BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Pohuwato
Kabupaten Pohuwato adalah Kabupaten yang terbentuk dari hasil
pemekaran Kabupaten Boalemo. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 yang ditanda tangani oleh
Presiden Megawati Soekarnoputri dengan luas wilayah + 432.278 Ha yang
meliputi 13 (Tiga belas) wilayah Kecamatan dengan Ibukota Kecamatan Marisa.
Pada awalnya, Kabupaten Pohuwato merupakan bagian administratif
pemerintahan Kabupaten Boalemo dimana hal ini berlangsung dari tahun 1999
Mei 2003. Sejak tahun 2002 atau satu tahun sebelum terbentuk Kabupaten
Pohuwato, keinginan, semangat dan aspirasi masyarakat untuk membentuk satu
Kabupaten definitif begitu kuat. Kuatnya keinginan tersebut juga paling besar
dipengaruhi oleh polemik kedudukan ibukota Kabupaten Boalemo yang tertuang
dalam Undang-Undang No. 50 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten
Boalemo, Kabupaten Buol dan Kabupaten Morowali, yakni pasal 7 dan 8 yang
isinya untuk sementara waktu ibukota Kabupaten Boalemo berkedudukan di
Tilamuta.
Kemudian 5 tahun setelah pemerintahan berjalan, ibukota Kabupaten
harus dialihkan ke kecamatan Marisa. Polemik tersebut akhirnya disikapi oleh
masyarakat dan para stakeholder bersama pemerintah terkait untuk
mengupayakan penyelesaian secara damai, arif dan bijaksana.
Berbagai upaya dilakukan oleh tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan
komponen lainnya berjuang mewujudkan Kabupaten Pohuwato, yang akhir
perjuangan tersebut berhasil dengan keluarnya Undang-Undang No. 6 tahun 2003
tentang pembentukan Kabupaten Pohuwato dan Bone Bolango yang disahkan
melalui sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 6
Mei 2003.
Keluarnya undang-undang ini merupakan titik klimaks dari rangkaian
perjuangan seluruh komponen masyarakat untuk membentuk satu kabupaten
tersendiri, sehingga hal ini perlu disyukuri oleh seluruh masyarakat di Kabupaten
Pohuwato dengan cara berpartisipasi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan
di Kabupaten Pohuwato Berdasarkan perjalanan sejarah ini, akhirnya setiap
tanggal 6 Mei ditetapkan sebagai hari ulang tahun Kabupaten Pohuwato.
Dari aspek heterogenitas Penduduk yang ada di Kabupaten Pohuwato
terdiri dari kurang lebih 10 etnis antara lain : Suku Gorontalo, Suku Jawa, Suku
Bali, Suku Lombok, Suku Bugis, Suku sangir, Suku Minahasa, Suku Bajo, Suku
Tomini dan Kaili.
Masyarakat Kabupaten Pohuwato adalah bagian dari wilayah adat
Gorontalo yang dikenal dengan nama Oduluwo Limo Lopohalaa. Demikian juga
dengan adat istiadat yang berlaku dimasyarakat yakni : Adat Bersandikan Syara,
Syara Bersendikan Kitabullah, sehingga potret kehidupan sehari-hari utamanya
pada kegiatan hari-hari besar agama islam, pesta penikahan, khitanan, dll sangat
kental dengan nuansa agama.
Upaya masyarakat Pohuwato sangat menjunjung tinggi keramah-tamahan
dengan Motto MOHUTATO TOTOLIANGA artinya BERSAUDARA DAN
SALING MENGASIHI. Makna ini sangat filosofis, yakni menjunjung tinggi
persaudaraan, saling menghormati, toleransi antar suku, agama dan bangsa,
sehingga dengan kekuatan tersebut kita akan maju bersama kearah yang lebih
baik. Oleh sebab itu, Kabupaten Pohuwato yang masyarakatnya kurang lebih 10
etnis dapat hidup dengan baik, dan adanya hal ini Kabupaten Pohuwato dikenal
dengan Miniatur Bhineka Tunggal Ika.
Kabupaten Pohuwato merupakan Kabupaten yang berada di ujung barat
Provinsi Gorontalo. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buol, sebelah
Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini, Sebelah barat berbatasan dengan
Kabupaten Parigi Moutong dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten
Boalemo. Luas wilayah adalah 4.244,31 Km2 atau 34,75% dari luas wilayah
Provinsi Gorontalo.
Di kabupaten Pohuwato Kecamatan Buntulia terdapat tambang emas yang
di kelola oleh belanda sekitar tahun 1930 berbagai kesengsaraan dan ketertindasan
telah terjadi sehingga rakyat berinisiatif untuk merebut tambang tersebut dari
pihak belanda sekitar tahun 1950an, dan sampai saat ini tambang tersebut sedang
dikelolah oleh masyarakat Pohuwato secara umum.
Pertambangan rakyat di Daerah Gunung Pani dan sekitarnya yang
melakukan kegiatannya di wilayah KUD Dharma Tani Marisa dan sekitarnya.
Secara administratif Daerah Gunung Pani termasuk ke dalam wilayah Kecamatan
Buntulia dan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
Wilayah pertambangan Gunung Pani dan sekitarnya berada pada Kawasan
Cagar Alam Panua, yang merupakan perlindungan burung maleo (panua). Kondisi
di lapangan, kawasan bagian timur perbukitan Gunung Pani berupa hutan lebat,
bagian barat sebagian tertutup hutan, perladangan dan sebagian berupa
pemukiman.
Di daerah perbukitan Gunung Pani dan sekitarnya kegiatan penambangan
emas dilakukan dengan dua sistim, yaitu tambang dalam dan tambang permukaan.
Tambang dalam dengan mangambil urat-urat kuarsa mengandung emas, tambang
permukaan dengan sistem talang tanam, semprot atau paretan dan penambangan
pada aliran sungai dengan cara mengalirkan aliran air melewati sluice box/paretan
untuk menangkap emas yang hanyut.
Pengolahan emas dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan tromol
dan dengan pendulangan. Penggunaan tromol untuk mengolah endapan emas
primer maupun sekunder, sedangkan pendulangan untuk mengolah endapan emas
aluvial/campuran emas dan pasir. Kedua cara pengolahan tersebut menggunakan
proses amalgamasi, yaitu memakai merkuri atau perak sebagai media untuk
menangkap emas.
Wilayah pertambangan Gunung Pani dan sekitarnya merupakan daerah
perbukitan dengan struktur geologi berupa kubah. Aliran sungai umumnya
berhulu di sekitar puncak Gunung Pani, Ilota kiri, Ilota Kanan, Baginite, Borose,
Tomula, Mutiar, Kolokoa, Batudulanga, taluduyunu dan sungai marisa. Pola
aliran berbentuk radier, dengan arah aliran seluruhnya bermuara dan mengumpul
di Sungai Buntulia dan Marisa yang mengalir melewati tengah Kota Marisa,
Ibukota Kabupaten Pohuwato.
Lokasi kegiatan pertambangan emas di daerah Gunung Pani, wilayah
usaha pertambangan Rakyat KUD Dharma Tani Marisa, KP DU.360/Sulut dan
sekitarnya, secara administratif sebagian besar termasuk kedalam wilayah Desa
Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, pada
bagian timur terutama didaerah Sungai Batudulanga dan sekitarnya termasuk ke
dalam Kecamatan Paguat.
Untuk mencapai lokasi kegiatan dapat ditempuh dari Gorontalo ke Kota
Marisa dapat memakai kendaraan darat melalui jalan Lintas Sulawesi berjarak
200 km dari Gorontalo. Dari Kota Marisa menuju lokasi Gunung Pani atau daerah
pertambangan emas dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan khusus
lapangan atau sepeda motor dengan jarak ± 15 km.
4.2 Hasil Penelitian
4.2.1 Peran Pemerintah Kabupaten Pohuwato Dalam Meningkatkan
Ekonomi Masyarakat Penbambang Emas
Kabupaten Pohuwato saat ini Peran Pemerintah untuk mensejahterakan
rakyat dalam bidang pertambangan masih belum optimal, khusunya di Kabupaten
Pohuwato.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Kabuapaten Pohuwato,
bupati H. Syarif Mbuinga SP.d.I MM mengatakan bahwa daerah pertambangan
emas yang saat ini masih belum ada landasan hukum atau belum legal ini masih
sementara diupayakan agar bisa dilegalkan, terkecuali wilayah gunung pani dan
baginite yang mempunyai landasan hukum melalui KUD Dharma Tani Marisa.
Pemda Pohuwato akan berusaha sebaik mungkin untuk merealisasikan WPR di
Kabupaten Pohuwato. Sehingga daerah pertambangan tersebut tidak menjadi
illegal seperti saat ini. Sejauh ini pihaknya telah berupaya menempuh langkah-
langkah untuk memperjuangkan WPR Pertambangan Emas di Pohuwato.
Oleh karena itu diharapkan agar masyarakat bisa mendukung hal ini.
Apalagi daerah pertambangan sudah menjadi lokasi mata pencaharian dari
masyarakat, sehingga untuk membantu mereka maka Pemerintah Daerah
Pohuwato akan merealisasikan hal ini. karena ini sudah menjadi mata pencaharian
masyarakat, maka kami siap untuk merealisasikannya sesuai dengan tahapan serta
proses yang ada. Jadi kami sangat mengharapkan agar masyarakat bisa bersabar
dan mendukung upaya kami untuk memperjuangkan WPR. (Wawancara, 14 Juni
2012 Jam 10.43).
Bupati Pohuwato menegaskan bahwa tidak akan pernah membiarkan para
penambang lokal digusur apabila ada perusahaan/investor yang masuk untuk
mengelola potensi pertambangan di daerah ini. Kami tidak akan pernah
membiarkan rakyat di daerah ini sengsara. Maka kalau ada Perusahaan/investor
yang masuk, tidak boleh menggusur penambang-penambang lokal di daerah ini.
Beliu menegaskan pula, dirinya akan selalu berada di barisan paling depan untuk
memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, jika ada penambang yang
sedang bekerja itu akan diturunkan oleh perusahaan/investor.
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah telah optimal mengenai
efektif dan tidaknya itu masalah belakangan. Menurut kami dengan dukungan
seluruh rakyat ada di daerah ini, kami akan terus bekerja dan berusaha untuk
mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Pohuwato dan kemandirian daerah
Kabupaten Pohuwato Oleh karena itu, Bupati Pohuwato menegaskan, jika
nantinya ada investor yang akan masuk untuk mengelola potensi pertambangan di
daerah ini maka Pemda Pohuwato akan melakukan pengaturan bersama dengan
masyarakat, khususnya para penambang lokal. Sehingganya tidak ada yang
dirugikan dari satu pihak investor/perusahaan dan masyarakat itu sendiri. beliau
sangat apresiasi dengan kedatangan mahasiswa yang melakukan penelitian
terhadap Peran Pemerintah daerah ini untuk memajukan kesejahteraan ekonomi
masyarakat penambang emas. (Wawancara, 14 Juni 2012).
Bupati minta PT Van Asia perbanyak pekerja penambang lokal Pohuwato
: Meski izin penambangan belum diberlakukan, namun Pemda Pohuwato meminta
perusahaan tambang PT Van Asia anak perusahaan dari freepot indonesia harus
menambah jumlah penambang lokal yang direkrut untuk bekerja di perusahaan
tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Pohuwato, Syarief Mbuinga
mengatakan di Pohuwato, keinginan pihak PT Van Asia untuk merekrut
penambang lokal sebagai karyawan di perusahaan tersebut merupakan hal yang
patut dihargai. Akan tetapi, menurut dia, jumlah tenaga yang akan direkrut untuk
mulai bekerja dalam proses pertambangan di Gunung Pani itu masih sangat
sedikit dan tidak jelas berapa sesungguhnya. “Saya kira jumlah penambang lokal
yang akan direkrut itu masih perlu untuk ditambah lagi,” ujar syarief. Oleh karena
itu ia berharap agar perusahaan tambang itu dapat kembali mempertimbangkan
rencana perekrutan penambang lokal di Kabupaten Pohuwato. Sebelumnya,
Manajer Eksternal PT Van Asia Stephen Walters Direktur Pan Asia Resources
Corporation mengatakan bahwa pihaknya akan melibatkan masyarakat pada
pelaksanaan proses penambangan yang akan dilaksanakan di wilayah Gunung
Pani dan sekitarnya. “Kami akan memberikan kesempatan kepada masyarakat
Pohuwato khususnya penambang lokal untuk bisa mengambil bagian dalam
proses pertambangan nanti,” kata Stephen. Dia mengatakan, secara terbuka
pihaknya menyediakan lowongan kerja kepada 740 orang warga Kabupaten
Pohuwato khususnya yang ingin menjadi penambang untuk bisa bekerja di
perusahaan pertambangan tersebut. 3 March 2012. BERITA LINGKUNGAN.
COM.
Tetapi dengan melihat realitas dilapangan bahwa banyak masyarakat yang
tidak mengiginkan pertambangan emas di Kabupaten Pohuwato itu akan dikelolah
oleh perusahaan/investor, berdasarkan responden yang berinisial (Ys) seorang
warga Desa Hulawa Kecamatan Buntulia sekaligus penambang emas lokal,
mengatakan bahwa pertambangan dilakukan karena untuk menambah penghasilan
guna memenuhi kebutuhan hidup sebab pendapatannya sebagai seorang petani
dalam hal ini jagung tradisional terkadang tidak menentu, lain halnya dengan
menambang sedikit menambah penghasilan untuk perharinya. Keuntungan yang
di dapatnya perminggu biasanya berkisar lima ratusan ribu rupiah. Mengenai
kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan pengelolaan tambang pada
perusahaan mereka tidak tahu, mereka hanya mewanti-wanti jangan sampai akan
menjadi tambang raksasa yang akan mengambil wilayah kerja yang dikerjakan.
(Wawancara, 10 Juni 2012).
Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa berdasarkan (Ys),
justru sangat berharap pemerintah mau memberikan izin kepada penambang untuk
mengelola emas di pertambangan gunung pani dan sekitarnya. Mereka ingin tak
lagi dicap sebagai penambang emas tanpa izin, ataupun penambang illegal. Bisa
saja, seperti yang dikatakan (Ys), karena selama ini mereka tidak ingin lagi main
kucing-kucingan dengan aparat keamanan, yang digunakan oleh pemerintah untuk
sebuah pengamanan kebijakan. Kami lebih ramah lingkungan jika dibandingkan
dengan perusahaan tambang skala besar. (Wawancara, 10 Juni 2012).
Berdasarkan penjelasan (Ys) mengatakan bahwa kebijakan pemerintah
mengenai WPR itu tidak pernah ada penyelesaian karena perusahaan yang masuk
dalam pertambangan gunung pani itu akan menurunkan semua penambang lokal
dan akan digantikan dengan orang yang berpengetahuan dibidang pertambangan
dan pengelolaan perusahaan pertambangan, dari bermacam-macam model
pertambangan emas semua akan diturunkan oleh perusahaan Van Asia, baik
pertambangan tanpa izin dan penambang yang tidak mempunya izin. (Ys)
melakukan pekerjaan pertambangan dengan cara mengambil mas yakni
menggunakan stok dan tromol diwilayah gunung pani.(Wawancara, 10 Juni 2012
jam 13.13-15.00).
Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan
responden yang berinisial (Ks) yang tinggal di Desa Hulawa Dusun Hele,
pertambangan emas juga dilakukan karena kebutuhan ekonomi, lagipula selama
mereka melakukan pertambangan dengan cara kabilasa dan sedotan tidak pernah
merusak lingkungan yang mereka kerjakan. Emas yang didapatkan lalu dijual
seperti emas lebur dan emas batang, ada juga yang sesuai dengan keinginan
pembeli yang sudah dilebur bersih. Harga biasanya untuk 1 gram emas Rp
400.000 yang didapatkan dengan melalui kabilasa dan sedotan dibagian gunung
pani, sedangkan pengambilan emas dengan tromol dengan memasukan stok yang
diambil dari lubang 1 gram Rp. 450.000 biasa pengambilan dilakukan dengan
sehari semalam. Dengan adanya kebijakan pemerintah terhadap masuknya
perusahaan yang akan mengelola pertambangan rakyat kami tidak tahu yang pasti
pemerintah menjanjikan WPR. (Wawancara, 10 Juni 2012 jam 15.42-17.00).
Berdasarkan hasil percakapan dengan toko pemuda 5 orang desa hulawa
kecamatan buntulia yang peneliti jumpai sesudah habis mengambil stok disalah
satu lubang dengan kedalaman pantongan 10M dan rayapan 5M di areal baginite
tepat pukul 05.00 yang sebentar lagi akan di giling melalui tromol. Mereka
mengatakan pekerjaan menambang dilakukan karena kebutuhan ekonomi, yang
mempunyai keinginan untuk membiayai orang tuanya yang sudah tidak mampu
kata seorang yang diteliti. Kegiatan ini dilakukan karena sudah kebiasaan
semenjak umur 12 tahun. Demikian juga dengan masyarakat desa karya indah,
taluduyunu, dan hulawa. masyarakatnya yang sebagian besar adalah penambang
banyak melakukan pekerjaan pertambangan untuk biaya hidup karena sudah
kebiasaan. 4 diantaranya bernama k’uen, erwin, kruce dan simon dan yang
satunya bernama k’midun. K’midun juga menegaskan bahwa perusahaan yang
masuk sebenarya kalau membuka lahan ditempat yang baru tidak ada pekerjaan
yang dilakukan oleh masyarakat tidak jadi masalah tetapi perusahaan akan
menggusur semua penambang lokal yang dianggap legal untuk melakukan
pengoboran diwilayah yang berbahaya longsor, apalagi diarel baginite yang
gunungnya tinggi dibandingkan dengan gunung yang lain ini sangat berbahaya
dengan nasib kami yang ada dilokasi ini. Olehnya kami sangat kecewa dengan
bapak bupati yang katanya persoalan tambang didahulukan dengan persoalan
lainnya, ternyata bicara persoalan tambang malah diberikan kepada investor untuk
mengelolah pertambangan buntulia ini.
Mereka juga tidak mengetahui kebijakan dari pemerintah daerah
khususnya mengenai masuknya perusahaan Van Asia untuk mengelola
pertambangan Kabupaten Pohuwato dari Kepala Dinas Kehutanan dan
Pertambangan dan KUD Dharma Tani yang terkait dalam penegakan kebijakan
daerah. (Wawancara, 10 Juni 2012 jam 19.46-21-21).
Lain halnya dengan masyarakat yang ada didesa karya indah kecamatan
buntulia khususnya dilokasi pertambangan ilota kiri dan ilota kanan, kebanyakan
anak muda yang peneliti jumpai menambang untuk pengambilan emas diambil
dengan cara pendulungan, yang dilakukan pada jaman dulu semenjak belum ada
alat-alat canggih berupa tromol. Penambang ini dikenal dengan penambang
kabilasa yang semua tempat dimasuki untuk mencari emas. Berdasarkan
wawancara yang di katakan oleh seorang responden yang berinisial (Pm) berumur
23 tahun bahwa pekerjaan pertambangan kabilasa lebih disukai karena pekerjaan
ini dilakukan dengan cara pendulangan dengan tempat dimana yang sudah besar
penghasilanya bisa dimasuki tanpa ada keterikatan. (Wawancara, 11 juni 2012).
Lain halnya dikatakan oleh responden berdasarkan wawancara dengan
seorang ketua karang taruna duta rakyat taluduyunu yang berinisial (Sk) Dalam
proses pengalihan kawasan KUD Dharma Tani saya melihat ada indikasi
persekongkolan yang mengarah pada kejahatan lingkungan atau setidak-tidaknya
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Pohuwato dan
Dinas Kehutanan Dan Pertambangan dan tentu saja pihak perusahan yang
diuntungkan oleh tindakan pejabat tersebut. Selain mereka tentu saja ada sejumlah
pejabat di Kabupaten Pohuwato maupun Ketua Fraksi Hanura Ibu (Zu) yang juga
layak dimintai pertanggungjawaban. Ini adalah suatu kejahatan terhadap hak-hak
dan kepentingan keberlanjutan hidup masyarakat atau keberlanjutan ekologis yang
dilakukan secara sistemik dan dengan cara memelintir berbagai ketentuan
hukum/perundangan-undangan nasional maupun internasional. Selain itu, proses
yang terkait dengan keberlanjutan sistem kehidupan ini pun dilakukan secara
tertutup dan tidak melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak.
Pejabat pemerintah yang bertanggungjawab dalam masalah ini seharusnya
berkaca pada berbagai hasil penelitian maupun fakta-fakta di berbagai kawasan
pertambangan yang menunjukkan bahwa pembukaan tambang di kawasan lindung
akan berdampak buruk terhadap keseimbangan ekosistem. Bahkan sering
menimbulkan bencana banjir dan pencemaran lingkungan yang bisa
menghancurkan keberlanjutan sistem kehidupan. Untuk wilayah kabupaten
pohuwato dan sekitarnya, penambangan yang ada dibagian tempat berupa
baginite, gunung pani dan ilota tidak hanya akan merusak daerah aliran sungai
marisa dan keanekaragaman hayati di sekitarnya atau menambah intensitas banjir
di kabupaten pohuwato terutama di kecamatan marisa dan Kecamatan Duhiadaa.
Tetapi juga sangat berpotensi memunculkan ancaman limbah bahan beracun dan
berbahaya (B3) yang dihasilkan oleh pertambangan PT. Van Asia Jika melihat
topografi kawasan yang akan dijadikan areal pertambangan, ada kemungkinan
perusahaan ini akan mengalirkan limbah beracun ke kawasan Teluk Tomini
sehingga pada gilirannya akan menghancurkan ekosistem perikanan dengan
sebaran dampak yang bersifat lintas wilayah (Gorontalo-Buol-Teluk Tomini).
Jika proses pengalihan kawasan dan ijin pinjam pakai kawasan Gunung
pani dan sekitarnya dibiarkan berlanjut, dan atau jika tidak dilakukan pengusutan
atas indikasi tindak kejahatan lingkungan atau perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh Bupati Pohuwato, maka penghancuran lingkungan akan berlanjut
terus. Ini sama artinya dengan membuka ruang untuk penghancuran sistem
kehidupan masyarakat di wilayah Pohuwato yang akan menjadi wilayah sebaran
dampak pencemaran lingkungan. Ini tentu adalah preseden buruk bagi
penyelamatan lingkungan ke depan.
Penghentian dan perlunya tekanan banyak pihak. Beberapa langkah
penting dan mendesak yang perlu dilakukan tentu saja adalah penghentian seluruh
proses pemberian ijin pinjam pakai dan peninjauan kembali keputusan Bupati
Pohuwato dan Dinas Kehutanan dan Pertambangan mengenai pengalihan fungsi
kawasan Gunung Pani. Jika Bupati Pohuwato, serius menangani masalah ini,
maka sebaiknya Bupati mengumpulkan dukungan suara warga Kabupaten
Pohuwato untuk mengembalikan fungsi kawasan Gunung Pani dan membatalkan
SK Menteri Kehutanan mengenai pengalihan kawasan maupun ijin pinjam pakai
kawasan. Proses ini tidak terlalu sulit dilakukan mengingat pihak PT. Van Asia
belum memasuki tahap eksploitasi.
Masyarakat jangan lagi ditawari referendum untuk menerima atau
menolak, yang seperti ibarat memilih “madu” atau “racun”. Sudah sangat jelas
bahwa proses pengalihan ini adalah “racun” bagi masa depan warga Pohuwato
yang ada di wilayah yang berpotensi menjadi wilayah sebaran limbah beracun
dari kawasan pertambangan. Kalangan anggota DPRD juga tidak perlu terjebak
pada asumsi ekonomi yang keliru, apalagi terjebak pada pikiran sempit bahwa
pertambangan akan menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) yang identik dengan
meningkatkan penghasilan atau biaya operasional untuk anggota DPRD.
(Wawancara, 12 Juni 2012)
Lain halnya dikatakan oleh pihak pemerintah kecamatan buntulia bapak
(Ah SH.I) Pemerintah daerah lagi-lagi menyatakan keberpihakannya kepada
masyarakat pohuwato. Hal tersebut sehubungan dengan rencana kegiatan
eksplorasi tambang oleh PT. Van Asia yang akan segera dimulai dalam waktu
dekat ini.
Keberpihakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah hari ini tidak pernah
punya realisasi yang jelas padahal pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat
sejak jaman dahulu kala sejak jaman nenek moyang kita kata berdasarkan
wawancara yang berinisial (Ah). Padahal pemerintah ini sebagai motor penggerak
bahwa izin yang dikantongi oleh perusahaan adalah izin dari pusat tetapi apa guna
dari otonomi daerah sebagai perpanjangan dari pemerintah pusat dan provinsi ini
malah takut mengambil keputusan untuk pemberhentian PT. Van Asia untuk
melakukan eksplorasi atau pengeboran.
Berdasarkan penejelasan dari Pak (Ah) menambahkan juga bahwa kalau
penambang diturunkan, pemerintah daerah peduli dengan masyarakat yang akan
diturunkan dari lokasi pertambangan, kalau peduli tolong diganti kerugian sehari
mereka untuk mata pencaharian dipertambangan, karena pekerjaan pertambangan
yang dilakukan oleh masyarakat paling tinggi pengahasilannya sebesar 100.000
perhari kalau diganti kerugiannya dengan RP. 50.000 pasti semua penambang
tidak akan pernah menerima.
Berdasarkan Pernyatan pak (Ah) menegaskan, meskipun keberadaan
penambangan liar sama sekali tidak dibenarkan, namun masyarakat pohuwato
secara keseluruhan notabene mata pencahariannya hanya dari hasil tambang. “
Mereka tidak bisa sepenuhnya disalahkan, karena ini masalah perut.
Pemerintah daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada
investor yang ingin menanamkan modalnya di kabuaten Pohuwato, namun dengan
catatan harus melibatkan masyarakat, atau paling tidak, tanpa mengusik mata
pencaharian dasar masyarakat. ” Investasi jangan telantarkan rakyat. Jika rakyat
dikesampingkan, maka kami ( Pemerintah daerah ) akan ada bersama rakyat.
Semunaya bisa berjalan asalkan masyarakat bisa diajak kerjasama.
Tetapi yang terjadi bahwa penambang lokal akan diturunkan dekat ini
pada tanggal 10 juli, pak (Ah) menegaskan bahwa hasil penelitian yang dilakukan
oleh peneliti agar dapat diberikan kepada pihak kecamatan sehingga ada bahan
pertimbangn yang akan diberikan kepada bupati selaku motor penggerak
pemerintahan kabupaten pohuwato. (Wawancara, 13 Juni 2012 jam 10.25-12.45).
Lebih lanjut dikatakan oleh sekretaris desa hulawa yang diwawancarai
oleh peneliti sedang berada diruangan kantor desa hulawa berdasarkan hasil
wawancara dengan bapak ( Ib) sekaligus yang mempunyai tromol disuatu
pertambangan, kabupaten pohuwato juga mengeluarkan kebijakan pemerintah
daerah bahwa membebasluaskan investor masuk mengambil kekayaan kabupaten
pohuwato dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yaitu peraturan daerah
No. 2 Tahun 2006 tentang pertumbuhan ekonomi jangka panjang daerah), dengan
di bebaskan investor mengelola kekayaan pohuwato.
Kami sangat kecawa kepada pihak pemerintah baik legislatif maupun
eksekutif yang telah berusaha mengeluarkan dan menetapkan kebijakan ini.
Namun yang disesalkan sampai dengan sekarang ini belum melihat isi dari
sosialisasi untuk masuknya perusahaan disuatu pertambangan tersebut. Sosialisasi
kebijakan daerah tersebut belum juga ada. Sehingga menurut kami tidak heran
bila masih banyak masyarakat yang menambang tanpa izin. Terkait dengan
kebijakan pemerintah untuk menjadikan tambang sebagai tambang rakyat atau
WPR kami hanya mendengar dan belum pernah melihat realisasi isi WPR
tersebut.
Berdasarkan pernyataan Kata pak (Ib) kekhawatiran kami untuk para
penambang lokal karena mencuat, menyusul berhembusnya kabar bakal
masuknya sebuah perusahaan tambang untuk mengelola potensi pertambangan di
gunung pani ini seluas 10.000 Hekter Keliling menjadi hutan produksi terbatas,
itu telah membuat resah sebagian besar penambang lokal yang ada di areal
pertambangan gunung pani dan sekitarnya. Kami penambang lokal akan terancam
tak bisa memberi nafkah kepada keluarga jika rencana pertambangan emas yang
kami kelolah menjadi hutan produksi untuk pertambangan skala besar yang
masuknya perusaan Van Asia. (Wawancara, 13 Juni 2012).
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Dinas
Kehutanan dan Pertambangan Bapak Djoni Nento, Kegiatan penambangan
apabila dilakukan di kawasan hutan dapat merusak ekosistem hutan. Apabila tidak
dikelola dengan baik, penambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan
secara keseluruhan dalam bentuk pencemaran air, tanah dan udara.
Pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan yang terjadi karena
perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara dan air) yang tidak
menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, hewan dan
tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing (seperti sampah,
limbah industri, minyak, logam berbahaya, dsb.) sebagai akibat perbuatan
manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti
semula.
Olehnya kami dari dinas kehutanan dan pertambangan dengan dilayangkan
disposisi investasi mengelola pertambang pohuwato dari bupati pohuwato, kami
juga memberikan ruang pada investasi sehingga pertambangan yang dilakukan
secara illegal oleh rakyat bias diminimalisir karena investor masuk untuk
merekrut masyarakat pohuwato untuk bekerja sama dalam pengelolaan
pertambangan, sedangkan WPR dan IUP yang sudah dijanjikan itu sudah
direalisasikan hanya saja masih banyak masyarakat yang tidak melanggar dan
membuka kawasan yang tidak mendapatkan izin pertambangan, maka itulah dinas
kehutanan dan pertambangan bekerja sama untuk mengelolah hasil pertambangan.
(Wawancara, 14 Juni 2012 Jam 11.50).
Sesuai hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti kondisi masyarakat
Pohuwato pada umumnya memiliki SDM yang masih rendah. Jenjang pendidikan
yang dilalui hanya sampai SD malahan ada yang tidak pernah duduk dibangku
SD, ada juga yang putus sekolah akibat biaya. Wilayah kerja masyarakat juga
hanya pada pertambangan, pertanian, nelayan dan lain-lain. Sehingga tidak heran
masyarakat mencari pekerjaan untuk menambah penghasilan guna memenuhi
kebutuhan keluarga. Dikaitkan dengan keadaan sekarang semua harga bahan
pokok naik, kebutuhan anak untuk sekolah, kesemuanya mempengaruhi
masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan atau
perundang-undangan.
Kegiatan-kegiatan pertambangan, baik yang mempunyai izin dan tidak
masih banyak dijumpai. Peran Pemerintah Daerah masih sangat diperlukan guna
menetralisir kebijakan masuknya perusahaan dipertambangan pohuwato.
Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa
masyarakat Kabupaten Pohuwato masih banyak yang melakukan pekerjaan
pertambangan, baik yang mempunyai izin dan tidak mempunyai izin (PETI).
Macam-macam pertambangan yang di lakukan oleh masyarakat Pohuwato untuk
pengambilan emas diantaranya kabilasa, paretan, pendulangan, talang tanam,
sedot, semprot, lubang dan tromol.
Dan tempat untuk pengambilan emas ialah pomutua, kolokoa,
ponelo,gunung pani, baginite, ilota kanan, ilato kiri, mutiara, dam, borose dan
botudulanga.
Mengenai sosialisasi, mereka belum mendapat pemberitahuan khusus
terkait dengan adanya investor/perusahaan untuk mengelola pertambangan rakyat
yang ada dikebupaten pohuwato. Seperti yang dikatakan oleh bebepara
responden, baik dari masyarakat ataupun pemerintahan yang tidak mengiginkan
tambang tersebut akan dikelolah oleh perusahaan yang diwawancarai oleh
peneliti.
Karena sebagian besar penduduk kabupaten pohuwato melakukan
pekerjaan pertambangan karena memang penghasilannya lebih besar
dibandingkan dengan pekerjaan pertanian dan kelautan yang ada dikabupaten
pohuwato.
Menurut observasi yang dilakukan oleh peneliti, kegagalan peran
pemerintah daerah dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat penambang emas
dilihat lebih dalam besar kemungkinan tidak dilaksanakannya suatu aturan
tersebut dikarenakan SDM, Substansi Hukum, Kultur hukum dan ekonomi.
Timpang tindihnya peraturan Pemerintah Daerah (Bupati) dengan Dinas
Kehutanan dan pertambangan. Sehingga tidak bisa diterapkan dengan mudah
kepada masyarakat Kabupaten Pohuwato pada khususnya untuk wilayah
pertambangan rakyat (WPR). Atau setidaknya kebijakan baru yang ditetapkan
tersebut menuntut pengorbanan yang tidak seimbang ; disatu pihak harus ditekan
untuk mentaati dan mengindahkan kebijakan pemerintah daerah terhadap
pertambangan akan dikelolah oleh perusahaan Van Asia yang hanya
menyusahkan rakyat penambang akan tetapi rakyat selalu mempercayakan
pemerintah daerah untuk memperjuangkan terus WPR.
Kegitan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) ini hanya sebagian kecil dari
pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Masih banyak kegiatan masyarakat
dalam memenuhi kebutuhannya melanggar aturan-aturan, sebut saja kegiatan
penjualan alkohol dan maksiat begitu banyak di Kabupaten Pohuwato. Kegiatan
perusahaan yang dilakukan oleh PT Van Asia ini sangat melanggar hukum
pembabatan hutan yang notabene melanggar UU MINERBA tahun 2009 ini hanya
dibiarkan oleh pihak kepolisian dan pemerintah setempat sehingga pekerjaan yang
dilakukan oleh perusahaan/investor ini sangat mengganggu penambang lokal yang
sedang melakukan pekerjaan pertambangan emas di arel gunung pani, ternyata
dengan melihat bebasluasnya perusahaan melakukan pekerjaan yang hanya
mengkantongi izin KUD ini sangat melanggar hukum, padahal perusahaan yang
melakukan pekerjaan pertambangan ini perusahaan besar tetapi hanya melalui
KUD Dharma Tani Marisa tidak melalui Pemerintah Daerah Kabupaten
Pohuwato, ini tidak bisa dinafikan bahwa ternyata ada permainan yang dilakukan
oleh pihak perusahaan, KUD dan Dinas kehutanan dan pertambangan.
Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Camat Buntulia Beliau meminta
agar mahasiswa memberikan hasil penelitian guna menjadi masukan kepada
pemerintah daerah apakah perusahaan akan diterima untuk mengelolah
pertambangan emas atau ada upaya lain yang harus dilakukan pemerintah daerah
guna tercapainya ekonomi kerakyatan.
4.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya peningkatan
ekonomi masyarakat penambang emas yang diupayakan oleh
pemerintah daerah
1. Faktor Masyarakat atau Sumber Daya Manusia (SDM).
Berdasarkan hasil wawancara bapak Bupati Pohuwato bahwa faktor-faktor
yang mempengaruhi tidak tercapainya peningkatan ekonomi masyarakat
penambang emas bahwa kendala yang dihadapai sampai saat ini, masih banyak
yang melakukan penambangan tanpa izin padahal saya sudah berusah untuk
memperjuangkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) hanya saja dari
masyarakat tidak menpercayai upaya yang dilakukan pemerintah daerah hari ini
padahal tambang tersebut belum mendapat landasan hukum ini sementara
diperjuangkan di pusat, dan dari masyarakat ada yang kurang setuju dengan
perusahaan mengelola pertambangan dan ada yang menolak, adanya perbedaan
pendapat antara warga dengan pemerintah daerah.
Terkait masuknya investor ini sudah ada perjanjian bahwa
investor/perusahaan harus bekerjasama dengan masyarakat pohuwato untuk
mengelola pertambang ini. Padahal investor tujuannya untuk sama-sama
mengelolah pertambangan ini dengan masyarakat pohuwato, tidak ada yang
dirugikan untuk masyarakat karena alat yang akan digunakan oleh perusahan ini
sudah serba canggih maka saya yakin masyarakat pohuwato di bagian
pertambangan akan sejahtera, lainnya halnya yang masih dilakukan secara
manual, yang saya takutkan akan terjadi korban dengan runtuhnya gunung atau
konflik internal.
Langkah yang sudah di tempuh oleh pemerintah daerah sejauh ini
pemerintah daerah sudah melayangkan surat rekomendasi kepada pemerintah
pusat untuk menjadikan tambang pohuwato menjadi tambang rakyat, dan itu
sudah direalisasikan dalam proses dan tahap yang berlaku, hanya saja masyarakat
yang tidak percaya dengan pernyataan yang sudah dijelaskan waktu aksi pada
tangga 5 Maret 2011 kemarin.
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat penambang yang
berinisial YS beliau mengatakan bahwa pertambangan dilakukan untuk
menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sebab pendapatannya
sebagai seorang petani dalam hal ini jagung tradisional terkadang tidak menentu,
lainnya halnya dengan melakukan pekerjaan pertambangan sedikit menambah
penghasilan untuk perharinya.
Berdasrkan hasil wawancara dengan responden berinisila KS desa hulawa
pertambang emas juga dilakukan karena kebutuhan ekonomi, karena
pertambangan yang dilakukan secara manual ini merupakan pekerjaan yang
dilakukan oeh para pendahulu kita maka beliu tidak mau ada perusahaan masuk
untuk mengambil wilayah pekerjaan kami karena kami melakukan pekerjaan
sudah bertahun-tahun maka kami melakukan pekerjaan dengan memegang izin
yang sudah kami kantongi sampai saat ini.
Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan masyarak
penambang sekitar 5 orang di areal pertambangan, mereka mengatakan pekerjaan
pertambangan ini dilakukan karena kebutuhan ekonomi yang ingin membiayai
keluarga, dan menambang ini dilakukan untuk biayaya hidup karena sudah
kebiasaan.
Berdasarkan wawancara dengan responden berinisal PM, pertambang ini
dilakukan untuk kehidupan saya maka apapun konsekwensi dari pemerintah maka
saya tetap melakukan pekerjaan ini karena ini sudah menjadi pembantu kehidupan
keluarga saya.
Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan perangkat kecamatan bapak
AH, SH.i dengan adanya penambangan yang dilakukan oleh masyarakat
pohuwato meskipun penambang liar sama sekali tidak dibenarkan, namun
masyarakat pohuwato notabene sebagian besar bekerja dalam bidang
pertambangan. Masyarakat tidak bisa disalahkan karena ini maslah ekonomi
(perut), Pemerintah daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada
investor yang ingin menanamkan modalnya di kabuaten Pohuwato, namun dengan
catatan harus melibatkan masyarakat, atau paling tidak, tanpa mengusik mata
pencaharian dasar masyarakat.
Dengan masuknya investor/perusahaan dipertambangan gunung pani dan
sekitarnya ini malah membuat resah buat penambang lokal, olehnya perputaran
ekonomi hanya perusahaan dan pemda.
Lebih lanjut dikatakan oleh sekretaris desa hulawa yang diwawancarai
oleh peneliti sedang berada diruangan kantor desa hulawa berdasarkan hasil
wawancara dengan bapak ( Ib) sekaligus yang mempunyai tromol disuatu
pertambangan, Pemda pohuwato juga mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah
bahwa membebasluaskan investor masuk mengambil kekayaan kabupaten
pohuwato dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yaitu peraturan daerah
No. 2 Tahun 2006 tentang pertumbuhan ekonomi jangka panjang daerah), dengan
di bebaskan investor mengelola kekayaan pohuwato.
Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2006 bahwa ternyata
investor akan mengelolah pertambangan rakyat menjadi pertambangan perusahaan
bapak IB kekhawatiran kami untuk para penambang lokal karena mencuat,
menyusul berhembusnya kabar bakal masuknya sebuah perusahaan tambang
untuk mengelola potensi pertambangan di gunung pani ini seluas 10.000 Hekter
Keliling menjadi hutan produksi terbatas, itu telah membuat resah sebagian besar
penambang lokal yang ada di areal pertambangan gunung pani dan sekitarnya.
Kami penambang lokal akan terancam tak bisa memberi nafkah kepada keluarga
jika rencana pertambangan emas yang kami kelolah menjadi hutan produksi untuk
pertambangan skala besar yang masuknya perusaan Van Asia.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Dinas
Kehutanan dan Pertambangan Bapak Djoni Nento, Kegiatan penambangan
apabila dilakukan di kawasan hutan dapat merusak ekosistem hutan. Apabila tidak
dikelola dengan baik, penambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan
secara keseluruhan dalam bentuk pencemaran air, tanah dan udara.
Pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan yang terjadi karena
perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara dan air) yang tidak
menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, hewan dan
tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing (seperti sampah,
limbah industri, minyak, logam berbahaya, dsb.) sebagai akibat perbuatan
manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti
semula.
Olehnya kami dari dinas kehutanan dan pertambangan dengan dilayangkan
disposisi investasi mengelola pertambang pohuwato dari bupati pohuwato, kami
juga memberikan ruang pada investasi sehingga pertambangan yang dilakukan
secara illegal oleh rakyat bias diminimalisir karena investor masuk untuk
merekrut masyarakat pohuwato untuk bekerja sama dalam pengelolaan
pertambangan, sedangkan WPR dan IUP yang sudah dijanjikan itu sudah
direalisasikan hanya saja masih banyak masyarakat yang tidak melanggar dan
membuka kawasan yang tidak mendapatkan izin pertambangan, maka itulah dinas
kehutanan dan pertambangan bekerja sama untuk mengelolah hasil pertambangan.
2. Substansi Hukum
Dinas kehutanan dan pertambangan dengan dilayangkan disposisi
investasi mengelola pertambang pohuwato dari bupati pohuwato, kami juga
memberikan ruang pada investasi sehingga pertambangan yang dilakukan secara
illegal oleh rakyat bisa diminimalisir karena investor masuk untuk merekrut
masyarakat pohuwato untuk bekerja sama dalam pengelolaan pertambangan,
sedangkan WPR dan IUP yang sudah dijanjikan itu sudah direalisasikan hanya
saja masih banyak masyarakat yang tidak melanggar dan membuka kawasan yang
tidak mendapatkan izin pertambangan, maka itulah dinas kehutanan dan
pertambangan bekerja sama untuk mengelolah hasil pertambangan
Bardasarkan hasil wawancara dengan Dinas Kehutanan Dan
Pertambangan bapak Djoni Nento Kabupaten Pohuwato, sangatlah timpang tindih
dengan UU MINERBA Tahun 2009. Peraturan daerah yang memberikan peluang
terhadap investor/perusahaan yang akan mengelolah pertambangan, hanya bisa
melakukan tahapan eksplorasi saja bukan dalam tahap studi kelayakan, dan
eksploitasi atau produksi sedangkan UU Minerba Tahun 2009 jelas bahwa dalam
mengkantongi izin untuk pertambangan harus mempunyai tahap yang pertama
adalah tahap penelitian atau eksplorasi, ternyata perusahaan yanga melakukan
pertambangan sudah masuk dalam tahap eksploitasi, ini sangatlah tumpang tindih
dengan UU Minerba tahun 2009 dengan perturan yang ditetapkan oleh pemerintah
dan Dinas Kehutanan dan Pertambangan yang memberikan izin pada
perusahaan/investor. Dan UU Minerba jelas bahwa hasil pertambangan di
pergunakan sepenuhnya untuk Negara dan rakyat.
Menurut peneliti sesuai dengan asas hukum apabila ada peraturan
perundang-undangan yang rendah bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi maka peraturan yang rendah tidak bisa digunakan,
karena jelas UU Minerba Tahun 2009 bahwa investor/perusahaan harus
mempunyai izin untuk tahap yang dilakukan, realitas yang terjadi bahwa ternyata
yang tadinya hanya tahap ekplorasi ini sudah masuk dalam tahap eksploitasi dan
itu tidak diketahui langsung oleh pihak pemerintah daerah, dinas kehutanan dan
pertambangan, sehingga warga penambang emas setempat terganggu dengan
adanya kegiatan yang dilakukan oleh investor/perusahaan.
3. Kultur Hukum
Kaitannya dengan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat
penambang emas di era otonomi daerah dalam hal ini bupati sangatlah timpang
tindih dengan peraturan yang dilakukan oleh Dinas kehutanan dan pertambangan.
Peraturan Dinas kehutanan dan pertambangan hanya memberikan peluang yang
membuka areal tambang yang hanya mempunyai izin dari KUD, sedangkan
Bupati pohuwato dalam hal ini orang yang memperjuangkan semua yang
melakukan pertambangan di arel gunung pani dan sekitarnya harus mempunyai
izin.
Menurut peneliti sesuai dengan asas hukum apabila ada peraturan
perundang-undangan yang rendah bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi maka peraturan yang rendah tidak bisa digunakan.
Jelas bahwa gagasan yang diberikan oleh bupati tidak lain akan memperjuangkan
tambang yang tadinya tidak mempunyai landasan hukum ini akan diusahakan
menjadi tambang rakyat WPR sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Sedangkan dari Dinas Kehutanan dan Pertmbangan tidak akan membiarkan
bahwa masyarakat membuka lahan yang masih belum ada landasan hukum.
Menurut peneliti dengan adanya Kultur Hukum sesuai dengan hasil
wawancara dengan bupati dan dinas kehutanan dan pertambangan, bahwa yang
hanya mengedepankan formal justice semata tanpa memperdulikan substansialnya
kaitanya dengan apa yang didapatkan dari hasil penelitian ternyata bahwa
pelanggaran yang dilakukan oleh pihak investor/perusahaan semata-mata sangat
cacat hukum dan itu tidak diketahui oleh Bupati Pohuwato, tetapi yang
mengetahui ada;ah dinas kehutanan dan pertambangan, tetapi kekuatan financial
yang dimainkan sehingga apa yang dilakukan dimata semua pihak bahwa ini
sudah dilakukan dengan terstruktur.
4. Ekonomi
Kesejahteraan yang diamnatkan oleh UUD 1945 dan juga tujuan dari
negara tidak terakomodir dengan semestinya. Pemerintah hari ini hanya
mengurusi dan memperkaya pribadi dan kelompok. Rakyat hanya menjadi tumbal
dari kepentingan politik yang tidak sehat. Bagaimana masyarakat mentaati
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hari ini sementara kehidupan mereka
tidak pernah mendapat perhatian dan wilayah pekerjaan yang khusus dari
pemerintah. Masyarakat harus ditekankan untuk membayar pajak tepat waktu,
kapan pemerintah tepat waktu dalam hal memenuhi kesejahteraan masyarakat.
Ekonomi juga sangat mempengaruhi peran pemerintah dalam
mengeluarkan kebijakan sehingga sering banyak dilanggar oleh masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarkat yang ada di salah satu lokasi
pertambangan Kecamatan Buntulia Desa Hulawa, mereka melakukan pekerjaan
pertambangan walaupun nyawa sebagai taruhan dengan desakan ekonomi yang
begitu lemah. Kebutuhan keluarga yang meningkat membuat masyarakat harus
bekerja keras untuk mempertahankan hidup.
4.3 Pembahasan
4.3.1 Peran Pemerintah Kabupaten Pohuwato Dalam Meningkatkan
Ekonomi Masyarakat Penbambang Emas
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa seseorang yang
mendapatkan sesuatu posisi, juga diharapkan untuk menjalankan pearannya sesuai
dengan apa yang oleh pekerjaan tersebut.
Selanjutnya menurut Suradinata, 2002:14), mendefinisikan pemerintah
adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu Negara,
mencakup urusan masyarakat, teriteriol dan urusan kekuasaa dalam rangka
pencapaiany tujuan Negara.
Menurut UU No. 11 Tahun 1967 mendefinisikan bahwa pertambangan
rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan,
seperti yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara
gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri,
pertambangan rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat
dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Negara dibidang
pertambangan dengan bimbingan pemerintah.
Dengan melihat penjelasan menurut para ahli dan UU Pertambangan
bahwa peran pemerintah untuk mensejahterakan masyakat penambang ini sangat
dibutuhkan sesuai dengan pengertian menurut para ahli dan UUD yang tertuang
untuk kesejahteraan masyarakat penambang. Gagasan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabuapaten Pohuwato, pertambangan emas yang saat ini masih belum
ada landasan hukum atau belum legal ini masih sementara diupayakan agar bisa
dilegalkan, terkecuali wilayah gunung pani dan baginite yang mempunyai
landasan hukum melalui KUD Dharma Tani Marisa. Pemda Pohuwato akan
berusaha sebaik mungkin untuk merealisasikan WPR di Kabupaten Pohuwato.
Sehingga daerah pertambangan tersebut tidak menjadi illegal seperti saat ini.
Sejauh ini pihaknya telah berupaya menempuh langkah-langkah untuk
memperjuangkan WPR Pertambangan Emas di Pohuwato.
Tetapi yang terjadi adalah bahwa pemerintah daerah telah memberikan
surat rekomendasi kepada investor/perusahaan ini tidak sesuai apa yang dijelaskan
oleh para ahli dan UU, padahal dengan melihat masyarakat yang melakukan
pekerjaan pertambangan yang ada di Kabupaten Pohuwato, bahwa masyarakat
tidak ingin pekerjaan pertambangan ini akan dikelolah oleh investor/perusahaan
karena tidak dalam catatan bahwa perusahaan akan mengelolah suatu pertambang
tidak pernah mensejahterakan rakyat lokal.
4.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya peningkatan
ekonomi masyarakat penambang emas yang diupayakan oleh
pemerintah daerah.
1. Faktor Masyarakat atau Sumber Daya Masyarakat (SDM).
Menurut Soerjono Soekanto (2004 : 8-9), ada beberapa faktor yang
mempengaruhi penegakan hukum jika ditinjau dari kajian sosiologi hukum ;
Penegakan hukum yang dilakukan untuk sebuah keadilan dan kedamaian bagi
masyarakat akan menuntut masyarakatnya untuk banyak berpartisipasi. Kesadaran
masyarakat sangatlah penting sehingga ketika masyarakat menjalankan hukum
karena takut, maka hukum akan berlalu begitu saja. Lain halnya ketika masyarakat
melaksanakan hukum karena kesadaraannya. Diindonesia kesadaran masyarakat
terhadap hukum sangat jarang sekali di temui, pelaksanaan hukum masih terpaku
pada menonjolnya sikap apatis serta menganggap bahwa penegakan hukum
merupakan urusan aparat penegak hukum semata dan tidak berangkat dari
kesadaran masyarakat.
SDM merupakan salah satu faktor penyebab sehingga dapat
mempengaruhi tidak tercapainya peningkatan ekonomi masyarakat penambang
emas dengan adanya investor/perusahaan yang akan mengelola wilayah
pertambangan yang sebelumnya dikelolah oleh masyarakat. Sehingga pemerintah
perlu memberikan perhatian khusus dalam hal peningkatan SDM dengan adanya
wilayah kerja sehingga menjadikan tambang sebagai Wilayah Pertambangan
Rakyat (WPR) guna mencapai ekonomi kerakyatan.
2. Substansi Hukum
Menurut Friedman (dalam Ahmad Ali, 2001 : 8), the substance is
composed of substantive rules and rules about how intitusions should be have.
Jadi, yang dimaksud dengan substansi menurut Friedman adalah aturan, norma,
dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga
merupakan produk yang dihasilkan oleh orang yang berbeda dalam sistem hukum
itu, mencakup mengenai keputusan yang mereka keluarkan, serta aturan yang
mereka susun. Substansi juga mencakup living law (hukum yang hidup), dan
bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books).
Dalam pasal 12 peraturan daerah Nomor 10 tahun 2003 yang isinya
tentang pengawasan dan pembinaan tehadap peraturan daerah ini dilakukan oleh
gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. Sedangkan dalam Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008, Tugas dan Wewenang ; pasal 42 poin C yang
berbunyi : DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan
kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program
pembangunan daerah, dan kerja sama internasional didaerah. Sehingga
pengawasan Pemerintah Provinsi dengan pengawasan peraturan daerah
mengalami tumpang tindih.
3. Kultur Hukum
Friedman (dalam Ahmad Ali, 2001 : 9) tentang the legal culture, system-
their beliefs,values, ideas, and expectations. Jadi, kultur hukum menurut
Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan,
nilai, pemikiran, serta harapannya. “Legal culture refers, then, to those parts of
general culture-customs, opinions, ways of doing and thingking-thatbend social
forces to ward or away from the law and in particular ways”. Pemikiran dan
pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu jalannya proses hukum. Jadi dengan
kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang
menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa
kultur hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya seperti ikan yang mati
terkapar dikeranjang dan bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut.
Kondisi sistem Hukum di Indonesia sangat menyedihkan dan mengalami
keterpurukan yang luar biasa. Keterpurukan tersebut tidak akan berhasil
diperbaiki apabila sosok-sosok dirty broom (sapu kotor) masih menduduki jabatan
diberbagai institusi hukum. Penciptaan berbagai peraturan tidak saja membawa
perbaikan tetapi justru timbul kondisi “hiperregulated” tersebut membuat
masyarakat menjadi lebih apatis. Sementara itu institusi dan aparatur hukum
hanya mengedepankan formal justice semata tanpa memperdulikan substansial
justice sehingga segala sesuatu dilihat dari yang benar-benar salah, hitam-putih,
menang-kalah, haram-halal, dan sebagainya. Sementara itu, arus reformasi yang
tidak terkendali (keblablasan) telah menciptakan masyarakat yang
beprilaku/berbudaya membabi buta. Kondisi keterpurukan ketiga komponen
sistem hukum tersebut telah menjadikan hukum tidak berfungsi sama sekali dan
apa yang disebut sistem hukum nasional Indonesia menjadi sulit diterima.
Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang
mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi
abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang
dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan
pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus
diserasikan.
Menurut observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan adanya Kultur
Hukum sesuai dengan penjelasan Friedman bahwa yang hanya mengedepankan
formal justice semata tanpa memperdulikan substansialnya kaitanya dengan apa
yang didapatkan dari hasil penelitian ternyata bahwa pelanggaran yang dilakukan
oleh pihak investor/perusahaan semata-mata sangat cacat hukum tetapi kekuatan
financial yang dimainkan sehingga apa yang dilakukan dimata semua pihak
bahwa ini sudah dilakukan dengan terstruktur.
4. Ekonomi
Menurut UUD 1945 dan juga tujuan dari negara tidak terakomodir dengan
semestinya. Pemerintah hari ini hanya mengurusi dan memperkaya pribadi dan
kelompok. Rakyat hanya menjadi tumbal dari kepentingan politik yang tidak
sehat. Bagaimana masyarakat mentaati kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah hari ini sementara kehidupan mereka tidak pernah mendapat perhatian
dan wilayah pekerjaan yang khusus dari pemerintah. Masyarakat harus ditekankan
untuk membayar pajak tepat waktu, kapan pemerintah tepat waktu dalam hal
memenuhi kesejahteraan masyarakat.
Ekonomi juga sangat mempengaruhi penerapan peraturan perundang-
undangan sering dilanggar oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan
masyarkat yang ada di desa hulawa, mereka melakukan penjualan minuman keras
dikarenakan desakan ekonomi. Kebutuhan keluarga yang meningkat membuat
masyarakat harus bekerja keras untuk mempertahankan hidup.
Kesejahteraan yang diamnatkan oleh UUD 1945 dan juga tujuan dari
negara tidak terakomodir dengan semestinya. Pemerintah hari ini hanya
mengurusi dan memperkaya pribadi dan kelompok. Rakyat hanya menjadi tumbal
dari kepentingan politik yang tidak sehat. Bagaimana masyarakat mentaati hukum
yang dibuat oleh pemerintah hari ini sementara kehidupan mereka tidak pernah
mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah. Masyarakat harus ditekankan
untuk membayar pajak tepat waktu, kapan pemerintah tepat waktu dalam hal
memenuhi kesejahteraan masyarakat.
Bagaimana kelanjutan penegakan hukum di Indonesia dapat menjadi lebih
baik, jika keempat faktor penegakan hukum sudah tidak dimiliki oleh bangsa
ini.Oleh karena itu, marilah kita tumbuhkan kecintaan kita terhadap Indonesia
dengan memunculkan kesadaran hukum agar kedamaian, kesejahteraan dan
keadilan dapat di wujudkan di negara kita yang tercinta ini khususnya diprovinsi
gorontalo Kab. pohuwato.
Top Related