5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
1/1341
Oleh :
Dr. Riyatno, S.H., LL.M.Kepala Pusat Bantuan Hukum
Badan Koordinasi Penanaman Modal
2011
KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG PENANAMAN MODAL
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://doddys.files.wordpress.com/2007/05/capturingcarbon.jpg&imgrefurl=http://doddys.wordpress.com/2007/&usg=__kGvo5iWDNXtGLCYiCwRCDyhmS3U=&h=504&w=507&sz=61&hl=id&start=2&um=1&tbnid=5K-xdrxRsrdaPM:&tbnh=130&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dminyak%2Bbumi%2Bdan%2Bgas%26hl%3Did%26um%3D1http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/AAmt/BM-Reisen/BilderMitBU/Jakarta3,templateId%3Dlarge__blob.jpg&imgrefurl=http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/AAmt/BM-Reisen/2008/Suedostasien/080226-Vorbericht,navCtx%3D217182.html&usg=__coVDTeyUtQ5TUt2iWUz_4KFGLvw=&h=300&w=450&sz=166&hl=id&start=6&um=1&tbnid=xdMsU8nHPbkc_M:&tbnh=85&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Djakarta%2Bview%26hl%3Did%26um%3D15/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
2/1342
Materi Paparan
1. Target Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi
2. Peringkat Indonesia Terkait Investasi Berdasarkan Survei Beberapa Lembaga Internasional
3. Alasan-Alasan Masuknya Modal Asing dan Syarat-Syarat Untuk Menarik Modal Asing
4. Peraturan Perundangan-Undangan Terkait Penanaman Modal:a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
b. Perundang-undangan Sektoral terkait Penanaman Modal
c. Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal
d. Daftar Negatif Investasi (DNI) 2007
5. Beberapa Fasilitas/Insentif Penanaman Modal:a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
b. PP No. 81 Tahun 2007 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam NegeriYang Berbentuk Perseroan Terbuka
c. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2007 tentang Fasilitas PPN
d. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008 tentang perubahan atas PP No.1/2007 tentang Fasilitas PajakPenghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-daerahTertentu
e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif danPemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah
f. Permenkeu No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta BarangdanBahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
g. Permenkeu No. 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau PenguranganPajak penghasilan Badan
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
3/1343
1. TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INVESTASI (1)
Pemerintah menjadikan investasi sebagai pilar pokok pertumbuhan ekonomi yang
ditargetkan 6,3 6,8% setiap tahun selama 5 tahun (2010 2014). Denganpertumbuhan tersebut ditargetkan untuk mengurangi angka kemiskinan menjadi 10 -
11% dan penurunan angka pengangguran sebesar 5 - 6%.
Untuk mencapai pertumbuhan makro ekonomi tersebut dibutuhkan realisasi investasi
rata-rata sebesar Rp. 2.000 Triliun per tahun atau total Rp. 10.000 Triliun dalam 5 tahun.
Sesuai Rencana Umum Penanaman Modal, fokus pengembangan investasi diarahkanpada bidang pangan, energi dan infrastruktur yang menciptakan nilai tambah (value
added)
Dalam upaya pencapaian target pertumbuhan investasi, harus didukung adanya
kebijakan dan perangkat peraturan perundang-undangan penanaman modal yang
memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investor serta menciptakan daya saing.
3
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
4/134
4 4
a Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Investasi
Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pertumbuhan
Ekonomi Riil (%)4,4 5,5 5,6 6,0 6,3 6,4 6,9 6,7 7,4 7,0 7,7
Kebutuhan *)
Investasi
(Rp. Triliun)
1.495,51.667,3
1.689,1
1.865,4
1.936,9
2.092,8
2.237,2
2.352,4
2.555,8
2.688,5
2.949,8
Sumber:
- Kerangka makro: Sasaran & Target Pembangunan, Kantor menko Perekonomian
- Bisnis Indonesia, November 2009
*) rata-rata Ro. 2.000 Triliun/Thn (sekitar US$ 200 Miliar/Thn)
1. TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INVESTASI (2)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
5/134
55
2. PERINGKAT INDONESIA TERKAIT INVESTASI BERDASARKAN
SURVEI BEBERAPA LEMBAGAINTERNASIONAL (1)
World Investment Prospects Survey2009-2012 oleh United Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD) yang diterbitkan tahun 2009:
Indonesia berada pada peringkat 9 dari 193 ekonomi dan dikategorikan sebagai the most
attractive economies for the location of FDI.
Survey Report on Overseas Business Operations by Japanese Manufacturing Companies oleh
Japan Bank for International Coorporation (JBIC) yang diterbitkantahun 2009:
Indonesia berada pada peringkat 8 dari 20 negara tujuan utama investasi perusahaan-perusahaan manufaktur Jepang.
Doing Business 2010 oleh International Finance Corporation (IFC) yang diterbitkan tahun
2009:
Indonesia berada pada peringkat 122 dari 183 ekonomi dan dikategorikan sebagai the most
active business regulatory reformer in East Asia and the Pasific.
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
6/134
6
Negara Prospektif Tujuan Investasi Menurut Pengusaha Jepang
Rank 1997 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 China China China China China China China China China
2 USA Thailand Thailand Thailand India India India India India
3 Indonesia USA USA India Thailand Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam
4 Thailand Indonesia Vietnam Vietnam Vietnam Thailand Thailand Rusia Thailand
5 India Vietnam India USA USA USA Rusia Thailand Rusia
6 Vietnam India Indonesia Rusia Rusia Rusia USA Brazil Brasil
7 Philippines Korea Korea Indonesia Korea Brazil Brazil USA USA
8 Malaysia Taiwan Taiwan Korea Indonesia Korea Indonesia Indonesia Indonesia
9 Brazil Malaysia Malaysia Taiwan Brazil Indonesia Korea Korea Korea
10 Taiwan Brazil Russia Malaysia Taiwan Taiwan Taiwan Taiwan Malaysia
Sumber: Japan Bank for International Cooperation (JBIC), survey dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan manufaktur Jepang
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
7/134
7 7
Peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business)World BankSurvey/IFC - Doing Business 2010
Sumber: International Finance Corporation (IFC)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
8/134
8
The 25 Most Attractive FDI Destination According to Corporate Executive
Country2010
Rank
2007
RankChange
China 1 1 0United States 2 3 +1
India 3 2 -1
Brazil 4 6 +2
Germany 5 10 +5
Poland 6 22 +16
Australia 7 11 +4
Mexico 8 19 +11
Canada 9 14 +5
United Kingdom 10 4 -6
United Arab Emirates 11 8 -3
Vietnam 12 12 0
France 13 13 0Hong Kong 14 5 -9
Other Gulf States*) 15 17 +2
Romania 16 - N/A
Czech Republic 17 25 -8
Russia 18 9 -9
Saudi Arabia 19 - N/A
Indonesia 20 21 +1
Malaysia 21 16 -5
Chile 22 - N/A
Turkey 23 20 -3
Singapore 24 7 -17
Egypt 25 - N/A
The Foreign Direct Investment Confidence Index is a regular survey of global executives conducted by A. T. Kearney.
The Index provides a unique look at the present and future prospects for international investment flows.
Companies participating in the survey account for more than $ 2 trillion in annual global revenue.
*) Includes Bahrain, Kuwait, Oman and Qatar
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
9/134
9
3. ALASAN-ALASAN MASUKNYA MODAL ASING DAN SYARAT-
SYARAT UNTUK MENARIK MODAL ASING
a. Alasan-Alasan Masuknya Modal asing :
1) Upah buruh yang murah
2) Dekat dengan sumber bahan mentah
3) Menemukan pasar baru
4) Royalti dari alih teknologi
5) Penjualan bahan baku dan suku cadang
6) Insentif
7) Status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan
internasional
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
10/134
10
b. Syarat-Syarat Untuk Menarik Modal Asing :
1) Syarat adanya keuntungan ekonomi (economic opportunity)
2) Syarat stabilitas politik (political stability)
3) Syarat kepastian hukum (legal certainty)
1
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
11/134
11
4. PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TERKAIT
PENANAMAN MODAL:
a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
b. Perundang-undangan Sektoral terkait Penanaman Modal
c. Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal
d. Daftar Negatif Investasi (DNI) 2007
1
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
12/134
12
Penanaman Modal Asingadalah kegiatan
menanam modal untuk melakukan usaha
di wilayah negara RI yang dilakukan oleh
penanam modal asing, baik yang
menggunakan modal asing sepenuhnyamaupun yang berpatungan dengan
penanam modal DN
Penanaman Modal Dalam Negeriadalah
kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah negara RI
yang dilakukan oleh penanam modal DN
dengan menggunakan modal dalam
negeri
Penanaman Modal
adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal baik oleh penanam
modal DN maupun penanam modal
asing untuk melakukan usaha di wilayah
negara RI
a. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Definisi Penanaman Modal
(Pasal 1)
1
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
13/134
13
3. Jaminan hak melakukan transfer dan repatriasi
dalam valuta asing yaitu: modal, keuntungan dandana yang diperlukan.
(Pasal 8 ayat (3))
5. Penyelesaian sengketa
(Pasal 7 ayat (3) danPasal 11 ayat (3))
6. Penanam modal:
a. Hak pelayanan izin dan informasi
b. Hak fasilitas kemudahan
(Pasal 14)
4. Jaminan kepastian hak, hukum
dan perlindungan
(Pasal 14)
2. Memberikan perlindungan bagiUMKMK
(Pasal 4 ayat (2) huruf e)
1. Perlakuan yang sama
(Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 6
Prinsip Dasar UU. No. 25 Tahun 2007
Prinsip Dasar
UU. 25/2007
1
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
14/134
14
Arah Kebijakan (Pasal 4 ayat 1)
Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk
penguatan daya saing perekonomian nasional. Mempercepat peningkatan penanaman modal.
(Pasal 4 ayat 2)
Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal
asing, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam
modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman
modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada UMKM
dan Koperasi.
(Pasal 4 ayat 3)
Kebijakan Dasar Penanaman Modal diwujudkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal
(RUPM)
Kebijakan Dasar Penanaman Modal
1
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
15/134
15
Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yangberbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penanaman modal asing wajibdalam bentuk perseroan terbatas (PT) berdasarkanhukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam
bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:
a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
b. membeli saham; dan
c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Pasal 5)
Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan
1
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
16/134
16
Perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negaramanapun.
Tidak akan dinasionalisasi, namun bila sampai terjadi nasionalisasi maka akandiberikan kompensasi sesuai harga pasar.
Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valutaasing, antara lain terhadap :
Modal;
Keuntungan, bunga bank, deviden dan pendapatan lain;
Kompensasi atas kerugian;
Kompensasi atas pengambilalihan.
(Pasal 6 s/d Pasal 8)
Perlakuan Terhadap Penanaman Modal (1)
1
( )
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
17/134
17
(1) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan olehpenanam modal:
a. penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain
untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan
b. pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan
transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.
(2) Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan
penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga
selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.
(Pasal 9)
Perlakuan Terhadap Penanaman Modal (2)
1
K k j
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
18/134
18
Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus
mengutamakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia (WNI).
Untuk jabatan dan keahlian tertentu, perusahaan penanaman modal berhak menggunakan
tenaga ahli Warga Negara Asing (WNA).
(Pasal 10)
Pasal 11
(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secaramusyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.
(2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil,
penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.
(3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan
penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial
melalui pengadilan hubungan industrial.
Ketenagakerjaan
1
Bidang Usaha
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
19/134
19
Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal,kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbukadengan persyaratan.
Kriteria, persyaratan dan daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan
persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.Peraturan Presiden tersebut telah dituangkan dalam Perpres No. 76 dan No. 77Tahun 2007 jo No. 111 Tahun 2007.
(Pasal 12)
Bidang Usaha
1
Pengembangan Penanaman Modal Bagi
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
20/134
20
Pengembangan Penanaman Modal BagiUsaha Mikro, Kecil, Menengah, Dan Koperasi
(1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usahamikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untukusaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil,menengah, dan koperasi.
(2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil,menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya
saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaraninformasi yang seluas-luasnya.
(Pasal 13)
2
Hak Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal (1)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
21/134
21
Kepastian hak, hukum, dan perlindungan. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya.
Hak pelayanan.
Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(Pasal 14)
Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal (1)
Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannyakepada BKPM.
Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usahapenanaman modal.
Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Pasal 15)
Hak Penanam Modal
Kewajiban Penanam Modal
2
Hak Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal (2)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
22/134
22
Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal
menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain
yang merugikan negara.
Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.
Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Pasal 16)
Tanggung Jawab Penanam Modal
(Pasal 17)
Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib
mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar
kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
2
Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal (2)
F ilit P M d l
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
23/134
23
Fasilitas Penanaman Modal Diberikan Kepada (Pasal 18):
Penanaman Modal Baru atau
Penanaman Modal yang melakukan perluasan usaha,yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria tertentu.
Fasilitas Penanaman Modal
Memenuhi salah satu kriteria, antara lain :
Menyerap banyak tenaga kerja;
Menjaga kelestarian lingkungan hidup; Membangun infrastruktur;
Termasuk skala prioritas tinggi;
Bermitra dengan UMKM atau Koperasi;
Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang
dianggap perlu;
Melaksanakan alih teknologi; Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di
dalam negeri.
Kriteria Penanam Modal Yang Memperoleh Fasilitas (Pasal 18 ayat 3)
2
Bentuk Fasilitas Penanaman Modal
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
24/134
24
Pajak Penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap
jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu. Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk
keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.
Pembebasan atau Keringan Bea Masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluanproduksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu.
Pembebasan atau Penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesinatau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama
jangka waktu tertentu.
Penyusutan atau Amortisasi yang dipercepat, dan
Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah ataudaerah atau kawasan tertentu.
Pembebasan dan Pengurangan PPH Badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapatdiberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.
(Pasal 18 ayat 4)
Catatan :
Industri Pionir adalah Industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi,
memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional
Bentuk Fasilitas Penanaman Modal
2
Hak Atas Tanah (1)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
25/134
25
Hak Atas Tanah ( )
Pasal 22 Ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007, semula:
(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal
21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang dan dapat diperbarui kembali atas permohonan
penanaman modal.
(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligusdan dapat diperbarui kembali atas
permohonan penanam modal, berupa:
a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara
dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat
diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara
dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat
diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan
dan diperpanjang di muka sekaligusselama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui
selama 25 (dua puluh lima) tahun.
Menjadi :
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007 tanggal 25 Maret 2008
2
Hak Atas Tanah (2)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
26/134
26
(2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan
diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan
persyaratan antara lain:
Ayat (2) Semula:
(2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan
diperpanjang untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:
Menjadi:
Hak Atas Tanah ( )
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007 tanggal 25 Maret 2008
2
Hak Atas Tanah (3)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
27/134
27
Menjadi :
(4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan dan yang dapat
diperbarui sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dapat dihentikan
atau dibatalkan ...
Ayat (4), Semula :(4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka
dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2)
dapat dihentikan atau dibatalkan ...
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007 tanggal 25 Maret 2008
Hak Atas Tanah
2
Fasilitas Keimigrasian (1)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
28/134
28
(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat diberikan untuk:a. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam
merealisasikan penanaman modal;
b. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat
sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan
pelayanan purnajual; dan
c. calon penanam modal yang akan melakukan penjajakan penanaman modal.
(2) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian yang diberikan
kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
b diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi
Penanaman Modal.
Pasal 23
Fasilitas Keimigrasian
2
Fasilitas Keimigrasian (2)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
29/134
29
(3) Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu:
a. pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun;b. pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap
dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
c. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal
terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;
d. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggalterbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan
e. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal
tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung
sejak izin tinggal tetap diberikan.
(4) Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dan huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dariBadan Koordinasi Penanaman Modal.
Pasal 23
g
2
Pengesahan Dan Perizinan Perusahaan (1)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
30/134
30
Pengesahan Dan Perizinan Perusahaan
(1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan
kententuan Pasal 5 Undang-Undang ini.
(2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk
badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan
terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh
izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memilikikewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu
pintu.
Pasal 25
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan
yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memilikikewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonansampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
(Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10)
3
Pengesahan Dan Perizinan Perusahaan (2)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
31/134
31
(1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam
memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai
penanaman modal.
(2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang
di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan
wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan
nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenangmengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.
(3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.
Pasal 26
e gesa a a e a e usa aa
3
Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal (1)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
32/134
32
(1) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasiantarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia,
antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antarpemerintah
daerah.
(2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
(3) Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpinoleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
j
Pasal 27
3
Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal (2)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
33/134
33
(1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi
Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
c. menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
d. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan
usaha;
e. membuat peta penanaman modal Indonesia;
f. mempromosikan penanaman modal;
g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lainmeningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan
menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal
dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
i. mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar
wilayah Indonesia; dan
j. mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.
(2) Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman Modal
bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 28
j
3
Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal (3)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
34/134
34
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu
satu pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal harus melibatkan
perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait
dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.
Pasal 29
j
3
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal (1)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
35/134
35
PASAL 30
Penyelenggaraan penanaman modal yg ruang lingkupnya :
lintas provinsiurusan Pemerintah
lintas kabupaten/kotaurusan pemerintah provinsi dalam satu kabupaten/kotaurusan pemerintah kabupaten/kota
Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkatrisiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional; Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau
ruang lingkupnya lintas propinsi;
Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
Penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing yang berasaldari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan
Pemerintah Negara lain; Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.
Kewenangan Pemerintah (Pasal 30 ayat 7)
3
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal (2)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
36/134
36
Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadikewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintahmenyelenggarakan sendiri, melimpah kannya kepada Gubernur selaku wakilPemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota.
Kewenangan Pemerintah (Pasal 30 ayat 8)
3
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
37/134
37
Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yangbersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk
menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan
dikembangkan kawasan ekonomi khusus.
Ketentuan KEK diatur dengan Undang-Undang.
(Pasal 31)
3
Ketentuan Penutup
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
38/134
38
Dengan berlakunya UU ini, UU No. 1/1967 jo No. 11/1970 tentang PMA
dan UU No. 6/1968 jo No. 12/1970 tentang PMDN dinyatakan tidak
berlaku.
Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung
dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan menyesuaikan
pengaturannya pada UU ini.
(Pasal 38)
3
Ketentuan Peralihan
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
39/134
39
Perjanjian Internasional dalam bidang Penanaman Modal yang disetujui Pemerintah RI sebelumberlakunya UU ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut. (Pasal 35)
Rancangan Perjanjian Internasional dalam bidang Penanaman Modal yang belum disetujuiPemerintah RI wajib menyesuaikan dengan UU ini. (Pasal 36)
Pada saat UU ini berlaku, seluruh Peraturan Pelaksanaan dari UU NO. 1/1967 tentang PMA danUU NO. 6/1968 tentang PMDN tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diaturdengan peraturan pelaksanaan yang baru. (Pasal 37 ayat 1)
Persetujuan Penanaman Modal dan Izin Pelaksanaan yang telah diberikan pemerintahberdasarkan UU No. 1/1967 dan UU No. 6/1968, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya
Persetujuan Penanaman Modal dan Izin Pelaksanaan tersebut; (Pasal 37 ayat 2)
Permohonan penanaman modal yg telah disampaikan kepada instansi yg berwenang dan padatanggal disahkannya UUPM wajib disesuaikan dgn ketentuan dlm UU ini (Pasal 37 ayat 3)
Perusahaan yang telah memperoleh Izin Usaha berdasarkan UU No. 1/1967 dan UU No. 6/1968yang telah berakhir masa berlakunya, dapat diperpanjang berdasarkan UU ini. (Pasal 37 ayat 4)
3
b. Perundang-undangan Sektoral terkait Penanaman Modal
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
40/134
40 40
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral & Batubara
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
4. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata
5. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
6. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
7. Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
8. Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos
9. Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri
antara lain:
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 2008 tentang UsahaMikro, Kecil, dan Menengah (1)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
41/134
41 41
, , g
1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari
Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yangdimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau
Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha
nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan
ekonomi di Indonesia
Pokok-pokok pikiran yang terkait penanaman modal :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 2008 tentang UsahaMikro, Kecil, dan Menengah (2)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
42/134
42 42
Kriteria UMKM
(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50. juta tidak termasuk tanah danbangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta.
(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta tidak
termasuk tanah & bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300juta sampai dengan paling banyak Rp. 2,5 milyar.
(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10
milyar tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 milyar sampai dengan paling banyak Rp. 50
milyar.
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral & Batubara (1)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
43/134
43 43
Pokok-pokok pikiran yang terkait penanaman modal:
1. Usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara;
2. Hanya ada satu jenis izin usaha pertambangan (IUP), tidak ada lagi kontrak antara perusahaan danpemerintah;
3. Perizinan dikeluarkan melalui proses lelang untuk mineral logam dan batubara dengan perlakuan
sama dan prinsip transparansi;
4. Sistem perizinan disederhanakan menjadi dua bagian yaitu izin eksplorasi dan izin operasi;
5. Izin usaha kegiatan pertambangan mineral & batubara yang baru diberikan oleh Pemerintah dalam
bentuk Izin Usaha Pertambangan, tidak lagi dalam bentuk Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
6. KP, KK, PKP2B, SIPD, SIPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu
kontrak/ijin;
7. Pengolahan dan pemurnian harus dilakukan di dalam negeri.
8. Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki
oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usahamilik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral & Batubara (2)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
44/134
4444
IUP EKSPLORASI IUP OPERASI PRODUKSI
MINERALJANGKA WAKTU
(Tahun)LUAS
JANGKA WAKTU
+ Perpanjangan (Tahun)LUAS
Logam Max. 8 Max. 100.000Min. 5.000
Max. 20 th + (2x 10 th) Max. 25.000
BatubaraMax. 7 Max. 50.000
Min. 5.000
Max. 20 th + (2x 10 th) Max. 15.000
Bukan Logam
Bukan Logam Jenis Tertentu
Max. 3
Max. 7
Max. 25.000
Min. 500
Max. 10 th + (2x 5 th)
Max. 20 th + (2x 10 th)
Max. 5.000
Batuan Max. 3Max. 5.000
Min. 5
Max.5 th + (2x 5 th) Max. 1.000
Izin Usaha Pertambangan (IUP )
Jangka Waktu (Tahun) dan Luas (Ha)
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral & Batubara (3)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
45/134
45 45
Usaha Jasa Pertambangan
1. Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional, jika tidak
terdapat dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
2. Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:
a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
1) penyelidikan umum;
2) eksplorasi;
3) studi kelayakan;
4) konstruksi pertambangan;
5) pengangkutan;
6) lingkungan pertambangan;
7) pascatambang dan reklamasi; dan/atau8) keselamatan dan kesehatan kerja.
b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
1) penambangan; atau
2) pengolahan dan pemurnian.
3. Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan
klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.
4. Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa
pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (1)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
46/134
46 46
Pokok-pokok pikiran yang terkait penanaman modal:
1. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan
hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan
pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut
pembayaran.
2. Kegiatan angkutan udara terdiri atas:
a. angkutan udara niaga; dan
b. angkutan udara bukan niaga.
Dapat dilakukan secara berjadwal dan/atau tidak berjadwal oleh badan usaha angkutan udara niaga
nasional dan/atau asing untuk mengangkut penumpang dan kargo atau khusus mengangkut kargo.3. Angkutan udara niaga dalam negeri (berjadwal dan/atau tidak berjadwal) dilakukan oleh badan usaha
angkutan udara nasional yang mendapat izin usaha angkutan udara niaga (berjadwal dan/atau tidak
berjadwal).
4. Dalam hal modal badan usaha angkutan udara niaga nasional yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia
atau warga negara Indonesia terbagi atas beberapa pemilik modal, salah satu pemilik modal nasional
harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (single majority).
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (2)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
47/134
4747
1. Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal luar negeri dilakukan oleh badan usaha angkutan udaraniaga berjadwal nasional dan/atau perusahaan angkutan udara niaga berjadwal asing untukmengangkut penumpang dan kargo berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral.
2. Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutanudara niaga asing wajib mendapatkan persetujuan terbang dari Menteri setelah mendapatpersetujuan dari menteri terkait
3. Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dapat berupa:
a. rombongan tertentu yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama bukan untuk tujuan wisata(affinity group);
b. kelompok penumpang yang membeli seluruh atau sebagian kapasitas pesawat untukmelakukan paket perjalanan termasuk pengaturan akomodasi dan transportasi lokal (inclusivetour charter);
c. seseorang yang membeli seluruh kapasitas pesawat udara untuk kepentingan sendiri (own usecharter);
d. taksi udara (air taxi); atau
e. kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal lainnya.
4. Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus pengangkut kargo yang melayani ruteke Indonesia dilarang mengangkut kargo dari wilayah Indonesia, kecuali dengan izin Menteri.
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (3)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
48/134
4848
1. Izin usaha angkutan udara niaga, harus memenuhi persyaratan:
a. akta pendirian badan usaha Indonesia yang bergerak di bidang angkutan udara niaga
berjadwal/angkutan udara niaga tidak berjadwal, disahkan Menteri yang berwenang;
b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
c. surat keterangan domisili;
d. surat persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penanaman
modal apabila yang bersangkutan menggunakan fasilitas penanaman modal;
e. tanda bukti modal yang disetor;
f. garansi/jaminan bank; dang. rencana bisnis untuk kurun waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
Dokumen pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diserahkan dalam bentuk salinan
yang telah dilegalisasi oleh instansi yang mengeluarkan, dan dokumen aslinya ditunjukkan
kepada Menteri.
2. Izin usaha angkutan udara niaga berlaku selama pemegang izin masih menjalankan kegiatan
angkutan udara sesuai dengan izin yang diberikan.
3. Undang-UndangNo. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (4)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
49/134
49 49
Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara terdiri atas pelayanan jasa :
a. kebandarudaraan; dan
b. terkait bandar udara.
Pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos
Pelayanan jasa terkait bandar udara meliputi kegiatan:
a. pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara,
b. pelayanan penumpang dan barang,
c. yang memberikan nilai tambah bagi pengusahaan bandar udara.
Pelayanan jasa kebandarudaraan dapat diselenggarakan oleh:
a. badan usaha bandar udara untuk bandar udara yang diusahakan secara komersial setelah
memperoleh izin dari Menteri; atau
b. unit penyelenggara bandar udara untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
Pelayanan jasa kebandarudaraan diselenggarakan berdasarkan konsesi dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam perjanjian serta dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau
lebih bandar udara yang diusahakan secara komersial.
Pelayanan jasa terkait dengan bandar udara dapat diselenggarakanoleh orang perseorangan warga negara
Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
Jasa Pengusahaan Kebandarudaraan
4. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
50/134
5050
Pokok-pokok pikiran yang terkait penanaman modal:
Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di
bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota. Usaha pariwisata meliputi, antara lain:
a. daya tarik wisata;
b. kawasan pariwisata;
c. jasa transportasi wisata;
d. jasa perjalanan wisata;
e. jasa makanan dan minuman;
f. penyediaan akomodasi;g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
i. jasa informasi pariwisata;
j. jasa konsultan pariwisata;
k. jasa pramuwisata;
l. wisata tirta; dan
m. spa.
Usaha pariwisata lainnya diatur dengan Peraturan Menteri.
Pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (1)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
51/134
5151
Pokok-pokok pikiran yang terkait penanaman modal:
Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk
badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan
kriteria dan skala tertentu.
Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun
yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan
hewan. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang
menunjang usaha budi daya ternak.
5. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (2)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
52/134
5252
1. Yang wajib memperoleh Izin dan/atau rekomendasi dari Menteri sesuai ketentuan perundang-undangan:
a. pemasukan dan/atau pengeluaran sumber daya genetik ke dan dari wilayah NKRI.
b. pemasukan benih dan/atau bibit.
c. Pengeluaran benih, bibit, dan/atau bakalan.
2. Yang wajib memiliki izin usaha peternakan dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau Bupati/Walikota:
a. budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu.
b. pelayanan kesehatan hewan
c. rumah potong hewan
d. tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan
3. Yang wajib memperoleh izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan:a. memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial.
b. pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan.
4. Bidang usaha lainnya:
- memasukkan produk hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperoleh
izin pemasukan dari menteri yang terkait di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi:
a. untuk produk hewan segar dari Menteri; atau
b. untuk produk hewan olahan dari pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengawasan
obat dan makanan dan/atau Menteri.
- penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan wajib mendapatkan izin dari BPPT.
Bidang-Bidang Usaha
P j k D h
6. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (PDRD) (1)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
53/134
53 53
Pajak provinsi terdiri dari 5 jenis:
1. Pajak kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak air permukaan, dan
5. Pajak rokok (pajak baru provinsi yang dibagihasilkan ke kabupaten/kota, 70% untuk kabupaten/kota dan30% untuk provinsi)
Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari 11 jenis:
1. Pajak hotel
2. Pajak restoran3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walet10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Pajak Daerah
6. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (PDRD) (2)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
54/134
5454
Retribusi Daerah (1)
Terdapat 30 jenis retribusi yang boleh dipungut oleh pemerintah daerah yang dibagi menjadi tiga
kelompok obyek retribusi, yaitu:
1. jasa umum,
2. jasa usaha, dan3. perizinan tertentu.
Retribusi atas jasa umum ada 14 jenis, yaitu:
1. Pelayanan kesehatan;
2. Pelayanan persampahan atau kebersihan;
3. Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
4. Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
5. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
6. Pelayanan pasar;
7. Pengujian kendaraan bermotor;
8. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
9. Penggantian biaya cetak peta;
10. Penyediaan dan atau penyedotan kakus;
11. Pengolahan limbah cair;
12. Pelayanan tera atau tera ulang;
13. Pelayanan pendidikan; serta
14. Pengendalian menara telekomunikasi.
R t ib i D h (2)
6. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (PDRD) (3)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
55/134
5555
Adapun retribusi untuk jasa usaha ada 11 jenis, yaitu :
1. Pemakaian kekayaan daerah;
2. Pasar grosir dan atau pertokoan;
3. Tempat pelelangan;4. Terminal;
5. Tempat khusus parkir;
6. Penginapan/Pesanggrahan/vila;
7. Rumah potong hewan;
8. Pelayanan kepelabuhanan;
9. Tempat rekreasi dan olahraga;
10. Penyeberangan di air; dan11. Penjualan produksi usaha daerah.
Perizinan tertentu ada lima jenis retribusi, yaitu :
1. Izin mendirikan bangunan;
2. Izin tempat penjualan minuman beralkohol;
3. Izin gangguan;
4. Izin trayek; dan5. Izin usaha perikanan.
Retribusi Daerah (2)
6. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (PDRD) (4)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
56/134
5656
Beberapa Sifat dan Ketentuan dalam PDRD
Bersifat closed list (daftar tertutup) yakni pemerintah daerah tidak dapat lagi memungut jenis pajak
selain yang telah ditentukan dalam UU PDRD tersebut, agar tercipta kepastian hukum dan iklim
investasi dapat berkembang. Pajak progresif hanya diperuntukkan untuk pajak kendaraan bermotor pada kepemilikan kedua dan
seterusnya dengan tarif 2% s/d 10% yang besaran tarif aktualnya untuk setiap jenis kendaraan
bermotor ditetapkan melalui Perda Provinsi.
(pajak progresif ini tidak dikenakan pada kendaraan angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran,
sosial keagamaan, lembaga sosial/pemerintah/ TNI/Polri, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang
ditetapkan dengan perda).
Kewajiban alokasi penerimaan (earmarking) dari pajak tertentu ke sektor publik yang terkait langsung
dengan sektor perpajakannya. Misal:
1. Minimal 10% dari hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor wajib dialokasikan untuk
pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi
umum.
2. Mewajibkan 50% dari hasil penerimaan pajak rokok, dialokasikan untuk belanja publik di bidang
kesehatan masyarakat dan penegakan hukum terutama untuk mengatasi perdagangan rokokilegal.
k k k k iki k i d l
7. Undang Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (1)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
57/134
57
Pokok-pokok pikiran yang terkait penanaman modal:
1. Usaha perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film
dan bersifat komersial.
2. Usaha perfilman meliputi:
a. pembuatan film;
b. jasa teknik film;
c. pengedaran film;
d. pertunjukan film;
e. penjualan dan penyewaan film;f. pengarsipan film;
g. ekspor film; dan
h. impor film.
3. Peraturan tentang penanaman modal asing dalam perfilman diserahkan kepada rezim
penanaman modal berdasarkan UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan
peraturan pelaksanaannya.
57
7. Undang Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (2)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
58/134
58 58
1. Setiap jenis usaha perfilman wajib memiliki izin usaha, kecuali jenis usaha penjualan dan/atau penyewaan
film oleh pelaku usaha perseorangan.
2. Izin usaha diberikan oleh Menteri untuk setiap jenis usaha:
a. usaha pembuatan film;
b. usaha jasa teknik fllm;
c. usaha pengedaran film;
d. usaha ekspor film; dan/atau
e. usaha impor film.
3. Izin usaha diberikan oleh bupati atau walikota untuk setiap jenis usaha:
a. usaha penjualan dan penyewaan film;
b. usaha pengarsipan film; dan/atau
c. usaha pertunjukan film untuk yang dilakukan di dalam bioskop dan/atau di tempat yang
diperuntukkan bagi pertunjukan film.
4. Izin usaha dilaksanakan tanpa dipungut biaya dan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
5. Izin usaha yang diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
usaha pertunjukan yang dilakukan melalui penyiaran oleh lembaga penyiaran atau media elektronik
lainnya. Syarat dan tata cara permohonan izin usaha diatur dalam peraturan Menteri.
6. Pembuatan film oleh pihak asing yang menggunakan lokasi di Indonesia dilakukan dengan izin Menteri.
Pokok-pokok pikiran yang terkait penanaman modal:
8. UndangUndang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos (1)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
59/134
59 59
Pokok pokok pikiran yang terkait penanaman modal:
1. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan
transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.
2. Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos dengan keseluruhan kegiatan
pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.
3. Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.
4. Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. badan usaha milik negara;
b. badan usaha milik daerah;
c. badan usaha milik swasta; dan
d. koperasi.
5. Badan usaha tersebut dapat melakukan kegiatan:
a. layanan komunikasi tertulis atau surat elektronik;
b. layanan paket;
c. layanan logistik;
d. layanan transaksi keuangan; dan
e. layanan keagenan pos.6. Badan usaha mendapat izin Penyelenggaraan Pos dari Menteri dan Ketentuan lebih lanjut mengenai
persyaratan dan tata cara pemberian izin diatur dalam peraturan pemerintah.
1 Penyelenggara Pos dapat melakukan kerja sama dengan:
8. UndangUndang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos (2)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
60/134
6060
1. Penyelenggara Pos dapat melakukan kerja sama dengan:
a. Penyelenggara Pos dalam negeri;
b. Penyelenggara Pos asing;
c. badan usaha dalam negeri bukan Penyelenggara Pos; dan/atau
d. badan usaha asing bukan Penyelenggara Pos.Kerja sama Penyelenggara Pos dengan badan usaha asing bukan Penyelenggara Pos tidak termasuk kepemilikan
modal dan saham serta terbatas pada wilayah operasional masing-masing.
2. Penyelenggara Pos asing dapat menyelenggarakan pos di Indonesia dengan syarat:
a. wajib bekerja sama dengan Penyelenggara Pos dalam negeri;
b. melalui usaha patungan dengan mayoritas saham dimiliki Penyelenggara Pos dalam negeri; (Pengiriman
antarkota dilaksanakan oleh Penyelenggara Pos dalam negeri bukan usaha patungan)
c. Penyelenggara Pos dalam negeri yang akan bekerja sama sahamnya tidak boleh dimiliki oleh warga negaraatau badan usaha asing yang berafiliasi dengan Penyelenggara Pos dalam negeri;
d. Penyelenggara Pos asing dan afiliasinya hanya dapat bekerja sama dengan satu Penyelenggara Pos dalam
negeri; dan
e. kerja sama Penyelenggara Pos asing dengan Penyelenggara Pos dalam negeri dibatasi wilayah operasinya
pada ibukota provinsi yang telah memiliki pelabuhan udara dan/atau pelabuhan laut internasional.
3. Kerja sama Penyelenggara Pos dengan Penyelenggara Pos asing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
4. Penyelenggara pos dapat menjadi perusahaan publik atau perusahaan terbuka setelah mendapat izin dari
Menteri.
k k k k iki k i d l
9. Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (1)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
61/134
6161
Pokok-pokok pikiran yang terkait penanaman modal:
1. KEK merupakan suatu pengembangan kawasan dengan batas tertentu yang memiliki keunggulan tertentu
dengan memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan dalam memfasilitasi kegiatan industri, ekspor,
impor dengan penyederhanaan proses bisnis, jaminan ketertiban dan keamanan termasuk fasilitaskeringanan fiskal.
2. Terdapat 2 fasilitas yaitu fiskal dan non fiskal.
Fasilitas fiskal mencakup bidang-bidang:
- perpajakan,
- kepabeanan,
- cukai,
- pajak daerah dan retribusi daerah, serta- kemudahan lain yang akan diatur kemudian.
Fasilitas non-fiskal mencakup:
- kemudahan di bidang pertanahan, keimigrasian, perizinan, dan
- tidak memberlakukan ketentuan yang mengatur bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di
bidang penanaman modal, kecuali yang dicadangkan untuk UMKM dan koperasi.
Keseluruhan fasilitas dan kemudahan tersebut akan dilaksanakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) yang dibentuk disetiap KEK
9. Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (2)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
62/134
6262
a. Impor barang di KEK dapat diberikan fasilitas berupa penangguhan bea masuk, dan pembebasan cukai
bagi barang yang merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi.
b. KEK tetap berada dalam wilayah kepabeanan namun berbeda dengan Free Trade Zone (FTZ) karena
tidak dipungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai), Bea masuk, dan lain-lain sebagai fasilitas selama
pengusaha ekspor dan jika dijual ke dalam Indonesia akan tetap dikenai PPN.
c. KEK terdiri atas satu atau beberapa zona, diantaranya pengolahan ekspor, logistik, industri,
pengembangan teknologi, pariwisata, energi dan atau ekonomi lainnya dan lokasi (zona khusus) bagi
usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi baik sebagai pelaku usaha maupun pendukung kegiatan
perusahaan yang ada di kawasan ekonomi khusus.d. Terdapat Dewan Nasional yang bertugas untuk menyusun rencana induk, menetapkan kebijakan umum
untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK dan Dewan Kawasan untuk membentuk
administrator KEK serta mengawasi, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan administrator
KEK.
Penyelenggaraan KEK
Pokok pokok pikiran yang terkait penanaman modal:
10. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
63/134
6363
Pokok-pokok pikiran yang terkait penanaman modal:
a. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan
prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki
Izin Usaha Kawasan Industri.
b. Izin usaha KI diberikan kepada perusahaan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia,
dapat berbentuk BUMN, BUMD, koperasi, badan usaha swasta.
c. Luas lahan paling rendah 50 Ha dalam satu hamparan tetapi untuk UMKM paling rendah 5 Ha dalam satu
hamparan.
d. Diberikan fasilitas kepabeanan & perpajakan sesuai ketentuan di bidang perpajakan.
e. Untuk optimalisasi KI, Gubernur/Bupati/Walikota dapat memberikan insentif, kemudahan pembebasan lahan &
pelayanan terpadu.
f. Perusahaan industri yang didirikan setelah tanggal 3 Maret 2010 wajib berlokasi di KI kecuali:
- Perusahaan yang memerlukan lokasi khusus (bahan baku/proses produksi)
- Industri Mikro, Kecil dan Menengah.
- Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah
kabupaten/kota yang belum memiliki Kawasan Industri atau yang telah memiliki Kawasan Industri namun
seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis.
g. Selain kegiatan industri, setiap perusahaan di KI dapat melakukan kegiatan penyimpanan barang & wajibmemiliki Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri.
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
64/134
64
c. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
6
Pokok-Pokok Substansi (1)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
65/134
65
Untuk memudahkan pelayanan penanaman modal dan menciptakan efisiensi serta daya saing investasi
maka perlu diselenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal.
Perpres ini mengatur pembentukan dan penyelenggaraan PTSP untuk perizinan dan nonperizinan yangmendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki
kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan
sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
Perizinan contohnya persetujuan penanaman modal, sedangkan nonperizinan misalnya segala bentuk
kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.
PTSP dibentuk dan diselenggarakan di pusat di PTSP BKPM. Dalam menyelenggarakan PTSP di bidangpenanaman modal di Pusat, Kepala BKPM mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari
Menteri Teknis/Kapolri untuk memberikan perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal yang
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat seperti Izin Penanaman Modal Asing; penanaman modal yang
Lintas Provinsi, terkait SDA tidak terbarukan dengan tingkat risiko lingkungan tinggi, Industri prioritas
tinggi skala nasional, terkait fungsi pemersatu & penghubung antar wilayah, terkait strategi
pertahanan & keamanan nasional; dan bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan
Pemerintah menurut UU.
65
Pokok-Pokok Substansi (2)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
66/134
666
Penyelenggaraan PTSP di daerah:
Di PTSP Perangkat Daerah Provinsi di bidang Penanaman Modal (PDPPM) di masing-masing Provinsi, dengan kewenangan meliputi: Penanaman Modal ruang lingkup
lintas Kabupaten/Kota, Penanaman Modal urusan Pemerintah Provinsi berdasarkan
PP No. 38/2007, dan Penanaman Modal urusan Pemerintah yang diberikan
Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur.
Di PTSP Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di bidang Penanaman Modal (PDKPM) di
masing-masing Kabupaten/Kota, dengan kewenangan meliputi: Penanaman Modalruang lingkup satu Kabupaten/Kota, Penanaman Modal urusan Pemerintah
Kabupaten/Kota berdasarkan PP No. 38/2007, dan Penanaman Modal urusan
Pemerintah yang diberikan Penugasan kepada pemerintah kabupaten/kota.
Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
67/134
6767
1. Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal
oleh Pemerintah dilaksanakan oleh BKPM
2. Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman
Modal oleh Pemerintah Provinsi dilaksanakan olehPDPPM
3. Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh
PDKPM
Menteri/Kepala LPND,
Gubernur,
Bupati/Walikota,
sesuai dengan kewenangannya
masing-masing.
Berdasarkan mekanisme
pelimpahan/pendelegasian
wewenang dari :
Bagan Pendelegasian dan Pelimpahan Kewenangan
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
68/134
68
Pelimpahan Penugasan
Pelimpahan
PendelegasianPendelegasian
Penghubung Penghubung
Penghubung
Pendelegasian
6
Tim Pertimbangan PTSP
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
69/134
69
Tugas Tim Pertimbangan:
a. mendorong percepatan,b. melakukan pemantauan dan meminta laporan,c. menetapkan langkah-langkah penyelesaian kendala,pelaksanaan pendelegasian wewenang dan pelimpahanwewenang.
e. memberikan Saran &
Pertimbangan
Keberatan
Ya
Selesai ?Tidak Pengaduan
d. memberikan Saran &
Pertimbangan
6
Tindak Lanjut Pelaksanaan Perpres No. 27/2009 (1)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
70/134
707
Telah ada pendelegasian/pelimpahan wewenang pemberian perizinan dannonperizinan dari 14 Menteri dan Kapolri kepada Kepala BKPM, yaitu:
1. Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi
2. Menteri Hukum & HAM
Penempatan pejabat teknis di BKPM dari:
1. Menteri Pekerjaan Umum
2. Menteri Pertanian
3. Menteri Perindustrian
4. Menteri Perdagangan
5. Menteri Keuangan
6. Menteri Kebudayaan & Pariwisata
7. Menteri Kesehatan
8. Menteri Perhubungan
9. Menteri Perumahan Rakyat
10. Menteri Komunikasi & Informatika
11. Menteri Kelautan & Perikanan
12. Menteri Kehutanan
13. Mentri ESDM
14. Menteri Pendidikan Nasional
15. Kapolri
Tindak Lanjut Pelaksanaan Perpres No. 27/2009 (2)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
71/134
717
Manfaat dari PTSP di bidang penanaman modal adalah:
a. Pemohon cukup berinteraksi dengan satu institusi PTSP.b. Pengurusan perizinan dan nonperizinan lebih pasti,singkat dan transparan,dari sisi :
- Kejelasan jangka waktu dan biaya (Service Level Arrangement)- Persyaratan/kelengkapan data permohonan tidak berulang- Hasil proses perizinan dan nonperizinan (data elektronik) tidak perlu menjadi
kelengkapan bagi perizinan lainnya (paperless of required documents)- Penyederhanaan bisnis proses (streamlining) perizinan dan nonperizinan
c. Seluruh proses terekam untuk memudahkan pengecekan keabsahan dokumen perizinandan nonperizinan.
d. Mempermudah sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pusat dengan daerah.e. Mempermudah interrelasi proses antara BKPM dengan instansi terkait di pusat dan BKPMdengan PTSP daerah.
Untuk percepatan proses pelayanan perizinan dan nonperizinan di PTSP, BKPM membangunSistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). SPIPISE akanmengintegrasikan pelayanan perizinan dan nonperizinan dan interkoneksi antara BKPM dengan
instansi terkait di pusat serta BKPM dengan PTSP-PTSP di provinsi dan Kabupaten/Kota. Sesuaidengan program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II, pada tanggal 15 Januari 2010 telahdilakukan launchingpenggunaan SPIPISE di Batam.
BKPM telah mengeluarkan 4 Peraturan Kepala (Perka) BKPM yang menjadi Norma, Standar, Prosedur dani i ( ) b i d b i i h di i i d
Tindak Lanjut Pelaksanaan Perpres No. 27/2009 (3)
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
72/134
72 7
No. Perka BKPM Pokok-Pokok Substansi
1. No. 11/2009 tentang Tata Cara
Pelaksanaan, Pembinaan dan
Pelaporan PTSP di Bidang Penanaman
Modal (Berita Negara Tahun 2009 No.
507)
- Mengatur standar pelayanan yang harus dimiliki PTSP dilihat dari ketersediaan dan
kualitas sumber daya manusia, serta infrastruktur di setiap instansi yang menjalankan
fungsi PTSP.
- Mengatur sistem pembinaan, pengawasan maupun evaluasi PTSP termasuk mengatur
dan mensinkronisasikan pelaksanaan pelayanan penanaman modal berdasarkan
pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintahan
Kabupaten/Kota sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007.
2. No. 12/2009 tentang Pedoman dan Tata
Cara Permohonan Penanaman Modal
(Berita Negara Tahun 2009 No. 508)
- Mengatur pedoman dan tata cara pengajuan permohonan perizinan dan nonperizinan
(fasilitas penanaman modal) yang dibutuhkan investor di PTSP di bidang Penanaman
Modal.
- Penyelesaian izin dan fasilitas penanaman modal menjadi lebih mudah dan cepat.
3. No. 13/2009 tentang Pedoman dan Tata
Cara Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal (Berita Negara
Tahun 2009 No. 509)
- Mengatur kewajiban penanam modal yang harus dilakukan terkait realisasi penanaman
modalnya, dan mengatur fasilitasi bagi penanam modal yang memerlukan bantuan dalam
mengatasi masalah atau hambatan dalam kegiatan penanaman modalnya, baik oleh
instansi penanaman modal di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
4. No. 14/2009 tentang Sistem Pelayanan
Informasi dan Pelayanan Investasi
Secara Elektronik (SPIPISE) (Berita
Negara Tahun 2009 Nomor 510).
- Mengatur mengenai proses pengajuan aplikasi perizinan dan nonperizinan yang
dilakukan secara elektronik (internet) yang memiliki keterhubungan antara BKPM dengan
PTSP daerah, serta instansi teknis terkait yang bertujuan untuk mendorong tercapainya
transparansi dan akuntabilitas pengurusan perizinan dan nonperizinan di bidang
penanaman modal.
Kriteria (NSPK) sebagai pedoman acuan bagi aparatur pemerintah di PTSP pusat, PTSP provinsi dan PTSPKabupaten/Kota didalam melayani pemberian perizinan dan nonperizinan, serta bagi investor (dunia usaha).Ke-4 Perka tersebut yaitu:
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
73/134
737
1. Peraturan Kepala BKPM No. 11 Tahun 2009 tentang Tata CaraPelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintudi Bidang Penanaman Modal
Tolok UkurPenyelenggaraan
PTSP di Bidang Penanaman Modal
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
74/134
747
Tolok Ukur:a. sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal;
b. tempat, sarana dan prasarana kerja, dan media informasi;
c. mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman
Modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh Penanam Modal;
d. layanan pengaduan (help desk) Penanam Modal; dan
e. SPIPISE.Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009
Standar Kualifikasi:
1. Persyaratan Dasar,2. Persyaratan Tambahan, dan
3. Keunggulan Lain
Tolok Persyaratan
CONTOH STANDAR KUALIFIKASI
http://l/Workshop%20Makassar_30%20Sept%202009/Paparan%20Power%20Point%20Workshop%20Perka-Perka%20PM_30%20September%202009/Presentasi_Perka%20Pelaksanaan%20Pembinaan%20&%20Pelaporan%20PTSP/Lampiran%20I%20Uraian%20Persyaratan_17%20Sept%202009.dochttp://l/Workshop%20Makassar_30%20Sept%202009/Paparan%20Power%20Point%20Workshop%20Perka-Perka%20PM_30%20September%202009/Presentasi_Perka%20Pelaksanaan%20Pembinaan%20&%20Pelaporan%20PTSP/Lampiran%20I%20Uraian%20Persyaratan_17%20Sept%202009.dochttp://l/Workshop%20Makassar_30%20Sept%202009/Paparan%20Power%20Point%20Workshop%20Perka-Perka%20PM_30%20September%202009/Presentasi_Perka%20Pelaksanaan%20Pembinaan%20&%20Pelaporan%20PTSP/Lampiran%20I%20Uraian%20Persyaratan_17%20Sept%202009.dochttp://l/Workshop%20Makassar_30%20Sept%202009/Paparan%20Power%20Point%20Workshop%20Perka-Perka%20PM_30%20September%202009/Presentasi_Perka%20Pelaksanaan%20Pembinaan%20&%20Pelaporan%20PTSP/Lampiran%20I%20Uraian%20Persyaratan_17%20Sept%202009.dochttp://l/Workshop%20Makassar_30%20Sept%202009/Paparan%20Power%20Point%20Workshop%20Perka-Perka%20PM_30%20September%202009/Presentasi_Perka%20Pelaksanaan%20Pembinaan%20&%20Pelaporan%20PTSP/Lampiran%20I%20Uraian%20Persyaratan_17%20Sept%202009.doc5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
75/134
757
No.Tolok
Ukur Dasar Tambahan Keunggulan Lain
1. SDM Ka. PDPPM min Es. II.b.
Ka. PDKPM min Es. III.a
Ada sertifikat pelatihan sektoral Ada SDM S2.
Ka. PDPPM min S1 atau
pengalaman kerja min. 15
tahun
Ka. PDKPM min S1 atau
pengalaman kerja min. 10
tahun
Menguasai min. Satu bahasa
resmi PBB dan menguasai
internet
Ada program peningkatan
kapasitas kepegawaian
Ada 3 petugas FO (min. S1)
dan 5 BO (min. SMA)
Min. 75% SDM pernah mengikuti
pelatihan tingkat dasar.
Ada min. 2 petugas
administrasi/TU
2. SPIPISE Min. 1 orang SDM di bidang IT Menggunakan SPIPISE Mengikuti Updating
SPIPISE
Memiliki koneksi internet Pelayanan telah online dan
interkoneksi dengan SPIPISE
Ada server dan program
otomasi
Penilaian dan Penetapan KualifikasiPTSP di Bidang Penanaman Modal
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
76/134
7676
Tolok Ukur
PTSP Di Daerah:
Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM)
Perangkat Daerah kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM)
PenilaianPenetapan
Kualifikasi
Tolok UkurTolok UkurTolok UkurTolok Ukur
Ketua Kepala BKPM
Tim Penilai PTSP-PDPPM dan PTSP-PDKPM
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
77/134
777
Wakil Ketua Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri
Ketua Pelaksana Harian Deputi Kepala BKPM yang membidangi Pengendalian PelaksanaanPenanaman Modal
Anggota Wakil dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
Departemen Dalam Negeri, BKPM, dan instansi terkait lainnya
Tim Teknis Dibentuk oleh Ketua Pelaksana Harian:
Tim Teknis Penilai PTSP-PDPPM:
beranggotakan wakil instansi terkait pusat
Tim Teknis Penilai PTSP-PDKPM:
beranggotakan wakil instansi terkait pusat dan provinsi
Penilaian dapat diserahkan kepada lembaga independen yang akan bekerja sesuai dengan standar yangdibuat oleh Tim Penilai PTSP dan penunjukan lembaga independen sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
1. Memenuhi standar kualifikasi:
a Persyaratan dasar
Diagram Penilaian PTSP
http://c/neta/My%20Documents/BEENS_FILES/BS%20Files/2009-2010/PTSP/Lampiran%20V%20Pedoman%20dan%20Lembar%20Penilaian_3%20Agustus%202009.doc5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
78/134
78
Catt: *) Dalam hal perbaikan untuk memenuhi standar kualifikasi PTSP telah dilakukan, PDPPM atau PDKPM dapat melakukan kembali
penilaian mandiri (self assesment) dan menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada BKPM.
*) Penilaian PTSP paling lama dilakukan 1 (satu) tahun.
7
a. Persyaratan dasar
b. Persyaratan tambahan
c. Keunggulan lainnya
2. Belum memenuhi standar kualifikasi persyaratan dasar
Self
Assesm ent *)
Oleh PDPPM/
PDKPM
Verifikasi hasil self
assesmentTim
Penilai
Lembar VerifikasiPenilaian Mandiri
Pedoman dan
Lembar Penilaian
Penetapan
Peringkat Kualifikasi
Bintang 1
(Nilai 60
69)
Bintang 2
(Nilai 70
79)
Bintang 3
(Nilai 80
89)
Bintang 4
(Nilai 90
99)
Bintang 5
(Nilai 100)
Non Bintang
(Nilai 0
59)
Peringkat Kualifikasi
Kualifikasi PTSP
http://c/neta/My%20Documents/BEENS_FILES/BS%20Files/2009-2010/PTSP/Lampiran%20VI%20Lembar%20Verifikasi%20Penilaian%20Mandiri_3%20Agustus%202009.dochttp://c/neta/My%20Documents/BEENS_FILES/BS%20Files/2009-2010/PTSP/Lampiran%20VI%20Lembar%20Verifikasi%20Penilaian%20Mandiri_3%20Agustus%202009.dochttp://c/neta/My%20Documents/BEENS_FILES/BS%20Files/2009-2010/PTSP/Lampiran%20V%20Pedoman%20dan%20Lembar%20Penilaian_3%20Agustus%202009.dochttp://c/neta/My%20Documents/BEENS_FILES/BS%20Files/2009-2010/PTSP/Lampiran%20V%20Pedoman%20dan%20Lembar%20Penilaian_3%20Agustus%202009.dochttp://c/neta/My%20Documents/BEENS_FILES/BS%20Files/2009-2010/PTSP/Lampiran%20V%20Pedoman%20dan%20Lembar%20Penilaian_3%20Agustus%202009.dochttp://c/neta/My%20Documents/BEENS_FILES/BS%20Files/2009-2010/PTSP/Lampiran%20V%20Pedoman%20dan%20Lembar%20Penilaian_3%20Agustus%202009.dochttp://c/neta/My%20Documents/BEENS_FILES/PTSP_NEW/PERKA-PERKA%20BKPM_28%20Agustus%20-%20September%202009/PERKA%20PEMBINAAN/lampiran_14%20Sept%202009/Lampiran%20III%20Lembar%20Verifikasi%20Penilaian%20Mandiri_14%20Sept%202009.dochttp://c/neta/My%20Documents/BEENS_FILES/BS%20Files/2009-2010/PTSP/Lampiran%20VI%20Lembar%20Verifikasi%20Penilaian%20Mandiri_3%20Agustus%202009.doc5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
79/134
797
Bintang 5 Bintang 4
Menyelenggarakan:
a. Urusan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
sesuai dengan kewenangannya;
b.PTSP-PDPPM: Urusan Penanaman Modal Dalam
Negeri lintas Kabupaten/Kota dan urusan
Penanaman Modal Dalam Negeri yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan mengenai
pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah,
pemerintahan daerah provinsi, dan Pemerintahan
daerah kabupaten/ kota, menjadi kewenangan
pemerintah Provinsi.
PTSP-PDKPM: Urusan Penanaman Modal Dalam
Negeri yang ruang lingkupnya berada dalam satu
kabupaten/kota yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan mengenai pembagian urusan
pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan
daerah provinsi, dan pemerintahan daerahkabupaten/ kota, menjadi kewenangan pemerintah
kabupaten/kota
c. Perbaikan untuk memenuhi standar kualifikasi PTSP
Bintang 1 3 dan Non Bintang
Menyelenggarakan:
a. Pelayanan
Perizinan dan
Nonperizinan
sesuai dengan
kewenangannya
b. Dapat menerima
pelimpahanurusan
Pemerintahan di
bidang
Penanaman
Modal tertentu
yang lebih luas
yang menjadi
kewenangan
Pemerintah
Menyelenggarakan:
a. Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan
sesuai dengan
kewenangannya
b. Dapat menerima
pelimpahan urusan
Pemerintahan dibidang Penanaman
Modal tertentu yang
menjadi kewenangan
Pemerintah
c. Perbaikan untuk
memenuhi standar
kualifikasi bintang 5
Penghubung
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
80/134
808
Merupakan perwakilan Menteri Teknis/Kepala LPND, Gubernur atau Bupati/Walikota.
Penghubung yang ditunjuk oleh Menteri Teknis/Kepala LPND atau Gubernur yang ditugaskan di BKPM.
Penghubung yang ditunjuk oleh Menteri Teknis/Kepala LPND atau Gubernur dapat menggunakan fasilitas kantor
yang disediakan oleh BKPM
Penghubung yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota dapat ditempatkan di kantor perwakilan pemerintah provinsi atau
perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang telah ada di Jakarta atau di PTSP PDPPM.
Penghubung harus memenuhi persyaratan minimal:
a. Pendidikan Sarjana (S1) dan mempunyai sertifikat kursus-kursus/seminar terkait bidang ekonomi yang
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan terakreditasi.
b. Minimal pengalaman kerja 10 tahun di unit kerja terkait pembangunan ekonomi daerah.
c. Menguasai bisnis proses perizinan dan nonperizinan Kementerian Teknis/LPND atau daerah masing-masing.
d. Menguasai bahasa Inggris secara aktif.
Pembinaan kepegawaian pejabat penghubung menjadi kewenangan Menteri Teknis/Kepala LPND, Gubernur atau
Bupati/Walikota masing-masing sebagai instansi induknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penghubung yang ditunjuk Menteri Teknis/Kepala LPND
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
81/134
818
Tugas dan fungsi antara lain:
a. membantu pengurusan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenanganMenteri Teknis/Kepala LPND yang tidak dilimpahkan kepada Kepala BKPM;
b. membantu memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan perizinan dan
nonperizinan sektor;
c. memberikan berbagai informasi sektor antara lain peluang usaha, jenis-jenis
perizinan dan nonperizinan, dan mitra usaha potensial;d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Teknis/Kepala LPND
untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan penanaman modal.
T d f i t l i
Penghubung yang ditunjuk oleh Gubernur
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
82/134
828
Tugas dan fungsi antara lain:
a. membantu pengurusan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi;
b. membantu memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan Perizinan dan
Nonperizinan provinsi;
c. memberikan berbagai informasi daerah antara lain peluang usaha, jenis-jenis
Perizinan dan Nonperizinan, ketersediaan infrastruktur dan tenaga kerja, dan mitra
usaha lokal;
Dapat melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Gubernur untuk mempermudah dan
mempercepat pelaksanaan penanaman modal di Provinsi, antara lain mendapat
pendelegasian dari Gubernur untuk menandatangani perizinan dan nonperizinan tertentu
yang menjadi wewenang pemerintah provinsi.
Penunjukan dan penetapan tugas dan fungsi penghubung dilakukan paling lambat 12 (dua
belas) bulan sejak peraturan ini berlaku.
T d f i t l i
Penghubung atau contact person yang ditunjuk Bupati/Walikota
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
83/134
8383
Tugas dan fungsi antara lain:
a. membantu pengurusan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten/Kota;b. membantu memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan perizinan dan nonperizinan
Kabupaten/Kota; dan
c. memberikan berbagai informasi daerah antara lain peluang usaha, jenis-jenis perizinan dan
nonperizinan, ketersediaan infrastruktur dan tenaga kerja, dan mitra usaha lokal.
Dapat melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk mempermudah dan
mempercepat pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota, antara lain mendapat
pendelegasian dari Bupati/Walikota untuk menandatangani perizinan dan nonperizinan tertentu
yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota.
Penunjukan dan penetapan tugas dan fungsi penghubung dilakukan paling lambat 12 (dua belas)
bulan sejak peraturan ini berlaku.
Penghubung dapat menggunakan fasilitas kantor yang disediakan oleh PTSP-PDPPM atau kantor
perwakilan pemerintah provinsi di Jakarta, sesuai dengan Peraturan Gubernur.
Pembinaan
PEMBINAAN DAN EVALUASI
PTSP-PDPPM DAN PTSP-PDKPM
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
84/134
848
Pembinaan
Dilakukan oleh BKPM, meliputi:
a.Pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia tentang Penanaman Modal
b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada pemerintah daerah tentang pelaksanaan PTSP di
bidang Penanaman Modal
c. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan PTSP
Jenis pembinaan yang berupa pendidikan dan pelatihan SDM tentang penanaman modal, meliputi
pendidikan dan pelatihan :
a. Penanaman Modal tingkat dasar, yaitu pelatihan di bidang pelayanan perizinan penanaman modal
dalam negeri
b. Penanaman Modal tingkat lanjutan pertama, yaitu pelatihan di bidang pelayanan perizinan penanaman
modal asing
c. Penanaman Modal tingkat lanjutan kedua, yaitu pelatihan SPIPISE dan teknis sektoral penanaman modal
d. Pelayanan informasi Penanaman Modal
D l k j k i b k lit l i i d i i k d
Evaluasi
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
85/134
858
Dalam rangka menjaga kesinambungan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada
penanam modal, BKPM melaksanakan evaluasi secara berkala atas penyelenggaraan PTSP-
PDPPM dan PTSP- PDKPM
Dilakukan berdasarkan:
a. laporan terbaru hasil penilaian secara mandiri, oleh PDPPM atau PDKPM yang
bersangkutan
b. adanya saran dan pertimbangan dari Tim Pertimbangan PTSP kepada Kepala BKPM:
1) atas keberatan yang diajukan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah
kabupaten/kota terkait dengan penyelenggaraan sementara PTSP
2) atas pengaduan Penanam Modal mengenai penyelenggaraan PTSP di PDPPM atau
PDKPM.
Dilaksanakan oleh Tim Teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Penyelenggaraan 1 Pengukuran Indeks Kepuasan
Diagram Evaluasi PTSP-PDPPM/PTSP-PDKPM
5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011
86/134
868
Penyelenggaraan
PTSP
Evaluasi
Tim Penilai:
Me
Top Related