggarakan Pemira Legislatif.
(33) Pemilih adalah setiap mahasiswa aktif program Sarjana dan Diploma KM IPB yang
mempunyai hak memilih dan sudah terdaftar dalam Data Pemilih Tetap.
(34) Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut dengan TPS adalah tempat yang
digunakan pemilih untuk melakukan pemungutan suara dan telah ditetapkan oleh
masing-masing wilayah.
(35) Penanggung Jawab Sementara yang selanjutnya disebut dengan PJS adalah
penanggungjawab DPM KM atau DPM Fakultas/TPB/Diploma jika DPM KM atau
DPM Fakultas/TPB/Diploma sudah demisioner.
(36) Perangkat Pemira KM IPB dilarang melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi
dan mencampuri hak dan kewajiban pemilih.
BAB II
TUJUAN
Pasal 3
Pemira KM IPB bertujuan untuk memilih:
(1) Anggota DPM KM IPB.
(2) Anggota DPM Fakultas, DPM TPB dan DPM Diploma.
(3) Presma KM IPB dan Wapresma KM IPB.
44
(4) Ketua BEM Fakultas, BEM TPB dan BEM Diploma atau Ketua dan Wakil Ketua BEM
Fakultas, BEM TPB dan BEM Diploma.
BAB III
PENYELENGGARAAN PEMIRA
Pasal 4
Pemira Legislatif KM IPB terdiri dari:
(1) Pemilihan Anggota DPM KM IPB yang diselenggarakan oleh Pansus Pemira Legislatif
Pusat dan berkoordinasi dengan DPM Fakultas/TPB/Diploma.
(2) Pemilihan Anggota DPM Fakultas/TPB/Diploma diselenggarakan oleh Pansus Pemira
Legislatif Wilayah dengan mekanisme yang diatur oleh DPM Fakultas/TPB/Diploma.
Pasal 5
Pemira Eksekutif KM IPB terdiri dari:
(1) Pemilihan Presma dan Wapresma KM IPB yang diselenggarakan oleh KPR, dibantu
PPR, dan berkoordinasi dengan KPRW.
(2) Pemilihan Ketua BEM Fakultas/TPB/Diploma yang diselenggarakan oleh KPRWdan
dibantu PPRW.
BAB IV
ASAS PEMIRA
Pasal 6
Penyelenggaraan Pemira KM IPB didasarkan atas asas-asas sebagai berikut:
(1) Langsung, yaitu setiap pemilih secara langsung dapat memberikan suaranya pada saat
pelaksanaan Pemira KM IPB.
(2) Umum, yaitu penyelenggaraan Pemira KM IPB memberi kesempatan kepada pemilih
untuk terlibat di dalamnya.
(3) Bebas yaitu setiap pemilih memiliki kebebasan dalam menggunakan hak pilih dan
dipilih sesuai dengan aspirasi politiknya dalam Pemira KM IPB.
(4) Rahasia yaitu setiap pemilih dijamin kerahasiaannya dalam menyalurkan aspirasi
politiknya pada Pemira KM IPB.
(5) Kejujuran yaitu penyelenggaraan Pemira KM IPB yang dilandasi semangat kejujuran
dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan.
(6) Keadilan yaitu penyelenggaraan Pemira KM IPB dilandasi oleh semangat keadilan
untuk memberi kesempatan yang sama dan proposional terhadap semua pemilih.
BAB V
MEKANISME PEMILIHAN RAYA EKSEKUTIF
Pasal 7
Mekanisme pemilihan Pemira Eksekutif Pusat dan Pemira Eksekutif Wilayah dilakukan
dengan system popular vote (one man one vote) dan ditetapkan berdasarkan hasil akumulasi
keseluruhan suara pemilih pada tiap-tiap wilayah pemilihan di Fakultas, TPB, dan Diploma.
BAB VI
45
MEKANISME PEMILIHAN RAYA LEGISLATIF
Pasal 8
(1) Pemilihan anggota DPM KM IPB berdasarkan wilayah Fakultas, TPB, dan Diploma.
(2) Penetapan jumlah kursi untuk calon anggota DPM KM IPB pada tiap-tiap Fakultas,
TPB, dan Diploma ditetapkan oleh DPM KM IPB.
(3) Jumlah quota kursi untuk DPM KM IPB pada tiap-tiap Fakultas ditentukan berdasarkan
keterwakilan dimana 1 (satu) kursi mewakili 250 (dua ratus lima puluh) orang
mahasiswa dengan rumus perhitungan sebagai berikut:
Jumlah kursi per Fakultas =Jumlah mahasiswa di Fakultas
250
(4) Apabila jumlah suara sisa hasil pembagian pada Fakultas melebihi satu atau sama
dengan (1/2 x 250)+1 maka diwakili oleh satu orang.
(5) Jumlah quota kursi untuk DPM KM IPB pada TPB/Diploma ditentukan berdasarkan
keterwakilan dimana 1 (satu) kursi mewakili 500 (lima ratus) orang mahasiswa dengan
rumus perhitungan sebagai berikut:
Jumlah kursi TPB = Jumlah mahasiswaTPB
500
Jumlah kursi Diploma = Jumlah mahasiswa Diploma
500
(6) Apabila jumlah suara sisa hasil pembagian pada TPB/Diploma melebihi satu atau sama
dengan (1/2 x 500)+1 maka diwakili oleh satu orang.
(7) Apabila jumlah peserta calon anggota DPM KM IPB untuk setiap
Fakultas/TPB/Diploma melebihi quota yang ditentukan, maka dilakukan pemilihan
dengan system popular vote (one man one vote) untuk menentukan anggota DPM KM
IPB dengan mekanisme yang diatur oleh Pansus Pemira Legislatif Pusat.
(8) Apabila jumlah peserta calon anggota DPM KM IPB untuk setiap
fakultas/TPB/Diploma kurang dari quota yang ditentukan maka secara langsung calon
anggota DPM KM IPB yang mendaftar akan menjadi anggota DPM KM IPB dengan
mekanisme yang diatur oleh Pansus Pemira Legislatif Pusat dan sisa qouta yang tidak
terpenuhi tidak dapat dialihkan.
(9) Apabila terdapat sekurang-kurangnya satu Fakultas/TPB/Diploma tidak memilliki
perwakilan sebagai anggota DPM KM maka mekanisme Pemira Legislatif Pusat
selanjutnya diserahkan kepada DPM KM.
Pasal 9
Mekanisme pemilihan anggota DPM Fakultas/TPB/Diploma akan ditentukan oleh Pansus
Legislatif Pemira Legislatif Fakultas/TPB/Diploma.
BAB VII
PERANGKAT PEMIRA
Bagian Kesatu
KPR
Pasal 9
(1) Anggota KPR melalui perekrutan secara terbuka dan penyeleksian oleh DPM KM IPB.
(2) Mekanisme pembentukan dan pembubaran anggota KPR ditetapkan dengan Surat
Keputusan DPM KM IPB.
46
(3) Penyelenggaraan Pemira Eksekutif Pusat untuk memilih Presma KM IPB dan
Wapresma KM IPB dilakukan oleh KPR.
(4) Setiap anggota KPR memiliki hak bicara dan hak suara yang sama.
(5) Pembentukan dan pembubaran KPR ditetapkan dengan Surat Keputusan DPM KM IPB
berdasarkan hasil rapat pleno DPM KM IPB.
(6) KPR berkedudukan di pusat.
(7) KPR tidak diperbolehkan memihak salah satu Peserta Pemira Eksekutif KM IPB.
(8) KPR berhak mendapatkan biaya operasional dari DPM KM IPB.
Pasal 10
Tugas dan Wewenang KPR
(1) Merencanakan pelaksanaan Pemira Eksekutif Pusat.
(2) Membuat tahapan-tahapan pelaksanaan Pemira Eksekutif Pusat.
(3) Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan Pemira Eksekutif Pusat.
(4) Membentuk PPR dan mengkoordinasikan kegiatan Pemira Eksekutif KM IPB kepada
PPR dan KPRW.
(5) Mengumpulkan dan menyusun secara sistematis bahan-bahan serta hasil Pemira
Eksekutif Pusat.
(6) Menyelenggarakan proses verifikasi bakal Pasangan Calon.
(7) Menetapkan nama-nama Pasangan Calon.
(8) Menetapkan hasil keseluruhan Pemira Eksekutif Pusat di semua wilayah pemilihan.
(9) Menjalankan fungsi yudikasi terkait pelanggaran Pemira Eksekutif Pusat yang
dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Sukses.
(10) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Pemira Eksekutif Pusat selambat-lambatnya satu
bulan setelah Pemira Eksekutif Pusat berlangsung kepada DPM KM.
Pasal 11
(1) Dalam kondisi atau keadaan tertentu dimana KPR tidak dapat melaksanakan tugas dan
wewenang seperti yang dimaksud pada pasal 10, maka KPR dapat dibubarkan oleh
DPM KM IPB atau PJS KM IPB jika DPM KM IPB telah demisioner.
(2) Setelah KPR dibubarkan wewenang selanjutnya diambil alih oleh DPM KM IPB atau
PJS KM IPB jika DPM KM IPB telah demisioner.
Bagian Kedua
KPRW
Pasal 12
(1) Anggota KPRW ditetapkan oleh DPM Fakultas/TPB/Diploma melalui mekanisme
yang ditentukan oleh DPM Fakultas/TPB/Diploma.
(2) Pemira Eksekutif Wilayah diselenggarakan oleh KPRW.
(3) Setiap anggota KPRW memiliki hak bicara dan hak suara yang sama.
(4) Pembentukan dan pembubaran KPRW ditetapkan dengan ketetapan DPM
Fakultas/TPB/Diploma berdasarkan hasil Rapat Pleno.
(5) KPRW berkedudukan diwilayah.
(6) KPRW tidak diperbolehkan memihak salah satu Peserta Pemira Eksekutif KM IPB.
(7) KPRW berhak mendapatkan biaya operasional dari DPM Fakultas/TPB/Diploma.
Pasal 13
Tugas dan Wewenang
47
(1) Merencanakan pelaksanaan Pemira Eksekutif Wilayah.
(2) Membuat tahapan-tahapan pelaksanaan Pemira Eksekutif Wilayah.
(3) Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan Pemira Eksekutif Wilayah.
(4) Membentuk PPRW dan mengkoordinasikan kegiatan Pemira Eksekutif Wilayah.
(5) Berkoordinasi dengan KPR dalam pelaksanaan Pemira Eksekutif KM IPB.
(6) Mengumpulkan dan menyusun secara sistematis bahan-bahan serta hasil Pemira
Eksekutif Wilayah.
(7) Menyelenggarakan proses verifikasi bakal Calon Ketua atau Calon Ketua dan Calon
Wakil Ketua BEM Fakultas/TPB/Diploma.
(8) Menetapkan nama-nama Calon Ketua atau Calon Ketua dan Calon Wakil Ketua BEM
Fakultas/TPB/Diploma.
(9) Menetapkan hasil keseluruhan Pemira Eksekutif Wilayah
(10) Menjalankan fungsi yudikasi terkait pelanggaran Pemira Eksekutif Wilayah yang
dilakukan oleh calon ketua atau Calon Ketua dan Calon Wakil Ketua BEM
Fakultas/TPB/Diploma dan/atau tim sukses.
(11) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Pemira Eksekutif Wilayah selambat-lambatnya
satu bulan setelah Pemira Eksekutif Wilayah berlangsung kepada DPM
Fakultas/TPB/Diploma.
Pasal 14
(1) Dalam kondisi atau keadaan tertentu dimana KPRW tidak dapat menjalankan tugas
dan wewenang seperti yang dimaksud dalam pasal 13, maka KPRW dapat dibubarkan
oleh DPM Fakultas/TPB/Diploma atau PJS DPM Fakultas/TPB/Diploma jika DPM
Fakultas/TPB/Diploma telah demisioner.
(2) Setelah KPRW dibubarkan wewenang selanjutnya diambil alih oleh DPM
Fakultas/TPB/Diploma atau PJS DPM Fakultas/TPB/Diploma jika DPM
Fakultas/TPB/Diploma telah demisioner.
Bagian Ketiga
PPR
Pasal 15
(1) Mekanisme perekrutan anggota PPR ditetapkan dengan keputusan KPR.
(2) Struktur PPR ditentukan oleh KPR
(3) Setiap anggota PPR memiliki hak bicara yang sama.
(4) PPR tidak diperbolehkan memihak salah satu Peserta Pemira Eksekutif KM IPB .
Pasal 16
Tugas dan Wewenang PPR
(1) Membantu pelaksanaan teknis Pemira Eksekutif Pusat.
(2) Berkoordinasi dan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan teknis Pemira Eksekutif
Pusat kepada KPR.
(3) Menghitung hasil pemilihan suara untuk pasangan calon.
(4) Mensosialisasikan hasil Pemira Eksekutif Pusat.
(5) Berkoordinasi dengan PPRW dalam pelaksanaan teknis Pemira Eksekutif KM IPB.
Bagian Keempat
PPRW
48
Pasal 17
(1) Struktur PPRW ditentukan oleh KPRW.
(2) Setiap anggota PPRW memiliki hak bicara yang sama.
(3) PPRW tidak diperbolehkan memihak salah satu Peserta Pemira Eksekutif KM IPB.
Pasal 18
Tugas dan Wewenang PPRW
(1) Membantu pelaksanaan teknis Pemira Eksekutif Wilayah.
(2) Berkoordinasi dan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan teknis Pemira Eksekutif
Wilayah kepada KPRW.
(3) Menghitung hasil pemilihan suara untuk calon Ketua BEM Fakultas/TPB/Diploma.
(4) Mensosialisasikan hasil Pemira Eksekutif Wilayah.
(5) Berkoordinasi dengan PPR dalam pelaksanaan teknis Pemira Eksekutif KM IPB.
Bagian Kelima
P3
Pasal 19
(1) Anggota P3 melalui perekrutan secara terbuka dan penyeleksian oleh DPM KM IPB.
(2) Mekanisme pembentukan dan pembubaran anggota P3 ditetapkan dengan Surat
Keputusan DPM KM IPB.
(3) Struktur kepanitiaan P3 ditentukan oleh P3 sendiri dan ditetapkan oleh DPM KM IPB.
(4) P3 memiliki hubungan koordinatif dengan KPR.
(5) Setiap anggota P3 memiliki kedudukan dan kewajiban yang sama.
(6) P3 berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh
DPM KM IPB yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemira Eksekutif KM IPB yang
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(7) P3 tidak diperbolehkan melakukan pengawasan yang mengakibatkan kerancuan arus
informasi tentang data pemungutan suara.
(8) P3 tidak diperbolehkan memihak salah satu peserta Pemira Eksekutif KM IPB.
(9) Pelanggaran yang dilakukan P3 dilaporkan kepada DPM KM IPB secara tertulis oleh
saksi mata dengan bukti yang jelas.
Pasal 20
Tugas dan wewenang P3
(1) Melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemira Eksekutif Pusat secara objektif dan
tidak memihak.
(2) Membuat peraturan tentang Pengawasan Pemira Ekskutif Pusat.
(3) Mengkoordinasikan pengawasan Pemira Eksekutif KM IPB.
(4) P3 berwenang menyampaikan laporan kepada DPM KM IPB apabila KPR melakukan
pelanggaran terhadap peraturan Pemira.
(5) P3 berwenang menyampaikan laporan kepada KPR apabila pasangan calon, tim sukses,
dan/atau PPR melakukan pelanggaran terhadap peraturan Pemira.
(6) P3 berwenang menerima laporan pelanggaran Pemira Eksekutif Pusat dari pasangan
calon, tim sukses, dan/atau mahasiswa umum.
Pasal 21
Hak dan Kewajiban
49
(1) P3 mempunyai hak untuk:
a. Melakukan pengawasan terkait Pemira Eksekutif Pusat.
b. Mendapatkan biaya operasional dari DPM KM IPB.
(2) P3 mempunyai kewajiban untuk:
a. Mengawasi jalannya Pemira Eksekutif Pusat.
b. Mengawasi proses pemungutan suara.
c. Mengawasi perhitungan suara pasangan calon.
d. Membuat dan melaporkan berita acara tentang pengawasan Pemira Eksekutif Pusat
ke DPM KM IPB.
e. Membuat laporan keuangan yang diserahkan kepada DPM KM IPB.
f. Menyampaikan hasil pengawasan kepada mahasiswa IPB.
Pasal 22
(1) Apabila anggota P3 melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka hak dan
kewajibannyaakan dicabut oleh DPM KM IPB.
(2) Dalam kondisi atau keadaan tertentu dimana P3 tidak dapat melaksanakan tugas dan
wewenang seperti yang dimaksud pada pasal 20, maka P3 dapat dibubarkan oleh DPM
KM IPB atau PJS KM IPB jika DPM KM IPB telah demisioner.
(3) Setelah P3 dibubarkan wewenang selanjutnya diambil alih oleh DPM KM IPB atau
PJS KM IPB jika DPM KM IPB telah demisioner.
Bagian Keenam
P3W
Pasal 23
(1) Mekanisme pembentukan dan pembubaran P3W ditetapkan dengan Surat Keputusan
DPM Fakultas/TPB/Diploma.
(2) P3W memantau jalannya Pemira wilayah secara objektif dan tidak memihak.
(3) P3W bertanggung jawab kepada DPM Fakultas/TPB/Diploma.
(4) Dalam melaksanakan pemantauan Pemira wilayah, setiap anggota P3W mempunyai
kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
(5) P3W berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh
DPM Fakultas/TPB/Diploma yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemira KM IPB
yang langsung, jujur, adil, umum, bebas, dan rahasia.
(6) P3W tidak diperbolehkan melakukan pengawasan yang mengakibatkan kerancuan arus
informasi Pemira.
(7) P3W tidak diperbolehkan memihak Calon Ketua BEM atau Calon Ketua dan Calon
Wakil Ketua Fakultas/TPB/Diploma.
(8) Pelanggaran yang dilakukan P3W dilaporkan kepada DPM Fakultas/TPB/Diploma
oleh saksi mata dengan bukti yang jelas.
Pasal 24
Tugas dan wewenang P3W
(1) Melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemira Eksekutif Wilayah secara objektif
dan tidak memihak.
(2) P3W berwenang menyampaikan laporan kepada DPM Fakultas/TPB/Diploma apabila
KPRW melakukan pelanggaran terhadap peraturan Pemira.
50
(3) P3W berwenang menyampaikan laporan kepada KPRW apabila Calon Ketua BEM
atau Calon Ketua dan Calon Wakil Ketua BEM Fakultas/TPB/Diploma, tim sukses,
dan/atau PPR melakukan pelanggaran terhadap peraturan Pemira.
(4) P3W berwenang menerima laporan pelanggaran Pemira Eksekutif Wilayah dari Calon
Ketua BEM atau Calon Ketua dan Calon Wakil Ketua BEM Fakultas/TPB/Diploma,
tim sukses, dan/atau mahasiswa umum.
Pasal 25
Hak dan Kewajiban
P3W mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terkait Pemira Eksekutif Wilayah.
(1) P3W mempunyai kewajiban untuk:
a. Mengawasi jalannya Pemira Eksekutif Wilayah.
b. Mengawasi proses pemungutan suara.
c. Mengawasi perhitungan suara Calon Ketua BEM atau Calon Ketua dan Calon
Wakil Ketua BEM Fakultas/TPB/Diploma.
d. Membuat dan melaporkan berita acara tentang pengawasan Pemira Eksekutif
Wilayah ke DPM Fakultas/TPB/Diploma.
e. Menyampaikan hasil pengawasan kepada mahasiswa Fakultas/TPB/Diploma.
f. Berkoordinasi dengan P3 dalam pengawasan Pemira Eksekutif Pusat.
Pasal 26
(1) Apabila anggota P3W melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka hak dan
kewajibannya akan dicabut oleh DPM Fakultas/TPB/Diploma
(2) Dalam kondisi atau keadaan tertentu dimana P3W tidak dapat melaksanakan tugas dan
wewenang seperti yang dimaksud pada pasal 20, maka P3W dapat dibubarkan oleh
DPM Fakultas/TPB/Diploma atau PJS DPM Fakultas/TPB/Diploma jika DPM
Fakultas/TPB/Diploma telah demisioner.
(3) Setelah P3W dibubarkan wewenang selanjutnya diambil alih oleh DPM
Fakultas/TPB/Diploma atau PJS DPM Fakultas/TPB/Diploma jika DPM
Fakultas/TPB/Diploma telah demisioner.
Bagian ketujuh
Pansus Pemira Legislatif
Pasal 27
(1) Pemira legislatif dilaksanakan oleh Pansus Pemira Legislatif.
(2) Pemira legislatif Pusat diselenggarakan oleh Pansus Pemira Legislatif Pusat yang
dibentuk dan dibubarkan oleh DPM KM IPB.
(3) Pemira legislatif Wilayah dilakukan oleh Pansus Pemira Legislatif Wilayah yang
dibentuk dan dibubarkan oleh DPM Fakultas/TPB/Diploma.
(4) Pansus Pemira Legislatif Pusat adalah anggota DPM KM IPB dan bukan calon anggota
DPM KM IPB periode selanjutnya.
(5) Pansus DPM Fakultas/TPB/Diploma adalah bukan calon anggota DPM
Fakultas/TPB/Diploma periode selanjutnya.
(6) Pansus Pemira Legislatif Pusat bertanggung jawab kepada DPM KM IPB.
(7) Pansus Pemira Legislatif Wilayah bertanggung jawab kepada DPM
Fakultas/TPB/Diploma.
51
(8) Struktur Pansus Pemira Legislatif Pusat ditentukan dan ditetapkan melalui Surat
Keputusan DPM KM IPB.
(9) Struktur Pansus Pemira Legislatif Wilayah ditentukan dan ditetapkan melalui Surat
Keputusan DPM Fakultas/TPB/Diploma.
(10) Setiap anggota Pansus Pemira Legislatif memiliki hak bicara dan hak suara yang sama.
Pasal 28
Tugas dan Wewenang
(1) Merencanakan dan melaksanakan Pemira Legislatif.
(2) Membuat tahapan-tahapan Pemira Legislatif.
(3) Menyusun dan menetapkan petunjuk Pemira Legislatif.
(4) Pansus Pemira Legislatif Pusat berkoordinasi dengan BPH DPM KM IPB terkait
Pemira Legislatif Pusat.
(5) Pansus Pemira Legislatif Wilayah berkoordinasi dengan BPH DPM
Fakultas/TPB/Diploma terkait Pemira Legislatif Wilayah.
(6) Mengumpulkan dan menyusun secara sistematis bahan-bahan Pemira Legislatif.
(7) Penyelenggaraan proses verifikasi calon anggota DPM KM IPB dilaksanakan oleh
Pansus Pemira Legislatif Pusat
(8) Penyelenggaraan proses verifikasi calon anggota DPM Fakultas/TPB/Diploma IPB
dilaksanakan oleh Pansus Pemira Legislatif Wilayah.
(9) Pansus Pemira Legislatif Pusat membuat aturan atau SOP Pemira Legislatif Pusat dan
ditetapkan oleh MPM KM IPB.
(10) Membuat aturan atau SOP Pemira Legislatif Wilayah dan ditetapkan oleh DPM
Fakultas/TPB/Diploma.
(11) Menjalankan fungsi yudikasi terkait Pemira Legislatif.
(12) Mempublikasikan anggota DPM KM IPB atau anggota DPM Fakultas/TPB/Diploma
kepada mahasiswa umum.
BAB VIII
HAK MEMILIH DAN DIPILIH
Pasal 29
Setiap pemilih mempunyai satu hak suara dan tidak dapat diwakilkan.
Pasal 30
(1) Setiap mahasiswa Sarjana dan Diploma anggota penuh KM IPB berhak untuk dipilih
jika telah ditetapkan menjadi peserta Pemira KM IPB.
(2) Setiap anggota penuh KM IPB yang berhak dipilih mempunyai hak dan kewajiban
yang sama, sesuai dengan peraturan Pemira KM IPB.
BAB IX
SAKSI
52
Pasal 31
(1) Saksi berasal dari tim sukses atau pemilih.
(2) Saksi harus terdaftar sesuai dengan mekanisme yang akan diatur oleh perangkat Pemira
KM IPB.
(3) Saksi bertugas memantau proses pemungutan dan perhitungan suara.
BAB X
PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA
Pasal 32
Pemungutan suara
(1) Pemungutan suara untuk pemilihan Anggota DPM KM IPB dilaksanakan oleh Pansus
Pemira Legislatif Pusat dan berkoordinasi dengan DPM Fakultas/TPB/Diploma.
(2) Pemungutan suara Pasangan Calon dilaksanakan oleh PPR dan berkoordinasi dengan
PPRW.
(3) Pemungutan suara calon Ketua atau Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM
Fakultas/TPB/Diploma dilaksanakan oleh PPRW.
(4) Pemungutan suara dilaksanakan di TPS yang telah ditetapkan oleh KPR.
(5) Tata cara pemungutan suara diatur melalui ketetapan KPR.
Pasal 33
Perhitungan suara
(1) Perhitungan suara calon anggota DPM KM IPB dilakukan secara terpusat pada tempat
yang telah ditentukan oleh Pansus Pemira Legislatif Pusat.
(2) Perhitungan suara pasangan calon dilakukan secara terpusat pada tempat yang telah
ditentukan oleh KPR.
(3) Perhitungan suara calon Ketua BEM Fakultas/TPB/Diploma dilakukan pada tempat
yang telah ditentukan oleh KPRW.
(4) Proses perhitungan suara dapat dihadiri oleh seluruh mahasiswa IPB.
(5) Saksi dan/atau P3 dapat mengajukan keberatan kepada KPR jika terdapat hal-hal yang
tidak sesuai dengan peraturan Pemira disertai saksi mata dengan bukti yang jelas.
(6) Saksi dan/atau P3W dapat mengajukan keberatan kepada KPRW jika terdapat hal-hal
yang tidak sesuai dengan peraturan Pemira disertai saksi mata dengan bukti yang jelas.
(7) Saksi dan/atau calon anggota DPM KM IPB dapat mengajukan keberatan kepada
Pansus Pemira legislatif Pusat jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan perturan
Pemira disertai saksi mata dengan bukti yang jelas.
BAB XI
PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMIRA
Pasal 34
(1) Hasil perhitungan suara Pemira Eksekutif Pusat ditetapkan oleh KPR.
(2) Hasil perhitungan suara Pemira Eksekutif Wilayah ditetapkan oleh KPRW.
(3) Hasil perhitungan suara Pemira Legislatif Pusat ditetapkan oleh Pansus Pemira
Legislatif Pusat.
(4) Hasil Pemira Legislatif Wilayah diputuskan oleh Pansus Pemira Legislatif Wilayah
53
BAB XII
SOSIALISASI HASIL PEMIRA
Pasal 35
(1) Pengumuman hasil Pemira Legislatif Pusat dilakukan oleh Pansus Pemira Legislatif
Pusat.
(2) Pengumuman hasil Pemira Legislatif Wilayah dilakukan oleh Pansus Pemira Legislatif
Wilayah.
(3) Pengumuman hasil Pemira Eksekutif Pusat dilakukan oleh KPR.
(4) Pengumuman hasil Pemira Eksekutif Wilayah dilakukan oleh KPRW
(5) Pengumuman hasil Pemira KM IPB diberitahukan kepada seluruh peserta pemira KM
IPB dan mahasiswa umum.
(6) Pengumuman hasil Pemira KM IPB selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah
ditetapkan.
BAB XIII
PENYELESAIAN PELANGGARAN
Pasal 36
Peserta Pemira KM IPB
(1) Penyelesaian pelanggaran peserta terhadap peraturan Pemira KM IPB dilaksanakan
dalam Sidang Pelanggaran.
(2) Sidang Pelanggaran diselenggarakan oleh Pansus Pemira Legislatif dan/atau KPR di
Pusat dan Pansus Pemira Legislatif dan/atau KPRW di Wilayah.
(3) Sidang pelanggaran Pemira Eksekutif Pusat diselenggarakan jika terdapat laporan
pelanggaran dari mahasiswa atau P3/P3W secara tertulis dan disertai bukti kepada
KPR.
(4) Sidang pelanggaran Pemira Eksekutif Wilayah diselenggarakan jika terdapat laporan
pelanggaran dari mahasiswa atau P3W secara tertulis dan disertai bukti kepada KPRW.
Pasal 37
Perangkat Pemira
(1) Pelanggaran terhadap peraturan Pemira yang dilakukan Perangkat Pemira Pusat
diselesaikan oleh MPM KM IPB.
(2) Pelanggaran terhadap peraturan Pemira yang dilakukan perangkat Pemira Wilayah
diselesaikan oleh DPM Fakultas/TPB/Diploma.
(3) Penyelesaian pelanggaran perangkat Pemira Pusat dilaksanakan dalam Sidang MPM
KM IPB.
(4) Penyelesaian pelanggaran perangkat Pemira Wilayah dilaksanakan dalam Sidang DPM
Fakultas/TPB/Diploma.
(5) Sidang MPM KM IPB diselenggarakan jika terdapat laporan gugatan secara tertulis
dan disertai bukti kepada MPM KM IPB dari peserta pemira pusat atas ketetapan KPR
selambat-lambatnya 1x24 jam sejak ketetapan KPR ditetapkan.
(6) Sidang DPM TPB/Fakultas/Diploma diselenggarakan jika terdapat laporan gugatan
secara tertulis dan disertai bukti kepada DPM TPB/Fakultas/Diploma dari peserta
pemira wilayah atas ketetapan KPRW selambat-lambatnya 1x24 jam sejak ketetapan
KPRW ditetapkan.
54
(7) Sidang MPM KM IPB juga dapat diselenggarakan jika terdapat laporan gugatan secara
tertulis dan disertai bukti kepada MPM KM IPB dari peserta pemira wilayah atas
ketetapan DPM TPB/Fakultas/Diploma selambat-lambatnya 1x24 jam sejak ketetapan
DPM TPB/Fakultas/Diploma ditetapkan.
BAB XIV
KETENTUAN LAIN
Pasal 38
Apabila di TPS ternyata terdapat kekeliruan atau hal-hal lain yang menghambat
pemungutan dan perhitungan suara, setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan dapat
dilakukan pemungutan dan perhitungan suara ulang di tempat tersebut dengan
memperhatikan ketentuan dan jadwal waktu yang ditetapkan oleh KPR.
Pasal 39
Apabila di TPS pada waktu yang telah ditetapkan tidak dapat diselenggarakan
pemungutan suara atau terhenti akibat keadaan yang memaksa, maka pemungutan
suara ulangan dilakukan di tempat yang sama setelah keadaan memungkinkan dengan
memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan oleh KPR.
Pasal 40
Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara ulang atau susulan sebagaimana yang
dimaksud pada pasal 38 dan 39 dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak
waktu pemungutan dan perhitungan sebelumnya yang telah ditetapkan oleh KPR.
BAB XV
PENUTUP
Pasal 41
(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dalam
Peraturan Pelaksana sesuai dengan tugas dan wewenang perangkat Pemira KM IPB.
(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika
terdapat kekeliruan didalamnya.
Ditetapkan pada Rapat Pleno
Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa
Institut Pertanian Bogor
Bogor, 30 Mei 2012
Pukul 20.43 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa
56
UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 002 TAHUN 2012
TENTANG
TATACARA PELAKSANAAN PENGAWASAN
LEMBAGA KEMAHASISWAAN KELUARGA MAHASISWA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian
Bogor 2011 pasal 10.
2. Tata kerja DPM KM 2012 pasal 8 tentang Tugas dan Wewenang.
Menimbang : 1. Bahwa Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB merupakan
lembaga legislatif mahasiswa yang anggotanya dipilih secara
langsung melalui pemilihan raya.
2. Bahwa perlu adanya Undang-Undang Tatacara Pelaksanaan
Pengawasan Lembaga Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor
untuk mengatur kegiatan pengawasan LK KM IPB.
Memperhatikan : 1. Hasil pembahasan materi oleh Panitia Khusus Rancangan Undang-
Undang Tatacara Pelaksanaan Pengawasan LK KM IPB.
2. Hasil hearing materi RUU Tatacara Pelaksanaan Pengawasan LK
KM IPB.
3. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan materi
RUU Tatacara Pelaksanaan Pengawasan LK KM IPB Rapat pleno
DPM KM IPB.
Memutuskan : Menetapkan Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian
Bogor Nomor 002 Tahun 2012 tentang Tatacara Pelaksanaan
Pengawasan Lembaga Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Institut
Pertanian Bogor.
BAB I
PENDAHULUAN
57
Pasal 1
Pengertian
(1) Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Lembaga Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa
Institut Pertanian Bogor adalah suatu tata cara pelaksanaan pengawasan yang digunakan
Dewan Perwakilan Mahasiswa/Badan Pengawas Himpro untuk mengawasi kinerja Badan
Eksekutif Mahasiswa/Unit Kegiatan Mahasiswa/Himpunan Profesi.
Pasal 2
Maksud dan Tujuan
(1) Maksud dari Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Lembaga Kemahasiswaan Keluarga
Mahasiswa Institut Pertanian Bogor adalah untuk digunakan sebagai pedoman umum
pengawasan Lembaga Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
(2) Tujuan dari Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Lembaga Kemahasiswaan Keluarga
Mahasiswa Institut Pertanian Bogor ini adalah terciptanya keselarasan dan kesinambungan
penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan visi misi Keluarga Mahasiswa
Institut Pertanian Bogor yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Keluarga
Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
BAB II
PELAKSANAAN PENGAWASAN DPM KM TERHADAP BEM KM
Pasal 3
(1) DPM KM mempunyai fungsi pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Keluarga
Mahasiswa IPB Tahun 2011.
(2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. Pelaksanaan aturan-aturan KM IPB;
b. Perencanaan dan pelaksanaan keuangan BEM KM; dan
c. Kebijakan BEM KM.
Pasal 4
(1) Pengawasan aturan-aturan KM IPB yang dimaksud pasal 3 ayat (2) meliputi:
a. Pelaksanaan UUD KM IPB Tahun 2011.
b. Pelaksanaan Ketetapan MPM KM.
c. Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi.
d. Perencanan dan Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Kerja.
e. Perencanaan dan pelaksanaan Undang Undang KM IPB.
f. Perencanaan dan pelaksanaan Keputusan Presiden.
g. Perencanaan dan pelaksanaan Keputusan Menteri.
(2) Pengawasan terhadap perencanaan keuangan BEM KM meliputi rencana sumber dana dan
rancangan penggunaan anggaran dana.
(3) Pengawasan pelaksanaan keuangan BEM KM meliputi pengawasan terhadap mitra
kerja/donatur, jumlah dana masuk dan keluar, serta penggunaan dana kemahasiswaan dan
non kemahasiswaan.
(4) Pengawasan kebijakan BEM KM meliputi pengawasan terhadap proses pengambilan dan
pelaksanaan kebijakan Presiden Mahasiswa KM IPB baik ke luar maupun ke dalam KM
58
IPB berupa program kerja, hubungan kerja, kesepakatan-kesepakatan atau keterlibatan
dalam forum-forum lokal, regional, nasional dan internasional.
(5) Pengawasan dilakukan oleh anggota DPM KM.
(6) Pengawasan dilakukan secara etis, santun dan profesional.
Pasal 5
(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dilaksanakan melalui
pelaksanaan hak DPM yaitu:
a. Hak interpelasi yaitu hak untuk meminta keterangan kepada BEM KM, mengenai
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BEM KM.
b. Hak angket yaitu hak untuk mengadakan angket (penyelidikan) terhadap kebijakan
BEM KM.
c. Hak inisiatif yaitu hak untuk mengajukan, menganjurkan, dan memberikan
pertimbangan yaitu hak untuk memberikan arahan-arahan dan rekomendasi terhadap
kinerja dan/atau permasalahan yang dihadapi oleh BEM KM.
d. Hak budget yaitu hak untuk bertanya dan memberikan pertimbangan mengenai
anggaran dana BEM KM.
e. Hak petisi yaitu hak untuk mengubah, menambah atau mengurangi kebijakan BEM
KM berdasarkan amanat mahasiswa.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dapat dilakukan
melalui:
a. Pembahasan perencanaan keuangan BEM KM;
b. Pembahasan laporan keuangan BEM KM yang telah diperiksa/diaudit oleh DPM KM
IPB;
c. Hasil pemeriksaan laporan keuangan tengah tahun BEM KM IPB;
d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan tengah tahun BEM KM IPB;
e. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh DPM KM IPB;
f. Hasil pengawasan DPM KM IPB;
g. Survei kepada mahasiswa IPB.
h. Pengaduan mahasiswa.
Pasal 6
Sistem Pengawasan
(1) Sistem pengawasan adalah suatu sistem yang digunakan Dewan Perwakilan Mahasiswa
untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa.
(2) Pengawasan dapat dilakukan melalui:
a. Rapat Koordinasi dengan BEM KM.
b. Konsultasi dan koordinasi dengan LK KM lainnya.
c. Pengawasan lapangan yaitu pengawasan secara langsung DPM KM terhadap program
kerja BEM KM selama dan setelah pelaksanaan program.
d. Survei kepada mahasiswa IPB.
e. Pengaduan mahasiswa.
Pasal 7
Rapat Koordinasi dengan BEM KM diatur dalam Tata Kerja DPM KM
Pasal 8
59
Konsultasi dan Koordinasi
(1) Dalam melaksanakan pengawasan, DPM KM dapat melakukan konsultasi dan koordinasi
dengan lembaga kemahasiswaan lain.
(2) Konsultasi dan koordinasi antara DPM KM dengan lembaga kemahasiswaan yang lain
dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPM KM dengan Presiden
Mahasiswa, pimpinan MPM KM, Pimpinan DPM Fakultas/TPB/Diploma, pimpinan UKM
berdasarkan keputusan DPM KM.
(3) Pertemuan konsultasi dan koordinasi antara pimpinan DPM KM dengan Presiden
Mahasiswa dilakukan secara berkala atau dengan pimpinan MPM KM sesuai dengan
kebutuhan.
(4) Pertemuan konsultasi dan koordinasi antara pimpinan DPM KM dengan DPM
Fakultas/TPB/Diploma dilakukan secara berkala.
(5) Pertemuan konsultasi dan koordinasi, sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dapat
dilakukan baik atas permintaan DPM KM maupun lembaga kemahasiswaan lainnya
kepada DPM KM.
(6) Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi, sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1),
diberitahukan secara tertulis kepada anggota DPM KM, dan apabila dipandang perlu
dilaporkan dalam rapat pleno.
(7) Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga kemahasiswaan yang lain yang
mengatur mengenai mekanisme dan prosedur harus mendapat persetujuan DPM KM dalam
rapat pleno.
(8) Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga kemahasiswaan yang lain,
yang berkaitan dengan kebijakan atau mengatasnamakan DPM KM harus mendapat
persetujuan rapat pleno.
Pasal 9
Pimpinan DPM KM atas persetujuan anggota DPM KM dapat membuat kesepakatan dengan
pimpinan lembaga kemahasiswaan yang lain mengenai mekanisme dan prosedur pertemuan
konsultasi dan koordinasi dengan lembaga kemahasiswaan tersebut.
Pasal 10
Pelanggaran
Pelanggaran adalah penyimpangan yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa terhadap:
a. UUD KM IPB Tahun 2011.
b. Ketetapan MPM KM.
c. Garis-Garis Besar Haluan Organisasi.
d. Garis-Garis Besar Haluan Kerja.
e. UU KM IPB.
f. Keppres
g. Kepmen
h. Tindakan tidak mengindahkan panggilan DPM KM.
i. Kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antara DPM KM dan BEM KM.
j. Produk hukum KM IPB lainnya
k. Tata Tertib Kehidupan Kampus.
Pasal 11
Mekanisme Peringatan
60
Tahapan mekanime peringatan adalah sebagai berikut:
a. Memorandum pertama dikeluarkan oleh DPM KM untuk memberikan peringatan kepada
BEM KM agar memperbaiki kinerja dan perilaku yang menyimpang. Setelah diberi
memorandum pertama, BEM KM memiliki waktu 2 (dua) minggu untuk memperbaiki
kinerjan dan perilakunya.
b. Memorandum kedua dikeluarkan oleh DPM KM jika memorandum pertama tidak
diindahkan. Setelah diberi surat Memorandum kedua, BEM KM memiliki waktu 1 (satu)
minggu untuk memperbaiki kinerja dan perilakunya.
c. Pengajuan untuk Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dilaksanakan jika
memorandum kedua tidak diindahkan.
Pasal 12
Pemberian Peringatan
Setiap tahap mekanisme peringatan diberikan melalui rapat pleno Dewan Perwakilan
Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
Pasal 13
Laporan Hasil Pengawasan
(1) Komisi atau alat kelengkapan DPM KM lainya membuat laporan hasil pengawasan.
(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat (1)
disampaikan dalam Rapat Komisi, atau Rapat Pimpinan, atau Rapat Pleno untuk ditindak
lanjuti.
(3) Laporan yang dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 berisikan:
a. Catatan pelaksanaan GBHO dan GBHK.
b. Catatan pelanggaran terhadap aturan yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).
c. Catatan hasil konsultasi dan koordinasi pimpinan DPM KM.
d. Catatan penting laporan keuangan dan kebijakan yang tidak dikoordinasikan ke DPM
KM.
(4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada pasal (13) ayat (2) dapat berupa:
a. Rumusan hasil evaluasi dan rekomendasi.
b. Permintaan kepada presiden mahasiswa untuk melakukan perbaikan, perubahan,
penggantian kebijakan dan/atau pejabat pelaksana yang nyata-nyata tidak
menunjukkan kinerja yang diperlukan untuk melakukan tujuan penyelenggaraan
organisasi baik untuk tingkat IPB maupun untuk Fakultas/TPB/Diploma, atau
c. Keputusan lainnya.
(5) Laporan pengawasan satu tahun kepengurusan BEM KM diberikan kepada MPM KM pada
Sidang Umum II sebagai bahan pertimbangan dalam laporan pertanggungjawaban BEM
KM.
(6) Ketentuan lain tentang pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan DPM KM.
BAB III
PELAKSANAAN PENGAWASAN DPM KM TERHADAP UKM
61
Pasal 14
(1) DPM KM mempunyai fungsi pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Keluarga
Mahasiswa IPB Tahun 2011.
(2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) dilakukan terhadap:
a. Pelaksanaan aturan-aturan KM IPB
b. Pelaksanaan keuangan UKM; dan
c. Pelaksanaan Program Kerja.
Pasal 15
(1) Pengawasan terhadap aturan-aturan KM IPB yang dimaksud pasal 14 ayat (2) meliputi
pengawasan terhadap:
a. Pelaksanaan UUD KM
b. Pelaksaanaan Ketetapan MPM KM
c. Pelaksanaan Garis Besar Haluan Organisasi
d. Pelaksanaan Undang Undang KM IPB
e. AD/ART UKM
(2) Pengawasan pelaksanaan keuangan UKM meliputi pengawasan terhadap mitra
kerja/donatur, jumlah dana masuk dan keluar, serta penggunaan dana kemahasiswaan dan
non kemahasiswaan secara berkala.
(3) Pengawasan pelaksanaan program kerja UKM meliputi pengawasan terhadap kesesuaian
program kerja terhadap tujuan pembentukan organisasi yang sesuai dengan kode etik
kelembagaan serta sinkronisasi kegiatan-kegiatan di tingkat pusat dan fakultas.
(4) Pengawasan oleh anggota DPM KM dilakukan secara etis, santun dan profesional.
Pasal 16
(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) dilaksanakan melalui
pelaksanaan tugas pengawasan DPM KM.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dapat dilakukan
melalui:
a. Pembahasan perencanaan keuangan UKM;
b. Pembahasan laporan keuangan UKM yang telah diperiksa/diaudit oleh DPM KM IPB;
c. Hasil pemeriksaan laporan keuangan tengah tahun UKM;
d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan tengah tahun UKM;
e. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh DPM KM;
f. Hasil pengawasan DPM KM;
g. Survei kepada mahasiswa IPB;
h. Pengaduan mahasiswa.
Pasal 17
(1) Dalam melaksanakan pengawasan, DPM KM dapat melakukan konsultasi dan koordinasi
dengan lembaga kemahasiswaan lain.
(2) Konsultasi dan koordinasi antara DPM KM dengan lembaga kemahasiswaan yang lain
dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPM KM, Presiden Mahasiswa
dan Sekretaris Jenderal MPM KM.
(3) Pertemuan konsultasi dan koordinasi antara pimpinan DPM KM IPB dengan Ketua UKM
dilakukan secara berkala atau dengan pimpinan MPM KM IPB sesuai dengan kebutuhan.
62
(4) Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi, sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2)
dan ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada DPM KM, dan apabila dipandang perlu
dilaporkan dalam rapat pleno.
(5) Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga kemahasiswaan yang lain yang
mengatur mengenai mekanisme dan prosedur harus mendapat persetujuan DPM KM dalam
rapat pleno.
(6) Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga kemahasiswaan yang lain,
yang berkaitan dengan kebijakan atau mengatasnamakan DPM KM harus mendapat
persetujuan rapat pleno.
Pasal 18
Pimpinan DPM KM atas persetujuan anggota DPM KM dapat membuat kesepakatan dengan
pimpinan lembaga kemahasiswaan yang lain mengenai mekanisme dan prosedur pertemuan
konsultasi dan koordinasi dengan lembaga UKM tersebut.
Pasal 19
(1) DPM KM memiliki jalur koordinatif dengan UKM.
(2) UKM memiliki jalur koordinatif dengan BEM KM IPB.
(3) UKM bertanggung jawab kepada MPM KM IPB yang mekanismenya diatur dalam
ketetapan MPM KM IPB.
Pasal 20
(1) Keanggotaan UKM dalam KM IPB akan ditinjau setiap dua periode kepengurusan oleh
MPM KM IPB.
(2) Keanggotaan UKM Kerohanian tidak dilakukan peninjauan kembali tetapi wajib
menyerahkan laporan pertanggungjawaban setiap tahun.
(3) Keberadaan setiap UKM dan calon UKM dalam KM IPB akan diatur dalam ketetapan
MPM KM IPB.
BAB IV
PELAKSANAAN PENGAWASAN DPM FAKULTAS/DIPLOMA/TPB TERHADAP
BEM FAKULTAS/DIPLOMA/TPB
Pasal 21
(1) DPM Fakultas/Diploma/TPB mempunyai fungsi pengawasan kepada BEM
Fakultas/Diploma/TPB.
(2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal (21) ayat (1) dilakukan terhadap:
a. Pelaksanaan aturan-aturan KM IPB;
b. Pelaksanaan keuangan BEM Fakultas/Diploma/TPB; dan
c. Kebijakan BEM Fakultas/Diploma/TPB.
Pasal 22
(1) Pengawasan aturan-aturan KM IPB yang dimaksud pasal 21 ayat (2) meliputi pengawasan
terhadap:
a. Pelaksanaan UUD KM IPB
63
b. Pelaksaanaan Ketetapan MPM KM IPB
c. Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi
d. Perencanan dan Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Kerja
e. Pelaksanaan Undang-Undang KM IPB
f. Pelaksanaan Keputusan Presiden Mahasiswa
g. Pelaksanaan Keputusan Menteri
h. Perencanaan dan pelaksanaan Peraturan Fakultas/Diploma/TPB
i. Perencanaan dan pelaksanaan peraturan-peraturan BEM Fakultas/Diploma/TPB.
(2) Pengawasan pelaksanaan keuangan BEM Fakultas/Diploma/TPB meliputi pengawasan
terhadap mitra kerja/donatur, jumlah dana masuk dan keluar, serta penggunaan dana
Kemahasiswaan dan non kemahasiswaan secara berkala.
(3) Pengawasan kebijakan BEM Fakultas/Diploma/TPB meliputi pengawasan terhadap proses
pengambilan kebijakan Ketua BEM Fakultas/Diploma/TPB baik ke luar maupun ke dalam
KM IPB berupa program kerja, hubungan kerja, kesepakatan-kesepakatan atau keterlibatan
dalam forum-forum lokal/regional/nasional/internasional.
(4) Pengawasan dilakukan anggota DPM Fakultas/Diploma/TPB, komisi, atau alat
kelengkapan lainnya.
(5) Pengawasan oleh anggota DPM Fakultas/Diploma/TPB dilakukan secara etis, santun, dan
profesional.
Pasal 23
(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dilaksanakan melalui
pelaksanaan hak Dewan Perwakilan Mahasiswa yaitu:
a. Hak interpelasi yaitu hak untuk meminta keterangan kepada BEM, mengenai
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BEM.
b. Hak angket yaitu hak untuk mengadakan angket (penyelidikan) terhadap kebijakan
BEM.
c. Hak inisiatif yaitu hak untuk mengajukan, menganjurkan, dan memberikan
pertimbangan yaitu hak untuk memberikan arahan-arahan dan rekomendasi terhadap
kinerja dan/atau permasalahan yang dihadapi oleh BEM.
d. Hak budget yaitu hak untuk bertanya dan memberikan pertimbangan mengenai
anggaran dana BEM.
e. Hak petisi yaitu hak untuk mengubah, menambah atau mengurangi kebijakan BEM
berdasarkan amanat mahasiswa.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (21) ayat (2) huruf b dapat dilakukan
melalui:
a. Pembahasan perencanaan keuangan BEM Fakultas/Diploma/TPB
b. Pembahasan laporan keuangan BEM Fakultas/Diploma/TPB yang telah
diperiksa/diaudit oleh DPM Fakultas/Diploma/TPB IPB;
c. Hasil pemeriksaan laporan keuangan tengah tahun BEM Fakultas/Diploma/TPB;
d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan tengah tahun BEM
Fakultas/Diploma/TPB;
e. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh Fakultas/Diploma/TPB;
f. Hasil pengawasan DPM Fakultas/Diploma/TPB;
g. Survei kepada mahasiswa IPB.
h. Pengaduan mahasiswa.
Pasal 24
Sistem Pengawasan
64
(1) Sistem pengawasan adalah suatu sistem yang digunakan Dewan Perwakilan
Mahasiswa Fakultas/Diploma/TPB untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas/Diploma/TPB.
(2) Pengawasan dapat dilakukan melalui:
a. Rapat Koordinasi dengan BEM Fakultas/Diploma/TPB.
b. Konsultasi dan koordinasi dengan LK Fakultas lainnya.
c. Pengawasan lapangan yaitu pengawasan secara langsung Dewan Perwakilan
Mahasiswa Fakultas/Diploma/TPB terhadap program kerja Badan Eksekutif
Mahasiswa Fakultas/Diploma/TPB selama dan setelah pelaksanaan program.
Pasal 25
Rapat Koordinasi dengan BEM Fakultas/Diploma/TPB diatur dalam Tata Kerja DPM
Fakultas/Diploma/TPB
Pasal 26
Konsultasi dan Koordinasi
(1) Dalam melaksanakan pengawasan, DPM Fakultas/Diploma/TPB dapat melakukan
konsultasi dan koordinasi dengan lembaga kemahasiswaan Fakultas/Diploma/TPB.
(2) Konsultasi dan koordinasi antara DPM Fakultas/Diploma/TPB dengan lembaga
kemahasiswaan Fakultas/Diploma/TPB dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara
pimpinan DPM Fakultas/Diploma/TPB dengan Ketua BEM Fakultas/Diploma/TPB, Ketua
Lembaga Struktural, Ketua Himpro, berdasarkan keputusan DPM Fakultas/Diploma/TPB.
(3) Pertemuan konsultasi dan koordinasi antara pimpinan DPM Fakultas/Diploma/TPB
dengan Ketua BEM, Ketua Lembaga Struktural, Ketua Himpro Fakultas dilakukan secara
berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
(4) Pertemuan konsultasi dan koordinasi, sebagaimana dimaksud pada pasal (26) ayat (1)
dapat dilakukan baik atas prakarsa DPM Fakultas/Diploma/TPB maupun lembaga
kemahasiswaan Fakultas/Diploma/TPB yang lain.
(5) Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi, sebagaimana dimaksud pada pasal (26) ayat
(2) dan ayat (3), diberitahukan secara tertulis kepada DPM Fakultas/Diploma/TPB terkait,
dan apabila dipandang perlu dilaporkan dalam rapat pleno.
(6) Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga kemahasiswaan yang lain yang
mengatur mengenai mekanisme dan prosedur harus mendapat persetujuan DPM
Fakultas/Diploma/TPB dalam rapat pleno.
(7) Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga kemahasiswaan yang lain,
yang berkaitan dengan kebijakan atau mengatasnamakan DPM Fakultas/Diploma/TPB
harus mendapat persetujuan rapat pleno.
Pasal 27
Pimpinan DPM Fakultas/Diploma/TPB atas persetujuan anggota Dewan Perwakilan
Mahasiswa dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan lembaga kemahasiswaan yang lain
mengenai mekanisme dan prosedur pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga
kemahasiswaan tersebut.
65
Pasal 28
Mekanisme Peringatan
Tahapan mekanime peringatan adalah sebagai berikut:
a. Memorandum pertama dikeluarkan oleh DPM Fakultas/Diploma/TPB untuk memberikan
peringatan kepada BEM Fakultas/Diploma/TPB agar memperbaiki kinerja dan perilaku
yang menyimpang. Setelah diberi memorandum pertama, BEM Fakultas/Diploma/TPB
memiliki waktu 2 (dua) minggu untuk memperbaiki kinerja dan perilakunya.
b. Memorandum kedua dikeluarkan oleh DPM Fakultas/Diploma/TPB jika memorandum
pertama tidak diindahkan. Setelah diberi surat memorandum kedua, BEM
Fakultas/Diploma/TPB memiliki waktu 1 (satu) minggu untuk memperbaiki kinerja dan
perilakunya.
c. Pengajuan untuk Sidang Istimewa Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas/Diploma/TPB
dilaksanakan jika memorandum kedua tidak diindahkan.
Pasal 29
Pemberian Peringatan
Setiap tahap mekanisme peringatan diberikan melalui rapat pleno Dewan Perwakilan
Mahasiswa Fakultas/Diploma/TPB.
Pasal 30
Laporan Hasil Pengawasan
(1) Komisi atau alat kelengkapan DPM Fakultas/Diploma/TPB lainya membuat laporan hasil
pengawasan.
(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 30 ayat (1)
disampaikan dalam Rapat Komisi, atau Rapat Pimpinan, atau Rapat Pleno untuk
ditindaklanjuti.
(3) Laporan yang dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) berisikan:
a. Catatan pelaksanaan GBHO dan GBHK.
b. Catatan pelanggaran terhadap aturan yang dimaksud dalam pasal 22 ayat 1.
c. Catatan hasil konsultasi dan koordinasi pimpinan DPM Fakultas/Diploma/TPB.
d. Catatan penting laporan keuangan dan kebijakan yang tidak dikoordinasikan ke DPM
Fakultas/Diploma/TPB.
(4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (2) dapat berupa:
a. Rumusan hasil evaluasi dan rekomendasi
b. Permintaan kepada ketua BEM Fakultas/Diploma/TPB untuk melakukan perbaikan,
perubahan, penggantian kebijakan dan/atau pejabat pelaksana yang nyata-nyata tidak
menunjukkan kinerja yang diperlukan untuk melakukan tujuan penyelenggaraan
organisasi di tingkat Fakultas/TPB/Diploma, atau
c. Keputusan lainnya.
(5) Ketentuan lain tentang pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan DPM
Fakultas/Diploma/TPB.
BAB V
PELAKSANAAN PENGAWASAN
BADAN PENGAWAS HIMPRO TERHADAP PENGURUS HIMPRO
66
Pasal 31
(1) Badan Pengawas Himpro adalah badan yang memiliki fungsi pengawasan ke pengurus
Himpro.
(2) Pengawasan Badan Pengawas Himpro dilakukan terhadap:
a. Pelaksanaan aturan-aturan KM IPB.
b. Pelaksanaan Program Kerja Himpro.
(3) Badan Pengawas Himpro memiliki jalur koordinatif dengan DPM Fakultas dan jalur
koordinatif-instruktif dengan Pengurus Himpro.
Pasal 32
Pengawasan terhadap aturan-aturan KM IPB yang dimaksud pasal (31) ayat (2) meliputi
pengawasan terhadap:
a. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar KM IPB Tahun 2011
b. Pelaksanaan Ketetapan MPM KM IPB
c. Pelaksanaan Undang Undang KM IPB
d. Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi
e. Pelaksanaan Peraturan Fakultas
f. Pelaksanaan AD/ART Himpro dan/atau peraturan lainnya yang berlaku di Himpro.
Pasal 33
(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) dilaksanakan melalui
pelaksanaan hak, wewenang dan kewajiban Badan Pengawas Himpro kepada Pengurus
Himpro yaitu:
a. Hak interpelasi yaitu hak untuk meminta keterangan kepada Pengurus Himpro,
mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pengurus Himpro.
b. Hak angket yaitu hak untuk mengadakan angket (penyelidikan) terhadap kebijakan
Pengurus Himpro.
c. Hak inisiatif yaitu hak untuk mengajukan, menganjurkan, dan memberikan
pertimbangan yaitu hak untuk memberikan arahan-arahan dan rekomendasi terhadap
kinerja dan/atau permasalahan yang dihadapi oleh Pengurus Himpro.
d. Hak petisi yaitu hak untuk mengubah, menambah atau mengurangi kebijakan Pengurus
Himpro berdasarkan amanat mahasiswa departemen.
e. Menyerap, menampung, dan merumuskan aspirasi anggota Himpro serta
menyalurkannya kepada pengurus Himpro.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengawas Himpro memiliki alat kelengkapan
sekurang-kurangnya:
a. Rapat Pleno Badan Pengawas Himpro
b. Rapat Koordinasi Badan Pengawas Himpro dengan Pengurus Himpro.
Pasal 34
Rapat Pleno Badan Pengawas Himpro
(1) Rapat pleno adalah rapat yang dihadiri sekurang-kurannya ½ n+1 anggota Badan
Pengawas Himpro untuk mengambil keputusan yang mengikat seluruh anggota Badan
Pengawas Himpro.
67
(2) Rapat pleno mengambil keputusan untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi
terhadap kinerja Pengurus Himpro.
(3) Rapat pleno dapat dilakukan atas usulan anggota Badan Pengawas Himpro sekurang-
kurangya ½ n+1 anggota Badan Pengawas Himpro.
Pasal 35
Rapat Koordinasi Badan Pengawas Himpro dengan Pengurus Himpro
Rapat koordinasi BP Himpro dengan Pengurus Himpro merupakan rapat dengar pendapat
antara Badan Pengawas Himpro dengan Badan Pengurus Harian dan/atau Departemen Himpro
yang terkait, dalam rangka meminta penjelasan tentang perencanaan dan realisasi program
kerja.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36
(1) Pengawasan terhadap pengelolaan administrasi dan keuangan Himpro dilakukan oleh
DPM Fakultas.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a. Pembahasan perencanaan keuangan Himpro
b. Pembahasan laporan keuangan Himpro yang telah diperiksa atau di audit oleh DPM
Fakultas.
c. Hasil pemeriksaan laporan keuangan tengah tahun Himpro.
d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan tengah tahun Himpro.
e. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh DPM Fakultas.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Perubahan dan Penetapan
(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Undang-Undang ini diputuskan dalam Rapat
Pleno Dewan Perwakilan Mahasiswa.
(2) Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
68
Ditetapkan pada Rapat Pleno
Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa
Institut Pertanian Bogor
Bogor, 15 November 2012
Pukul 20.59 WIB
Pimpinan Rapat,
Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa
Periode 2011-2012
Institut Pertanian Bogor,
Baehaki Fajri Ibnu Abbas
NIM. C14080084
69
UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 003 TAHUN 2012
TENTANG
KEUANGAN KELUARGA MAHASISWA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian
Bogor 2011 pasal 9 dan pasal 10 serta Bab VIII tentang
Keuangan.
2. Tata kerja DPM KM 2012 pasal 8 tentang Tugas dan
Wewenang.
Menimbang : 1. Bahwa Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB merupakan
lembaga legislatif mahasiswa yang memiliki fungsi
legislating, controlling, budgeting dan dipilih secara langsung
melalui pemilihan raya.
2. Bahwa perlu adanya Undang-Undang Keuangan Keluarga
Mahasiswa Institut Pertanian Bogor untuk mengatur keuangan
dan pengelolaan keuangan LK KM IPB.
Memperhatikan : 1. Hasil pembahasan materi Rancangan Undang-Undang (RUU)
Keuangan KM IPB oleh Panitia Kerja RUU Keuangan KM
IPB.
2. Hasil hearing secara terbuka terhadap materi RUU Keuangan
KM IPB.
3. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan
materi RUU Keuangan KM IPB pada rapat pleno DPM KM
IPB.
Memutuskan
Menetapkan : Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Nomor 003 Tahun 2012
Tentang Keuangan Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
70
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang di maksud dengan:
(1) Keluarga Mahasiswa yang selanjutnya disebut KM IPB sebagaimana dimaksud dalam
UUD KM IPB 2011.
(2) Lembaga Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa selanjutnya disebut LK KM IPB adalah
semua lembaga Kemahasiswaan yang keberadaannya telah diatur dalam UUD KM IPB.
(3) Keuangan KM IPB merupakan dana kegiatan yang digunakan untuk menjalankan program
kerja LK KM IPB.
(4) Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa selanjutnya di sebut DPM KM adalah
Dewan perwakilan mahasiswa sebagaimana di maksud dalam UUD KM IPB 2011.
(5) Dewan Perwakilan Mahasiswa (Fakultas/Diploma/TPB) selanjutnya disebut DPM
(Fakultas/Diploma/TPB) adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, Dewan
Perwakilan Mahasiswa TPB dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Diploma sebagaimana
dimaksud dalam UUD KM IPB 2011.
(6) Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa selanjutnya disebut BEM KM IPB
adalah Badan Eksekutif Mahasiswa sebagaman dimaksud dalam UUD KM IPB 2011.
(7) Badan Eksekutif Mahasiswa (Fak/Diploma/TPB) selanjutnya disebut BEM
(Fak/Diploma/TPB) adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Badan Eksekutif
Mahasiswa diploma dan Badan Eksekutif Mahasiswa TPB sebagaimana dimaksud dalam
UUD KM IPB 2011.
(8) Dana kemahasiswaan yang selanjutnya disebut DK adalah dana dari institusi yang
disalurkan kepada KM IPB yang mekanismenya diatur dalam kesepakatan yang
dikoordinasikan oleh DPM KM.
(9) Dana Non- Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Dana Non-DK adalah dana LK KM
IPB KM IPB yang di peroleh dari sumber-sumber lain yang halal dan sah serta tidak
bertentangan dengan UUD KM IPB 2011.
(10) Rancangan Anggaran Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor selanjutnya disebut
RAKM IPB adalah Rancangan alokasi dana bagi LK KM IPB.
(11) Anggaran Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor selanjutnya disebut Anggaran
KM IPB adalah alokasi dana bagi LK KM IPB yang disetujui oleh DPM KM.
(12) Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan selanjutnya disebut RKAT adalah Rencana
Kegiatan lembaga yang berupa program kerja lembaga serta rencana anggaran dana
selama satu tahun kepengurusan.
Pasal 2
Ruang lingkup keuangan KM IPB meliputi
a) Penerimaan pendanaan KM IPB yang tidak bertentangan dengan visi, misi, dan dasar
Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
b) Pelaksanaan Anggaran Keluarga Mahasiswa IPB.
c) Pengelolaan kas Lembaga kemahasiswaan.
d) Pengauditan terhadap pelaksanaan Anggaran KM dan RKAT
Pasal 3
71
Tahun anggaran meliputi masa 1 tahun kepengurusan dimulai dari sidang umum 1 MPM KM
IPB sampai dengan Sidang Umum 2 MPM KM IPB
Pasal 4
Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban Anggaran KM adalah
mata uang rupiah
BAB II
SUMBER KEUANGAN KM IPB
Pasal 5
Keuangan KM IPB dapat bersumber dari :
a) Kas LK KM IPB yang bersangkutan,
b) Dana Kemahasiswaan yang berasal dari Institusi,
c) Usaha-usaha yang halal dan sah serta tidak bertentangan dengan visi, misi, dan dasar
Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor,
d) Sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan visi,
misi, dan dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor,
e) Sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 diatas bukan berasal dari
perusahaan rokok, Minuman keras, partai politik, situs perjudian, perusahaan kontrasepsi,
transaksi NAPZA.
Pasal 6
Sumber keuangan Lembaga Kemahasiswaan yang mempunyai mandat atau fungsi legislasi
yaitu DPM (KM/Fakultas/Diploma/TPB) atau mandat dan fungsi konstitusi yaitu MPM KM
bersumber dari dana kemahasiswaan dan dana kas pribadi anggota yang tidak bertentangan
dengan UUD KM IPB 2011.
BAB III
KEKUASAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KM IPB
Pasal 7
(1) Presiden Mahasiswa memegang kekuasaan dalam penyusunan dan pembuatan RAKM
IPB.
(2) DPM KM IPB merupakan lembaga tinggi KM IPB yang mempunyai fungsi budgeting dan
controlling terhadap keuangan KM IPB.
(3) DPM (Fakultas/TPB/Diploma) merupakan lembaga tertinggi di tingkat
Fakultas/TPB/Diploma mempunyai fungsi Budgeting dan controlling terhadap keuangan
Fakultas/TPB/Diploma.
(4) Penyusunan dan pembuatan RAKM IPB yang dimaksud dalam ayat 1 merupakan
keuangan KM IPB yang bersumber dari Dana Kemahasiswaan.
(5) Keuangan KM IPB Non-DK kekuasaan dan pengelolaanya diserahkan kepada LK KM IPB
yang bersangkutan.
Pasal 8
72
(1) Kekuasaan atas pengelolaan keuangan KM IPB digunakan untuk mencapai visi, misi KM
IPB.
(2) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi LK KM IPB untuk mencapai visi, misi KM IPB
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 maka harus ada penyusunan RKAT oleh masing-
masing LK KM IPB.
(3) Keuangan KM IPB dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien,
ekonomis, terbuka dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan.
Pasal 9
Ketua LK KM IPB sebagai penanggungjawab anggaran lembaga yang dipimpinnya
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a) Menyusun RKAT LK KM IPB yang dipimpinnya
b) Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
c) Melaksanakan anggaran LK KM IPB yang dipimpinnya
d) Melaksanakan usaha-usaha yang sah untuk penyelenggaraan LK KM IPB yang
dipimpinnya.
e) Menyusun dan menyerahkan Laporan Keuangan LK KM IPB yang dipimpinnya kepada
DPM (KM/Fakultas/TPB/Diploma)
BAB IV
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RAKM IPB
Pasal 10
(1) RAKM merupakan wujud pengelolaan keuangan KM IPB yang ditetapkan setiap tahunnya
dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk
kepentingan mahasiswa IPB.
(2) RAKM terdiri atas
a) Keuangan KM IPB yang bersumber dari dana kemahasiswaan
b) Alokasi dana kepada setiap LK KM IPB,
c) Alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hurif b berupa alokasi dana untuk
LK KM IPB tingkat pusat dan alokasi untuk setiap Fakultas, Diploma dan TPB,
d) Alokasi dana untuk LK KM IPB tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
huruf c dirinci berdasarkan LK KM IPB yang berkedudukan di pusat,
Pasal 11
Penyusunan alokasi dana pada tingkat Fakultas, Diploma dan TPB diserahkan kepada DPM
(Fak/ Diploma/ TPB) melalui Peraturn Fakultas
Pasal 12
RAKM disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan LK KM IPB dan katersediaan dana
kemahasiswaan.
Pasal 13
73
(1) Presiden mahasiswa mengajukan RAKM dengan disertai dokumen-dokumen pendukung
kepada DPM KM IPB selambat-lambatnya 14 hari setelah pelantikan.
(2) Pembahasan RAKM dilaksanakan oleh Presiden Mahasiswa dengan DPM KM IPB
(3) DPM KM berkoordinasi dengan LK KM IPB melalui forum keuangan yang dihadiri oleh
ketua dan Bendahara LK KM IPB selambat-lambatnya 14 hari setelah pengajuan oleh
Presiden Mahasiswa.
(4) DPM KM berhak mengajukan perubahan RAKM yang diajukan oleh Presiden mahasiswa
setelah ada pembahasan dan berkoordinasi dengan LK KM IPB.
(5) Pengambilan keputusan RKAM tanpa perubahan atau dengan perubahan dilaksanakan oleh
DPM KM IPB melalui rapat pleno DPM KM IPB dengan mempertimbangkan hasil
koordinasi dengan LK KM IPB.
(6) Apabila DPM KM IPB tidak menyetujui RAKM setelah perubahan yang diajukan oleh
presiden mahasiswa maka LK KM IPB akan menggunakan Anggaran KM tahun
sebelumnya.
(7) RAKM yang telah disetujui ditapkan menjadi UU Anggaran KM IPB yang ditanda tangani
oleh Ketua DPM KM dan Presiden Mahasiswa.
BAB V
ALOKASI KEUANGAN LK KM IPB
Pasal 14
(1) Alokasi dana LK KM IPB Pusat dan LK KM IPB wilayah (Fakultas, TPB dan diploma)
disusun dengan pertimbangan jumlah LK KM IPB total yang berada pada tingkat Pusat,
Fakultas, TPB dan diploma.
(2) Alokasi dana yang dimaksud pada ayat 1 menggunakan rincian sebagai berikut
a) LK KM IPB pusat =
x jumlah dana kemahasiswaan yang tersedia
b) LK KM IPB wilayah =
x jumlah dana
kemahasiswaan yang tersedia.
(3) Penyusunan alokasi dana menggunakan sumber dana fix cost serta varibel cost.
(4) Penentuan dana fix cost disusun berdasarkan pada kebutuhan dasar dalam penyelenggaraan
LK KM IPB.
(5) Penentuan variabel cost untuk alokasi dana pada tingkat LK KM IPB Pusat untuk masing-
masing lembaga di dasarkan pada
a) Penyerapan dana kepengurusan 1 tahun sebelumnya.
b) LK KM IPB yang baru di sahkan menjadi anggota KM IPB menggunakan dana fix
cost yang telah disetujui oleh DPM KM.
c) Dokumentasi ketepatan administrasi dan keuangan yang terekam pada arsip DPM KM
IPB.
d) Akses sumber dana LK KM IPB.
(6) Alokasi dana untuk masing-masing Fakultas disusun berdasarkan
a. Penyerapan total dana pada kepengurusan 1 tahun sebelumnya.
b. Jumlah mahasiswa di masing-masing fakultas.
c. Jumlah LK KM IPB di masing-masing fakultas
BAB VI
PELAKSANAAN RAKM
74
Pasal 15
(1) Setelah RAKM ditetapkan dengan undang-undang maka setiap LK KM IPB wajib
menyusun RKAT yang sesuai dengan alokasi dana yang didapat oleh masing-masing LK
KM IPB.
(2) DPM (KM,Fakultas,TPB,Diploma) berhak mengajukan usulan perubahan atas RKAT
yang diajukan oleh LK KM IPB.
(3) Usulan perubahan yang diajukan DPM KM sebagaimana ayat 3 didasarkan pada
a) Tugas pokok dan fungsi LK KM IPB yang bersangkutan
b) Alokasi dana yang diperoleh.
c) Kepatutan dalam rencana penggunaan dana.
d) Persyaratan dari institusi terkait penggunaan dana kemahasiswaan.
Pasal 16
(1) Saldo dana positif atas pelaksaan suatu kegiatan yang berasal dari dana kemahasiswaa
maka saldo tersebut harus digunakan untuk kegiatan LK KM IPB dan/ atau menjadi kas
LK KM IPB yang bersangkutan.
(2) Saldo dana positif atas pelaksanaan suatu kegiatan yang berasal dari dana Non-DK maka
saldo tersebut penggunaanya diserahakan pada LK KM IPB yang bersangkutan.
(3) Saldo dana negatif atas pelaksanaan suatu kegiatan maka penyelesaian diserahakan ke LK
KM IPB yang bersangkutan.
BAB VII
MEKANISME PENGAJUAN DANA
Pasal 17
(1) Nominal dana kemahasiswaan yang diajukan pada proposal disesuaikan dengan RKAT
lembaga yang telah diajukan pada awal kepengurusan dengan format proposal yang akan
diatur dalam peraturan lainnya.
(2) Dana kemahasiswaan hanya dapat diperoleh bila mengajukan proposal kegiatan yang telah
disetujui oleh DPM (KM/Fakultas/TPB/Diploma) dan Direktur TPB/Wakil dekan/Direktur
Program Diploma/ WRAK (dalam hal ini Dirmawa).
(3) Pengajuan dana kemahasiswaan untuk LK KM IPB pada tingkat Pusat diajukan oleh
bendahara kegiatan/ketua kegiatan/ bendahara LK KM IPB kepada Dirmawa dengan
menyertakan surat permohonan dana.
(4) Dana kemahasiswaan pada lingkup Pusat (MPM KM, DPM KM, BEM KM dan UKM)
dapat dicairkan kepada LK KM IPB yang bersangkutan jika LK KM IPB tersebut telah
memberikan proposal ke DPM KM dan mendapatkan disposisi alokasi penggunaan dana
dari DPM KM. Setelah mendapatkan disposisi alokasi penggunaan dana dari DPM KM,
proposal tersebut diserahkan kepada Direktur Kemahasiswaan untuk diperiksa kembali.
(5) Pengajuan dan pencairan dana kemahasiswaan untuk Fakultas, diploma dan TPB
disesuaikan dengan kondisi Fak/ Diploma / TPB yang dapat diatur dalam peraturan
fakultas.
BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN
75
Pasal 18
(1) Setiap LK KM IPB KM IPB menyusun laporan sebagai bentuk pertangggungjawaban dari
pelaksanaan Anggaran KM.
(2) Laporan yang dimaksud ayat 1 meliputi
a) Laporan kegiatan yang menggunakan dana kemahasiswaan.
b) Laporan tengan tahun.
c) Laporan akhir masa kepengurusan.
(3) Pelaporan dana kemahasiswaan sekurang-kurangnya terdiri dari
a) Pemasukan yang meliputi tanggal pemasukan, jumlah dana, bukti penerimaan dana,
dan penerima dana.
b) Pengeluaran yang meliputi tanggal uang keluar, transaksi, nomor nota, nota transaksi,
jumlah dana, penanggung jawab, dan saldo.
Pasal 19
(1) LPJ kegiatan diserahkan paling lambat 21 hari setelah kegiatan berlangsung, dengan
disertai bukti transaksi asli kepada DPM (KM/Fak/TPB/Dipoma)
(2) Jika ayat 1 diatas tidak dipenuhi atau terjadi keterlambatan penyerahan LPJ maka DPM
(KM/Fak/TPB/diploma) berhak menangguhkan penurunan dana kegiatan LK yang
bersangkutan.
(3) Untuk kegiatan rutin yang kontinyu pelaksanaannya, penyelenggara harus membuat
laporan keuangan setiap bulannya yang diserahkan kepada DPM (KM/ Fak/
TPB/Diploma).
(4) Kegiatan yang bersifat rangkaian harus harus membuat progress report setiap selesai
rangkaian kegiatan yang diserahkan kepada DPM (KM/ Fak/ TPB/Diploma)
(5) Kegiatan yang diundur atau dipindah waktunya atau digagalkan LK KM IPB, ketua LK
KM IPB harus memberikan laporan secara tertulis kepada DPM (KM/Fak/TPB/Diploma).
(6) Kegiatan yang diundur atau ditunda atau bahkan digagalkan LK KM IPB karena suatu
sebab dan DK sudah diambil, maka Penanggung Jawab (PJ) kegiatan WAJIB memberikan
laporan secara tertulis kepada DPM (KM/Fak/TPB/Diploma) setelah mendapat persetujuan
Ketua lembaga yang bersangkutan.
(7) Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau digagalkan LK KM IPB karena suatu sebab
sedangkan dana DK belum diambil maka dana DK tersebut akan di alihkan kepada LK
KM IPB lain pada lingkup pusat.
(8) DK yang sudah di ambil sedangkan kegiatan digagalkan LK KM IPB dan sudah berjalan
dengan sebab yang dapat dipertanggungjawabkan maka DK tersebut akan diberikan
sebesar pembelanjaan yang di lakukan dari DK yang diajukan serta sisanya dialihkan
kepada LK KM IPB lain.
Pasal 20
(1) DPM (KM/Fak/Diploma/TPB) berhak melaksanakan pengalihan dana karena sebab yang
menurut pandangan DPM (KM/Fak/Diploma/TPB) dana kegiatan tersebut dapat dialihkan
kepada LK lain.
(2) DPM KM berhak mengalihkan dana LK KM IPB apabila LK KM IPB tidak mengajukan
dana selama 4 bulan setelah UU Anggaran KM IPB disahkan.
76
BAB IX
AUDIT DANA KEMAHASISWAAN
Pasal 21
(1) DPM KM berhak melakukan pengauditan atas penggunaan dana kemahasiswaan.
(2) DPM (Fakultas/TPB/Diploma) berhak melakukan pengauditan terhadap LK KM IPB yang
terdapat di Fakultas.
(3) Pengauditan bertujuan mengidentifikasi penggunaan dana yang memerlukan perbaikan
atau penyempurnaan dalam rangka memberikan rekomendasi, agar pengelolaan keuangan
LK KM IPB dapat dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif sesuai dengan
rencana dan ketentuan yang ditetapkan.
(4) Apabila terdapat perbedaan antara bukti pengeluaran dan jumlah pengeluaran dana dalam
laporan maka LK KM IPB yang bersangkutan wajib memperbaiki laporan
pertanggungjawaban.
(5) Apabila ayat 4 tidak dipenuhi oleh LK KM IPB yang bersangkutan DPM
(KM/Fakultas/TPB/Fakultas) berhak menangguhkan pendanaan LK KM IPB yang
bersangkutan sampai batas waktu tertentu.
Pasal 22
Dalam pengauditan penggunaan dana kemahasiswaan DPM KM berhak:
a) Meminta keterangan terhadap berbagai pihak.
b) Meminta dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan kepada LK KM IPB yang
bersangkutan.
Pasal 23
(1) DPM KM membuat laporan hasil pengaudit keuangan disertai tanggapan dari LK KM IPB
yang bersangkutan.
(2) Hasil pengauditan diserahkan kepada LK KM IPB yang bersangkutan.
(3) Laporan penguditan sebagaimana di maksud dalam ayat 1 berisi evaluasi penggunaan dana
serta rekomendasi.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
(1) Ketentuan yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan lain.
(2) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan
77
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG KEUANGAN KM IPB
NOMOR 003 TAHUN 2012 TENTANG KEUANGAN KELUARGA MAHASUSWA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DALAM SATU NASKAH
I. UMUM
Undang-Undang Dasar KM IPB Tahun 2011 dalam pasal 27 menegaskan bahwa perlu
adanya peraturan yang mengatur keuangan KM IPB sehingga DPM KM mempunyai
fungsi legislasi dan budgetting yang ditegaskan dalam UUD KM IPB pasal 12 dan 13
mempunyai kewenangan dalam pembuatan undang-undang Keuangan KM IPB. Hal ini
juga sesuai dengan TAP MPM KM IPB No.037/TAP SU/MPM KM IPB/2010 tentang
Mekanisme Pembuatan Undang-Undang dimana DPM KM merupakan lembaga yang
berhak mengajukan RUU.
Kesepakatan Forum terbuka LK KM IPB tertanggal 27 Februari 2012 tentang
pembentukan pansus RUU keuangan yang bertugas dalam penyusunan Draf RUU. Hasil
kesepakatan juga menyebutkan bahwa RUU keuangan KM IPB ini harus di sahkan oleh
DPM KM sebelum SU 2 periode 2011/2012.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas
Ayat (12)
Cukup jelas
78
Pasal 2
Ruang lingkup yang dimaksud merupakan hal-hal yang diatur dalam peraturan ini
a) Penerimaan pendanaan yang dimaksud merupakan pemasukan bagi LK KM IPB.
b) Cukup jelas
c) Kas lembaga kemahasiswaan yang dimaksud merupakan kas lembaga kemahasiswaan
yang berasal dari iuaran anggota, saldo dana kepengurusan sebelumnnya.
d) Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Fungsi Budgetting yang dimakasud adalah fungsi dalam membahas dan
menyetujui RAKM, Fungsi pengaturan keuangan untuk LK KM IPB yang
meliputi alokasi, distribusi, pengawasan serta pengevaluasian penggunaan dana
kemahasiswaan IPB.
Fungsi Controlling yang dimaksud merupakan fungsi terhadap pengawasan
penggunaan dana.
Ayat (3)
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Setiap LK KM IPB harus menyususn RKAT pada awal kepengurusan dengan
waktu yang akan ditentukan oleh DPM KM.
Ayat (3)
Perundang-undangan yang dimaksud adalah sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan oleh DPM KM.
Terbuka yang dimakasud adalah keuangan KM IPB dapat dijelaskan
sumbernya, penggunaannya kepada mahasiswa.
Kepatutan yang dimaksud adalah selayaknya, sepantasnya dan sesuai dengan
batas-batas dalam penggunaan anggaran.
Pasal 9
79
a) Cukup jelas
b) Dokumen yang dimaksud adalah penyususnan proposal, LPJ, bukti pengeluaran,
pembukuan dalam penggunaan anggaran dan dokumen lain yang digunakan dalam
pelaksanaan anggaran
c) Cukup jelas
d) Melaksanakan usaha-usaha yang sah yang dimaksud adalah membuat kebijakan
dalam memperoleh dana untuk penyelenggaraan LK.
e) Cukup jelas
Pasal 10
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
a) Cukup jelas
b) Cukup jelas
c) Alokasi dana yang dimaksud untuk MPM KM, DPM KM, BEM KM, masing-
masing UKM dan masing-masing Fakultas, TPB dan Diploma
d) Setelah Fakultas, Diploma dan TPB mendapatkan alokasi dana maka
pembuatan alokasi untuk masing-masing LK di Fakultas, Diploma dan TPB
diserahkan kepada DPM (Fak, Diploma, TPB)
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ketersediaan dana kemahasiswaan yang dimaksud adalah nominal dana yang
dialokasikan institusi untuk dikelola oleh KM IPB
Pasal 13
Ayat (1)
Dokumen-dokumen pendukung yang dimaksud adalah data penyerapan dana,
data administrasi dan keuangan, serta berbagai data yang mendukung dan
menjadi dasar penyusunan RAKM
Ayat (2)
Pembahasan yang dimaksud dapat dilaksanakan melalui rakor DPM KM dan
Presiden mahasiswa. Presiden mahasiswa dapat membuat tim untuk
penyusunan RAKM.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
80
Pasal 14
Ayat (1)
LK KM IPB pusat yang dimaksud adalah MPM KM, DPM KM, BEM KM dan
UKM
LK KM IPB Wilayah yang dimaksud adalah DPM (Fak, Diploma, TPB), BEM
(Fak, Diploma, TPB) dan Himpunan Profesi
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Gabungan antara dana Fix cost dan variabel cost ini dapat disebut dengan Dana
Operasional LK KM.
Ayat (4)
Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah kebutuhan yang mendasar untuk
penyelenggaraan LK sesuai dengas tugas pokok dan fungsi LK yang
bersangkutan.
Ayat (5)
Penentuan presentase untuk masing-masing varibel disesuaikan dengan kondisi
dan arah pengembangan KM IPB.
a) Cukup jelas
b) Cukup jelas
c) Cukup jelas
d) Akses sumber dana yang dimaksud adalah sumber dana yang dapat diakses
oleh LK KM IPB.
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Penyusunan RKAT sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh DPM KM.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
81
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Waktu penyerahan laporan ditentukan oleh DPM KM.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Pandangan DPM (KM/ Fak/ Diploma/TPB) yang dimaksud adalah pendapat
DPM (KM/ Fak/ Diploma/TPB) mengenai suatu kondisi kegiatan LK yang
diputuskan dalam rapat pelno DPM (KM/ Fak/ Diploma/TPB).
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
82
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
III. PENJELASAN ALUR PENGAJUAN DAN PENETAPAN RAKM
Tidak setuju
Pengajuan RAKM
(Pasal 13)
LK KM IPB
Pembahasan
Bersama
DPM KM IPB Presma KM IPB Koordinasi
dan hearing
Persetujuan dengan
perubahan
Persetujuan tanpa
perubahan Penetapan UU
Anggaran KM
Melaksanakan Anggaran
KM tahun lalu
83
Ditetapkan pada Rapat Pleno
Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa
Institut Pertanian Bogor
Bogor, 17 November 2012
Pukul 20.43 WIB
Pimpinan Rapat,
Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa
Periode 2011-2012
Institut Pertanian Bogor,
Baehaki Fajri Ibnu Abbas
NIM. C14080084
85
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
No. 007/KPTS/DPM-KM/IPB/V/2012
TENTANG
TATA KERJA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWAKELUARGAMAHASISWA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Menimbang : Bahwa Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut
Pertanian Bogor memiliki tugas membuat aturan tentang Tata Kerja
Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian
Bogor
Mengingat : Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
Bab VIII Tentang Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga
Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
Memperhatikan : Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan Tata Kerja
Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut
Pertanian Bogor
Memutuskan
Menetapkan : Keputusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa
Institut Pertanian Bogor No. 007/KPTS/DPM-KM/IPB/V/2012
Tentang Tata Kerja Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga
Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Periode 2011-2012.
86
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pendahuluan
1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa selanjutnya disebut DPM KM IPB
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa selanjutnya disebut BEM KM IPB
3. Tata kerja DPM KM IPB adalah pedoman tata laksana DPM KM IPB dalam
melaksanakan fungsinya.
4. Tata kerja Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
merupakan tata laksana yang terencana, terarah, terpadu, sistematis, dan
berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar
Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
Pasal 2
Tujuan
Tujuan diitetapkannya tata kerja DPM KM IPB untuk memberikan arah bagi DPM KM IPB
dalam melaksanakan aktivitasnya sehingga dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan
Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
Pasal 3
Landasan
1. Undang-undang dasar keluarga mahasiswa Institut Pertanian bogor.
2. Garis-garis besar haluan Organisasi KM IPB
BAB II
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Pasal 4
Struktur
Terlampir
Pasal 5
Fungsi
Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
Pasal 6
Keanggotaan
Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
Pasal 7
Hak dan Kewajiban Anggota DPM KM IPB
87
1. Setiap anggota DPM KM IPB memiliki hak inisiatif, hak angket, hak interpelasi, hak
petisi dan hak budget serta hak memberikan pertimbangan di mana penggunaan hak
tersebut dibahas dalam ketentuan-ketentuan lainnya
2. DPM KM IPB wajib menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga perwakilan
mahasiswa yang bertanggung jawab secara moral dan kelembagaan.
Pasal 8
Tugas dan wewenang
1. Tugas DPM KM IPB antara lain:
a. Mengawasi, mengevaluasi, dan memberi pertimbangan kepada BEM KM IPB, dalam
melaksanakan GBHO KM IPB, GBHK BEM KM IPB dan ketetapan MPM KM IPB
b. Menyerap, menampung, dan merumuskan aspirasi mahasiswa IPB serta
menyalurkan kepada pihak-pihak terkait
c. Mengadakan lokakarya lembaga kemahasiswan dan mengawasi jalannya hasil
lokakarya
d. Mensosialisasikan kebijakan-kebijakan DPM KM IPB kepada pihak terkait
e. Mengontrol UKM dalam hal administrasi, keuangan dan kegiatan
f. Membuat aturan penyelenggaraan Pemilihan Raya KM IPB.
2. Wewenang DPM KM IPB antara lain:
a. Membuat dan Mengesahkan undang-undang KM IPB atas usulan DPM KM IPB
dan/atau Presiden Mahasiswa IPB
b.
i. Bila dalam pandangan DPM KM IPB, Presiden Mahasiswa KM IPB sebagai
pimpinan BEM KM IPB tidak menjalankan tugasnya atau menyimpang dari arah
kebijakan DPM KM IPB, maka DPM KM IPB berwenang mengeluarkan
memorándum pertama;
ii. Bila dengan batas waktu dua minggu setelah keputusan dikeluarkan Presiden
Mahasiswa masih tidak memperbaiki maka DPM KM IPB berwenang
mengeluarkan memorandum kedua;
iii. Bila dengan batas waktu satu minggu setelah keputusan dikeluarkan Presiden
Mahasiswa masih tidak memperbaiki maka DPM KM IPB dapat mengajukan
usulan SI MPM KM IPB.
c. Pelaksanaan memorandum diatur oleh DPM KM IPB
d. Menjalin koordinasi dengan wakil mahasiwa di MWA.
b) Tugas dan wewenang ketua DPM KM IPB antara lain:
a. Memimpin dan mengoordinasi aktivitas DPM KM IPB.
b. Melakukan koordinasi dengan ketua komisi dan badan internal.
c. Menandatangani surat, dan keputusan atas Nama DPM KM IPB.
d. Menempatkan anggota ke dalam struktur DPM KM IPB dengan kesepakatan rapat
pleno.
e. Mewakili DPM KM IPB dalam kegiatan yang diadakan di dalam kampus maupun di
luar kampus.
f. Mengkoordinasikan forum ketua DPM se- IPB.
c) Tugas dan wewenang sekretaris umum DPM KM IPB
a. Bertanggungjawab kepada ketua DPM KM IPB.
b. Bertanggungjawab terhadap Korespondensi DPM KM IPB.
c. Memeriksakan proposal, laporan pertanggungjawaban dan progress report dari BEM
KM dan UKM dan di bantu oleh Biro ADK.
88
d. Memimpin dan mengkoordinasikan Biro Administrasi dan Keuangan DPM KM IPB.
e. Mengadakan Forum sekretaris Lembaga Kemahasiswaan IPB
d) Tugas dan wewenang bendahara umum DPM KM IPB
a. Bertanggungjawab kepada Ketua DPM KM IPB.
b. Melakukan fungsi bugetting Lembaga Kemahasiswaan IPB.
c. Mengadakan forum bendahara LK KM IPB
d. Bertanggungjawab atas segala kegiatan kebendaharaan DPM KM IPB.
e. Melakukan koordinasi dengan Biro Adminstrasi dan Keuangan DPM KM IPB dalam
menyusun anggaran DPM KM IPB.
f. Memeriksa anggaran dana dan laporan keuangan BEM KM dan UKM dan di bantu
dengan biro ADK DPM KM IPB.
e) Tugas dan wewenang badan internal:
a. Bertanggung jawab kepada ketua umum DPM KM IPB.
b. Menjalankan aktivitas pengarsipan, kesekretariatan dan inventarisasi serta media
komunikasi dan informasi yang menjadi pusat penyampaian informasi dari setiap
komisi, maupun forum DPM KM IPB.
c. Melakukan kegiatan keinternalan DPM KM IPB demi terjaganya solidaritas internal
DPM KM IPB.
d. Melakukan pemeriksaan, penyeleksian, dan pemusnahan data yang sudah tidak
diperlukan lagi bagi DPM KM IPB.
f) Tugas dan wewenang komisi:
a. Bertanggung jawab kepada ketua DPM KM IPB.
b. Melakukan fungsi pengawasan terhadap BEM KM IPB.
c. Melakukan fungsi aspiratif dan advokasi.
d. Melakukan rapat komisi dan rapat kerja.
e. Tugas dan wewenang komisi dijalankan berdasarkan kesepakatan komisi dengan ketua
DPM KM IPB.
f. Membuat laporan kegiatan untuk diserahkan kepada ketua DPM KM IPB setiap bulan.
g. Membuat press release kegiatan yang diserahkan kepada bagian informasi dan
komunikasi badan internal Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswainstitut
Pertanian Bogor secara berkala sesuai dengan kesepakatan.
g) Tugas dan wewenang Biro ADK:
a. Bertanggung jawab kepada ketua DPM KM IPB.
b. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan Bendahara DPM KM IPB dalam
administrasi dan keuangan
c. Melakukan fungsi auditting keuangan Kementerian BEM KM IPB
Pasal 9
Rapat
Rapat DPM KM IPB terdiri dari:
1. Rapat Pleno
a. Rapat pleno adalah rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya ½n+1 anggota DPM KM
IPB untuk mengambil keputusan yang mengikat seluruh anggota DPM KM IPB.
b. Rapat pleno mengambil keputusan tentang program kerja dan program BEM KM IPB
lainnya.
c. Rapat pleno mengambil keputusan mengenai usulan pembentukan dan pembubaran
lembaga-lembaga kemahasiswaan lainya dalam KM IPB
d. Putusan rapat pleno yang berkaitan dengan program kerja dianggap sah jika disetujui
oleh 2/3 anggota DPM KM IPB yang hadir.
89
e. Rapat Pleno mengesahkan RUU yang diajukan oleh DPM KM dan/atau Presiden
Mahasiswa.
f. Rapat pleno diadakan sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 1(satu) bulan.
g. Rapat pleno dapat diadakan atas:
Permintaan ketua DPM KM IPB.
Permintaan tertulis komisi atau badan internal DPM KM IPB kepada Ketua DPM
KM IPB dan disetujui oleh ketua DPM KM IPB.
Rapat pleno dapat dilakukan atas usulan anggota DPM KM IPB atau lembaga
kemahasiswaan dalam KM IPB dengan persetujuan sekurang-kurangya ½n+1
anggota DPM KM IPB
2. Rapat badan internal
a. Rapat badan internal adalah rapat yang diadakan oleh seluruh anggota badan Internal
DPM KM.
b. Rapat badan internal diadakan sewaktu-waktu.
c. Rapat badan internal dapat diadakan atas permintaan lisan anggota badan internal
DPM KM IPB
3. Rapat pimpinan
a. Rapat pimpinan adalah rapat yang diadakan oleh ketua DPM KM IPB, sekretaris,
bendahara, ketua komisi dan ketua badan internal DPM KM IPB.
b. Rapat pimpinan dapat diadakan sewaktu-waktu.
c. Rapat pimpinan dapat diadakan atas permintaan lisan ketua umum, ketua komisi, DPM
KM IPB serta disetujui oleh ketua DPM KM IPB.
4. Rapat koordinasi
Rapat Koordinasi merupakan:
a. Rapat koordinasi adalah rapat yang diadakan antara DPM KM IPB dan badan eksekutif
mahasiswa keluarga mahasiswa institut pertanian bogor yang membahas hal-hal yang
dianggap perlu dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan UUD KM institut pertanian
bogor.
b. Rapat koordinasi diadakan sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 2(dua) bulan.
c. Rapat koordinasi dapat diadakan atas permintaan tertulis dan/atau lisan DPM KM IPB
atau BEM KM IPB atau keduanya yang permintaan tersebut diajukan selambat-
lambatnya 3(tiga) hari sebelum pelaksanaannya.
d. Ketentuan pada ayat 4.c tidak berlaku pada kondisi darurat.
5. Rapat komisi
a. Rapat komisi adalah rapat yang diselenggarakan oleh setiap komisi dan/atau
antarkomisi dalam menjalankan fungsi dan tugas DPM KM IPB.
b. Rapat setiap komisi diadakan sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 2(dua) minggu
dan dapat Rapat antarkomisi diadakan sewaktu-waktu.
c. Rapat komisi dapat diselenggarakan atas instruksi ketua DPM KM IPB, permintaan
lisan DPM KM IPB, atau atas permintaan lisan minimal ⅓ anggota komisi DPM KM
IPB.
6. Rapat kerja
a. Rapat kerja adalah rapat yang diadakan antara komisi DPM KM IPB dengan
Kementerian BEM KM IPB terkait dan/atau dengan kepanitiaan kegiatan yang
membahas hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian tujuan yang sesuai dengan garis-
garis besar haluan kerja DPM KM IPB.
b. Rapat kerja dapat diadakan atas permintaan tertulis dan/atau komisi DPM KM IPB atau
kementerian BEM KM IPB terkait atau keduanya yang permintaan tersebut diajukan
2(dua) hari sebelum pelaksanaannya.
c. Ketentuan pada ayat 6.b tidak berlaku pada kondisi darurat.
90
Pasal 10
Pemilihan ketua umum
Pemilihan ketua umum DPM KM IPB dilakukan dengan musyawarah oleh anggota dewan
perwakilan mahasiswa yang menjabat dan di fasilitasi oleh Sekjen MPM KM.
Pasal 11
Pengunduran diri
1. Ketua umum
pengunduran diri ketua umum dewan perwakilan mahasiswa KM IPB diajukan oleh diri
sendiri dan dengan alasan yang dapat diterima oleh anggota DPM KM IPB.
2. Anggota
anggota dewan perwakilan mahasiswa yang mengundurkan diri harus mengajukan surat
pengunduran diri kepada ketua umum dewan perwakilan mahasiswa KM IPB dan tindakan
selanjutnya akan diambil secara musyawarah oleh dewan perwakilan mahasiswa KM
institut pertanian bogor.
Pasal 12
Pemberhentian
1. Ketua umum
a. Pemberhentian ketua umum dilakukan secara musyawarah oleh dewan perwakilan
mahasiswa dikarenakan mosi tidak percaya.
b. Pada hari pengunduran diri atau pemberhentian ketua umum dibentuk penanggung jawab
sementara DPM KM IPB.
c. Setelah pemberhentian atau pengunduran diri ketua umum, DPM KM IPB selambat-
lambatnya satu minggu sudah memilih ketua umum yang baru secara paripurna.
2. Anggota
a. Apabila anggota DPM KM IPB tidak menjalankan tugas dan kewajibannya atau 4
(empat) kali tidak mengikuti rapat formal yang tercantum dalam tata kerja tanpa
keterangan maka rapat paripurna DPM KM IPB berhak memanggil anggota tersebut
untuk dimintai keterangan.
b. Sebagai penindaklanjutan ayat 2 a:
1) Dua kali secara berurutan tidak menjawab panggilan rapat paripurna akan diberikan
surat peringatan (sp) 1.
2) Jika seminggu setelah dikeluarkan sp 1 tidak ada keterangan maka akan dikeluarkan
sp 2.
3) Jika seminggu setelah sp 2 dikeluarkan tetap tidak ada keterangan maka akan
dikeluarkan surat pemberhentian.
c. Keanggotaan DPM KM IPB hilang apabila:
1) Meninggal dunia;
2) Habis masa jabatannya;
3) Tidak lagi menjadi mahasiswa IPB;
4) Terbukti melakukan kecurangan pada saat proses Pemilihan Raya;
5) Terbukti melanggar AD/ART KM IPB dan aturan lain yang ditetapkan oleh DPM
KM IPB;
6) Adanya mosi tidak percaya dari mahasiswa yang mekanismenya diatur dalam TAP
MPM KM IPB;
91
7) Meminta berhenti atau mengundurkan diri dengan peraturan yang akan ditentukan
oleh DPM KM IPB.
Pasal 13
Status keanggotaan
1. Apabila dianggap perlu, fakultas yang perwakilannya keluar dari DPM KM IPB harus
mencari pengganti dengan:
a. Mengirimkan anggota DPM KM IPB atas persetujuan mahasiswa Fakultas yang
bersangkutan.
b. Mengganti anggota DPM KM IPB sesuai dengan UUD KM IPB.
2. Fakultas tidak perlu mengadakan pergantian anggota DPM KM IPB jika dianggap tidak
perlu oleh mahasiswa fakultas yang bersangkutan.
3. Tata cara pergantian anggota DPM KM IPB diatur dalam rapat pleno DPM KM IPB DPM
KM IPB.
4. Apabila anggota tersebut tidak dapat memperbaiki kinerjanya maka DPM KM IPB berhak
menyampaikan surat permintaan pergantian kepada fakultas yang diwakilinya sebanyak-
banyaknya 2(dua) kali dalam selang waktu masing-masing 5(lima) hari kerja.
5. Apabila setelah 3(tiga) kali pengiriman surat tetap tidak ada pergantian wakil maka fakultas
tersebut kehilangan wakilnya di DPM KM IPB.
Pasal 14
Mosi Tidak Percaya
1. Sebab-sebab mosi tidak percaya anggota DPM KM IPB:
a. Terbukti melanggar UUD KM IPB
b. Melalaikan tugas.
c. Tidak dapat menyalurkan aspirasi mahasiswa yang diwakilinya.
2. Mosi tidak percaya dinyatakan sah apabila terdapat surat pengajuan mosi tidak percaya
disertai fotokopi ktm sekurang-kurangnya ⅔ jumlah mahasiswa yang diwakilinya dan/atau
⅔ jumlah anggota DPM KM IPB .
BAB III
JALUR KOORDINASI
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
Pasal 15
BEM KM IPB
1. Jalur koordinasi DPM KM IPB dengan BEM KM IPB bersifat koordinatif instruktif
2. DPM KM IPB melakukan pengawasan terhadap BEM KM IPB melalui komisi dan
kementrian yang terkait.
3. Proposal program kerja badan eksekutif mahasiswa keluarga mahasiswa institut pertanian
bogor harus diserahkan kepada DPM KM IPB sebelum diserahkan kepada Direktur
kemahasiswaan IPB dan sebelum pelaksanaan program kerja.
4. Laporan kegiatan badan eksekutif mahasiswa keluarga mahasiswa institut pertanian bogor
harus diserahkan kepada DPM KM IPB setelah kegiatan dilaksanakan.
5. Apabila terdapat program kerja tambahan (non-insidental), badan eksekutif mahasiswa
keluarga mahasiswa institut pertanian bogor harus mengoordinasikan kepada DPM KM
IPB.
92
6. Kegiatan insidental tidak memerlukan proposal namun badan eksekutif mahasiswa
keluarga mahasiswa institut pertanian bogor harus tetap menyerahkan laporan kegiatan
kepada dewan perwakilan mahasiswa keluarga mahasiswa institut pertanian.
Pasal 16
UKM IPB
1. Jalur koordinasi DPM KM IPB dengan UKM IPB bersifat koordinatif dan instruktif dalam
hal admintrasi dan keuangan
2. DPM KM IPB melakukan koordinasi dengan UKM IPB terkait dengan Administrasi dan
keuangan.
3. Proposal program kerja UKM harus diserahkan kepada DPM KM IPB sebelum
diserahkan kepada Direktur Kemahsiswaan IPB dan sebelum pelaksanaan program kerja.
Pasal 17
DPM Fakultas/ Diploma/TPB
1. Jalur koordinasi DPM KM IPB dengan DPM Fakultas/ Diploma/TPB bersifat koordinatif
dan instruktif dalam hal admintrasi dan keuangan
2. DPM KM IPB melakukan koordinasi dengan DPM Fakultas/ Diploma/TPB terkait
dengan Administrasi dan keuangan.
Pasal 18
Panitia kerja
1. Panitia kerja adalah kesatuan kerja antara dewan perwakilan mahasiswa dan Badan
Eksekutif Mahasiswa yang dibentuk untuk menjalankan fungsi advokasi terhadap masalah-
masalah krusial di keluarga mahasiswa institut pertanian bogor yang memerlukan
penanganan khusus.
2. Keanggotaan
a. Ketua panitia kerja dipilih dari DPM KM IPB
b. Anggota panitia kerja dipilih oleh kesepakatan forum dewan perwakilan mahasiswa dan
badan eksekutif mahasiswa keluarga mahasiswa institut pertanian bogor.
c. Ketua panitia kerja berhak untuk mengatur pembagian tugas anggotanya.
d. Apabila dibutuhkan perekrutan anggota panitia kerja, mekanisme perekrutan diputuskan
dalam musyawarah rapat koordinasi dewan perwakilan mahasiswa dan badan eksekutif
mahasiswa keluarga mahasiswa institut pertanian bogor.
e. Masa keanggotaan berakhir pada periode kepengurusan panitia kerja.
f. Panitia kerja yang bersifat acara, masa keanggotaanya berakhir saat acara tersebut
selesai.
3. Hak dan kewajiban
a. Kedudukan dewan perwakilan mahasiswa dan badan eksekutif mahasiswa keluarga
mahasiswa institut pertanian bogor adalah setara.
b. Panitia kerja harus menyampaikan perkembangan kepanitiannya kepada dewan
perwakilan mahasiswa dan badan eksekutif mahasiswa keluarga mahasiswa institut
pertanian bogor.
c. Dewan perwakilan mahasiswa dan badan eksekutif mahasiswa KM IPB mengawasi
langsung panitia kerja.
5. Pendanaan yang menggunakan dana kemahasiwaan dan/atau dana iuran mahasiswa,
laporannya harus dipublikasikan kepada mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
93
BAB IV
KEUANGAN
Pasal 19
Pengawasan Keuangan
1. Pengawasan Keuangan adalah pemerikasaan oleh DPM KM IPB terhadap penggunaan
dana kegiatan oleh BEM KM IPB.
2. DPM KM IPB berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan BEM KM IPB
baik yang bersifat rutin atau insidental.
3. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara hasil pemeriksaan dengan laporan keuangan BEM
KM IPB maka DPM KM IPB wajib melaporkan kepada MPM KM IPB.
Pasal 20
Anggaran
1. Sebelum anggaran BEM KM IPB disepakati dalam rapat koordinasi DPM KM IPB maka
anggaran tersebut harus dikonsultasikan kepada DPM KM IPB.
2. DPM KM IPB berhak memberi pertimbangan kepada DPM KM IPB terhadap rancangan
anggaran yang akan diajukan.
Pasal 21
Mekanisme pengambilan dana kegiatan kemahasiswaan
Sesuai dengan SOP Administrasi dan SOP keuangan
BAB V
PUBLIKASI
Pasal 22
Mekanisme
1. Seluruh hal yang menyangkut keputusan, kegiatan dan keuangan DPM KM IPB dan BEM
KM IPB harus dipublikasikan kepada mahasiswa IPB sebagai wujud transparansi
kelembagaan.
2. Bentuk publikasi diserahkan kepada badan internal DPM KM IPB
BAB VI
PENUTUP
Pasal 23
Penutup
Hal-hal yang belum diatur dalam tata kerja DPM KM IPB akan diatur kemudian dalam
keputusan dan/atau UU KM IPB sesuai dengan tata urutan sumber hukum DPM KM IPB.
94
Pasal 24
Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan pada acara Rapat Pleno
Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa
Institut Pertanian Bogor
Bogor, 9 Mei 2012
Pukul WIB
Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa
Institut Pertanian Bogor periode 2011-2012
Baehaki Fajri Ibnu Abbas
NRP. C14080084
95
DATA BASE LEMBAGA KEMAHASISWAAN IPB PERODE 2012
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA-MPM
KM
No
Nama
Lengkap NRP
Jabatan
dalam LK No Hp/Telp. Utusan
1.
Muhammad
Tegar
Kusmahidayat
Konenda
D1408
0044
Sekretaris
Jendral 085722112747 DPM KM IPB
2. Susanti H3409
0029 Anggota BP 2 085716190084 DPM KM IPB
3.
Ana
Widyawati
E3408
0071 Anggota BP 1 085710790657 DPM KM IPB
4. Ghulam Nurul
Huda
A2409
0017 Anggota BP 2 085881918413 DPM KM IPB
5. Intan Apriliani C2408
0012 Anggota BP 2 085782248717 DPM KM IPB
6. Hilda
RafikaWaty
C3408
0004 Anggota BP 1 085693212117 DPM KM IPB
7. Rizky
Hermawan
C5408
0033 Anggota BP 1 085697720063 DPM KM IPB
8.
Baehaki Fajri
Ibnu Abbas
C1408
0084 Anggota BP I 085624035789 DPM KM IPB
9. Yulia Devy
Anggorosasi
E1408
0032 Anggota BP 1 085658154173 DPM KM IPB
10. Arfandi
Wangsa
F14080
020 Ketua BP 2 087870575187 DPM KM IPB
11. Andi Iqra
SellePais
F44080
035 Anggota BP 2 081355291113 DPM KM IPB
12. Dania Siregar G1408
0015
Wakil Sekjend
1 085726546508 DPM KM IPB
96
13. Miftachul
Jannah
I14080
125 Anggota BP 2 085780620085 DPM KM IPB
14. Afwin Firdaus I14100
114 Anggota BP 2 085737322606 DPM KM IPB
15. Mona De
Anesya
I34100
021 Anggota BP 2 085711432456 DPM KM IPB
16. Aditia Angga
Wibowo
A3411
0068 Anggota BP 2 085307220265 DPM KM IPB
17. Ulfah Syarifah F24110
136 Anggota BP 2 085780980471 DPM KM IPB
18. Irfan Gunadi H3411
0117 Anggota BP 2 085642268708 DPM KM IPB
19. Syaifa
Prahantari
A3410
0013 Anggota BP 1 085291544571 DPM FAPERTA
20. Jamiludin
Sugito
A2410
0188 Anggota BP 1 089634616182 DPM FAPERTA
21. Vian Puput
Wijaya
B0410
0189 Anggota BP 1 085291544106 DPM FKH
22. Agung S.P. B0410
0089 Anggota BP 2 085693215592 DPM FKH
23. Sepriadi Yusra C1410
0016 Ketua BP 1 083811014333 DPM FPIK
24. Fahmi Shidiq C4410
0019 Anggota BP 2 087820370392 DPM FPIK
25. Roseno
Siahaan
D1410
0071 Anggota BP 1 085715903902 DPM FAPET
26. Sunaryo D2410
0028 Anggota BP 2 085781155496 DPM FAPET
27. Abdul Muis E1410
0140 Anggota BP 2 08980465574 DPM FAHUTAN
97
28. Hasyyati
Shabrina
E4410
0006 Anggota BP 1 08191789256 DPM FAHUTAN
29. Brata Abdalla F24090
138 Anggota BP 1 085213269496 DPM FATETA
30. Deny Fancius F34090
138 Anggota BP 2 085692220343 DPM FATETA
31. Sugandi G7410
0044 Anggota BP 2 085711315567 DPM FMIPA
32. Nurul
Tikawati
G5410
0055 Anggota BP 2 085781353135 DPM FMIPA
33. Yuli Astutik H2410
0029
Wakil Sekjend
II 085731051533 DPM FEM
34. Muhammad
Hamaji
H3410
0174 Anggota BP 1 085710234038 DPM FEM
35. Zulfa
Rahmawati
I24100
001 Anggota BP 2 085239621209 DPM FEMA
36. Muhammad
Zulkarnaen
I34100
124 Anggota BP 2 087874005839 DPM FEMA
37.
Jefri Indo
Soniah Butar
Butar
C5411
0001 Anggota BP 1 085316208291 DPM TPB
38. Nadia Itona
Siregar
I34110
027 Anggota BP 2 087870606443 DPM TPB
39. Suhendra
Kurniadi
J3E110
021 Anggota BP 1 085695490231 DPM DIPLOMA
40. Kusna
Faradhel
J3T410
055 Anggota BP 2 089695113418 DPM DIPLOMA
Top Related