BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN SENGKETA
Nomor Permohonan: 001/BWSL.KALSEL.22.00/VII/2015
Menimbang : a. bahwa Bawaslu Provinsi telah mencatat dalam Buku Register PenyelesaianSengketa Pemilu, permohonan dari:
a. Nama : H.Gusti Iskandar Sukma Alamsyah,SE.MH.
b. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jalan Kuripan, Gang III A, RT.002, No.20A
Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota
Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan
e. Nomor Telepon/HP : 08121034371
Sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang didaftarkan
Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan oleh
Partai Golongan Karya.
a. Nama : DR. Karyono Ibnu Ahmad
b. Pekerjaan/Jabatan : Dosen.
c. Kewarganegaraan : Indonesia.
d. Alamat : Komplek Awang Sejahtera II/4, RT.15,
RW.003, Kel. Sungai Miai, Kec. Banjarmasin
Utara, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan
Selatan.
e. Nomor Telepon/HP : 08125165609
Sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang
didaftarkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan
Selatan oleh Partai Golongan Karya.
FORMULIR MODEL PS-13KEPUTUSAN SENGKETA
dengan permohonan bertanggal 29 Juli 2015, memberikan kuasa kepada Syarifani
Sabarhan, SH, Mahyudin, S.H dan M. Kharisma P.Harahap, S.H, dengan surat kuasa
khusus Nomor 001/M&H/P/VIII/2015 tanggal 28 Juli 2015, pekerjaan Advokat pada
M&H Law Office, yang berkedudukan di Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Ruko Simpang
Gusti, No. 15C, Lantai 3, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor
Telp/HP 081349378292/08125000399/081351981198, baik sendiri-sendiri atau
bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut
PEMOHON.
terhadap
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Jl.
Jendral A.Yani, KM.3,5, No.212 Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan ,
Telp : (0511) 3256404, Fax : (0511) 3256400, selanjutnya disebut TERMOHON.
Bahwa permohonan pemohon dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian
Sengketa Nomor Nomor 001/BWSL.KALSEL.22.00/VII/2015 pada tanggal 29 Juli
2015.
b. bahwa Bawaslu Provinsi telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagaiberikut:
1. (Uraian Permohonan Pemohon)
I. TENTANG KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang No. 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan “Badan
Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu
Provinsi adalah Badan Pengawas Pemilihan Gubernur yang
bertanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur di wilayah Provinsi”.
b. Bahwa menurut ketentuan Pasal 142 huruf b Undang-undang No. 8
tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan “Sengketa
Pemilihan terdiri atas : b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan
penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota”. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1)
Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang,
disebutkan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa
berdasarkan ketentuan Pasal 142 huruf b tersebut adalah Bawaslu
Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
c. Bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan ketentuan
sebagaimana terurai dalam pasal 1 angka 14 Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang
menyebutkan “Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
pemilihan umum diwilayah provinsi sebagaimana dimaksud undang-
undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum
yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur”.
d. Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,
disebutkan bahwa sengketa pemilihan yang menjadi kewenangan
Badan Pengawas Pemilu diantaranya : b. sengketa antara peserta
Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan. Dan pada Pasal 2 ayat
(2) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun
2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota, disebutkan kalau salah satu penyebab timbulnya
sengketa tersebut diantaranya : c. Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.
II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON DAN
TERMOHON
a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 8 tahun
2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-Undang, disebutkan “Calon Gubernur dan Calon
Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai
Politik dan gabungan Partai Politik, atau perseorangan yang
didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”.
Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota, yang menyebutkan ““Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai
Politik dan gabungan Partai Politik, atau perseorangan yang
didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”.
b. Bahwa Pemohon telah ditetapkan oleh Partai Golongan Karya
(Golkar) sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 berdasarkan Surat
Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor :
KEP-927/DPP/GOLKAR/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 Tentang
Penetapan dan Pengesahan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Kalimantan Selatan, yang isinya diantaranya :
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan
Karya Tentang Pengesahan dan Penetapan Calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Pertama : Menetapkan dan mengesahkan H. GUSTI
ISKANDAR S. A, SE, MH sebagai Calon Gubernur
dan DR. KARYONO IBNU AHMAD sebagai
Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
Kedua : Menginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Daerah
Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Selatan
untuk :
1. Mendaftarkan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah sebagaimana tersebut dalam
dictum Pertama ke Komisi Pemilihan Umum
setempat.
2. Memenangkan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah yang diusung Partai Golkar pada
Pilkada serentak tahun 2015.
Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan
diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat
Partai Golongan Karya.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapannya akan dilakukan perbaikan seperlunya.
c. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 Pemohon telah mendaftarkan diri
sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Selatan (Termohon) akan tetapi sesuai dengan
Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor :
026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, Termohon memutuskan
permohonan pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak
dapat diterima.
d. Bahwa kedudukan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka
7 Undang-undang No. 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang
menyebutkan “Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut
Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan
umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan
wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang ini”.
e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 8
tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota Menjadi Undang-Undang, disebutkan “Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum
Provinsi”. Dan tugas serta wewenang Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan
ketentuan pasal 11 huruf h adalah : “menetapkan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur yang memenuhi persyaratan”.
f. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun
2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, Termohon
telah memutuskan kalau pendaftaran Pemohon sebagai bakal
pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2015 tidak dapat diterima.
III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN
a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan “Permohonan
penyelesaian sengketa Pemilihan dapat diajukan dalam waktu paling
lambat 3 (Tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui
atau sejak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”.
b. Bahwa Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015,
Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, yang memutuskan
pendaftaran Pemohon sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 tidak dapat
diterima diketahui oleh Pemohon pada saat dibacakan pada Kantor
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal
28 Juli 2015, Keputusan tersebut sesuai dengan bukti Tanda Terima,
tanggal 28 Juli 2015 telah diterima Pemohon pada tanggal 28 Juli
2015.
c. Bahwa permohonan a quo diajukan pada tanggal 29 Juli 2015
sehingga jelas pengajuan permohon a quo masih dalam tenggang
waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1)
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota.
IV. POKOK PERMOHONAN
I. Tentang Objek Yang Disengketakan
a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota, disebutkan bahwa sengketa pemilihan yang menjadi
kewenangan Badan Pengawas Pemilu diantaranya : b. sengketa antara
peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan. Dan pada Pasal 2
ayat (2) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8
Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan kalau salah satu penyebab
timbulnya sengketa tersebut diantaranya : c. Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.
b. Bahwa yang menjadi objek dalam permohonan a quo adalah
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan
(Termohon) sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Penelitian
Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal
28 Juli 2015, yang isinya :
Hasil penelitian persyaratan pencalonan oleh Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Kallimantan Selatan menetapkan :
Pendaftaran bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur atas nama H. GUSTI ISKANDAR S. A, SE. MH dan
DR. H. KARYONO IBNU AHMAD tidak dapat diterima
karena:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (4)Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, bahwa dalam
hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (Satu)
kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak tercapai, sambil menunggu putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik
dari 2 (Dua) kepengurusan hasil
Muktamar/Muhas/Kongres dapat memberikan persetujuan
untuk 1 (Satu) pasangan calon yang sama;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (6)Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, bahwa dalam
hal kepengurusan Partai Politik ditingkat provinsi atau
kabupaten/kota terdapat 2 (Dua) kepengurusan, masing-
masing pengurus Partai Politik mengajukan 1 (Satu)
Pasangan Calon yang sama sesuai dengan persetujuan
Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaskud ayat
(4);
- Bahwa dalam berkas persyaratan pencalonan hanya
terdapat 1 (Satu) keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Golongan Karya tentang Persetujuan Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Ketua
Umum yakni H. R. Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal
yakni Zainudi Amali dan diajukan oleh Dewan Pimpinan
Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan
Selatan yang ditanda tangani oleh Ketua Ir. Gusti Perdana
Kesuma dan Sekretaris yakni Drs. Hasan Mahlan,
sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b di atas.
c. Bahwa karena isi dari Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun
2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015 adalah
keputusan/penetapan yang menyatakan pendaftaran Pemohon sebagai
bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2015 tidak dapat diterima maka berita
acara tersebut dapat dikualifikasikan sebagai keputusan sebagaimana
dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, sehingga Bawaslu
Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk memeriksa
permohonan Pemohon.
II. Tentang Duduk Perkara Permohonan
a. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 yang ditetapkan
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan
Karya Nomor : KEP-927/DPP/GOLKAR/VII/2015, tanggal 27 Juli
2015 Tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, yang ditanda tangani oleh
Ketua Umum H.R Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Zainudi
Amali, yang isinya diantaranya :
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan
Karya Tentang Pengesahan dan Penetapan Calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Pertama : Menetapkan dan mengesahkan H. GUSTI
ISKANDAR S. A, SE, MH sebagai Calon Gubernur
dan DR. KARYONO IBNU AHMAD sebagai
Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
Kedua : Menginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Daerah
Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Selatan
untuk :
a. Mendaftarkan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah sebagaimana tersebut dalam
dictum Pertama ke Komisi Pemilihan Umum
setempat.
b. Memenangkan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah yang diusung Partai Golkar
pada Pilkada serentak tahun 2015.
Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan
diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat
Partai Golongan Karya.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapannya akan dilakukan perbaikan seperlunya.
b. Bahwa kepengurusan Partai Golongan Karya (Golkar) dengan Ketua
Umum H.R Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Zainudi Amali
sebagai Partai Politik yang mendukung Pemohon sebagai bakal
pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah kepengurusan
yang sah karena telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan
HAM sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : N.HH-01.AH.11.01 Tahun
2015, tanggal 23 Maret 2015 Tentang Pengesahan Perubahan
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan
Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya beserta
Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : N.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015, tanggal
23 Maret 2015.
c. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015, Pemohon mendaftarkan diri sebagai
bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Selatan (Termohon).
d. Bahwa akan tetapi setelah permohonan pendaftaran berikut berkas
syarat pencalonan Pemohon serahkan kepada Termohon, Termohon
kemudian melakukan rapat pleno dan menerbitkan serta
menyampaikan Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun
2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, yang isinya :
Hasil penelitian persyaratan pencalonan oleh Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan :
Pendaftaran bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur atas nama H. GUSTI ISKANDAR S. A, SE. MH dan
DR. H. KARYONO IBNU AHMAD tidak dapat diterima
karena :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, bahwa dalam
hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (Satu)
kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak tercapai, sambil menunggu putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik
dari 2 (Dua) kepengurusan hasil
Muktamar/Muhas/Kongres dapat memberikan persetujuan
untuk 1 (Satu) pasangan calon yang sama;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (6) Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, bahwa dalam
hal kepengurusan Partai Politik ditingkat provinsi atau
kabupaten/kota terdapat 2 (Dua) kepengurusan, masing-
masing pengurus Partai Politik mengajukan 1 (Satu)
Pasangan Calon yang sama sesuai dengan persetujuan
Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaskud ayat
(4);
- Bahwa dalam berkas persyaratan pencalonan hanya
terdapat 1 (Satu) keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Golongan Karya tentang Persetujuan Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Ketua
Umum yakni H. R. Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal
yakni Zainudi Amali dan diajukan oleh Dewan Pimpinan
Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan
Selatan yang ditanda tangani oleh Ketua Ir. Gusti Perdana
Kesuma dan Sekretaris yakni Drs. Hasan Mahlan,
sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b di atas.
e. Bahwa keputusan Termohon yang menyatakan pendaftaran yang
diajukan oleh Pemohon sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 sebagaimana
tersebut diatas jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan UmumNo. 12 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 9 Tahun
2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,
yang menyebutkan “Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri
tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) masih dalam proses penyelesaian
sengketa di Pengadilan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, KIP Aceh
dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota menerima
pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari
Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik”, karena
faktanya pada saat penyerahan berkas pendaftaran sebagai bakal
pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2015 yang diusung oleh Partai Golongan Karya
(Golkar) kepada Termohon, Pemohon juga menyertakan Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : N.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015, tanggal 23 Maret
2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan
Pusat Partai Golongan Karya beserta Lampiran Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : N.HH-
01.AH.11.01 Tahun 2015, tanggal 23 Maret 2015, yang membuktikan
bahwa Pemohon adalah bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur yang didukung oleh Partai Golongan Karya (Golkar) yang
kepengurusannya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 2
Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun
2008 Tentang Partai Politik.
f. Bahwa Termohon keliru memahami ketentuan Pasal 36 ayat (4)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 9 Tahun
2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk menyatakan tidak
menerima pendaftaran Pemohon sebagai bakal pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2015 sebagaimana tercantum dalam huruf a Berita Acara Penelitian
Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal
28 Juli 2015, karena ketentuan Pasal 36 ayat (4) tersebut baru wajib
dilaksanakan apabila terdapat putusan pengadilan mengenai
penundaan pemberlakuan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia yang menjadi dasar pengesahan kepengurusan Partai
Golongan Karya (Golkar) H.R Agung Laksono sebagaimana
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Pearaturan Komisi Pemilihan Umum No.
12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan
UmumNomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota.
g. Bahwa faktanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negera Jakarta
Nomor : 62/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 18 Mei 2015 yang
memutuskan penundaan atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia yang mengesahkan kepengurusan Partai
Golongan Karya (Golkar) H.R Agung Laksono sebagai pengurus yang
sah telah dibatalkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta dalam perkara No. 162/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal
10 Juli 2015, yang amar putusannya dapat kami kutip sebagai berikut
:
MENGADILI
1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/pembanding dan
Tergugat II Intervensi/Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 62/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 18 Mei 2015 yang
dimohonkan banding, dan dengan :
MENGADILI SENDIRI
I. Dalam Penundaan
Menyatakan mencabut dan tidak berlaku serta tidak memiliki
kekuatan hukum lagi, Penetapan Nomor 62/G/2015/PTUN-
JKT, tanggal 1 April 2015 tentang Penundaan Pelaksanaan
Keputusan Objek Sengketa.
II. Dalam Eksepsi
Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II
Intervensi/Pembanding tentang kewenangan absolute
pengadilan.
III. Dalam Pokok Perkara
1. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat
diterima.
2. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara
di kedua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding
ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu
rupiah).
h. Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan
UmumNo. 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan UmumNomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang dijadikan dasar
Termohon untuk menyatakan tidak menerima pendaftaran yang
diajukan oleh Pemohon pada huruf b Berita Acara Penelitian
Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal
28 Juli 2015 sebenarnya juga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk
menyatakan pendaftaran Pemohon tidak dapat diterima karena
ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.
12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota tersebut sebenarnya berhubungan atau
merujuk kepada ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang juga
berhubungan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun
2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,
yang mensyaratkan adanya kesepakatan perdamaian apabila atas Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang
mengesahkan kepengurusan Partai Politik ditunda pemberlakuannya
berdasarkan penetapan penundaan dari pengadilan, sehingga
sepanjang putusan pengadilan tersebut belum memiliki kekuatan
hukum tetap untuk mengajukan pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur harus atas dasar kesepatakan perdamaian atau kedua kedua
kepengurusan yang bersengketa harus mengajukan dan/atau
menyetujui pasangan calon yang sama.
i. Bahwa akan tetapi sebagaimana telah Pemohon sampaikan pada
angka 8 (Delapan) di atas, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia yang mengesahkan kepengurusan Partai Golongan
Karya (Golkar) H.R Agung Laksono, pasca Putusan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara No.
162/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 10 Juli 2015 tetap menjadi surat
keputusan yang sah dan dapat dijadikan dasar bagi Partai Golongan
Karya (Golkar) untuk mengajukan bakal pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015
sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum No. 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
j. Bahwa selain itu, Termohon seharusnya tidak serta merta memutuskan
pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon sebagai bakal pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2015 sebagaimana Berita Acara Penelitian Persyaratan
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan
Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015,
karena Pemohon telah memenuhi syarat pencalonan sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, b dan c serta Pasal 42 ayat
(1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015
Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-
undang No. 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Termohon
seharusnya sebelum memutuskan menerima atau tidak menerima
pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon sebagai bakal pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus melakukan penelitian
kelengkapan administratif dan melakukan klarifikasi kepada instansi
yang berwenang terkait keabsahan persyaratan pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur, faktanya Termohon justru serta merta
memutuskan untuk tidak menerima pendaftaran dari Pemohon tanpa
melakukan klarifikasi mengenai keabsahaan dukungan Partai Politik
pendukung Pemohon kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
sebagai pihak yang telah menerbitkan Surat Keputusan Kepengurusan
Partai Golongan Karya (Golkar).
k. Bahwa selain itu, menurut ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan “Keputusan tentang
kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan
tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(2), ayat (4) atau ayat (6), menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/KIP Aceh atau Komisi Pemilihan Umum/KIP
Kabupaten Kota dalam penerimaan pendaftaran Pasangan Calon”,
sehingga untuk menilai keabsahan dukungan Partai Politik yang
mengusung bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Termohon seharusnya
berpedoman kepada salinan keputusan terakhir tentang
penetapan/pengesahan kepengurusan Partai Politik.
l. Bahwa dengan demikian sebenarnya tidak ada dasar bagi Termohon
untuk menyatakan tidak menerima pendaftaran yang diajukan oleh
Pemohon sebagai pasangan bakal Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, dan beralasan hukum bagi
Pemohon untuk menuntut agar Pemohon dinyatakan telah memenuhi
syarat pencalonan sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 sesuai dengan
ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.
12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota, membatalkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tertuang
di dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015,
Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, dan memerintahkan
kepada Termohon untuk menerima pendaftaran yang diajukan oleh
Pemohon tersebut.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon dengan
hormat kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Selatan yang memeriksa permohonan a quo memberikan putusan
sebagai berikut :
1. Menerima permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan
Karya Nomor : KEP-927/DPP/GOLKAR/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015
Tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Menyatakan Pemohon telah memenuhi syarat pencalonan sebagai bakal
pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2015 karena telah mendapat dukungan dari Partai Golongan
Karya (Golkar) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat
Partai Golongan Karya Nomor : KEP-927/DPP/GOLKAR/VII/2015,
tanggal 27 Juli 2015 Tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan
Selatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015.
5. Memerintahkan Termohon untuk menerima pendaftaran yang diajukan
oleh Pemohon sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015.
Demikianlah permohonan Pemohon, besar harapan Pemohon Ketua Badan
Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan berkenan untuk segera
memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan a quo dengan seadil-
adilnya.
V. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon dengan
hormat kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Selatan yang memeriksa permohonan a quo memberikan putusan
sebagai berikut :
1. Menerima permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan
Karya Nomor : KEP-927/DPP/GOLKAR/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015
Tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Menyatakan Pemohon telah memenuhi syarat pencalonan sebagai bakal
pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2015 karena telah mendapat dukungan dari Partai Golongan
Karya (Golkar) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat
Partai Golongan Karya Nomor : KEP-927/DPP/GOLKAR/VII/2015,
tanggal 27 Juli 2015 Tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan
Selatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015.
5. Memerintahkan Termohon untuk menerima pendaftaran yang diajukan
oleh Pemohon sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015.
Demikianlah permohonan Pemohon, besar harapan Pemohon Ketua Badan
Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan berkenan untuk segera
memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan a quo dengan seadil-
adilnya.
2. (Bukti-Bukti Pemohon)
Bukti P-1 : Berita Acara yang dikeluarkan oleh Komisi PemilihanUmumProvinsi Kalimantan Selatan tentang PenelitianPersyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015Nomor : 026/BA/VII/2015
Bukti P-2 : Tanda Terima Berita Acara yang dikeluarkan olehKomisi Pemilihan UmumProvinsi Kalimantan Selatantentang Penelitian Persyaratan Pencalonan PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan SelatanTahun 2015 Nomor : 026/BA/VII/2015.
Bukti P-3 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT
Bukti P-4 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan AnggaranDasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Komposisi danPersonalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GolonganKarya
Bukti P-5 : Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Pendudukdari Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPemerintah Kota Banjarmasin
Bukti P-6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Karyono IbnuAhmasd, DR
Bukti P-7 : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GolonganKarya Nomor : KEP-927/DPP/GOLKAR/VII/2015tentang Penetapan Dan Pengesahan Calon Gubernurdan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
Bukti P-8 : Keputusan Dewan Pimpinan pusat partai GolonganKarya Nomor : KEP-569-A/DPP/GOLKAR/VII/2015tentang Pengesahan Komposisi Dan Personalia DewanPimpinan Daerah Partai Golongan Karya ProvinsiKalimantan Selatan Masa Bakti 2015-2020 (HasilMusda).
Bukti P-9 : Surat Pencalonan Gubernur dan Wakil GubernurolehDewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya.
Bukti P-10 : Surat Pernyataan Kesepakatan Antara PartaiPolitik/Dengan Pasangan Calon Gubernur dan WakilGubernur.
Bukti P-11 : Surat Pernyataan Calon Gubernur
Bukti P-12 : Surat Pernyataan Calon Wakil Gubernur
Bukti P-13 : Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi danProgram Pasangan Calon Gubernur dan WakilGubernur Dengan RPJP Daerah
Bukti P-14 : Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur
Bukti P-15 : Daftar Riwayat Hidup Calon Wakil Gubernur
3. (Keterangan Saksi/ Ahli Yang Diajukan Pemohon)*
Saksi Ahli Pertama : Dr. H. Ichsan Anwary, S.H.,M.H. (Banjarmasin, 8
Agustus 2015)
Pendapat Hukum Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Yang
Dituangkan Dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun2015Nomor
:026/BA/VII/2015.
1. Aspek Prosedur.
Bahwa Berta Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Perhilihan Gubemur
dan Wakil Gubemur Kalimantan Selatan Nomor : 026/BA/VII/2015 telah
masuk pada tahapan penelitian syarat calon dan pencalonan. Berdasarkan
tahapan yang telah diatur bahwa tahapan Penelitian syarat calon dan
pencalonan adalah tanggal 28 Juli - 3 Agustus 2015. Format/model Berita
Acara Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan Nornor :
026/BA/VII/2015 tidak lazim sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 9 Tahun 2015 junto Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2015.
Karena apabila tahapan pendaftaran pasangan calon seyogianya Komisi
Pemilihan Umum Kalimantan Selatan menggunakan MODEL BA.HP-
KWK.dan LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK.
Ketentuan Peraturan Perudang-undangan dalam hal ini Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nornor 9 Tahun 2015 Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) yang
membuka kesempatan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
yang pendaftarannya tidak diterima dapat mendaftarkan dengan memenuhi
persyaratan pendaftaran calon. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) di
atas tidak digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan
Selatan dalam prosedur tata cara Pendaftaran Pasangan.
Calon sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 9 Tahun 2015 junto Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12
Tahun 2015.
Dengan demikian dari sisi prosedur telah keliru.
Menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan Syarat sahnya Keputusan Pasal 52 ayat (1) Syarat sahnya
Keputusan meliputi:
a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
b. Dibuat sesuai prosedur; dan
c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.
Dilihat dari parameter Pasal 52 ayat (1) dimaksud maka Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang dituangkan dalam
Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubemur dan
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 026/BAA.111/2015 tidak
menenuhi Pasal 52 ayat (1) dimaksud.
Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan menyatakan Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan
Keputusan yang tidak sah. Pasal 56 ayat (2) Keputusan yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf
b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.
2. Dasar Hukum Yang Digunakan
Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum
Kalimantan Selatan untuk menetapkan tidak dapat menerima Pendaftaran
bakal pasangan Calon Gubemur dan Wakil Gubernur atas nama H. GUSTI
ISKANDAR, S.E.,M.H., dan Dr. H. KARYONO IBNU AHMAD yang
didasarkan ketentuan Pawl 36 ayat (4) dan Pasal 36 ayat (6) Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 adalah keliru. Seharusnya
didasarkan pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) Komisi Pemilihan Umum No.
12 Tahun 2015.
Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015
menyatakan Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang
kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (1) masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/
KIP Kabupaten /Kota menerima pendaftaran Pasangan Caton berdasarkan
keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepenaurusan Partai
Politik. Pasal 34 ayat (2), Apabila dalam proses penyelesaian sengketa
sebagaimana pada ayat (1) terdapat penetapan pengadilan mengenai
penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten /Kota
tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya
putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti
dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan
Partai Politik.
Maksud dari Pasal 36 ayat (1) dengan menunjuk dalam Pasal 34 ayat (1)
Komisi Pemilihan Umum berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan
salinan keputusan terakhir
Tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum
masa pendaftaran Pasangan Calon.
Rumusan Pasal 36 ayat (2) Apabila dalam proses penyelesaian sengketa
sebagaimana pada ayat (1) terdapat penetapan pengadilan mengenai
penundaan pemberlakuan keputusan Menteri (dalam hal ini Keputusan
Menteri Hukum dan HAM Nomor: N.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tanggal
23 Maret 2015), Komisi Pemilihan Umum Provins/KIP Aceh dan Komisi
Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menerima pendaftaran
Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dan ditindakianjuti dengan penerbitan keputusan dan
Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
Dalam fakta bahwa keputusan Menteri (dalam hal ini Keputusan Menteri
Hukum dan HAM) Digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara yang dalam
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/20151PTUN-
JKT, tanggal 18 Mei 2015 yang memutuskan penundaan atas Surat
Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan
Partai Golkar H.R Agung Laksono sebagai pengurus yang sah.
Akan tetapi dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta putusan dalam perkara No. 162/B/2012015 /PT.TUN.JKT, tanggal
10 Juli 2015 amar putusan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 18 Mei 2015 .
Dengan putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta di atas maka Keputusan
Menteri Hukum dan HAM dimaksud tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal
36 ayat (2) yang terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan
pemberlakuan keputusan Menteri. Karena penundaan pemberlakuan telah
dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta.
Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah oleh Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 bahwa
kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah menilai keabsahan
sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).
Oleh karena itu rangkaian Pasal 36 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan
seterusnya tidak lagi dapat digunakan. Karena ayat-ayat dimaksud berkenaan
dengan Pasal 36 ayat (2). Hal ini dapat ditelusuri dari frasa rumusan Pasal 36
ayat (3) yang menunjuk kepada Pasal 36 ayat (2), ayat (4) yang menujuk
ayat (3).
Maka dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta tersebut di
atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM di atas kembali rechmatig/absah
sampai ada pembatalannya.Walaupun Keputusan Menteri Hukum dan HAM
itu masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan Oleh karena itu
maka ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12
Tahun 2016 yang harus digunakan untuk menerima pendaftaran pasangan
calon.
Hal ini sesuai dengan asas praduga rechtmatig (vermoeden van
rechtmatigheid - praesumptio iustae causa). Asas ini mengandung makna
bahwa setiap tindakan penguasa (dalam hal ini mengeluarkan keputusan)
selalu harus dianggap rechmatig/absah sampai ada pembatalannya.
Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan- KTUN yang digugat
(dalam hal ini Keputusan Menteri Hukum dan HAM dimaksud).
Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
4
Pemerintahan menyatakan Pasal 66 ayat (1) Keputusan hanya dapat
dibatalkan apabila terdapat cacat :
a. Wewenang;
b. Prosedur, dan/atau
c. Substansi.
Ayat (2) Dalam hal keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang
baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan
AUPB. Ayat (3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat dilakukan oleh :
a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
c. Atas putusan Pengadilan.
Saksi Ahli Kedua : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H.,M.Hum.
(Banjarmasin, 8 Agustus 2015).
Pendapat Hukum Tentang Kasus Penolakan Pendaftaran H. GT.
Iskandar SA, SE. MH DAN DR. H. Karyono Ibnu Ahmad Sebagai Bakal
Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur
Kalimantan Selatan.
1. Legal Issue
Apakah Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubemur dan
Wakil Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 026/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli
2015. Yang menetapkan pendaftaran bakal pasangan calon gubemur dan wakil
gubemur atas nama H. Gusfi Iskandar SA, SE, MH dan Dr. H. Karyono Ibnu
Ahmad tidak dapat diterima sah menurut hukum ?
2.LegalProblemSolving
Berita Acara ini diukui berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 angka 9
UU No.51 Tahun 2009 yang rnenentukan bahwa KTUN adalah penetapan tertulis
yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum
tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata KTUN tersebut unsur-unsumya adalah :
a. Penetapan tertulis.
b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara,
c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara
d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
e. Bersifat konkret, individual dan final
f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata
Rumusan KTUN di atas kembali dikokohkan sebagai konsep Keputusan
Administrasi Pemerintahan menurut Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014, maka Berita
Acara tersebut dapat dikualifikasi sebagai KTUN.
Berita Acara tersebut tidak sah atau batal tidak memenuhi syarat sahnya Keputusan
TUN. Syarat sahnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014
bahwa :
(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
b. Dibuat sesuai prosedur dan
c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.
(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.
Bilamana kita kaji syarat sahnya Berita- Acara, maka Berita Acara tersebut tidak sah
menyangkut dua hal yaitu prosedur dan substansi :
a. Soal Prosedur
Prosedur pencalonan Gubernur dan Wakil Gubemur Kalimantan Selatan telah
ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan sendiri.
Dalam prosedur pencalonan tersebut yang dibuat Komisi Pemilihan Umum
Kalimantan Selatan sudah mengakomodasi prinsip-prinsip prosedur menurut
hukum, di mana sebelum sampai pengambilan keputusan harus dilakukan
pemeriksaan dokumen dan fakta agar dokumen yang diajukan akurat, valid sesuai
fakta. Jadwal yang dibuat Komisi Pemilihan Umum dengan istilah penelitian
dilakukan dari tanggal 28 Juli sampai 3 Agustus 2015. Adanya tahapan penelitian
ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 50 UU No. 30 Tahun 2015 yang berbunyi :
1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan
kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon.
2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup
pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan
untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau
Tindakan.
Dalam hukum adanya prosedur pemeriksaan atau penelitian ini adalah sebagai
syarat dari kecermatan atau ketelitian dari pihak pengambil keputusan sebagai
salah satu asas dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dijadikan
dasar hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 ayat (2) (Ai No. 30 Tahun
2014.
Yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan dengan
menerbitkan Berita Acara tersebut tenyata tanpa melalui prosedur di atas bahkan
keputusan tersebut diambil super kilat yaitu permohonan dimasukkan tanggal 28
Juli 2015 dan diputuskan, pada tanggal yang sarna, maka jelas berita acara tersebut
cacat prosedur.
b. Soal Substansi
Karena cacatnya prosedur berpengaruh pula terhadap substansi yaitu tidak
dilakukannya tahapan verifikasi faktual.
Dalam berita acara bahwa ditolak pasangan calon adalah berdasarkan Pasal 36
ayat (4) dan Pasal 36 ayat (6) Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015.
Komisi Pemilihan Umum tidak memulai pembahasan dari Pasal 36 ayat (1) tetapi
justru langsung ke ayat (4). Pertanyaannya KOMISI PEMILIHAN UMUM
MENGENYAMPINGKAN PASAL 36 (1), APAKAH TELAH
MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 34 AYAT (1) SEBAGAIMANA
DIPERINTAHKAN OLEH PASAL 36 AYAT 1. OLEH KARENA T1DAK
MELAKSANAKAN VERIFIKASI FAKTUAL, MAKA PASAL YANG
DIPASANG OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM MENJADI KELIRU.
Perhatikan Pasal 36 ayat (1) KOMISI PEMILIHAN UMUM No 12 Tahun 2015 :
" Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik
tingkat pusat sebagairnana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) masih dalam proses
penyelesaian sengketa di pengadilan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh
dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran
Pasangan Caton berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan
kepengurusan Partai
Lihat Ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9
Tahun 2015: "Komisi Pemilihan Umum berkoordinasi dengan Menteri untuk
mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai
Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon".
Dengan demikian sebelum lanjut ke ayat 2 harus dilakukan verifikasi faktual
terhadap Pasal 36 ayat 1. Bagaimana bisa Komisi Pemilihan Umum Kalimantan
Setatan mengetahui fakta dari Pasal 36 ayat 1 tidak terpenuhi jika tahapan
verifikasi faktual sebagaimana perintah Pasal 34 ayat 1 tidAk dilakukan. Padahal
fakta hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta adalah fakta
hukum Pasal 36 ayat 1 ini yang ada. Sehingga Berita acara Komisi Pemilihan
Umum Kalimantan Selatan dengan menggunakan Pasal 36 ayat 4 dan Pasal 36
ayat 6 menjadi cacat substansi.
3. Legal Opinion
Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 026/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015.
Yang menetapkan pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur
atas nama H. Gusti Iskandar SA,SE.MH dan Dr. H. Karyono Ibnu Ahmad tidak
dapat diterima adalah cacat prosedur dan cacat substansi dengan demikian
berarti cacat hukum dan harus dibatalkan.
4. KESIMPULAN PEMOHON
I. Tentang Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan
Selatan
a. Bahwa sebagaimana telah Pemohon sampaikan pada Permohonan,
tanggal 29 Juli 2015 berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-
undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan
“Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu
Provinsi adalah Badan Pengawas Pemilihan Gubernur yang
bertanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur di wilayah Provinsi”.
b. Bahwa menurut ketentuan Pasal 142 huruf b Undang-undang No. 8 tahun
2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.
1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-Undang, menyebutkan “Sengketa Pemilihan terdiri atas
: b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan
sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”. Dan
berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang, disebutkan yang memiliki
kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan ketentuan Pasal
142 huruf b tersebut adalah Bawaslu Provinsi dan Panwaslu
Kabupaten/Kota.
c. Bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan ketentuan sebagaimana
terurai dalam pasal 1 angka 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan “Bawaslu Provinsi
adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diwilayah provinsi
sebagaimana dimaksud undang-undang yang mengatur mengenai
penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang
dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur”.
d. Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan bahwa
sengketa pemilihan yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu
diantaranya : b. sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara
Pemilihan. Dan pada Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan kalau salah satu
penyebab timbulnya sengketa tersebut diantaranya : c. Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota. Dengan demikian jelas Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Kalimantan Selatan berwenang menerima Permohonan
dari Pemohon.
II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON DAN
TERMOHON
a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 8 tahun
2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota Menjadi Undang-Undang, disebutkan “Calon Gubernur
dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan
oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik, atau perseorangan
yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum
Provinsi”. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1
angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun
2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota, yang menyebutkan ““Calon Gubernur dan Calon
Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh
Partai Politik dan gabungan Partai Politik, atau perseorangan yang
didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”.
b. Bahwa Pemohon telah ditetapkan oleh Partai Golongan Karya
(Golkar) sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 berdasarkan Surat
Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor :
KEP-927/DPP/GOLKAR/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 Tentang
Penetapan dan Pengesahan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Kalimantan Selatan, yang isinya diantaranya :
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan
Karya Tentang Pengesahan dan Penetapan Calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Pertama : Menetapkan dan mengesahkan H. GUSTI
ISKANDAR S. A, SE, MH sebagai Calon Gubernur
dan DR. KARYONO IBNU AHMAD sebagai
Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
Kedua : Menginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Daerah
Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Selatan
untuk :
1. Mendaftarkan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah sebagaimana tersebut dalam
dictum Pertama ke Komisi Pemilihan Umum
setempat.
2. Memenangkan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah yang diusung Partai Golkar pada
Pilkada serentak tahun 2015.
Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan
diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat
Partai Golongan Karya.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapannya akan dilakukan perbaikan seperlunya.
c. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 Pemohon telah mendaftarkan diri
sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Selatan (Termohon) akan tetapi sesuai dengan
Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor :
026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, Termohon memutuskan
permohonan pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak
dapat diterima.
d. Bahwa kedudukan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka
7 Undang-undang No. 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang
menyebutkan “Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut
Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan
umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan
wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang ini”.
e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 8
tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota Menjadi Undang-Undang, disebutkan “Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum
Provinsi”. Dan tugas serta wewenang Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan
ketentuan pasal 11 huruf h adalah : “menetapkan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur yang memenuhi persyaratan”.
f. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun
2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, Termohon
telah memutuskan kalau pendaftaran Pemohon sebagai bakal
pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2015 tidak dapat diterima.
III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN
1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan “Permohonan
penyelesaian sengketa Pemilihan dapat diajukan dalam waktu paling
lambat 3 (Tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui
atau sejak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”.
2. Bahwa Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015,
Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, yang memutuskan
pendaftaran Pemohon sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 tidak dapat
diterima diketahui oleh Pemohon pada saat dibacakan pada Kantor
Komisi Pemilihan UmumProvinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 28
Juli 2015, Keputusan tersebut sesuai dengan bukti Tanda Terima,
tanggal 28 Juli 2015 telah diterima Pemohon pada tanggal 28 Juli
2015.
3. Bahwa permohonan a quo diajukan pada tanggal 29 Juli 2015
sehingga jelas pengajuan permohon a quo masih dalam tenggang
waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1)
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota.
IV. TENTANG OBJEK YANG DISENGKETAKAN
a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,
disebutkan bahwa sengketa pemilihan yang menjadi kewenangan
Badan Pengawas Pemilu diantaranya : b. sengketa antara peserta
Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan. Dan pada Pasal 2 ayat (2)
huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun
2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota, disebutkan kalau salah satu penyebab timbulnya
sengketa tersebut diantaranya : c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
b. Bahwa yang menjadi objek dalam permohonan a quo adalah
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan
(Termohon) sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Penelitian
Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal
28 Juli 2015, yang isinya :
Hasil penelitian persyaratan pencalonan oleh Komisi Pemilihan
UmumProvinsi Kallimantan Selatan menetapkan :
Pendaftaran bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur atas nama H. GUSTI ISKANDAR S. A, SE. MH dan
DR. H. KARYONO IBNU AHMAD tidak dapat diterima karena:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, bahwa dalam
hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (Satu)
kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak tercapai, sambil menunggu putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik
dari 2 (Dua) kepengurusan hasil
Muktamar/Muhas/Kongres dapat memberikan persetujuan
untuk 1 (Satu) pasangan calon yang sama;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (6)Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, bahwa dalam
hal kepengurusan Partai Politik ditingkat provinsi atau
kabupaten/kota terdapat 2 (Dua) kepengurusan, masing-
masing pengurus Partai Politik mengajukan 1 (Satu)
Pasangan Calon yang sama sesuai dengan persetujuan
Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaskud ayat
(4);
- Bahwa dalam berkas persyaratan pencalonan hanya
terdapat 1 (Satu) keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Golongan Karya tentang Persetujuan Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Ketua
Umum yakni H. R. Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal
yakni Zainudi Amali dan diajukan oleh Dewan Pimpinan
Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan
Selatan yang ditanda tangani oleh Ketua Ir. Gusti Perdana
Kesuma dan Sekretaris yakni Drs. Hasan Mahlan,
sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b di atas.
c. Bahwa karena isi dari Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun
2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015 adalah
keputusan/penetapan yang menyatakan pendaftaran Pemohon sebagai
bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2015 tidak dapat diterima maka berita
acara tersebut dapat dikualifikasikan sebagai keputusan sebagaimana
dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, sehingga Bawaslu
Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk memeriksa
permohonan Pemohon.
V. TENTANG DUDUK PERKARA PERMOHONAN
a. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 yang ditetapkan
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan
Karya Nomor : KEP-927/DPP/GOLKAR/VII/2015, tanggal 27 Juli
2015 Tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, yang ditanda tangani oleh
Ketua Umum H.R Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Zainudi
Amali, yang isinya diantaranya :
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan
Karya Tentang Pengesahan dan Penetapan Calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Pertama : Menetapkan dan mengesahkan H. GUSTI
ISKANDAR S. A, SE, MH sebagai Calon Gubernur
dan DR. KARYONO IBNU AHMAD sebagai
Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
Kedua : Menginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Daerah
Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Selatan
untuk :
a. Mendaftarkan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah sebagaimana tersebut dalam
dictum Pertama ke Komisi Pemilihan Umum
setempat.
b. Memenangkan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah yang diusung Partai Golkar
pada Pilkada serentak tahun 2015.
Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan
diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat
Partai Golongan Karya.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapannya akan dilakukan perbaikan seperlunya.
b. Bahwa kepengurusan Partai Golongan Karya (Golkar) dengan Ketua
Umum H.R Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Zainudi Amali
sebagai Partai Politik yang mendukung Pemohon sebagai bakal
pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah kepengurusan
yang sah karena telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan
HAM sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : N.HH-01.AH.11.01 Tahun
2015, tanggal 23 Maret 2015 Tentang Pengesahan Perubahan
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan
Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya beserta
Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : N.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015, tanggal
23 Maret 2015.
c. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015, Pemohon mendaftarkan diri sebagai
bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Selatan (Termohon).
d. Bahwa akan tetapi setelah permohonan pendaftaran berikut berkas
syarat pencalonan Pemohon serahkan kepada Termohon, Termohon
kemudian melakukan rapat pleno dan menerbitkan serta
menyampaikan Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun
2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, yang isinya :
Hasil penelitian persyaratan pencalonan oleh Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Kallimantan Selatan menetapkan :
Pendaftaran bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur atas nama H. GUSTI ISKANDAR S. A, SE. MH dan
DR. H. KARYONO IBNU AHMAD tidak dapat diterima
karena :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, bahwa dalam
hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (Satu)
kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak tercapai, sambil menunggu putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik
dari 2 (Dua) kepengurusan hasil
Muktamar/Muhas/Kongres dapat memberikan persetujuan
untuk 1 (Satu) pasangan calon yang sama;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (6)Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, bahwa dalam
hal kepengurusan Partai Politik ditingkat provinsi atau
kabupaten/kota terdapat 2 (Dua) kepengurusan, masing-
masing pengurus Partai Politik mengajukan 1 (Satu)
Pasangan Calon yang sama sesuai dengan persetujuan
Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaskud ayat
(4);
- Bahwa dalam berkas persyaratan pencalonan hanya
terdapat 1 (Satu) keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Golongan Karya tentang Persetujuan Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Ketua
Umum yakni H. R. Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal
yakni Zainudi Amali dan diajukan oleh Dewan Pimpinan
Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan
Selatan yang ditanda tangani oleh Ketua Ir. Gusti Perdana
Kesuma dan Sekretaris yakni Drs. Hasan Mahlan,
sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b di atas.
e. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli yang disampaikan oleh Prof. Dr.
H. M. Hadin Muhjad, S.H.M.Hum dan pendapat Ahli Dr. H. Ichsan
Anwary S.H.M.H, Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon
sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan
Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli
2015, mengandung cacat prosedur dan cacat substansi.
f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.
30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, “Syarat sah suatu
keputusan meliputi :
a) Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
b) Dibuat sesuai prosedur; dan
c) Substansi yang sesuai dengan objek keputusan”.
Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No.
30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan yang
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1)
huruf a merupakan keputusan yang tidak sah, sedangkan menurut
ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal
52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan keputusan yang batal
dan/atau dapat diibatalkan.
g. Bahwa carat prosedur yang terkandung di dalam Berita Acara
Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubemur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor :
026/BA/VII/2015, tanggal 28 Ju1i 2015, menurut ahli dikarenakan
Termohon sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan tersebut
tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen dan fakta, karena
sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 8
Tahun 2015 Tentang Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan KPU
Provinsi meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan
Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubemur dan dapat melakukan
klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan dan
memberi masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan
pasangan Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubemur", pada ayat (2)
disebutkan Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (Tujuh) hari sejak
penutupan pendaftaran pasangan Calon Gubemur dan Calon Wakil
Gubemur. Dan sesuai dengan tahapan yang telah dibuat proses
verifikasi tersebut seharusnya dilakukan sejak tanggal 28 Juli 2015
sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015.
h. Bahwa istilah penelitian atau verifikasi sebagaimana dimaksud di atas
sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-undang No. 30 Tahun
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi
a) Badan dan atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan
dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tidakan, harus
memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi
Pemerintahan dari Pemohon.
b) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat,
ruang lingkup pemerintahan, pihak yang berkepentingan, dan
dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau
pelaksanaan Keputusan dan atau tindakan.
i. Bahwa dalam hukum adanya prosedur pemeriksaan dan penelitian ini
adalah sebagai syarat dari kecermatan atau ketelitian dari pihak
pengambil keputusan sebagai salah satu asas dalam asas-asas umum
pemerintahan yang baik yang dijadikan dasar hukum sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No 30 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian karena
dikeluarkannya keputusan sebagaimana tertuang di dalam Berita
Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubemur dan
Wakil Gubemur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor :
026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015 dilakukan tanpa
memperhatikan prosedur sebagaimana tersebut di atas maka
keputusan Termohon tersebut dapat dikualifikasi cacat prosedur.
j. Bahwa cacat substansi menurut pendapat ahli dikarenakan Termohon
keliru menggunakan dasar hukum, yakni ketentuan Pasal 36 ayat (4)
dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan UmumNo. 12 Tahun 2015
Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
9.Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota.
k. Bahwa keputusan Termohon yang menyatakan pendaftaran yang
diajukan oleh Pemohon sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 tidak dapat
diterima sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Penelitian
Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal
28 Juli 2015, jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun
2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,
yang menyebutkan “Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri
tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) masih dalam proses penyelesaian
sengketa di Pengadilan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, KIP
Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota menerima
pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dan
Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik”, karena
faktanya pada saat penyerahan berkas pendaftaran sebagai bakal
pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2015 yang diusung oleh Partai Golongan Karya
(Golkar) kepada Termohon, Pemohon juga menyertakan Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : N.HH-01.AH.11.0l Tahun 2015, tanggal 23 Maret
2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan
Pusat Partai Golongan Karya beserta Lampiran Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : N.HH-
01.AH.11.01 Tabun 2015, tanggal 23 Maret 2015, yang
membuktikan bahwa Pemohon adalah bakal pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur yang didukung oleh Partai Golongan
Karya (Golkar) yang kepengurusannya telah disahkan oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1)
Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, vide bukti P.4.
l. Bahwa Termohon keliru memahami ketentuan Pasal 36 ayat (4)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun
2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk menyatakan tidak
menerima pendaftaran Pemohon sebagai bakal pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2015 sebagaimana tercantum dalam huruf a Berita Acara Penelitian
Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal
28 Juli 2015, karena ketentuan Pasal 36 ayat (4) tersebut baru wajib
dilaksanakan apabila terdapat putusan pengadilan mengenai
penundaan pemberlakuan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia yang menjadi dasar pengesahan kepengurusan Partai
Golongan Karya (Golkar) H.R Agung Laksono sebagaimana
ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum No. 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
m.Bahwa faktanya sesuai dengan bukti P.3, putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor : 62/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 18
Mei 2015 yang memutuskan penundaan atas Surat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan
kepengurusan Partai Golongan Karya (Golkar) H.R Agung Laksono
sebagai pengurus yang sah telah dicabut dan dibatalkan dengan
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara
No.162/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 10 Juli 2015, yang amar
putusannya dapat kami kutip sebagai berikut :
MENGADILI
1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/pembanding dan
Tergugat II Intervensi/Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 18 Mei 2015 yang
dimohonkan banding, dan dengan :
MENGADILI SENDIRI
I. Dalam Penundaan
- Menyatakan mencabut dan tidak berlaku serta tidak
memiliki kekuatan hukum lagi, Penetapan Nomor
62/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 1 April 2015 tentang
Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa.
II. Dalam Eksepsi
- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II
Intervensi/Pembanding tentang kewenangan absolut
pengadilan.
III. Dalam Pokok Perkara
1. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat
diterima.
2. Menghukurn Penggugat/Terbanding membayar biaya
perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan
banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima
puluh ribu rupiah).
n. Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum No. 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilihan UmumNomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang dijadikan dasar
Termohon untuk menyatakan tidak menerima pendaftaran yang
diajukan oleh Pemohon pada huruf b Barita Acara Penelitian
Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal
28 Juli 2015 sebenamya juga tidak dapat dijadikan dasar hukum
untuk menyatakan pendaftaran Pemohon tidak dapat diterima karena
ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.
12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan
Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota tersebut sebenarnya berhubungan atau
merujuk kepada ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
o. Bahwa akan tetapi sebagaimana telah Pemohon sampaikan pada
angka 14 (Empat belas) di atas, Surat Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia yang mengesahkan kepengurusan Partai
Golongan Karya (Golkar) H.R Agung Laksono, pasca Putusan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara No.
162/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 10 Juli 2015 tetap menjadi surat
keputusan yang sah dan dapat dijadikan dasar bagi Partai Golongan
Karya (Golkar) untuk mengajukan bakal pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015
sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum No. 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
p. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : N.HH01.AH.11.01 Tahun 2015, tanggal
23 Maret 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan
Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (bukti P.4) yang
mengesahkan kepengurusan Partai Golongan Karya (Golkar) H.R
Agung Laksono yang mendukung Pemohon sebagai bakal pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun
2015 adahah tetap sah, karena sesuai dengan asas praduga rechtinatig
(verrnoeden van rechtmatigheid praesumptio iustae causa), setiap
keputusan dan/atau tindakan pemerintah/penguasa selalu harus
dianggap benar sampai ada pembatalan. Dan faktanya SK Menteri
Hukum dan HAM tersebut sampai saat ini belum pernah dibatalkan,
oleh karenanya ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Pencalonan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mengikat
untuk dilaksanakan oleh Termohon.
q. Bahwa keliru apabila Termohon memahami ketentuan peraturan
perundang-undangan dihubungkan dengan fakta yang tidak jelas,
termasuk atas fakta adanya kesepakatan perdamaian di internal
kepengurusan Partai Golongan Karya, karena sesungguhnya
kesepakatan apapun. tidak dapat mengenyampingkan ketentuan
peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum yang seharusnya menjadi pedoman mutlak bagi
Termohon sebagai penyelenggara pemilu.
r. Bahwa menurut doktrin hukum, ada beberapa metode penafsiran
yang dapat digunakan untuk membantu memperjelas pemahaman
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, agar tetapi
metode penafsiran pertama yang harus digunakan adalah Penafsiran
Tata Bahasa (Gramatikal), karena apabila dengan menggunakan
metode penafsiran gramatikal ketentuan perundang-undangan
tersebut sudah dapat dipahami maka tidak boleh lagi digunakan
metode penafsiran yang lain. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan UmumNo.12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tabun 2015 Tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tersebut
sebenarnya telah jelas secara tekstual atau gramatikal sehingga
seharusnya tidak dapat ditafsirkan lain apapun keadaan yang
menyertainya.
s. Bahwa pengecualian terhadap pemberlakuan ketentuan Pasal 36 ayat
(1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.12 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun
2015 Junto Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupali, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pun
telah jelas secara tektual dan gramatikal diatur dalam ketentuan Pasal
36 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12
Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota, sehingga seharusnya ketentuan Pasal
36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan UmumNo.12 Tahun 2015
Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati„ dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota baru dapat dikecualikan apabila terdapat keadaan-keadaan
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat
(3) Peraturan Komisi Pemilihan UmumNo. 12 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun
2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
t. Bahwa oleh karena itu Termohon seharusnya tidak serta merta
memutuskan pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon sebagai bakal
pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2015 sebagaimana Berita Acara Penelitian
Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/V11/2015,
tanggal 28 Juli 2015, karena Pemohon telah memenuhi syarat
pencalonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a,
b dan c serta Pasal 42 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan
Umum No. 12 Tahum 2015 Tentang Perubahan Alas Peraturan
Komisi Pemilihan UmumNomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
u. Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum No.12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilihan UmumNomor 9 Tahum 2015 Tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tersebut bersesuaian dengan
ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang
Partai Politik, yang menentukan “Partai Politik harus didaftarkan
ke Kementerian untuk menjadi Badan Hukum” dan menurut
ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai
Politik “Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum
dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima
belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau
verifikasi", Dan keputusan pengesahan tersebut diumumkan didalam
Berita Negara Republik Indonesia, vide Pasal 4 ayat (4) UU No. 2
Tahun 2011 Tentang Parpol.
v. Bahwa Undang-Undang Partai Politik sebenamya tidak mengatur,
bahkan tidak rnengakui adanya kepengurusan Ganda, karenanya
menurut undang-undang partai politik tersebut kepengurusan partai
politik yang sah adalah kepangurusan partai politik yang sah
mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia, oleh karenanya ketentuan-ketentuan Pasal 36 ayat (4) dan
ayat (6) yang menjadi dasar Terohon untuk menganulir pendaftaran
yang diajukan oleh Pemohon sebenamya adalah ketentuan yang
bertentangan dengan undang-undang partai politik sebagai peraturan
yang lebih tinggi (asas lex superior derogate legi inferior), dan
menurut pendapat ahli Dr. H. Ichsan Anwary. SH. MH ketentuan
tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya
tidak dapat diberlakukan.
w. Bahwa selain itu, menurut ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan “Keputusan tentang
kepengurusan Partai Politik tingkat pusat tingkat provinsi dan
tingkat kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(2), ayat (4) atau ayat (6), menjadi pedornan bagi Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/K1P Aceh atau Komisi Pemilihan Umum/K1P
Kabupaten Kota dalam penerimaan pendaftaran Pasangan Calon”,
sehingga untuk menilai keabsahan dukungan Partai Politik yang
mengusung bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Selatan Tahun 2015 Termohon seharusaya berpedoman
kepada salinan keputusan terakhir tentang penetapan/pengesahan
kepengurusan Partai Politik.
x. Bahwa dengan demikian sebenamya tidak ada dasar bagi Termohon
untuk menyatakan tidak rnenerima pendaftaran yang diajukan oleh
Pemohon sebagai pasangan bakal Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, dan beralasan hukum
bagi Pemohon untuk menuntut agar Pemohon dinyatakan telat
memenuhi syarat pencalonan sebagai bakal pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2015 sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dam Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, membatalkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan
sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan
Pencalonan Pemilihann Gubemur darn Wakil Gubernur Kalimantan
Selatan Tahun 2015, Nomor 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015,
mernbatalkan keputusan Termohon sebagaimana tertuang dalam
Barita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur
dam Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor :
026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015 dan memerintahkan kepada
Termohon untuk menerima pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon
tersebut.
1. (Uraian Jawaban Termohon)
Menanggapi pokok permohonan dari Pemohon, yang disampaikan oleh
pemohon sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 001/M&H/VII/2015
perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terkait Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 29 Juli 2015
dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Calon
Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 yang
dicalonkan oleh Partai Golkar Kubu Agung Laksono yang
pendaftarannya tidak dapat diterima oleh Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara
No. 026/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015.
2. Argumentasi pemohon yang menyatakan bahwa tindakan termohon yang
tidak dapat menerima pendaftaran pemohon bertentangan dengan
Ketentuan Pasal 36 ayat (1) Komisi Pemilihan Umum No.12 tahun 2015
adalah tidak benar, karena dalam menerapkan ketentuan Pasal 36 ayat (1)
tidak bisa dibaca berdiri sendiri tapi terkait dengan ketentuan ayat
berikutnya, dimana sebagaimana diketahui bahwa Partai Golkar selain
adanya dua kubu kepengurusan dan sedang bersengketa di pengadilan
dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap juga telah
berupaya melakukan langkah perdamaian yang diimplementasikan
dengan membentuk Tim Pilkada Bersama dengan demikian ketentuan
Pasal 36 ayat (4) menjadi mengikat Partai Golkar secara keseluruhan
tanpa kecuali;
3. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya pendaftaran Bakal Calon Walikota
Banjarbaru yang didukung oleh kedua kepengurusan DPP Partai Golkar
untuk calon yang sama sebagaimana tertuang dalam Formulir
MODEL.B.1-KWK.PARPOL tentang Keputusan Dewan Pimpinan Pusat
Partai Golkar Tentang Persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota Banjarbaru tahun 2015 yaitu :
a. SK DPP No.KEP-988/DPP/GOLKAR/VII/2015 Tentang Penetapan
dan Pengesahan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru
yang ditandatangani oleh Ketua Umum HR AGUNG LAKSONO
dan Sekretaris Jenderal ZAINUDDIN AMALI tanggal 25 Juli 2015;
dan
b. SK DPP No.R-148/GOLKAR/VII/2015 tanggal 26 Juli 2015 Perihal
Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kota Banjarbaru yang
ditandatangani oleh Ketua Umum ABURIZAL BAKRIE Sekretaris
Jenderal IDRUS MARHAM.
Berdasarkan uraian tersebut dia atas, termohon memohon dengan hormat
kepada Majelis Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 yang memeriksa
permohonan dimaksud memberikan keputusan sebagai berikut
1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi
Kalimantan Selatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KOMISI
PEMILIHAN UMUM Provinsi Kalimantan Selatan No.026/BA/VII/2015
tanggal 28 Juli 2015 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
Demikian Jawaban Termohon ini disampaikan, atas perhatian dan
kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.
2. (bukti-bukti Termohon)
Bukti T-1 : Berita Acara oleh Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penelitian
Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015
Nomor : 026/BA/VII/2015
Bukti T-2 : Tanda Terima Berita Acara yang dikeluarkan oleh
Komisi Pemilihan Umum Provinsi KalimantanSelatan tentang Penelitian Persyaratan PencalonanPemilihan Gubernur dan Wakil GubernurKalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor :026/BA/VII/2015.
Bukti T-3 : Kesimpulan tertulis oleh Komisi PemilihanUmum, terkait musyawarah sengketa pemilihanPencalonan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015
3. Kesimpulan Termohon
Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang permusyawarahan yang telah
dilaksanakan terhadap sengketa yang diajukan oleh pemohon sebagaimana
tertuang dalam surat Nomor 001/M&H/VII/2015 Perihal Permohonan
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terkait Keputusan Komisi Pemilihan
UmumProvinsi Kalimantan Selatan tertanggal 29 Juli 2015 dapat kami ajukan
kesimpulan sebagai berikut:
1. Termohon tetap berpendirian pada dalil-dalil yang telah termohon
sampaikan baik pada jawaban tertulis termohon yang disampaikan pada
tanggal 8 Agustus 2015, maupun jawaban lisan yang telah disampaikan
dalam sidang permusyawaratan yang terhormat ini disertai alat bukti surat
yang disampaikan,
2. Bahwa termohon menolak semua dalil-dalil yang telah didalilkan dan
disampaikan pemohon baik dalam permohonannya maupun keterangan
saksi ahli yang disampaikan dalam sidang permusyawaratan ini, karena:
a. Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa tindakan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang tidak menerima
pendaftaran pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Perubahan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang
Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah tidak benar karena
ketentuan Pasal 36 (1) dimaksud memiliki keterkaitan dengan ayat-
ayat berikutnya dalam Pasal tersebut yang selengkapnya kami
sampaikan sebagai berikut;
Pasal 36
1) Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan
Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (1) masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ KIP Aceh dan Komisi
Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/ Kota menerima pendaftaran
Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri
tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
2) Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdapat penetapan pengadilan mengenai
penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP
Kabupaten/ Kota tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan
Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan
keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai
Politik.
3) Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum terdapat putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan Partai Politik
yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk
membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan
perundang-undangan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh
dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/ Kota menerima
pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari
Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik hasil
kesepakatan perdamaian.
4) Dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu)
kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari 2 (dua) kepengurusan
hasil Muktamar/Munas/Kongres dapat memberikan persetujuan
untuk 1 (satu) Pasangan Calon yang sama.
Memang benar bahwa kepengurusan DPP Partai Golkar versi Munas Ancol
memiliki SK dari Kementerian Hukum dan HAM, namun oleh DPP Partai
Golkar Versi Munas Bali telah dilakukan gugatan yang sampai saat ini masih
berproses sehingga belum memiliki kekuatan hukum tetap, maka ketentuan
Pasal 36 ayat (1) tidak bisa diterapkan karena terdapat ketentuan ayat (2) dan
ayat (3) yang mengharuskan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap
untuk dapat dijalankannya ketentuan Pasal 36 ayat (1) dimaksud.
Bahwa dalam perjalanannya selain terjadi sengketa di pengadilan, kedua kubu
juga telah melakukan proses islah atau perdamaian namun belum berhasil
membentuk satu kepengurusan yang sama sehingga ketentuan Pasal 36 ayat (4)
menjadi mengikat kepada kedua kubu dalam hal proses pencalonan kepala
daerah, dimana calon kepala daerah yang diusung selain harus disetujui oleh
kedua kubu juga ada keharusan untuk memberikan persetujuan untuk 1 (satu)
Pasangan calon yang sama. Hal tersebut juga diperkuat dengan dibentuknya tim
pilkada bersama oleh kedua kubu yang dapat dimaknai sebagai persetujuan
penerapan ketentuan Pasal 36 ayat (4) oleh kedua kubu partai Golkar yang
bersengketa agar bisa ikut dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015
ini.
Hal tersebut dikuatkan dengan adanya pendaftaran Bakal Calon Walikota
Banjarbaru yang didukung oleh dua kepengurusan DPP Partai Golkar untuk
calon yang sama sebagaimana tertuang dalam Formulir MODEL.B.1-
KWK.PARPOL tentang Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar
Tentang Persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru
tahun 2015 yaitu;
a. SK DPP No. KEP-988/ DPP/ GOLKAR/VII/2015 tentang Penetapan dan
Pengesahan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru yang
ditandatangani oleh Ketua Umum HR AGUNG LAKSONO dan Sekretaris
Jenderal ZAINUDDIN AMALI tanggal 25 Juli 2015; serta
b. SK DPP No. R-148/ GOLKAR/VII/ 2015 tanggal 26 Juli 2015 Perihal
3
Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kota Banjarbaru yang
ditandangani oleh Ketua Umum ABURIZAL BAKRIE Sekretaris Jenderal
IDRUS MARHAM dan beberapa daerah lainnya juga, kedua kubu telah
memberikan persetujuan bersama untuk mengusung calon yang sama;
c. Keterangan ahli yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (4)
dimaksud bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalm Undang-
undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik menurut hemat
termohon harus diuji terlebih dahulu dalam forum peradilan lain dalam hal
ini melalui proses uji materi di MA terkait adanya peraturan dibawah
undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang diatasnya,
forum permusyawaratan ini tidak berwenang untuk memutuskan hal
tersebut.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, berkenan kiranya Majelis Sidang
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2015 Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, yang
memeriksa permohonan sengketa pemilihan sebagaimana tertuang dalam surat
Nomor 001/M&H/ VII / 2015 Perihal Permohonanan Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Terkait. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan
Selatan tertanggal 29 Juli 2015, untuk memberikan keputusan sebagai berikut:
1. Menolak Permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan
Selatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Kalimantan selatan No. 026/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli
2015 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. (Pertimbangan Pimpinan Musyawarah)
a. (Fakta-Fakta Yang Terungkap Didalam Musyawarah)
1) Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tertuang dalam Berita
Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor :
026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015.
2) Pemohon menyerahkan bukti-bukti secara tertulis dan dibacakan
didepan pimpinan musyawarah.
3) Pemohon menyerahkan kesimpulan secara tertulis dan dibacakan
kepada pimpinan musyawarah.
4) Termohon menyerahkan kesimpulan tertulis kepada pimpinan
musyawarah tanpa menghadiri sidang musyawarah dan
membacakannya.
5) Pimpinan musyawarah tetap mengupayakan kedua belah pihak untuk
mencapai sebuah kesepakatan di dalam musyawarah
6) Menurut keterangan ahli Dr. H. Ichsan Anwari, S.H.,M.H, terkait
dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta tersebut di
atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM di atas kembali
rechmatig/absah sampai ada pembatalannya, walaupun Keputusan
Menteri Hukum dan HAM itu masih dalam proses penyelesaian
sengketa di pengadilan Oleh karena itu maka ketentuan Pasal 36 ayat
(1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 yang
harus digunakan untuk menerima pendaftaran pasangan calon. Hal
ini sesuai dengan asas praduga rechtmatig (vermoeden van
rechtmatigheid - praesumptio iustae causa). Asas ini mengandung
makna bahwa setiap tindakan penguasa (dalam hal ini mengeluarkan
keputusan) selalu harus dianggap rechmatig/absah sampai ada
pembatalannya. Selanjutnya Menurut keterangan ahli Prof.Dr.H.M.
Hadin Muhdjat, S.H.,M.Hum terkait Berita Acara Penelitian
Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur
Kalimantan Selatan Nomor 026/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015.
Yang menetapkan pendaftaran bakal pasangan Calon Gubernur Dan
Wakil Gubernur atas nama H. Gusti Iskandar SA,SE.MH dan Dr. H.
Karyono Ibnu Ahmad tidak dapat diterima adalah cacat prosedur dan
cacat substansi dengan demikian berarti cacat hukum dan harus
dibatalkan.
7) Bahwa Pimpinan Musyawarah mengetahui Surat Pernyataan Bersama
Tim 10 yang mengusulkan calon yang berbeda, yang ditandatangani
M.S Hidayat yang bertindak atas nama DPP Partai Golkar Hasil
Munas IX Bali Tahun 2014 dan Yorrys Raweyai yang bertindak atas
nama DPP Partai Golkar Hasil Munas Ancol Tahun 2014,
8) Bahwa Pimpinan Musyawarah melihat kesimpulan dan tanggapan
dari Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan untuk
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
9) Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Pimpinan
Musyawarah Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Kalimantan
Selatan untuk memutuskan seadil-adilnya.
b. (Penilaian Dan Pendapat Dari Pimpinan Musyawarah Dikaitkan
Dengan Aturan Perundang-Undangan)
1. Bahwa Pimpinan Musyawarah berpendapat, berkenaan dengan
pencalonan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mengacu pada
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana yang telah
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang
2. Bahwa Pimpinan Musyawarah berpendapat, berkenaan dengan
pencalonan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mengacu pada
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota.
3. Bahwa Pimpinan Musyawarah berpendapat, berkenaan dengan
pencalonan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mengacu pada
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015
sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Bahwa Pimpinan Musyawarah berpendapat, berkenaan dengan
pencalonan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mengacu pada
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota.
5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Selatan tidak
dapat menerima pendaftaran pasangan calon H. Gusti Iskandar SA,
SE, MH. Sebagai pasangan calon Gubernur dan DR. Karyono Ibnu
Ahmad Sebagai Calon Wakil Gubernur pada tanggal 28 Juli 2015
dengan Partai politik pengusung Partai Golkar.
6. Bahwa Pimpinan Musyawarah berpendapat, berkenaan dengan
pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh
partai politik atau gabungan partai politik, bagi kepengurusan partai
politik yang masih dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, dapat
terima oleh Komisi Pemilihan Umum pendaftaran pasangan bakal
calonnya sepanjang adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap,
atau melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk satu
kepengurusan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, atau partai politik dari dua kepengurusan hasil
muktamar/munas/kongres dapat memberikan persetujuan untuk satu
pasangan bakal calon yang sama, sebagaimana diatur dalam pasal 36
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015
sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal (42) ayat (1) Undang-undang No 8
Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-undang mengatur ketentuan sebagai
berikut: pasangan calon gubernur dan calon wakil Gubernur
didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi oleh Partai Politik,
gabungan Partai Politik, atau perseorangan.
8. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Selatan tidak
dapat menerima pendaftaran pasangan calon H. Gusti Iskandar SA,
SE, MH. Sebagai pasangan calon Gubernur dan DR. Karyono Ibnu
Ahmad Sebagai Calon Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun
2015 melalui berita acara penelitian persyaratan pencalonan pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Nomor : 026/BA/VII/2015 tanggal 28
Juli tahun 2015.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal (42) ayat (4) Undang-undang RI
No 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang mengatur ketentuan
sebagai berikut: Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon
wakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua partai
politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi disertai surat
keputusan pengurus partai politik tingkat Pusat tentang persetujuan
atas Calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat
Provinsi.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal (42) ayat (6) Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang mengatur ketentuan
sebagai berikut: Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Calon
Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati,
serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh
gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para Ketua Partai Politik
dan para Sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para Ketua
Partai Politik dan para Sekretaris Partai Politik di tingkat
Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan Masing-masing pengurus
Partai politik tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang
diusulkan oleh pengurus Partai politik tingkat Provinsi dan/atau
pengurus Parpol tingkat Kabupaten/Kota.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal (38) ayat (1) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota; Partai Politik atau gabungan Partai politik tingkat
Provinsi mendaftarkan pasangan calon Gubernur dan wakil
Gubernur kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten/Kota
mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota kepada Komisi Pemilihan
Umum/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (3).
12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal (38) ayat (2) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota. Dalam mendaftarkan pasangan Calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai Politik atau Gabungan
Partai Politik Wajib memenuhi persyaratan :
a. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);
b. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat
tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon; dan
c. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat
tentang kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan/atau
kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota
13. Bahwa pasangan calon H. Gusti Iskandar SA, SE, MH. Sebagai
pasangan calon Gubernur dan DR. Karyono Ibnu Ahmad Sebagai
Calon Wakil Gubernur ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Dewan
Pimpinan pusat Partai golongan karya Nomor: KEP-
927/DPP/GOLKAR/VII/2015 tanggal 27 2015 tentang penetapan dan
pengesahan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Kalimantan
Selatan yang ditanda tangani oleh Ketua Umum H.R Agung laksono
dan Sekretaris Jenderal Zainudin Amali.
14. Bahwa Partai Golongan Karya sebagai Partai politik pengusung
pasangan calon H. Gusti Iskandar SA, SE, MH. Sebagai Gubernur dan
DR. Karyono Ibnu Ahmad Sebagai Calon Wakil Gubernur, telah
mendapatkan pengesahan dari menteri Hukum dan HAM sesuai
dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik
Indonesia Nomor: N.HH-01.AH.01 Tahun 2015, tanggal 23 Maret
2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga, serta komposisi dan personalia Dewan Pimpinan
Pusat Partai Golongan Karya beserta lampiran Keputusan Menteri
Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : N.HH-01.AH.11.01
tahun 2015, tanggal 23 maret 2015.
15. Bahwa Pimpinan Musyawarah berpendapat keputusan Kementerian
Hukum dan HAM masih dalam proses penundaan dikarenakan belum
adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan
ditindak lanjuti dengan dengan penerbitan keputusan dari menteri
tentang penetapan kepengurusan partai politik, hal ini sesuai dengan
ketentuan pasal 36 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penetapan
pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan
Umum/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menerima pendaftaran
Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan
penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan
kepengurusan Partai Politik.
16. Bahwa dalam berkas persyaratan pencalonan yang diajukan hanya
terdapat 1 (Satu) keputusan Dewan Pimpinan pusat Partai golongan
karya tentang Persetujuan Pasangan calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Kalimantan selatan tahun 2015 yang ditanda
tangani oleh Ketua umum yakni H.R. Agung Laksono dan Sekretaris
Jenderal yakni Zainudin Amali dan diajukan oleh Dewan Pimpinan
Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Selatan yang
ditanda tangani oleh Ketua Ir.Gusti Perdana Kesuma dan Sekretaris
yakni Drs. Hasan Mahlan. Pimpinan Musyawarah berpendapat
pasangan calon didaftarkan oleh dua kepengurusan, masing-masing
pengurus partai politik mengajukan satu (1) pasangan calon yang
sama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal (36) ayat 6 : Dalam hal
kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota
terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai
Politik mengajukan 1 (satu) Pasangan Calon yang sama sesuai
dengan persetujuan Partai Politik di tingkat pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4). Yang berbunyi dalam hal kesepakatan
perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan partai politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, sambil menunggu
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai politik dari
dua kepengurusan hasil muktamar/Munas/Kongres dapat memberikan
persetujuan untuk (satu) pasangan Calon yang sama.
17. Bahwa Pimpinan musyawarah berpendapat partai politik dan atau
gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon yang
berbeda, sebagaimana tersebut dalam fakta musyawarah terkait dengan
Surat Pernyataan Bersama Tim 10 yang mengusulkan calon yang
berbeda, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal (36) ayat (8) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil
Walikota; Apabila pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), mengajukan Pasangan Calon yang berbeda dan/atau
mengusulkan pasangan calon yang sama tetapi pada gabungan
partai tetapi pada gabungan partai politik yang berbeda, Komisi
Pemilihan Umum Propinsi/KIP Aceh atau Komisi Pemilihan
Umum/KIP Kabupaten/Kota menolak pendaftaran pasangan calon
18. Bahwa Partai Golongan Karya yang hanya ditanda tangani oleh H.R.
Agung Laksono dan Zainudin Amali, tidak memenuhi syarat sebagai
Partai Politik Pengusul pasangan Calon H. Gusti Iskandar SA, SE,
MH. Sebagai Gubernur dan DR. Karyono Ibnu Ahmad Sebagai Calon
Wakil Gubernur
.
19. Bahwa pasangan Calon H. Gusti Iskandar SA, SE, MH. Sebagai
Gubernur dan DR. Karyono Ibnu Ahmad Sebagai Calon Wakil
Gubernur tidak memenuhi persyaratan pencalonan untuk mendaftarkan
diri ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan
sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
c. Bahwa Bawaslu Provinsi terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berwenang menyelesaikan sengketa
pemilihan a quo
2) Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan sengketapemilihan a quo
3) Permohonan sengketa pemilihan a quo masih diajukan dalam jangka waktupengajuan
4) Permohonan sengketa pemilihan a quo tidak beralasan hukum
Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang
No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang Pasal 7.
d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 40 ayat (2), dalam hal partai politik
atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon.
e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 42 ayat (6).
f. Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6).
g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (8).
Menetapkan :
1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tertuang
dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan No.026/BA/VII/2015
tanggal 28 Juli 2015 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan
keputusan ini.
Demikian diputuskan di dalam rapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan 1). Mahyuni, S.Sos., MAP, 2)
Azhar Ridhanie, S.HI.,MIP 3) Erna Kaspiyah, S.Ag.,M.Si masing-masing sebagai Anggota Bawaslu
Provinsi Kalimantan Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari
Minggu, tanggal 16 Agustus tahun 2015, Oleh 1). Mahyuni, S.Sos., MAP, 2) Azhar Ridhanie, S.HI.,MIP
3) Erna Kaspiyah, S.Ag.,M.Si masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.
Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
Anggota
ttd
Mahyuni, S.Sos., MAP
Anggota
ttd
Azhar Ridhanie, S.H.I.,MIP
Anggota
ttd
Erna Kasypiah, S.Ag.,M.Si
Sekretaris
ttd
Doddy Yulihartanto, SE.,MM
Top Related