BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR : 414.24/ 0516 /K/2019
TENTANG
TIM INOVASI KABUPATEN PROGRAM INOVASI DESA KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2019
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan
kualitas pemanfaatan Dana Desa dengan memberikan banyak referensi dan inovasi-inovasi pembangunan desa serta memperkuat peran
pendamping dengan banyak referensi dalam proses pendampingan Program Pembangunan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD);
b. bahwa kehadiran Program Inovasi Desa (PID)
merupakan inovasi kebaruan dalam praktik pembangunan dan pertukaran pengetahuan sebagai refleksi dari realitas atau hasil kerja Desa-Desa
dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang didayagunakan sebagai pengetahuan untuk
ditularkan secara meluas;
c. bahwa untuk memberi pemahaman perbedaan
antara Program Inovasi Desa dengan Inovasi Daerah dipandang perlu menuangkannya dalam Keputusan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c perlu
menetapkan Keputusan Bupati Mandailing Natal tentang Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi
Desa Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2019;
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desayang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2094;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 300);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 225/PMK.07/2017tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1970);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
19. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 48 tentang Pedoman Umum Program Inovasi
Desa;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Program Pembangunan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran
2019;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal
(Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal (Berita Daerah Kabupaten
Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 48); dan
24. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 5 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019
Nomor 5).
Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 06/PMD.04.01/II/2019
Perihal Penggunaan Kegiatan Loan IBRD 8217 ID;
2. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 360/PMD.04.01/II/2019 Perihal Panduan Teknis Rakor Provinsi dan Rakor Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa;
3. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 582/PMD.04.01/IV/2019
Perihal Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa; dan
4. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 79/PMD.04.01/IV/2019 tentang Penjelasan Juknis Dekonsentrasi.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2019
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA : Menjelaskan pengertian Program Inovasi Desa (PID) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa Kabupaten Mandailing Natal Tahun
Anggaran 2019 agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada
Bupati Mandailing Natal;
KEEMPAT : Tim Inovasi Kabupaten merupakan pelaksana Program
Inovasi Desa di tingkat Kabupaten yang mempunyai tugas :
1. Tim Inovasi Kabupaten memiliki tugas sebagai
berikut:
a. Melakukan sosialisasi Program Inovasi Desa (PID)
di lingkungan kerjanya dan tingkat Kabupaten;
b. Mendorong pertisipasi Pemerintah Daerah dalam
pelaksanaan PID;
c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelengaraan PID di wilayah kerjanya sesuai
bidang kerja masing-masing;
d. Memastikan pelaksanaan PID di wilayahnya
berjalan baik, mendorong Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) dan Peningkatan Pelayanan Kapasitas
Teknis Desa (P2KTD) bekerja dengan baik dalam mencapai indikator keberhasilan; dan
e. Memfasilitasi penyelesaian penanganan
pengaduan dan masalah program.
2. Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Pengetahuan
Inovasi Desa (PPID) dengan tugas sebagai berikut:
a. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan
pelaksanaan PPID;
b. Mendorong TPID bekerja dengan baik, terutama dalam pengidentifikasian, pendokumentasian
(capturing), hingga pertukaran kegiatan-kegiatan inovatif melalui Bursa Pertukaran Inovasi;
c. Memvalidasi hasil capturing dari Kartu Inovasi Desaku (IDE) yang difasilitasi TPID untuk dipilih:
1) sebagai Menu Lokal, dan 2) diusulkan ke Nasional melalui Provinsi sebagai Menu Nasional;
d. Menjalankan percontohan kegiatan inovatif yang disepakati/didanai; dan
e. Membuat laporan kegiatan.
3. Kelompok Kerja (Pokja) P2KTD merupakan Pokja yang memiliki tugas sebagai berikut :
a. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan peningkatan kapasitas teknis desa-desa
di wilayah kerjanya;
b. Menyelesaikan dan mengupdate Direktori P2KTD sesuai ketentuan;
c. Merekomendasikan P2KTD yang cocok dalam memberikan peningkatan kapasitas teknis sesuai
kebutuhan desa yang diajukan TPID, baik dalam rangka replikasi/adopsi kegiatan inovatif maupun
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa regular;
d. Melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan
pelaksanaan kegiatan P2KTD, termasuk pelatihan; dan
e. Menyusun laporan kegiatan.
4. Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi
Desa Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2019 memiliki tugas :
a. membantu pelaksanaan tugas Tim Inovasi
Kabupaten Program Inovasi Desa Kabupaten Mandailing Natal; dan
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 414.24/ 0516 /K/2019 TENTANG TIM INOVASI KABUPATEN PROGRAM
INOVASI DESA KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2019.
SUSUNAN TIM INOVASI KABUPATEN PROGRAM INOVASI DESA
KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2019
I. TIM KOORDINASI INOVASI DESA.
PEMBINA : 1. Bupati Mandailing Natal.
2. Wakil Bupati Mandailing Natal.
PENGARAH : Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Mandailing Natal.
2. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Setdakab. Mandailing Natal.
3. Asisten Administrasi Umum Setdakab. Mandailing Natal.
4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Setdakab. Mandailing Natal.
5. Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan Setdakab. Mandailing Natal.
6. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setdakab. Mandailing Natal.
KETUA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Mandailing Natal.
WAKIL KETUA : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Mandailing Natal.
SEKRETARIS : Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Mandailing Natal.
ANGGOTA : 1. Sekretaris DPRD Kab. Mandailing Natal.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Mandailing Natal.
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Mandailing Natal.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Mandailing Natal.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Mandailing Natal.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mandailing Natal.
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Mandailing Natal.
8. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Mandailing Natal.
9. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal.
10. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Mandailing Natal.
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mandailing Natal.
12. Kepala Dinas Perdagangan Kab. Mandailing Natal.
13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Mandailing Natal.
14. Kepala Dinas Pertanian Kab. Mandailing Natal.
15. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mandailing Natal.
16. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Mandailing Natal.
17. Kepala Dinas Pertanahan Kab. Mandailing Natal.
18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Mandailing Natal.
19. Kepala Dinas Sosial Kab. Mandailing Natal.
20. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah.
21. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Mandailing Natal.
22. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Mandailing Natal.
23. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Mandailing Natal.
24. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Mandailing Natal.
25. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing Natal.
26. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mandailing Natal.
27. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Mandailing Natal.
28. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mandailing Natal.
29. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Mandailing Natal.
30. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Mandailing Natal.
31. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Mandailing Natal.
32. Direktur RSUD Panyabungan.
33. Direktur RSUD Husni Thamrin Natal.
34. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab. Mandailing Natal.
35. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Mandailing Natal.
36. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Mandailing Natal.
37. Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas. Setdakab. Mandailing Natal.
38. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Mandailing Natal.
39. Kepala Bagian Infrastruktur Setdakab. Mandailing Natal.
40. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Mandailing Natal.
41. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Mandailing Natal.
42. Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Mandailing Natal.
43. Kepala Bagian Umum Setdakab. Mandailing Natal.
44. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakab. Mandailing Natal.
45. Kepala Bagian Tata Usaha dan Pimpinan Setdakab. Mandailing Natal.
II. KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN PENGETAHUAN DAN INOVASI DESA (POKJA PPID).
KETUA : Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Mandailing Natal.
WAKIL KETUA : Kepala Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam.
ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Mandailing Natal.
2. Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Mandailing Natal.
3. Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah.
4. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal.
5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Mandailing Natal.
6. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mandailing Natal.
7. Kepala Bidang Kawasan dan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Mandailing Natal.
8. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mandailing Natal.
9. Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil pada
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mandailing Natal.
10. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan.
11. Inovator Teknologi Tepat Guna Kab. Mandailing Natal.
III. KELOMPOK KERJA PENYEDIA PENINGKATAN KAPASITAS TEKNIS DESA (P2KTD).
KETUA : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Mandailing Natal.
WAKIL KETUA : Kepala Seksi Administrasi Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Mandailing Natal.
ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencana Pembangunan Daerah.
2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencana Pembangunan Daerah.
3. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Mandailing Natal.
4. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Mandailing Natal.
5. Kepala Bidang Pengembangan, Pembinaan dan
Informasi Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Mandailing Natal.
6. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Mandailing Natal.
7. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan;
8. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Mandailing Natal.
9. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Mandailing Natal.
10. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Mandailing Natal.
11. Kepala Bidang Layanan Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Mandailing Natal.
12. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Mandailing Natal.
13. Kepala Bidang Pembudayaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM pada Dinas Koperasi dan UKM.
14. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan
Koperasi dan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan UKM.
15. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Mandailing Natal.
16. Kepala Bidang Usaha Jasa dan Sarana Wisata pada Dinas Perhubungan Kab. Mandailing Natal.
17. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mandailing Natal.
18. Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia
dan Perlindungan Masyarakat pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Mandailing Natal.
19. Kepala Bagian Infrastruktur Setdakab. Mandailing Natal.
20. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kab. Mandailig Natal.
IV. SEKRETARIAT.
KETUA : Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Mandailing Natal.
WAKIL KETUA : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Mandailing Natal.
ANGGOTA : 1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Mandailing Natal.
2. Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Mandailing Natal.
3. Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Mandailing Natal.
4. Kepala Seksi Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Mandailing Natal.
5. Kepala Seksi Sosial Budaya Kemasyarakatan dan PKK pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Mandailing Natal.
6. Kepala Seksi Data dan Pelaporan pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Mandailing Natal.
7. Kepala Seksi Perkembangan dan Aset Desa pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Mandailing Natal.
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 414.24/ 0516 /K/2019 TENTANG TIM INOVASI KABUPATEN PROGRAM
INOVASI DESA TAHUN 2019.
PENGERTIAN UMUM.
Isu pemanfaatan Dana Desa adalah menjaga kualitas pemanfaatan Dana Desa agar tetap konsisten dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat (pelayanan sosial dasar) dan produktivitas ekonomi masyarakat
desa. Isu pemanfaatan Dana Desa ini dilatarbelakangi bahwa :
1. Penyaluran Dana Desa sebagai wujud komitmen pemerintah dalam
menjalankan mandat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa mengalami kenaikan setiap tahunnya; dan
3. Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa berskala Desa sesuai Musyawarah Desa.
Mengacu pada situasi dan kondisi tersebut di atas Program Inovasi Desa
(PID) hadir sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa dengan memberikan banyak referensi dan inovasi-
inovasi pembangunan desa serta memperkuat peran pendamping dengan banyak referensi dalam proses pendampingan Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P3MD). PID merupakan
inovasi/kebaruan dalam praktik pembangunan dan pertukaran pengetahuan. Inovasi ini dipetik dari realitas/hasil kerja Desa-Desa dalam melaksanakan
kegiatan pembangunan yang didayagunakan sebagai pengetahuan untuk ditularkan secara meluas.
Berbagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas terkait isu di atas terus dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia secara pro aktif ; salah satunya dengan
meluncurkan Program Inovasi Desa (PID) yang dirancang untuk mendorong penguatan kapasitas Desa yang diorientasikan untuk memenuhi pencapaian
target RPJM Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang terumuskan dalam kebijakan Program
prioritas Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, melalui peningkatkan produktivitas perdesaan dengan bertumpu pada tiga bidang kegiatan utama :
1. Pengembangan kewirausahaan, baik pada ranah pengembangan usaha masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai Desa melalui Badan Usaha
Milik Desa (BUMDesa), Badan Usaha Milik AntarDesa, Produk unggulan Desa guna mendinamisasi perekonomian Desa;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kaitan antara produktivitas perdesaan dengan kualitas SDM ini, diharapkan terjadi dalam jangka pendek maupun dampak signifikan dalam jangka panjang
melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan dasar. Produktivitas perdesaan, dengan demikian, tidak hanya ditilik dari aspek/strategi
peningkatan pendapatan saja, tetapi juga pengurangan beban biaya, dan hilangnya potensi di masa yang akan datang. Disamping itu, penekanan
Top Related