Jakarta, 17 Juli 2020
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
BAHAN MENTERI PERINDUSTRIAN
WEBINAR AEI
“PELUANG DAN TANTANGAN INDUSTRI DAN DUNIA USAHA PADA MASA NEW NORMAL”
2
KONDISI PEREKONOMIAN TERKINI DAMPAK COVID-19
3
4
Kinerja Ekspor Industri Pengolahan
5
PMI INDEX INDONESIAJAN-JUN 2020
PMI Indonesia pada bulan Juni 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar 39,1 dibanding Mei 2020 yang sebesar 28,6.
49,351,9
45,3
27,528,6
39,1
6
Utilisasi Sektor Industri Non Migas yang Menurun Selama Pandemi Covid-19
Tenaga Kerja Sektor Industri Terdampak Pandemi Covid-19 (PHK & Dirumahkan)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Isi:
1. Kewajiban Perusahaan Industri dan Perusahaan KI yang
memiliki IOMKI, yaitu:
• Memiliki SOP dan memastikan pelaksanaan protokol
Kesehatan penanganan Covid-19
• Melaporkan pelaksanaan operasional dan mobilitas
kegiatan industri secara berkala setiap akhir minggu
melalui portal SIINAS.
2. Apabila terdapat pekerja yang terpapar virus Covid-19,
harus dilakukan pemeriksaan Kesehatan terhadap
pekerja yang berpotensi terpapar serta melakukan
sterilisasi area kerja.
3. Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan
IOMKI bagi perusahaan industri atau Perusahaan KI
yang tidak menyampaikan laporan sebanyak 3 (tiga) kali
periode/masa pelaporan.
1. Upaya Menjaga Produktivitas Industri
UPAYA MENJAGA PERTUMBUHAN INDUSTRI DI MASA PANDEMI COVID-19
Pemerintah sudah menerbitkan beberapa kebijakan dan memberikan insentif, baik insentif fiskal maupun non
fiskal, sampai saat ini Kemenperin terus mengupayakan untuk menjaga pertumbuhan industri di masa pandemi
Covid-19 melalui beberapa hal, antara lain:
Surat Edaran No 4
Tahun 2020 tentang
Pelaksanan Operasional
Pabrik Dalam Masa
Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat
Corona Virus Disease
2019 (Covid-19).
Isi:
1. Kewajiban bagi
Perusahaan dan/atau
Perusahaan Kawasan
Industri
2. Kewajiban bagi
Pekerja
SE No 7 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengajuan Permohonan
Perizinan Pelaksanaan Kegiatan
Industri Dalam Masa Masa
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Isi:
1. Dalam Masa Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Covid-19
Perusahaan Industri dan/atau
Perusahaan KI tetap menjalankan
kegiatan usahanya dengan
memiliki IOMKI.
2. Kegiatan usaha dilakukan dengan
memerhatikan kewajiban
sebagaimana tercantum dalam
SE No 4 Tahun 2020.
3. Pengajuan Permohonan IOMKI
dilakukan secara elektronik
melalui portsl SIINAS.
SE No 8 Tahun 2020 tentang Kewajiban Pelaporan Bagi
Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri
yang memiliki Izin Operasional dan
Mobilitas Kegiatan Industri.
8
17
2. Usulan Insentif Energi
USULAN INSENTIF UNTUK ENERGI
B. Gas
A. Listrik
• Penghapusan Rekening Minimum Pemakaian 40
Jam Nyala termasuk untuk pelanggan industri
premium 233 jam nyala dari periode 1 April 2020 –
31 Desember 2020. Pembayaran sesuai dengan
jumlah pemakaian penggunaan listrik. Jumlah
stimulus yang dibutuhkan sebesar Rp. 1,85 T
(selama 9 bulan)
• Penundaan pembayaran 50% tagihan PLN selama
6 bulan mulai April-September 2020 dengan
jaminan cicilan berupa giro mundur selama 12
(dua belas) bulan.
• Penghapusan Denda Keterlambatan pembayaran
• Penghapusan Pembayaran Minimum per
kontrak, pembayaran sesuai dengan jumlah
pemakaian
Keputusan Menteri ESDM N0. 8 Tahun
2020 tentang Penetapan Pengguna dan
Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang
Industri
18
3. Usulan Penghapusan PPN Untuk Bahan Baku Lokal Tujuan Ekspor
Fasilitas yang didapat KB/KITE berupa Pembebasan Bea Masuk (BM), Pembebasan Pajak Dalam
Rangka Impor (PDRI/PPN dan PPh) atas bahan baku impor ATAU Penangguhan PPN (Restitusi PPN)
atas bahan baku lokal
Selama ini industri orientasi ekspor yang tidak mempunyai fasilitas Kawasan Berikat (KB) atau
pun KITE tidak mendapatkan insentif fiskal apapun
KB/KITE
BAHAN BAKU
• IMPORT
• LOKAL
KB/KITE
EKSPOR
IMPORT
- BEBAS BM
- BEBAS PDRI
LOKAL
- PPN DITANGGUHKAN
- RESTITUSI PPN
OLAH, RAKIT, PASANG
NON KB/KITE
BAHAN BAKU
LOKAL
OLAH, RAKIT, PASANG
EKSPOR
USUL
- PEMBEBASAN PPN
19
4. PENINGKATAN UTILISASI MELALUI IMPLEMENTASI TKDN, DI KEMENTERIAN DAN LEMBAGA SERTA BUMN
• Pengendalian Impor dilakukan dengan cara :• Membuat dashboard Supply-Demand Domestik untuk produk-produk industry dalam negeri.
• Safeguard
• BM Anti Dumping
• Penguatan SNI
• Pembatasan/Pengaturan Pelabuhan Impor
• Perluasan dan Peningkatan jaringan logistic
• Implementasi Larangan Terbatas (Lartas)
5. PENINGKATAN UTILISASI MELALUI PENGENDALIAN IMPOR
Membutuhkan dukungan dari Kementerian/Lembaga lain
20
21
III. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI
Jumlah Kawasan Industri Operasional
Tahun 2020*Jumlah Kawasan Industri Operasional
Tahun 2015
Keterangan :
Terjadi peningkatan kawasan industri baik dari sisi
jumlah maupun luasannya.
1. Dari sisi jumlah, terjadi peningkatan sebesar 40
persen,
2. Sementara dari sisi luas mengalami peningkatan
16.238.59 Ha atau sebesar 44,85 persen. Kawasan
industri di luar Jawa mengalami peningkatan
sebanyak 15 Kawasan Industri dengan
penambahan luas lahan seluas 8.707,13 ha pada
tahun 2020
3. Meskipun dari sisi jumlah peningkatan masih
banyak terjadi di Jawa, tetapi karena di luar Jawa
ketersediaan lahan masih relatif luas maka
peningkatan persentase luas kawasan di luar Jawa
lebih tinggi dibandingkan dengan di Jawa.
NO PULAU JUMLAH KI LUAS (HA)PERSENTASE
LUAS
1 Jawa 64 37.083,35 70,72%
2 Kalimantan 8 2.374,13 4,53%
3 Sulawesi 3 3.832,00 7,31%
4 Sumatera 37 9.148,73 17,45%
Total 112 52.438,21 100,00%Pertumbuhandalam 5 Tahun
Jumlah Kawasan Industri Dalam Tahap
Konstruksi Tahun 2019**
**Lahan sudah clear & clean
NO PULAU JUMLAH KI LUAS (HA)
1 Jawa 15 4,067.48
2 Kalimantan 11 4,959.33
3 Maluku Papua 2 600.00
4 Nusa Tenggara 1 191.00
5 Sulawesi 2 849.00
6 Sumatera 7 4,083.00
Total 38 14,749.81
NO PULAU JUMLAH KI LUAS (HA)PERSENTASE
LUAS
1 Jawa 47 29.551,89 81,64%
2 Kalimantan 1 246,00 0,68%
3 Sulawesi 1 332,00 0,92%
4 Sumatera 31 6.069,73 16,77%
Total 80 36.199,62 100,00%
*Data per Februari 2020
22
Sei Mangkei
Kuala Tanjung
Tanggamus
Tanjung Enim Sadai
Galang Batang
Bintan Aviation
Bangkalan
Kemingking
Tanah Kuning
Surya Borneo
Batulicin
Jorong
Weda Bay
Teluk BintuniPalu
Ketapang
Miscellaneous Industry Agro Industry Oil & Gas Industry Metal based Industry Coal Based Industry Aerospace Industry
USULAN 27 KAWASAN INDUSTRI RJPMN 2020-2024
14 di Pulau Sumatera, 6 di Pulau Kalimantan, 1 di Pulau Madura,1 di Pulau Jawa,3 di Pulau Sulawesi dan Maluku, 1 di Pulau Papua1 di Nusa Tenggara Barat
Tenayan
Brebes
Maritime Industry
Tanjung Buton
Way PisangKatibung Pesawaran
BatanjungTakalar
Ladong
Sumbawa Barat
1. Persebaran Kawasan Industri RPJMN 2020-2024
23
Profil Lokasi Kawasan Industri Batang
Luas Rencana: 4326,4 haLuas Tahap 1 : 450 HaStatus Lahan : HGU PTPN III
Peta Status LahanPLTU Batang 2000
MW
Tol Trans Jawa
Rel Kereta Api
24
TRANSFORMASI EKONOMI
Pre Covid
PandemiCovid
PostCovid
• Transformasi Digital• Making Indonesia 4.0• UMKM Go Digital• Low Touch Economy• Reskilling dan
upskilling
• Utilisasi Industridibawah 50 %
• Berkurangnyakegiatan ekonomi
• Meningkatnyapengangguran danKemiskinan
• Berubahnya polakonsumsi masyarakat
25
26
27
28
Aspirasi
IV. PERKEMBANGAN INDUSTRI 4.0
1. Making Indonesia 4.0FARMASI
ALKES
7
29
Kemampuan Industri Dalam Negeri Terkait Bahan Farmasi dan Peralatan Medis
Industri telah dapatmemproduksi secaralokal semua komponenmekanis hingga 80% dari total komponenyang dibutuhkan
30
31
2. Pembangunan Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0
32
Mitigasi dampakcovid-19 terhadap
IKM
Target 2 juta UMKM sampaidengan Bulan Desember
Era “new normal” yang mengubahperilaku belanja
masyarakat
Gerakan nasional GotongRoyong, baik pemerintah,
swasta, maupun masyarakatuntuk belanja produk UMKM
Sektor belanja masyarakatmelalui marketplace, sektorbelanja pemerintah melalui
LKPP
Dilaksanakan selama Juni –Desember 2020 yang
melibatkan 14 K/L
3. Program E-Smart IKM #BanggaBuatanIndonesia
Sinergi dengan program e-Smart IKM yang sudah berjalan sejak 2017
33
Sebagai bagian dari strategi promosi internasional Making Indonesia 4.0, keikutsertaan Indonesia sebagaiPartner Country di Hannover Messe diharapkan turut berkontribusi pada percepatan digitalisasi lintassektor, di samping bersama komunitas manufaktur global mendorong upaya pemulihan ekonomi pascapandemic covid-19
McKinsey (2016)
4. Rencana Hannover Messe 2021
34
V. TARGET 35% SUBSTITUSI IMPOR PADA TAHUN 2022
Pada tahun 2022 target 35% substitusi impor dapat tercapai berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen pemerintah untuk
tercapainya kondisi sebagai berikut:
1. Obat dan vaksin Covid-19 dapat ditemukan pada akhir tahun 2020
2. Melakukan promosi investasi untuk peningkatan nilai investasi sektor industri pengolahan non-migas hingga tahun 2022, sehingga dapat
tumbuh industri-industri baru untuk suplai bahan baku pasar domestik.
3. Komitmen pemerintah dalam pemberian insentif maupun kemudahan bagi industri dan melaksanakan penggunaan produk dalam
negeri, sehingga pada tahun 2022 nilai TKDN dapat mencapai 53%.
4. Restrukturisasi mesin/peralatan untuk industri penghasil bahan baku (intermediate industri) agar utilisasi industri meningkat.
5. Penumbuhan IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang, sehingga IKM dapat sebagai produsen bahan baku/barang
setengah jadi untuk industri besar sedang.
Sasaran Indikator Kinerja2019 2020* 2021* 2022*
Nilai Persen Nilai Persen Nilai Persen Nilai Persen
Substitusi Impor Penurunan impor bahan baku dan bahan penolong sektor industri
126 0 112 11 97 23 82 35
(dalam Miliar USD)
Catatan:• 2019 ➔ Data realisasi impor bahan baku dan penolong• (*) 2020-2022 ➔ Target penurunan impor bahan baku dan penolong
Membutuhkan dukungan dari Kementerian/Lembaga lain
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta 12950
Top Related