1
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Beberapa hal sangat berpengaruh dalam sistem pemerintahan pada iklim
otonom daerah, diantaranya adalah fenomena pemerintahan daerah yang
ditentukan oleh kreatifitas daerah dalam mengelola pemerintahannya,
ketergantungan daerah kepada pusat, dan eksitensi perundang-undangan yang
selalu berubah. Semua itu menjadi petunjuk bahwa di daerah, perubahan adalah
sesuatu yang mendasar untuk mengikuti fenomena dunia yang selalu berubah.
Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Perubahan menjadi
penting untuk menghadapi bebagai macam tantangan yang kompleks dan
menantang. Begitu pula dalam dunia pemerintahan, perubahan harus mewujudkan
efesiensi, dan pada saat bersamaan, harus mampu menemukan cara-cara untuk
meraih efektifitas organisasi.
Bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Barru sebagai dari Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD), Perubahan yang dimaksud harus diarahkan untuk
mewujudkan efesiensi dan efektifitas kerja organisasi. Sebab itu, Perubahan harus
disikapi dengan kemampuan organisasi mengidentifikasi pilihan-pilihan yang tepat
untuk mendukung kinerja Sekretariat DPRD untuk meningkatkan pelayanannya
dalam meningkatkan kinerja DPRD dan Anggota DPRD melalui kualitas organisasi,
kualitas SDM aparatur, dan kualitas SDM aparatur, dan kualitas perencanaan
organisasi dalam melaksanakan tupoksinya.
Terkait dengan terjadinya pergantian Anggota DPRD dari Anggota DPRD
hasil Pemilu Tahun 2004 ke Anggota DPRD hasil Pemilu tahun 2009, dan
pergantian Kepemimpinan Bupati Kabupaten Barru hasil Pemilukada tahun 2010,
juga telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
kabupaten Barru Tahun 2005-2025, serta dimasukinya Periode ke II RPJMD (2010-
2015), maka Sekretariat DPRD dengan sendirinya harus melakukan penyesuaian-
penyesuain dari perubahan-perbahan tersebut. Salah satu yang harus disesuaikan
adalah Rencana Kerja Sekretariat DPRD. Hal ini dimaksudkan agar Sekretariat
DPRD mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan, khususnya dengan
perubahan Grand Strategis Kabupaten Barru tahun 2010-2015 disikapi dengan
perubahan strategi melalui rencana kerja tahun 2011.
2
Bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Barru selain adaptif dengan Visi, Misi
dan Grand Strategis Kabuapaten Barru, hal ini yang mengikat rencana stratagisnya
adalah perkembangan regulasi yang mengatur tentang tugas dan fungsi DPRD
sebagai lembaga Legislasi, dan perubahan regulasi tentang tata terttb DPRD.
Perubahan tersebut terkait dengan ditetapkannya Peraturan DPRD Kab.Barru
Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata tertib DPRD Kab.Barru, Peraturan DPRD
Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Barru,
dan Peraturan DPRD Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata
Berencana Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
Kabupaten Barru. Semua peraturan DPRD tersebut menjadi bagian yang harus
diperhatikan dalam menetapkan Renstra Sekretariat DPRD. Hal itu terkait dengan
tugas pokok dari Sekretariat DPRD adalah untuk memberi layanan administasi
kepada DPRD dan anggota DPRD. Dengan Demikian, Rencana Strategis dari
Sekretariat DPRD adalah mengikuti masa berlakunya Keputusan DPRD tersebut,
yaitu Tahun 2010. Untuk itulah maka perubahan rencana strategis Sekretariat
DPRD disusun dengan Periode 2010-2015 sebagai konsekuensi dari tuposi
Sekretariat DPRD .
2. Landasan Hukum
Penyusunan Renstra SKPD dilandasi dasar hukum sebagai berikut :
a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat II di Sulawesi
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025
h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3
i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
j. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
k. Peratutan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah
m. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
p. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
q. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru
r. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005 – 2025
s. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 – 2015
3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kab.Barru dimaksudkan :
a. Menyediakan kebijakan dan program pembagunan agar menjadi indikator
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan
b. Tersedianya rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan
Sekretariat DPRD Kab.Barru selama lima tahun
c. Menjadi pedoman Sekretariat DPRD Kabupaten Barru dalam penyusunan
Rencana Kerja Tahunan (RKT)
4
Penyusunan rencana strategis ini bertujuan :
1. Untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang
2. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian
terhadap perubahan yang mungkin terjadi
3. Menjamin agar pelaksanaan pembangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Barru
dapat berjalan efisien, efektif dan produktif
4. Memfasilitasi manajemen DPRD sebagai lembaga legislasi daerah secara
transparan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek
pembangunan sehingga akuntabilitas publik senantiasa terjaga dan terpelihara,
dengan mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan
serta program kerja dengan memanfaatkan potensi perangkat manajerial
Sekretariat DPRD Kabupaten Barru dalam mendukung pelaksanaan tugas
DPRD sebagai lembaga legislasi Daerah.
5. Merencanakan dan mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik melalui
layanan professional dalam sistem kerja DPRD menuju pencapaian visi
Kabupaten Barru 2025.
4. Sistematika Penulisan Secara sistematis Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Barru dapat
diuraikan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum,
Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
KAB.BARRU,berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, dan Tantangan dan Peluang
Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, berisi
tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD, Telahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telahaan
Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN,
Berisi tentang Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah SKPD dan Strategis dan kebijakan SKPD
5
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
BAB VII : KAIDAH TRANSISI DAN PEDOMAN PELAKSANAAN
BAB VII : PENUTUP
6
BAB II
GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARRU A. Kedudukan Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 18 Tahun 2008 tentang susunan
organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD Kab.Barru, adalah merupakan salah satu unsure
pelaksanaan Pemerintah daerah yang berada dibawah dan bertanggung jamab kepada Bupati
melalui Sekretariat Daerah.
2.1 Tugas dan Fungsi,dan Struktrur Organisasi
a. Tugas dan Fungsi Pokok Sekretariat DPRD
1. Tugas Pokok DPRD adalah unsure staf pelayanan DPRD yang dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang dalam pelaksanan tugas pokoknya berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrative dibina oleh
Sekretariat Daerah.
2. Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok membantu DPRD dalam
menyelenggarakan tugas kewenangannya.
b. Fungsi
1. Menfasilitasi rapat-rapat dan Peninjauan/Kunjungan Kerja DPRD
2. Koordinasi penyusunan produk-produk hokum
3. Pelaksanaan urusan rumah tamgga, ketatausahaan, saran dan prasarana,
keamanan, ketertiban, kepegawaian dan administrasi keanggotaan DPRD
4. Penyusunan perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan Daerah
5. Pembinaan dan Pengembangan hubungan masyarakat, keprotokolan, pengkajian
data pengelolaan informasi
6. Menfasilitasi hubungan timbale balik antara DPRD, Pemerintah, dan Masyarakat
7. Menfasilitasi masyarakat yang menyampaikan kepada DPRD
8. Memberikan sarana/pertimbangan berkaitan dengan persidangan
9. Menfasilitasi penerimaan tamu dan aspirasi masyarakat
10. Mengelola urusan tata usaha Sekretariat DPRD Kab.Barru
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan
c. Struktur Organisasi
Berdasarkan Keputusan Bupati Barru Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan tata kerja Sekretaiat DPRD Kab.Barru,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,terdiri dari :
7
1. Sekretaris DPRD
2. Bagian Umum, terdiri dari :
a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian ;
b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan ;
c. Sub Bagian Humas dan Protokol.
3. Bagian Keuangan, terdiri dari ;
a. Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi ;
b. Sub Bagian Perbendaharaan
4. Bagian Rapat dan Risalah, terdiri dari :
a. Sub Bagian Rapat dan Persidangan ;
b. Sub Bagian Risalah dan Peraturan Perundang-undangan ;
c. Sub Bagian Dokumentasi.
5. Kelompok Jabatan Fungsional
d. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
1. Sekretaris DPRD
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelengggaran
administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksaan tugas dan
fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yan vdiperlukan
oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Sekretaris DPRD dalam melaksanakan Tugas sebagaimana yang dimaksud
diatas, menyelenggarakan fungsi :
1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya
2. Bagian Umum
Bagian Umum melaksanakan tugas ketatausahaan, kepegawaian rumah tangga
perlengkapan. Kehumasan, perjalanan dinas protocol keamanan
Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
menyelenggarakan fungsi :
8
a. Penatausahaan surat-menyurat dan arsip dokumentasi
b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian
c. Pengelolaan urusan perlengkapan, perjalanan dinas dan rumah tangga
d. Pelaksanaan humas dan protocol serta keamanan dalam
e. Penyediaan bahan penyusunan laporan bidang umum
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan
Bagian Umum terdiri dari :
a. Sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian meliputi :
1. Menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja serta kegiatan
Subbagian tata Usaha dan Kepegawaian
2. Merencanakan kegiatan Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan
sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
3. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan subbagian Tata Usaha dan
Kepegawaian agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan yang berlaku sehingga tercapai ekeftifitas dan efesiensi pelaksanaan
tugas
4. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian
Tata Usaha dan kepegawaian dengan memberikan arahan baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-
masing
5. Membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dan
Kepergawaian dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku
6. Memeriksa, mengoreksi dan mengintrol hasil kerja para bawahan di lingkungan
Subbagian Tata Usaha dan kepegwaian guna penyempurnaan lebih lanjut
7. Menilai kinerja para bawahan di lingkungan di lingkungan Subbagian Tata
Usaha dan kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk
dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karir
8. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah melalui Kepala
bagian Umum dalam pelaksanaan tugas Sub bagian Tata Usaha dan
Kepegawaian
9. Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip dan dokumentasi serta administrasi
kepegawaian
10. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum baik secara
tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas Bagian Umum
9
b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan meliputi :
1. Menghimpun dan membuat rencana strategis,program kerja serta kegiatan
Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
2. Merencanakan kegiatan subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya,sebagai bahan untuk melaksanakan
kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
3. Member petunjuk kepada bawahan dilingkungan Sub Bagian Rumah Tangga
dan Perlengkapan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan yang berlaku
4. Membagi tugas dan kegiatan kepada para bawahan dilingkungan Subbagian
Rumah Tangga dan perlengkapan dengan memberikan arahan baik secara
tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-
masing
5. Membimbing para bawahan di lingkungan Suibbagian Rumah Tangga dan
Perlengkapan dan melaksanakan tugas agar saesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku
6. Memeriksa, mengoreksi dan mengintrol hasil kerja para bawahan di lingkungan
Subbagian Rumah Tangga dan perlengkapan guna penyempurnaan lebih lanjut
7. Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian umah Tangga dan
Perlengkapan berdasarkan ketetuan yangberlaku untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier
8. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait melalui
Kepala Bagian Umum, dalam pelaksanaan tugas Subbagian Rumah Tangga dan
Perlengkapan
9. Melakukan urusan rumah tangga,urusan dalam,perjalanan dinas,keamanan
dalam, dan perlengkapan dan
10. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum baik secara
tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas Bagian Umum
c. Subbagian Humas dan Protokol meliputi :
1. Menghimpun dan membuat rencana srtategis, program kerja serta kegiatan
Subbagian Humas dan Protokol
2. Merencanakan kegiatan Subbagian Humas dan Protokol berdasarkan kegiatan
tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan
peraturanyang telah ditetapkan
3. Member petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Humas dan
Protokol agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk danketentuan
yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas
10
4. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian
Humas dan protokol dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan permasalahandan bidang tugasnya masing-masing
5. Membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Humas dan Protokol dan
melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
6. Memeriksa, mengoreksi danmengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan
Subbagian Humas dan Protokol guna penyempurnaan lebih lanjut
7. Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Humas dan Protoko
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam
peningkatan karir
8. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait melalui
Kepala bagian oleh Sekretariat Umum dalam pelaksanaan tugas Subbagian
Humas dan Protokol
9. Melakukan kegiatan hubungan masyarakat dan protocol
10. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bagian Umum baik secara
tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas bagian Umum
3. Bagian Keuangan
Bagian keuangan melaksanakan tugas penysunan rencana anggaran dan pengelolaan
admnistrasi keuangan serta menyusun laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
Bagian keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana anggaran
b.pelaksanaan verifikasi,akuntansi,penghitungan dan pembukuan pengelolaan
keuangan
c.penyusunan laporan keuangan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekreariat Dewan
Bagian Keuangan terdiri dari :
a. Subbagian Anggaran dan Verifikasi meliputi :
1. menghimpun dan membuat rencana strategis,program kerja serta
kegiatanSubbagian Anggaran dan Verfikasi
2. merencanakan kegiatan Subbagian Anggaran dan Verifikasi berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai
dengan peraturan yang telah ditetapkan
3. memberii petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Anggaran dan
Verifikasi agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efesiensi pelaksanaan
tugas
11
4. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian
Anggaran dan verifikasi dengan member kan arahan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing
5. membimbing para bawahan dilingkungan Subbagian Anggaran dan Verfikasi dan
melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
6. memeriksa,mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan
Subbagian Anggaran dan Verfifikasi guna penyempurnaan lebih lanjut
7. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Anggaran dan Verifikasi
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam
peningkatan karr
8. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait melalui
Kepala bagian keuangan, dalam pelaksanaan tugas Subbagian Anggaran dan
Verifikasi
9. melakukan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan verifikasi
10. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian keuangan baik secara
tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas Bagian keuangan
b. Subbagian Perbendaharaan meliputi :
1. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja serta kegiatan
Subbagian perbendaharaan
2. merencanakan kegiatan Subbagian Perbendaharaan berdasarkan kegiatan
tahun sebelumny, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan
peraturan yang telah ditetapkan
3. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian perbendaharaaan
agar dalam xmelaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang
berlaku sehingga tercapai efektivitas dan Efesiensi pelaksanaan tugas
4. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian
perbendaharaan dengan memberikan arahan baik secara tertulis Maupun lisan
sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing
5. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian perbendaharaan dan
melaksanakan tugas agar sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku
6. memeriksa,mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan
Subbagian Perebndaharaan guna penyempurnaan lebih lanjut
7. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Perbendaharaan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergiunakan sebagai bahan dalam
peningkatan karir
8. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait melalui
kepala Bagian keuangan dalam pelaksanaan tugas Subbagian Perbendaharaan
9. melakukan perbendaharaan dan menyiapkan bahan pembinaan perbendaharaan
12
10. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagioan keuangan baik secara
tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas bagian keuangan
4. Bagian Rapat dan Risalah
Bagian Rapat dan Risalah melaksanakan tugas pelayanan rapat-rapat pembuatan
risalah dan pendokumentasian produk-produk DPRD.
Bagian Rapat dan Risalah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 13 menyelenggarakan fungsi :
a.Pelaksanaan rapat-rapat dan persidangan;
b.Penyusunan risalah hasil rapat dan dan persidangan
c.Pendokumentasian produk-pproduk DPRD
d.Penyiapan bahan penyusunan laporan bidang rapat dan risalah; dan
e.Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dewan.
Bagian rapat dan risalah terdiri:
a. Sub. Bagian rapat dan Persidangan.
Sub. Bagian Rapat dan Persidangan mempunyai tugas melakukan dan
menyiapkan bahan rapat dan persidangan.
Uraian Tugas Subbagian Rapat dan Persidangan meliputi:
1. Menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja serta kegiatan
Subbagian Rapat dan Persidangan;
2. Merencanakan kegiatan Subbagian Bagian Rapat dan Persidangan berdasarkan
kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
3. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Rapat dan
Persidangan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan
tugas;
4. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dilingkungan Subbagian Rapat
dan Persidangan dengan memberiokan arahan baik secara tertulis maupun lisan
sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
5. Membimbing para bawahan di lingkungan Subbbagian Rapat dan Persiangan
melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan ketentuan yang berlaku;
6. Memeriksa,mengkoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan
Subbagian rapat dan Persidangan guna penyempurnaan lebih lanjut;
13
7. Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Rapat dan persidangan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam
peningkatan karir;
8. Melakukan koordinsi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melalui
Kepala Bagian Rapat dan Risalah dalam pelaksanaan tugas Subbagian Rapat
dan Persidangan;
9. Melakukan dan menyiapkan bahan rapat dan persidangan; dan
10. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Rapat dan Risalah baik
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas Bagian rapat dan Risalah.
b. Subbagian Risalah dan Perundang-undangan.
Subbagian Risalah dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyusun
risalah risalah hasil rapat dan persidangan serta menyiapkan bahan peraturan
perundang-undangan.
Uraian tugas Subbagian Risalah dan Peraturan Perundang-undangan meliputi:
1. menghimpun dan membuat rencana strategis,program kerja serta kegiatan
Subbagian Risalah dan Perundang-undangan;
2. merencanakan kegiatan Subbagian Risalah dan Peraturan Perundang-undangan
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan untuk melaksanakan
kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
3. memberii petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Risalah dan
Peraturan Perundang-undanagan agar dalam melaksanakan tugas sesuai
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan
efesiensi pelaksanaan tugas;
4. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian
Risalah dan Peraturan Perundang-undanagan dengan memberikan arahan baik
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya
masing-masing;
5. membimbing para bawahan dilingkungan Subbagian Risalah dan Peraturan
Perundang-undanagan dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan
dan ketentuan yang berlaku;
6. memeriksa,mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan
Subbagian Subbagian Risalah dan Peraturan Perundang-undangan guna
penyempurnaan lebih lanjut’
7. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Risalah dan Peraturan
Perundang-undangan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan
sebagai bahan dalam peningkatan karir;
8. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait melalui
Kepala bagian Rapat dan Risalah, dalam pelaksanaan tugas Subbagian Risalah
dan Perundang-undangan;
14
9. menyusun risalah hasil rapat dan persidangan serta menyiapkan bahan Peraturan
Perundang-undangan;
10. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian keuangan baik secara
tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas Bagian Rapat dan Risalah.
c. Subbagian Dokumentasi
Subbagian Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi
produk-produk DPRD
Uraian tugas Subbagian Dokumentasi meliputi;
menghimpun dan membuat rencana strategis,program kerja serta kegiatan
Subbagian Risalah dan Perundang-undangan;
1. Menghimpun dan membuat rencana strategi, program kerja serta kegiatan di
lingkungan Sekretaris Dewa;
2. merencanakan kegiatan Subbagian Dokumentasi berdasarkan kegiatan tahun
sebelumnya sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan
peraturan yang telah ditetapkan;
3. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Dokumentasi agar
dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku
sehingga tercapai efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas;
4. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian
Dokumentasi dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan
sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
5. membimbing para bawahan dilingkungan Subbagian Dokumentasi dan
melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
6. memeriksa,mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan
Subbagian Subbagian Dokumentasi guna penyempurnaan lebih lanjut’
7. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Dokumentasi
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam
peningkatan karir;
8. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait melalui
Kepala bagian Rapat dan Risalah, dalam pelaksanaan tugas Subbagian Risalah
dan Perundang-undangan;
9. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait melalui
Kepala Bagian Rapat dan Risalah, dalam pelaksanaan tugas Subbagian
Dokumentasi;dan
10. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian keuangan baik secara
tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas Bagian Rapat dan Risalah.
15
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Barru dapat dilihat sebagai berikut :
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARRU
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Barru, maka
kedudukan Kantor Sekretariat DPRD Kab.Barru adalah sebagai unsur pelaksana
SEKRETARIAT DPRD
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BAGIAN UMUM
BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN RAPAT & RISALAH
SUB.BAGIAN TATA USAHA & KEPEGAWAIAN
SUB.BAGIAN RUMAH TANGGA & PERLENGKAPAN
SUB.BAGIAN HUMAS
SUB.BAGIAN ANGGARAN & VERIFIKASI
SUB.BAGIAN PERBENDAHARAAN
SUB. BAGIAN RAPAT & PERSIDANGAN
SUB. BAGIAN RISALAH & PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
SUB. BAGIAN DOKUMENTASI
16
Pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan ( Administrasi & Pelayanan Anggota
DPRD). Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang
Sekretaris DPRD yang bertanggung jawab kepada Bupati.
2. Sumber Daya SKPD
Jumlah personil Sekretariat DPRD Kab.Barru sebanyak 24 orang terdiri dari:
1. Golongan IV/c : 1 orang
2. Golongan IV/b : 2 orang
3. Golongan IV/a : 1 orang
4. Golongan III/d : 1 orang
5. Golongan III/c : 0 orang
6. Golongan III/b : 3 orang
7. Golongan III/a : 2 orang
8. Golongan II/d : 0 orang
9. Golongan II/c : 2 orang
10. Golongan II/b : 3 orang
11. Golongan II/a : 10 orang
12. Golongan I/c : 1 orang
Pendidikan personil Sekretariat DPRD Kab.Barru adalah sebagai berikut :
1. Sarjana (S1) : 7 orang
2. Sarjana Muda : 0 orang
3. SLTA : 17 orang
4. SLTP : 2 orang
Personil yg telah mengikuti diklat fungsional tidak ada sedangkan personil yg
telah mengikuti diklat struktural serta jabatan yang terisi pada Sekretariat DPRD
Kabupaten Barru :
17
Tabel 2. Personil yang telah mengikuti Dilkat Strukturan dan Jabatan yang terisi.
No Nama Jabatan Latihan Jabatan Tahun
1 Hj.A.Rachmawaty,SE Sekretaris DPRD Adumlah, Spama,Spamem
2 Drs. Zakariah Kabag Umum Diklatpim III & IV
3 Erlina Wahid Yunus,SE Kabag Keuangan Diklatpim III & IV
4 Saparuddin Tajuddin,SH.MM
Kabag Risalah Diklatpim IV & III
5 Dra.Hj.Nurhaedah Kasubag RT Diklatpim IV & III 2009
6 Safruddin,S.Sos Staf Diklatpim IV 2009 Jabatan yang terisi di Sekretariat DPRD Kabupaten Barru :
No. Jabatan Terisi Lowong Ket. 1. Eselon II 1 - -
2. Eselon III 3 - -
3. Eselon IV 1 7 -
18
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
1. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis; 1.1. Masalah mendesak:
a. Pembenahan dan pengisian pejabat sruktur organisasi untuk mendukung kinerja
lembaga dan alat-alat kelengkapan lembaga.
b. Peningkatan SDM pegawai/aparatur dalam memberi dukungan kepada kinerja
DPRD, alat-alat kelengkapan DPRD dan anggota DPRD, maupun fraksi.
c. Peningkatan sarana dan prasana pelayanan.
1.2. Isu-Isu Strategis
Perkembangan orientasi kelembagaan DPRD akibat perubahan-perubahan
regulasi, terutama dengan keluarnya PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD yang menggantikan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, menuntut kepekaan Sekretariat DPRD untuk memberikan pelayanan
administratif secara prima dan berkualitas kepada lembaga DPRD, alat-alat
kelengkapan lembaga DPRD dan anggota DPRD, maupun fraksi-fraksi DPRD.
2. Kelemahan dan Kekuatan, Peluang dan Ancaman 2.1. Kelemahan dan Kekuatan Internal
Melalui analisis lingkungan internal, dapat dilihat apa kekuatan dan kelemahan
dalam sebuah organisasi, sehingga dengan melakukan analisis lingkungan internal
akan membantu suatu lembaga untuk dapat mengoptimalkan kekuatan yang ada dan
meminimalkan kelemahannya. Kekuatan dan kelemahan tersebut dapat dijadikan alat
untuk meraih peluang serta menghindari ancaman. Analisis lingkungan internal terdiri
dari S (Strenght atau Kekuatan) dan W (Weaknes atau Kelemahan ) yang berasal dari
dalam organisasi lingkungan internal.
a. Kelemahan
1) Masih terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia;
2) Terbatasnya sarana-prasana perundang-undangan dan pejabat struktural
3) Terbatasnya Dana.
19
b. Kekuatan a. Kuantitas / jumlah sarana prasarana pendukung dan kemauan politik anggota
DPRD.
b. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Barru (eksekutif).
c. Kuantitas Sumber Daya Manusia yang ada.
d. Adanya motivasi aparat / pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya dalam member dukungan kepada kinerja DPRD.
2.2. Peluang dan Tantangan Eksternal Analisis lingkungan ekternal diperlukan untuk dapat menentukan factor-faktor
penentu keberhasilan ( Critical Sucess Factors ) bagi suatu organisasi (DPRD)
sehingga lembaga DPRD tersebut dapat selalu merespon setiap perubahan yang
terjadi.
Lingkungan ekternal yang dimaksud meliputi situasi dan kondisi di sekitar
lingkungan organisasi yang secara langsung berpengaruh pada organisasi. Lingkungan
ekternal tersebut meliputi; peluang dan ancaman.
a. Peluang a. Adanya kemitraan dengan lembaga dan masyarakat konstituen DPRD;
b. Kondisi geografis dan infrasruktur daerah yang sudah memadai dalam
rangka sosialisasi dan penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota
DPRD
c. Akses masyarakat yang senantiasa membutuhkan layanan DPRD
sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD.
d. Kemitraan dengan media dan kelompok kepentingan serta pemerintah
daerah untuk sosialsasi program;
b. Tantangan a. Masih sering ada perbedaan kepentingan antara eksekutif sebagai penguasa
anggaran dengan DPRD sebagai pengguna anggaran yang eksekusinya di
sekretariat DPRD.
b. Terkadang masih muncul pola konfrontatif antara DPRD dengan eksekutif dalam
melihat suatu bangunan kebijakan sehingga menyulitkan posisi Sekretariat
DPRD.
c. Masih ada kelompok masyarakat tidak memaham Tupoksi DPRD yang
melibatkan system pelayanan secretariat DPRD.
d. Masih sering muncul perbedaan pandangan antara sesama anggota DPRD yan
melibatkan kelancaran pelayanan Sekretariat DPRD
c. Ancaman
20
1) Informasi tanpa batas yang cenderung kebablasan menyikapi keberadaan
DPRD.
2) Masalah tekanan kepentingan poltik praktis di DPRD.
Berdasarkan gambaran kelemahan dan kekuatan internal dan peluang dan
antangan eksternal tersebut di atas maka selanjutnya dapat dianalisis Kekuatan,
Kelemahan, Peluang dan Ancaman (analisis SWOT) seperti dalam table analisis
berikut;
TABEL ANALISIS SWOT
DALAM
LUAR
KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) a. Kuantitas / jumlah sarana
prasarana pendukung dan kemauan politik anggota DPRD.
b. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Barru (eksekutif).
c. Kuantitas Sumber Daya Manusia yang ada.
d. Adanya motivasi aparat / pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam member dukungan kepada kinerja DPRD.
a. Masih terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia;
b. Terbatasnya sarana dan prasana perundang-undangan dan pejabat structural;
c. Terbatasnya Dana.
PELUANG (O) STRATEGI S-O STRATEGI W-O a. Kemitraan dengan
lembaga/ masyarakat
b. Kondisi geografis dan infrasruktur daerah yang sudah memadai;
c. Akses masyarakat yang membutuhkan layanan DPRD;
a. Dengan kemitraan dimungkinkan kerjasama dan sosialisasi semakin baik.
b. Memudahkan cakupan/total coverage.
c. Dukungan SDM aparat membantu DPRD mengakses kepentingan mayarakat.
a. Dengan kemitraan dan pendampingan yang diakses oleh staff dapat meningkatkan SDM.
b. Melalui kegiatan Bimtek dan Sosialisasi tata cara penulisan perundang-undangan yang baik, meningkatkan kualitas kinerja DPRD.
c. Pengisian pejabat struktural meningkatkan kinerja oganisasi.
ANCAMAN (T) STRATEGI S-T STRATEGI W-T a. Informasi tanpa
batas yang cenderung kebablasan menyikapi keberadaan DPRD.
b. Masalah tekanan kepentingan poltik praktis di DPR
a. Dengan teknoloi informasi yang baik dapat menjadi jembatan bagi peningkatan SDM aparatur.
b. Sarana dan dukungan eksekutif dapat menjembatani kepentingan politik praktis di DPRD,
a. Dengan dukungan informasi dan Bimtek seta sosialisasi, staf dapat meningkatkan SDM.
b. Dengan SDM dapat memaksimalkan sarana- prasarana dalam mendukung kegiatan DPRD.
21
Berdasarkan analisis SWOT di atas maka dapat dilhat faktor-faktor penentu
keberhasilan menganalisa lingkungan ekternal maupun internal seperti dalam table
berikut;
Tabel Analisis SWOT Menurut Faktor dan Nilai
No. FAKTOR VALUE NILAI BOBOT RATING SCORE
I
Internal faktors Analisis Sumary
1. Kekuatan a. Kuantitas / jumlah sarana prasarana
pendukung dan kemauan politik anggota DPRD.
b. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten
Barru (eksekutif). c. Kuantitas Sumber Daya Manusia yang
ada. d. Adanya motivasi aparat melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya dalam memberi dukungan terhadap kinerja DPRD
2. Kelemahan
a. Masih terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia;
b. Terbatasnya sarana-prasana perundang-undangan dan pejabat struktural
c. Terbatasnya Dana
3
4
3
3
3
3
3
0,09
0,12
0,12
0,12
0,18
0,16
0,12
1
2
1
1
1
1
1
0,09
0,24
0,12
0,12
0,18
0,16
0,12
19 0.94
II Eksternal Faktors Analisis Sumary
1. Peluang a. Kemitraan dengan lembaga/
masyarakat
b. Kondisi geografis dan infrasruktur daerah yang sudah memadai;
c. Akses masyarakat yang
membutuhkan layanan DPRD;
2. Ancaman a. Informasi tanpa batas yang
cenderung kebablasan menyikapi keberadaan DPRD.
b. Masalah tekanan kepentingan politik praktis di DPRD
4
3
3
3
4
0,09
0,12
0,12
0,12
0,09
2
1
1
1
2
0,18
0,12
0,12
0,12
0,18
17 0,72 36
22
3. Rumusan Hasil Analisis
3.1. Permasalahan Strategis yang dihadapi Masa Kini
Dalam rangka mendorong kelancaan tugas-tugas DPRD dalam melaksanaan
fungsinya sebagai lembaga legislasi daerah, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang
lebih konprehensif. Untuk itu, keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Barru
disamping sebagai media fasilitator juga harus berfungsi sebagai media informatif,
edukatif, dan preservatif yang diterjemahkan sebagai bagian aktifitas pertukaran
informasi, tempat pencarian data/informasi yang otentik, dan tempat menyimpan
dokumen/arsip perundang-undangan (Perda) bagi masyarakat pengguna jasa produk-
produk legislasi daerah. Untuk mengakomodir aktifitas tersebut, perlu didukung dengan
sistem kerja profesional melalui dukungan kompetensi dan dukungan sarana-
prasarana.
Karena itu dalam menghadapi berbagai peluang dan tantangan, aktifitas dan
konsistensi program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten
Barru dalam melayani institusi DPRD, sangatlah penting memberikan kemudahan bagi
pelaksanaan tugas anggota DPRD sealigus kemudahan bagi masyarakat mengakses
kinerja dan hasil produk legislasi DPRD untuk menjadi support bagi angota DPRD
membangun kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
3.2. Perubahan dan Kecenderungan yang berpengaruh pada Tupoksi Sekretariat DPRD RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD2008 - 2013
Masyarakat cenderung berkembang makin kompleks dan rumit. Karena
pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan demi perubahan
juga berlangsung dalam dunia politik yang diperankan DPRD. Untuk menjamin agar
setiap proses perubahan kebijakan dan politik dapat dikendalikan secara teratur, maka
diperlukan peran secretariat DPRD yang bertugas untuk mengontrol dan menyediakan
pelayanan kepada anggota DPRD sekaligus kepada masyarakat. Dalam hal ini
kepentingan dan kebutuhan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan, khususnya
23
DPRD akan semakin penting dan strategis karena terkait dengan pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat.
Maka sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, kepentingan tersebut
harus dijawsab melalui suatu system kerja yang profesioal agar apa yang diharapkan
dapat terwujud, terutama dalam konteks menghadirkan kepemerintahan yang lebih baik
di Kabupaten Barru. Dengan demikian, sebagai sebuah institusi, Sekretariat DPRD
Kabupaten Barru menjadi jendela dan lini terdepan bagi tersosialisasinya sebuah
bangunan kebijakan. Sebab itu, dengan pemahaman ini Sekretariat DPRD Kabupaten
Barru bukan sekedar ‘pelayan” untuk lembaga DPRD tetapi juga dapat berfungsi
sebagai corong bicara organisasi sebagai mediasi dua arah yang bisa dimanfaatkan
untuk menentukan arah kebijakan strategis organisasi sekaligus lembaga DPRD. Untuk
itu perlu kemampuan mengintegrasikannya ke dalam keseluruhan strategi pelayanan
dimana ada kemampuan menjawab setiap tantangan.
Untuk itu perlu ada kerangka tujuan untuk meningkatkan wawasan dan pola pikir
dalam mendukung terwujudnya kualitas dan kuantitas kinerja pelayanan yang lebih
akomodatif, aspiratif, efesien, efektif, transparan dan akuntabel, mengindetifikasikan
berbagai kendala, hambatan dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan
kepemerintahan serta memberikan fungsi fasiltasi antara DPRD dengan eksekutif dan
masyarakat.
3.3. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu dilakukan
Seyogyanya kuantitas pegawai dapat diikuti dengan kualitas, sesuai dengan
tuntutan yang berkembang di masyarakat terutama dari sisi kecepatan, pelayanan
informasi dan komunikasi, hasil-hasil pembangunan yang telah, sedang dan yang akan
dilaksanakan sehingga pada akhirnya mampu mengundang partisipasi aktif
masyarakat.
Rumusan penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih menfokuskan strategi
lembaga/organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi lembaga secara efektif
24
dan efesien. Rumusan tersebut dapat berperan dalam pencapaian tujuan tergantung
kepada kinerja aparat dalam organisasi / lembaga tersebut.
Rumusan penentu keberhasilan dapat dilihat setelah kita menganalisasi
lingkungan ekternal maupun internal. Mengingat pentingnya faktor-faktor tersebut,
maka Sekretariat DPRD Kabupaten Barru menentukan rumusan sebagai berikut :
a. Adanya aparatur/Sumber Daya Manusia sebagai modal untuk mewujudkan
perubahan internal;
b. Tersedianya sarana dan prasarana yang untuk mendukung kinerja DPRD sebagai
lembaga legislasi yang kredibel dan terpercaya;
c. Tersedianya dukungan dari (eksekutif) Pemerintah Kabupaten Barru, khususnya
dukungan kebijakan anggaran.
25
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1. Visi dan Misi Sekretariat DPRD
1. Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Barru
Visi yang berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana
Sekretariat DPRD harus dibawah dan diarahkan agar dapat berkarya secara
konsisten dan tetap eksis,antisipatif,inovatif secara produktif.
Adapun Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Barru yang telah dirumuskan sesuai
tupoksi adalah sbb :
“ Mewujudkan Pelayanan Prima terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Legislatif Kabupaten Barru sebagai Mitra sejajar Eksekutif yang bernafaskan Keagamaan”. Pelayanan Prima adalah upaya untuk memperbaiki aspek-aspek yang
berkaitan dengan segala hal demi kelancaran Tugas-tugas Legislatif.
Tugas-Tugas Legislatif adalah Pengawasan,Legislasi ( Pembuatan Perda),
serta Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah .
Mitra sejajar Eksekutif yaitu Anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang memiliki
kesetaraan dengan eksekutif sehingga DPRD sebagai lembaga legislatif dapat
melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjadi lembaga yang partisifatif dan
terkemuka, transparan dan memiliki kemandirian dalam mendorong pencapaian visi
pemerintah daerah Kabupaten Barru.
Bernafaskan Keagamaan yaitu Keadaan dimana seluruh aktifitas
Sekretariat DPRD dalam memberikan Pelayanan tehadap Kelancaran Tugas-
Tugas Legislatif Kabupaten Barru sebagai Mitra sejajar Eksekutif diwujudkan
dengan berlandaskan pada Nilai dan Norma Keagamaan.
2. Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Barru
Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Barru adalah sesuatu yang harus
diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran Visi yang jelas ditetapkan,
dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh Staf Sekretariat DPRD dan Pihak
yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenai keberadaan dan peran
Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintah.
26
“ Misi : Mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai Organisasai Kerja yang Produktif dan Berkualitas “
- Makna Misi : 1. Meningkatkan kualitas organisasi:
- Organisasi dapat melaksanakan Tupoksinya secara baik dan berkualitas.
- Organisasi dapat melayani kebutuhan administratif DPRD dan anggota DPRD.
- Mendorong lahirnya regulasi kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD sebagai
lembaga legislatif yang produktif.
2. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur:
- Staff Sekretariat DPRD memiliki pengetahuan, keterampilan dan disiplin
dalammelaksanakan tugasnya.
- Staff Sekretariat DPRD memiliki kemampuan untuk memfasiltasi
kelancaran tugas-tugas Anggota DPRD dengan penuh tanggung jawab.
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kab.Barru 1. Tujuan
Tujuan Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Barru adalah
“Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat”
2. Sasaran
Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Barru mencakup :
a. Tercapainya Efektifitas dan Efesiensi pengelolaan program/kegiatan yang
transparan, akuntabel dan partisipatif.
b. Meningkatnya kualitas fungsi Legislasi, penganggaran dan pengawasan
DPRD
c. Terciptanya pelayanan public yang prima
d. Meningkatnya kemampuan dan manajerial dan teknis aparatur
3. Strategi
1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi melalui peningkatan
kemampuan aparatur sesuai tupoksinya dalam memahami dan memfasilitasi
tugas-tugas dan fungsi-fungsi DPRD.
27
4. Kebijakan
1. Peningkatan Efektifitas Perencanaan dan Pengawasan
2. Optimalisasi Pelayanan Umum
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur
28
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
1. Program
Program Sekretariat DPRD kabupeten Barru yang menjadi rencana strategis
Sekretariat DPRD mencakup program yang harus diemban untuk mendukung
kelancaran tugas-tugas DPRD, alat kelengkapan DPRD, fraksi, dan Anggota DPRD,
meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pelayanan Publik
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
Keuangan
6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
2. Kegiatan Rencana kegiatan Sekretariat DPRD adalah rencana kegiatan yang terkait
langsung dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung kelancaran tugas DPRD,alat
kelengkapan DPRD, Fraksi, maupun Anggota DPRD, meliputi :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri atas beberapa Kegiatan,meliputi
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & Listrik
3. Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor
4. Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9. Penyediaan peralatan rumah tangga
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri atas beberapa
kegiatan Yaitu :
29
1. Pembangunan gedung kantor
2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
3. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
4. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
5. Pengadaan Meubiler
6. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
8. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
9. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan kegiatan :
1. Penyusunan Standar Pelayanan
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan sebagai
berikut :
1. Pendidikan dan Pelatihan formal
2. Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
5.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
Keuangan dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
3. Penyusunan pelaporan akhir tahun
4. Monitoring dan evaluasi
5. Penyusunan RKA dan DPA
6.Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1. Hearing/dialog & koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah & tokoh
masyarakat/tokoh Agama
2. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
3. Kegiatan reses
4. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
5. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Luar daerah
6. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
30
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah
indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran RPJMD.
Tabel 6.1 . Indikator kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 1
Tertibnya administrsi dan keuangan
91.65 % 1.67 % 1.67 % 1.67 % 1.67 % 1.67 % 100 %
2
Persentase pencapaian sasaran konerja
91.65 % 1.67 % 1.67 % 1.67 % 1.67 % 1.67 % 100 %
3
Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu dari
33.33 % 13.33 % 13.33 % 13.33 % 13.33 % 13.33 % 100 %
4
Tersusunnya dan terimplementasinya SOPP
50 % 8.33 % 8.33 % 8.33 % 8.33 % 8.33 %
100 %
5
Persentase Aparat yang mengikuti diklat Teknis dan Fungsional
66.67 % 2.67% 2.67% 2.67% 2.67% 2.67% 80 %
31
BAB VII
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
PEDOMAN TRANSISI 1. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan
rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Barru tahun 2016 yang diperlukan
sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD Kab.Barru
tahun 2016 dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja
daerah tahun 2016 maka Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Barru
tahun 2010 - 2015 juga mencakup rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun
berikutnya.
2. Bagian dalam lingkup Sekretariat DPRD Kab.Barru berkewajiban pula menjabarkan
rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya sebagai program dan
kegiatan transisi tahun 2016 ke dalam rencana kerja dengan berpedoman pada
rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Barru tahun 2010-2015.
KAIDAH PELAKSANAAN 1. Bagian dalam lingkup Sekretariat DPRD Kab.Barru berkewajiban untuk
melaksanakan program-program dalam rencana strategis Sekretariat DPRD
Kabupaten Barru tahun 2010-2015 dengan sebaik-baiknya.
2. Bagian dalam lingkup Sekretariat DPRD Kab.Barru berkewajiban untuk menyusun
rencana kerja yang memuat rencana program dan kegiatan yang mengacu pada
tujuan dan sasaran Renstra.
3. Bagian dalam lingkup Sekretariat DPRD Kab.Barru berkewajiban menjamin
konsistensi antara rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Barru tahun 2010 -
2015 dengan rencana Strategis.
4. Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Barru tahun 2010 - 2015
merupakan dasar dalam melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
kinerja tahunan dan lima tahunan.
5. Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Barru tahun 2010 - 2015 bersifat
dinamis dan fleksibel sehingga memungkinkan adanya perubahan kegiatan yang
tetap mengacu pada program yang ada, apabila terjadi keadaan yang memaksa atau
diluar kendali dan hal-hal lain yang belum terakomodir namun sifatnya sangat
mendesak untuk dilaksanakan melalui Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Barru.
32
6. Sumber dana untuk melaksanakan rencana strategis Dinas Peternakan Kabupaten
Barru tahun 2010 - 2015 berasal dari pendapatan daerah dan sumber-sumber lain
yang sah.
33
BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategik Sekretariat DPRD Kabupaten Barru Tahun 2011-2015, pada
prinsipnya dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kinerja DPRD sebagai lembaga
legislasi daerah agar terwujud suatu kepemerintahan yang lebih baik (Good
Governance). Dengan kepemerintahan yang lebih baik akan terwujud suatu tatanan
masyarakat yang dicita-citakan, baik yang tertuang dalam RPJP maupun RPJMD
Kabupaten Barru, yaitu masyarakat kabupaten Barru yang relegius, bermartabat dan
lebih baik.
Pada akhirnya, Renstra ini menjadi pedoman sekaligus alat ukur kinerja aparatur
dalam melaksanakan Tupoksinya. Dengan Renstra, tugas-tugas dapat dilaksanakan
dengan terarah dan terukur sekaligus menjadi dasar motivasi dalam meningkatkan
partisipasi aktif semua pihak, serta mendorong kerjasama yang harmonis antar pelaku
pemerintahan dan antar lembaga demi terlaksananya pemerintahan yang baik (good
governance).
Barru, Juni 2011 Sekretaris DPRD Kabupaten Barru
Hj. A. Rachmawati, SE NIP. 19601271 198712 1 001