Download - CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I …...Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, asset, kewajiban dan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan

informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama

digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang

telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas

pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk

melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan

kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan.

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara

periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan

dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan

pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan

menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan

sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang

bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan

baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

(a) Memberikan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan

alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

(b) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam

entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai

(c) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya

dan mencukupi kebutuhan kasnya.

(d) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan

dengan sumber-sumber penerimaannya.

(e) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah

mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode

pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi

mengenai pendapatan, belanja, transfer, asset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas Sosial Provinsi

Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

a) Laporan Realisasi Anggaran

b) Neraca

c) Laporan Operasional

d) Laporan Perubahan Ekuitas

e) Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber

daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam satu periode

pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :

a) Pendapatan

b) Belanja

c) Transfer

d) Surplus/deficit

e) Pembiayaan

f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan

realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban,

dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam

aset lancer dan non lancer serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka

pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset

dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayar dalam

waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan

diterima atau dibayar dalam wakut lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut :

a) Kas dan setara kas

b) Investasi jangka pendek

c) Piutang pajak dan bukan pajak

d) Persediaan

e) Investasi jangka panjang

f) Aset tetap

g) Kewajiban jangka pendek

h) Kewajiban jangka panjang

i) Ekuitas dana

Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan

laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan

dengan susunan sebagai berikut :

a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda

APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.

c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi

yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan

Realisasi Anggaran dan Neraca.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pelaporan keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain :

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan

Negara;

b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Negara;

d. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

e. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

f. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

g. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

Anggaran 2014.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi

Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro

2.1 Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

2.3 Pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Pelaporan

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar

Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Pelaporan Keuangan

5.1.1 Pendapatan

5.1.2 Belanja

5.1.3 Pembiayaan

5.1.4 Aset

5.1.5 Kewajiban

5.1.6 Ekuitas Dana

5.1.7 Komponen-komponen Arus Kas

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VIII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN

TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Arah kebijakan yang digunakan dalam pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial adalah :

2.3.1.1 Meningkatkan kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

2.3.1.2 Meningkatkan sarana dan prasarana Panti Sosial sehingga mampu melindungi dan

mengembalikan fungsi sosial masyarakat Penyandang Cacat.

2.3.1.3 Meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendayagunakan PSKS dalam usaha

kesejateraan sosial dan penanaman sikap kerelawan, nilai-nilai kepahlawanan,

keperintisan dan kejuangan dalam kehidupan masyarakat.

2.3.1.4 Meningkatkan keberdayaan Lembaga-lembaga Sosial dan Organisasi Sosial dalam

Peningkatan Kesejahteraan.

2.3.1.5 Meningkatkan kesiapan dan tanggap darurat masyarakat dalam menghadapi

Bencana/Bencana Alam secara cepat dan tepat serta mewujudkan dan

memulihkan fungsi sosial bagi para Korban Bencana.

2.3.2 Faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan adalah bahwa :

2.3.2.1 Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan instansi terkait yang ada di

Kabupaten dan Kota

2.3.2.2 Adanya partisipasi dari Kabupaten/Kota di dalam ikut menangani Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial.

2.3.2.3 Di dalam penanganan permasalahan yang sifatnya tidak dapat dikendalikan

(Bencana Alam) didukung penuh baik oleh instansi terkait maupun oleh

masyarakat.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa

Tengah.

4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam laporan realisasi anggaran dan basis

akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk laporan realisasi

anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Daerah dan belanja

diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset,

kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau

kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas

diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.3.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh

bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa kas UP/GU/TU yang belum disetor ke Kas Daerah

per tanggal neraca. Kas di bendahara pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara

pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Kas di bendahara pengeluaran diakui

pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

4.3.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerimaan merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh

bendahara penerimaan yang berasal dari pendapatan daerah yang belum disetor ke Kas Daerah per

tanggal neraca.

4.3.3 Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya

berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan dinilai

berdasarkan harga pembelian terkahir jika diperoleh dengan pembelian dan harga standar jika

diperoleh dengan memproduksi sendiri.

4.3.4 Pengukuran Aset Tetap secara Umum

a. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi

berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset

tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.

b. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset

tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

c. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan,

pengurangan, pengembangan dan penggantian uatama.

d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau

harga gantinya.

e. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

f. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan

menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga

perolehan yang diestimasikan.

g. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset

tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena penukaran

dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau nilai wajar aset tetap yang diserahkan,

mana yang lebih mudah.

h. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, using, hilang dan

sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang

berlaku.

i. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan

dan penggantian utama.

4.3.5 Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai

dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya

untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai

tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk

melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

4.3.6 Peralatan dan Mesin

Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin

dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi

dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat

digunakan.

Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap digunakan.

Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk

memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk

memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya

langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.3.7 Gedung dan Bangunan

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun

gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya

konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4.3.8 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan

dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya

konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan

jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.

Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun

instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan

dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan

jaringan tersebut siap digunakan.

Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau

membangun irigasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan

biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap

digunakan

4.3.9 Aset Tetap Lainnya

Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk

digunakan. Hewan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai

dengan hewan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.

4.3.10 Konstruksi dalam Pengerjaan

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak

ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan

dibayarkan pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini mencakup biaya bagian dari pembangunan

yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset

tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut selesai dan siap digunakan sesuai

dengan tujuan perolehannya.

4.3.11 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

4.3.12 Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar

yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

4.3.13 Ekuitas Dana

Ekuitas dana terdiri dari :

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai

aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah

nilai investasi permanen aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan

yang ditransfer dalam periode berjalan.

4.3.14 Pendapatan

a. Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban.

b. Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah.

c. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan

penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran).

d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang dari kas

yang diterima.

4.3.15 Belanja

a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah.

b. Khusus pengeluaran melalui pemegang kas pengakuannya terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi

verifikasi.

c. Pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas

yang dikeluarkan.

d. Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar

Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

mengacu sepenuhnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening

laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian

untuk penerapan penyusutan aset tetap.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS NERACA

1.1.1 ASET

1.1.1.1 ASET LANCAR

1.1.1.1.1 KAS

1.1.1.1.1.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Tidak ada saldo/sisa kas pada Bendahara Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2014

yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

No Uraian 2014 2013

Kas di Bendahara Pengeluaran - 118.172

1.1.1.1.1.3 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Tidak ada saldo/sisa kas pada Bendahara Penerimaan sampai dengan 31 Desember 2014


No Uraian 2014 2013

Kas di Bendahara Penerimaan - -

1.1.1.1.2 BELANJA DIBAYAR DIMUKA

Belanja Dibayar Dimuka adalah aset lancar berupa premi asuransi gedung dan kendaraan roda empat. Masa premi asuransi adalah 5 Agustus 2014 s/d 5 Agustus 2015 sehingga

hak berupa manfaat atas perlindungan asuransi pada tahun 2015 belum diperoleh.

No Uraian 2014 2013

Belanja Dibayar Dimuka 31.001.250,- -

1.1.1.1.3 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan

untuk mendukung kegiatan operasional Pemda, dan barang-barang yang dimaksudkan

untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2014 dikalikan

dengan harga pembelian terakhir.

1.1.1.1.3.1 Persediaan Bahan Pakai Habis

No Nama/Jenis Persediaan Jumlah Satuan Harga Satuan Nilai Persediaan

1. Alat Tulis Kantor - - 707.600,-

2. Cetak - - 665.500,-

3. Alat Listrik - - 1.373.900.-

4. Materai/Benda Pos - - 39.000,-

5. Alat Kebersihan - - 156.500,-

Jumlah - - 2.942.500,-

1.1.1.1.3.2 Persediaan Obat-obatan


1. Obat-obatan - - 1.382.625,-

Jumlah - - 1.382.625,-

1.1.1.1.3.3 Persediaan Pakaian Dinas


1. Pakaian Dinas

- PDH

-

-

7.867.500,-

Jumlah - - 7.867.500,-

1.1.1.3 ASET TETAP

No Uraian 2014 2013

1. Tanah 133.276.642.440,00 133.531.650.440,00

2. Peralatan dan Mesin 30.006.439.227,55 24.929.954.097,55

3. Gedung dan Bangunan 161.898.181.892,00 156.600.977.892,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.596.930.069,00 1.596.930.069,00

5. Aset Tetap Lainnya 1.277.721.901,00 1.275.221.901,00

6. Akumulasi Penyusutan (84.754.862.203,70) (61.623.378.802,50)

Jumlah 243.301.053.325,85 256.311.355.597,05

Rincian Mutasi Aset Tetap terdiri dari :

Penambahan 2014

Koreksi dan Penilaian 44.992.000,00

Reklasifikasi Masuk 1.241.953.000,00

Hibah -

Mutasi Masuk -

Kapitalisasi Non Belanja Modal -

Belanja Modal 11.924.677.709,00

Jumlah 13.211.622.709,00

Pengurangan 2014

Koreksi 300.000.000,00

Reklasifikasi Keluar 1.782.632.420,00

Hibah -

Mutasi Keluar -

Ektrakomtabel 1.007.809.159,00

Penghapusan

Jumlah 3.090.441.579,00

Keterangan Rincian Mutasi Aset Tetap :

1. Tambah Koreksi Nilai

Koreksi tanah sebesar 6 dan 2 bidang tanah yang belum tercatat masing-masing sebesar Rp 2.352.000,- dan Rp 42.640.000,-.

2. Reklasifikasi Tambah Aset Tetap

a. Alat Besar berupa 3 buah Genset senilai Rp 826.013.000,- merupakan

reklasifikasi dari alat kantor dan rumah tangga. No Aset Tetap Reklasifikasi Masuk Reklasifikasi Keluar

1. Alat besar 3 826.013.000

2. Alat kantor dan rumah tangga 3 826.013.000

b. Alat kantor dan rumah tangga berupa 1 buah speaker active senilai Rp

2.500.000,- ; 13 buah LCD proyektor senilai Rp 73.235.000,- ; 9 buah mesin

potong rumput senilai Rp 19.200.000,- ; 15 buah TV senilai Rp 45.360.000,- ; 8 buah handycam senilai Rp 46.905.000,- ; 3 buah layar proyektor senilai Rp

5.250.000,- ; 1 buah home theather senilai Rp 3.450.000,-; dan 22 unit PC

senilai Rp 8.820.000,-. No Aset Tetap Reklasifikasi Masuk Reklasifikasi Keluar

1. Alat pertanian 9 27.400.000


3. Alat studio dan komunikasi 63 370.740.000

c. Alat studio dan komunikasi berupa 4 buah pesawat telepon sebesar Rp

7.800.000,-. No Aset Tetap Reklasifikasi Masuk Reklasifikasi Keluar


2. Alat studio dan komunikasi 7 7.800.000

d. Barang bercorak kesenian/kebudayaan berupa 1 unit alat musik band senilai Rp

10.000.000,-. No Aset Tetap Reklasifikasi Masuk Reklasifikasi Keluar


2. Barang bercorak budaya 1 10.000.000

3. Ektrakomtabel

Berkurang disebabkan barang hasil pengadaan tahun 2014 tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Jateng No. 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem

Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, dimana nilai minimum aset

tetap adalah sama dengan atau lebih dari Rp 500.000,-

4. Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap

a. Alat pertanian/peternakan berupa 9 buah mesin potong rumput senilai Rp

27.400.000,- di reklasifikasi ke alat kantor dan rumah tangga. No Aset Tetap Reklasifikasi Masuk Reklasifikasi Keluar

1. Alat pertanian 9 27.400.000


b. Alat kantor dan rumah tangga berupa 3 buah genset senilai Rp 826.013.000,- di reklasifikasi ke alat besar, 4 buah pesawat telepon senilai Rp 7.800.000,- di

reklasifikasi ke alat studio dan komunikasi. No Aset Tetap Reklasifikasi Masuk Reklasifikasi Keluar

1. Alat besar 3 826.013.000


3. Alat Studio dan Komunikasi 4 7.800.000

5. Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya

Alat angkutan berkurang 54 barang senilai Rp 33.300.000,-, alat bengkel dan alat

ukur berkurang 13 senilai Rp 15.404.000,-, alat kantor dan rumah tangga berkurang 440 senilai Rp 473.710.420,-, alat studio dan komunikasi berkurang 10 senilai Rp

10.765.000,-, dan barang bercorak kesenian/kebudayaan berkurang 1 senilai Rp

7.500.000,-. 6. Koreksi Kurang

a. Tanah berkurang 2 bidang antara lain :

a). 1 bidang tanah merupakan koreksi volume dengan penggabungan nilai perolehan 2 bidang tanah menjadi 1 buah sertifikat.

b). 1 bidang tanah merupakan koreksi volume dan nilai perolehan senilai Rp

300.000.000,- karena merupakan aset tanah Pemerintah Kota Semarang

dengan Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 590/8/1991 Tanggal 25 Pebruari 1991.

1.1.1.4 ASET LAINNYA

No Uraian 2014 2013

1. Aset Tak Berwujud 154.250.000,00 53.200.000,00

2. Aset Lain-lain 663.089.420,00 884.403.193,45

Jumlah 817.339.420,00 937.603.193,45

Rincian Mutasi Aset Lainnya terdiri dari :

Penambahan 2014

Koreksi dan Penilaian -

Reklasifikasi Masuk 540.679.420,00

Hibah -

Mutasi Masuk -

Jumlah 540.679.420,00

Pengurangan 2014

Koreksi -

Reklasifikasi Keluar -

Mutasi Keluar -

Penghapusan 660.943.193,45

Jumlah 660.943.193,45

1.1.3 EKUITAS DANA

1.1.3.1 EKUITAS DANA LANCAR

No Uraian 2014 2013

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) - -

2. Kas di PK hutang pihak ketiga (Non SiLPA) - -

3. Pendapatan yang ditangguhkan - 118.172

4. Cadangan Piutang - -

5. Cadangan Persediaan 12.192.625 5.248.040

6. Dana yang harus disediakan untuk

pembayaran utang jangka pendek - -

Jumlah 12.192.625 5.248.040

1.1.3.2 EKUITAS DANA INVESTASI

No Uraian 2014 2013

1. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

- -

2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap 243.301.053.325,85 256.311.355.597,05

3. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)

817.339.420,00 937.603.193,45

Jumlah 244.118.392.745,85 257.248.958.790,50

1.1.3.3 EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

No Uraian 2014 2013

1. Ekuitas Beban Dibayar Dimuka 31.001.250,00 -

2. Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka - -

3. Ekuitas Perubahan SAL - -

4. RK PPKD - -

Jumlah 31.001.250,00 -

5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.2.1 PENDAPATAN

5.2.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

No Uraian 2014 2013

1.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : - Sewa Rumah Dinas - Sewa Ruangan/Aula

- Sewa Lahan/Tanah - Hasil Karya Balai

54.605.000 33.420.000

25.500.000 21.200.000

45.250.000 33.420.000

25.500.000 21.200.000

Jumlah 134.725.000 125.370.000

5.2.1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

No Uraian 2014 2013

1.

Penerimaan Lain-lain :

- Pengembalian Gaji & Tunjangan - Setor Kembali Temuan Pemeriksaan - Kelebihan Setor sisa kas di Bendahara

Pengeluaran

7.603.500 - -

1.756.000 - -

Jumlah 7.603.500 1.756.000

5.2.2 BELANJA

5.2.2.1 BELANJA OPERASI

5.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Merupakan penjumlahan semua belanja pegawai, baik yang ada pada Belanja

Tidak Langsung maupun Belanja Langsung.

No Uraian 2014 2013

1. Belanja Tidak Langsung 95.182.943.739 65.812.144.710

2. Belanja Langsung :

Honorarium PNS 866.015.000 1.583.622.500

Honorarium Non PNS 8.536.027.000 12.367.484.900

Uang Lembur 339.984.000 327.415.500

Jumlah 104.924.969.739 80.090.667.610

5.2.2.1.2 Belanja Barang

No Uraian 2014 2013

1. Belanja bahan pakai habis 9.521.409.850 9.436.559.804

2. Belanja bahan/material 1.142.417.000 676.543.800

3. Belanja jasa kantor 12.064.911.990 6.066.868.091

4. Belanja premi asuransi 58.407.500 54.023.750

5. Belanja perawatan kendaraan bermotor 1.898.830.760 2.053.282.500

6. Belanja cetak dan penggandaan 1.016.160.900 1.190.839.850

7. Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir 884.611.000 1.242.762.500

8. Belanja sewa sarana mobilitas 332.000.000 317.600.000

9. Belanja pemeliharaan 10.559.946.660 6.897.177.650

10. Belanja sewa perlengkapan dan peralatan

kantor 103.008.000 101.205.000

11. Belanja makanan dan minuman 35.901.141.470 27.970.414.900

12. Belanja pakaian dinas & atributnya 469.222.000 746.060.000

13. Belanja Pakaian Kerja 182.700.000

14. Belanja pakaian khusus dan hari-hari

tertentu 2.355.283.000 2.206.250.000

14. Belanja perjalanan dinas 9.510.789.125 10.455.159.661

15. Belanja kursus2 singkat/pelatihan 245.145.000 182.200.000

17. Belanja barang hibah dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat

9.578.037.400 10.572.387.160

Jumlah 95.824.021.655 80.169.334.666

5.2.2.1.3 Belanja Modal

5.2.2.1.3.2 Belanja Peralatan dan Mesin

No Uraian 2014 2013

1. BM. Pengadaan alat2 angkutan darat bermotor

636.673.000 257.210.000

2. BM. Pengadaan alat2 bengkel 134.273.450 -

3. BM. Pengadaan alat2 pengolahan pertanian dan peternakan

50.900.000 86.500.000

4. BM. Pengadaan Peralatan kantor 320.547.000 380.476.550

5. BM. Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.743.763.800 865.943.000

6. BM. Pengadaan Komputer 788.244.000 546.175.000

7. BM. Pengadaan Meubelair 2.342.890.909 49.600.000

8. BM. Pengadaan Peralatan Dapur 65.450.550 -

9. BM. Pengadaan penghias ruangan rumah tangga

2.000.000 -

10. BM. Pengadaan Alat-alat Studio 528.131.000 45.900.000

11. BM. Pengadaan Alat-alat Komunikasi 7.500.000 -

12. BM. Pengadaan Alat-alat Kedokteran 7.100.000 -

Jumlah 6.627.473.709 2.231.804.550

5.2.2.1.3.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Uraian 2014 2013

BM. Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan 5.297.204.000 3.288.480.050

Jumlah 5.297.204.000 3.288.480.050

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1 PENDAPATAN

Pendapatan dalam Laporan Operasional merupakan pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA 2014.

5.3.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

No Uraian 2014

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 142.328.500,00

JUMLAH 142.328.500,00

5.3.2 BELANJA

Belanja dalam Laporan Operasional merupakan belanja yang telah diterbitkannya dokumen

pembayaran yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran dan barang telah diterima.

5.3.2.1 Beban Pegawai

Merupakan beban pegawai yang ada pada Belanja Tidak Langsung maupun

Belanja Langsung.

No Uraian 2014

1. Belanja Tidak Langsung 95.182.943.739,00

2. Belanja Langsung 9.742.026.000,00

JUMLAH 104.924.969.739,00

5.2.3.1.2 Beban Barang dan Jasa

No Uraian 2014

1. Beban Persediaan 60.159.427.035,00

2. Beban Jasa, Pemeliharaan dan Perjalanan Dinas 35.381.503.785,00

3. Beban Penyusutan 4.999.355.589.,31

4. Beban Penghapusan Aset 660.943.193,45

5. Beban Lain-lain 245.145.000,00

JUMLAH 101.446.374.602,76

5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan pos Ekuitas Awal, Surplus/Defisit

Laporan Operasional serta koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas sehingga

timbul ekuitas akhir. Dimana jumlah ekuitas akhir harus sama dengan Neraca.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa

Tengah dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

UPT pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Gubernur Jawa Tengah Nomor 111 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT pada

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Unit Pelaksana Teknis Kegiatan

(UPT) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dimaksud adalah sebagai berikut :

6.2 Sumber Daya Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dan penentu dalam

mengimplementasikan visi, misi, target, sasaran, program dan kegiatan. Jumlah pegawai

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah per 1 Oktober 2013 sejumlah 942 orang terbagi atas

195 orang pegawai bertugas pada kantor Dinas Sosial dan 747 orang pegawai bertugas

pada Balai dan Unit Rehabilitasi Sosial. Secara terperinci kondisi pegawai dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 1. SDM BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO. LOKASI

TINGKAT PENDIDIKAN

JML SD SLTP SLTA D III

S1/

DIV S.2

1. Dinas Sosial Prov Jateng 6 12 80 17 93 20 228

a. PNS 5 6 61 15 88 20 195

b. Harian Lepas 1) Masuk Data Base

BKD

2) Tidak Masuk Data Base

BKD/Kontrak

-

1

1

5

4

15

1

1

2

3

-

-

8

25

2. Unit Pelaksana Teknis

(Balai Rehabilitasi Sosial) 57 60 418 52 228 51 868

a. PNS 33 50 360 40 213 51 747

b. Harian Lepas

1) Masuk Data Base

BKD

2) Tidak Masuk Data Base

BKD/Kontrak

16

8

3

8

7

51

1

11

3

12

-

-

29

92

JUMLAH SELURUHNYA 63 72 498 69 321 71 1.096

Tabel 2. SDM BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN

NO. LOKASI PANGKAT/GOLONGAN

JUMLAH I II III IV HARLEP

1. Dinas Sosial Provinsi Jateng 3 29 155 8 32 227

2. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Dinas Sosial Provinsi Jateng 50 163 490 44 121 868

JUMLAH SELURUHNYA 53 192 645 52 153 1.137

Tabel 3. SDM BERDASARKAN JABATAN

NO LOKASI

STRUKTURAL FUNGSIONAL

JUMLAH ESL.

II

ESL.

III

ESLI

V

PEKSOS

AHLI

PEKSOS

TRAMPIL

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Dinas Sosial

Prov. Jateng 1 5 14 - - 20

2 Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Dinas Sosial

Prov. Jateng

- 27 75 39 84 225

JUMLAH

SELURUHNYA 1 32 89 39 84

245

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memiliki 27 Balai Rehabilitasi Sosial yang merupakan Unit

Pelaksana Teknis dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, antara lain :

Tabel 4. DAFTAR NAMA BALAI REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL

NO. NAMA JENIS

PELAYANAN LOKASI

1. Balai Rehabilitasi Sosial

“Mardi Utomo” Semarang I

PGOT Jl. Mulawarman, Kramas,

Kota Semarang


“Mandiri” Semarang II

Anak Nakal, Eks

Penyalahguna

Napza, Anjal

Jl. Amposari II/4 Kel.

Sendangguwo, Kec.

Tembalang, Kota Semarang

Unit Rehabilitasi Sosial

“Pucang Gading” Semarang

Lanjut Usia

terlantar

Jl. Plamongan Sari Kota

Semarang


”Margo Widodo” Semarang

PGOT & Tuna

Laras

Jl. Raya Tugu Km. 9 Kota

Semarang


“Wira Adhi Karya”Ungaran

Remaja Terlantar &

Korban Tindak

Kekerasan

Jl. Ki Sarino Mangunpranoto

No. Ungaran, Kab. Semarang

Unit Rehbilitasi Sosial

“Wening Wardoyo” Ungaran

Lanjut Usia

Terlantar

Jl. Kutilang No. 24 Ungaran

Kab. Semarang

5. Balai Rehabilitasi Sosial “

Ngudi Rahayu” Kendal

Tuna Laras (Eks

Psikotik)

Jl. Ds. Salam Sari, Kec. Boja

Kab. Kendal


“Bina Sejahtera” Kendal

PGOT Jl. Raya Ds. Wonosari

RT.02/RW.07 Kec. Patebon,

Kendal


“Wanodyatama” Kendal II

Eks WTS Jl. Gemuh Km. 1 Cepiring,

Kab. Kendal


“Pamardi Siwi II” Kendal

Anak Terlantar Jl. Tamtama No. 112 Weleri

Kab. Kendal


Kasih Mesra” Demak

Anak Terlantar Jl. Bentengan No. 7 Kab.

Demak


“Pamardi Putra” Demak

Cacat Tubuh Jl. Sunan Kalijogo No. 143

Kab. Demak


Harapan Bangsa” Rembang I

Anak Terlantar Jl. Raya Blora Km 5 Kab.

Rembang


“Margo Mukti” Rembang

Lanjut Usia

Terlantar

Jl. Blora Km. 5 Kab.

Rembang


“Pangrukti Mulyo” Rembang

II

Tuna Laras Eks

Psikotik)

Jl. Raya Blora Km. 6 Ds.

Wedung Rejo Kab. Rembang

Unit Rehabilitasi

Sosial“Pamardi Karya” Blora

PGOT Jl. Raya Rembang Km.10

Ds. Ngampel Kab. Blora


“Pendowo” Kudus

Cacat Netra Jl. Melati Lor No. 10 Kab.

Kudus


“Muria Jaya” Kudus

PGOT Jl. Cenge Ngembalrejo Kab.

Kudus


“Sono Rumekso” Grobogan

Tuna Laras

(Gangguan Jiwa)

Jl. Letjen S. Parman No. 38

A Kec. Purwodadi, Kab.

Grobogan


“Sunu Ngesti Tomo” Jepara

Anak Terlantar Jl. Pemuda No. 95 Kab.

Jepara


“Waluyo Tomo” Jepara

PGOT & Tuna

Laras

Jl. Tambaksari Kauman Kab.

Jepara


“Wanita Utama” Surakarta I

Eks WTS Jl. DR. Rajiman No. 624

Kota Surakarta


“Bhakti Chandrasa”

Surakarta II

Cacat Netra Jl. DR. Rajiman No. 624

Kota Surakarta


“Taruna Yodha” Sukoharjo

Remaja Terlantar

(Putus Sekolah)

Jl. Prof. DR. Supomo SH No.

53 Kab. Sukoharjo

Unit Rehabilitasi Sosial “Esti

Tomo” Wonogiri

Anak Terlantar Jl. Dahlia II No. 576 Kab.

Wonogiri


Pamardi Utomo” Boyolali

Anak Terlantar Jl. Pandanaran No.174 Kab.

Boyolali


“Hestining Budi” Klaten

Cacat Ganda Jl. Rajawali G4 IV Kel.

Sidomulyo No. 04 Kab.

Klaten


“Dharma Putera” Purworejo

I

Tuna Rungu

Wicara

Jl. Kartini No. 9 Kab.

Purworejo


“Wiloso Wredho” Purworejo

Lansia Terlantar Jl. Kliwonan I/14 Kec.

Kutoarjo Kab. Purworejo


“Wira Karya Tama”

Purworejo

Anak Terlantar Jl. Wismo Aji No. 9 Kec.

Kutoarjo Purworejo


Wiloso Muda Mudi”

Purworejo II

Anak Terlantar Jl. Urip Sumoharjo No. 76

Kab. Purwprejo


“Mardi Guno” Kebumen

PGOT Jl. Slamet Riyadi No. 4

Prembun Kab. Kebumen


Martani” Cilacap

PGOT, Tuna Laras

& Lanjut Usia

terlantar

Jl. Wijaya Kusuma No. 43

Ds. Pucong Kec. Kroya Kab.

Cilacap

Unit Rehabilitasi Sosial “

Dewanata” Cilacap

Lansia Terlantar Jl. Raya Slarang No. 119

Kec. Kesugihan Kab. Cilacap


Budhi Sakti” Banyumas

Anak Terlantar Jl. Karang Sawah


Pamardi Raharjo”

Banjarnegara

PGOT Jl. Raya Pucang No. 5 Ds.

Pucang, Kab. Banjarnegara


Raharjo” Sragen

Tuna Grahita Jl. Raya Sragen Solo Km. 2

Kab. Sragen


Pamardi Siwi I” Sragen

Anak Terlantar Jl. RA Kartini No. Kab.

Sragen


Kartini” Tawangmangu

Anak Nakal, Anak

Jalanan

Jl. Raya Lawu No. 13 Kec.

Twngmangu Kab.

Karanganyar


Suko Mulyo” Tegal

Anak Terlantar Jl. Dr. Sutomo No. 56. Kota

Tegal


“Putra Harapan” Slawi Kab.

Tegal

Anak Terlantar Jl. Putra Harapan Kec. Slawi

Kab. Tegal


“Purbo Yuwono” Brebes

Lansia Terlantar Jl. Raya Klampok No. 69

Kab. Bebes


Samekto Karti” Pemalang I

PGOT & Tuna

Laras

Jl. Raya Pabrik Comal Baru

Ampel Gading Kec. Comal

Kab. Pemalang


“Bisma Upakara” Pemalang

Lansia Terlantar Jl. Raya Slarang Kab.

Pemalang


Distrarastra” Pemalang II

Cacat Netra Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo

No. 4 Kab. Pemalang


“Karya Mandiri” Pemalang

Anak Terlantar Jl. Brigjen Katamso No. 2

Kab. Pemalang


Woro Wiloso” Salatiga

Anak Terlantar Jl. Diponegoro No. 85 Kota

Salatiga


“Wiloso Tomo” Salatiga

Anak & Balita

Terlantar

Jl. Yos Sudarso No. 20 Kota

Salatiga


Taman Harapan” Salatiga

Anak Terlantar Jl. Diponegoro No. 85 Kota

Salatiga


“Penganthi” Temanggung

Cacat Netra Jl. Suyoto No. 70 Kab.

Temanggung


“Mardi Yuwono” Wonosobo

Anak Terlantar Jl. Ahmad Yani No. 84 Kab.

Wonosobo


“Kumuda Putra Putri”

Magelang

Anak Terlantar Jl. Ali Basah Sentot Prawiro

Dirjo No. 940 Kab.

Magelang

6.3 Kebijakan dan Program Kerja SKPD

Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial dapat dipandang sebagai bagian dari investasi

sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia di

Provinsi Jawa Tengah, sehingga mereka mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara

mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan

kesejahteraan sosial ekonomi serta berbagai dampaknya, dimana bila kita abaikan akan mengarah

pada terjadinya disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat masyarakat Jawa

Tengah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilaksanakan

oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna

memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,

pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Untuk menjamin terlaksananya usaha kesejahteraan sosial secara efektif, efisien, dan akuntabel,

penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara sinergis,

simultan, dan berkelanjutan, serta dirumuskan dalam pendistribusian tugas dan tanggung jawab

bidang-bidang, yaitu :

a. Kesekretariatan

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaran secara terpadu, pelayanan administrasi, dan

pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

b. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan potensi dan sumber

kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, keluarga dan

komunitas adat, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan dan rehabilitasi

sosial anak dan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban

penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

d. Bantuan dan Jaminan Sosial

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan korban bencana alam

dan sosial, perlindungan korban tindak kekerasan dan pekerja migrant, serta pengelolaan

sumber dana dan jaminan sosial.

e. Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengkajian dan

pengembangan kesejahteraan sosial, kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial dan

pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 telah memberikan

informasi yang relevan, akuntabilitas dan transparansi serta bermanfaat bagi para pengguna anggaran.

Berdasarkan entitas pelaporan tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Kas yang ada di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan tidak terdapat saldo kas atau


b. Persediaan barang yang masih ada di Petugas Penyimpan Barang telah dikalkulasi secara cermat dan

dicatat berdasarkan hasil inventarisasi serta diakui berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau

terpakai.

c. Aset Tetap yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah terjadi penambahan dan pengurangan

aset, antara lain :

1) Penambahan

a) Tanah

b) Alat Besar

c) Alat Angkutan

d) Alat Bengkel

e) Alat Pertanian/Peternakan

f) Alat Kantor dan Rumah Tangga

g) Alat Studio dan Komunikasi

h) Alat Kedokteran

i) Bangunan Gedung

j) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

2) Pengurangan

a) Tanah

b) Alat Angkutan

c) Alat Bengkel

d) Alat Pertanian/Peternakan

e) Alat Kantor dan Rumah Tangga

f) Alat Studio dan Komunikasi

g) Alat Kedokteran

h) Alat Laboratorium

i) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

d. Pendapatan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Tahun 2014 mengalami peningkatan

dibandingkan pada Tahun 2013.

e. Belanja yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung telah dialokasikan dalam

kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah serta untuk mendanai seluruh

kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.