28
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian
4.1.1 Profil Singkat BMT Ben Makmur Kenduren
Nama Perusahaan BMT Ben Makmur
Nama Pimpinan K. Fathul Malik Alamat : Jl. Raya
Kenduren Wadung Demak
No. Telepon (0291) 6870066
Tanggal Pendirian 03 November 2001
Status Badan Hukum Koperasi
No. Badan Hukum 06/BH/KDK. 11. 03/IX/2001
DP 110226505250
SIUP
NPWP
503. 11. 3/04821/IX/2011
1. 889. 929. 4-508
Sumber: Dokumentasi BMT
4.1.2 Sejarah Berdirinya BMT Ben Makmur Kenduren
KSU BMT Ben Makmur merupakan gerakan Koperasi yang berkedudukan
di Desa Kenduren,Kecamatan Wedung,Kabupaten Demak.Gerakan yang di
prakasai oleh LAZIS(Lembaga Amil Zakat,Infaq dan Shodaqoh) Al-Manar yang
kemudian di wujudkan oleh sejumlah tokoh ini mendasarkan usahanya kepada
hukum syariah.Oleh karena itulah meskipun berbadan hukum koperasi,produk-
produk yang digunakan dan dilaksanakan dalam gerakan ini merupakan perwudan
dari fiqih Mualamah.Lebih dari itu,sebagai bentuk peningkatan dari fungsi dan
kinerja LAZIS,gerakan ini tetap mengoptimalkan fungsi Baitul Mall sebagai
upaya gerakan sosial dakwah yang sangat strategis bagi pembangunan
29
ummat.Pengesahan Badan Hukum Koperasi diterbitkan oleh Dinas Koperasi
Demak dengan Nomor: 01/bh.11-03/X/2001.
4.1.3 Letak Geografis BMT Ben Makmur
Secara geografis BMT Ben Makmur Kenduren terletak di kecamatan
Wedung dan berada di Kabupaten Demak. KSU BMT Ben Makmur Kenduren ini
letaknya berada di Jalan Raya Kenduren,Desa Kenduren Kecamatan Wedung
Kabupaten Demak.Letaknya yang dekat dengan balai desa Kenduren membuat
nasabah mudah menemukan BMT Ben Makmur Kenduren ini dan mempermudah
untuk menarik nasabah agar datang ke KSU BMT Ben Makmur Kenduren untuk
menabung maupun pinjaman.
4.1.4 Struktural BMT Ben Makmur Kenduren
Struktur organisasi BMT yang paling sedehana diantaranya harus terdiri atas
hal-hal berikut:
a. Badan Pendiri adalah orang-orang yang mendirikan BMT dan mempunyai
hak prerogratif yang seluas-luasnya dalam menentukan arah dan kebijakan
organisasi BMT. Dalam hal ini Badan pendiri mempunyai hak mengubah
anggaran dasar,bahkan sampai membubarkan BMT.
b. Badan Pengawas adalah badan yang berwewenang dalam menetapkan
kebijakan operasional BMT.
c. Anggota BMT adalah orang yang ecara resmi mendaftarkan diri sebagai
anggota BMT dan dinyatakan diterima oleh Badan Pengelola.
d. Badan Pengelola adalah sebuah badan yang mengelola organisasi dan
pengurus BMT serta dipilih dari dan oleh Badan Pengawas(Badan Pendiri
30
dan Perwakilan Anggota).Perusahaan sebagai organisasi membutuhkan
adanya suatu pengaturan dan pengalokasian pekerjaan diantara personil
didalam perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik yang
dapat di gambarkan dalam sebuaah struktur organisai.
4.1.5 Susunan Pengurus dan Pengawas KSU BMT Ben Makmur Periode
2019
I. Pengurus
1. Ketua : Fathul Malik
2. Sekretaris : Hafidz., SH.
3. Bendahara : H. Basori
II. Pengawas
1. Ketua : H. Nur said, S. Ag.
2. Anggota : H. Masurip, SE. MM.
III. Badan Pengelola
1. Manager : Muhayyun
2. Keuangan : Wahyuningsih
3. Pemasaran : Fahrudin
4. Administrasi : Rohmatun
5. Teller : Sisilia Yulie Kusuma Wardani
31
6. Penjaga : Marsudi
4.1.6 Visi, Misi dan Motto BMT Ben Makmur Kenduren
Visi
Terwujudnya lembaga keuangan Islam yang profesional, amanah dan mandiri
dalam rangka mensejahterakan umat dengan ridlo Allah SWT.
Misi
Meningkatkan derajat ekonomi ummat dengan sistem yang berlandaskan
nilai-nilai keadilan, kebersamaan dan taqwa menuju umat sejahtera dengan
pemberdayaan yang berkelanjutan.
Motto
Menggalang dan Memberdayakan Ekonomi Ummat.
4.1.7 Strategi Pencapaian KSU BMT Ben Makmur Kenduren
Strategi pencapaian visi dan misi tersebut di atas dilakukan dengan
memaksimalkan potensi SDI (Sumber Daya Insani) Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM)/pelaku usaha BMT Ben Makmur Kenduren dengan skala
prioritas pada:
a. Penanaman doktrin kelembagaan dengan memposisikan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) dan pelaku usaha sebagai “Muballigh atau
Muballighoh” yang terkonsentrasi pada kewajiban menyampaikan
(mendakwahkan) ajaran Islam dalam bidang jual beli dan muamalah
duniawiyah yang lain.
32
b. Penanaman doktrin pribadi dengan meyakinkan setiap individu Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) atau pelaku usaha bahwa tugas mulia yang
diemban di BMT Ben Makmur selain untuk memenuhi kewajiban mencari
nafkah yang halal untuk keluarga juga merupakan investasi akhir dalam
menyongsong kebahagiaan hidup. Dasar pemikiran tersebut dilandasi
keyakinan bahwa tugas berdakwah yang dilakukan adalah kewajiban bagi
setiap muslim dan muslimah.
c. Penanaman doktrin profesional bahwa tugas setiap Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) atau pelaku usaha harus menjadi lebih mudah dengan
mengedepankan:
1) Kecepatan proses Pelayanan pembiayaan Mudharabah
2) Home banking
3) Ingin membantu sesama.
4.1.8 Strategi Pengembangan KSU BMT Ben Makmur Kenduren
Penyusunan strategi dimaksud untuk mewujudkan visi organisasi
melalui misi, strategi pengembangan BMT Ben Makmur Kenduren
dirumuskan melalui dua tahapan yakni program jangka panjang dan jangka
pendek.Strategi pengembangan jangka pendek yang akan dilakukan yaitu
pendekatan Pelayanan pembiayaan Mudharabah masyarakat dengan
membuka kas Pelayanan pembiayaan Mudharabah di daerah yang potensial,
ini dimaksudkan memberi kemudahan bagi nasabah atau anggota dalam
bertransaksi.
33
Untuk meningkatkan kualitas Pelayanan pembiayaan Mudharabah
terhadap masyarakat BMT Ben Makmur Kenduren memberikan kesempatan
tugas belajar kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk
menimba ilmu baik secara formal maupun informal, ini diharapkan sebagai
penunjang misi syari’ah dalam Pelayanan pembiayaan Mudharabah
masyarakat. Sedangkan strategi yang lain adalah upaya transportasi
komunikasi global. Di samping memberikan kemudahan Pelayanan
pembiayaan Mudharabah kepada masyarakat, secara internal BMT Ben
Makmur Kenduren memberikan fasilitas kesejahteraan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) yang lebih sehingga dapat memberikan konstribusi
lebih terhadap BMT Ben Makmur Kenduren dalam Pelayanan pembiayaan
Mudharabah.
4.1.9 Produk BMT Ben Makmur Kenduren
Produk produk di bidang Baitut Tamwil dan produk di bidang Baitul Maal,
produk-produk tersebut sebagai berikut:
a. Produk Pembiayaan Pedagang
b. Produk Pembiayaan Pertanian
c. Produk Pembiayaan Nelayan
d. Produk Pembiayaan Industri dan Jasa
34
Untuk produk pembiayaan sendiri yang ada di KSU BMT Ben Makmur sendiri
yaitu meliputi:
A. Produk dengan Akad Mudharabah
Untuk Akad Mudharabah sendiri banyak ketentuan maupun syarat-syarat
agar akad tersebut dapat berjalan,adapun ketentuan-ketentuannya adalah sebagai
berikut:
1) BMT Ben Makmur memberikan pembiayaan kepada anggota sejumlah dana
dengan kontan untuk kepentingan modal usaha dengan kesepakatan bersama.
2) Ijab dan qabul akad mudharabah harus disampaikan baik tertulisdalam form
akad ataupun secara lisan, dan harus dipahami olehkedua belah pihak
3) Nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak harus dimunculkan baik dalam
form akad ataupun secara lisan
4) Untuk membuat nisbah (prosentasi) bagi hasil yang diproyeksikan, harus
membuat asumsi perolehan hasil/keuntungan usaha dari anggota perperiode
yang disepakati, sertaasumsi bagi hasil untuk lembaga (Bmt Ben Makmur)
yang diharapkan.
5) Apabila ada kerugian atas kelalaian anggota, maka anggota tetap tanggung
jawab.
6) Akad mudharabah dinyatakan selesai apabila seluruh modal usaha dan bagi
hasil yang menjadi tanggung jawab anggota telah terselesaikan.
35
B. Produk dengan Akad Murabahah atau BBA
Tata cara dan ketentuan-ketentuan untuk pengajuan akad Murabahah
sendiri di KSU BMT Ben Makmur adalah sebagai berikut:
1) Anggota mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang
2) BMT Ben Makmur dan anggota mengadakan negosiasi harga barang (harga
pokok + mark up/ keuntungan)
3) Setelah terjadi kesepakatan, harga sudah final, tidak boleh ada penambahan
ketika terjadi kemunduran pembayaran ataupun perjanjian pemotongan
pembayaran ketika ada kemajuan pelunasan dari waktu yang sudah
disepakati.
4) Anggota berjanji akan membeli barang
5) BMT Ben Makmur membeli barang dari toko/ produsen, bisa wakalah kepada
anggota atas nama BMT Bina Ummat Sejahtera (harus ada nota bukti
pembelian)
6) Ijab qabul (akad Murabahah) dilaksanakan
7) Pembiayaan Murabahah dinyatakan selesai apabila seluruh kewajiban
pembayaran anggota telah terlunas
Aturan yang di lakukan oleh salah satu petugas KSU BMT Ben Makmur
kepada anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan adalah sebagai
berikut:
36
a. Staf Pembiayaan (SP) menjelaskan produk pembiayaan di BMT Ben kepada
anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan secara lisan.
b. Anggota mengisi dan melengkapi form permohonan Pembiayaan dan
menyiapkan persyaratan lainnya.
Adapun Syarat Permohonan Konsumtif Perorangan yang harus dilengkapi
adalah sebagai berikut:
1) Copy KTP suami istri
2) Copy Kartu Keluarga/ surat nikah
3) Copy Data Jaminan (harga obyek, lokasi jaminan dan foto)
4) Copy salinan rekening BMT Ben Makmur/ BMT 3 bulan terakhir (optional)
5) Copy data obyek pembiayaa
Tambahan Bagi sorang PNS/ Pengelola/ ABRI dll,mereka juga harus
menyertakan syarat-syarat sebagai berikut:
1. Slip gaji terakhir
2. Surat referensi kepala dinas bersangkutan
3. SK pengangkatan
Jika yang mengajukan pengusaha perorangan mereka juga harus
menambahkan syarat-syarat konsumtif dan juga syarat produktif
perorangan,adapun syarat yang harus ditambahkan adalah sebagi berikut:
1) SIUP
37
2) NPWP
3) TDP
4) TDUP
5) Legalitas Usaha
6) Laporan keuangan 1 tahun terakhir (Optional)
7) Laporan keuangan 3 tahun terakhir (Optional)
8) Bisnis Plan/ RAB
Jika yang mengajukan pengusaha yang berbadan hukum ,mereka juga harus
menambahkan Syarat Produktif Badan Hukum,adapun syarat produktif badan
hukum adalah sebagi berikut:
Syarat di atas ditambah dengan:
1) Akte pendirian (Optional)
2) Legalitas (Optional)
3) Identitas pengurus (Optional)
Tanggung Jawab petugas BMT setelah terlengkapi semua syarat-syarat dan
ketentuan yang belaku adalah sebagai berikut:
a. SP menerima Form Permohonan Pembiayaan dan melayani memeriksa
persyaratan kelengkapannya (SP mengembalikan Form Permohonan
Pembiayaan apabila belum lengkap pengisian dan kelengkapan
persyaratannya).
38
b. SP menjelaskan dan menegaskan jenis pembiayaan yang dipilih berikut
jangka waktu dan cara pengembaliannya. SP bisa mensimulasikan Kartu
Angsuran sesuai dengan pembiayaan yang dipilih oleh anggota dengan
menggunakan sistem.
c. SP mengirimkan form yang telah lengkap ke bagian Administrasi
Pembiayaan.
d. Kasi analisa dan survey menerima dan memeriksa ulang kelengkapan
pengisian dan persyaratan, untuk persiapan survey.
4.1.10 Ruang Lingkup, Wewenang dan Mekanisme
a. Pengurus
1) Bertanggung jawab kepada Rapat Anggota Tahunan (RAT)
2) Membawahi pengelola BMT Ben Makmur Kenduren
3) Tugas pengurus
a) Menyusun/merumuskan arah kebijakan umum BMT Ben Makmur
Kenduren sesuai amanat Rapat Anggota Tahunan.
b) Mengawasi dan mengevaluasi BMT Ben Makmur Kenduren.
c) Ikut serta dalam mensosialisasi BMT Ben Makmur Kenduren.
d) Menyelenggarakan rapat pengurus dan pengelola untuk mengevaluasi
laporan bulanan dan kinerja BMT Ben Makmur Kenduren.
39
e) Menyelenggarakan jaringan terhadap lembaga atau instalasi terkait
dan pihak ketiga dalam hal penggalangan dana /pemberdayaan.
4) Wewenang pengurus
a) Mengangkat dan memberhentikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) BMT Ben Makmur Kenduren.
b) Memutuskan permohonan pembiayaan yang dianjurkan oleh
pengelola BMT Ben Makmur Kenduren yang jumlah batas melebihi
kewenangan manager cabang.
c) Mengesahkan laporan bulanan yang diajukan setiap bulan.
d) Menuntut penanggung jawab di antara pengurus yang menandatangani
check/ BG/ surat berharga lainnya.
5) Tanggung jawab Pengurus Pengurus bertanggung jawab atas terlaksananya
tugas dan wewenang yang diamanatkan oleh RAT.
b. Manager BMT
1) Bertanggung jawab kepada : Pengurus
2) Membawahi : Kepala marketing :Kepala administrasi dan pembukuan Kasir
3) Tugas pokok dan tanggung jawab
a) Menyusun laporan strategi baik jangka panjang maupun jangka
pendek, yang mencakup:
(1) Visi dan misi BMT.
40
(2) Tujuan dan sasaran BMT.
(3) Rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan (RAT).
(4) Prediksi tentang kondisi lingkungan baik makro maupun mikro yang
berpengaruh terhadap kelangsungan kinerja BMT.
b) Mengusulkan rencana strategi kepada pengurus untuk disahkan dalam
RAT maupun di luar RAT
c) Mengusulkan rencana anggaran dan rencana kerja dari Baitul Maal
Wattamwil dan strategi bisnis lainnya kepada pengurus untuk disahkan
yang nantinya akan disahkan di RAT.
d) Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan berkait dengan kinerja
setiap bagian.
e) Memberi persetujuan terhadap proses pembiayaan sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
f) Mengambil keputusan strategis yang disertai pertimbangan yang matang
sehingga mendukung peningkatan kinerja BMT.
g) Melakukan analisa terhadap total remunerasi yang diterima Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) baik yang berkaitan dengan gaji pokok,
tunjangan dan insentif lainnya.
h) Mencari alternatif sumber daya tambahan untuk meningkatkan kinerja
BMT.
i) Menandatangani perjanjian kerjasama antara BMT dengan pihak lainnya.
41
4) Wewenang
a) Berhak memberi teguran dan kritik terhadap manager cabang dalam
rangka kreatifitas dan membentuk etos kerja yang baik dan profesional.
b) Mengatur tata cara penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan manager
cabang dengan pendekatan ukhuwah Islamiyah.
c) Mengusulkan pembukaan cabang baru kepada pengurus dan
manager operasional.
c. Kepala Marketing
1) Bertanggung Jawab kepada : Manajer
2) Membawahi : Staf Pemasaran
3) Tugas pokok dan tanggung jawab
a) Menyusun rencana pemasaran tahunan yang mencakup rencana anggaran
dan rencana pemasaran. Rencana pemasaran berupa:
(1) Target funding, lending dan bagi hasil.
(2) Target cash flow.
(3) Pengembangan wilayah potensial.
b) Rencana pengembangan produk, promosi dan distribusi.
c) Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi mingguan atau bulanan.
d) Membuat terobosan mencari sumber-sumber dana alternatif.
e) Membuat atau mengevaluasi produk BMT agar sesuai dengankebutuhan
pasar.
42
f) Melakukan survey ulang terhadap calon penerima pembiayaan baik
menyangkut kelayakan usaha maupun jaminan.
g) Menentukan kebijakan eksekusi terhadap nasabah yang patut diambil
tindakan.
h) Memecahkan keluhan-keluhan nasabah.
d. Kepala Administrasi dan Pembukuan
1) Bertanggung Jawab kepada : Manajer
2) Membawahi : Staf Pembukuan
3) Tugas pokok dan tanggung jawab
a) Melaksanakan dan menjabarkan kebijakan umum yang telah
digariskan oleh pengurus.
b) Menyusun dan mengusulkan kepada pengurus tentang perubahan:
(1) Biaya operasional.
(2) Struktur perubahan gaji dan tunjangan bagi Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM).
c) Mengelola dan mengevaluasi pengeluaran dan pemasukan biaya
harian.
d) Mengawasi kelengkapan bukti-bukti kas serta pencatatannya.
e) Membuat laporan secara rutin kepada pengurus.
43
f) Menyusun laporan pembiayaan tidak lancar, macet dan pembiayaan
tak tertagih.
e. Kasir
1) Bertanggung jawab kepada : Manager
2) Tugas pokok
a) Memberikan Pelayanan pembiayaan Mudharabah terbaik kepada
nasabah baik penarikan maupun penyetoran (simpanan maupun
pembiayaan).
b) Menghitung keadaan uang atau transaksi setiap hari.
c) Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang baik pembiayaan maupun
simpanan yang telah disetujui oleh kepala administrasi dan pembukuan.
d) Menghitung uang tunai dari staf pemasaran lending (kolektor angsuran)
maupun staf pemasaran funding (simpanan).
e) Membuat laporan transaksi harian.
f) Mengirim dan menyerahkan laporan kepada kepala administrasi dan
pembukuan.
g) Memeriksa kelengkapan laporan transaksi harian beserta berkasberkas
pendukung transaksi.
h) Memasukkan transaksi ke jurnal arus kas harian.
i) Mambuat cash flow harian.
44
j) Memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manager.
Melaporkan posisi terakhir kas ditangan (on hand atau brangkas) dan di
BMT.
k) Menyimpan dalam brankas atau kantor kas. Mengeluarkan uang yang
telah disetujui oleh kepala administrasi dan pembukuan serta manager.
3) Wewenang
a) Mengatur distribusi keuangan.
b) Berhak memberi teguran, kritik dan saran terhadap teller cabang dalam
rangka memacu pada produktifitas dan membentuk etos kerja yang
profesional.
4) Tanggung jawab
a) Bertanggung jawab atas kelancaran distribusi keuangan ke
cabangcabang.
b) Bertanggung jawab atas saldo terakhir laporan harian kas dengan
saldo terakhir tunai.
c) Bertanggung jawab atas barang jaminan
45
4.2 ANALISIS DATA
Tabel 4.3
Profil informan
No Status Nama Jabatan Alasan
1. Informan 1 Wahyunin
gsih
Bagian
Keuangan
Sebagai informan kunci,
Informan dipilih karena
sebagai pemegang
kekuasaan pengelolaan
keuangan koperasi
2. Informan 2 Rohmatun Bagian
Administra
si
Sebagai Informan
Pendukung, Informan
dipilih karena bertindak
sebagai koordinator
pelaksana pengelolaan
keuangan koperasi
Tabel 4.4
Tabel Wawancara
Persoalan Penelitian Responden Kunci
Informan 1
Bagaimana Proses Membuat
Akad Murabahah atau
permohonan pembiayaan
Murabahah di KSU BMT
Ben Makmur Kenduren
Caranya begini mbak, harus menjadi anggota
BMT dulu dengan mengisi pengajuan pembiayan
murabahah,kemudian menyerahkan persyaratan
permohonan pembiyaan,kemudian persyratan
tersebut saya serahkan kepada pimpinan untuk di
cek lebih lanjut. Apabila orang tersebut memang
patut diberi pembiayaan, maka sebelumnya
pembuatan akad murobahahterlebih dahulu di
surve, dari surve tersbutlah yang bisa menjawab
permohonan pembiayaan bisa di acc atau tidak.
Kemudian apabila di acc beru pembutan akad
murobahah
46
Apa saja yang boleh
dijadikan barang-barang
jaminan dalam pengajuan
pembiayaan Murabahah.
barang jaminan berupa sertifikat tanah atau
BPKB, apabila pengajuan pembiayaan
menjaminkan akta tanah harus disertifikatkan
dulu,sementara BMT belum bisa menerima
penjamin barang berupa akta tanah, untuk
penjaminan berupa BPKB, harus mengetahui
kendaraan tersebut dan harus di foto
daridepan,belakang samping agar lebih jelas dan
aman apabila ada calon nasabah yang ingin
mengajukan pembiayaan, harus ditanya dulu berapa pengajuan pembiyaan kemudian barang
jaminannya apa.Saumpama BPKB harus ditanya
atas nama sendiri atau belum saumpama belum
atas nama sendiri harus ada surat kuasa atau
kwintasi pembelian agar lebih mudah untuk
pengajuan pembiayaan.
Bagaimana praktik akad
mudharabah di KSU BMT
Ben Makmur?
Untuk praktik akad mudharabah sendiri kita
mempermudah proses pengajuannhya dan kita
juga menerapkan sistem pelayanan pembiayaan
mudhrabah secara prima.
Apakah sebelum pengajuan
pinjaman terdapat perjanjian
baku yang telah di siapkan
oleh lembaga?
Iya mbak ada,karena agar supaya mereka tahu
tentang aturan-aturan yang sudah ditetapkan
Sumber: Wawancara bersama Ibu Wahyuningsih
Persoalan Penelitian Responden Kunci
Informan 1
Bagaimana jika salah satu
anggota maupun nasabah
melanggar aturan yang
sudah ditentukan
Kita tegur dulu,jika masih melanggar kita kasih
Surat Peringatan dan bisa jadi kita keluarkan dari
salah satu anggota kami.
Bagaimana cara perhitungan
nisbah bagi hasil pada
pembiayaan mudharabah di
KSU BMT Ben Makmur
Kenduren?
Ya kalo disini perhitungan nisbah bagi hasil di
dasarkan pada total seluruh pendapatan yang
diterima.
47
Bagaimanacarapenyelesaian
jika terjadi masalah pada
akad mudharabah?
Gini mbak,cara kita nyelesaiin itu kita
pertamasilaturahim manajemen BMT
kerumah/lokasi usaha.
kedua,melakukan recskeduling,
ketiga,structuring.
Keempat,melakukan peninjauan kembali
penentuan nisbah bagi hasil.
kelima apabila di pandang perlu, karena gelagat
akan terus gagal, maka BMT menghentikan
kegiatan usaha
kenapa hak nasabah terkait
dengan dengan penyerah
barang anggunan apabila
sudah selesai tidak
dimasukkan di pasal atau
klausul dalam perjanjian
akad murabahah?
Kareana disini sudah ada ketentuan dan
peraturannya se ndiri mbak.
Perjanjian baku itu apakah
dari nasabah tau tentang
isinya
Kita sebagai pihak pengelola sudah
mengarahkan dan menjelaskan tentang perjanjian
baku tersebut.
Sumber: Wawancara bersama Ibu Rohmatun
4.3 PEMBAHASAN
4.3.1 Pembahasan Mengenai Analisis Temuan Penelitian
A. Nasabah tidak dilibatkan dalam penyusunan isi perjanjian,namun
nasabah di berikan pemahaman terkait dengan isi perjanjian.
Dalam suatu perjanjian tentunya melibatkan kedua belah pihak
yaitu antar nasabah dan lembaga atau BMT dalam penyusunan perjanjian nasabah
tidak diikut sertakan dikarenakan beda pehamana dan masih awan terkait dengan
dunia perbankan atau dunia perekonomian, dan untuk mengantisipasi hal yang
tidak diinginkan pihak lembaga menjelaskan terkait dengan isi perjanjian tersebut.
48
Kontrak atau perjanjian pada dasarnya dibuat berlandaskan pada asas kebebasan
berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan kedua
pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi. Dalam
perkembangannya, banyak perjanjian dalam transaksi bisnis bukan terjadi melalui
negosiasi yang seimbang di antara para pihak. Salah satu pihak telah menyiapkan
syarat-syarat baku. Pada formulir perjanjian yang lainnya sudah ada kemudian
disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan
kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas
suatu syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian disebut sebagai
perjanjian baku atau perjanjian standar atau juga perjanjian. Disinilah letak
perbedaan yang mencolok anatara lembaga keuangan konvensional dan lembaga
keuangan syariah . lembaga kuangan syariah berusaha semaksimal mungkin untuk
menghindarkan bisnis-bisnis yang dilanggar oleh syariah.
Hubungan hukum BMT dengan nasabah penerima fasilitas pembiayaan
tidaklah hanya semata-mata didasarkan pada hubungan kreditor dengan debitor
sebagaimana pada bank konvensional tetapi didasarkan pada berbagai macam
hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah. Akad yang mana
melandasi hubungan hukum antara nasabah dengan bank syariah dituangkan
dalam bentuk akad. Kebijakan yang telah diterapkan oleh pihak sudah sesuai
dengan azas kebebasan berkontrak menurut hukum perdata dan hukum perikatan
islam dikarenakan nasabah diberikan pemahan terkait dengan akad murobahah.
B. Jaminan Bersifat Wajib Beserta Ketentuan-Ketentuan yang Berlaku
49
Dalam Islam jaminan dikenal dengan istilah rahn. Rahn merupaka perjanjian
penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang
diberikan. Dalam praktek murabahah karena bank nasabah tidak membayar
barang secara tunai, maka bank akan meminta jaminan untuk menjamin
dibayarkannya angsuran. Berkaitan dengan jaminan, maka sesuai dengan hukum
Islam, syarat bagi barang yang akan dijadikan jaminan adalah: harus dapat dijual
dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, bernilai, jelas dan tertentu, milik
sah debitor, harta yang utuh tidak bertebaran di tempat lain, dan dapat diserahkan
kepada pihak lain baik materi maupun manfaatnya. jaminan hanya diperbolehkan
agar musytari serius dengan yang diperjanjikan dimuka. Namun dalam praktiknya,
jaminan merupakan suatu keharusan di mana apabila suatu pembiayaan
murabahah diadakan dengan tanpa adanya jaminan, maka pembiayaan tersebut
tidak akan dikabulkan oleh pihak Ba’i dan besarnya jaminan harus men-cover
nilai atas modal yang dikeluarkan Ba’i serta resiko kerugian-kerugian yang
mungkin terjadi. Disinilah terlihat jelas adanya keseimbangan (asas Al-Musawah)
yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, karena
pada dasarnya merupakan hak bagi bank untuk meminta jaminan untuk menjamin
keseriusan nasabah dalam melakukan pembayaran, dan merupakan kewajiban
bagi nasabah untuk menyerahkan bukti kepemilikan barang jaminan dan demi
terciptanya perlindungan hukum bagi keduanya.
Jaminan menurut hukum positif Dalam pasal 1131 KUH Perdata
dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada
baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap
pelunasan hutang yang dibuatnya.
50
4.3.2 Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan
Murabahah di KSU BMT BEN MAKMUR KENDUREN berdasarkan
PSAK No.102
Pembiayaan untuk akad Murabahah yang ada di KSU BMT Ben Makmur
Kenduren dalam pengajuannya pembiayaan nasabah memiliki prosedur yang
harus ditaati oleh para nasabah,adapun prosedur yang harus di jalankan adalah
mereka harus memiliki tabungan dan adanya jaminan yang berupa setivikat tanah
maupun BPKB Kendaraan.Batas maksimal waktu jatuh tempo yang diberikan
adalah selama 6 bulan,dan itu wajib sudah lunas. Akan tetapi juga tergantung pada
besaran jumlah yang diminta dan disepakati. Untuk perlakuan mengenai
Penyajian akuntansi pembiayaan di KSU BMT Ben Makmur sendiri belum sesuai
dengan PSAKNo.102Karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan
oleh para nasabah dan kurang tegasnya pihak manajemen untuk memberikan
sanksi.
Adapun kesusaian Akuntansi Syariah pada Pembiayaan Akad Murabahah
dengan PSAK No.102 pada KSU BMT Ben Makmur Kenduren adalah sebagai
berikut:
a). Pencatatan yang dilakukan KSU BMT Ben Makmur terkait piutang
Murabahah diakui sebesar harga perolehan ditambah keuntungan/margin
yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Keuntungan/margin merupakan
selisih dari harga jual dengan nilai pokok Pada saat pengakuan asset
Lembaga. Tetapi pada saat perolehan aset Murabahah diakui persedian,
namun Petugas tidak melakukan pencatatan persedian karena tidak ada sistem
51
penyimpanan persedian , sehingga persedian yang diperoleh langsung
diserahkan langsung ke pihak nasabah. Petugas hanya menerima pesanan
barang, Petugas akan menyerahkan pembelian barang kepada nasabah atau
perwakilan yang ditunjuk oleh pihak BMT, nasabah menunjukan bukti fisik
atau nota pembelian kemudian akan ditentukan harga perolehan. Hal tersebut
telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 102.
b) Apabila BMT mendapatkan uang sebagai awal pembelian barang pada saat
akad Murabahah dianggap sebagai piutang pembelian, dalam hal ini tidak
adanya pencatatan jurnal yang di lakukan oleh KSU BMT Ben Makmur. Hal
tersebut tidak sesuai dengan PSAK 102 psl 30 dimana disebutkan Uang muka
diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
c) Uang muka yang telah diterima tersebut dianggap sebagai pelunasan piutang
Murabahah,hal tersebut telah sesuai dengan PSAK 102 dan dibuatkan jurnal
sebagai berikut:
Db. Piutang Murabahah
Kr. Kas
Kr. Margin Murabahah
c) Apabila transaksi Murabahah jadi disepakati dan tanda adanya kesungguhan
dari nasabah melakukan transaksi Murabahah. Jika transaksi gagal/tidak
disepakati maka uang dikembalikan tanpa ada potongan biaya lain – lain, hal
tersebut tidak sesuai dengan PSAK 102 karena seharusnya jika barang batal
52
dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah
diperhitungkan dengan biaya- biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.
d) Jika terjadi kelalaian yang tidak sengaja dilakukan oleh nasabah yang tidak
mampu melakukan kewajiban yang sesuai dengan perjanjian dan memiliki
bukti kuat tidak mampu melunasi, maka BMT akan melakukan keringan
jangka waktu pembayaran angsuran dan tidak di kenakan denda. Apabila
nasabah lalai melakukan angsuran 1 – 2x maka tidak diberikan denda dan
pada angsuran selanjutnya dilakukan pencatatan. Pencatatan yang di lakukan
oleh KSU BMT Ben Makmur dana dari denda diperuntukkan sebagai dana
kebajikan yang dibuat.
Adapun Jurnal nya adalah
Db. Kas
Kr. Piutang Murabahah
Kr. Margin Murabahah
Hal tersebut tidak sesuai dengan PSAK 102 psl 29 dimana Denda dikenakan jika
pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang
diterima sebagai bagian dan kebajikan.
4.3.3 Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan
Mudharabh di KSU BMT BEN MAKMUR KENDUREN berdasarkan
PSAK No.102
53
Pelaksanaan Pembiayaan Akad Mudharabah adalah ketika terjadi
Pembiayan Akad Mudharabah akan tertulis besarnya pembiayaan yang diberikan
oleh pihak BMT kepada nasabah,Pihak BMT akan menjelaskan jumlah
pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati antara pihak
BMT dengan nasabah,dan untuk nisbah bagi hasil yang telah di sepakati serta tata
cara pengembalian dana juga tertulis secara terperinci dalam akad Mudharabah.
Upaya untuk menjamin keamanan dan terpenuhi akad pembiayaan Mudharabah
maka pihak nasabah sebagai pengelola dana wajib memberikan jaminan atas akad
mudharabah yang telah disepakati.Jaminan yang diberikan dapat berupa Sertivikat
tanah atau BPKB Kendaraan.Barang yang akan dijadikan sebagai jaminan ditulis
secara terperinci.Jika selama berlangsungnya akad Mudharabah, nasabah belum
juga membayar angsuran,maka pihak BMT akan melakukan komunikasi terhadap
nasabah.Bila terjadi keterlambatan bukan karena disengaja maka pihak BMT
memberikan toleransi kepada nasabah untuk memperpanjang jangka waktu
pembayaran angsuran,tetapi apabial di sengaja oleh nasabah maka pihak BMT
akan memberikan denda sesuai kesepakatan yang sudah di sepakati.
Adapun Kesesuaian Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan (Akad)
Mudharabah pada KSU BMT Ben Makmur Kenduren dengan PSAK 105 sebagai
berikut:
a) Pengakuan Investasi
BMT mengakui pembiayaan Mudharabah yang diberikan kepada nasabah
dalam bentuk kas pada saat penyairan dana. Pencairan dana dilakukan
54
setelah akad pembiayaan Mudharabah disepakati. Pembayaran angsuran
pembiayaan dapat dilakukan secara bertahap yakni bulanan maupun jatuh
tempo sesuai dengan kesepakatan antara BMT dengan
anggota.
Adapun jurnal yang dibuat:
Db.Investasi/pemb.Mudharabah
Kr. Kas
Perlakuan tersebut sesuai PSAK 105. psl 12 dimana Dana Mudharabah
yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi Mudharabah
pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola
dana.
b) Pengakuan Kerugian
Penurunan nilai investasi yang bukan kelalaian yang disengaja atau
menyalahi perjanjian oleh anggota dan juga kerugian yang terjadi dalam
satu periode sebelum akad Mudharabah berakhir merupakai kerugian yang
mengurangi saldo investasi Mudharabah. Kerugian yang bukan merupakan
kesalahan dari anggota dalam hal ini adalah karena anggota meninggal atau
kerugian akibat terkena bencana alam.
Adapun Jurnalnya adalah:
Db. Kerugian pembiayaan/investasi
Kr. Penyisihan kerugian pembiayaan/ investasi
55
Hal tersebut sesuai denganPSAK 105. psl 21tentang Pengakuan
Kerugian, dimana kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad
Mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan
kerugian investasi pada saat akad Mudharabah berakhir.
c) Pengakuan Beban
Pihak BMT tidak mengakui beban yang terjadi yang berkaitan dengan
akad pembiayaan Mudharabah sebagai kerugian. Kerugian yang diakibatkan
oleh adanya kelalaian ataupun kesalahan pengelola dana akan dibebankan
kepada anggota dan hal tersebut tidak mengurangi nilai investasi
mudharabah.
Perlakuan tersebut telah sesuai dengan PSAK 23. psl 23 dimana
kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada
pengelola dana dan tidak mengurangi investasi Mudharabah.
d) Pengakuan Keuntungan
Keuntungan bagi hasil diakui ketika nasabah menyetorkan
pembayaran bagi hasil kepihak BMT. Pembayaran bagi hasil dilakukan
setiap bulan. Perhitungan nisbah bagi hasil menggunkan prosentase yang
telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak di awal akad
Mudharabah. Bagi hasil dihitung dari prosentase nisbah yang telah
ditetapkan bersama antara pihak BMT dengan nasabah berdasarkan laba
yang diperoleh anggota yang dilaporkan setiap bulan dengan membuat
jurnal:
56
Db. Kas
Kr. Pendapatan bagi hasil
Perlakuan tersebut telah sesuai dengan PSAK 105.psl 20, yang
menyebutkan jika investasi Mudharabah melebihi satu periode pelaporan,
penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai
nisbah yang disepakati.
e) Pengakuan Piutang
KSU BMT Ben Makmur mengakui pembiayaan (akad) Mudharabah
dan bagi hasil usaha yang belum dibayarkan sebagai piutang dengan
membuat jurnal:
Db. Piutang pendapatan bagi hasil
Kr. Pendapatan bagi hasil Mudharabah
Penerapan tersebut telah sesuai dengan PSAK 105.psl 19 yang
menyebutkan jika akad Mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh
tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi Mudharabah
diakui sebagai piutang.
f) KSU BMT Ben Makmur menyajikan pembiayaan (akad) Mudharabah yang
diberikan/disalurkan kepada nasabah dalam neraca sebesar nilai yang tercatat.
Komponen laporan keuangan terdiri, neraca, laporan perhitungan hasil usaha,
laporan arus kas, laporan perubahan kekayaan bersih serta catatan atas
laporan keuangan. Hal tersebut telah sesuai dengan PSAK 105.psl 36 yang
57
menyebutkan pemilik dana menyajikam investasi Mudharabah dalam laporan
keuangan sebesar nilai tercatat.
g) Dalam pengungkapan KSU BMT Ben Makmur berkaitan isi kesepakatan
usaha Mudharabah dalam laporan hasil usaha mencakup hal – hal : jumlah
dana dan pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan yang tertera
dalam pembiayaan (akad) Mudharabah. Hal tersebut telah sesuai dengan
PSAK 105.psl 38 yang menyatakan pemilik dana mengungkapkan hal - hal
terkait transaksi Mudharabah tetapi tidak terbatas, pada : Isi kesepakatan
utama usaha Mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha,
aktivitas usaha Mudharabah, dan lain - lain; Rincian jumlah investasi
Mudharabah berdasarkan jenisnya Penyisihan kerugian investasi
Mudharabah selama periode berjalan; dan Pengungkana yang diperluka
sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
58
Top Related