IV-1
BAB IV
ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS
Di dalam menguraikan isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Sumba Barat,
pada bab ini diuraikan juga tinjauan kebijakan pembangunan nasional dan regional,
untuk dijadikan sebagai dasar dalam penyelarasan dan pengintegrasian
pembangunan kewilayahan. Selain itu diuraikan pula gambaran mengenai tinjauan
internal kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumba Barat Tahun
2005–2025 dan Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Tahun 2012–2032.
4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
4.1.1. Tinjauan Nasional dan Regional Kebijakan Pembangunan
Tinjauan nasional dan regional kebijakan pembangunan wilayah didasarkan
pada penelaahan kondisi dan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
Nusa Tenggara Timur, yaitu dokumen perencanaan pembangunan yang jangka
panjang maupun jangka menengah baik secara nasional maupun regional, yaitu
RPJPN, RPJPM, RPJPD dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur serta dokumen
spasial yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
4.1.2. Tinjauan RPJP Nasional
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005–2025, menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah
“ Mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Adil, dan Makmur”. Implementasi visi ini
dilaksanakan melalui proses secara bertahap, terencana, terpadu dan terukur serta
berkesinambungan dalam mewujudkan tujuan negara. Untuk mewujudkan visi
tersebut, maka ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan yaitu :
1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan
beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2) Mewujukan bangsa yang berdaya saing;
3) Mewujudkan masyarakat yang demokratis berdasarkan hukum;
4) Mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan bersatu;
IV-2
5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadlilan;
6) Mewujudkan Indoensia yang asri dan lestari;
7) Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat,
dan berbasis kepentingan nasional;
8) Mewujudkan Indonesia yang berperan penting dalam pergaulan dunia
internasional.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025
dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan pada masing-masing
tahapan. Dalam RPJMN ke 3 (2015–2019) prioritas kebijakan diarahkan untuk lebih
memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan
menekankan pada pencapaian daya saing yang kompetitif dalam perekonomian
dengan berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia
yang berkualitas serta berkemampuan Iptek yang terus meningkat.
GAMBAR . 4.1
TAHAPAN PEMBANGUNAN DAN ARAHAN KEBIJAKAN RPJPN 2005-2025
IV-3
4.1.3. Tinjauan RPJM Nasional
Visi pembangunan nasional periode Tahun 2015-2019, adalah :
“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong.”
Untuk mewujudkan Visi ini, diupayakan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan
sebagai agenda yang akan menjadi acuan dalam penyiapan kerangka kerja
pembangunan, yaitu sebagai berikut :
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya
maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan negara hukum ;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas - aktif dan memperkuat jati diri sebagai
negara maritim ;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan
sejahtera ;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing ;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat,
dan berbasiskan kepentingan nasional ;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang
berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam
kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan periode
2015 - 2019. Kesembilan agenda prioritas itu disebut sebagai “ NAWA CITA “
yang terdiri atas ,yaitu :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara ;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya ;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah
dan desa dalam kerangka negara kesatuan ;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya ;
IV-4
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia ;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa - bangsa
Asia lainnya ;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor - sektor
strategis ekonomi domestik ;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa ;
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” maka sasaran
pokok pembangunan nasional tahun 2015–2019, diarahkan untuk mencapai
sasaran utama yang mencakup :
1. Sasaran Makro, dengan variabel penunjang adalah :
a. Pembangunan Manusia dan Masyarakat, dengan sasaran:
Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
Indeks Pembangunan Masyarakat;
Indeks Gini;
Program Jaminan Kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan;
Program Jaminan Ketenaga kerjaan melalui SJSN bidang ketenaga
kerjaan;
b. Ekonomi Makro, dengan sasaran :
Pertumbuhan ekonomi;
PDRB per Kapita dengan Tahun Dasar 2010;
Inflasi;
Rasio Pajak Tahun Dasar 2010;
Penurunan Tingkat Kemiskinan;
Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka;
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat, dengan variabel
penunjang adalah :
a. Kependudukan dan Keluarga Berencana, dengan sasaran :
Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk;
Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR;
Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi;
IV-5
b. Pendidikan, dengan sasaran :
Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun;
Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun;
Persentasi SD/MI berakreditasi minimal B;
Persentasi SMP/MTs berakreditasi minimal B;
Persentasi SMA/MA berakreditasi minimal B;
Persentasi kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B;
Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk miskin dan 20%
penduduk kaya;
c. Kesehatan, dengan sasaran :
Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup;
2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup;
3. Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita;
4. Prevalensi anak pendek dan sangat pendek (Stunting); pada anak
di bawah 2 tahun (Baduta);
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak
Menular:
1. Prevalensi tuberklosis (TB) per 100.000 penduduk;
2. Prevalensi HIV;
3. Prevalensi tekanan darah tinggi;
4. Prevelensi obesitas penduduk usia di atas 18 tahun;
5. Prevelensi merokok penduduk di bawa usia 18 tahun;
Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan
Sumber Daya Kesehatan :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1(satu) Puskesmas
terakredikatasi;
2. Persentasi kabupaten/kota yang mencapai 80% imunsasi dasar
lengkap pada bayi;
3. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) jenis tenaga
kesehatan;
d. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan sasaran :
Indeks pembangunan gender;
Indeks pemberdayaan gender;
IV-6
e. Perlindungan Anak, dengan sasaran :
Prevalensi kekerasan terhadap anak;
f. Pemberdayaan Masyarakat, dengan sasaran :
Indeks gotong royong ( mengukur kepercayaan pada lingkungan
tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi
kolektif masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti
sosial, serta jejaring sosial)
Indeks toleransi ( mengukur nilai toleransi masyarakat dalam
menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat
tinggal)
Indeks rasa aman ( mengukur rasa aman yang dirasakan
masyarakat di lingkungan tempat tinggal)
Jumlah konflik sosial ( per tahun )
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, dengan variabel penunjang
adalah :
a. Kedaulatan Pangan, dengan sasaran :
1. Produksi Dalam Negeri :
Padi ( juta ton);
Jagung (juta ton);
Kedelai (juta ton);
Gula (juta ton);
Daging Sapi Ribu ton);
Produksi ikan (juta ton);
2. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi;
Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, air permukaan,
air tanah dan rawa (juta ha);
Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta
ha);
Pembangunan dan peningkatan irigasi tambak (ribu ha);
Pembangunan waduk;
b. Kedaulatan Energi, dengan sasaran :
1. Peningkatan Produksi Sumber Daya Energi :
Minyak Bumi (ribu SBM/hari)
Gas Bumi (ribu SBM/hari)
IV-7
Batu Bara (juta ton)
2. Penggunaan Dalan Negeri (DMO)
Gas Bumi Dalam Negeri
Batu Bara
3. Pembangunan FSRU (unit)
4. Jaringan Pipa Gas (km)
5. Pembangunan SPBG (unit)
6. Pembangunan Gas Kota (sambungan rumah)
7. Pembangunan Kilang Bumi (unit)
c. Maratim dan Kelautan, dengan sasaran :
1. Memperkuat Jatidiri sebagai Negara Maratim :
Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil
Penyelesaian batas Maratim antar negara
2. Pemberantasan Tindak Perikanan Liar :
Meningkatkan ketaatan pelaku perikanan
3. Membangun Konektivitas Nasional :
Pembangunan pelabuhan untuk menunjang tol laut
Pengembangan pelabuhan penyeberangan
Pembangunan kapal perintis
4. Pengembangan Ekonomi Maratim dan Kelautan
Produksi hasil perikanan;
Pengembangan pelabuhan perikanan;
Peningkatan luas kawasan konservasi laut;
d. Pariwisata dan Industri Manufaktur, dengan sasaran :
1. Pariwisata
Kontribusi terhadap PDB nasional;
Wisatawan manca negara (orang);
Wisatawan nusantara (kunjungan);
Devisa (trilliun rupiah);
2. Industri Manufaktur
Pertumbuhan sektor industri;
Kontribusi terhadap PDB;
Penambahan jumlah industri berskala menengah dan besar;
IV-8
e. Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, dengan sasaran:
1. Ketahanan Air :
Kapasitas air baku nasional;
Pembangunan waduk;
Ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk;
Terselesaikannya status DAS lintas Negara;
Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi;
Pulihnya kesehatan 5 DAS prioritas;
Meningkatnya jumlah mata air di 5 DAS prioritas;
Daya tampung/kapasitas;
Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi;
Rata-rata kapasitas desain pengendalian;
2. Infrastruktur Dasar dan Konektivitas :
Kapasitas pembangkit (GW);
Rasio elektrifikasi (%);
Konsumsi listrik per kapita;
Kawasan kumuh perkotaan;
Kekurangan tempat tinggal berdasarkan perspektik
menghuni;
Akses air minum layak;
Akses sanitasi layak;
Kondisi jalan mantap nasional;
Pengembangan jalan nasional;
Pembangunan jalan baru;
Pembangunan jalan tol;
Panjang jalur kareta api;
Pengembangan pelabuhan;
Dwelling time pelabuhan;
Jumlah bandara;
Jumlah dermaga pelabuhan;
Pangsa pasar angkutan perkotaan
3. Lingkungan :
Emisi gas rumah kaca;
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
IV-9
Tambahan rehabilitasi hutan;
4. Sasaran Pembangunan Dimensi Pemerataan, dengan variabel
penunjang adalah :
a. Menurunkan Kesenjangan Antar Kelompok Ekonomi
Tingkat Kemiskinan (%)
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
b. Meningkatkan Cakupan Pelayanan Dasar dan Akses Terhadap
Ekonomi Produktif Masyarakat Kurang mampu :
1. Perlindungan sosial bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40
% penduduk berpendapatan rendah) :
Kepesertaan program SJSN kesehatan;
Akses pangan bernutrisi;
Akses terhadap layanan keuangan;
2. Pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40 %
penduduk berpendapatan terendah);
Kepemilikan akte lahir;
Akses air minum;
Akses sanitasi layak;
Akses penerangan;
3. Peningkatan daya saing tenaga kerja :
Penyediaan lapangan kerja;
Prosentasi tenaga kerja formal.
4. Kepesertaan program SJSN ketenagakerjaan :
Pekerja formal;
Pekerja informal;
5. Meningkatkan kualitas dan keterampilan kerja;
Jumlah pelatihan;
Jumlah sertifikasi;
Jumlah tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten;
Kinerja lembaga pelatihan milik Negara menjadi berbasis
kompetensi;
IV-10
5. Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antar Wilayah, dengan
variabel penunjang adalah :
Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah :
1. Peran wilayah dalam pembentukan PDB nasional
Sumatera;
Jawa;
Bali – Nusa Tenggara;
Kalimantan;
Sulawesi;
Maluku – Papua.
2. Pembangunan perdesaan
Penurunan desa tertinggal;
Peningkatan desa;
3. Pengembangan kawasan perbatasan :
Pengembangan pusat ekonomi perbatasan;
Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat
perbatasan;
4. Pembangunan daerah tertinggal :
Jumlah daerah tertinggal;
Kabupaten terentaskan;
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal;
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal;
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal.
5. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa
Kawasan ekonomi khusus di luar Jawa;
Kawasan industri;
Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
6. Pembangunan kawasan perkotaan
Pembangunan metropolitan di luar Jawa sebagai PKN dan pusat
investasi;
Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di luar; Jawa
sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di luar Jawa;
Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal
(PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
IV-11
Pembangunan 10 kota baru publik.
6. Sasaran Pembangunan Politik, Hukum, pertahanan dan Keamanan,
dengan variable penunjang adalah :
a. Politik dan Demokrasi
1. Tingkat partisipasi politik Pemilu;
2. Indeks Demokrasi Indonesia.
b. Penegakan Hukum
1. Indeks Pembangunan Hukum;
2. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK);
3. Indeks Penegakan hukum Tipikor.
c. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
1. Kualitas Pelayanan Publik
Integritas Pelayanan Publik (pusat);
Integritas Pelayanan Publik (daerah).
2. Persentasi Instansi Pemerintah dengan Nilai Indeks Reformasi
Birokrasi Baik :
Kementerian / Lembaga;
Provinsi;
Kabupaten/Kota.
3. Opini WTP atas laporan Keuangan K/L
4. Prosentase Instansi Pemerintah yang Akuntabilitas Kinerjanya
Baik:
Kementerian / Lembaga;
Provinsi;
Kabupaten / Kota.
d. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah
1. Kinerja Keuangan Daerah :
Rata-rata persentase belanja pegawai Kabupaten/Kota;
Rata-rata prosentase belanja pegawai Provinsi;
Rata-rata pajak retribusi Kabupaten/Kota terhadap Total
Pendapatan;
Rata-rata pajak retribusi Provinsi terhadap Total Pendapatan;
Rata-rata Belanja Modal Kabupaten/Kota;
Rata-rata Belanja Modal Provinsi;
IV-12
Rata-rata ketergantungan dana transfer Kabupaten/Kota;
Rata-rata ketergantungan dana transfer Provinsi;
Rata-rata nasional WTP Pemda Provinsi;
Rata-rata nasional WTP Kabupaten/Kota.
2. Kinerja Kelembagaan:
PTSP Kondisi Mantap;
Perda Bermasalah;
Rata-rata Kinerja daerah Otonomi Baru;
Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang Ideal;
Penerapan SPM di Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
3. Kinerja Aparatur
Tingkat Pendidikan Aparatur Pemda S1, S2, dan S3.
e. Pertahanan dan Keamanan
1. Tingkat Pemenuhan MEF ( tiga tahap);
2. Kontribusi Industri Pertahanan DN terhadap MEF;
3. Laju Peningkatan Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba.
4.1.4. Tinjauan RPJP Provinsi
Berdasarkan kondisi wilayah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, dan
menurut perkembangan selama dasawarsa terakhir, serta memperhatikan berbagai
kemajuan, tantangan dan ancaman pembangunan selama dua dasawarsa ke depan
maka visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur 2005-2025 dirumuskan
sebagai berikut : NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN
MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
Untuk mencapai visi di atas, yang memuat tujuan pembangunan yang sarat
makna, maka misi pembangunan merupakan usaha konkret interpretasi untuk
mewujudkan visi pembangunan yang masih umum dan abstrak, maka disusun misi
pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode tersebut sebagai
berikut:
1. Mewujudkan masyarakat NTT yang bermoral, beretika, berbudaya dan
beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2. Mewujudkan manusia NTT yang berkualitas dan berdaya saing global;
3. Mewujudkan masyarakat NTT yang demokratis berlandaskan hukum;
IV-13
4. Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial
budaya, politik dan keamanan;
5. Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam
pengelolaan lingkungan;
6. Mewujudkan posisi dan peran NTT dalam pergaulan antar negara, daerah
dan masyarakat;
7. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan
masyarakat maritim
Merujuk dari evaluasi pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah Provinsi NTT 2008–2013, maka RPJP tahap Ketiga 2013-
2018, memberikan perhatian pada upaya penuntasan target MDGs dan pencapaian
daya saing perekonomian daerah yang berlandaskan pemanfaatan sumber daya
alam dan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoral serta
mengembangkan kemampuan Iptek secara terus menerus sesuai dengan tuntutan
perkembangan zaman.
Kondisi sumber daya manusia Provinsi NTT yang berdaya saing global dapat
tercapai apabila didukung oleh moral, etika, budaya berdasarkan nilai-nilai Pancasila
yang ditandai dengan:
1. Meningkatnya profesionalisme dan moral aparatur untuk memberikan layanan
publik yang lebih murah, cepat, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses dan mutu lembaga
pendidikan serta pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan
masyarakat;
3. Meningkatnya mutu, relevansi dan keunggulan pada semua jenis dan jenjang
pendidikan; meningkatnya manajemen pembangunan sumberdaya manusia
secara transparan dan akuntabel;
4. Meningkatnya pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia
usaha dalam pengembangan pendidikan dan layanan kesehatan.
Untuk mewujudkan NTT sebagai wilayah dengan keseimbangan lingkungan,
membutuhkan rehabilitasi, konservasi dan pengendalian kawasan hutan – lahan
kritis; pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam,
merehabilitasi dan perbaikan daerah/kawasan sumber daya alam yang telah dirusak
oleh aktivitas manusia dan akibat alam untuk menjamin terciptanya lingkungan
hidup yang sehat dan berkelanjutan; Sumber daya air dan DAS; Akses air bersih dan
IV-14
tata kelola permukiman yang baik dan meningkatnya lingkungan sosial yang tertib,
nyaman dan damai; meningkatnya pengembangan Iptek yang ramah lingkungan
serta redistribusi domisili baru.
Dalam mewujudkan provinsi NTT sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat
maritim perlu didukung dengan proses penyadaran masyarakat melalui Gemala;
peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan; peningkatan
sumberdaya manusia nelayan, perlindungan dan pengawasan habitat laut; kebijakan
fiskal daerah berdasarkan luas darat dan laut; regulasi perikanan dan kelautan yang
berpihak pada daerah dan masyarakat; dan pemanfaatan potensi laut untuk
peningkatan pendapatan rakyat; mengembangkan sekolah kejuruan berdasarkan.
Dengan harapan akan mencapai target kinerja, maka Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) pada tahap ketiga ini diharapkan dapat mencapai
beberapa indikator umum sebagai berikut :
IPM mencapai angka 68,3;
Buta aksara yang tersisa sebanyak 10 ribu;
AKB 45/1000 Kelahiran Hidup dan AKI 300/1000 KH;
Kemiskinan 22% dan;
Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,5%;
Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat;
Good governance dan penegakan hukum dan HAM;
Pembangunan yang responsif gender;
Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian
lingkungan.
4.1.5. Tinjauan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013-2018, Visi yang
ditetapkan adalah :
“Terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang Berkualitas, Sejahtera,
dan Demokratis, dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”
Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Provinsi Nusa Tenggara
Timur yang ingin diwujudkan dalam lima tahun mendatang adalah Nusa Tenggara
Timur yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, memperhatikan
IV-15
keseimbangan antara kewajiban dan hak, menghargai pendapat dan menerima
pendapat orang lain.
Untuk mewujudkan Visi kemudian ditetapkan 8 misi pembangunan sebagai
agenda yang akan menjadi acuan dalam penyiapan kerangka kerja agenda
pembangunan, yaitu sebagai berikut :
1. Peningkatan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu
pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing;
2. Peningkatan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan
yang dapat dijangkau seluruh masyarakat;
3. Pemberdayaan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi kepariwisataan
dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan
potensi lokal;
4. Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah;
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan
lingkungan hidup;
6. Peningkatan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan Perempuan, serta
perlindungan dan kesejahteraan anak;
7. Mempercepat pembangunan kelautan dan perikanan;
8. Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan
kawasan perbatasan.
Selain ke 8 (delapan) agenda pembangunan di atas, dicanangkan pula 6
(enam) tekad pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013–2018, yaitu:
1. Menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi jagung;
2. Menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi ternak;
3. Menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi koperasi;
4. Menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi cendana;
5. Menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan yang berbasis
kelautan dan perikanan;
6. Menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi destinasi dunia dan NTT di
bidang kepariwisataan.
Selanjutnya ke- 8 (delapan) agenda pembangunan dan ke- 6 (enam) tekad
pembangunan tersebut di atas ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan
masih sangat relevan dengan kondisi dan kewenangan Kabupaten, sehingga akan
IV-16
dijadikan acuan dalam penetapan tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum
dalam RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016–2021.
4.1.6. Tinjauan RTRW Provinsi
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2006–2020 telah ditetapkan dengan Perda. Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai
acuan spasial pelaksanaan pembangunan wilayah mencakup fungsi-fungsi, antara
lain :
1. Menjadi penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, wilayah Provinsi dan
wilayah Kabupaten/Kota;
2. Merupakan matra ruang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Tahun 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD);
3. Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah
serta keserasian antar sektor;
4. Memberikan arahan umum lokasi investasi yang dilakukan kalangan usaha,
masyarakat dan pemerintah.
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006–
2020, mencakup perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Rencana Tata Ruang sebagai matra ruang pembangunan daerah untuk mewujudkan
kebijakan struktur tata ruang dan pola pemanfaatan tata ruang.
Tinjauan khusus dilakukan terhadap struktur tata ruang wilayah Provinsi Nusa
Tenggara Timur yang meliputi : Pengembangan sistem kota-kota dan pusat
permukiman; Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah, yang meliputi
sistem jaringan transportasi; sumber dan jaringan distribusi tenaga listrik; sistem
jaringan telekomunikasi; dan sistem prasarana sumberdaya air dan Pengembangan
kawasan prioritas.
Pengembangan sistem pusat permukiman wilayah Provinsi, khususnya pusat
permukiman perkotaan, yang terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat
Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yang meliputi :
1. Kota PKN yaitu Kota-kota Kupang, Atambua, Waingapu, Labuanbajo dan
Maumere;
IV-17
2. Kota PKW yaitu Kota-kota ibukota kabupaten dan ibukota kabupaten
pemekaran serta ibukota kecamatan strategis;
3. Kota PKL yaitu meliputi seluruh kota – kota ibukota kota kecamatan di
Kabupaten yang memiliki keterkaitan kuat dengan PKL.
Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mencakup sistem
jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan
transportasi udara, merupakan satu keterpaduan sistem moda dan jaringan yang
menghubungkan pusat-pusat permukiman dan kawasan-kawasan prioritas.
Pengembangan sistem energi dan kelistrikan disesuaikan dengan
pengembangan sumber-sumber energi listrik yang ada dan energi alternatif yaitu
energi baru terbarukan, pusat pembangkit listrik, sistem jaringan transmisi dan
distribusi, jaringan terinterkoneksi dan jaringan inter dan antar kawasan dan atau
kabupaten.
Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi wilayah meliputi
pengembangan stasiun bumi dan pengembangan jaringan transmisi baik sistem
jaringan kabel ataupun nir-kabel.
Pengembangan sistem prasarana sumberdaya air wilayah meliputi penetapan
wilayah sungai untuk pengembangan kawasan budidaya, sistem pusat permukiman,
dan perlindungan di kawasan tangkapan air dan daerah aliran sungai kritis.
Pengembangan kawasan prioritas ditetapkan dalam rangka mendorong
pertumbuhan ekonomi, keseimbangan pengembangan wilayah, keseimbangan
ekosistem dan keamanan wilayah. Kawasan prioritas untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi wilayah adalah :
1. Pada intinya arahan pengembangan yang difokuskan pada kawasan andalan
yang telah diidentifikasi, dengan tujuan untuk menanggulangi permasalahan-
permasalahan yang ada agar potensi-potensi yang terkandung dapat
dimanfaatkan dan didayagunakan seoptimal mungkin, dalam rangka
pengembangan wilayah yang lebih luas. Penetapan kawasan andalan di
wilayah Provinsi Nusa Tengga Timur terdapat pada Tabel . Kawasan pesisir
dan laut meliputi 9 Satuan Kawasan Pengembangan Pesisir Laut Terpadu
(SKPLT) yaitu: SKPLT- Selat Ombai-Laut Banda, SKPLT- Laut Sawu I,
SKPLT- Laut Sawu II, SKPLT- Laut Sawu III, SKPLT – Laut Flores, SKPLT-
Selat Sumba, SKPLT- Laut Timor, SKPLT- Laut Hindia, SKPLT- Selat Sape;
IV-18
2. Kawasan prioritas yang ditetapkan untuk keseimbangan pengembangan
wilayah meliputi: Kawasan daerah terbelakang : Sub Kawasan Pesisir :
Lembata Selatan, Alor, Selatan Sumba, Flores Utara, Timor Selatan, Rote
Selatan; Sub Kawasan Pedalaman: Timor Utara, Timor Selatan, Lembata
Tengah dan Timur, Sumba Timur, Gizing dan Pota; Sub. Kawasan Pulau –
pulau kecil: Sabu, Raijua, Semau, Palue, Babi, Ndao, Kepulauan Alor dan
Pantar dan gugusan pulau di Manggarai Barat;
3. Sedangkan kawasan prioritas yang ditetapkan untuk keseimbangan
ekosistem meliputi kawasan berfungsi lindung di kawasan perbatasan negara,
perbatasan provinsi dan lintas kabupaten, kawasan kritis dan kawasan rawan
bencana lintas kabupaten.
4. Kawasan prioritas yang ditetapkan untuk keamanan wilayah meliputi kawasan
pulau-pulau terluar, seperti pulau Batek, Ndana, Salura, Mengkudu dan Kotak
Pola Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi menggambarkan sebaran
kawasan lindung dan kawasan budidaya serta kawasan tertentu.
Arahan pengembangan sistem perwilayahan ditetapkan dengan
memperhatikan ekosistem kepulauan yang dibagi menjadi tiga wilayah
pengembangan :
1. Wilayah Pengembangan I meliputi Timor Barat, Rote dan Alor, dengan
pengembangan komoditi unggulan pertanian lahan kering, hortikultura,
peternakan dan kelautan serta pengembangan basis kegiatan penunjang
terdiri dari lahan basah, perkebunan, pariwisata dan pertambangan;
2. Wilayah Pengembangan II meliputi Flores dan Lembata, dengan
pengembangan komoditi unggulan pertanian lahan basah, hortikultural,
perkebunan, kelautan dan pariwisata serta pengembangan penunjang lahan
kering, dan pertambangan;
3. Wilayah Pengembangan III meliputi Sumba, dengan pengembangan utama
komoditi unggulan untuk lahan basah, lahan kering, hortikultural, peternakan,
kelautan, dan pariwisata serta pengembangan penunjang perkebunan dan
pertambangan.
4.1.7. Tinjauan Internal Kebijakan Pembangunan Daerah
Tinjauan internal kebijakan pembangunan daerah yang ditelaah terhadap
kondisi dan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sumba Barat adalah
IV-19
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Sumba Barat dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumba Barat.
4.1.7.1. Tinjauan RPJPD Kabupaten Sumba Barat 2005-2025
Visi Pembangunan daerah 2005-2025 adalah : MASYARAKAT SUMBA
BARAT YANG AMAN, MANDIRI, MAJU, DEMOKRATIS DAN BERDAYA SAING.
Untuk merealisasikan misi ini terdapat 8 (delapan) misi pembangunan daerah
yang perlu dilakukan yaitu :
1. Membangun ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal dalam artian
mengembangkan agribisnis yang mencakup subsistem agribisnis hulu,
subsistem agribisnis usaha tani, subsitem agribisnis hilir, dan subsistem jasa
penunjang agribisnis sebagai sektor utama ekonomi rakyat serta menumbuh
kembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan sekaligus
mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk mendukung
pengembangan ekonomi rakyat.
2. Meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam
artian melakukan upaya-upaya untuk memanfaatkan musim kemarau yang
panjang sebagai sumber energi alternatif, efektifitas dan efisiensi manajemen
penggunaan tanah, manajemen pembakaran padang rumput, manajemen
pemanfaatan potensi air permukaan dan air tanah, manajemen pemanfaatan
sumber daya laut, manajemen limbah dan genangan air yang bersumber dari
rumah tangga-rumah tangga.
3. Membangun sumber daya manusia yang bermutu dan beretos kerja dalam
artian mengefisienkan dan mengefektifkan kegiatan pendidikan dan pelatihan
yang bermutu dan berkelanjutan serta berwawasan gender, mengupayakan
peningkatan kesehatan sumber daya manusia agar selalu prima, serta
mengupayakan cara-cara untuk meningkatkan semangat kerja, daya juang
dan disiplin kerja di kalangan sumber daya manusia.
4. Membangun infrastruktur sosial dan ekonomi yang bermutu dan merata dalam
artian meningkatkan prasarana dan sarana transportasi, pendidikan,
kesehatan, penyediaan air bersih, jaringan irigasi dan pengendalian sedimen,
akses informasi, energi yang bermutu dan merata untuk seluruh lapisan
masyarakat.
IV-20
5. Menegakkan supremasi hukum dalam artian menyusun regulasi daerah yang
mengakomodir semua kepentingan, melakukan perlindungan terhadap hak
asasi manusia termasuk perlindungan perempuan dan anak, serta penegakan
hukum yang adil dan tidak diskriminatif.
6. Menumbuhkembangkan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam artian
merevitalisasi kinerja birokrasi dengan cara mewirausahakan birokrasi,
melakukan reformasi birokrasi mencakup pembangunan birokrasi yang
fleksibel, rasionalisasi birokrasi, bekerja atas dasar prestasi kemampuan,
keahlian, dan transparansi, bekerja sama dalam kerangka meritokrasi, bekerja
dengan mengutamakan misi dan komitmen, dan bekerja atas dasar aturan
hukum yang jelas serta penegakan hukum yang tegas.
7. Menumbuh kembangkan kehidupan demokrasi partisipatif dalam artian
memberi peluang kepada masyarakat dalam mendiskusikan isu-isu politik dan
membentuk opini, memberikan wawasan kepada para pemimpin demokratis
tentang isu-isu publik yang realistis dan bermakna dan memberi peluang
kepada warga masyarakat untuk memberikan justifikasi sehingga dapat
diidentifikasi pilihan-pilihan yang baik dan buruk dan memungkinkan warga
masyarakat untuk memperkuat legitimasi demokrasi formal.
8. Menumbuh kembagkan kemampuan dan daya saing daerah dalam artian
meningkatkan mutu warga masyarakat dan pemerintah daerah melalui
pendidikan dan pelatihan, memperbaiki serta meningkatkan kesehatan
masyarakat dan pemerintah daerah, meningkatkan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui berbagai penelitian murni maupun
terapan, serta mendorong masyarakat dan pemerintah daerah untuk berpikir
global dan bertindak lokal.
Dalam kerangka visi dan misi tersebut di atas, tujuan yang hendak dicapai
selama Periode 2005-2025 adalah :
1. Berkembangnya ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal;
2. Meningkatnya pelestarian sumber daya alam lingkungan;
3. Meningkatnya kualitas dan etos kerja sumber daya manusia;
4. meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur sosial dan ekonomi yang
tersebar secara merata;
5. Meningkatnya penegakan supremasi hukum;
6. Bertumbuh kembangnya tata kelola kepemerintahan yang baik;
IV-21
7. Bertumbuh kembangnya kehidupan demokrasi partisipatif;
8. Meningkatnya kemampuan daya saing di kalangan masyarakat dan
pemerintah daerah.
4.1.7.2. Tinjauan RTRW Kabupaten Sumba Barat
Tinjauan internal kebijakan pembangunan wilayah ditelaah terhadap kondisi
dan kebijakan Kabupaten Sumba Barat yang bersifat spasial, yaitu RTRW
Kabupaten Sumba Barat.
Dengan adanya perubahan paradigma dan dasar hukum dalam penyusunan
Penataan ruang yang sangat mendasar, maka pada tahun 2012, telah ditetapkan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012–2032 sehingga diharapkan mampu
meningkatkan pelayanan dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam
melaksanakan pembangunan wilayah dan sebagai dasar dalam penyusunan
Rencana Detail dan Rencana Zonasi di Kabupaten Sumba Barat.
Adapun Tujuan penataan ruang Kabupaten Sumba Barat adalah mewujudkan
ruang wilayah Kabupaten Sumba Barat sebagai sentra komoditas pertanian yang
berdaya saing yang didukung oleh agroindustri dan ekowisata yang berwawasan
lingkungan hidup dan berkelanjutan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.,
Sedangkan sasaran penyusunan RTRW Kabupaten Sumba Barat adalah adalah
sebagai berikut:
1. Terkendalinya pembangunan di wilayah, baik yang dilakukan oleh pemerintah
maupun masyarakat sehingga dapat mendukung pengembangan pertanian
wilayah beserta kegiatan agroindustri dan ekowisata.
2. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk
menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup demi pembangunan
yang berkelanjutan.
3. Terbentuknya pola dan struktur ruang wilayah yang dapat dijadikan acuan
spasial dalam pengembangan wilayah Kabupaten Sumba Barat, termasuk di
dalamnya penetapan kawasan strategis potensial dalam kawasan budidaya
4. Tersusunnya rencana dan keterpaduan program pembangunan wilayah yang
mendukung pengembangan pertanian wilayah beserta kegiatan agriindustri
dan ekowisata
IV-22
5. Terkoordinasinya program antar wilayah dan antar sektor pembangunan yang
mendukung pengembangan pertanian wlayah beserta kegiatan industri dan
perdagangan penunjang pertanian
6. Terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah
Kabupaten yang mendukung pengembangan pertanian wilayah beserta
agroindustri dan ekowisata.
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penataan ruang wilayah, maka
disusun kebijakan penataan ruang wilayah yang meliputi :
a. Pemantapan agroindustri melalui pengembangan sistem agropolitan dan
minapolitan untuk mendorong potensi ekonomi berbasis pertanian dan
perikanan;
b. Pemantapan pusat pelayanan wilayah dalam menata distribusi penduduk
sesuai daya tampung wilayah;
c. Pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhierarki dan bersinergis
antara pusat pengembangan utama di ibukota kabupaten dan perkotaan
lainnya serta pengembangan sistem permukiman pedesaan;
d. Pengembangan kelengkapan prasarana wilayah meliputi transportasi, energi,
sumberdaya air, telekomunikasi dan prasarana lingkungan dalam mendukung
pengembangan sentra produksi pertanian dan pusat permukiman secara
terpadu dan efisien;
e. Pemantapan fungsi lindung dalam mendukung program pembangunan
berkelanjutan;
f. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem
agropolitan, agroindustri, minapolitan dan ekowisata; dan
g. Pengembangan, pelestarian dan perlindungan kawasan pesisir untuk
meningkatkan kualitas lingkungan pesisir pantai.
Secara Umum Rencana Tata Ruang Kabupaten Sumba Barat di bagi dalam 2
bagian yaitu :
1. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, meliputi:
a. Pusat-pusat kegiatan, yaitu :
1. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) yaitu Perkotaan
Waikabubak;
2. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), yaitu Perkotaan Kabukarudi.
IV-23
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yaitu Perkotaan Dokakaka,
Perkotaan Gaura, Perkotaan Taramanu dan Perkotaan Malata.
4. Pusat Pelayanan Lokal (PPL), yaitu Desa Tana Rara, Desa
Beradolu, Desa Watu Karere, Desa Laboya Dete, Desa Mamodu,
Desa Waihura, Desa Patiala Dete, Desa Wetana, Desa Wee Patola
dan Desa Kareka Nduku.
b. Sistem jaringan prasarana utama meliputi :
1. Sistem jaringan prasarana transportasi darat; dan
2. Sistem jaringan prasarana transportasi laut.
c. Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi :
1. Sistem jaringan prasarana energi;
2. Sistem prasarana telekomunikasi;
3. Sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
4. Sistem jaringan prasarana lingkungan; dan
5. Sistem jalur evakuasi bencana.
2. Rencana pola ruang meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan
budidaya.
a. Kawasan lindung, meliputi :
1. Kawasan hutan lindung;
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya;
3. Kawasan perlindungan setempat;
4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
5. Kawasan rawan bencana; dan
6. Kawasan lindung lainnya.
b. Kawasan budidaya, meliputi :
1. Kawasan peruntukan hutan produksi;
2. Kawasan peruntukan pertanian;
3. Kawasan peruntukan perikanan;
4. Kawasan peruntukan pertambangan;
5. Kawasan peruntukan industri;
6. Kawasan peruntukan pariwisata;
7. Kawasan peruntukan permukiman; dan
8. Kawasan peruntukan lainnya
IV-24
4.2. ANALISIS ISU - ISU STRATEGIS
Memperhatikan berbagai kebijakan global berkaitan dengan tujuan
pembangunan milenium (Millenium Development Goals = MDGs) maupun kebijakan
pusat dan regional sebagaimana dijelaskan di atas, maka pembangunan Kabupaten
Sumba Barat Tahun 2016–2021, diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan dan
kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan
kesehatan ibu, memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular
lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan membangun kemitraan global
dalam pembangunan. Selain itu dalam 5 (lima) tahun ke depan, sasaran
pembangunan diarahkan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup
yang lebih layak (life sustaining basic human needs) seperti sandang, pangan,
pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, air bersih, sanitasi dan energi
serta membangun keberdayaan masyarakat dan desa.
Dalam rangka mencapai target pembangunan di atas perlu diadakan identifikasi
faktor-faktor utama yang mempengaruhi, baik yang bersumber dari dalam (internal)
maupun dari luar (eksternal) organisasi birokrasi Pemerintah daerah Kabupaten
Sumba Barat. Untuk mempermudah mengurai faktor-faktor tersebut, maka dapat
digunakan SWOT analysis. Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities,
dan Treats) merupakan alat berpikir kritis dan efektif untuk membantu
menstrukturkan masalah dengan melakukan analisis terhadap aspek internal dan
aspek eksternal Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Dengan mengetahui kekuatan
dan kelemahan yang dimiliki serta dengan mempertimbangkan peluang dan
tantangan yang dihadapi, maka akan dirumuskan strategi - strategi yang tepat
sehingga visi dan misi yang hendak dicapai dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Analisis terhadap aspek lingkungan eksternal dan aspek lingkungan internal
dapat mengacu pada capaian komponen IPM Sumba Barat masih berada di bawah
rata-rata Provinsi NTT. Pada tahun 2012, angka harapan hidup sebesar 65,75 tahun
dan meningkat menjadi 65,95 tahun pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 menjadi
66,11 tahun, namun masih berada di bawah rata–rata Provinsi NTT yakni sebesar
67,7 tahun. Untuk angka melek huruf, pada tahun 2012 sebesar 80,44% dan
meningkat menjadi 82,16% pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 menjadi 87,89%,
akan tetapi capaian ini pun masih berada di bawah rata–rata provinsi yakni sebesar
89,5%, dan untuk rata–rata lama sekolah, capaian Kabupaten Sumba Barat pada
IV-25
tahun 2012 sebesar 6,62 tahun, meningkat menjadi 6,64 tahun pada tahun 2013 dan
pada tahun 2014 menjadi 8,84 tahun, tetapi capaian ini masih berada di bawah
rata–rata provinsi yakni sebesar 6,90 tahun. Untuk capaian pengeluaran riil per
kapita pada tahun 2012 sebesar 612,59 meningkat menjadi 615,31 pada tahun 2013
dan pada tahun 2014 menjadi 671,40, capaian inipun masih berada di bawah rata-
rata capaian tingkat Provinsi NTT.
Capaian IPM Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2012 sebesar 65,88,
meningkat pada tahun 2013 menjadi 65,49, dan pada tahun 2014 menjadi 65,90.
Pencapaian ini merupakan representasi dari permasalahan – permasalahan di
bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian, antara lain masih rendahnya
kualitas kesehatan ibu dan anak, tingginya penyakit malaria dan penyakit menular
lainnya, tingginya prevalensi gisi buruk bagi bayi dan balita; pendidikan antara lain
rendahnya angka melek huruf, rendahnya angka partisipasi sekolah, rendahnya
angka melanjutkan pendidikan per jenjang pendidikan; perekonomian antara lain
masih tingginya angka kemiskinan, rendahnya pendapatan per kapita dan
pengeluaran riil per kapita, serta berbagai aspek lainnya yang korelatif dengan
permasalahan dimaksud.
Sejalan dengan kondisi yang terjadi, pelaksanaan otonomi daerah dan berbagai
kebijakan tentang perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, tata ruang
nasional dan provinsi, serta konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah telah
mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah .
Pengembangan wilayah dan optimalisasi kegiatan sektor prioritas sebagaimana
dimaksud yakni pertanian, kelautan dan perikanan serta kehutanan perlu
disesuaikan dengan kondisi dan potensi serta karakteristik masing-masing wilayah
dengan maksud untuk mendinamisir dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang
dimiliki, serta optimalisasi pemanfaatan ruang daerah dan orientasi
pengembangannya ke depan, sesuai dengan dinamika pertumbuhan penduduk dan
orientasi pembangunan daerah sesuai sektor prioritas.
Dengan asumsi rata-rata pertumbuhan penduduk tahun 2016–2021 sebesar
1,92 %, adalah sama dengan pertumbuhan penduduk pada tahun 2010–2014,
maka proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2021 menjadi
136.954 jiwa, dan jika memperhatikan proporsi jumlah penduduk berdasarkan
kelompok umur dari 0–24 tahun sebesar 58,83%, maka beban yang akan dihadapi
IV-26
untuk menyiapkan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja akan semakin besar pada
tahun 2021 akan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah ke depannya.
Berpijak pada kondisi sumber daya yang dimiliki daerah sebagaimana
digambarkan di atas, maka perhatian difokuskan kepada beberapa aspek penentu
yang menjadi isu strategis pembangunan dapat dilakukan analisis secara
komprehensif baik aspek lingkungan internal maupun aspek lingkungan eksternal
yang saling terkait dan yang sedang dialami oleh daerah dengan menggunakan
analisa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threaths), cakupan
aspek yang menjadi isu - isu strategis adalah :
4.2.1. Geomorfologi
1. Pemanfaatan areal padang rumput yang belum optimal, sehingga memberi
peluang untuk pengembangan areal pertanian dan perkebunan baik untuk
tanaman pangan maupun hortikultural serta pengembangan sumber-sumber
hijauan makanan ternak;
2. Luas kawasan hutan masih jauh di bawah standar ideal yang dibutuhkan dalam
satu wilayah kabupaten. Hal ini menunjukkan berkurangnya luas kawasan
hutan di Kabupaten Sumba Barat;
3. Sebagai konsekuensi dari luas hutan yang minim, maka Kabupaten Sumba
Barat mengalami keterbatasan ketersediaan air permukaan dan air tanah.
4.2.2. Demografi
1. Dari segi kependudukan, laju pertumbuhan penduduk Sumba Barat sebesar
1,92 persen per tahun patut dikendalikan agar tidak menjadi ancaman di masa
depan. Selain itu, daerah ini menghadapi masalah persebaran penduduk yang
tidak merata di seluruh wilayah Sumba Barat;
2. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali juga dapat berpotensi
menjadi masalah seperti : ketersediaan lahan, ketersediaan lapangan kerja,
jumlah dan kualitas layanan publik dalam jangka panjang;
3. Mengacu pada komposisi penduduk berdasarkan usia, maka rasio
ketergantungan (dependency ratio) yang tinggi akan menyebabkan angkatan
kerja produktif harus menanggung beban ketergantungan yang lebih berat
untuk menghidupi penduduk berusia muda dan berusia lanjut;
4. Sejalan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, maka akan membawa
implikasi pada jumlah angkatan kerja yang membutuhkan lapangan kerja.
IV-27
Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka akan mengakibatkan tingginya tingkat
pengangguran terutama yang termasuk dalam kategori setengah
pengangguran. Jenis pengangguran seperti ini dijumpai terutama di sektor
pertanian di perdesaan. Oleh karena itu, menjadi tantangan bagi pemerintah
daerah untuk menciptakan lapangan kerja agar tingkat setengah pengangguran
tersebut dapat ditekan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor
ekonomi di luar pertanian (off–farm activities) di perdesaan sehingga tenaga
kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan di sektor pertanian bisa bekerja di
sektor ekonomi di luar pertanian.
4.2.3. Perekonomian Daerah
1. Struktur perekonomian daerah yang belum seimbang, dimana peranan sektor
primer terutama pertanian masih mendominasi dalam pembentukan PDRB
maupun penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini menjadi masalah karena kegiatan
pertanian yang mencakup tanaman pangan, kelautan dan perikanan,
perkebunan, kehutanan, dan peternakan di Kabupaten Sumba Barat masih
bersifat subsisten dan dikelola secara tradisional. Akibatnya produktivitas
tenaga kerja di sektor ini menjadi sangat rendah dan hal ini berimplikasi pada
kemiskinan dan rendahnya pertumbuhan ekonomi;
2. Tantangan yang dihadapi sektor pertanian di Kabupaten Sumba Barat adalah
bagaimana mengubah orientasi (reorientasi) sistem usaha tani yang dilakukan
masyarakat dari usaha tani yang berorientasi konsumsi keluarga (subsisten) ke
usaha tani yang berorientasi pasar.
3. Lahan kering yang selama ini tidak dimanfaatkan masih cukup luas. Hal ini
merupakan tantangan sekaligus kekuatan, tantangan yang harus dijawab di
masa mendatang yaitu bagaimana lahan kering yang ada dapat dimanfaatkan
dan dapat diubah menjadi kekuatan sesuai pemanfaatannya bagi masyarakat;
4. Kegiatan usaha tani yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Sumba Barat
juga masih sangat tergantung pada satu jenis komoditi saja dalam arti kurang
bervariasi (tidak ada diversifikasi). Selain itu, jenis komoditi yang dikembangkan
terutama pada subsektor perkebunan masih pada komoditi yang secara
tradisional sudah ada misalnya kelapa, dan kurang diikuti dengan
pengembangan jenis tanaman perkebunan yang memiliki prospek pasar yang
bagus seperti kopi, jambu mente, kakao, dan lain sebagainya;
IV-28
5. Pemanfaatan potensi sektor kelautan dan perikanan masih sangat rendah dan
menjadi tantangan adalah bagaimana mengembangkan atau
mengaktualisasikan potensi kelautan dan perikanan seperti potensi rumput laut
yang sangat besar demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu,
budaya bahari yang masih rendah di kalangan masyarakat Sumba Barat juga
merupakan tantangan tersendiri;
6. Dalam subsektor peternakan, salah satu masalah yang dihadapi adalah
kurangnya perhatian masyarakat terhadap upaya pengembangan ternak kecil
dan unggas, padahal jenis ternak seperti ini lebih mudah untuk dipelihara oleh
masyarakat dan tidak membutuhkan modal yang besar jika dibandingkan
dengan ternak besar seperti sapi, kuda dan kerbau. Oleh karena itu, tantangan
yang dihadapi adalah bagaimana pemerintah daerah mendorong masyarakat
agar lebih memberi perhatian dalam upaya untuk mengembangkan ternak kecil
(kambing, domba dan babi), unggas (ayam, itik). Masyarakat berubah dari
pola konsumtif ke orientasi pasar ;
7. Kawasan hutan yang semakin berkurang merupakan masalah serius yang
dihadapi Kabupaten Sumba Barat. Oleh karena itu, menjadi tantangan adalah
bagaimana meningkatkan upaya pelestarian hutan sehingga kawasan hutan
yang ada tetap dipertahankan, termasuk di dalamnya mencegah pengrusakan
hutan seperti penebangan liar, pembukaan lahan dengan membakar yang
mengakibatkan terbakarnya hutan dan penyerobotan lahan di kawasan hutan
lindung yang dilakukan oleh oknum–oknum yang tidak bertanggung jawab;
8. Dalam sektor koperasi dan UMKM, salah satu permasalahan yang dihadapi
adalah rendahnya kemampuan manajemen dan jiwa kewirausahaan
(entrepreneurship) dari pelaku koperasi dan UMKM. Selain itu, persebaran
usaha koperasi dan UMKM yang hanya terpusat di ibukota kabupaten juga
menjadi masalah tersendiri. Oleh karena itu, yang menjadi tantangan bagi
pemerintah daerah adalah meningkatkan kemampuan manajemen dan
kewirausahaan koperasi dan UMKM, serta mengusahakan pengembangan
koperasi dan UMKM ke berbagai wilayah kecamatan dan desa.
9. Salah satu masalah yang dihadapi dalam sektor perdagangan, hotel dan
restoran, adalah persebaran usaha perdagangan, hotel dan restoran yang
hanya terkonsentrasi di Kota Waikabubak sebagai ibukota kabupaten. Adanya
kegiatan perdagangan yang tersebar di wilayah kecamatan sangat penting
IV-29
untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai barang dan jasa
yang dibutuhkan. Dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap
berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan, maka pengembangan pasar
tradisional yang ada seperti paranggang perlu dilakukan dan diintegrasikan
dengan kegiatan perdagangan atau pasar modern. Hal ini akan mengurangi
biaya transaksi yang harus ditanggung masyarakat. Ketersediaan sarana
perhotelan dan restoran merupakan unsur vital bagi kemajuan dan
perkembangan sektor pariwisata;
10. Masalah yang dihadapi di sektor industri adalah hampir sama dengan
tantangan yang dihadapi di sektor koperasi dan UMKM yaitu rendahnya
kemampuan manajemen dan jiwa kewirausahaan pengusaha industri. Selain
itu, persebaran unit usaha yang tidak merata di berbagai wilayah kecamatan
yang ada juga menjadi masalah tersendiri. Oleh karena itu, tantangannya
adalah bagaimana pemerintah daerah melakukan upaya untuk meningkatkan
kemampuan manajemen dan kewirusahaan pengusaha industri yang ada dan
juga mengembangkan industri ke berbagai wilayah kecamatan yang ada
sehingga tidak hanya terkonsentrasi di ibukota kabupaten saja. Selain itu,
kurangnya keterkaitan antara sektor industri/UMKM dengan sektor ekonomi
lainnya merupakan tantangan yang juga perlu mendapatkan perhatian dari
pemerintah daerah. Pengembangan agroindustri / agribisnis dan industrialisasi
di perdesaan merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian. Dengan
sistem agribisnis dan agroindustri, maka keterkaitan dan keterpaduan kegiatan
ekonomi akan terjamin, termasuk pasar dari barang dan jasa yang dihasilkan;
11. Di sektor pariwisata, masalah utama yang dihadapi adalah masih terbatasnya
sarana dan prasarana penunjang seperti hotel, rumah makan, dan transportasi,
baik kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, menjadi tantangan bagi
pemerintah daerah untuk mendorong dan memfasilitasi ketersediaan berbagai
prasarana dan sarana kepariwisataan terutama di obyek dan tujuan wisata;
12. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita Kabupaten Sumba Barat
masih relatif rendah bila dibandingkan dengan rata–rata NTT. Hal ini berkaitan
dengan struktur perekonomian daerah yang masih didominasi oleh sektor
primer, terutama sektor pertanian yang umumnya masih dikelola secara
tradisional dan bersifat subsisten. Oleh karena itu menjadi tantangan bagi
pemerintah daerah untuk menciptakan proses transformasi struktur ekonomi
IV-30
daerah ke arah yang lebih seimbang dengan mendorong sektor non pertanian
untuk lebih berkembang melalui peningkatan prasarana dan sarana ekonomi
seperti listrik, transportasi, lembaga keuangan, jaringan pemasaran,
telekomunikasi dan lain–lain;
13. Tingkat inflasi yang tinggi merupakan masalah lain yang dihadapi masyarakat.
Oleh karena itu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan
upaya untuk mengendalikan kenaikan harga terutama harga sembilan bahan
pokok;
14. Ketergantungan pada dana bantuan dari pemerintah pusat masih tinggi dan
penggunaannya lebih banyak untuk kebutuhan belanja aparatur daripada
belanja publik. Oleh karena itu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah
untuk mengubah struktur alokasi belanja daerah dengan proporsi lebih
diarahkan pada belanja publik yang lebih berpihak kepada kebutuhan kaum
miskin (pro–poor) dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup masyarakat yang
lebih layak. Selain itu kemampuan PAD masih sangat rendah baik yang
bersumber dari pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, hal ini mencerminkan
kemampuan ekonomi masyarakat masih sangat rendah. Oleh karena itu
pemerintah daerah harus lebih meningkatkan kontribusi PAD yang lebih besar
melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah
berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber utama.
4.2.4. Sosial Budaya dan Politik
1. Dari segi budaya, proses erosi, involusi dan marginalisasi budaya merupakan
ancaman serius di masa depan. Erosi budaya adalah menurunnya kadar
budaya lokal karena munculnya budaya baru, tetapi budaya baru ini belum bisa
di terima sepenuhnya bahkan bisa mendistorsi bekerjanya budaya lama untuk
memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Involusi berarti macetnya proses
evolusi budaya secara linear yang membawa perubahan secara transformatif
ke arah yang lebih baik dan mampu menjawab masalah-masalah baru yang
makin kompleks. Marginalisasi berarti keberadaan budaya lokal tidak lagi
menjadi sebuah kekuatan untuk memberdayakan, melainkan justru menjadi
beban bagi masyarakat untuk melestarikannya;
IV-31
2. Dari segi sosial psikologis dan budaya, nampak bahwa kemiskinan kultural dan
kemiskinan struktural masih terdapat dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan
adanya budaya ketidak berdayaan yang tercermin dalam dominannya perilaku
emosional, bermental meminta, fatalistik dan berbagai atribut yang
menyebabkan tidak mempunyai kemandirian untuk meningkatkan kehidupan
sosial ekonomi. Selain itu pengaruh dan tekanan dari luar menyebabkan
masyarakat tidak berdaya untuk memanfaatkan berbagai sumber daya yang
tersedia;
3. Dari segi kualitas sumber daya manusia, nampak IPM daerah ini masih
tergolong rendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya di NTT khususnya
dan Indonesia pada umumnya. Hal ini tantangan yang dapat berpengaruh
kepada produktivitas tenaga kerja dalam berbagai bidang kehidupan;
4. Di bidang pendidikan, mengindikasikan aspek pemerataan dan perluasan
pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan, manajemen pendidikan belum
optimal, peningkatan proporsi penganggaran di bidang pendidikan. Perlu
disadari bahwa indikator–indikator pemerataan dan perluasan pendidikan
merupakan salah satu aspek dalam perhitungan IPM. Bila indikator–indikator
dalam pemerataan dan perluasan pendidikan khususnya angka rata–rata lama
bersekolah dan angka melek huruf belum optimal;
5. Di bidang kesehatan, indikator Infant Mortality Rate (IMR) yang masih cukup
tinggi. Oleh karena itu menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian
tentang bagaimana meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan
memperhatikan status gizi bayi dan balita, revolusi KIA melalui perbaikan dan
peningkatan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
tenaga kesehatan, perbaikan sistem dan manajemen kesehatan, serta
perbaikan proporsi penganggaran kesehatan untuk dapat memacu kondisi
kesehatan masyarakat yang lebih baik;
6. Partisipasi perempuan dan perlindungan anak, perlu mendapat perhatian yang
serius ke depan, dimana keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif
pada Pemilu legislatif tahun 2014 sebesar 13% lebih. Demikian pula
partisipasi perempuan dalam pemerintahan tahun 2014 sebesar 29,9%
sedangkan perempuan sebagai angkatan kerja sebesar 43.0%. Tahun 2011
kekerasan terhadap perempuan dan anak berjumlah 13 kasus dan pada tahun
2014 meningkat menjadi 35 kasus. Hal ini memerlukan perhatian serius
IV-32
dengan upaya promotif dan preventif melalui peningkatan kesadaran, serta
sosialisasi Undang-undang Perlindungan perempuan dan Anak melalui
pendekatan yang intensif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.
7. Dari aspek agama, hal yang harus menjadi perhatian ke depan adalah
meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, untuk itu
kebutuhan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang memadai, selain itu
pendampingan dan pembinaan serta pemberdayaan ekonomi umat dan terus di
tingkatkan intensitas dialog antar umat berama melalui Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB);
8. Primordialisme yang kuat masih mewarnai kultur politik di daerah ini, sehingga
perlu diupayakan secara sungguh untuk dirubah menjadi budaya politik
berwawasan nasional yang berakar dalam budaya lokal. Hal ini membutuhkan
kapabilitas kultural yang mampu menyesuaikan diri dengan proses
nasionalisme yang terus berkembang. Untuk itu diperlukan strategi agar semua
potensi dan kreativitas lokal berorientasi ke budaya politik baru, strategi
dimaksud adalah :
Membangun komunikasi yang bermakna antara institusi demokrasi
dengan konstituen;
Mendorong partai politik sebagai mesin demokrasi untuk menjalankan
fungsi pendidikan politik, artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat;
Mendorong lembaga perwakilan untuk berupaya menjalankan mandat
secara akuntabel dan responsif;
Menjadikan pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah secara
langsung sebagai arena untuk mewujudkan kedaulatan rakyat;
Dalam rangka memberikan fondasi dan makna terhadap demokrasi formal
prosedural, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memberi makna
yang lebih mendalam terhadap kebersamaan dalam kehidupan
bermasyarakat agar demokrasi dipahami sebagai proses interaksi
pembelajaran, komunikasi dan kelembagaan yang menghubungkan
lembaga–lembaga politik formal dengan kehidupan politik keseharian
dalam masyarakat.
IV-33
9. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, upaya yang perlu dilakukan
adalah :
Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis
yang bercirikan pemerintahan yang legitimate, akuntabel, transparan,
responsif , partisipatif, rule of law, berkeadilan, memiliki visi strategis,
efektif dan efisien;
Memperkuat demokrasi lokal dengan memperhatikan proses politik
keseharian;
Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator dalam rangka
pemberdayaan masyarakat yang merupakan roh otonomi daerah.
4.2.5. Prasarana dan Sarana
1. Mengingat posisi strategis Kabupaten Sumba Barat di antara Kabupaten
Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Tengah, maka ketersediaan
infrastruktur wilayah, prasarana dan sarana ekonomi yang memadai baik dari
segi kualitas maupun kuantitas menjadi sangat penting dan strategis, untuk
itu upaya peningkatan status jalan, pembangunan/pembukaan jalan antar
desa, antar kampung-kampung dan antar sentra-sentra produksi serta
membangun konektivitas antar desa dan kota menjadi prasyarat utama untuk
mempermudah akses lalu lintas perekonomian daerah, seperti bidang
pertanian, perdagangan, kelautan, dan pariwisata;
2. Pemanfaatan luas areal potensial untuk pertanian tanaman pangan dan
hortikultural belum dikelola atau ditangani secara maksimal, demikianpun
penanganan dan pemanfaatan daerah irigasi dan saluran irigasi belum
dilakukan secara maksimal;
3. Potensi kelautan dan perikanan cukup besar untuk dimanfaatkan secara
maksimal dan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan
lingkungan. Tantangan yang dihadapi adalah belum tersedianya prasarana
dan sarana kelautan dan perikanan seperti prasarana dermaga perikanan
yang memadai, sarana dan prasarana penangkapan ikan, kualitas dan
kuantitas SDM nelayan yang masih rendah serta akses modal usaha bagi
para nelayan sangat terbatas;
4. Perumahan dan permukiman layak huni sebagian besar rumah tangga di
Kabupaten Sumba Barat belum memiliki perumahan yang layak huni.
IV-34
Demikianpun akses rumah tangga pada energi listrik dan energi lainnya
terutama di daerah perdesaan belum terjangkau pelayanannya, sehingga hal
ini akan menghambat dinamika ekonomi masyarakat perdesaan;
5. Tantangan utama lainnya yang dihadapi adalah berkaitan dengan
ketersediaan air minum bersih dan sanitasi, hal ini ditandai dengan
terbatasnya akses masyarakat terhadap sarana air minum bersih dan sanitasi,
baik di perkotaan maupun perdesaan. Kondisi ini secara langsung akan
mempengaruhi kualitas derajat kesehatan masyarakat sekaligus dapat dapat
menghambat keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat;
6. Akses terhadap permodalan merupakan masalah serius yang dihadapi oleh
setiap pelaku usaha mikro dan kecil dalam pengembangan usahanya.
Tantangan yang dihadapi adalah belum tersedianya lembaga keuangan mikro
yang mendanai usaha mikro dan kecil yang ada di perkotaan maupun
perdesaan;
7. Persebaran dan pemanfaatan arus informasi, teknologi dan telekomunikasi
belum dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dan hanya diakses
oleh sebagian kecil masyarakat;
8. Pendidikan dan kesehatan merupakan dasar utama dalam peningkatan
kualitas sumber daya manusia, sehingga ketersediaan prasarana dan sarana
pendidikan dan kesehatan, ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan,
ketersediaan tenaga medis dan paramedis, manajemen pelayanan
pendidikan dan kesehatan yang memadai menjadi syarat mutlak dalam
pembangunan pada umumnya, hal ini akan menjadi fokus perhatian
pemerintah ke depan.
4.2.6. Pemerintahan
1. Dalam konteks penerapan otonomi daerah yang bertujuan mendekatkan
pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dimana posisi desa menjadi
strategis sebagai unit pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan
masyarakat. Dukungan infrastruktur pemerintahan desa dan kualitas serta
kuantitas aparatur desa merupakan prasyarat guna tercapainya tujuan
otonomi daerah. Walaupun kondisi umum menunjukan kemajuan yang cukup
menggembirakan, namun masih diperlukan perhatian pemerintah untuk
IV-35
meningkatkan kualitas infrastruktur dan aparatur desa untuk mendukung
penguatan kapasitas pemerintahan desa;
2. Pada jenjang pemerintah kabupaten, masih ada kesenjangan antara jabatan
struktural yang tersedia dengan jumlah aparatur yang berkualifikasi sesuai
dengan keahlian (kompetensi) yang dibutuhkan. Kondisi ini akan sangat
mempengaruhi kinerja pelayanan pemerintah dalam berbagai aspek. Oleh
sebab itu diperlukan adanya penguatan kapasitas dan kapabilitas aparatur
pemerintah daerah serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai
sehingga dapat dan mampu mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang
baik (good governance);
4.2.7. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan hal yang
penting dalam rangka mengembangkan perekonomian daerah menuju terwujudnya
perekonomian yang berbasis pengetahuan. Oleh karena itu kebijakan pembangunan
di bidang Iptek ke depan akan diarahkan untuk mendorong inovasi baru di segala
bidang dalam rangka mempercepat proses transformasi pembangunan daerah.
4.2.8. Keamanan dan Ketertiban
1. Kabupaten Sumba Barat masih rawan gangguan keamanan, ketenteraman
dan ketertiban dalam masyarakat seperti : pencurian, perampokan, dan
pembunuhan. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya penanganan terhadap
kasus-kasus perdata dan pidana selama ini. Kondisi pada giliranya akan
mengganggu aktivitas masyarakat;
2. Wilayah Sumba Barat juga rawan terhadap konflik yang disebabkan oleh
sengketa pertanahan baik dalam keluarga maupun antar keluarga, serta antar
desa dalam kecamatan terutama pada masyarakat yang bermukim di daerah
perbatasan;
3. Kinerja koordinasi dan kerjasama dalam pengendalian dan pengamanan
masalah Trantib, dimana Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat POLRI
dan aparat keamanan TNI, belum dioptimalkan, sehingga ke depan
dibutuhkan kerjasama yang lebih intensif lagi dalam pengendalian dan
penanganan masalah keamanan dan Trantib;
IV-36
4. Partisipasi masyarakat di dalam menjaga dan menciptakan ketenteraman dan
ketertiban dalam wilayah masih rendah.
4.2.9. Penataan Ruang dan Wilayah
1. Penataan ruang dan wilayah belum sepenuhnya memperhatikan karakteristik
dan potensi setiap wilayah;
2. Implementasi rencana tata ruang dan wilayah belum optimal dilakukan
pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi peruntukannya.
Isu–isu strategis tersebut selanjutnya akan dijelaskan dengan menggunakan analisis
SWOT dengan dua pendekatan yaitu : analisis Kekuatan (S), Peluang (O), dan
strategi Kekuatan dan Peluang (SO), dan analisis Kelemahan (W), Peluang (O), dan
strategi Kelemahan dan Peluang (WO), sebagaimana tersaji dalam tabel–tabel
berikut ini :
Tabel 4.1 Kekuatan (S), Peluang (O), dan Strategi Kekuatan dan Peluang (SO)
No Kekuatan (S) No Peluang (O) No Strategi S–O
1 Secara geomorfologi masih
terdapat padang rumput
yang cukup luas untuk
pengembangan pertanian
tanaman pangan,
hortikultural dan
pengembangan sumber-
sumber hijauan makanan
ternak
1 Adanya intervensi
program intensifikasi
dan ekstensifikasi
pertanian tanaman
pangan, hortikultura
dan pembuatan
kebun HMT,
pengadaan dan
penyaluran ternak
oleh pemerintah
daerah
1 Penataan dan
penguatan
kelembagaan
kelompok tani,
pendampingan,
bantuan benih/bibit,
alsintan, saprodi dan
obat-obatan serta
pengawasan dan
pengendalian
2 Secara sosio kultural,
bidang peternakan
merupakan bagian dari
budaya Sumba sekaligus
sebagai simbol status
sosial di dalam masyarakat
2 Tingkat kebutuhan
akan kepemilikan
ternak besar, sedang
dan kecil oleh
masyarakat semakin
meningkat
2 Intervensi program
dan kegiatan yang
dapat merangsang
minat masyarakat
untuk menerapkan
pola pemeliharaan
ternak besar, sedang
dan kecil secara
intensif dan
berorientasi pasar
3 Masih luasnya lahan-lahan
kritis yang dapat
dioptimalkan dengan
kegiatan reboisasi dan
3 Adanya dukungan
pemerintah pusat dan
provinsi melalui
3 Optimalisasi gerakan
hutan rakyat, hutan
kemasyarakatan dan
hutan produksi serta
IV-37
No Kekuatan (S) No Peluang (O) No Strategi S–O
merehabiltasi serta upaya
konservasi hutan
kegiatan GNRHL dan
Gerakan 100 juta
pohon
menata kelembagaan
masyarakat peduli
hutan
4 Adanya minat dan
semangat masyarakat
untuk menanam pohon dan
tanaman produktif lainnya;
4 Adanya dukungan
pemerintah pusat dan
provinsi untuk
pengembangan
kehutanan serta isu
perubahan iklim
global (climate
change)
4 Optimalisasi kegiatan
penyediaan
benih/bibit dan
pembuatan kebun
benih/bibit desa
untuk melayani
kebutuhan
masyarakat akan
anakan tanaman
kehutanan dan
tanaman produktif
lainnya
5 Adanya kesadaran
sebagian masyarakat
untuk mengembangkan
usaha di bidang kelautan
dan perikanan untuk
menunjang dan memenuhi
kebutuhan ekonomi dan
gizi keluaga
5 Adanya dukungan
pemerintah pusat dan
provinsi untuk
pengembangan dan
budidaya perikanan
air tawar, air payau
dan perikanan
tangkap
5 Meningkatkan
penyediaan sarana
dan prasarana
perikanan air tawar,
air payau dan
perikanan tangkap,
penyediaan bantuan
modal usaha, magang
dan peningkatan SDM
petani nelayan
6 Adanya potensi dan
peluang Kabupaten
Sumba Barat menjadi
daerah tujuan wisata dunia
dan nasional
6 Adanya dukungan
pemerintah pusat dan
provinsi untuk
penataan dan
pengembangan
kepariwisataan
Sumba Barat
6 Meningkatkan
kemitraan dan
kerjasama dalam
promosi dan
pemasaran obyek dan
daya tarik wisata
7 Adanya potensi dan
peluang pengembangan
usaha industri kecil dan
rumah tangga untuk
menunjang ekonomi
keluarga
7 Adanya dukungan
pemerintah pusat dan
provinsi untuk
penataan dan
pengembangan
usaha industri kecil
dan rumah tangga
7 Optimalisasi kegiatan
pengembangan
usaha industri kecil
dan rumah tangga
melalui pelatihan
keterampilan dan
keahlian serta
pemberian bantuan
peralatan kerja dan
modal usaha
8 Tersedianya jumlah tenaga
kerja banyak dengan upah
kerja yang murah
8 Adanya pertumbuhan
peluang usaha dan
lapangan kerja yang
8 Optimalisasi program
dan kegiatan
Pendidikan dan
IV-38
No Kekuatan (S) No Peluang (O) No Strategi S–O
dapat menyerap
angkatan kerja
pelatihan tenaga kerja
dan kewirausahaan
untuk meningkatkan
keahlian dan
keterampilan serta
pengawasan tenaga
kerja
9 Adanya peluang untuk
membangun pasar-pasar
desa dan pasar kecamatan
sebagai tempat transaksi
dan atau pergerakan
ekonomi masyarakat
setempat
9 Adanya dukungan
pemerintah pusat dan
provinsi melalui
alokasi DAK dan
alokasi dana Tugas
Pembantuan (TP)
9 Optimalisasi program
dan kegiatan
pembangunan sarana
dan prasarana
pendukung berupa
akses jalan
memobilisasi arus
barang, jasa dan
manusia.
10 Adanya kesadaran dan
minat orang tua untuk
menyekolahkan anak-anak
disetiap jenjang pendidikan
yang ditandai dengan
meningkatnya APK dan
APM setiap jenjang
pendidikan
10 Adanya dukungan
pemerintah pusat dan
provinsi melalui
alokasi DAK, BOP
sekolah, Bea siswa
dan alokasi dana
Tugas Pembantuan
(TP)
10 Intervensi program
dan kegiatan untuk
mendukung proses
KBM di setiap jenjang
pendidikan melalui
penguatan
management
pelayanan pendidikan
11 Adanya kebijakan
pemerintah pusat tentang
pelaksanaan program
Indonesia Sehat sebagai
upaya meningkatkan
derajat kesehatan, status
gizi masyarakat melalui
upaya kesehatan
masyarakat,
pemberdayaan
masyarakat, perlindungan
financial dan pemerataan
pelayanan kesehatan
11 Adanya dukungan
pemerintah pusat dan
provinsi melalui
alokasi DAK, BOP
kesehatan, pelayanan
kartu Indonesia sehat,
pelayanan BPJS dan
alokasi dana Tugas
pembantuan (TP)
serta alokasi dana
Dekon
11 Intervensi program
dan kegiatan untuk
mendukung
akselerasi
pemenuhan akses
pelayanan kesehatan
yang berkualitas,
berkelanjutan di
setiap fasilitas
kesehatan
masyarakat,
penguatan
management
pelayanan kesehatan
serta penyiapan
fasilitas pendukung
pelayanan kesehatan
12 Adanya kebijakan
peningkatan ketersediaan
dan kualitas data serta
informasi kependudukan
yang memadai untuk
12 Adanya dukungan
pemerintah pusat dan
provinsi melalui
alokasi dana Tugas
Pembantuan (TP)
12 Optimalisasi program
dan kegiatan untuk
mendukung upaya
pemutahiran data dan
informasi
IV-39
No Kekuatan (S) No Peluang (O) No Strategi S–O
proses perencanaan dan
evaluasi hasil
pembangunan
dan alokasi dana
Dekon
kependudukan serta
mendekatkan
pelayanan kepada
masyarakat sampai
ke tingkat kecamatan,
desa dan kelurahan
13 Adanya kebijakan
tersedianya sistem
perlindungan anak,
perempuan , remaja dan
kelompok masyarakat
marginal lainnya dari
berbagai tindak kekerasan
dan perlakuan yang salah
serta upaya pencegahan,
penanganan dan
rehabilitasi
13 Adanya dukungan
pemerintah pusat dan
provinsi melalui
alokasi DAK, dana
Tugas Pembantuan
(TP) dan alokasi
dana Dekon
13 Optimalisasi program
dan kegiatan untuk
mendukung upaya
perlindungan anak,
perempuan , remaja
dan kelompok
masyarakat marginal
lainnya dari berbagai
tindak kekerasan dan
perlakuan yang salah
14 Adanya potensi dan
peluang Pemerintah
Daerah melalui kegiatan
intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber-
sumber penerimaan
daerah
14 Adanya kewenangan
yang diberikan untuk
meningkatkan
sumber-sumber
pendapatan daerah
melalui pajak daerah
dan retribusi serta
lain-lain pemerimaan
daerah
14 Optimalisasi upaya
pemutahiran data
subyek dan obyek
pajak daerah retribusi
daerah serta
penguatan
management
pengelolaan
keuangan daerah
15 Adanya peluang Sumba
Barat untuk menjual dan
mempromosikan potensi
keindahan alam dan
keanekaragaman budaya
yang unik dan eksotik
akan menjadi modal dan
daya tarik orang
berinvestasi di Kabupaten
Sumba Barat
15 Adanya dukungan
pemerintah pusat dan
provinsi yang
memberikan
kewenangan untuk
kabupaten dalam
pelayanan perijinan
investasi
15 Optimalisasi program
dan kegiatan untuk
meningkatkan
pemasaran dan
promosi dalam negeri
maupun luar negeri
agar banyak investor
yang berminat untuk
berinvestasi serta
menciptakan iklim
yang kondusif dan
memberikan
kemudahan dalam
perijinan
16 Adanya kekayaan budaya
lokal yang mengutamakan
rasa solidaritas, gotong
royong, musyawarah dan
mufakat dalam
menyelesaikan setiap
16 Adanya 9 (sembilan)
agenda prioritas
nasional (NAWA
CITA) sebagai upaya
untuk pencarian
kembali basis-basis
16 Optimalisasi program
dan kegiatan untuk
membangkitkan
kembali harkat dan
martabat serta
meningkatkan jati diri
IV-40
No Kekuatan (S) No Peluang (O) No Strategi S–O
konflik yang ada
dimasyarakat sebagai
upaya untuk menciptakan
ketenteraman dan
ketertiban dalam
masyarakat
identitas primordial
bangsa melalui
revolusi karakter
bangsa , memperbaiki
krisis kepribadian dan
memperteguh rasa
kebhinekaan dalam
kehidupan berbangsa
dan bermayarakat
dan menghidupkan
kembali nilai-nlai
kearifan lokal dalam
kehidupan berbangsa
dan bermasyarakat
17 Adanya keinginan kuat
yang timbul dan tumbuh
dalam masyarakat untuk
mengurangi budaya
penyelenggaraan pesta-
pesta adat dan prosesi
pemakaman dan
penguburan yang terkesan
boros sehingga berdampak
seluruh aspek kehidupan
masyarakat ( ekonomi,
pendidikan, kesehatan,
trantib dan lain-lain)
17 Adanya dukungan
dari tokoh
masyarakat, tokoh
agama, tokoh
pemuda, tokoh
perempuan untuk
dilakukan analisis dan
kajian tentang
program hidup hemat
17 Intervensi program
dan kegiatan untuk
menampung aspirasi
masyarakat melalui
sosialisasi program
hidup hemat dan
membuat
kesepakataan
bersama untuk
ditetapkan menjadi
peraturan daerah
18 Adanya kerinduan
masyarakat sebagai
sentimen wilayah untuk
mengejar kemajuan Pada
Eweta Manda Elu sebagai
suatu filosofi orang Sumba
Barat
18 Ada dukungan dan
perhatian yang serius
pemerintah daerah
bersama seluruh
komponen
masyarakat untuk
mewujudkan filosofi
Pada Eweta Manda
Elu
18 Intervensi program
dan kegiatan sebagai
upaya untuk
mewujudkan filosofi
Pada Eweta Manda
Elu melalui kerja
keras, kerja tuntas
dan kerja cermat
19 Kebijakan membangun
Indonesia dari pinggiran
dengan memperkuat
daerah-daerah, maka
pulau sumba sebagai
pulau terluar akan menjadi
pemerintah pusat untuk
membangun infrastruktur
wilayah sebagai penopang
utama pertumbuhan
ekonomi
19 Adanya dukungan
pemerintah pusat dan
provinsi melalui
dukungan alokasi
dana APBN, Tugas
Pembentuan, DAK
Afirmasi dan DAK
Infrastruktur
pemerintah daerah
serta program-
program
pemberdayaan dan
pencepatan
pembangunan lainnya
19 Optimalisasi program
dan kegiatan untuk
mendukung upaya
percepatan
penyediaan
infrastruktur wilayah
dan memperkuat
konektivitas antar
wilayah sehingga
terwujud
keseimbangan
pertumbuhan wilayah
IV-41
Tabel 4.2 Kelemahan (W), Peluang (O), dan
Strategi Kelemahan dan Peluang (SO)
No Kelemahan (W) No Peluang (O) No Strategi W–O
1. Sistem dan pola
pertanian tanaman
pangan dan
hortikultura
sebagian besar
masyarakat masih
tradisional dan
konsumtif, belum
berpikir untuk pasar
1. Adanya kewenangan
yang dimiliki daerah
untuk merubah
sistem dan pola
pertanian masyarakat
yang tradisional ke
sistem dan pola
pertanian yang semi
modern
1. Optimalisasi peran,
tugas dan fungsi
PPL, melalui
magang dan studi
banding Poktan ke
daerah-daerah
yang sistem dan
pola pertaniannya
sudah maju
2. Sistem dan pola
pemeliharaan
ternak sebagian
besar masyarakat
masih
menggunakan
sistem lepas
padang
2. Masyarakat Sumba
pada umumnya
adalah masyarakat
peternak, selain itu
adanya peluang
kerjasama Pemda
NTT dan Pemda DKI
untuk mensuplai
daging dan ternak
asal NTT
2. Optimalisasi peran,
tugas dan fungsi
PPL, melalui
magang dan studi
banding Poktan ke
daerah-daerah
yang sistem dan
pola pemeliharaan
ternak yang sudah
maju
3. Secara potensi
Sumba Barat
meliliki wilayah
pesisir pantai
selatan dan utara
untuk
pengembangan
perikanan laut dan
hasil laut lainnya,
tapi masyarakat
pesisir bukanlah
bukanlah
masyarakat
3. Adanya dukungan
pemerintah pusat
dan provinsi melalui
alokasi Dekon, TP
dan DAK serta
alokasi dana bantuan
stimulant dari
kementerian /
lembaga
3. Optimalisasi peran,
tugas dan fungsi
PPL, melalui
magang dan studi
banding Poktan ke
daerah-daerah
yang sistem dan
pola
penegembangan
usaha perikanan
laut dan air tawar
serta air payau
yang sudah maju
IV-42
No Kelemahan (W) No Peluang (O) No Strategi W–O
nelayan
4. Belum optimalnya
pemanfaataan
sumber daya hutan
baik dari sisi
ekonomi maupun
lingkungan belum
berjalan
sebagaimana yang
diharapkan
4. Adanya kewenangan
bersama antara
pemerintah pusat,
provinsi dan
kabupaten daerah
untuk
penyelenggaraan
pengembangan,
perlindungan dan
konservasi hutan dan
sumber daya alam
4. Optimalisasi
program dan
kegiatan untuk
mendukung upaya
pengembangan,
perlindungan dan
konservasi hutan
dan sumber daya
alam
5.
Koperasi sebagai
soko guru
perekonomian
masyarakat belum
berkembang
sebagaimana yang
diharapkan
5.
Adanya kewenangan
pemerintah daerah
dan dukungan
pemerintah provinsi
melalui program
Anggur Merah untuk
membentuk dan
mengembangkan
koperasi di setiap
desa dan kelurahan
5.
Optimalisasi
program dan
kegiatan untuk
pengembangan
koperasi melalui
sosialisasi dan
penataan
kelembagaan dan
penguatan SDM
kepengurusan
koperasi
6. Usaha mikro kecil
dan menengah
(UMKM) yang
berbasis potensi
unggulan atau
kekhasan daerah
belum berkembang
dalam masyarakat
6. Adanya dukungan
pemerintah pusat
dan provinsi melalui
alokasi DAK dan
Dana TP serta
kewenangan
kabupaten untuk
mengembangkan
UMKM berdasarkan
potensi dan sumber
daya yang ada
6. Optimalisasi
program dan
kegiatan untuk
pengembangan
UMKM melalui
sosialisasi,
pendampingan,
penguatan SDM
dan fasilitasi
permodalan usaha
7. Kekayaan alam 7. Adanya dukungan 7. Optimalisasi
IV-43
No Kelemahan (W) No Peluang (O) No Strategi W–O
dan
keanekaragaman
budaya sumba
yang unik dan
eksotik merupakan
modal untuk
pengembangan
pariwisata daerah,
namun belum ditata
dan dikelola secara
baik
pemerintah provinsi
melalui
pengembangan desa
wisata dan adanya
komitmen yang kuat
untuk menata dan
mengelola obyek dan
daya tarik wisata
secara baik yang
didahului dengan
kajian dan
perencanaan design
program dan
kegiatan untuk
mendukung upaya
penataan,
pengelolaan ,
kajian dan
perencanaan
design obyek dan
daya wisata
sehingga menjai
salah satu sumber
perekonomian
daerah masyarakat
8. Meningkatnya
pertumbuhan
angkatan kerja
tidak sebanding
dengan
ketersediaan
lapangan kerja
sehingga
menimbulkan
pengangguran
terbuka serta
kualitas tenaga
kerja masih sangat
rendah
8. Adanya komitmen
pemerintah daerah
untuk menyiapkan
calon tenaga kerja
yang berkualitas
untuk dapat bersaing
dipasaran kerja
8. Optimalisasi
program dan
kegiatan untuk
mendukung upaya
penyiapan calon
tenaga kerjayang
memiliki
keterampilan dan
keahlian serta
upaya
membangunan
balai latihan kerja
(BLK)
9. Ketersediaan
kualitas
infrastruktur
wilayah untuk
mendukung
konektivitas dan
aksesibilitas antar
wilayah masih
9. Adanya dukungan
pemerintah pusat
dan provinsi melalui
alokasi dana Dekon,
TP dan DAK untuk
menyiapkan
infrastruktur wilayah
yang berkualitas
9. Optimalisasi
program dan
kegiatan untuk
mendukung upaya
penyiapan
infrastruktur
wilayah yang
berkualitas
IV-44
No Kelemahan (W) No Peluang (O) No Strategi W–O
sangat kurang sehingga mampu
menjadi penopang
pergerakan
perekonomian
masyarakat dan
daerah
sehingga mampu
menjadi penopang
pergerakan
perekonomian
masyarakat dan
daerah
10. Perencanaan tata
ruang wilayah
kabupaten,
perencanaan detail
tata ruang kota dan
peraturan zonasi
belum sepenuhnya
digunakan sebagai
pedoman
pemanfaatan ruang
sesuai dengan
fungsi peruntukan
ruang
10. Kebijakan
pembangunan
bidang tata ruang
telah menjadi isu
strategis utama
terkait dengan
agenda pemerataan
pembangunan yang
berkelanjutan,
terintegrasi dan
serasi antar
pemerintahan, antar
sektor dan antar
waktu
10. Optimalisasi
program dan
kegiatan untuk
mendukung upaya
penyiapan
dokumen RTRW,
RDTR dan
peraturan zonasi
yang berkualitas
sehingga dapat
digunakan sebagai
pedoman
perencanaan dan
pemanfaatan ruang
11. Masih tingginya
angka
ketergantungan
sumber-sumber
pembiayaan
pembangunan
daerah yang
berasal dari
pemerintah pusat
melalui alokasi
dana perimbangan
11. Adanya kewenangan
yang dimiliki
pemerintah daerah
untuk menggali
sumber-sumber
penerimaan daerah
11. Optimalisasi
program dan
kegiatan untuk
mendukung upaya
intesifikasi dan
ekstensifikasi
sumber-sumber
penerimaan daerah
12. Masih tingginya
angka kemiskinan
masyarakat yang
semakin besar
12. Adanya dukungan
pemerintah pusat
dan provinsi melalui
alokasi dana Dekon,
12. Optimalisasi
program dan
kegiatan untuk
mendukung upaya
IV-45
No Kelemahan (W) No Peluang (O) No Strategi W–O
membutuhkan
sistem
perlindungan sosial
yang komprehensif
agar terlindung
pemenuhan
kebutuhannya
TP dan DAK serta
dana-dana
pemberdayaan dari
kementerian/lembaga
untuk percepatan
penanggulangan
kemiskinan
pemberdayaan
masyarakat agar
mereka memiliki
kemampuan untuk
keluar dari
kemiskinan
13. Tingkat hunian
yang tidak layak
dan tidak aman
serta cakupan
pelayanan air
minum bersih dan
energi masih
merupakan
masalah pokok
sebagian besar
masyarakat
perdesaan dan
perkotaan
13. Adanya dukungan
pemerintah pusat
dan provinsi melalui
alokasi dana Dekon,
TP dan DAK serta
dana-dana
pemberdayaan dari
kementerian/lembaga
13. Optimalisasi
program dan
kegiatan untuk
mendukung upaya
penyediaan
perumahan layak
huni dan aman
serta pemenuhan
kebutuhan air
bersih dan
ketersediaan
energy
14. Kapasitas dan
kapabilitas aparat
pemerintah desa
bersama
kelembagaan
pemerintahan desa
belum memiliki
kemampuan untuk
merencanakan
secara benar dan
tepat dalam
mengelola dan
memanfaatkan
potensi dan sumber
daya yang dimiliki
14. Adanya dukungan
pemerintah pusat
dan provinsi melalui
alokasi anggaran
desa dan ADD dari
APBD serta alokasi
dana pemberdayaan
dan penguatan
kapasitas dari
kementerian/lembaga
Optimalisasi
program dan
kegiatan untuk
mendukung upaya
pemberdayaan dan
penguatan
kapasitas aparat
desa dan
kelembagaan
pemerintahan desa
IV-46
No Kelemahan (W) No Peluang (O) No Strategi W–O
15. Kondisi
ketenteraman dan
ketertiban dalam
masyarakat belum
sepenuhya
mendukung upaya
pemerintah untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
15. Adanya dukungan
dan kerjasama
dengan Polri, TNI
dan aparat penegak
hukum untuk
menjaga dan
memelihara
keamanan,
ketenteraman dan
ketertiban dalam
masyarakat
15. Optimalisasi
program dan
kegiatan untuk
mendukung upaya
pemeliharaan
keamanan,
ketenteraman dan
ketertiban dalam
masyarakaat
16. Masih rendahnya
mutu dan kualitas
pelayanan
pendidikan dan
kesehatan
masyarakat
16. Adanya dukungan
pemerintah pusat
dan provinsi melalui
alakasi DAK bidang
pendidikan dan
kesehatan baik fisik
dan non fisik serta
dukungan dari
NGO/LSM luar negeri
untuk pemberdayaan
dan penguatan
kapasitas
kelembagaan
pendidikan dan
kesehatan
16. Optimalisasi
program dan
kegiatan untuk
mendukung upaya
peningkatan mutu
dan kualitas
pelayanan
pendidikan dan
kesehatan
masyarakat
17. Ketersediaan
sarana dan
prasarana,
keterbatasan
tenaga pendidik
dan kependidikan,
tenaga medis dan
paramedis serta
fasilitas pendukung
17. Adanya dukungan
pemerintah pusat
dan provinsi melalui
alakasi DAK bidang
pendidikan dan
kesehatan baik fisik
dan non fisik serta
dukungan dari
NGO/LSM luar negeri
17. Optimalisasi
program dan
kegiatan untuk
mendukung upaya
penyiapan sarana
dan prasarana,
tenaga pendidik
dan kependidikan,
tenaga medis dan
IV-47
No Kelemahan (W) No Peluang (O) No Strategi W–O
dalam pelayanan
bidang pendidikan
dan kesehatan
belum memadai
untuk pemberdayaan
dan penguatan
kapasitas
kelembagaan
pendidikan dan
kesehatan
para medis serta
fasilitas pendukung
lainnya dalam
pelayanan bidang
pendidikan dan
kesehatan
18. Masih rendahnya
angka melanjutkan
pendidikan ke
jenjang yang lebih
tinggi dari angka
kelulusan dari
setiap jenjang
pendidikan
18. Adanya komitment
pemerintah daerah
untuk anak-anak
yang lulus dari setiap
jenjang pendidikan
untuk tetap
melanjutkan ke
jenjang yang lebih
tinggi
18. Optimalisasi
program dan
kegiatan untuk
mendukung upaya
meningkatkan
angka melanjutkan
pendidikan ke
jenjang yang lebih
tinggi, khususnya
tamatan SMA/K
yang berprestasi
akan diberikan bea
siswa kuliah di
perguruan tinggi.
Mencermati kajian mengenai berbagai aspek yang menjadi kekuatan,
kelemahan, dan peluang, di atas maka kemungkinan tantangan yang akan dihadapi
dalam proses pembangunan lima tahun ke depan tergambar dalam penjelasan
berikut ini.
a. Geomorfologi
Dengan jumlah kawasan hutan saat ini sebesar 17,68%, dari 30% hutan dalam
ruang daerah yang dikatakan ideal, maka tantangan yang dihadapi adalah
kebiasaan masyarakat dalam merambah dan membakar lahan yang merambat
ke hutan, serta illegal logging.
Dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sumba Barat 5 (lima) tahun ke
depan diperlukan program-prongam pengembangan untuk menjawab masalah
geomorfologi yaitu: (1) Program Pengembangan Data dan Informasi; (2)
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan; (3) Program Perencanaan
IV-48
Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; (4) Program Perencanaan
Pembangunan Daerah Rawan Bencana; (5) Program Perencanaan Tata
Ruang; dan (5) Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang;
b. Demografi
1. Kesadaran masyarakat untuk membatasi kelahiran melalui program KB
mengalami penurunan;
2. Dari segi kependudukan, proyeksi pertumbuhan penduduk sebesar 1,92 %
per tahun patut dicermati, karena berimplikasi pada kebutuhan ruang untuk
pemukiman, serta pendidikan, kesehatan, dll;
3. Dependency ratio harus direspon melalui pemberdayaan dan penyiapan
lapangan kerja.
Berdasarkan hasil kajian terhadap kondisi deomografi Kabupaten Sumba
Barat, maka dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sumba Barat 5
(lima) tahun ke depan diperlukan program-prongam pengembangan untuk
menjawab masalah tersebut yaitu: (1) Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa; (2) Program Pelayanan dan
Pengelolaan Administrasi Publik; (3) Program Keluarga Berencana; (4)
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; (5) Program Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; (6) Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; (7) Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan Perempuan; dan (8) Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
c. Perekonomian Daerah
1. Merubah ketergantungan dari sektor primer kepada sektor jasa, industri,
dan perdagangan;
2. Merubah orientasi sistem usaha tani dari subsisten ke agribisnis dengan
ekonomi produktif;
3. Memanifestasikan hidup hemat di dalam masyarakat;
4. Merubah pola pertanian monokultur menuju diversifikasi;
5. Merubah orientasi pola perkebunan rakyat yang lebih diversifikatif;
6. Mengembangkan budaya bahari di dalam masyarakat dengan usaha
budidaya;
7. Mengembangkan pemeliharaan ternak kecil;
IV-49
8. Membangun kesadaran masyarakat untuk menanam dan memelihara
hutan;
9. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pentingnya koperasi;
10. Menumbuhkan minat investasi di bidang jasa;
11. Merubah orientasi masyarakat untuk menjual raw material kepada barang
setengah jadi dan barang jadi;
12. Menyediakan prasarana dan sarana pariwisata yang representatif dan
kompetitif;
13. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana jalan untuk mendorong
mobilitas ekonomi;
14. Meningkatkan penerimaan asli daerah untuk mengurangi ketergantungan
pada pusat;
15. Alokasi belanja yang memadai bagi pengentasan kemiskinan melalui
program-program pemberdayaan;
Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang perekonomian daerah Kabupaten
Sumba Barat 5 (lima) tahun ke depan diperlukan program-prongan
pembangunan ekonomi daerah yang meliputi, yaitu: (1) Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi; (2) Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan; (4) Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah; (5) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial; (6)
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota;
dan (7) Program Penelitian dan Pengembangan Politik, Pemerintahan,
Ekonomi, Sosial Budaya, IPTEK dan Lingkungan Hidup.
d. Sosial Budaya dan Politik
1. Menciptakan integrasi sosial di dalam masyarakat;
2. Aktualisasi budaya Sumba dalam tatanan berpemerintahan dan
bermasyarakat dengan memasyarakatkan ciri khas Sumba Barat melalui
lagu, tarian, puisi, tenunan, ukiran, dll;
3. Mengembangkan etos kerja dan budaya malu di dalam masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan
kesehatan;
5. Membudayakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di dalam
masyarakat;
IV-50
6. Membuka peluang kompetisi antara perempuan dan laki–laki/kesetaraan,
serta merubah opini bahwa perempuan adalah subordinat laki–laki kepada
kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, serta pola pengasuhan dan
pendidikan anak perlu dirubah;
7. Meningkatkan iman dan ketaqwaan serta menumbuh kembangkan interaksi
antar umat beragama;
8. Menciptakan tatanan budaya politik lokal yang berwawasan nasional;
9. Tantangan yang dihadapi demokrasi formal yang sudah berjalan adalah:
Membangun komunikasi yang lebih bermakna antara institusi–institusi
demokrasi dengan konstituen;
Mendorong partai politik sebagai mesin demokrasi untuk menjalankan
fungsi pendidikan politik, artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat;
Mendorong lembaga perwakilan untuk berupaya menjalankan mandat
secara akuntabel dan responsif;
Menjadikan pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah secara
langsung sebagai arena untuk mewujudkan kedaulatan rakyat;
Mengembangkan demokrasi sebagai proses interaksi pembelajaran,
komunikasi dan kelembagaan yang menghubungkan lembaga politik
formal dengan kehidupan politik keseharian di dalam masyarakat.
10. Dalam desentralisasi dan otonomi daerah, tantangan yang dihadapi adalah
:
Meningkatkan pengembangan tata pemerintahan yang demokratis yang
bercirikan pemerintahan yang legitimate, akuntabel, transparan,
responsif dan partisipatif;
Memanifestasikan budaya melayani bagi aparatur pemerintahan
daerah;
Mengembangkan budaya kerja dan disiplin di kalangan aparatur
penyelenggara negara;
Melembagakan sistem perencanaan pembangunan daerah, dan
pengelolaan keuangan daerah secara koordinatif dari desa/kelurahan
sampai kabupaten;
Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator dalam rangka
pemberdayaan masyarakat;
Mengembangkan budaya hukum bagi terwujudnya supremasi hukum.
IV-51
Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang sosial, budaya dan politik daerah
Kabupaten Sumba Barat 5 (lima) tahun ke depan diperlukan program-prongan
pembangunan difokuskan pada, yaitu: (1) Program Pengembangan Data dan
Informasi; (2) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; (3)
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya; (4) Program
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; (5) Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan; (6) Program Lingkungan Sehat
Perumahan; (7) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa; (8) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam /
Sosial; (9) Program Peningkatan Ketahanan Pangan; (10) Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; (11) Program
Pengembangan Nilai Budaya; (12) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
(13) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya; (14)
Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah; (15) Program
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; dan (16) Program
Penataan Daerah Otonomi Baru;
e. Prasarana dan Sarana
1. Mempersiapkan Sumba Barat sebagai daerah suplai bagi kabupaten
tetangga;
2. Mengoptimalkan sumber daya air melalui irigasi;
3. Menyediakan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan seperti
prasarana dermaga perikanan yang memadai;
4. Menyediakan energi alternatif yang murah bagi masyarakat khususnya di
perdesaan;
5. Mempermudah akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi;
6. Membuka lembaga keuangan mikro;
7. Menyediakan dan mempermudah akses terhadap informasi dan
komunikasi;
8. Mempermudah akses masyarakat terhadap lembaga pendidikan dan unit–
unit pelayanan kesehatan.
Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Prasarana dan Sarana daerah
Kabupaten Sumba Barat 5 (lima) tahun ke depan diperlukan program-prongan
pembangunan difokuskan pada, yaitu: (1) Program Perencanaan Tata Ruang;
IV-52
Program Pemanfaatan Ruang; (2) Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang; (3) Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan; (4)
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi / Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya; (5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan; (6) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; (7)
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi; (8) Program
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan (9) Program
Pengembangan Lingkungan Sehat.
f. Pemerintahan
1. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa melalui pendidikan dan
pelatihan serta perbaikan kesejahteraan;
2. Membudayakan iklim kompetisi dan pengembangan budaya kerja dan
disiplin;
3. Mengembangkan Sistem Hukum Daerah (Siskumda) secara vertikal dan
horizontal;
4. Menciptakan iklim usaha yang responsif terhadap investasi;
5. Pemanfaatan Dana Desa, baik yang bersumber dari APBN maupun ADD
dari APBD Kabupaten Sumba Barat, apabila dimanfaatkan secara baik
akan tercipta lapangan kerja bagi masyarakat yang pada gilirannya akan
meningkatkan pendapatan masyarakat.
Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan daerah Kabupaten
Sumba Barat 5 (lima) tahun ke depan diperlukan program-prongan
pembangunan difokuskan pada, yaitu: (1) Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah; (2) Program Peningkatan
dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Program Penataan
dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan; (4)
Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah; (5) Program
Penataan Peraturan Perundang-undangan; (6) Program Pelayanan dan
Pengelolaan Administrasi Publik; Program Kerjasama dengan Media massa;
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan; Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
IV-53
g. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Membudayakan penggunaan hasil riset dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
daerah Kabupaten Sumba Barat 5 (lima) tahun ke depan diperlukan program-
prongan pembangunan difokuskan pada, yaitu: (1) Program Pendidikan Anak
Usia Dini; (2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; (3)
Program Pendidikan Non Formal; (4) Program Pendidikan Luar Biasa; (5)
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (6) Program
Manajemen Pelayanan Pendidikan; (7) Program Penelitian dan Pengembangan
Politik, Pemerintahan, Ekonomi, Sosial Budaya, IPTEK dan Lingkungan Hidup.
h. Keamanan dan Ketertiban
1. Menciptakan stabilitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang
benar–benar kondusif bagi kontinuitas pembangunan;
2. Membudayakan sistem pengamanan swakarsa di dalam masyarakat;
3. Menegakkan hukum (supremasi hukum);
4. Meningkatkan fungsi koordinasi antar lembaga untuk menegakkan
ketertiban umum di dalam masyarakat.
Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban daerah
Kabupaten Sumba Barat 5 (lima) tahun ke depan diperlukan program-prongan
pembangunan difokuskan pada, yaitu: (1) Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; (2) Program Pemberdayaan
Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan keamanan; (4) Program
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT).
i. Penataan Ruang dan Wilayah
1. Memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah;
2. Mendorong masyarakat yang mampu dan dunia usaha untuk mendaftarkan
tanahnya secara swadana;
3. Mengembangkan pola pembangunan lokal dengan orientasi karakteristik
dan potensi wilayah.
4. Menciptakan tata guna dan fungsi lahan secara baik.
Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang penataan ruang dan wilayah
daerah kabupaten Sumba Barat 5 (lima) tahun ke depan diperlukan
program-prongan pembangunan difokuskan pada, yaitu: (1) Program
IV-54
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; (2) Program
Pembangunan Infrastruktur Perkotaan; (3) Program Perencanaan Tata
Ruang; (4) Program Lingkungan Sehat Perumahan; (5) Program
Pemanfaatan Ruang; (6) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Top Related