BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Dr. Hadi Supratikta, MM(Peneliti Utama Pusat Litbang Inovasi Daerah)
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri
UU no 23 thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 386 s.d Pasal 390
DASAR PELAKSANAAN INOVASI DAERAH
Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah
Inovasi Daerah adalah Semua bentuk pembaharuan
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(UU no 23 tahun 2014 pasal 386 ayat (2))
URGENSI INOVASI DAERAH
➢ Tidak ada bangsa atau industri yang maju danmampu bersaing tanpa adanya inovasi.
➢ Inovasi adalah cara untuk memenangkanpersaingan baik dikalangan masyarakat maupunpemerintah.
➢ Inovasi adalah jalan pintas menuju kemajuan yanglebih cepat.
➢ Inovasi bermakna perlawanan terhadapkemapanan (comfort zone) yang kadang-kadangtidak mudah untuk diterima.
PENGALAMAN INOVASI PADA SEKTOR PRIVAT➢ Nokia sang raksasa produser telepon genggam mati tak
berdaya menghadapi iphone dan samsung.
➢ Taksi konvensional yang kerepotan menghadapi taksi online.
➢ Koran/majalah yang mulai kewalahan menghadapi mediaonline.
➢ TV konvensional mulai tersingkir oleh youtube dan videostreaming.
➢ Kantor pos kalah bersaing dengan jasa pengantar barangseperti TIKI.
➢ Retail dan mall yang kalah menghadapi e-commerce.
a. Memperkaya substansi pengaturan yang sudah ada dengan tetap dalam
koridor implementasi Inovda yang diamanatkan dalam UU 23/2014
→ tidak memaksakan hal-hal yang memang sebenarnya tidak perlu
diatur dalam PP Inovda.
b. Inovasi Daerah yang dimaksud dalam PP ini adalah semua bentuk
pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
→ agar dijadikan acuan dalam perumusan PP ini.
c. Dalam kaitan dengan SiDA, agar dirumuskan secara cermat hal-hal
strategis yang perlu diangkat pengaturannya dalam PP Inovda
→ mempunyai relevansi dengan kepentingan implementasi Inovda yang
diatur dalam UU 23/2014.
d. Simplifikasi terhadap prosedur pengusulan dan pelaksanaan Inovasi
Daerah guna mendorong semangat berinovasi di daerah
→ jangan dibuat berbelit-belit.
Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi
Dan Menteri Dalam Negeri no 03 dan no 36 TAHUN 2012
Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
UU 18 Tahun 2002
Tentang Sinas IptekUU 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
UU 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
Pembinaan
UmumPembinaan
Teknis
Peraturan Pemerintah
tentang Inovasi Daerah
Permendagri tentang
Inovasi Daerah
PENGATURAN BAB DALAM PP INOVASI DAERAH
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
INFORMASI INOVASI DAERAH
PENDANAAN
DISEMINASI DAN PEMANFAATAN INOVASI DAERAH
PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH
UJICOBA INOVASI DAERAH
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INOVASI DAERAH
BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH
PP INOVASI DAERAH
Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah
Mengandung Pembaharuan sebagian atau seluruh unsur inovasi
Memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat
Tidak mengakibatkan pembebanan/ pembatasan pada masyarakat
Merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Dapat direplikasi
K
R
I
T
E
R
I
A
Bentuk
USULAN INISIATIF INOVASI DAERAH DAPAT BERASAL DARI:
a. KDH → dapat dibantu pihak yg ditunjuk oleh KDH; dilengkapi proposal →
dibahas Tim Independen (beranggotakan unsur PT, profesional,
pakar/praktisi). → dikoordinasikan dengan Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi Litbang
b. ANGGOTA DPRD → dituangkan dalam proposal Inovda → dibahas dan
ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD → disampaikan kepada KDH dan
diverifikasi oleh OPD yang membidangi Litbang.
c. ASN → disampaikan ke atasan (kepala SKPD) disertai proposal utk dpt ijin
tertulis → Proposal disampaikan kpd OPD yang membidangi litbang utk
dievaluasi → Jika layak, OPD yang membidangi litbang menyampaikan
inisiatif Inovda kpd KDH.
d. PERANGKAT DAERAH → disampaikan kpd Balitbangda disertai proposal
Inovda utk dibahas → jika layak (sesuai kriteria), OPD yang membidangi
litbang menyampaikan inisiatif Inovda kepada KDH.
e. ANGGOTA MASYARAKAT → disampaikan kepada pimpinan ketua
DPRD/KDH disertai proposal Inovda untuk dibahas → jika disampaikan
kepada ketua DPRD, proposal diteruskan kepada KDH, untuk dievaluasi
oleh OPD yang membidangi litbang → jika layak, Balitbangda
menyampaikan inisiatif Inovda kepada KDH.
Proposal Inovasi Daerah
sekurang-kurangnya memuat:
a. bentuk Inovasi Daerah;
b. rancang bangun Inovasi
Daerah dan pokok
perubahan yang akan
dilakukan;
c. tujuan Inovasi Daerah;
d. manfaat yang
diperoleh;
e. waktu uji coba Inovasi
Daerah; dan
f. anggaran, jika
diperlukan.
KDH menetapkan Keputusan Kepala
Daerah mengenai InovDa + OPD
pelaksananya Penetapan Keputusan
Kepala Daerah setelah inisiatif InovDa
dibahas oleh tim independen atau sudah
dibahas oleh DPRD atau sudah dinyatakan
layak Balitbangda.
Keputusan Kepala Daerah sekurang-
kurangnya memuat:
a. Perangkat Daerah pelaksana;
b. bentuk Inovasi Daerah;
c. rancang bangun InovDa dan pokok2
perubahan yang akan dilakukan;
d. tujuan Inovasi Daerah;
e. manfaat yang diperoleh;
f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
g. anggaran yang diperlukan.
Keputusan Kepala Daerah dijadikan dasar
untuk melaksanakan Inovasi Daerah.
✓ MDN melakukan pendataan sebagai dasar
pengawasan dan pembinaan pelaksanaan
inovasi daerah
✓ Dalam melakukan pemeriksaan MDN
berkoordinasi dengan Menteri/Kepala
LPNK yang membidangi objek InovDa.
Pasca penetapan
Keputusan KDH
Inovasi yang
sederhana, tidak
berdampak negatif
pada masy dan
tidak merubah
prosedur tidak
perlu di ujicobakan
UJI COBA
1. Hasil ujicoba yang dilaporkan dapat
diterapkan ke dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
2. Penerapan Inovasi ditetapkan dengan:
PENERAPAN
INOVASI
Ada
pembebanan
pada masy/ APBD
Tidak Ada
pembebanan
pada masy/ APBD
PERDA PERKADA
Perda dan Perkada dapat menerapkan tata laksana
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berbeda dengan yang
diatur peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyangkut
kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
MENDAGRI MELAKUKAN PENILAIAN
TERHADAP DAERAH YANG
MELAKSANAKAN INOVASI DAERAH
BERDASARKAN LAPORAN DARI KEPALA
DAERAH.
PENILAIAN TERHADAP DAERAH YANG
MENGEMBANGKAN INOVASI DAERAH
DIDASARKAN PADA KRITERIA:
DAMPAK INOVASI DAERAH TERHADAPPENINGKATAN KINERJAPENYELENGGARAAN PEMERINTAHANDAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK; DAN
DAPAT DITERAPKAN PADA DAERAH LAIN
• MENDAGRI MENETAPKAN PROVINSI DAN KABUPATEN/
KOTA SEBAGAI CALON PENERIMA PENGHARGAAN
DAN/ATAU INSENTIF INOVASI DAERAH BERDASARKAN
HASIL PENILAIAN INOVASI DAERAH
• PEMERINTAH DAERAH MEMBERIKAN PENGHARGAAN
DAN/ATAU INSENTIF KEPADA INDIVIDU ATAU PERANGKAT
DAERAH YANG MENGUSULKAN INOVASI DAERAH YANG
BERHASIL DITERAPKAN
• KEMENTERIAN/ LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN
DAPAT MEMBERIKAN PENGHARGAAN DAN/ ATAU INSENTIF
KEPADA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INOVASI
DAERAH SESUAI DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGANNYA SETELAH BERKOORDINASI
DENGAN MENDAGRI.
PENILAIAN
PENGHARGAAN
Pemenang IGA TAHUN 2007:
1.Bupati Sragen – Jawa Tengah (Bp. Untung Wiyono)
2.Bupati Jembrana – Bali (Bp. Prof. Drg. I Gede Winasa)
3.Bupati Kutai Timur – Kalimantan Timur (Bp. Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, MSi)
Pemenang IGA TAHUN 2008:
1.Kabupaten Karanganyar (Ibu Hj. Rina Iriani) Pengelolaan Pemerintahan Daerah
2.Kota Bontang (Bp. Sofyan Hasdam) Peningkatan Pelayanan Publik
3.Kota Pangkalpinang (Bp. Zulkarnaen Karim) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia
4.Kota Batam (Bp. Ahmad Dahlan) Pemasaran dan Promosi Investasi Daerah
Pemenang IGA Tahun 2010 :
1.Kabupaten Solok (Kategori Tata Kelola Pemerintahan)
2.Kota Surakarta (Kategori Pelayanan Publik)
3.Kabupaten Gianyar (Kategori Peningkatan Daya Saing Daerah)
4.Kabupaten Boalemo (Kategori Pemberdayaan Masyarakat)
Pemenang IGA Tahun 2011:
1.Kota Palembang (Kategori Tata Kelola Pemerintahan)
2.Kota Banjar (Kategori Pelayanan Publik)
3.Kota Malang(Kategori Daya Saing Daerah)
4.Kota Semarang (Kategori Pemberdayaan Masyarakat)
Pemenang IGA Tahun 2012:
1.Kota Banda Aceh (Kategori Tata Kelola Pemerintahan)
2.Kota Tangerang (Kategori Pelayanan Publik)
3.Kabupaten Sumedang (Kategori Daya Saing Daerah)
4.Kabupaten Ponorogo (Kategori Pemberdayaan Masyarakat)
Pemenang IGA Tahun 2013:
1.Kabupaten Maros (Kategori Tata Kelola Pemerintahan)
2.Kabupaten Agam (Kategori Pelayanan Publik)
3.Kabupaten Bantaeng (Kategori Daya Saing Daerah)
4.Kabupaten Lamongan (Kategori Pemberdayaan Masyarakat)
Hasil
Pelaksanaan
Innovative
Government Award (IGA)
TA 2017
Nominator Provinsi
• Sumatera Selatan
• Jawa Barat
• Jawa Timur
Nominator Kabupaten
•Kab. Gresik
•Kab. Bogor
•Kab. Malang
•Kab. Madiun
•Kab. Pinrang
•Kab. Bantaeng
•Kab. Boyolali
•Kab. Musirawas
•Kab. Lebak
•Kab. Sleman
Nominator Kota
•Kota Surabaya
•Kota Tangerang Selatan
•Kota Bontang
•Kota Makassar
•Kota Magelang
•Kota Yogyakarta
•Kota Surakarta
•Kota Sawahlunto
•Kota Pontianak
•Kota Probolinggo
HASIL VERIFIKASI DAN ANALISIS PROFIL INOVASI DAERAH
DISEMINASI DAN PEMANFAATAN
KEMENDAGRI MELAKUKAN DISEMINASI DENGAN CARAMENYEBARLUASKAN PENERAPAN INOVASI DAERAH YANGTELAH DINYATAKAN BERHASIL KEPADA DAERAH LAIN
DAERAH YANG BERHASIL MENERAPKAN INOVASI DAERAHDAPAT DIJADIKAN RUJUKAN BAGI DAERAH LAIN
PENERAPAN HASIL INOVASI DAERAH OLEH DAERAH LAINSEBAGAIMANA DIMAKSUD SEBELUMNYA DITETAPKANDENGAN PERDA ATAU PERKADA
INOVASI DAERAH YANG TELAH DITERAPKAN OLEH DAERAHTERTENTU DAPAT DITERAPKAN SECARA NASIONAL OLEHKEMENDAGRI
KEGIATAN INOVASI DAERAH DITETAPKAN DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN DIANGGARKAN DALAM APBD DAN SUMBER PENDANAAN LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN
APABILA BELUM TERTUANG DALAM RKPD DAN BELUM DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERJALAN, KEGIATAN INOVASI DAERAH DITUANGKAN DALAM PERUBAHAN RKPD DAN DIANGGARKAN DALAM APBD-P TAHUN BERJALAN
PENGANGGARAN INOVASI DAERAH DIANGGARKAN PADA PERANGKAT DAERAH YANG AKAN MELAKSANAAN INOVASI DAERAH DAN JIKA TIDAK MENGHASILKAN INOVASI MAKA ALOKASI TIDAK DIBERIKAN PADA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA. .
PENDANAAN INOVASI DAERAH
INFORMASI
INOVASI DAERAH
Pemerintah Daerah menyediakan
informasi Inovasi Daerah dan dikelola
dalam sebuah sistem informasi
Pemerintah Daerah
Informasi Inovasi Daerah bertujuan
untuk meningkatkan kinerja
penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, peningkatan Pelayanan Publik,
dan peningkatan potensi sumber daya
Daerah.
Informasi Inovasi Daerah dikelola
secara terpusat oleh Kemendagri
• Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanInovasi Daerah secara umum dilaksanakanoleh Mendagri
• Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanInovasi Daerah secara teknis dilaksanakanoleh menteri terkait atau pimpinan lembagapemerintah nonkementerian terkait dandikoordinasikan oleh Mendagri
• Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanInovasi Daerah oleh Perangkat Daerahprovinsi dilaksanakan oleh gubernur.
• Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanInovasi Daerah oleh kabupaten/kota secaraumum dan teknis dilaksanakan oleh gubernursebagai wakil Pemerintah Pusat dandikoordinasikan oleh Mendagri
• Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanInovasi Daerah oleh Perangkat Daerahkabupaten/kota dilaksanakan olehbupati/walikota.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Top Related