BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENDIDIKAN MENENGAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2013
PENINGKATAN IPM
PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL
PILAR PENDIDIKAN
Latar Belakang
... Peningkatan APK jenjang menengah sebesar 30 persen akan berkontribusi terhadap meningkatnya harapan lama sekolah (HLS) penduduk Indonesia sekitar 1 tahun. Kondisi ini akan berdampak penting terhadap perbaikan IPM....
Aks
esib
ilita
s &
Pem
erat
aan
Pen
ingk
atan
Mut
u, R
elev
ansi
&
Day
a S
aing
Tata
Kel
ola
& P
enci
traan
Pilar Pendidikan
5
Pendidikan Menengah Universal
(PMU)
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pese
rta
Didi
k
BOS SMPe
nyed
iaan
Dist
ribus
i
Kual
ifika
si
Serti
fikas
i
Pela
tihan
Karir
dan
Ke
seja
hter
aan
Peng
harg
aan
dan
Perli
ndun
gan
Satuan Pendidikan
Ruan
g Be
laja
r la
inny
a
Unit
Sek
olah
Bar
u (U
SB) d
an R
uang
Ke
las B
aru
(RKB
)
Bantuan Siswa Miskin
Sist
. Pem
bela
jara
n
Sistem Evaluasi
Penyelarasan
Kewirausahaan
Bahan Pembelajaran
(termasuk yang berbasis TIK)
Kurikulum + Pendidikan
Karakter
Reha
b Ru
ang
Kela
s
Asra
ma
Guru
da
n Si
swa
Beasiswa
BOP Paket C
Man
ajem
en
dan
kultu
r se
kola
h
Pera
lata
n Pe
ndid
ikan
Pengembangan Bakat dan Minat
Strategi Pencapaian PMU
Kriteria Tidak Lulus SMA
Lulusan SMA/K
Lulusan Diploma-2
Lulusan Universitas
Perbandingan Gaji (Internasional, OECD)
80 100 125 170
Perbandingan Gaji (Nasional, Kemnakertrans)
50 100 130 190
Tingkat Kesehatan (%) 60 75 - 82
Minat Berpolitik (%) 33 48 - 63
Rasa saling Percaya (%) 33 41 - 52
Manfaat Sosial dan Ekonomi dari Pendidikan
6
Sumber: OECD, Highlight of Education At Glance, 2010, Kemnakertrans 2011
… Usia lulus SMP/Sederajat masih belum layak bekerja karena kompetensinya rendah dan gaji rata-ratanya jauh di bawah gaji rata-rata pekerja di Indonesia : Rp. 1.303.221…..
Pekerja Berdasarkan Jenjang Pendidikan Gaji rata-rata / bulan
≤ SD/MI/Paket A 691.425
SMP/MTs/Paket B 870.608
SMA/SMK/MA/Paket C 1.527.238
Diploma I/II/III/Akademi 2.105.304
Universitas 2.914.768
Gaji Rata-rata per Bulan Berdasarkan Jenjang Pendidikan
dalam rupiah
7
Sumber: Data Gaji Bulan Februari 2011, Kemnakertrans (http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id)
Dasar Hukum
UU 20-2004
PP 32-2013
PP 48-2008
Permendagri 32-2011
Pergub 63-2011
Pengertian
Program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berupa pemberian dana langsung ke SMA/MA/SMK sebagai pendamping BOS Pusat yang diberikan kepada sekolah Negeri maupun Swasta
Bantuan dana untuk SMA/MA/SMK dalam membantu memenuhi BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH
Hibah
TujuanTujuan Umum : Tujuan umum BOS SMA/MA/SMK Provinsi Di Jawa Barat adalah mewujudkan layanan pendidikan SMA/MA/SMK di Jawa Barat yang bermutu terjangkau, dan terbuka bagi semua, dalam mewujudkan Pendidikan Menengah Universal (PMU). Tujuan Khusus :1. Membantu biaya operasional sekolah;2. Mengurangi angka putus sekolah siswa SMA/MA/SMK;3. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMA/MA/SMK;4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affirmative action) bagi siswa
SMA/MA/SMK dengan cara meringankan biaya sekolah;5. Memberikan kesempatan bagi siswa SMA/MA/SMK untuk mendapatkan
layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu;6. Membantu pelaksanaan pendidikan Karakter, Pendidikan kebangsaan,
Pembinaan Kewirausahaan, Pembinaan penaggulangan HIV/Narkoba dan Pembinaan penanggulangan kenakalan remaja/kriminalitas di sekolah menengah.
Sasaran Program dan Besar Bantuan
Program Jumlah Siswa
Satuan Biaya (Rp) Total Alokasi (Rp)
BOS SMA 250.730 100.000 25.073.000.000
BOS SMA 119.773 100.000 11.977.300.000
BOS SMK 819.357 150.000 122.903.550.000
Jumlah 1.189.860 159.953.850.000
Waktu Penyaluran Dana
Pendataan
Penyaluran
Penggunaan
Oktober
November
Oktober-Desember
Alur Penyaluran Dana
Dinas Pendidikan Provinsi
SMK Penerima BOS Provinsi
Biro Keuangan Setda Jabar
Dinas Pendidikan Kab/Kota & Kantor
Kementerian Agama Kab/Kota
Kriteria Penerima
Krite
ria1. Seluruh SMA/MA/SMK/MAK Negeri dan
Swasta di seluruh Provinsi Jawa Barat
2. Membebaskan dan/atau membantu siswa miskin
3. Mengikuti Pedoman BOS Provinsi
4. Apabila menolak harus persetujuan orang tua siswa, komite sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten
Persyaratan PenerimaPe
rsya
rata
n1. Mengisi Data Pokok Sekolah
2. Menyerahkan kelengakapn administrasi berupa :a. Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen
lain yang dipersamakan;b. Surat Pernyataan Tanggungjawab;c. NPWP;d. Surat Keterangan Domisili Lembaga dari Desa/Kelurahan
setempat;e. Izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang
berwenang;f. Bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang
kantornya menyewa;g. Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih
berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain
Peranan BOS Provinsi dalam PMU
1) Memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu
2) Merupakan sarana panting untuk meningkatkan akses layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu
3) Menyediakan sumber dana bagi sekolah untuk mencegah siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran sekolah dan biaya ekstrakulikuler sekolah
4) Mendorong dan memberikan motivasi kepada pemerintah daerah serta masyarakat yang mampu, untuk memberikan subsidi kepada siswa miskin
Peranan BOS Provinsi dalam MBS
1) Kebebasan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah.
2) Penggunaan dana semata-mata kepentingan peringkatan layanan pendidikan.
3) Kewenangan sekolah secara mandiri dengan mengikutsertakan komite sekolah dan masyarakat
Skenario Pembiayaan Pendidikan MenengahBiaya Pengelolaan
Pendidikan (Investasi)
Biaya Satuan Pendidikan
(Operasional)
Biaya Pribadi Peserta Didik
Biaya Investasi SDM· Pengembangan Guru dan
Tenaga Kependidikan
Uang Saku
Akomodasi dan Transportasi
Pakaian dan Perlengkapan
Biaya Operasi Non Personalia (Permendiknas No. 59 Tahun 2009)· ATK· Daya dan Jasa· Penerimaan Siswa Baru· Barang habis pakai· Dan lainnya
Buku dan Alat TulisBiaya Operasi Personalia· Gaji dan Tunjangan Guru
dan Tenaga Kependidikan
Biaya Investasi Sarana Prasarana· Lahan· Bangunan· Peralatan
Kursus Tambahan
Bansos Sarpras
BOS SM BKSM
Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
Peruntukan BOS Dikmen Provinsi :
1. Belanja Personalia 2. Belanja
non-Personalia
Peruntukan Belanja Personalia :
1. pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di sekolah,
2. untuk membayar honor bulanan Tenaga Kependidikan Honorer
3. untuk membayar honor bulanan Tenaga Pendidik Honorer yang mengajar mata pelajaran sesuai dengan kualifikasinya
Peruntukan Belanja non-Personalia :
No. Peruntukan Dana Penjelasan1 Pembelian/penggandaan
buku teks pelajaranBiaya untuk mengganti buku yang rusak dan menambah referensi buku teks pelajaran
2 Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran
Pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar mengajar
3 Penggandaan coal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian
Meliputi ulangan harlan, ulangan umum dan ujian sekolah.
4 Pembelian peralatan pendidikan
Meliputi pembelian: peralatan praktikum IPA, praktikum IPS, praktikum bahasa, peralatan komputer, peralatan ringan (handtools) dan peralatan olah raga/kesenian
Peruntukan Belanja non-Personalia : No. Peruntukan Dana Penjelasan
5 Pembelian bahan habis pakai Meliputi pembelian: bahan praktikum IPA, bahan praktikum IPS, bahan praktikum bahasa, bahan praktikum computer, bahan praktek kejuruan, dan bahan-bahan olah raga/kesenian, tinta dart toner printer.
6 Penyelenggaraan kegiatan pembinaansiswa/ekstrakulikuler
Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatanekstrakulikuler seperti: Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Kegiatan Pembinaan Olimpiade Sains, Seni, dan Olahraga.(Pendidikan Karakter, Pendidikan Kebangsaan, Pembinaan Kewirausahaan, Pembinaan penaggulangan HIV/Narkoba dan Pembinaan penanggulangan kenakalan remaja/kriminalitas)
7 Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi
Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan ujian kompetensi bagi siswa SMK yang akan lulus.
8 Penyelenggaraan praktek kerja industri
Biaya untuk penyelenggaraan praktek kerja industri bagi siswa SMK.
Peruntukan Belanja non-Personalia : No. Peruntukan Dana Penjelasan
9 Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah
Biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah agar layak digunakan. Contoh pengecatan, perbaikan atap boom., perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubelair,perbaikan lantai, perbaikan kamar mandi, perbaikan papan tulis, dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
10 Langganan daya dan jasa lainnya
Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar seperti: listrik, telefon, air, internet dan lainnya.
11 Kegiatan penerimaan siswa baru
Biaya untuk penggandaan formulir pendaftaran dan administrasi pendaftaran. Meliputi biaya fotocopy dan konsumsi panitia pererimaan siswa baru.
12 Penyusunan dan pelaporan
Biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah kepada pihak berwenang. Meliputi biaya fotocopy dan konsumsi penyusunan laporan.
Kebijakan BOS Dikmen Provinsi Terhadap Siswa:
Education for all
(a) biaya pendidikan per siswa
(b) jumlah siswa miskin
(c) dana BOS yang diterima
fee waive/ discount fee
RKAS: RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN PELAJARAN 2013/2014Nama Sekolah : Desa/Kelurahan : Kabupaten/Kota : Provinsi :
No. Urut No. Kode Uraian Jumlah No. Urut No. Kode Uraian JumlahI 1 SISA TAHUN LALU 1 PROGRAM SEKOLAH
1,1 Pengembangan Kompetensi LulusanII 2 PENDAPATAN RUTIN 1,2 Pengembangan Standar Isi
2,1 Gaji PNS i 1,3 Pengembangan Standar Proses2,2 Gaji Pegawai Tidak Tetap 1,4 Pengembangan Standar pendidik dan tenaga kependidikan2,3 Belanja Barang dan Jasa 1,5 Pengembangan Standar sarana dan PRASARANA2,4 Belanja Pemeliharaan 1,6 Pengembangan Standar pengelolaan2,5 Belanja Lain-lain 1,7 Pengembangan Standar pembiayaan
1,8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaianIII 3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
3,1 BOS pusat 2 BELANJA LAINNYA3,2 BOS Provinsi 2,1 Belanja ….3,2 BOS Kabupaten/Kota 2,2 Belanja ….
2,3 Belanja ….IV 4 BANTUAN
4,1 Dana Dekonsentrasi4,2 Dana Tugas Pembantuan4,3 Dana Alokasi Khusus4,4 Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)*
V 5 SUMBER PENDAPATAN LAINNYA
PENERIMAAN PENGELUARAN
JUMLAH PENERIMAAN JUMLAH PENGELUARAN
Konsep Fee wive dan Discount Fee Untuk Sekolah dengan Kondisi Tingkat Ekonomi Siswa
HomogenPersentaase
Biaya (%)
75
100
Y
50
25
0Siswa
Discount Fee
Garis Kondisi ideal yang diharapkan dimana seluruh siswa terpenuhi biaya pendidikannya dengan BOS SM
Menuju BOS SM dengan unit cost yang lebih
mencukupi sehingga dapat mencukupi tagihan
biaya pendidikandi sekolah untuk seuruh
siswa
Contoh hitungan feewaive & discount fee:
fee waive discount fee10% 100%
50.000.000 7.500.000 42.500.000 50 5 45 Jumlah Siswa1.000.000 1.000.000 Rata2 Beban Biaya per siswa5.000.000 Biaya siswa miskin yg ditanggung
2.500.000 5.000.000 42.500.000 Total Biaya Pendidikan944.444 Satuan beban per siswa
Total Biaya Pendidikan
Dana Sekolah
Dana BOS Diterima Seluruh
Jumlah SiswaKeterangan
Pembiayaan Partisipatif
Pemerintah
Pemerintah Daerah
Masyarakat
Organisasi Pelaksana
TIM NAMAJEMEN PROVINSI6 ORANG
KONSULTAN
TEAM TEACHING WORKSHOP
3 ORANG
PENGARAHDisdik & Kemenag
TIM MANAJEMEN KAB/KOTA78 ORANG
PENGELOLA KEGIATAN6 ORANG
BOS PROVINSI JENJANG DIKMEN
TIM PENDATAAN13 ORANG
Tim Pengarah
Tim Pengara
h
Tingkat Provinsi
Gubernur Wagub Sekda
Tingkat Kab/Kt
Bupati/ Walikota
Sekretaris Daerah
Pengelola Tingkat Provinsi
Tim Provinsi
Penanggungjawab
Kadisdik Kanwil Depag
Pelaksana
Ketua TimSekretaris
Seksi PendataanSeksi Monev dan
Penyelesaian MasalahSeksi Publikasi/Humas
Tim Pengarah
Tim Pengara
h
Tingkat Provinsi
Gubernur Wagub Sekda
Tingkat Kab/Kt
Bupati/ Walikota
Sekretaris Daerah
Tim Manajemen BOS ProvinsiKetua
Ir. H. Yesa Sarwedi Hami Seno, M.Pd.
Sekretaris
Drs. Mamat Rahmat, M.AP.
Seksi Pendataan
Ajat Sudrajat, S.Pd.Yadi Heryadi, S.Sos.
Seksi Monev dan Penyelesaian Masalah
Hendra Sudrajat, S.Pd.
Seksi Publikasi/Humas
Dadang S. Iskandar, M.M.Pd.
Analisis Data SMA/MA/SMKJatnika, ST
Dhema Yunautama, STDrs. F. H. R. Amallo
Koordinator Pengolahan DataIr. R. Tri Budi Yudo Pramono
Pengolahan Data SMA/MA/SMKTaufik Hidayatullah, S.Pd.
Adi Purwanto, A.Md.Endri Oktavian, SE.
Prihadi Adhi Nugraha, SE.Darusman, A.Md.
Cecep Sunardi, A.Md.
Dokumentasi dan PelaporanDarmawan
Mugi Bagja Ginanjar, S.Ip.Budhy Kurniawan, A.Md.
PNS
NON PNS
Konsultan
Organisasi Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota
Tim BOS Kab/Kt
Penanggung jawab
Bupati/ Walikota
KaKandepag Kab/Kt
Pelaksana
1. Ketua Tim2. Sekretaris 3. Anggota
Tugas & Tanggungjawab Tim Tingkat Kabupaten/Kota
1.Mengusulkan alokasi dana setiap sekolah/madrasah
2.Melaksanakan sosialisasi kepada sekolah/madrasah penerima BOS Provinsi.
3.Melakukan koordinasi dengan Tim Pengelola BOS Provinsi, lembaga penyalur dana & dengan sekolah/ madrasah
4.Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan dana BOS Provinsi.
5.Melaporkan pelaksanaan program kepada Tim pengelola BOS Provinsi
Tugas & Tanggungjawab Tim Tingkat Kabupaten/Kota
6.Mengumpulkan data dan laporan dari sekolah/madrasah
7.Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
8.Menindaklanjuti kasus penyalahgunaan dana BOS Provinsi di tingkat sekolah/madrasah
9.Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan di Kabupaten/Kota kepada Tim Pengelola BOS Provinsi tingkat Provinsi
Organisasi Pelaksana Tingkat Sekolah
Pengelola
Penanggung jawab
Kepala Sekolah/MA
& Komite Sekolah
Ketua Bendahara
Tugas & Tanggungjawab Tingkat Sekolah1. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa
yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dari data siswa sesungguhnya, maka kelebihan dana tersebut tetap di simpan di rekening sekolah. Selanjutnya sekolah harus melaporkan kelebihan dana yang diterima ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Kelebihan dana akan diperhitungkan pada penyaluran BOS provinsi triwulan/semester berikutnya.
2. Bersama-sama dengan Komite Sekolah/Madrasah/ Pengasuh Ponpes, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran.
3. Mengelola dana BOS Provinsi secara bertanggungjawab dan transparan.
4. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah/madrasah/ponpes.
5. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.6. Melaporkan penggunaan dana BOS Provinsi kepada Tim Pengelola BOS
Provinsi tingkat Kabupaten/Kota.
Mekanisme Pengelolaan
Pembentukan Tim Pengelola BOS Dikmen
Provinsi
Penyusunan Juknis &
Kelengkapan Pengelolaan
BOS
Koordinasi Dengan Tim
Pengelola BOS Dikmen Kab/
Kota
Pengumpulan, Analisa dan
Validasi Data Penerima BOS
Penerbitan SK Gubernur Ttg Hibah BOS
Dikmen
Usulan Pencairan Dana
BOS
Bimtek Pengelolaan
Dana BOS dan Pembuatan
NPHD
Pencairan Dana BOS Dikmen ke
Rekening Sekolah
Penerima
Monitoring dan Superrvisi
Pelaporan dan Pertanggung
jawaban
Juknis, SK Tim Pengelola Kab/Kota,
NPHD, Surat Pertnggngjawaban, dll.
SK Tim PengelolaProposal, Daftar Sekolah Calon
Penerima, Rekapitulasi,
Persyaratan, dll.
Tim Pengelola BOS Kab/Kota, Juknis,
Format2, dll.
Kelengkapan, Juknis, Format Data Calon
Penerima, Persyaratan, dll
SK Gub, Lampiran, dll.
Kegiatan & Keuangan.SP2D, SK Gub. Lampiran, dll.
SPM, Persyaratan Pencairan dari Sekolah, dll.
Juknis, Surgas, Form Monitoring, Laporan,
dll.
Setda Prov.
Prinsip PengelolaanSwakelola
dan Partisipatif
Transparan
Akuntabel
Demokratis
Efektif dan Efisien
Tertib Administrasi
dan Pelaporan
Saling Percaya
Mekanisme Penetapan, Pencairan & Pelaporan
Tim BOS Provinsi
Tim BOS Kab/Kota
Tim BOS Sekolah/
Madrasah
Pendataan
Form Data BOS
Hasil Verifikasi
Data
Input Data
Usulan Penerima BOS NPBD
Setda
Usulan Pencairan
Penatausahaan& Pemindahbukuan
Pengambilan dan Penggunaan Dana
BOS
SK Gubernur
Usulan Penerima BOS
Penetapan Usulan Pencairan, Pemindahbukuan & Pengambilan Monev
Laporan
Laporan
Laporan
LaporanMonev
Monev
Monev
Pelaporan
HaturNuhun
Top Related