8
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. State Of The Art
Hasil penelitian sebelumnya ditunjukkan dalam tabel 2.1 untuk kajian teoritis
yang mendukung penulisan tentang Perencanaan Strategis E-Content Banyuwangi
Digital Society.
Tabel 2.1.
State Of The Art Review
No
Judul Penelitian
Penulis
(Tahun
Penelitian)
Metode
1. Efektivitas Penerapan
Banyuwangi Digital
Society dalam
Meningkatkan Mutu
Pelayanan Bidang
Pendidikan
Arinda, Suryadi,
Adiono. (2014)
Jenis penelitian yang digunakan didalam
penelitian ini adalah jenis penelitian
deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
penelitian kualitatif diartikan sebagai
penelitian yang menghasilkan data
deskriptif mengenai kata kata lisan
maupun tertulis, dan tingkah laku yang
dapat diamati dari orang orang yang
diteliti. Metode penelitian kualitatif
berusaha memahami dan menafsirkan
makna suatu peristiwa interaksi tingkah
laku manusia dalam situasi tertentu
menurut perspektif peneliti sendiri.
2. Peran Strategis Teknologi
Informasi & Komunikasi
Dalam Pembangunan di
Indonesia
Fauzi (2009) Teknologi informasi menjadi asset yang
sangat berharga dalam sendi kehidupan.
Dalam implementasinya menjangkau
segala bidang pemerintahan dan
mendorong terjadinya perubahan besar
dalam tata kelola pemerintahan.
Didalamnya mencakup hilangnya batas
geografis, pemerataan pembangunan,
menjangkau perbedaan waktu dan ruang.
3. Tata Kelola Teknologi
Informasi Yang Efektif di
Organisasi Pemerintah
Daerah
Amali ( 2013) Proses-proses sumberdaya tata kelola TI
yang penting dilakukan yang
berpengaruh terhadap penyediaan
layanan publik yang menjamin bahwa
sumberdaya TI dapat diberdayakan
untuk mendukung pencapaian aktivitas-
9
aktivitas TI sesuai tujuan pemerintah
Provinsi Gorontalo.
4. Knowledge Management:
Kunci Sukses Inovasi
Pemerintahan Daerah
Muluk, Khairul
M.R. (2008)
Inovasi berdasarkan penerapannya pada
sistem pemerintahan adalah Instrumen
dan ukuran untuk mengembangkan cara-
cara baru dalam menggunakan sumber
daya dan memenuhi kebutuhan secara
lebih efektif. Inovasi dapat dimanfaatkan
untuk mengembangkan strategi dan
tindakan dalam pelayanan public.
Terdapat tiga kategorisasi level inovasi
yaitu inovasi inkremental, inovasi
radikal, dan inovasi transformatif.
5. E-Content Development: A
Milestone In The Dynamic
Progress Of E-Learning
Eremias, Lizeron
dan Subash, R
(2013)
E-content adalah informasi digital yang
dikirim melalui jaringan perangkat
berbasis elektronik berbasis, yaitu,
simbol-simbol yang dapat dimanfaatkan
dan ditafsirkan oleh manusia selama
proses komunikasi, yang memungkinkan
mereka untuk berbagi visi dan
mempengaruhi satu sama lain, termasuk
dalam pengetahuan, sikap atau perilaku
6. Penilaian Kualitas Layanan
E-Government dengan
Menggunakan Dimensi E-
Govqual
Fuad A dan
Mudjahidin
(2013)
Kebijakan publik dengan berorientasi
pada penerapan e-gov yang diterapkan
dalam pemerintahan akan memberikan
kualitas yang baik pada pelayanan pada
masyarakat.
7. Efektivitas Program
Penanggulangan
Pengangguran Karang
Taruna “Eka Taruna
Bhakti” Desa Sumerta
Kelod Kecamatan
Denpasar Timur Kota
Denpasar
Budiani, Ni Wayan.
(2007) Untuk mengukur efektivitas suatu
rencana dan program dapat dilakukan
dengan menggunakan variabel-variabel
antara lain ketepatan sasaran program,
sosialisasi program, tujuan program,
pemantauan program
8. Kuesioner Penelitian E-
government Pemerintah
Kabupaten Bekasi Dan
Kabupaten Subang
Wardana dan
Juansyah (2012)
Kuesioner berbasis EUCS (End-User
Computing Satisfaction ) melakukan
penilaian tingkat kepuasan pengguna
(interaktif) terhadap website pemerintah
daerah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten
Subang.
9. Model Interface Untuk
Situs Pemerintahan (E-
Government )
Istiqomah (2013) Kuesioner dengan metode Kano
membuat standarisasi tampilan situs web
pemerintah daerah di Indonesia
berdasarkan keinginan dan kebutuhan
masyarakat. Aplikasi content
management system (cms) yang sesuai
dengan kebutuhan berdasar pada
kuesioner yang disebar.
10
10. Blue Ocean Strategy dan
Ekonomi Kreatif.
Afiff ( 2012) Blue Ocean Strategy pada prinsipnya
adalah strategi untuk keluar dari
persaingan dengan menawarkan fitur
produk atau sistem yang inovatif, dimana
hal seperti ini justru lepas dari perhatian
para pesaing. Fitur produk atau sistem ini
biasanya memiliki perbedaan yang
mendasar dengan yang selama ini sudah
ada dan diterapkan dalam organisasi
11. Blue Ocean Strategy untuk
Ciptakan Ruang Pasar
Tanpa Pesaing dan Biarkan
Kompetisi Tak Lagi
Relevan
W. Chan Kim dan
Renee Mauborgne
(2005)
Strategi blue ocean menjelaskan bahwa
strategi samudra biru bukan sekedar
strategi untuk memenangkan suatu
persaingan namun strategi untuk keluar
dari wilayah persaingan dengan
menciptakan ruang yang baru dan
membuat para pesaing dan sistem
kompetisi menjadi tidak relevan
12. Implementasi Blue Ocean
Strategy di Indonesia Chrismardani
(2010)
Blue Ocean Strategy adalah strategi yang
membuat hilangnya persaingan dalam
pasar dan membuat persaingan menjadi
tidak relevan. Dalam lautan biru
permintaan bukan dibuat untuk
diperebutkan, dalam hal ini kanvas
strategi dan kurva nilai dibutuhkan untuk
merancang blue ocean strategy
13. Penerapan Balanced
Scorecard Sebagai Tolok
Ukur Penilaian Kinerja
Pada Instansi Pemerintah
Putra (2013) Blue Ocean Strategy adalah suatu
metode sistem manajemen yang mampu
menerjemahkan visi dan strategi
organisasi ke dalam tindakan nyata di
lapangan.
14. Model Strategic Planning
For Information System
Menggunakan Balance
Scorecard pada Universitas
Komputer Bandung
Nurjaya,W.W.K
(2014) Metode balanced scorecard
dimanfaatkan sebagai alat yang
efektif untuk metode perencanaan
strategis yaitu sebagai penterjemahan
dari visi, misi, peran pokok, faktor
penentu keberhasilan, tolak ukur,
tujuan, dan target kinerja dalam
perbaikan yang komprehensip,
terukur, koheren dan berimbang. 15. Perencanaan Strategis
Berbasis Kerangka Kerja
Balanced Scorecard (BSC)
pada Lembaga
Pemerintahan Non
Departemen (LPND)
Nugroho, Budi
(2013)
BSC merupakan suatu sistem
manajemen untuk mengelola
implementasi strategi, mengukur kinerja
secara utuh, mengkomunikasikan visi,
strategi dan sasaran kepada pemangku
kepentingan
11
Sejauh ini penelitian tentang perencanaan strategis e-content Banyuwangi
Digital Society untuk mendapatkan suatu keunggulan dan keunikan dengan
melakukan perencanaan yang berbasis Blue Ocean Strategy, Balanced Scorecard
belum pernah dilakukan di Banyuwangi. Hal ini terjadi karena program ini masih
dalam pengembangan dan belum lama diimplementasikan. Pada program
Banyuwangi Digital society terdapat penelitian yang berkaitan dengan program ini
yaitu penelitian oleh Arinda dkk (2014). Dalam penelitiannya yang berjudul
Efektivitas Penerapan Banyuwangi Digital Society dalam Meningkatkan Mutu
Pelayanan Bidang Pendidikan, melakukan penelitian dari aspek penerapan
penerimaan siswa baru online di wilayah Banyuwangi dan mengukur efektifitas
program penerimaan siswa baru yang mamanfaatkan teknologi internet.
Pada penelitian yang membahas tentang metode Blue Ocean dan Balanced
scorecard sudah cukup banyak karena memang metode ini sangat relevan untuk
mengatasi persaingan usaha seperti yang ditulis oleh Sarnoto dan Hasibuan (2007)
dengan judul Model Perencanaan Strategis Sistem Informasi Pada Industri
Penyiaran Televisi Dengan Pendekatan Blue Ocean Strategy dan Balanced
Scorecard. Dalam penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa dengan
metode Blue Ocean Strategy dan Balanced Scorecard, industri penyiaran televisi
menghasilkan program inovatif dan berbeda untuk melepaskan diri dari kejenuhan
persaingan siaran yang sama.
2.2 Sekilas Banyuwangi
Kabupaten Banyuwangi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur,
Indonesia yang ibukotanya adalah Banyuwangi. Kabupaten ini terletak di ujung
12
paling timur Pulau Jawa, berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di utara, Selat
Bali di timur, Samudra Hindia di selatan serta Kabupaten Jember dan Kabupaten
Bondowoso di barat. Pelabuhan Ketapang menghubungkan pulau Jawa dengan
Pelabuhan Gilimanuk di Bali. Kabupaten Banyuwangi dijuluki sebagai Sunrise Of
Java karena menjadi wilayah pertama yang mendapat terang matahari di Pulau
Jawa. Banyuwangi adalah kabupaten terluas di Jawa Timur bahkan di pulau Jawa.
Luasnya 5.782,50 km2 . Wilayahnya cukup beragam, dari dataran rendah hingga
pegunungan. Kawasan perbatasan dengan Kabupaten Bondowoso, terdapat
rangkaian Dataran Tinggi Ijen dengan puncaknya Gunung Raung (3.282 m) dan
Gunung Merapi (2.800 m) terdapat Kawah Ijen, keduanya adalah gunung api aktif.
Bagian selatan terdapat perkebunan, peninggalan sejak zaman Hindia Belanda. Di
perbatasan dengan Kabupaten Jember bagian selatan, merupakan kawasan
konservasi yang kini dilindungi dalam sebuah cagar alam, yakni Taman Nasional
Meru Betiri. Pantai Sukamade merupakan kawasan pengembangan penyu. Di
Semenanjung Blambangan juga terdapat cagar alam, yaitu Taman Nasional Alas
Purwo. Pantai timur Banyuwangi (Selat Bali) merupakan salah satu penghasil ikan
terbesar di Jawa Timur yaitu pelabuhan ikan di Muncar yang merupakan salah satu
tempat penghasil ikan terbesar di Indonesia.
Potensi sumber daya alam di Kabupaten Banyuwangi meliputi perkebunan,
persawahan, hutan, pantai dan pegunungan. Semua sumber daya alam tersebut
memiliki potensi pada bidang ekonomi dan pariwisata. Oleh karena itu program
pembangunan Kabupaten Banyuwangi menitik beratkan pada sektor pariwisata
bahari dan agrowisata. Sebagai bentuk program tersebut maka setiap tahun
13
diadakan festival-festival yang bertujuan untuk memperkenalkan tempat wisata,
budaya dan hasil kekayaan alam Kabupaten Banyuwangi.
2.3 Pengertian dan Konsep Banyuwangi Digital Society
Banyuwangi digital society adalah program inovasi dari pemerintah Kabupaten
Banyuwangi yang mengajak keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan potensi
wilayah Banyuwangi dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi
dalam sistem pelayanan publik, pembangunan infrastuktur layanan masyarakat
berbasis teknologi, dan membentuk komunitas perdagangan lokal yang berorientasi
pada pemanfaatan internet. Program ini merupakan hasil dari Memorandum of
Understanding (MoU) antara Bupati Banyuwangi dengan pihak PT
Telekomunikasi Indonesia. Konsep ini dinamakan Digital Society yang berusaha
menciptakan ekosistem-ekosistem dan komunitas yang sangat peduli dengan
teknologi internet, dengan harapan memberi pembelajaran pada masyarakat untuk
memanfaatkan teknologi internet, sehingga update informasi bisa dilakukan oleh
masyarakat, dengan adanya pembaharuan informasi maka memberikan rangsangan
bagi masyarakat untuk menggunakan keunggulan internet dalam kegiatan
kesehariannya. Tujuan besarnya adalah terwujudnya sistem e-government bagi
pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sebagai wujud dari inovasi tersebut langkah
awal yang dilakukan adalah dengan membangun infrastruktur jaringan akses wifi.id
di tempat umum seperti mall, sekolah, kampus, RTH dan kantor-kantor layanan
publik milik pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Saat ini sudah terbangun 1.250
titik akses Wifi.id, diharapkan setelah infrastruktur memadai maka masyarakat
Banyuwangi bisa meningkatkan pengetahuan dan pembiasaan melakukan akses
14
pada konten Banyuwangi Digital Society yang didalamnya mencakup peluncuran
layanan e-office, e-health, e-education, peluncuran layanan ZIS (Zakat, Infaq,
Sedekah) online, e-commerce.
Dalam release yang dikeluarkan oleh PT Telkom Indonesia tentang smart city
(Telkom, 2014) konsep yang dibangun tentang smart city adalah lebih berfokus
pada masyarakat, karena pengguna utama dan masalah utama dari sistem digital
adalah mereka. Masyarakat akan menggerakkan dan berpartisipasi aktif dalam
proses pengembangan dari sebuah sistem digital society dan digital city.
Berdasarkan filosofi pembangunan masyarakat dalam program Banyuwangi
Digital Society ini, fokusnya adalah tentang pemahaman dari teknologi informasi
sebagai penggerak sendi kehidupan, terutama dalam hal peningkatan informasi dan
perbaikan ekonomi masyarakat seperti dalam gambar 2.1. UKM menjadi pemain
penting dalam program ini karena nilai promosi dan pengenalan produknya akan
dikenal secara luas oleh semua orang. Melalui pemanfaatan konten-konten dalam
program Banyuwangi Digital Society diharapkan terjadi perubahan pola pikir lebih
hemat dan efektif untuk strategi pemasaran produk.
15
Gambar 2.1.
Key behaviour and actors for digital-city strategies (Telkom, 2014)
Menurut penelitian Arinda, dkk (2014) tentang Efektivitas Penerapan
Banyuwangi Digital Society dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Bidang
Pendidikan, menunjukkan masih perlu banyak pembenahan dalam bidang
infrastruktur dan pengembangan aplikasi layanan pendidikan melalui konten sistem
informasi pendidikan online pada program Banyuwangi Digital Society. Hal ini
disebabkan oleh masyarakat yang masih perlu diedukasi tentang tata cara
penggunaan aplikasi ini.
Menurut Akadun (2009) otomatisasi administrasi publik berkembang
mengadopsi electronic business, electronic commerce, electronic market, yang
lebih dulu menerapkan teknologi tersebut dalam institusi bisnis dengan
menggunakan jasa internet . Pelaksanaan electronic government dapat memberikan
pengaruh dan manfaat positif bagi penyelenggaraan pemerintahan. Manfaat yang
16
diperoleh dengan diterapkannya electronic government menurut Indrajit ( 2002 )
antara lain :
a. Memperbaiki kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada para
stakeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal
kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bertata negara;
b. Meningkatkan keterbukaan, pengendalian, dan kepercayaan penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance;
c. Mengurangi secara signifikan dari total biaya administrasi, relasi, dan interaksi
yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan
aktivitas jalannya pemerintahan ;
d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber
pendapatan baru melalui hubungan timbal balik dengan pihak-pihak yang
berkepentingan.
e. Menciptakan suatu bentuk lingkungan masyarakat baru yang secara cepat dan
tepat menjawab berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi seiring
dengan perubahan global dan trend yang ada.
f. Memberdayakan seluruh lapisan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat
dalam kebijakan ini sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan
berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.
2.4 Sistem Informasi
Menurut Fauzi (2009) tentang Peran Strategis Teknologi Informasi &
Komunikasi Dalam Pembangunan di Indonesia ada beberapa yang mendasari
17
betapa pentingnya teknologi dalam upaya peningkatan pelayanan publik bagi
pemerintahan yaitu :
1. Teknologi Informasi memainkan peranan yang sangat besar dalam
menghilangkan penghalang geografis dan berpotensi mendukung
pemerataan pembangunan disetiap daerah .
2. Teknologi informasi menjadi salah satu aset sistem yang memiliki peran
utama dalam sendi kehidupan, karena memiliki karakteristik yang mampu
menembus berbagai informasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Hal ini
yang menjadikan beberapa negara tumbuh pesat menjadi pemimpin dalam
ekonomi karena berbasis pada kemajuan teknologi informasi.
3. Globalisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
menjadikan dunia serba terbuka, aktivitas lalu lintas komunikasi dan data
mampu menjangkau seluruh tempat di dunia dan memicu perubahan tatanan
kehidupan dan kebutuhan dasar manusia sesuai dengan karakteristiknya
yang mobile, plural dan kompetitif .
4. Segala bidang dalam masyarakat selalu berorientasi dan membutuhkan
teknologi informasi dan komunikasi.
Keberhasilan suatu organisasi tidak lepas dari tata kelola yang didalamnya
berkaitan dengan teknologi informasi, menurut Amali (2013) dalam Tata Kelola TI
Yang Efektif di Organisasi Pemerintah Daerah menyatakan bahwa fokus tata kelola
TI dalam sektor organisasi publik ini adalah pada penggunaan TI bagi masayarakat
yang lebih baik dan kontrol atas investasi TI dalam pemerintahan, serta untuk
mencapai nilai dan kinerja yang lebih besar. Walaupun antara sektor pelayanan
18
publik dan sektor swasta mempunyai makna yang berbeda tetapi semuanya
membutuhkan tata kelola TI yang efektif sebagai investasi, yang kini memainkan
peran sangat penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.
Baik sektor pelayanan publik dan sektor swasta, tata kelola TI dapat
dilaksanakan dengan menggunakan gabungan dari proses, struktur dan mekanisme
hubungan . Gerakan menuju tata kelola TI sebagian besar dipicu oleh keinginan
untuk memaksimalkan pengembalian investasi TI dalam suatu organisasi . Dalam
sektor organisasi publik, pengembalian adalah bukan hanya membahas tentang
finansial, tetapi juga tentang bagaimana untuk menghasilkan berbagai bentuk nilai
bagi masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Seiring dengan tekanan anggaran,
organisasi publik juga menangani terhadap peningkatan kebutuhan untuk berbagi
informasi antar lembaga. Hal ini harus dikelola dengan baik terutama karena
peningkatan akses volume data, dan kolaborasi kebutuhan hubungan lintas batas
yang kompleks.
2.5 E-content
E-content adalah informasi digital yang dikirim melalui jaringan perangkat
berbasis elektronik yaitu simbol-simbol yang dapat dimanfaatkan dan ditafsirkan
oleh manusia selama proses komunikasi, yang memungkinkan mereka untuk
berbagi visi dan mempengaruhi satu sama lain, termasuk dalam pengetahuan, sikap
atau perilaku, demikian menurut Eremias dan Subash (2013).
Pengertian e-content pada implementasi elektronik didefinisikan sebagai teks
dan gambar digital yang dirancang untuk ditampilkan pada halaman web. E-content
memberi informasi dalam bentuk elektronik dengan tampilan yang interaktif
19
sehinga membentuk suatu sistem informasi yang mudah untuk diakses. Substansi
e-content adalah kombinasi dari teks, audio, video, gambar, animasi yang
digerakkan dengan efek visual. E-content dapat memfasilitasi proses pembelajaran
atau hasil belajar, proses pemerintahan, proses bisnis dan informasi. E-content ini
terbentuk melalui empat saluran yang berbeda yaitu pembelian materi, penggunaan
konten yang tersedia secara bebas di Internet, produksi sendiri materi, pertukaran
materi yang ada dalam jaringan dengan lembaga lain.
2.6 Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan
sistem pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD dengan menganut asas
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagai- mana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daerah
menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
Pelayanan publik menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 merupakan
suatu kegiatan atau rangkaian pekerjaan dengan tujuan untuk pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Upaya peningkatan mutu
pelayanan di bidang pemerintahan merupakan suatu upaya strategis yang terencana
20
dengan aspek-aspek tertentu. Sepuluh prinsip yang diterapkan dalam pelayanan
umum dari pemerintah antara lain kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu,
akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana kerja,
kemu- dahan akses, kedisiplinan kesopanan keramahan, serta kenyamanan
demikian dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan
Publik. Jakara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi .
2.7 Konsep Inovasi dan Kebijakan
Menurut Muluk (2008) inovasi berdasarkan penerapannya pada sistem
pemerintahan adalah Instrumen dan ukuran untuk mengembangkan cara-cara baru
dalam menggunakan sumber daya dan memenuhi kebutuhan secara lebih efektif.
Inovasi dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan strategi dan tindakan dalam
pelayanan publik. Terdapat tiga kategorisasi level inovasi yaitu inovasi
inkremental, inovasi radikal, dan inovasi transformatif.
Menurut Widodo ( 2013), penerapan kebijakan ini mengajukan empat faktor
atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi
kebijakan. Empat variabel atau faktor tersebut antara lain:
a. Faktor komunikasi (communication)
Komunikasi kebijakan adalah proses penyampaian informasi kebijakan dari
pembuat kebijakan (policy maker) yaitu pemerintah kepada pelaksana
kebijakan (policy implementors). Komunikasi kebijakan ini mempunyai
21
beberapa macam dimensi antara lain dimensi transfomasi (transmission),
dimensi kejelasan (clarity), dan dimensi konsistensi (consistency).
b. Sumber daya (resources)
Sumber daya dalam penjabarannya di terangkan sebagai berikut :
1) Sumber daya manusia adalah satu dari sekian variabel yang
mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaan
kebijakan. Sumber daya manusia (staff), harus cukup (jumlah) dan
cakap (keahlian);
2) Sumber daya anggaran, terbatasnya anggaran yang tersedia
memiliki dampak pada kualitas pelayanan pada publik yang harus
diberikan kepada masyarakat;
3) Sumber daya peralatan (facility) merupakan sarana dan peralatan
yang dimanfaatkan untuk operasionalisasi implementasi suatu
kebijakan yang melingkupi gedung, tanah, sarana yang semuanya
akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam penerapan
kebijakan.
c. Disposisi (Disposition)
Disposisi adalah kemauan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk
melaksanakan kebijakan secara benar dan tidak menyimpang sehingga hal
yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.
d. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)
Struktur birokrasi ini melingkupi aspek-aspek di dalam struktur organisasi,
pembagian wewenang dan tanggung jawab, hubungan antara bagian organisasi
22
yang ada dalam organisasi yang sedang dipergunakan, dan hubungan
organisasi dengan organisasi lain diluar sistem .
2.8 Efektivitas
Pengertian efektivitas adalah pengukuran terhadap tercapainya sasaran atau
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator efektivitas menggambarkan
jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam
mencapai tujuan program demikian menurut Handayaningrat (1995). Menurut
Budiani ( 2007) Untuk mengukur efektivitas suatu rencana dan program dapat
dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel antara lain ketepatan sasaran
program, sosialisasi program, tujuan program, pemantauan program. Ukuran
efektivitas menurut Kurniawan (2005) sebagai berikut :
a. Kejelasan dari tujuan yang akan dicapai;
b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan;
c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang sesuai dengan tujuan;
d. Perencanaan yang komprehensif;
e. Penyusunan program yang lengkap dan tepat;
f. Tersedianya sarana dan prasarana;
g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat memberi pembelajaran.
2.9 Blue Ocean Strategy
Menurut Afiff ( 2012) dalam tulisannya berjudul Blue Ocean Strategy dan
Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa Blue Ocean Strategy pada prinsipnya adalah
strategi untuk keluar dari persaingan dengan menawarkan fitur produk atau sistem
yang inovatif, dimana hal seperti ini justru lepas dari perhatian para pesaing. Fitur
23
produk atau sistem ini biasanya memiliki perbedaan yang mendasar dengan yang
selama ini sudah ada dan diterapkan dalam organisasi. Beranjak dari pola-pikir blue
ocean strategy, organisasi didorong untuk memasuki sebuah lingkungan persaingan
baru yang secara potensial belum banyak organisasi berada dalam wilayah tersebut
selama ini seolah diabaikan oleh para pesaing. Dalam pola-pikir sebelumnya, yang
oleh W Chan Kim dan rekannya disebut sebagai red ocean yaitu suatu kemampuan
untuk mengalahkan kompetitor menjadi hal terpenting, dimana pesaing biasanya
memberikan tawaran fitur produk dan sistem yang seragam, sama, dan semua saling
memperebutkan pangsa pasar yang sama. Maka situasi yang terjadi adalah adanya
persaingan ketat. Karakteristik dari blue ocean ditandai oleh area yang belum
banyak terjelajahi, belum terdapat penciptaan permintaan, dan memiliki peluang
pertumbuhan yang sangat menguntungkan. Saat ruang pasar semakin sesak,
prospek terhadap laba dan pertumbuhan dapat berkurang, dan produk pun telah
bergeser menjadi komoditas.
Pengertian strategi samudra biru menurut W. Chan Kim dan Renee Mauborgne
yang diterjemahkan dalam Blue Ocean Strategy untuk Ciptakan Ruang Pasar
Tanpa Pesaing dan Biarkan Kompetisi Tak Lagi Relevan (2005: 10) “Bagaimana
membuat ruang pasar yang belum terjelajahi, yang bisa menciptakan permintaan
dan memberikan peluang pertumbuhan yang sangat menguntungkan. Intinya,
bagaimana bersaing dengan tangkas dalam kompetisi; bagaimana secara cerdik
membaca persaingan, menyusun strategi dan kerangka kerja yang sistematis guna
menciptakan samudra biru”.
24
Definisi yang dikemukakan tentang strategi blue ocean menjelaskan bahwa
strategi samudra biru bukan sekedar strategi untuk memenangkan suatu persaingan
namun strategi untuk keluar dari wilayah persaingan dengan menciptakan ruang
yang baru dan membuat para pesaing dan sistem kompetisi menjadi tidak relevan.
Dalam tulisannya tentang Implementasi Blue Ocean Strategy, Chrismardani
(2010) menyatakan bahwa Blue Ocean Strategy adalah strategi yang membuat
hilangnya persaingan dalam pasar dan membuat persaingan menjadi tidak relevan.
Dalam lautan biru permintaan bukan dibuat untuk diperebutkan, dalam hal ini
kanvas strategi dan kurva nilai dibutuhkan untuk merancang blue ocean strategy.
Strategi ini membutuhkan suatu inovasi yang terus menerus dan selalu melakukan
pengendalian terhadap kurva nilai agar tetap menemukan strategi yang tepat untuk
mencari peluang menciptakan lautan biru yang baru. Meskipun strategi ini terbukti
sangat baik namun di Indonesia masih jarang yang melakukan oleh karena itu
perlunya pemahaman ini bagi kalangan manajerial puncak agar organisasinya selalu
memiliki kekuatan untuk menciptakan lingkungan baru yang bebas dari persaingan
ketat.
Inovasi dan kesetaraan nilai menjadi penekanan pada strategi BOS ini.
Perpaduan nilai dan inovasi memerlukan cara agar bermanfaat bagi masyarakat dan
organisasi. Gambar 2.2 memberi penjelasan tentang inovasi nilai yang dirancang
melalui penekanan biaya dan meningkatkan nilai bagi user .
25
(sumber : Sarnoto & Hasibuan, Jurnal Sistem Informasi MTI UI Vol.3-No.2- Oktober 2007)
Gambar 2.2
Diagram Usaha Menciptakan Diferensiasi Dan Biaya Rendah
Rancangan sistematis yang dilakukan oleh Kim dan Mauborgne (2005) dalam
Blue Ocean Strategy secara umum terdiri dari enam prinsip strategi yang
dikelompokkan dalam dua prinsip yaitu prinsip perumusan dan prinsip pelaksanaan
sebagaimana berikut ini :
1. Merekonstruksikan batasan-batasan pasar dengan cara, yaitu :
a. Mencermati kebutuhan infrastruktur wifi.id.
b. Mencermati konten dari program Banyuwangi Digital Society.
c. Mencermati kelompok atau komunitas dalam masyarakat di
Banyuwangi.
d. Mencermati usia pengguna internet yaitu pelajar, mahasiswa dan UKM.
e. Mencermati daya Tarik konten yang terkandung dalam Banyuwangi
Digital Society.
f. Fokus pada visi bukan pada angka.
2. Menjangkau melampaui permintaan yang ada.
26
3. Melakukan rangkaian strategis dengan tepat seperti urutan sebagai berikut:
a. Utilitas, sejauh mana program Banyuwangi Digital Society bermanfaat
bagi masyarakat.
b. Harga, yaitu menerapkan harga yang strategis agar menarik bagi
masyarakat sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mengikuti
program yang diberikan.
c. Biaya, apakah organisasi bisa mencapai biaya sasaran sehingga
organisasi mendapatkan keuntungan untuk meningkatkan pelayanan
masyarakat.
d. Pengapdosian, apakah ada hambatan dalam mengadopsi ide dan
gagasan.
Untuk prinsip eksekusi atau pelaksanaannya meliputi :
1. Mengatasi hambatan dalam organisasi.
2. Integrasi eksekusi ke dalam strategi. Sejak permulaan rancangan organisasi
mencakup integrasi eksekusi.
Perumusan dan impelementasi dari BOS menggunakan kerangka kerja dan tools.
Beberapa tools dan kerangka kerja tersebut adalah :
a. Kanvas Strategi merupakan kerangka kerja yang dipergunakan untuk
melakukan diagnosa dan eksekusi BOS. Tujuannya dari kerangka kerja
kanvas strategi ini adalah menangkap posisi organisasi yang ada dalam
pasar, dengan memahami posisi tersebut akan dipahami faktor yang menjadi
persaingan dalam hal produk, jasa, layanan yang diterima masyarakat.
27
Gambar 2.3 contoh kanvas strategi industri penerbangan dan faktor yang
mempengaruhi dalam industri penerbangan.
(Sumber: https://strategika.wordpress.com, diakses tanggal 29 Maret 2015)
Gambar 2.3.
Kanvas Strategi Southwest Airline
Kanvas Strategi memiliki dua fungsi sebagai berikut :
1. Menganalisa dan memotret keadaan pasar yang ada, hal ini membantu
pemahaman terhadap persaingan yang sedang terjadi, memahami hal apa
saja yang sedang diperebutkan dalam bidang jasa, layanan, produk dan
memahami kebutuhan dari masyarakat terhadap hal yang ditawarkan.
2. Merancang suatu kegiatan dan menata ulang segala hal yang sudah
dikerjakan dengan memperhatikan persaingan yang sedang terjadi untuk
menciptakan suatu strategi alternatif. Sumbu horizontal mewakili faktor
yang menjadi persaingan.
b. Kerangka Kerja Empat Langkah. Dalam konteks inovasi, nilai bisa di
pahami sebagai efisiensi biaya dan menciptakan nilai lebih untuk
masyarakat. Terdapat empat langkah dalam kerangka kerja ini yang disebut
28
sebagai four action framework sebagaimana gambar 2.4 tentang kerangka
kerja 4 langkah. Identifikasi dalam strategi yang dilakukan Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi dalam program Banyuwangi Digital Society, perlu
evaluasi dalam sosialisasinya. Masyarakat belum sepenuhnya
memanfaatkan teknologi yang disediakan oleh pemerintah dan kelompok
usia produktif belum juga memanfaatkan untuk kegiatan yang berorientasi
pada bisnis produk lokal.
(sumber: Kim dan Mauborgne, 2005)
Gambar 2.4.
Kerangka Kerja 4 Langkah
Reduce : Faktor yang harus dikurangi dari standar pemerintahan.
Eliminate : faktor apa yang diterima padahal seharusnya bisa di
hilangkan.
Raise : faktor yang harus ditingkatkan dari standar pemerintahan.
29
Create : faktor yang harus diciptakan dimana belum pernah di tawarkan
oleh pemerintahan sebelumnya.
2.10 Model Balanced Scorecard
Menurut Putra (2013) dalam penelitiannya tentang Penerapan Balanced
Scorecard Sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Pada Instansi Pemerintah,
Balanced Scorecard adalah suatu metode sistem manajemen yang mampu
menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata di lapangan.
Kinerja organisasi publik harus dilihat secara luas dengan mengidentifikasi
keberhasilan organisasi tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pendekatan dalam pengukuran kinerja bisa dimodifikasi agar layak digunakan
untuk menilai kinerja akuntabilitas publik dengan sebenarnya.
Balanced Scorecard dan Value for Money bisa digunakan dalam berbagai
macam cara agar mampu mendeteksi ketercapaian organisasi publik dalam
melayani pelanggan (masyarakat) BSC adalah salah satu instrumen manajemen
yang terbukti telah membantu banyak perusahaan dan organisasi dalam
mengimplementasikan strategi bisnis dan pelayanannya. Balanced Scorecard
merupakan suatu sistem manajemen, yang didalamnya mencakup tentang
pengukuran dan pengendalian yang secara cepat, tepat dan komprehensif dapat
memberikan dasar pemahaman kepada pimpinan perusahaan dan organisasi tentang
kinerja organisasinya. Pengukuran kinerja tersebut melihat organisasi dari empat
sudut pandang yaitu sisi keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, sisi
pembelajaran dan pertumbuhan.
30
Menurut Nurjaya,W.W.K (2014) dalam penelitianya tentang Model Strategic
Planning For Information System Menggunakan Balance Scorecard pada
Universitas Komputer Bandung, metode balanced scorecard dimanfaatkan sebagai
alat yang efektif untuk metode perencanaan strategis yaitu sebagai penterjemahan
dari visi, misi, peran pokok, faktor penentu keberhasilan, tolak ukur, tujuan, dan
target kinerja dalam perbaikan yang komprehensip, terukur, koheren dan
berimbang. Dengan adanya perencanaan yang baik maka dapat meningkatkan
efisiensi dan efektifitas dalam proses usaha, dapat memberikan nilai tambah berupa
tingkat persaingan yang tinggi dalam persaingan usaha, dan mampu meningkatkan
kinerja dan pertumbuhan kompetisi yang berkelanjutan.
Selanjutnya Nugroho (2013) tentang Perencanaan Strategis Berbasis Kerangka
Kerja Balanced Scorecard (BSC) pada Lembaga Pemerintahan Non Departemen
(LPND) menguraikan bahwa Balanced Scorecard merupakan suatu sistem
manajemen untuk mengelola implementasi strategi, mengukur kinerja secara utuh,
mengkomunikasikan visi, strategi dan sasaran kepada pemangku kepentingan. Kata
balanced dalam Balanced Scorecard merujuk pada konsep keseimbangan antara
berbagai sudut pandang, jangka waktu (pendek dan panjang), ruang lingkup
perhatian (intern dan ekstern). Kata scorecard mengacu pada rencana kinerja
organisasi dan bagian-bagiannya serta ukurannya secara kuantitatif. Balanced
Scorecard dapat memberikan manfaat bagi organisasi dalam beberapa cara, yaitu :
1. Menjelaskan visi organisasi,
2. Menyelaraskan organisasi untuk mencapai visi itu,
3. Mengintegrasikan perencanaan strategis dan alokasi sumber daya,
31
4. Meningkatkan efektifitas manajemen dengan menyediakan informasi yang tepat
untuk mengarahkan pada perubahan.
Sebagai salah satu tools manajemen, Balanced Scorecard diterapkan dalam
sistem pemerintahan. Pada prinsipnya, Balanced Scorecard merupakan tools yang
digunakan untuk memetakan strategi dan menterjemahkan strategi menjadi rencana
aksi. Balanced scorecard organisasi dapat mendefinisikan strategi yang bersifat
normatif. Bentuk definitif dari strategi yang normatif diterjemahkan dalam bentuk
Key Performance Indicators (KPI). Setiap strategi yang dipetakan menjadi sasaran
strategis kedalam perspektif balanced scorecard, harus ditentukan ukuran
keberhasilannya.
(Sumber: https://jsofian.wordpress.com, diakses pada 30 Maret 2015 )
Gambar 2.5.
Perspektif Balanced Scorecard
32
Perspektif Balanced Scorecard menurut Sofian (2008) tentang Perancangan
Balanced Scorecard di Institusi Pemerintah menguraikan tentang empat persfektif
pada gambar 2.5. Pada prinsipnya perancangan perspektif BSC pada organisasi
pemerintah sebagai berikut:
1. Perspektif Stakeholder. Stakeholder (masyarakat) yang dimaksud dalam
gambar 2.4 meliputi citizens (customer), community caring capacity,
building community adalah pihak yang membutuhkan infrastruktur dan
fasilitas publik yang difasilitasi instansi pemerintah. Indikator yang
biasanya dipergunakan contohnya adalah penekanan tingkat kemiskinan
sebagai wujud peningkatan usaha kecil menengah atau UKM, penekanan
angka putus sekolah sebagai hasil peningkatan layanan pendidikan yang
baik, peningkatan partisipasi masyarakat terhadap program Banyuwangi
Digital Society.
2. Perspektif Financial, perspektif ini menitik beratkan pada pengelolaan
anggaran untuk merealisasikan visi dan misi dari pemerintah. indikatornya
diukur seperti tingkat penyerapan dalam penggunakan APBD.
3. Perspektif Internal Organizational Processes. perspektif ini focus pada
kualias layanan publik yang diberikan. Instansi pemerintah memiliki
kewajiban untuk manjadi fasilitator bagi masyarakat dibandikan sebagai
regulator. Indikator yang dipergunakan contohnya kecepatan respon dari
aparat terhadap laporan masyarakat, kualitas pelayanan infrastruktur dan
konten yang diberikan, kerjasama dengan masyarakat dan komunitas
lainnya.
33
4. Perspektif Learning and Growth Team Development. Perspektif ini adalah
dasar untuk tercapainya tiga perspektif lainnya. Dalam penyediaan program
layanan kepada masyarakat diperlukan komitmen, dedikasi, dan kompetensi
dari para penyelenggara pemerintahan sehingga dapat terwujud visi dari
organisasi tersebut. Indikatornya adalah seperti tingkat pendidikan
penyelenggara pemerintah, penguasaan Teknologi informasi dan
komunikasi, sertifikasi, dan dedikasi.
2.11 Variabel Kuesioner Berbasis End User Computing Satisfaction
Menurut Doll (1988) dan Torkzadeh (1991) End User Satisfaction (EUCS)
adalah evaluasi menyeluruh pada pengguna sistem informasi yang berdasarkan
pengalaman mereka dalam menggunakan sistem tersebut. Evaluasi dengan model
ini berpusat pada kepuasan pengguna terhadap aspek teknologi dengan menilai isi,
keakuratan, format, waktu dan kemudahan dalam menggunakan sistem. Karena itu
End User Satisfaction (EUCS) adalah metode mengukur kepuasan pengguna
dengan variabel yang berbasis contents, accuracy, format, easy to use, timeliness.
Gambar 2.6.
Dimensi Pengukuran dari EUCS
EUCS ( D)
Content D.1
Accuracy D.2
Format D.3
Easy to use D.4
Timeliness D.5
KEPUASAN
SATISFACTION &
LOYALITY (E)
34
2.12 Model Kano
Model Kano adalah metode untuk mengkategorikan variabel-variabel dari
produk dan jasa berdasarkan seberapa baik produk/jasa tersebut dan apakah mampu
memuaskan pemakai. variabel layanan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori
yaitu :
1. Must Be atau Basic needs
Pada kategori keharusan (must be) atau kebutuhan dari (basic needs),
pengguna menjadi tidak puas jika kinerja varibel rendah. Tetapi kepuasan
pengguna tidak akan meningkat jauh diatas netral meski kinerja variabel
tinggi.
2. One-Dimensional atau performance needs
Dalam kategori ini, tingkat kepuasan pengguna berhubungan linier dengan
kinerja variabel, sehingga kinerja variabel yang tinggi akan mengakibatkan
tingginya kepuasan pengguna.
3. Attractive atau excitement needs
Kategori Attractive atau excitement needs tingkat kepuasan pengguna akan
meningkat sampai tingkatan tertinggi dengan meningkatnya kinerja
variabel akan tetapi penurunan kinerja variabel tidak akan menurunkan
tingkat kepuasan.
Kecenderungan reaksi dari konsumen akan berada pada kategori di jelaskan
pada Tabel 2.1 tentang kategori Kano yaitu indifferent, questionable, dan reserve.
Indifferent kategori dimana jika tidak ada layanan, maka tidak akan berpengaruh
kepada kepuasan konsumen. Reserve akan terjadi ketika derajad kepuasan
35
konsumen lebih tinggi terhadap layanan yang sedang berlangsung tidak semestinya
dibanding dengan layanan yang berjalan baik. Questionable adalah situasi dimana
konsumen merasa ragu jika layanan diberikan. Gambaran dari bentuk derajad
kepuasan pengguna terlihat pada Gambar 2.7 tentang diagram kepuasan Kano.
Tabel 2.2.
Kategori Kano (Amran, 2012)
Pertanyaan disfungsional
San
gat
pu
as
Pu
as
Bia
sa
Saj
a
Tid
ak
Pu
as
San
gat
Tid
ak p
uas
Per
tan
yaa
n
fun
gsi
on
al
Sangat puas Q A A A O
Puas R I I I M
Biasa saja R I I I M
Tidak puas R I I I M
Sangat tidak puas R R R R Q
M: must-be
O : one-dimensional
A : attractive
I : indifferent
R : reverse
Q : questionable
36
Gambar 2.7.
Diagram Kano
2.13 Metode Slovin
Rumus slovin banyak dipergunakan oleh para peneliti karena rumus Slovin
dapat dipakai untuk menentukan ukuran sampel, hanya jika penelitian bertujuan
untuk yang menduga proporsi populasi. Populasi Kabupaten Banyuwangi yang
besar bisa ditentukan ukuran sampelnya dengan metode rumus Slovin. Menurut
Setiawan (2007) mengatakan tentang rumus Slovin sebagai berikut :
a. Rumus Slovin bisa dipergunakan untuk menentukan ukuran sampel, hanya
jika penelitian bertujuan untuk yang menduga proporsi populasi.
b. Asumsi tingkat keandalan 95%, karena menggunakan α=0,05, sehingga
diperoleh nilai Z=1,96 yang kemudian dibulatkan Z=2.
c. Asumsi keragaman populasi yang dimasukan dalam perhitungan adalah P
(1-P), dimana P=0,5.
37
d. Nilai galat pendugaan (d) didasarkan atas pertimbangan peneliti.
2.14 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
Setelah mendapatkan hasil dari penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada
responden, maka harus dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Menurut Sudjana
(2004) menyatakan bahwa validitas berkenaan dengan ketepatan alat penilaian
terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya
dinilai.
Untuk mengetahui sejauh mana validitas data yang diperoleh dari penyebaran
kuesioner uji validitas data dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antar
masing-masing pertanyaan dengan skor total pengamatan dengan membandingkan
hasilnya antara lain :
a. Jika r hasil positif, serta r hasil > r tabel, maka variabel tersebut valid;
b. Jika r hasil positif, serta r hasil < r tabel, maka variabel tersebut tidak valid.
Suatu tes yang valid untuk tujuan tertentu atau pengambilan keputusan tertentu,
mungkin tidak valid untuk tujuan atau pengambilan keputusan lain. Jadi validitas
suatu tes, harus selalu dikaitkan dengan tujuan atau pengambilan keputusan
tertentu.
Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali
pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama, diperoleh hasil
pengukuran yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subyek
memang belum berubah. Menurut Sudjana (2004) reliabilitas sebagai alat penilaian
adalah ketepatan dalam menilai apa yang dinilai. Artinya adalah kapanpun alat
penilaian tersebut dipergunakan akan memberikan hasil yang relatif sama.
38
Untuk mengetahui situasi apakah tanggapan terhadap tes atau instrument
tersebut konsisten atau mantap, maka dapat dilakukan dengan cara memberikan tes
yang sama secara berulang kali (dua kali) kepada obyek ukur atau responden yang
sama. Pengetesan berulang ini merupakan syarat minimal untuk mengetahui apakah
tanggapan obyek ukur terhadap tes tersebut konsisten atau tidak.
Setelah dilakukan uji validitas, maka item-item yang valid dapat dilanjutkan
dengan pengujian reliabilitas. Untuk item yang tidak valid pada uji validitas tidak
dimasukkan dalam pengujian reliabilitas atau dihilangkan. Untuk menguji
reliabilitas dilakukan dengan cara mencari angka reliabilitas item-item pernyataan
dari kuesioner dengan rumus Cronbac’h Alpha. Variabel dikatakan reliabel jika
nilai r alpha > r tabel (Santoso, 2004).
Top Related