24
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
1.1 Hasil dan Pembahasan
1.1.1 Definisi BKSM Dalam Konteks Perbup Nomor 16 Tahun 2020
Pengertian BKSM menurut pasal 1 ayat 4 Perbup Nomor 16 Tahun
2020 adalah dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam
mengakses pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah
Menengah Pertama (SMP) baik biaya langsung maupun tidak
langsung. Dari hal ini dapat diartikan bahwa siswa sekolah yang
sedang dalam masa pendidikan yaitu pada umur tujuh sampai lima
belas tahun diharuskan mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun.
Sesuai apa yang telah dijelaskan pada pasal 4 ayat 1 Perbup Nomor 16
Tahun 2020 yang menjelaskan pada syarat umum penerima bantuan
dana dari APBD tahun 2020. BKSM pada awalnya adalah program
dari Peraturan Daerah Provinsi yang bertujuan untuk menyejahterakan
rakyat khusunya daerah Jawa Timur yang selanjutnya dilimpahkan
kepada Daerah Kabupaten untuk dijadikan peraturan sesuai dengan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah masing- masing karena Kepala
daerah Kabupaten telah memiliki hak otonom untuk mengembangkan
wilayah kepemimpinannya.
Program seperti ini sangat menunjang dalam salah satu tujuan
undang- undang yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, karena dari
pemberian bantuan dana langsung maupun tidak langsung kepada
warga yang sedang membutuhkan adalah hal yang sangat wajar dan
sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya demi
memajukan bangsa dan negara melalui daerah masing masing, akan
tetapi tidak semua warga atau siswa yang sedang menempuh
pendidikan dasar bisa menerima program bantuan dari pemerintah ini,
ada beberapa syarat tertentu supaya warga masyarakat mendapatkan
bantuan tersebut. Adapun syarat khusus kepada warga masyarakat
25
yang bisa menerima program bantuan BKSM dibagi menjadi dua
kelompok persyaratan sesuai dengan pasal 4 ayat 1 dan 2 adalah :
1. Persyaratan umum : dana bantuan BKSM diberikan kepada peserta
didik kelas 1 sampai 6 dalam jenjang Sekolah Dasar (SD) dan
kelas 7 sampai 9 dalam jenjang Sekolah Menengah Pertama
(SMP). Dalam hal ini pemerintah tidak memandang sekolahan dari
peserta didik tersebut negeri maupun swasta, karena program ini
untuk seluruh masyarakat daerah Ponorogo
2. Persyarata khusus : yang terpokok pada persyarat dalam penerima
program bantuan BKSM ini adalah yang pertama utamanya adalah
sekolahan telah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
dan peserta didik telah memiliki Nomor Induk Siswa Nasional
(NISN). Pokok kedua haruslah peserta didik yang tergolong dalam
peserta didik yang tidak mampu dengan dibuktikan menggunakan
kartu miskin seperti Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Bantuan
Siswa Miskni (BSM), Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Program
Keluarga Harapan (PKH), Surat Keterangan Tidak Mampu
(SKTM) yang seluruhnya dikeluarkan oleh Kepala
Desa/Lurah/Kepala Sekolah dan sejenisnya. Dan untuk Surat
Keterangan Tidak Mampu dikeluarkan oleh Kepala Sekolah
haruslah berdasarkan dengan hasil survey
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah anggaran
utama dari program yang dicanangkan dari pemerintah daerah
Kabupaten Ponorogo ini sesuia dengan BAB V tentang Sumber Dana
pasal 8. Semua hasil dari pendapatan daerah Ponorogo melalui
pembayaran pajak, retribusi dan lainnya yang masuk sebagai aset dana
pemerintah Kabupaten Ponorogo akan dirancang untuk kemajuan dan
kemakmuran masyarakat kabupaten Ponorogo salah satunya adalah
digunakan sebagai anggaran pada program BKSM tersebut.
26
Dalam pelaksanaan program BKSM ini terbentuk organisasi yang
menaungi atau sebagai penitia dalam proses penyaluran yang telah
dijelaskan pada pasal 9 bahwasannya organisasi pelaksanaan BKSM
terdiri dari :
1. Tim pengelola dari tingkat Kabupaten
2. Tim pengelola dari tingkat sekolah/lembaga
Yang dilanjutkkan dengan pasal 10 dan pasal 11 tentang siapa saja
yang terlibat dalam panitia masing- masing kelompok/tim
1. Susunan tim dari tingkat Kabupaten
a. Penananggung Jawab : Bupati Ponorogo
b. Pengarah : Wakil Bupati Ponorogo
c. Koordinator : Sekertaris Daerah Kabupaten
Ponorogo
d. Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ponorogo
e. Ketua II : Kepala badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah Kabupaten Ponorogo
f. Sekretaris I : Sekretaris Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah Kabupaten Ponorogo
g. Sekretaris II : Sekretaris Dinas Pendidikan
Kabupaten Ponorogo
h. Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan dan
Asset Daerah Kabupaten Ponorogo
i. Anggota : Institusi terkait sesuai kebutuhan
2. Susunan tim dari tingkat Lembaga/Sekolahan
a. Penanggung jawab/Ketua : Kepala Sekolah
b. Sekretaris/Bendahara : Guru/Staf Administrasi
(diutamakan yang memahami
administrasi dan keuangan)
27
c. Anggota : Guru, Unsur orang tua/Komite
Sekolah/Tokoh masyarakat (sesuai
kebutuhan, dengan
mempertimbangkan kredibilitas,
tugas dan tanggung jawab yang
dibebankan)
1.1.2 Ruang Lingkup dan Tujuan BKSM Dalam Tinjauan Yuridis
1.1.2.1 Ruang Lingkup BKSM
BKSM ini tidak hanya diatur dalam undang- undang peraturan
daerah saja, akan tetapi juga banyak undang-undang yang mendukung
terbentuknya Peraturan Bupati ini sesuai dengan hierarki undang-
undang yang berlaku di negara Indonesia, BKSM sendiri bisa
dijabarkan lebih luas ketika meilhat dari ruang lingkup secara yuridis,
kepanjangan dari BKSM seperti yang telah dijelaskan pada judul
penulisan yaitu Bantuan Khusus Siswa Miskin. Dari sini pun sudah
dapat dijabarkan dari beberapa kalimat untuk dicari atau dijelaskan
sebagai sumber dan penunjang undang-undang Peraturan Bupati
dibuat, diantaranya ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945 pasal 33 yang menjelaskan tentang pendidikan dan
kebudayaan yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak
mendapatkan pendidikan, terutama adalah pendidikan dasar 9 tahun
mulai dari kelas 1 Sekolah Dasar pada umur 7 tahun sampai dengan
kelas 9 Sekolah Menengah Pertama pada umur 15 tahun yang sudah
dijelaskan dalam Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.
Selain undang- undang yang menyangkut tentang pendidikan
ada juga yang menyangkut dengan perlindungan anak karena hak
seorang anak untuk mendapat pendidikan yang sesuai adalah hak dari
segala warga negara. Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945. Ketika hak anak tidak terpenuhi maka untuk langkah
28
selanjutnya warga yang bersangkutan meminta dan melengkapi
persyaratan untuk mendapatkan bantuan dan untuk sekolah
pendidikan dasar kepada perangkat Desa untuk segera dimasukkan ke
dalam daftar orang yang kurang mampu agar nantinya segera ditindak
oleh dinas terkait dan nantinya ketika sudah masuk dalam data yang
kurang mampu maka akan mendapat bantuan berupa dana bantuan
tunai maupun non tunai sesuai dengan tim yang terkait dalam setiap
penyalurannya.
Dana dari program BKSM ini adalah dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020,
yang mana setiap penganggarannya sudah diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020. Di dalam
Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2020 ini
telah menganggarkan seluruh kebutuhan yang masuk dalam program
tahunan Kabupaten Ponorogo termasuk anggaran dalam bantuan
sosial, yang dalam hal ini BKSM adalah dana yang termasuk dalam
anggaran bantun sosial. Disetiap tahunnya selalu meningkat untuk
menyeselsaikan permasalahan kemiskinan yang sesuai target dari
Kepala Daerah Kabupaten yaitu Bupati Ponorogo. Untuk dana
bantuan dari program BKSM ini juga telah dijelaskan berapa nominal
yang diberikan kepada setiap penerima bantuan, sebesar Rp.
175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di setiap siswa yang
dikeluarkan pada 1 tahun sekali melalui virtual acount siswa secara
langsung menurut pasal 6 dan pasal 7 pada Perbup Nomor 16 tahun
2020.
Dana yang digelontorkan dalam program ini juga berdasarkan
undang- undang 17 Tahun 2003 sebagai ruang lingkup BKSM ini,
dimana Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 in adalaha tentang
Keuangan Negara dimana pengelolaan dan tangggung jawab keuanga
negara merupakan kekuasaan Presiden yang selaku Kepala
29
Pemerintahan Negara kemudian nantinya dari aturan undang- undang
tersebut pemerintah memberikan hibah dari sebagian dana keuangan
negara kepada setiap Pemerintah Daerah guna untuk meningkatkan
mutu dan kualitas wilayah Indonesia yanng selanjutnya akan
dikembangkan oleh Daerah Provinsi sendiri untuk dikembangkan
lebih lanjut kepada daerah dibawah Provinsi yaitu Pemerintah Daerah
Kabupaten.
Untuk mendapatkan dana bantuan dari program BKSM ini
sesuai dengan pasal 4 ayat 2 bagian b adalah peserta didik yang tidak
mampu dengan dibuktikan kepemilikan kartu miskin yang diterbitkan
dari usulan pemerintah Desa kepada Dinas Pusat yang nantinya akan
masuk dalam daftar orang yang bisa digolongkan sebagai orang
miskin. Karena yang berhak mendapatkan adalah orang- orang yang
sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin pada pasal 1 ayat 1 dan untuk mendaftarkan
sebagai norang dalam golongan yang membutuhkan bantuan atau
disebut orang miskin dapat dilihat pada pasal 9 dan pasal 10. Yang
paling utama dalam penentuan kelayakan dalam penerimaan bantuan
adalah pemerintah Desa setempat karena kondisi dan kenyataan
dilapangan lebih mengetahui yang akan diperbarui setiap 6 bulan
sekali pada setiap tahunnya.
Selain anggaran, Peraturan Bupati ini juga menjelaskan soal
monitoring dalam pelaksanaan program guna untuk memperlancar
jalannya penyaluran BKSM, ada beberapa aspek yang perlu dilakukan
monitoring yaitu :
a. Ketetapan anggaran, sasaran, waktu dan penggunaan pemberian
bantuan BKSM
b. Organisasi dan manajemen pelaksanaan
c. Mekanisme pelaksanaan
30
d. Dampak dan manfaat BKSM terhadap prestasi belajar siswa
penerima BKSM
e. Permasalahan yang timbul dan upaya pemecahan yang dilakukan
1.1.2.2 Tujuan BKSM
Tujuan BKSM adalah untuk membantu masyarakat Ponorogo
yang membutuhkan dalam bantuan finansial untuk biaya sekolah pada
pendidikan tingkat dasar 9 tahun, selain itu program bantuan sosial
sendiri juga memiliki tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di
daerah Ponorogo dengan salah satu cara untuk memberikan bantuan
dana kepada siswa yang sedang membutuhkan sesuai dengan syarat
yang berlaku, dalam Perbup Nomor 16 Tahun 2020 pasal 3 ini juga
dijelaskan tentang tujuan dari BKSM sendiri, yaitu :
a. Mencegah siswa jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah
Menengah Pertama (SMP) putus sekolah
b. Membantu siswa miskin untuk memenuhi kebutuhan personal
dalam kegiatan memperoleh layanan pendidikan
c. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar
(SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
d. Meningkatkan kualitas pembelajaran
e. Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi di wilayah Kabupaten
f. Dalam jangka panjang untuk meningkatkan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten
Dari poin-poin diatas dapat dijabarkan bahwa tujuan dari
program BKSM ini utamanya adalah untuk mengurangi angka putus
sekolah pada anak dalam pendidikan dasar. Langkah yang benar dari
pemerintah nantinya akan memberikan efek atau dampak positif
terhadap masa depan anak bangsa karena mental dan kecerdasan pada
anak setidaknya telah dibentuk dengan sedemikian rupa pada masa
pendidikan di jenjang sekolah pendidikan dasar 9 tahun. Didaerah
daerah Ponorogo ini masih banyak warga yang kurang dalam
31
menimba ilmu pada jenjang pendidikan dasar, maka dari itu dana pada
setiap tahunnya dalam program ini semakin meningkat sebab cukup
banyak orang yang memang memerlukan bantuan dari program ini
tapi belum masuk dalam data yang memiliki hak untuk menerima
bantuan dari program tersebut. Setidaknya pendidikan dasar 9 tahun
sudah sedikit membantu masyarakat tentang ilmu yang mereka miliki
untuk bekal dimasa mendatang (Suharsimi, 2007). Selain itu kualitas
pembelajaran adalah salah satu poin yang terdapat dalam tujuan dari
program BKSM karena membantu mengubah psikologi masayarakat
dalam pendanaan. Ketika dalam finansial sedikit terbantu maka untuk
kualitas belajar pada siswa bisa lebih meningkat. Selain itu tujuan dari
adanya program BKSM ini adalah untuk meningkatkan perberdayaan
Koperasi di Daerah Ponorogo agar koperasi di daerah Ponorogo
menjadi hidup lagi dan bersinergi dengan pemerintah daerah serta
sekolahan- sekolahan yang terdaftar dalam program bantuan BKSM.
Bentuk bantuan program BKSM ini ada 2 bentuk yaitu biaya
langsung maupun tidak langsung, dari keterangan tersebut tim yang
bersangkutan untuk beberapa tahun terakhir mencairkan dana BKSM
ini dengan wujud barang dengan alasan suapay tidak disalah gunakan
oleh orang tua siswa yanng menerima bantuan dari program BKSM,
barang yang dibelanjakan sebelumnya sudah menjadi mayoritas
pilihan dari orang tua karena tim yang terkait telah memberikan
angket untuk pemilihan barang yang nantinya akan diberikan kepada
siswa didik untuk kebutuhan sekolahnya. Dalam pelaksanaan
pencairan dana tersebut tim tim yang terkait juga bekerjasama dengan
koperasi- koperasi yang dipercaya sebagai pengelola pencairan dana
tersebut, sesuai dengan tujuan dari program BKSM pasal 3 poin f
untuk menghidupkan kembali atau meningkatkan koperasi
dilingkungan sekitar.
Selain itu tujuan dari program BKSM ini dilihan dari ruang
lingkupnya adalah untuk membantu, memberikan sumbangan untuk
32
kesejahteraan rakyat, sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945
alinea ke- 4 yaitu “...,dan untuk memajukan kesejahteraan umu,
mencerdaskan kehidupan bangsa,...”. oleh karena itu untuk
mewujudkan dari tulisan ytang tertera pada Undang- Undang Dasar
1945 pemerintah daerah Provinsi memberikan bantuan pendidikan
dalam bentuk dana dan selanjutnya diurus oleh pemerintah daerah
Kabupaten untuk dikembangkan di daerah masing- masing termasuk
Kabupaten Ponorogo (Muhammad, 2014). Memberikan pendidikan
yang murah dan gratis adalah salah satu cara pemerintah untuk
melaksanakan dari tujuan didirikan bangsa ini memlui wilayah
kekuasaan masing- masing. Untuk daerah Ponorogo yang diatur dalam
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 terdapat hanya siswa yang
duduk di bangku pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar (SD) sederajat
dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat.
1.1.3 Petunjuk Pelaksanaan BKSM Sesuai Dengan Perbup Nomor 16
Tahun 2020
Dalam program BKSM di daerah Kabupaten Ponorogo adalah salah
satu dari program yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo dengan rincian sesuai
dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2020.
Untuk menyalurkan dana dari program tersebut diperlukan pelaksana
untuk mengatur jalannya aliran uang untuk bantuan dalam konteks
pendidikan tersebut. Dikarenakan BKSM adalah program yang berkaitan
dengan pendidikan otomatis Pemerintah Daerah mengutus lembaga
pemerintahan dari Dinas Pendidikan Ponorogo untuk mengurus dan
menata berlangsungnya program tersebut. Maka dari itu untuk menindak
lanjuti dari beberapa hal yang telah disebutkan tadi diperlukan aturan
untuk mengatur proses dalam penanganan program BKSM,
dikeluarkannya sebuah kebijakan pemerintah yang disebut dengan
Peraturan Bupati, dari Peraturan Bupati ini nantinya yang digunakan oleh
33
lembaga dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan untuk dijadikan pedoman
pelaksanaan.
Peraturan Bupati ini dibuat pada tanggal 6 Januari 2020 dengan
pejabat Bupati yaitu H. Ipong Mukhlisoni dengan Nomor 16 tahun 2020.
Yang mana bisa disebut dengan Peraturan bupati Nomor 16 Tahun 2020
tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Khusus Siswa Miskin
Tahun Anggaran 2020. Seluruh pokok- pokok pembahasan dalam BKSM
telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati ini, dari :
1. BAB 1 tentang Ketentuan Umum
Terdapat pasal 1 yang menjelaskan pengertian- pengertian pada setiap
kata kunci yang digunakan dalam pelaksanaan nantinya.
2. BAB 2 tentang Maksud dan Tujuan
Yang terdiri dari pasal 2 menjelaskan tentang maksud dari
ditetapkannya Peraturan Bupati ini dalam pelaksanaan program BKSM
tahun anggaran 2020,
untuk pasal 3 menjelaskan tujuan dari program BKSM tersebut. Jika
dilihat dari isi pasal 3 ini pada intinya adalah untuk membantu masyarakat/
siswa didik yang kurang ataupun tidak mampu dalam permasalahan
ekonomi untuk nmendapatkan pendidikan yang layak khususnya untuk
siswa pada jenjang pendidikan dasar yang nantinya para siswa yang
memiliki hak menapatkan bantuan dari program BKSM ini haruslah sesuai
dengan persyaratan yang berlaku
3. BAB 3 tentang persyaratan yang terdiri dari 1 pasal dan 2 ayat, yaitu
pasal 4
ayat 1 menyatakan tentang persyaratan umum dimana menjelaskan
bahwa BKSM tahun anggaran 2020 ini diberikan peserta didik kelas 1
sampai dengan kelas 6 Sekolah Dasar (SD) dan kelas 7 samapai kelas 9
Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun pelajaran 2019/2020.
Dan untuk ayat 2 menyatakan tentang persyaratan khusus terdapat 2
sub poin, sub poin pertama adalah dimana sekolahan yang menginginkan
peserta didiknya mendapatkan program bantuan ini haruslah sudah
34
memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan untuk peserta
didiknya juga sudah memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Dan
sub poin kedua hekndaklah peserta didik yang tidak mampu/miskin
4. BAB 4 tentang sasaran, satuan biaya dan penyaluran dana, terdapat
pasal 5, pasal 6, pasal 7
Pasal 5 terdapat beberapa ayat, ayat 1 membahas tentang sasaran
BKSM adalah siswa yang sedang menempuh jenjang pendidikan
Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik
Negeri maupun Swasta di Kabupaten Ponorogo yang berasal dari
keluarga tidak mampu. Ada beberapa jenis warga yang tidak mampu,
berikut beberapa contohnya :
a. Warga yang sudah memiliki rumah tapi belum layak huni dan
pekerjaan hanya serabutan tapi tidak memiliki aset sama sekali
b. Warga yang belum memiliki rumah layak huni pekerjaan
serabutan tapi memiliki aset tanah kering yang cukup tapi tidak
berpenghasilan
Dari sini lah nantinya pemerintah desa akan menilai warga mana
yang pantas mendapatkan bantuan sosial yang nantinya berhubungan
dengan BKSM, ketika warga ditanya diantara 2 tersebut pastinya
mereka menjawab bahwa mereka orang yang membutuhkan bantuan.
Ayat 2, menjelaskan bahwa sekolah atau lembaga melakukan
pendataan mengenai siswa calon penerima dana BKSM berdasarakan
kriteria yang telah ditentukan
Ayat 3, setelah sekolah/ lemabag melakukan pendataan selanjutnya
membuat surat keputusan mengenai penetapan siswa calon penerima
dan BKSM dan pengajuan calon penerima dana BKSM yang
selanjutnya dikirim ke Dinas Pendidikan
Ayat 4 selanjutnya setelah menerima pengajuan calon penerima
BKSM dari pihak sekolah/ lembaga, Dinas Pendidikan membuat
daftar nama sekolah/ lembaga penerima BKSM jenjang SD dan SMP.
35
Pasal 6 menejelaskan satuan baiay BKSM yang diberikan kepada
siswa dengan nominal sebesar Rp. 175.000,00 pada setiap siswa dalam 1
tahunnya
Pasal 7 menejelaskan penyaluran dana dilakukan sekali langsung
ke penerima bantuan melalui rekening siswa. Dalam pelaksanaannya siswa
mendapat pencaqiran uang tersebut tidak dari rekening yang dipegang
orang tua/ wali murid siswanya sendiri melainkan diatur oleh koperasi
yang terkait perjanjian dengan pihak sekolah maupun lembaga terkait.
Dari sinilah kemungkinan pelaksanaan peraturan bisa diselewengkan, bisa
jadi uang yang diberikan kepada siswa tidak seseuai dengan yang
diterangkan pada pasal 6 dengan dalih apapun, apa lagi bentuk dari
bantuan BKSM juga bisa dalam bentuk tidak langsung yang lebih
memungkinkan penyelewengan dari beberapa pihak yang tidak
bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan dari dana BKSM
tersebut, untuk beberapa tahun terakhhir ini dinas pemerintah terkait
mencairkan BKSM dalam bentuk wujud. Memang mencairkan dalam
bentuk tidak langsung mempermudah siswa untuk menerima dan masih
sesuai dengan aturan. Akan tetapi pencairan dana BKSM dalam bentuk
tidak langsung riskan sekali untuk penyelewengannya karena tidak terlihat
secara utuh bentuk uang
5. Bab 5 menjelaskan tentang Sumber Dana
Pasal 8, untuk sumber dana program BKSM ini adalah dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo tahun
anggaran 2020
6. Bab 6 tentang organisasi pelaksanaan BKSM
Pasal 9 menerangkan organisasi yang ada dalam program BKSM
ini, yang terdiri dari :
a. Tim pengelola tingkat Kabupaten
b. Tim pengelola tingkat Sekolahan/Lembaga
36
Pasal 10 menjelaskan struktural keangggotaan pada pasal 9 poin a,
dimulai dari penanggung jawab, pengarah, koordinator, ketua I, ketua
II, sekretaris I, skretaris II, bendahara, anggota.
Pasal 11 menjelaskan tentang struktural keanggotaan pada pasal 9
poin b, yang terdiri dari penanggungjawab/ketua, sekretaris/bendahara,
anggota.
Dari pasal 10 dan 11 tersebut menerangkan posisi dan siapa saja
yang menduduki posisi tersebut dalam kelompok pada setiap tim
organisasi pelaksanaan BKSM.
7. Bab 7 tentang tugas dan tanggung jawab
Di bab 7 terdapat pasal 12 yang terdiri dari 2 ayat dan beberapa poin
didalamnya.
Ayat 1 menjelaskan tugas dari tim pengelola Kabupaten mulai dari
sosisalisasi, mengalokasikan dana, melakukan proses pendataan,
melakuka rekapitulasi dan verifikasi data usulan baru, memfasilitasi
dan mengkoordinasi program, mengendalikan memantau dan
mengevaluasi, menampung pengaduan, melaporkan secara tertulis
kepada Bupati Ponorogo dan Kepala Dinas Pendidikan.
Ayat 2 menjelaskan tugas dari tim pengelola tingkat Sekolah/
Lembaga mulai dari sosialisasi, mendata siswa calon penerima
bantuan, mengajukan usulan melalui tim pengelola Kabupaten,
memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan jumlah siswa sesuai
data yang telah ada, melaporkan secara tertulis kepada tim pelaksana
Kabupaten.
Setiap tim memiliki wilayah kekuasaan masing masing dengan
meliputi lingkungan sekolahan adalah tim dari sekolah/ lemabaga dan
lingkungan mencangkup sekolahan dari satu kabupaten adalah tim
dari Kabupaten.
8. Bab 8 tentang monitoring, evaluasi, pengawasan dan sanksi terdapat
beberapa pasal didalam bab 8, diantaranya :
37
Pasal 13 ayat 1 menjelaskan fungsi dilakukannya monitoring dan
evaluasi terpadu yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.
Pasal 13 ayat 2 menjelaskan pemfokusan pemantauan dan
penilaian dalam aspek ketetapan anggaran, sasaran, waktu dan
penggunaan, organisasi dan menejemen pelaksanaan, mekanisme,
dampak dan manfaat terhadap siswa penerima, permasalahan dan
pemecahaan masalah yang timbul
Pasal 14 menjelaskan pelaksanaan monitoring dan evaluasai
dilakukan secara internal dan eksternal
Pasal 15 menjelaskan tentang tujuan monitoring dan evaluasi
internal yaitu untuk memberikan pembinaan dalam program BKSM
oleh tim pada tingkat Kabupaten
Pasal 16 menjelaskan tentang tujuan monitoring dan evaluasi
eksternal dalam pelaksanaan BKSM yang dilakukan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten, media dan oranisasi kemasyarakatan
sesuai tugas dan wewenang masing- masing diantaranya :
a. Evaluasi terhadap pelaksanaan BKSM
b. Analisan terhadap dampak dan manfaat BKSM yang dirasakan
masyarakat
c. Memberikan rekomendasi atau saran apabila ditemukan
permasalahana, kelemahan dalam pelaksanaan BKSM
Akan tetapi dalam pelaksanaan dalam proses penyaluran BKSM
yang sesua dengan Perbup ini tidak sesuai, bisa dilihat dari kasus
yang sedang hangat diperbincangkan di wilayah ponorogo, dengan
bukti seperti ini bisa jadi seluruh pihak terkait bisa jadi
mendapatkan jatah disetiap prosesnya.
Pasal 17 menjelaskan tentang tujuan dari pengawasan yaitu untuk
mengurangi atau menghindari penyelewengan serta kesalahan lainnya
yang mengakibtakan kerugian negara yang tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku tentang BKSM. Maksud dari pemerintah sudah
benar ketika membahas tentang penngawasan akan tetapi ketika ada
38
oknum yang tidak bertanggung jawab dan menggunakan kesempatan
yang ada dan memiliki wewenang akan sangat merugikan negara
Pasal 18 menjelaskan tentang cara dalam pengawasan yaitu :
a. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan instansi mulai
dari tingkat lembaga
b. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten
Ponorogo
c. Pengawasan eksternal yang dilakukann oleh Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) atau instansi berwenang lainnya atau pengawasan
yang dilakukan oleh masyarakat sesuai tugas dan tanggung jawab
yang menjadi wewenangnya dalam rangka transparasi dan
akuntabilitas pelaksanaan program
d. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak diperkenankan
melakukan audit
e. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan
BKSM agar segera melapor kepada :
1. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Ponorogo
2. Inspektorat Kabupaten Ponorogo
Pasal 19 membahas tentang sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang, penyelewengan atau kesalahan lainnya yang dapat
merugikan negara/lemga/sekolah/siswa, dapat diberikan oleh
aparat/pejabat/instansi berwenang sesuai peraturan perundang-
undangan yang dapat berbentuk :
a. Sanksi administratif/kepegawaian (penundaan kenaikan gaji,
pangkat, mutasi kerja, penurunan pangkat/jabatan, pemberhentian/
pemecatan dan lainnya)
b. Sanksi ganti rugi/pengembalian dana bantuan yang diselewengkan
c. Pemblokiran/pemberhentian sementara bantuan yang diberikan
d. Sanksi pidana, setelah melalui proses hukum
39
Dari isi di setiap pasal dalam bab VIII sudah mencukupi dalam
mengontrol kinerja seluruh lembaga terkait dalam pelaksanaan
program, dalam kebiasaannya masyarakat lebih aktif dalam
memonitoring setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam
hal ini dari pihak internal bisa dikatakan kurang aktif untuk membantu
menyalurkan bantuan kepada masyarakat sesuai dengan pokok keerja
masing- masing.
9. Bab 9 tentang mekanisme penyaluran, penggunnaan dana dan
pelaporan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM). Didalam bab 9 ini
terdapat beberapa pasal diantaranya :
Pasal 20 yang menjelaskan tentang penyaluran dana program
BKSM ini berasal dari dana APBD Kabupaten Ponorogo yang akan
diproses secepatnya dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang
berlaku di Kabupaten
Pasal 21 ayat 1 menjelaskan tentang penggunaan dana BKSM
dalam rangka untuk membantu kebutuhan pribadi siswa dalam
kebutuhan sekolah. dan untuk ayat 2 menjelaskan bahwa pembelian
kebutuhan sekolah dilakukann pada koperasi toko yang telah ditunjuk
oleh pemerintah dan telah berbadan hukum
Pasal 22 ayat 1 menjelaskan penyaluran dana ditatausahakan sesuai
dengan aturan keuangan dan seluruh dokumen penggunaan data
disimpan dan diarsipkan secara baik, benar, tertib dan teratur.
Pasal 22 ayat 2 menjelaskan pertanggungjawaban dana dan
kegiatan dibuat, dilaksanakan, disusun dan dilaporkan sesuai prosedur
dan aturan yang berlaku.
Pasal 23 menjelaskan laporan, untuk ayat 1 menjelaskan bahwa
setiap tim pengelola pada setiap tingkatnya diharuskan menyusun
laporan.
Pasal 23 ayat 2 menjelaskan bahwa laporan dari tim pengelola
tingkat Kabupaten ditujukan kepada Bupati yang berupa Rekapitulasi
Laporan Realisasi Keuangan.
40
Pasal 23 ayat 3 menjelaskan bahwa laporan dari tim pengelola
sekolah/lembaga ditujukan kepada tim pengelola tingkat Kabupaten
yang berupa laporan realisasi keuangan BKSM.
Pasal 23 ayat 4 menjelaskan bahwa bukti dan dokumen dari tim
pengelola tingkat sekolah/lembaga yang asli tersimpan disekolahan
Pasal 23 ayat 5 menjelaskan laporan yang dimaksud dari ayat 3
yaitu berupa tranfer penyaluran dana yang diterbitkan oleh Lembaga
Penyalur ke Nomor Rekening siswa penerima
Pasal 23 ayat 6 menjelaskan bahwa lembaga penyalur sebagai yang
dimaksud ayat 5 adalah Bank Jatim Cabang Ponorogo.
10. Bab 10 tentang penutup yang terdapat pasal 24 yang menjelaskan
bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
1.1.4 Analisis Perundang- Undangan Dengan Penerapan BKSM
Jika dilihat dari implementasi yang terdapat pada Undang-Undang Dasar
1945 pasal 31 ayat 1, Peraturan Bupati ini telah dibuat sesuai dengan koridor
dari Undang- Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 tersebut karena dilihat dari
tujuan dari pembuatan Peraturan Bupati ini telah membuktikan bahwasannya
Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan melaksanakan program yang telah
dicanangkan oleh pemerintah yang berupa bantuan untuk para siswa pelajar
untuk mengimplementasikan dari Undang- Undang Dasar 1945, yang artinya
bunyi dari pasal 31 ayat 1 tersebut telah diimplementasi dalam Perbup tersebut
untuk membantu seluruh warga masyarakat yang memiliki hak dalam
mendapatkan pendidikan selama 12 tahun dari sekolah dasar sampai dengan
sekolah menengah atas khususnya untuk para warga yang berekonomi
menengah ke bawah yang kurang bisa ataupun tidak bisa membiayai sekolah
bagi anak- anaknya.
Dilihat dari implementasi Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Bupati ini sudah cukup sesuai dimana
dalam undang- undang nomor 20 tahun 2003 pada pasal 6 ayat 1 dan 2
menjelaskan tentang seluruh warga negara yang berumur tujuh sampai dengan
41
lima belas tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar yang dimana
pendidikan dasar tersebut ditempuh selam 9 tahun di sekolah tingkat dasar
selam 6 tahun dan sekolah menengah pertama ditempuh selama 3 tahun dan
seluruh warga negara memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan
poendidikan. Didalam Peraturan Bupati ini juga telah jelas bahwasannya
dalam tujuan Perbup tersebut telah dijelaskan beberapa tujuan dari
pelaksanaan program BKSM tersebut yaitu mencegah para warga negara yang
sedang berumur tujuh samapai lima belas tahun tidak melaksanakan
kewajibannya dalam membantu berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan
dan haknya sebagai warga negara yang mendapat pendidikan di tingkat dasar
selama 9 tahun.
Jika dilihat dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 12 tahun 2015 bahwasannya pendidikan di Indonesia
dibuatkan sebuah program yang bernama Program Indonesia Pintar dimana
program ini digunakan untuk membantu seluruh masyarakat dari jenjang
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas
sederajat dengan jangkauan umur dari usia 6 tahun sampai dengan 21 tahun
diharuskan menyelesaikan pendidikan 12 tahun. Dalam Perbup Nomor 16
Tahun 2020 terdapat perbedaan dalam penyesuaian umur dalam mendapatkan
program BKSM tersebut yang berkisar dari umur 7 sampai dengan 15 tahun
saja, dari salah satu hal tersebut dapat dilihat bahwa penjangkauan dari
program yang dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten Ponorogo tersebut
kurang luas dalam pencangkupan umur.
Berbeda ketika dilihat dari implementasi Undang- undang Nomor 35
Tahun 2014 atas pergantian Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-
Undang ini adalah membahas tentang perlindungan anak dimana dalam
undang- undang ersebut dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala
kegiatan apapun untuk menjamin, melindungi agar hak dan kewajiban anak
saling terpenuhi supaya dapat tumbuh, berkembang, serta berpatisipasi dalam
suatu secara optimal yang berperikemanusiaan agar mendapat perlindungan
dari kekerasan dan kriminal. Dari situ saja telah bisa dilihat bahwasannya anak
42
harus mendapat hak dan kewajiban dalam konteks penddidikan. Ketika anak
bangsa yang masih dalam masa pendidikan dasar haruslah mendapat
pendidikan yang sama dengan warga negara yang lainnya karena ketidak
mampuan dalam finansial adalah salah satu penghambat bangsa ini untuk
mengembangkan pola pikir dan sumber daya manusia di daerah masing-
masing.
Ketika mendapatkan pendidikan dasar setidaknya anak bangsa tersebut
dapat tumbuh dan berkembang dengan cukup baik, dan ketika negara atau
pemerintah telah membuka kesempatan dalam membantu vinansial melalui
program- program yang dicanangkan warga negara harus ikut berpartisipasi
dalam rangka mensukseskan pendidikan di tingkat sekolah dasar 9 tahun. Jika
dilihat dari isi Peraturan Bupati ini terdapat perbedaan dalam skala umur,
untuk di UU nomor 35 Tahun 2014 ini memberikan skala umur 18 tahun yang
bisa disebut dengan anak dan dalam Peraturan Bupati ini pendidikan dasar
seorang anak dapat diskalakan pada usia 7 sampai 15 tahun yang artinya
terdapat masih ada jangka 3 tahun untuk bisa mendapatkan pendidikan di
jenjang sekolah dasar ketika ada problematika sebagai kendala untuk
bersekolah sesuai dengan target umur.
Ketika dilihat dari implementasi Undang- Undang Nomor 30 tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan telah memaparkan aturan yang
menyangkut dengan administrasi pemerintahan yang termasuk dalam
kewenangannya. Pada Undang- undang ini menjelaskan asas- asas umum
pemerintahan yang baik, ini diatur agar dapat menjadikan penilaian terhadap
setiap pemerintahan yagn sedang menajabat saat ini. Pada pasal 10 dijelaskan
bahwa asas- asas umum dalam pemerintah yang baik ini meliputi terdapat
kepastian hukum, kemanfaatan, tidak berpihhak kepada pihak manapun,
cermat, tidak menyalahhgunakan wewenang, terbuka, mengutamaka
kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi, pelayanan yang baik.
Undang- undang nomor 30 tahun 2004 ini diharuskan menjadi pedoman dalam
melaksanakan tugas dari peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah
khususnya dalam hal ini adalah melaksanakan tanggung jawab dalam
43
menopang wewenang yang sedang dijalankan. Ketika dalam pelaksanaan
wewenang tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik
berarti oknum pemerintahan tersebut melawan hukum yang berlaku dan ketika
telah melawan hukum nantinya akan mengakibatkan banyak kerugian yang
terjadi terutama pada masyarakat dan negara.
Pada bagian Tujuh Undang- undang Nomor 30 tahun 2014 ini telah
menjelaskan apa saja larangan dalam penyalah gunaan wewenang agar
nantinya seluruh kegiatan yang dilaksanakan tidak terjadi hal- hal yang tidak
diharapkan yang bisa berakibat vatal. Larangan yang dimaksud adalah
dilarang menyalahhgunakan wewenang dalam hal melebihi batas wewenang,
mencampur adukan dengan wewenang lainnya, bertindak sewenang- wenang.
Demi terlaksananya wewenang yang baik perlu adanya pengawasan untuk
meminimalisir kesalahan- kesalahan yang terjadi apabila terjadi
penyelewengan wewenang, membantu pendeteksian ketika terjadi sebuah
penyelewengan pada oknum- oknum yang kurang bertanggung jawab. Dan
hasil dari pengawasan berupa penjelasan :
a. Tidak terdapat kesalahan
b. Terdapat kesalahan administratif
c. Terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian
negara
Dan ketika laporan dari pengawasan menjelaskan huruf b ataupun c
nantinya akan ditindak lan juti sesuai dengan aturan yang berlaku yang
ilaporankan kepada pengadilan yang berwenang yang menaungi perkara
tersebut yaitu pengadilan Tata Usaha Negara, dimana pengadilan ini hanya
mengurus perkara yang menyangkut dengan Tata Usaha Negara yang
nantinya terdapat benyak jenis keputusan yang dikeluarkan oleh Hakim, bisa
berbentuk pemberhentian dalam jabatan, bisa berupa denda, bisa berupa
sanksi administratif, bisa berupa pidana kurungan.
Undang- undang nomor 11 tahun 2009 menjelaskan bahwasannya
kesejahteraan sosial salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat menjadi lebih baik, kesejahteraan sosial diperuntukkan bagi
44
warga masyarakat dengan kriteria masuk dalam golongan miskin dalam hal
ekonomi, terlantar tanpa ada yang mengurusi, cacat fisik dan membutuhkan
perawatan khusus, terpencil dari daerah yang bisa dijangkau serta sulit dalam
segala bentuk modernisasi, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku,
korban dari bencana yang terjadi, korban tindak kekerasan, ekploitasi dan
diskriminasi. Ini adalah sekelpompok orang yang perlu dibantu dalam bentuk
apapun sesuai dengan yang dibutuhkan demi kelangsungan hidup dan untuk
mendapatkan hak hidup dalam pemerintahan. Kersejahteraan sosial bertujuan
untuk membantu warga masyarakat yang sedang dalam kondisi kekurangan,
termasuk dalam hal mendapatkan bantuan untuk mendapat pendidikan yang
sepadan. Implementasi dari undang- undang ini adalah salah satu yang
menjadi tinjauan untuk Peraturan Bupati ini karena BKSM adalah bantuan
sosial untuk masyarakat yang sedang dalam syarat tertentu sedang dalam fase
mendapatkan pendidikan dasar. Ketika melihat kategori orang yang bisa
mendapatkan bantuan cukup banyak diharapkan dapat membantu lebih
banyak masyarakat yang membutuhkan lagi untuk mendapatkan pendidikan
sebagai wujud tanggung jawab masyarakat untuk berpartisipasi dalam
kesusksesan dan berjalannya pendidikan di Indonesia.
Top Related