Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 1
BAB I PENDAHULUAN
Perencanaan Kinerja Tahun 2016 Inspektorat Kabupaten
Pandeglang ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari
Rencana Strategis Periode 2011-2016 Inspektorat Kabupaten
Pandeglang yang telah disusun sebelumnya. Dengan disusunnya
Rencana Kerja Tahun 2016 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman
bagi seluruh aparatur di Inspektorat Kabupaten Pandeglang dalam
melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah
direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai
dengan baik.
Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat
Kabupaten Pandeglang ini diharapkan dapat terpantau dan
terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari
tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana
Stratgis. Sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi
penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan strategis
yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.
1.1. Latar Belakang
A. Pengertian Umum Rencana Kerja SKPD Kabupaten
Pandeglang
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja
SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 merupakan
Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun
yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis
(Renstra) SKPD dan mengacu kepada Revisi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Pandeglang, yang memuat kebijakan, program
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 2
dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2016, baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah (melalui
SKPD) maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipsi
masyarakat.
Sebagai salah satu SKPD yang ada di Kabupaten
Pandeglang, Inspektorat Kabupaten Pandeglang menyusun
Renja SKPD Tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta berpedoman pada
Renstra Inspektorat dan mengacu kepada RPJM Daerah
Kabupaten Pandeglang Tahun 2011–2016. Sebagaimana
diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten
Pandeglang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati
Pandeglang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
Inspektorat Kabupaten Pandeglang merupakan unsur
pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin
oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara
teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris
Daerah.
B. Proses Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Proses penyusunan Rencana Kerja SKPD diawali
dengan penyusunan agenda kerja dan penyiapan data-
data/informasi perencanaan pembangunan daerah oleh Tim
Penyusun Rencana Kerja SKPD sebagai bahan penyusunan
rancangan awal Rencana Kerja SKPD.
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 3
Rancangan awal Rencana Kerja SKPD disusun dengan
mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), Renstra SKPD dan hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya,
serta berdasarkan isu-isu penting yang terkait dengan
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Rancangan Awal
Rencana Kerja SKPD ini dibahas dalam forum SKPD atau
Forum Gabungan SKPD yang mencakup :
Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas
dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan
kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
Penajaman indikator dan target kinerja, program dan
kegiatan sesuai tugas dan fungsi SKPD;
Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam
rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian
sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
SKPD; dan
Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas
berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD
sesuai dengan rancangan awal RKAP yang disampaikan
oleh Bappeda.
Hasil kesepekatan dalam pembahasan forum SKPD
atau forum gabungan SKPD tersebut dirumuskan ke dalam
Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD / Forum
Gabungan SKPD dan dijadikan sebagai bahan penyusunan
rancangan rencana kerja SKPD.
Rancangan rencana kerja SKPD disusun oleh masing-
masing SKPD dan disampaikan kepada Bappeda untuk
diverifikasi, yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan
program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif pada
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 4
setiap rancangan rencana kerja SKPD sesuai dengan
rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
Rancangan rencana kerja SKPD yang telah diverifikasi
tersebut kemudian dijadikan bahan untuk merumuskan
rancangan akhir rencana kerja SKPD yang kemudian
ditetapkan dan disahkan sebagai Rencana Kerja SKPD oleh
Bupati.
C. Kaitan Renja SKPD dengan Proses Penyusunan RAPBD
Rencana Kerja SKPD yang telah disahkan oleh Bupati
merupakan bahan masukan dalam penyusunan Rancangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana prioritas
kegiatannya sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari
APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber
pendapatan lainnya.
Melalui Rapat Koordinasi Bidang (Pra Musrenbang
RKPD) dilakukan pembahasan terhadap keseluruhan
Rencana Kerja SKPD yang kemudian dikoordinasikan dalam
upaya penyusunan Rancangan RKPD. Rancangan RKPD
yang telah disahkan menjadi RKPD merupakan pedoman
bagi Pemerintah Daerah melalui TAPD untuk penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara sebagai tahap dalam penyusunan RAPBD dan
juga sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun RKA-
SKPD.
D. Kaitan Renja SKPD dengan Tupoksi Masing-Masing SKPD
Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap SKPD
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan
kewenangan dan urusan masing masing dari SKPD tersebut,
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 5
sehingga dalam penyusunan Renja SKPD pun disesuaikan
dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap SKPD. Proses
perencanaan tahunan SKPD diawali dengan menyusun
rancangan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, serta mempertimbangkan kebijakan dan program
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga
lainnya. Hal ini dimaksudkan agar sasaran dan tujuan serta
alokasi anggaran/kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah dapat bersinergi
dalam pencapaiannya.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renja SKPD Inspektorat
kabupaten Pandeglang Tahun 2016 adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 2
Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 6
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun
2011;
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Pandeglang;
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2011-2031
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016.
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun
2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Pandeglang;
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 7
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten
Pandeglang.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD
adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan
pembangunan tahunan setiap SKPD Kabupaten Pandeglang
Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan prioritas agar terarah
dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu
permasalahan penting yang terkait dengan penyelenggaraan
tugas dan fungsi SKPD yang perlu segera ditangani.
1.4. Sistematika Penulisan
Dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten
Pandeglang Tahun 2016 disusun menurut sistematika sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum
penyusunan Renja SKPD, latar belakang
penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan
penyusunan Renja SKPD dan sistematika penulisan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT
TAHUN 2014
Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun
2014) dan perkiraan pencapaian tahun berjalan
(tahun 2015) serta isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi SKPD.
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 8
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan
nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD serta
program dan kegiatan SKPD Tahun 2016 dan
Prakiraan Maju Tahun 2017
BAB IV PENUTUP
Berisikan catatan-catatan penting yang perlu
mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun rencana tindak lanjut.
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT
TAHUN 2014
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2014 Dan Capaian Renstra SKPD
A. Realisasi Program Dan Kegiatan Tahun 2014
Untuk Tahun Anggaran 2014, Inspektorat Kabupaten
Pandeglang memperoleh anggaran sebesar
Rp.3.085.765.000,- untuk membiayai 8 program yang
terdiri dari 23 Kegiatan. Anggaran tersebut terealisasi
sebesar Rp. 2.733.194.571,- atau sebesar 88,57%.
Adapun rincian realisasi per program dan jenis
kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.
Tabel. 1. Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan Tahun 2014
No Program dan Kegiatan
Rencana dan Realisasi Anggaran
Tahun 2014
Rencana
(Rp.)
Realisasi
(Rp.) %
A. Program pelayanan administrasi
Perkantoran
683.693.100 660.936.055 96.67%
1. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
193.762.500 188.552.900 97.31%
2. Kegiatan Penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor
308.575.600 302.053.618 97.89%
3. Kegiatan Layanan Administrasi
Kantor
181.355.000 170.329.537 93.92%
B. Program peningkatan sarana &
prasarana aparatur
124.745.500 124.374.816 99.70%
1. Kegiatan Pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan
dinas/operasional
99.000.000 98.658.316 99.65%
2. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
25.745.500 25.716.500 99.89%
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 10
No Program dan Kegiatan
Rencana dan Realisasi Anggaran
Tahun 2014
Rencana
(Rp.)
Realisasi
(Rp.) %
C. Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
73.255.000 61.360.000 83.76%
1. Kegiatan Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-Hari Tertentu
73.255.000 61.360.000 83.76%
D. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
403.100.000 339.504.000 84.22%
1. Kegiatan Pelatihan Pengembangan
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
163.100.000 122.580.000 75.16%
2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan JFA dan JFPP
240.000.000 216.924.000 90.39%
E. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
68.115.000 67.107.000 98.52%
1. Kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan
55.360.000 54.850.000 99.08%
2. Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD
12.755.000 12.257.000 96.10%
F. Program Peningkatan
Pengembangan Dokumen
Perencanaan, Pelaporan dan
Evaluasi
25.595.000 25.595.000 100.00%
1. Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan SKPD
16.850.000 16.850.000 100.00%
2. Kegiatan Penyusunan Dokumen
Pelaporan dan Evaluasi SKPD
8.745.000 8.745.000 100.00%
G. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
1.692.761.400 1.439.817.700 85.06%
1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan
Internal Secara Berkala
566.320.000 387.044.500 68.34%
2. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan
Pemerintah Daerah
93.440.000 77.471.000 82.91%
3. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil
Temuan Pengawasan
91.357.500 90.107.500 98.63%
4. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
88.494.900 63.115.100 71.32%
5. Kegiatan Evaluasi LAKIP
Kabupaten
45.770.000 45.770.000 100.00%
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 11
No Program dan Kegiatan
Rencana dan Realisasi Anggaran
Tahun 2014
Rencana
(Rp.)
Realisasi
(Rp.) %
6. Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan
Hasil Temuan APIP
169.480.000 168.637.600 99.50%
7. Kegiatan Pelaksanaan
Pemeriksaan Akhir Kegiatan
152.952.000 152.952.000 100.00%
8. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
PEMDA/SKPD
151.682.000 151.682.000 100.00%
9. Kegiatan Pengelolaan Tindak
Tuntuttan Perbendaharaan dan
Tututan Ganti Rugi (TP-TGR)
109.215.000 109.145.000 99.94%
10. Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
224.050.000 193.893.000 86.54%
H. Program Penyelenggaraan
pemerintahan Umum
14.500.000 14.500.000 100.00%
1. Pameran pembangunan Tingkat
kabupaten
14.500.000 14.500.000 100.00%
J u m l a h 3.085.765.000 2.733.194.571 88.57%
B. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi
target kinerja tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1) Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan tidak bisa
dilaksanakan sepenuhnya.
2) Terdapat beberapa kegiatan yang secara anggaran tidak
mencapai target sedangkan secara target kinerja
sepenuhnya terpenuhi.
3) Hampir semua kegiatan dapat terpenuhi secara target
kinerja.
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 12
C. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya Target Kinerja Program/Kegiatan
Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya
target kinerja program/kegiatan yaitu :
1) Jadwal diklat pembentukan Jabatan Fungsional
Auditor Terampil dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Pengawasan BPKP yang tidak bisa diikuti. Sedangkan
untuk jabatan fungsional auditor ahli bisa
dilaksanakan.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pandeglang
sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor
2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :
A. Unsur Pimpinan adalah Inspektur
B. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
C. Unsur Pelaksana adalah Inspektur Pembantu, terdiri dari :
1. Inspektur Pembantu Wilayah I;
2. Inspektur Pembantu Wilayah II;
3. Inspektur Pembantu Wilayah III;
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 13
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat
Kabupaten Pandeglang didukung oleh 57 (lima puluh tujuh)
orang Pegawai, terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) orang
Pegawai Negeri Sipil, 10 (sepuluh) orang Pegawai Honorer. Jika
dilihat dari tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil
Inspektorat Kabupaten Pandeglang terdiri dari 7 (tujuh) orang
berpendidikan Magister (S2), 33 (tiga puluh tiga) orang
berpendidikan Sarjana (S1), 5 (lima) orang berpendidikan
Sarjana Muda (D-III), 9 (sembilan) orang SLTA dan 3 (tiga)
orang SLTP. Secara Struktural Jabatan/Esselonisasi sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah maka Jabatan Eselon II/b
sebanyak 1 (satu) orang, Eselon III/a sebanyak 5 (lima) orang,
Eselon IV/a sebanyak 3 (tiga) orang.
Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Inspektorat Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
urusan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan,
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan
desa dibidang pembangunan, pemerintahan dan
kemasyarakatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat
Kabupaten Pandeglang mempunyai Fungsi :
a. Penyusunan perencanaan dibidang pengawasan;
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c. Penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dan kasus
pengaduan;
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 14
d. Pelaksanaan pemeriksanaan, pengusutan, pengujian,
penilaian tugas pengawasan;
e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan evaluasi kegiatan
pengawasan;
f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan inspektorat;
g. Pelaksanaan pemeriksaan atas permintaan instansi lain;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten
Pandeglang berdasarkan indikator kinerja yang sudah
ditentukan dalam standar pelayanan minimal maupun IKK
Inspektorat Kabupaten Pandeglang harus dilaksanakan oleh
Inspektorat Kabupaten Pandeglang dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat/publik. Dengan ditetapkannya
standar pelayanan minimal tersebut akan memudahkan pihak
lain (masyarakat/publik) untuk mendapatkan kepastian
prosedur, dasar hukum dan waktu terhadap pelayanan yang
diberikan sebagaimana digambarkan dalam lampiran 1 (satu)
dokumen rencana kerja ini.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Pada umumnya penyelenggaraan manajemen birokrasi di
Kabupaten Pandeglang telah berjalan dengan baik seiring
dengan kecenderungan perubahan perbaikan budaya kerja
birokrasi secara nasional. Prinsip service oriented dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semakin dapat
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 15
ditunjukkan baik secara institusional oleh masing-masing
satuan kerja maupun secara personal oleh aparat birokrasi.
Penguatan sikap yuridis, penegakan disiplin kerja, disiplin
pengelolaan administrasi dan keuangan, serta peningkatan
partisipasi masyarakat selama ini telah menjadi bagian dari
upaya perbaikan penyelenggaraan birokrasi tersebut.
Namun demikian seluruh upaya yang dilaksanakan itu
sangat disadari belum dapat menghilangkan sama sekali
perilaku penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Oleh karena itu pengawasan intern pemerintah senantiasa
dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi sehingga
dapat ditemukan indikator-indikator yang dapat digunakan
untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan birokrasi
di Kabupaten Pandeglang secara terus menerus.
Pada tahun 2013 jumlah temuan sebanyak 304 dengan
rekomendasi sebanyak 291 dan telah ditindak lanjuti sebanyak
70 sehingga masih terdapat rekomendasi sebanyak 221
rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Dengan total nilai
kerugian daerah sebesar Rp. 163.284.165 dan kerugian daerah
yang berhasil ditarik sebesar Rp. 35.298.624,- atau total
kerugian daerah yang belum ditarik sebesar Rp. 127.840.877,-
Kemudian tahun 2014 jumlah temuan sebanyak 152
dengan rekomendasi sebanyak 275 dan telah ditindak lanjuti
sebanyak 120 sehingga masih terdapat rekomendasi sebanyak
5 dalam proses tindak lanjut dan 150 rekomendasi yang belum
ditindaklanjuti. Dengan nilai kerugian yang berhasil ditarik
sebesar Rp. 118.915.482,- dari total kerugian sebesar Rp.
205.470.091,- sehingga masih terdapat tunggakan kerugian
sebesar Rp. 86.564.609,- yang belum ditarik.
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 16
Keadaan yang digambarkan di atas masih terjadi karena
beberapa hal, antara lain :
1. Pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan
masih minim;
2. Pengawasan atasan langsung terhadap pelaksanaan tugas
bawahan belum maksimal;
3. Kepedulian pimpinan unit kerja atas tindak lanjut hasil
pemeriksaan masih kurang;
4. Tidak pernah ada hukuman yang diberikan oleh atasan
langsung kepada pimpinan unit kerja yang tidak
menindaklanjuti temuan;
5. Kurangnya pemahaman pemegang kas, sehingga terjadi
kesalahan berulang dalam ketentuan perpajakan,
tunjangan keluarga dan ketentuan-ketentuan lainnya
dalam pengelolaan keuangan.
Kondisi lainnya yang dapat digambarkan adalah bahwa
partisipasi masyarakat dalam pengawasan mulai meningkat
sebagai akibat bergulirnya reformasi. Kepekaan masyarakat
semakin tinggi, masyarakat semakin berani untuk melaporkan
adanya dugaan praktek penyimpangan. Fungsi-fungsi
pengawasan tersebut dilakukan secara pribadi dan juga
disalurkan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Inspektorat Kabupaten Pandeglang senantiasa menanggapi
dengan baik dengan memproses setiap laporan masyarakat
sampai tuntas.
Adanya pelaporan atau pengaduan masyarakat tentang
dugaan penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan
merupakan kecenderungan positif apabila ditinjau dari sisi
peningkatan pengawasan masyarakat (wasmas). Tetapi disisi
lain hal ini juga dapat menjadi tolok ukur terhadap efektifitas
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 17
pengawasan reguler yang dilaksanakan oleh Aparat Penawasan
Intern Pemerintah (APIP), bahwa pengawasan belum mencapai
tingkatan yang maksimal. Hal ini dapat terjadi antara lain
karena adanya kemungkinan kelemahan-kelemahan dalam
sistem atau prosedur pengawasan, kurang memadainya
pengalokasian sumber daya, baik secara kuantitatif maupun
kualitatif.
Visi Pemerintah Kabupaten Pandeglang yaitu “Kabupaten
Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembangan di
bidang agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan
pedesaan” merupakan cita-cita seluruh lapisan birokrasi dan
masyarakat Kabupaten Pandeglang. Visi tersebut hendaknya
menjadi sumber inspirasi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat
Daerah dalam menetapkan kondisi ideal yang diharapkan
menurut ruang lingkup tugas pokok dan fungsi masing-
masing.
Bagi Inspektorat kiranya “pemerintahan daerah yang
bersih” dan “supremasi hukum” merupakan kata kunci yang
mengajak seluruh organ lembaga ini dalam mencurahkan
segala perhatian, konsentrasi, komitmen dan dedikasi untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Secara sadar
Inspektorat akan menempatkan diri sebagai salah satu
institusi pendukung utama tercapainya visi Pemerintah
Kabupaten Pandeglang.
Pemerintahan daerah yang bersih merupakan
penyelenggaraan pemerintahan yang terjaga dari praktek yang
korup, kolusif dan nepotis. Pemerintahan bersih hanya
dilakukan dengan cara menegakkan supremasi hukum,
akuntabel terhadap rakyat, mengembangkan partisipasi
publik, transparan kepada publik, pemanfaatan sumber daya
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 18
dan kelembagaan yang efektif dan efisien, pelayanan publik
yang profesional, dan berorientasi masa depan.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme adalah payung hukum yang menjadi
dasar yang kuat dan menghilangkan keraguan dalam
memberantas praktek penyimpangan tanpa pandang bulu.
Peluang untuk melakukan kehendak Undang-Undang tersebut
menjadi lebih besar dengan diterbitkannya Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi.
Pencegahan penyimpangan akan lebih maksimal dengan
adanya prosedur yang ketat dan teratur. Untuk itu terbitnya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara menjadi faktor pendukung dalam
memperbesar peluang pelaksanaan pengawasan pengelolaan
keuangan negara dan daerah. Pelaksanaan Undang-Undang
No 1 Tahun 2004 akan mengurangi masalah kerugian negara
dan kewajiban penyetoran kepada negara yang disebabkan
oleh kelalaian pemegang kas (bendahara). Karena undang-
undang ini mewajibkan pengangkatan bendahara dalam
jabatan fungsional, sehingga akan terjadi peningkatan
pemahaman para bendahara terhadap ketentuan-ketentuan
yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Disamping
itu seringnya pergantian pejabat bendahara akan bisa
dikurangi.
Disamping perundang-undangan yang dapat memberikan
dukungan, ada pula undang-undang yang memberikan
tantangan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yakni
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara yang disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 19
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Tantangan penerapan aturan ini akan dialami
pada tahap awal, tetapi pada akhirnya akan tetap berdampak
positif terhadap kesempurnaan administrasi keuangan
pemerintah.
Dengan memahami peluang dan tantangan tersebut maka
kesiapan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam
rangka mencapai visi yang ditetapkan akan lebih mantap.
Dan pada akhirnya pencapaian cita-cita tersebut akan dapat
menunjukkan kecenderungan umum berupa :
1. Menurunnya kasus yang merugikan Negara/daerah;
2. Meningkatnya disiplin kepegawaian, administrasi, anggaran
dan perpajakan;
3. Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan dan prosedur/tata kerja yang berlaku pada
umumnya;
4. Membaiknya kualitas pelayanan kepada masyarakat, dalam
aspek pembiayaan, prosedur dan jangka waktu pelayanan.
Dalam perspektif yang lebih sempit, berhubungan dengan
tugas pokok Inspektorat maka kondisi yang dapat dijadikan
tolok ukur antara lain :
1. Teridentifikasinya perilaku yang menyimpang dari
perundang-undangan, aturan dan prosedur yang berlaku
melalui pelaksanaan pengawasan yang terkoordinasi;
2. Meningkatnya persentasi pelaksanaan tindak lanjut hasil
pemeriksaan dengan tepat waktu;
3. Tuntasnya tindak lanjut atas temuan yang berindikasi
merugikan keuangan negara dan daerah;
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 20
4. Meningkatnya sikap taat terhadap ketentuan perundang-
undangan yang berlaku;
5. Terselesaikannya permasalahan sesuai tuntutan, laporan
atau pengaduan masyarakat;
6. Tersedianya dokumen pengawasan yang bersifat simultan
mencakup perencanaan sampai dengan evaluasi.
Analisis Faktor Internal dan Eksternal
1) Kekuatan – Peluang ( strength – opprtunity )
a) Optimalisasi Aparatur melalui dukungan lembaga
pembina pengawasan fungsional
b) Optimalisasi Aparatur dan kewenangan melakukan
pemeriksaan terhadap Instansi lain berdasarkan
Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 serta Intruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999.
2) Kekuatan – Ancaman ( Strength – Threath )
a) Optimalisasi Aparatur dan Petunjuk Operasional
pemeriksaan untuk meningkatkan respon Instansi
lain;
b) Optimalisasi Organisasi dan Aparatur guna memenuhi
harapan Masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja
Pemerintah ;
c) Optimalisasi Organisasi dan Aparatur serta Petunjuk
Operasional pemeriksaan guna memenuhi tuntutan
terhadap transparansi.
3) Kelemahan – Peluang ( Weekness – Opportunity )
a) Tingkat pemahaman tentang hasil audit dan standar
audit melalui peran lembaga Pembina Pengawas
Fungsional ;
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 21
b) Tingkatkan kerjasama Tim dan pemahaman kode etik
serta standar audit untuk memenuhi harapan
Masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja
Pemerintah.
4) Kelemahan – Ancaman ( Weekness – Threath )
a) Tingkatkan pemahaman kode etik dan standar audit
guna peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan ;
b) Tingkatkan kerjasama Tim dan pemahaman kode etik
serta standar audit untuk mendorong peran LSM
dibidang pengawasan Masyarakat;
c) Tigkatkan pemahaman kode etik serta standar audit
guna meningkatkan respon Instansi lain.
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengn
membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan. Dimana antara Satuan Kerja Inspektorat
Kabupaten Pandeglang dilakukan proses membandingkan
antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
karena beberapa alasan diantaranya :
1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara
rancangan awal RKPD dengan kebutuhan pada Satuan
Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang;
2. Untuk memperoleh gambaran penyebab adanya perbedaan
tersebut sesuai rancangan awal RKPD dengan analisis
kebutuhan;
3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kegiatan baru yang
tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program dan
kegiatan yang cocok namun besarannya berbeda.
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 22
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran 2
tentang review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2016
pada Satuan Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 23
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
A. Prioritas Pembangunan Nasional
Telahaan terhadap kebijakan nasional diupayakan
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan terkait dengan visi misi pemerintah
Kabupaten Pandeglang.
Yang menjadi prioritas pembangunan nasional untuk
tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi
segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada
seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka
negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan
reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas
korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di
pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 24
9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi
sosial Indonesia.
B. Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten
Prioritas pembangunan provinsi banten adalah
sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis
Daerah (Renstrada) Provinsi Banten yang mana telah
ditetapkan 9 (Sembilan) prioritas daerah sebagai berikut :
1) Penataan system kepemerintahan yang baik (good
governance), pemerintahan yang bersih (clean
government) serta peningkatan aparatur pemerintahan
daerah;
2) Pemeliharaan dan peningkatan pertahanan keamanan,
ketertiban, pemantapan system politik dan penegakan
supremasi hokum;
3) Peningkatan kualitas SDM, kemandirian masyarakat,
dan permasyarakatan IPTEK;
4) Penggalangan persatuan, partisipasi dan kemitraan
sinergis;
5) Percepatan pemulihan krisis dan pembangunan
ekonomi;
6) Peningkatan sarana dan prasarana dasar;
7) Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam, tata ruang,
dan lingkungan hidup;
8) Pemeliharaan dan pengembangan budaya dan
kehidupan agamis;
9) Penguatan jaringan kerjasama dan promosi;
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 25
C. Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Memperhatikan prioritas pembangunan nasional
maupun prioritas pembangunan Provinsi Banten serta
berdasarkan beberapa isu strategis dan permasalahan
mendasar pembangunan di Kabupaten Pandeglang
sebagaimana yang telah diuraikan maka prioritas
pembangunan Kabupaten Pandeglang adalah :
1) Penanganan kemiskinan yang diprioritaskan pada
kantong-kantong kemiskinan dengan memprioritaskan
pemberdayaan masyarakat;
2) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana pendidikan;
3) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
4) Meningkatkan kualitas dan pengawasan pembangunan
infrastruktur daerah teutama yang menghubungkan
sentra-sentra produksi pertanian dan agribisnis serta
daerah tertinggal dalam rangka memenuhi pelayanan
dasar masyarakat kearah peningkatan kualitas Sumber
Daya Manusia;
5) Mewujudkan ekonomi kerakyatan dan optimalisasi
sumber daya alam dalam rangka stabilitas
perekonomian daerah;
6) Mewujudkan kelestarian Sumber Daya Alam dan
Konservasi Lingkungan Hidup berdasarkan Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten dan mengoptimalkan
sosialisasi kepada masyarakat;
7) Mewujudkan Good Governance melalui penciptaan tata
pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif dan
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 26
bertanggung jawab dengan mengedepankan kaidah-
kaidah transparansi dan akuntabilitas;
8) Pengembangan program ketahanan pangan yang
didukung usaha konservasi, rehabilitasi, diversifikasi
dan pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya
pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan
dan perkebunan yang berbasis pemberdayaan
masyarakat;
9) Intensifikasi, eksplorasi dan eksploitasi potensi-potensi
sumber daya alam yang dapat mendongkrak terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat
Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 adalah untuk memberikan
arah dan pedoman perencanaan pengawasan tahunan
Inspektorat Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2016
sesuai prioritas secara terarah dan terpadu, sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pandeglang
serta isu permasalahan yang perlu ditangani.
Sedangkan sasaran Renja Inspektorat Kabupaten
Pandeglang Tahun 2016 adalah tersusunnya rencana kegiatan
Inspektorat Kabupaten Pandeglang tahun 2016 yang terurai
secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan
kegiatan serta rencana dana anggaran yang berbasis regulasi,
tupoksi dan evaluasi.
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 27
3.3. Program dan Kegiatan
A. Visi dan Misi Inspektorat
Visi sebagai salah satu Perangkat Daerah pada
Lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dalam
menetapkan visinya perlu mengacu pada visi Kabupaten
Pandeglang.
Visi Kabupaten Pandeglang :
“Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan
berkembang di bidang agribisnis dan pariwisata berbasis
pembangunan perdesaan”
Visi Inspektorat Kabupaten Pandeglang
Dengan mengacu pada visi Kabupaten Pandeglang
tersebut, serta dengan memperhatikan Tugas Pokok dan
Fungsi Inspektorat, maka terjadi perubahan Visi
Inspektorat Kabupaten Pandeglang adalah:
“Menjadi Unit Pengawasan Internal Pemerintah Yang
Profesional dan Berintegritas Untuk Mendukung
Terwujudnya Kepercayaan Publik Terhadap
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Pandeglang”
Misi Inspektorat Kabupaten Pandeglang
Misi merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan
untuk menjabarkan dan mencapai visi yang telah
ditetapkan, karena organisasi yang baik adalah organisasi
yang aktifitasnya selalu digerakan oleh Misi. Maka untuk
merealisasikan dan mengimplementasikan Visi Inspektorat
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 28
Kabupaten Pandeglang sebagaimana dinyatakan diatas,
akan ditempuh melalui perubahan Misi Yaitu :
1. Mendorong ketaatan SKPD di lingkungan pemerintah
kabupaten pandeglang terhadap peraturan perundang-
undangan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
masing - masing melalui pengujian dan konsultasi;
2. Mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas
pokok SKPD melalui Evaluasi, koordinasi, dan
perbaikan kebijakan;
3. Mendorong terwujudnya akuntabilItas pengelolaan
keuangan daerah melalui reviu serta dukungan
penyelenggaraan akuntasi dan pelaporan keuangan
daerah;
4. Mengawal reformasi birokrasi dan Mempromosikan
Good Governance dan Clean Government di jajaran
pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang;
5. Mengawasi disfunctional behavior aparat pemerintah
daerah melalui surveilalance dan invetigasi;
Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan,
serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu
keberhasilan di atas, maka dapat disusun tujuan sebagai
berikut :
1. Peningkatan Profesionalisme dan optimalisasi kinerja
Aparat Pengawasan;
2. Mendorong akuntabilitas dan mencegah praktek
korupsi dan nepotisme Instansi Pemerintah;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
keuangan Daerah;
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 29
4. Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional,
berintegritas, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme;
5. Mendorong terwujudnya akuntabilitas yang tinggi
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
6. Peningkatan pengelolaan pemerintahan yang baik
Sedangkan sasarannya adalah sebagai berikut :
1) Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2) Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
3) Pengawasan Pada Aspek Pelaksanaan Tugas Pokok dan
Fungsi Serta Kedisiplinan Aparat Pemerintah Secara
Berkala;
4) Penanganan Lebih Jauh Terhadap Hasil-hasil Kegiatan
Pengawasan;
5) Pengendalian Terhadap Manajemen Pelaksanaan
Kebijakan KDH;
6) Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif;
7) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Terhadap
Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 Tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8) Pengendalian Terhadap Pengelolaan PAD;
9) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Dana BOS;
10) Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
11) Penanganan Terhadap Pengaduan Maupun Hambatan
yang Terkait Dengan Aparat Pemerintah, Tupoksi serta
Pelaksanaannya.
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 30
B. Kebijakan
Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-
tindakan tertentu. Adapun kebijakan yang disusun juga
merupakan pegangan bagi setiap kegiatan aparatur
pemerintah atau anggota organisasi dan masyarakat agar
tercapai kelancaran serta keterpaduan dalam upaya
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh
suatu organisasi pemerintah.
Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh
Inspektorat Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan kualitas kegiatan dan hasil-hasil
pengawasan.
2) Meningkatkan kualitas SDM Aparat Pengawasan.
C. Program dan Kegiatan
Program kerja operasional merupakan proses
penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan
dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.
Program operasional juga merupakan penjabaran
rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk
menjabarkan kebijaksanaan dimana penjabaran program
operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh
Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 mengacu
pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
Program tersebut diuraikan dalam bentuk kegiatan
sebagaimana kegiatan pokok Pemerintah Kabupaten
Pandeglang yang berhubungan dengan tugas pokok dan
fungsi inspektorat yaitu :
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 31
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
2. Program Penataan Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan;
Bentuk konkrit kegiatan pokok terkait dengan program
diatas diwujudkan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara
Berkala;
2. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
3. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih
Komprehensif;
4. Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Akhir Kegiatan;
5. Kegiatan Review Laporan Keuangan SKPD;
6. Kegiatan Evaluasi LAKIP Kabupaten;
7. Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8. Kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan
pemerintah Daerah;
9. Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur,
Kriteria (NSPK) Bidang Pengawasan;
Selain dari program dan kegiatan yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pandeglang,
terdapat pula program dan kegiatan penunjang yang terdiri
dari :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
a. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor;
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 32
b. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Kedalam dan Keluar Daerah;
c. Kegiatan Layanan Administrasi kantor;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional;
b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor;
c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Kantor.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
a. Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi
Keuangan;
b. Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD.
5. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen
Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi
a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD;
b. Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan
Evaluasi SKPD.
Untuk lebih mengetahui Rumusan Rencana Program
dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun
2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 dapat dilihat dalam
Lampiran 3 Dokumen Renja ini.
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 33
BAB IV
P E N U T U P
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014
terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :
1. Pelaksanaan kegiatan internal secara berkala (Pemeriksaan
Reguler) tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan yaitu
lingkup Dinas, Badan, Bagian, Kantor, dan lembaga lainnya
sebanyak 36 SKPD untuk Tahun 2014 hanya terperiksa 18 SKPD
dan Lingkup kecamatan sebanyak 35 kecamatan, hanya
terperiksa sebanyak 6 kecamatan dimana dalam satu kecamatan
terdiri dari beberapa obrik yaitu Kecamatan, UPT Puskesmas,
UPT Disdik, UPT Disduk dan lingkup sekolah. Sedangkan untuk
Kelurahan dari jumlah 13 kelurahan hanya 6 kelurahan yang
diperiksa. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran
dan waktu serta Kurangnya jumlah aparat pengawasan.
2. Pelaksanaan kegiatan penanganan kasus yang masuk
dilaksanakan secara keseluruhan. Pada tahun 2014 Kasus yang
ditangani sebanyak 9 Kasus.
3. Pelaksanaan kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan
telah dilaksanakan sesuai dengan rencana namun belum semua
obrik menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Inspektorat
maupun pemeriksa eksternal disebabkan masih kurangnya
pemahaman obrik terhadap pentingnya penyelesaian tindak
lanjut atas temuan hasil pemeriksaan.
4. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat belum
sepenuhnya memadai untuk kegiatan operasional pemeriksaan,
baik itu sarana untuk kegiatan operasional (kendaraan dinas)
maupun sarana lainnya yang mendukung pada kelancaran
pelaksanaan tugas (laptop, computer dll).
Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 34
Program operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh
Inspektorat Kabupaten Pandeglang untuk Tahun 2016 adalah
sebanyak 7 Program. Adapun rencana kegiatan Inspektorat
Kabupaten Pandeglang tahun 2016 adalah sebanyak 20 kegiatan.
Demikian Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang
Tahun 2016 ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam
pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
Pandeglang, Juni 2015
Inspektur Kabupaten Pandeglang
Drs. H. KURNIA SM, M.Si,Ak.CA
NIP. 19710202 199003 1 004
Top Related