BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penetapan

dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki

wilayah yang lebih luas dan lebih kompleks dibandingkan dengan sektor

swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan

bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena

kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik

tersebut.

Pengertian akuntansi sektor publik tidak terlepas dari pengertian

akuntansi secara umum. Akuntansi didefinisikan sebagai aktivitas pemberian

jasa (service activity) untuk menyediakan informasi keuangan kepada pada

pengguna (user) dalam rangka pengambilan keputusan. Untuk aktivitas

tersebut, dilakukan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, dan

pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang timbul dari kegiatan suatu

organisasi untuk menghasilkan informasi keuangan pada waktu tertentu, hasil

kegiatan untuk periode yang berakhir pada waktu tertentu, disertai dengan

suatu penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Menurut Bastian (2001:6) pengertian akuntansi sektor publik adalah

mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan

10

dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-

departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan

yayasan-yayasan sosial maupun proyek-proyek kerja sama sektor publik dan

swasta. Halim (2002:143) menyatakan pengertian akuntansi sektor publik

sebagai sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif

terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan

keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas

berbagai alternatif arah tindakan. Mardiasmo (2002:1-2) menjelaskan

akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subyek

untuk didiskusikan baik oleh kalangan akademisi maupun praktisi sektor

publik.

Berdasarkan dari pengertian tersebut, maka akuntansi sektor publik

dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan

informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan,

pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta

penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Jadi secara umum pengertian

akuntansi sektor publik tidak jauh berbeda dengan akuntansi bisnis,

perbedaannya hanya terletak pada jenis transaksi yang dicatat dan

penggunaannya. Jenis transaksi yang dicatat dalam akuntansi sektor publik

adalah transaksi keuangan pemerintah, sebagian akan memiliki karakteristik

tersendiri yang membedakannya dengan akuntansi bisnis.

2.1.2 Pengukuran Kinerja dalam Organisasi Sektor Publik

11

Pengukuran kinerja dalam sektor publik sangat penting dilakukan

untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer publik dalam

menghasilkan pelayanan yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar

kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi

meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik dibelanjakan secara

ekonomis, efisien dan efektif.

Mardiasmo (2002:121) menjelaskan sistem pengukuran kinerja sektor

publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik

menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non

finansial. Tujuan sistem pengukuran kinerja adalah :

1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.

2) Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara seimbang

sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.

3) Untuk mengakomodasikan pemahaman kepentingan manajer level

menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence.

4) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual

dan kemampuan kolektif yang rasional.

Manfaat pengukuran kinerja adalah :

1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai

kinerja manajemen.

2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

12

3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan

membandingkannya dengan target kinerja serta sserta melakukan tindakan

korektif untuk memperbaiki kinerja.

4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara

objektif atas pencapaian yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran

kinerja yang telah disepakati.

5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka

memperbaiki kinerja organisasi.

6) Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan telah

terpenuhi.

7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.

8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

2.1.3 Penilaian Kinerja dalam Sektor Publik

Menurut Bastian (2006:274), kinerja adalah gambaran dari pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan baik secara fisik

maupun non fisik yang dicapai oleh karyawan sesuai dengan tanggung jawab

yang diberikan kepadanya dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi

organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi atau hasil yang dicapai

oleh suatu instansi dalam periode tertentu.

Sektor publik merupakan suatu entitas ekonomi yang memiliki

keunikan tersendiri karena memiliki sumber daya yang tidak kecil, bahkan

bisa dikatakan sangat besar. Organisasi sektor publik juga melakukan

transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan tetapi berbeda dengan entitas

13

ekonomi lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba.

Nordiawan (2006:1) menyebutkan bahwa sumber daya ekonomi organisasi

sektor publik dikelola untuk tidak mencapai laba.

Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas suatu

organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan

kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama penilaian kinerja

adalah untuk memberikan motivasi pada setiap karyawan dalam mencapai

sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan

sebelumnya agar tercapainya tujuan dari organisasi tersebut (Mulyadi,

2001:415).

2.1.4 Pengertian Audit Sektor Publik

Audit sektor publik tidak hanya memeriksa serta menilai kewajaran

laporan keuangan publik, tetapi juga menilai ketaatan aparatur pemerintahan

terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Disamping itu, auditor

sektor publik juga memeriksa dan menilai sifat-sifat hemat (ekonomis)

efisiensi serta keefektivan dari semua pekerjaan, pelayanan atau program

yang dilakukan pemerintah.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:14) pemahaman

audit sektor publik adalah sebagai berikut :

“Audit yang berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah, diIndonesia lembaga yang bertanggung jawab secara fungsionalterhadap kekayaan atau keuangan negara adalah Badan PemeriksaKeuangan (BPK) sebagai lembaga pada tingkat tertinggi, BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan InspektoratJenderal (Itjen) yang ada pada departemen-departemen pemerintah”

14

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa audit

sektor publik merupakan audit yang mengarah pada pemeriksaan pemerintah

yang meliputi atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, audit ekonomi,

efisiensi, dan efektivitas operasi organisasi.

2.1.5 Karakteristik Audit Sektor Publik

Bastian (2001:299) menyatakan karakteristik kualitatif audit sektor

publik sama dengan karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik. Audit

sektor publik merupakan bagian dari akuntansi sektor publik. Karakteristik

tersebut antara lain :

1) Relevan pada kebutuhan pemakai.Informasi yang relevan adalah informasi yang berguna untuk proses

pengambilan keputusan dan proses akuntabilitas publik.2) Dipahami, jelas dan akurat.

Pemakai laporan keuangan sektor publik seharusnya memahami informasi

yang disajikan. Penyajian yang sederhana, jelas dan ringkas membantu

pemahaman pemakai laporan keuangan.3) Disajikan menurut periodisasi

Periodisasi pelaporan keuangan sangat diperlukan untuk membatasi

rentang data yang diteliti. Pembatasan ini sangat dibutuhkan untuk

memfokuskan audit pelaporan keuangan pada periode satu tahun.4) Konsisten dan komparabilitas

Informasi yang konsisten akan menjamin daya banding pelaporan

keuangan sektor publik.5) Materialitas

Proses audit hanya ditujukan pada transaksi yang secara materialitas

mempengaruhi penilaian terhadap laporan keuangan tersebut. Sehingga

penentuan batas materialitas akan mempengaruhi perencanaan audit,

terutama dalam penentuan sampling.

15

2.1.6 Prosedur Audit Kinerja

Mardiasmo (2002:186) menyebutkan secara umum ada dua prosedur

utama untuk melakukan praktik auditing terhadap kinerja organisasi secara

komprehensif, yaitu :

1) Management and technical reviewTelaah fungsi manajemen secara umum mengenai perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dan metode atau teknik

khusus yang digunakan oleh entitas untuk menentukan apakah :

a) Rencana yang matang telah dikembangkan untuk mencapai hasil yang

diinginkan.

b) Terdapat struktur yang memadai tentang wewenang dan tanggung

jawab manajemen.c) Manajemen telah secara jelas mengkomunikasikan ekspektasinya

kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas operasi.d) Pelaksanaan diawasi dan dievaluasi secara reguler dengan

menggunakan kriteria yang memadai sehingga varian dari rencana

dapat dideteksi dan dikoreksi tepat pada waktunya.

2) Special studiesTelaah yang diarahkan untuk mencapai kesesuaian terhadap spesifikasi

tertentu sesuai dengan permintaan. Sebagai contoh, special studies

mungkin dilaksanakan untuk :

a) Penelitian mengenai dugaan terjadinya kesalahan dan kecurangan.

16

b) Menilai kecukupan pengendalian internal dalam sistem informasi

manajemen atau sistem akuntansi yang diterapkan.

c) Konsultasi dengan manajemen berkaitan dengan masalah keuangan

khusus atau berkaitan dengan masalah kinerja.

d) Mengevaluasi penggunaan dana untuk kegiatan investasi yang

mungkin berpengaruh terhadap operasi organisasi di masa mendatang.

2.1.7 Pengertian Value for Money Audit

Mardiasmo (2002:218) menjelaskan value for money audit atau audit

kinerja adalah pengauditan yang dilakukan untuk memeriksa tingkat

ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan suatu program atau kegiatan

dan unit kerja tertentu. Jadi, value for money audit merupakan konsep

pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen

utama, yaitu :

1) EkonomiPerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang

terendah. Konsep ekonomi memastikan bahwa biaya input yang digunakan

dalam operasional organisasi dapat diminimalkan.

2) EfisiensiPencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan

input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan

perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau

target yang telah ditetapkan.

3) Efektivitas

17

Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara

sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

Manfaat yang diperoleh dari implementasi value for money audit pada

organisasi sektor publik, antara lain :

1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang

diberi tepat sasaran.2) Meningkatkan mutu pelayanan publik.3) Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan

terjadinya penghematan dalam penggunaan input.4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.5) Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan

akuntabilitas.

2.1.8 Karakteristik Value for Money Audit

Audit kinerja yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, efektivitas pada

dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan

prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-

tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas

atau fungsi yang diaudit. Definisi audit kinerja adalah suatu proses sistematis

untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat

melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi,

efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap

kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara

kinerja yang telah dicapai dengan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya,

serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan

tersebut.

18

Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan

mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah

ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Secara teknik

kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan

penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat

yang ekonomis, efisien, dan efektif.

Salah satu hal yang membedakan value for money audit dengan audit

convensional audit adalah dalam hal laporan audit. Dalam audit yang

konvensional, hasil audit berupa pendapat (opini) auditor secara independen

dan obyektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria

standar yang telah ditetapkan, tanpa pemberian rekomendasi perbaikan.

Sedangkan value for money audit tidak sekedar menyampaikan kesimpulan

berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan, akan tetapi juga

dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan dimasa mendatang.

2.1.9 Audit Ekonomi dan Efisiensi

Halim (2002:213) menyatakan secara umum audit ekonomi dan

efisiensi dirancang untuk menentukan apakah perangkat daerah atau unit-unit

kerja yang berada di linkungan Pemerintah Daerah telah mengelola sumber-

sumber ekonomi yang dimilikinya secara ekonomis dan efisien. Sedangkan

Mardiasmo (2002:180) menjelaskan bahwa ekonomi mempunyai arti biaya

terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output

dengan biaya (input). Karena output dan biaya diukur dalam unit yang

19

berbeda, maka efisiensi dapat terwujud ketika dalam sumber daya yang ada

dapat dicapai output maksimal atau output tertentu dapat dicapai dengan

sumber daya yang sekecil-kecilnya. Untuk dapat mengetahui apakah

organisasi telah menghasilkan output yang optimal dengan sumber daya yang

dimilikinya, auditor dapat membandingkan output yang telah dicapai pada

periode yang bersangkutan dengan :

1) Standar yang telah ditetapkan sebelumnya.2) Kinerja tahun-tahun sebelumnya.3) Unit lain pada organisasi yang sama atau pada organisasi yang berbeda

Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan :

1) Apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan

sumber dayanya secara ekonomis dan efisien.2) Penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak

efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem

informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasi.

The General Accounting Office Standards (1994) dalam Mardiasmo

(2002:181) menegaskan bahwa audit ekonomi dan efisiensi dilakukan dengan

mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah :

1) Mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat.2) Melakukan pengadaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan pada biaya

terendah.3) Melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara

memadai.4) Menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau

kurang jelas tujuannya.

20

5) Menghindari adanya pengangguran sumber daya atau jumlah pegawai

yang berlebihan.6) Menggunaan prosedur kerja yang efisien.7) Menggunakan sumber daya minimum dalam menghasilkan atau

menyerahkan barang atau jasa dengan kuantitas dan kualitas yang tepat.8) Mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan perolehan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya negara.9) Melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai

kehematan dan efisiensi.

Mahsun (2006:186) mengemukakan bahwa audit ekonomi yaitu

mengukur tingkat kehematan yang dilakukan oleh organisasi sektor publik.

Pengukuran tingkat ekonomi memerlukan data-data anggaran biaya dan

realisasi biaya. Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur audit

ekonomi adalah dengan menggunakan rasio ekonomi yaitu perbandingan

antara input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter.

Audit Ekonomi =

Rasio Ekonomi =

Menurut Mardiasmo (2002:4) audit efisiensi dinyatakan dalam

formulasi rasio efisiensi yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan

besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan

realisasi pendapatan yang diterima.

Audit Efisiensi =

21

Input

Input Value

X100% .............................(1)

100% ...(2)XAnggaran biaya untuk memungut PAD

Realisasi biaya untuk memungut PAD

X100% ...(3) Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD

Realisasi penerimaan PAD

2.1.10 Audit Efektivitas

Audit ini dilakukan di sektor publik atau pemerintahan yang dirancang

untuk menilai apakah program-program atau proyek-proyek yang dirancang

dan dilaksanakan telah memenuhi sasaran atau tujuan kebijakan yang telah

ditetapkan. Menurut Audit Commision (1986) dalam Mardiasmo (2002:182),

efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan

pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya.

Adapun tujuan pelaksanaan audit efektivitas atau audit program adalah :

1) Menilai tujuan program baik yang baru maupun yang sudah berjalan,

apakah sudah memadai dan tepat.2) Menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan.3) Menilai efektivitas program dan atau unsur-unsur program secara terpisah

atau sendiri-sendiri.4) Mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang baik

dan memuaskan.5) Menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif untuk

melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih

baik dan dengan biaya yang lebih rendah.6) Menemukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang tindih,

atau bertentangan dengan program lain yang terkait.7) Mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan

lebih baik.8) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

untuk program tersebut.9) Menilai apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup memadai

untuk mengukur, melaporkan, dan memantau tingkat efektivitas program.

22

10) Menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan

dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program.

Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas

adalah rasio efektivitas. Halim (2002:129) menyatakan bahwa rasio

efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam

merealisasi PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Audit Efektivitas =

2.1.11 Kategori Kegiatan Value for Money Audit

Mardiasmo (2002:184) menyatakan value for money audit secara

umum mempunyai tiga kategori kegiatan, yaitu :

1) By-product VFM work

Pekerjaan value for money audit yang merupakan tujuan sekunder

disamping pekerjaan-pekerjaan utama yang lebih penting, pekerjaan ini

biasanya kurang terstruktur dibandingkan dengan tugas atau kegiatan yang

lainnya. Tipe pekerjaan ini biasanya berupaya untuk mencari penghematan-

penghematan dengan jalan melakukan sedikit perubahan dalam praktik kerja.

Perubahan yang dilakukan mungkin hanya sebagian kecil tetapi seringkali

memiliki manfaat yang substansial.

2) An Arrangement Review

23

X 100% .....(4)Realisasi penerimaan PAD

Target penerimaan PAD yang ditetapkan

Pekerjaan value for money audit yang dilakukan untuk menjamin atau

memastikan bahwa klien telah melakukan tugas administrasi yang diperlukan

untuk mencapai value for money. Dalam organisasi yang memberikan jasa

kompleks, operasi yang ekonomis, efisien, dan efektif hanya dapat dilakukan

jika terdapat serangkaian peraturan formal untuk mengontrol penggunaan

sumber daya. Auditor dapat mengecek dan menilai keberadaan peraturan

formal semacam ini. Arrangement review akan memberikan gambaran bagi

auditor untuk me review kinerja dan me review jasa-jasa tertentu atau khusus.

3) Performance Review

Pekerjaan yang dilakukan untuk menilai secara obyektif value for

money yang telah dicapai oleh klien dan membandingkannya dengan kriteria

(pembanding) yang valid. Penilaian terhadap kinerja klien dapat dilakukan

dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dengan kinerja masa lalu,

terget yang telah ditetapkan sebelumnya atau kinerja organisasi sejenis

lainnya.

2.1.12 PengukuranValue for Money Audit

Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik

dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi dan

akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup

pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu :

ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan sumber dan alokasi sumber daya

dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan serta

efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

24

Untuk dapat melaksanakan penilaian kinerja organisasi secara

obyektif, maka diperlukan indikator kinerja yang terkait pada efisiensi kerja

dan kualitas pelayanan. Sementara itu kualitas terkait dengan kesesuaian

dengan maksud dan tujuan (fitness for purpose), konsistensi dan kepuasan

publik (public satisfaction). Kepuasan masyarakat dalam konteks tersebut

dapat diartikan dengan semakin rendahnya keluhan dari masyarakat.

2.1.13 Pengertian Pajak Daerah

Menurur Mardiasmo (2006:12) pajak daerah adalah iuran wajib yang

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Seperti halnya

dengan pajak, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber

pendapatan daerah (budgetary) dan sebagai alat pengatur (regulator). Dalam

hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan

daerah, tetapi dapat pula suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat

mengatur alokasi dan distribusi suatu daerah atau wilayah tertentu.

Erly Suandy (2005:236) menyebutkan pajak daerah yang selanjutnya

disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

25

digunakan untuk menbiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan

pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya

disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dimana yang

dimaksud dengan daerah yaitu daerah yang berhak mengurus rumah

tangganya sendiri (daerah otonom) yang dibagi menjadi daerah provinsi dan

daerah kabupaten atau kota.

Tujuan dari dikeluarkannya undang-undang tersebut adalah untuk

menyederhanakan berbagai pungutan daerah dalam rangka mengurangi

ekonomi biaya tinggi, menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan

dan retribusi daerah untuk memperkuat fondasi penerimaan daerah, dengan

mengefektifkan jenis pajak dan retribusi tertentu yang potensial. Sesuai

dengan undang-undang tersebut, pajak daerah dapat dogolongkan menjadi

dua macam, yaitu :

1) Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi), terdiri dari :

a) Pajak kendaraan bermotor

b) Bea balik nama kendaraan bermotor

c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

2) Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), terdiri dari :

a) Pajak Hotel

26

b) Pajak Restoran

c) Pajak Hiburan

d) Pajak Reklame

e) Pajak Penerangan Jalan

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

g) Pajak Parkir

h) Pajak Air Tanah

i) Pajak Sarang Burung Walet

j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.14 Penggolongan Jenis Pajak

Mardiasmo (2006:5) jenis-jenis pajak dapat digolongkan menjadi tiga,

yaitu :

1) Menurut Golongannya

a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib

Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : pajak penghasilan.

b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan

atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : pajak pertambahan nilai.

2) Menurut Sifatnya

27

a) Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : pajak penghasilan

b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang

mewah.

3) Menurut lembaga pemungutanya

a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak

penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea

materai.

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri dari atas :

- Pajak Provinsi, contoh : pajak kendaraan bermotor dan pajak

bahan bakar kendaraan bermotor.- Pajak Kabupaten atau Kota, contoh : pajak hotel, pajak restoran,

dan pajak hiburan.

2.1.15 Pajak Hotel dan Restoran

Pajak hotel dan restoran adalah pajak yang dipungut atas setiap

pelayanan hotel dan restoran. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan

28

bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan atau

fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran secara langsung maupun tidak

langsung termasuk bangunan lain yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh

pihak yang sama, kecuali untuk toko dan perkantoran. Restoran atau rumah

makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang

disediakan dengan dipungut bayaran tidak termasuk usaha jasa boga atau

katering.

Objek pajak hotel dan restoran menurut peraturan No.9 Tahun 2011

antara lain:

1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubug

wisata, motel, wisma wisata, pesanggrahan, hotel dan rumah penginapan

termasuk kos dengan jumlah kamar 15 atau lebih yang menyediakan

fasilitas seperti rumah penginapan.2) Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimili, telex, fotocopy,

pelayanan cuci, pelayanan setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang

disediakan atau dikelola hotel.3) Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran, kolam renang,

tenis, golf yang disediakan atau dikelola hotel.4) Jasa penyewaan ruangan untuk acara atau pertemuan di hotel.5) Penjualan makanan dan minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas

penyantapannya.

Adapun yang dikecualikan dari objek pajak hotel dan restoran adalah :

1) Asrama dan pesantren2) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan

oleh bukan tamu hotel tanpa pembayaran.

29

3) Pertokoan, perkantoran, perbankan dan salon yang dipakai oleh umum di

hotel.4) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang

dimanfaatkan umum.5) Pelayanan jasa boga atau katering.

Subyek pajak hotel dan restoran menurut Perda tersebut yakni orang

pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan

restoran, sedangkan wajib pajak hotel dan restoran adalah pengusaha hotel

dan restoran. Dimana dasar pengenaan pajak hotel dan restoran adalah jumlah

pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan restoran dengan tarif pajak

yang ditetapkan adalah 10%. Pajak tersebut dipungut di wilayah tempat hotel

dan restoran berlokasi. Masa pajak hotel dan restoran ini adalah satu tahun

takwin.

2.1.2 Pembahasan Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ni Nyoman Ari Maharani

(2007) yang berjudul “Penelitian Kinerja Untuk Penerimaan Pajak Hotel dan

Restoran & Pajak Reklame Berdasarkan Value For Money Audit Pada Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2001-2005. Penelitian ini

membahas tentang penilaian kinerja Dispenda Kabupaten Badung ditinjau

dari sudut audit ekonomi, efisiensi dan efektivitas untuk penerimaan pajak

hotel dan restoran & pajak reklame tahun anggaran 2001-2005. Adapun hasil

penelitian ini adalah kinerja Dispenda Badung jika dilihat dari sudut

ekonomi, tahun 2002, 2004, dan 2005 lebih ekonomis dari tahun 2001-2003.

30

Ditinjau dari sudut efektivitas, tahun 2001 sampai dengan 2006 adalah sangat

efektif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-

sama meneliti kinerja keuangan daerah dan sama-sama menggunakan konsep

value for money, dengan variabel ekonomi, efisiensi dan efektivitas keuangan

daerah. Perbedaannya adalah pada penelitian ini tidak terdapat pajak reklame

sebagai objek dalam penelitian ini.

Penelitian yang sejenis juga dilakukan oleh Cokordo Istri Natalia

Dewi (2007) yang berjudul “Penilaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Value

For Money untuk Penerimaan Pajak dan Restribusi Daerah Pada Dinas

Pendapatan Kota Denpasar Tahun Anggaran 2002-2006”, yang membahas

tentang penilaian kinerja Dispenda kota Denpasar ditinjau dari sudut audit

ekonomi, efisensi dan efektivitas untuk penerimaan pajak dan retribusi daerah

tahun anggaran 2002-2006. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika

ditinjau dari sudut ekonomi untuk penerimaan pajak daerah pemerintah kota

Denpasar tahun anggaran 2002-2006 adalah tidak ekonomis, yaitu rata-rata

sebesar 104,35 persen, sedangkan untuk penerimaan retribusi daerah tahun

2002-2006 juga tidak ekonomis yaitu sebesar 105,40 persen. Jika ditinjau dari

sudut efisiensi untuk penerimaan retribusi daerah sebesar 4,99 persen, yang

artinya pengelolaan keuangan daerah pemerintah kota Denpasar sangat

efisien, karena rasionya berada pada interval kurang dari 60 persen. Jika

ditinjau dari sudut efektifitas pendapatan kota Denpasar tahun anggaran 2002-

2006 untuk penerimaan pajak daerah adalah rata-rata sebesar 104,34 persen

31

dan untuk penerimaan retribusi daerah adalah rata-rata sebesar 105,41 persen.

Hal ini berarti pemerintah kota Denpasar telah efektif dalam usaha

merealisasikan anggaran yang direncanakan atau telah berhasil guna dalam

pencapaian target.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-

sama meneliti kinerja keuangan daerah dan sama-sama menggunakan konsep

value for money, dengan variabel ekonomi, efisiensi dan efektivitas keuangan

daerah. Perbedaannya adalah pada objek dan lokasi penelitiannya. Objek

dalam penelitian sebelumnya adalah pajak dan retribusi daerah pada Dispenda

Kota Denpasar Tahun 2002-2006, sedangkan dalam penelitian ini objeknya

adalah pajak hotel dan restoran pada Dispenda Kabupaten Buleleng tahun

anggaran 2009-2013.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Komang Parwika Wini (2009)

yang berjudul “Penilaian Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Provinsi

Bali Berdasarkan Value For Money Untuk Penerimaan Pajak Kendaraan

Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB DAN BBN-KB)

Tahun 2003-2007”. Penelitian ini membahas tentang penilaian kinerja Dinas

Pendapatan Provinsi Bali ditinjau dari sudut audit ekonomi, efisiensi dan

efektivitas untuk penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama

kendaraan bermotor tahun 2003-2007.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika ditinjau dari sudut

ekonomi, maka penerimaan PKB dan BBN-KB tahun 2003-2007 adalah

32

tergolong ekonomis karena setiap tahunnya berturut-turut kurang dan 100

persen yaitu 85,49 persen , 92,9 persen, 96,97 persen, 94,3persen, 97,36

persen. Ini menunjukkan Dinas Pendapatan Provinsi Bali telah mampu

merealisasi biaya yang tidak melebihi anggaran. Jika ditinjau dari sudut

efisiensi pada tahun 2003-2007 untuk penerimaan PKB dan BBN-KB

tergolong sangat efisien karena nilai rasionya berada di bawah 60 persen. Jika

ditinjau dari sudut efektivitas untuk penerimaan PKB dan BBN-KB adalah

tergolong sangat efektif dengan nilai rasio berada di atas 100 persen,

walaupun masih banyak terdapat tunggakan pajak namun Dinas Pendapatan

Provinsi Bali telah mampu mencapai penerimaan PKB dan BBN-KB

melebihi target yang ditetapkan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-

sama meneliti kinerja keuangan daerah dan sama-sama menggunakan konsep

value for money, dengan variabel ekonomi, efisiensi dan efektivitas keuangan

daerah. Perbedaaannya adalah pada objek dan lokasi penelitiannya. Objek

pada penelitian sebelumnya adalah pajak kendaraan bermotor dan bea balik

nama kendaraan bermotor pada Dinas Pendapatan Provinsi Bali tahun 2003-

2007.

33