PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang dibentuk
berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Kabupaten Jombang.
Pembangunan bidang kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten
Jombang merupakan bagian dari pembangunan daerah Kabupaten Jombang
Provinsi Jawa Timur maupun Pembangunan Nasional, dilaksanakan dalam
rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesejahteraan petani
khususnya pekebunan dan masyarakat desa hutan.
Rancangan Kerja (RENJA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)
adalah rencana kerja tahun berjalan yang merupakan arahan kegiatan
pembangunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagai penjabaran dari
Rencana Strategis Lima Tahunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
Penyusunan RENJA SKPD tidak boleh bertentangan dengan RENJA
Kementerian/Lembaga maupun RENJA Provinsi Jawa Timur. Rencana Kerja
Dinas Kehutanan dan Perkebunan dibuat sebagai bagian dari Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sekaligus untuk menentukan arah
pembangunan Kehutanan dan Perkebunan tahun 2015.
1.2. Landasan Hukum
1. Permendagri nomer 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 23 Tahun 2014,
tanggal 16 Desember 101 tentang tentang APBD Tahun 2015.
3. Peraturan Bupati Jombang Nomor 40 Tahun 2014, tanggal 16
Desember 2014 tentang penjelasan APBD Tahun 2015.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan disusunnya Renja Perubahan SKPD adalah
sebagai arahan/acuan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Dinas
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
2
Kehutanan dan Perkebunan tahun 2015, agar sesuai alur dan terget capaian
yang telah ditetapkan.
1.4 Sistematika Rencana Kerja
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan
Triwulan II dan Capaian Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN
KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Perbahan Kebijakan Nasional dan
Provinsi
3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3. Perubahan Program dan Kegiatan
BAB IV. PENUTUP
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJASKPD SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015 s/d Triwulan
II dan Capaian Renstra SKPD
Pelaksanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan tahun
2015 s/d triwulan II adalah sebagai berikut:
No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target REALISASI CAPAIAN KINERJA
1 2 3 4 5 6
1 Produksi hasil hutan (kayu) dan non kayu
Terwujudnya produksi hasil hutan rakyat (m3)
2.200 4268,31
produksi s/d 30 Juni 2015
madu (kg) 500 98 produksi s/d 30 Juni 2015
bambu (btg) 10.000
2589 produksi s/d 30 Juni 2015
umbi - umbian/empon-empon (ton umbi basah)
100 20 produksi s/d 30 Juni 2015
2 Penatausahaan Hasil Hutan Pembinaan Industri Primer (kecamatan/unit)
21 5 Kec. Mojowarno (2 Desa /Catakgayam dan Wringinpitu)
Kec. Ploso (semua desa di Kec. Ploso)
Kec. Kudu (Semua Desa di Kec. Kudu dan Ngusikan)
Kab Jombang (Di Kantor Dinas) berasal dari unsur Industri Primer hasil hutan kayu, primer lanjutan dan kelompok tani hutan rakyat (45 orang)
Kec. Mojowarno dan di Dinas (sosialisasi SVLK)
Meningkatnya jumlah industri hasil hutan bersertifikat SVLK(Sistem Verifikasi Legalitas Kayu)(unit)
1 - masih dalam proses penilaian. Direncanakan ada 6 kelompok yang dnilai (masing-masing kelompok terdiri dari 5 perusahaan)
Tercapainya target Provisi Sumber Daya Hutan/PSDH (Rp.000)
1.200.000
270.203,660 sudah terbit 4 SPP PSDH (KPH JOMBANG) dan 1 SPP PSDH (KPH MOJOKERTO) dengan total nilai Rp.270.203,660,-
3 Lahan Kritis di luar kawasan hutan dan Lahan rawan bencana serta Lahan hutan rakyat dengan fungsi penyangga
Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional (ha).
22.980,57
22.980,57 luas hutan rakyat belum bertambah karena belum ada penanaman, sekitar bulan Desember baru dilaksanakan penenaman untuk kegiatan tahun 2015.
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
4
Tercapainya pembangunan Sumur Resapan (unit)
8 - Tidak bisa dilaksanakan (tidak sesuai dengan JUKNIS DAK Kehutanan)
Tercapainya pembangunan dam penahan (unit)
8 - perencanaan selesai
Tercapainya pembangunan Gully plug (unit)
10 - perencanaan selesai
Penyelamatan Tebing (unit)
2 - Tidak bisa dilaksanakan (tidak sesuai dengan JUKNIS DAK Kehutanan)
lahan kritis yang direhabilitasi(ha)
550 - belum ada, masih persiapan lapangan, penanaman dilaksanaka pada awal musim penghujan
4 Sekolah Lapang/pelatihan/pembinaan petani /magang serta Membangun kemitraan dan pemasaran antara petani perkebunan dengan dunia usaha
Meningkatkan kesejahteraan petani perkebunan (Nilai Tukar Petani/NTP Perkebunan) dan Meningkatnya jumlah kemitraan pemasaran hasil produksi perkebunan
110,8 -
Terwujudnya demplot budidaya tanaman perkebunan (kelompok)
4 - Persiapan lapangan
Terwujudnya kemitraan produk perkebunan (unit)
1
- PT. Brahmara ANOSAMA(kemitraan cengkeh) sudah berjalan, sedangkan kemitraan tembakau masih dalam proses awal bersamaan dengan musim tanam tembakau.(yang direncanakan ada 4 perusahaan yang akan bermitra yaitu PT. SADHANA ARIF NUSA, PT. DJARUM,PT. NOROJONO, PT. BENTOEL)
Terwujudnya peningkatan SDM petani dalam penanganan panen dan pasca panen komoditi perkebunan (kelompok)
1
- SL perkebunan (dana APBD) sudah berjalan sekitar 30%, sedangkan SL komoditi tembakau sudah 30% (fokus untuk petani tembakau)
5 Peningkatan infrastruktur pada kawasan perkebunan
Pengelolaan lahan pada kawasan perkebunan (panjang jalan usaha tani yang dibangun /km)
3,262 - perencanaan selesai
Pengelolaan lahan pada kawasan perkebunan panjang (jaringan irigasi yang dibangun/ km)
2,542 - perencanaan selesai
pembuatan sumur dangkal (unit)
4 - perencanaan selesai
6 Produksi komoditi perkebunan
Meningkatnya produksi tebu (ton tebu)
961.446
33.104
Meningkatnya produksi tembakau (ton daun
52.142
- awal tanam
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
5
basah)
Meningkatnya produksi cengkeh (ton bunga kering)
842
232
Meningkatnya produksi kopi (ton ose kering)
520
235
Meningkatnya produksi kakao (ton ose kering)
154
98
produksi s/d 30 Juni 2015
7 Produktivitas komoditi perkebunan
Meningkatnya produktivitas tebu (kg/ha/th batang tebu)
82.650
82.760
Meningkatnya produktivitas tembakau (kg/ha/th daun basah)
13.500
- awal tanam
Meningkatnya produktivitas kopi (kg/ha/th ose kering
635
784
Meningkatnya produktivitas cengkeh (kg/ha/th bunga kering)
418
420
Meningkatnya produktivitas kakao (kg/ha/th ose kering)
567
900
produksi s/d 30 Juni 2015
8 Masyarakat Desa Hutan / masyarakat pengelola hutan rakyat (MDH)
Meningkatnya kapasitas pengelola kelembagaan kelompok
2 KTHR 2 KTHR s/d tanggal 30 April telah dilakukan pembinaan di KTHR Desa Wonosalam, Kec. Wonosalam dan KTHR Desa Plandaan Kec. Plandaan. Untuk tahun 2015 ini telah dilakukan inventarisasi kembali KTHR berdasaarkan Permenhut no 57 tahun 2014
9 Kelompok Tani perkebunan Jumlah kelompok tani binaan yang bermitra
2 kelompok - PT. Brahmara ANOSAMA(kemitraan cengkeh) sudah berjalan, sedangkan kemitraan tembakau masih dalam proses awal bersamaan dengan musim tanam tembakau.(yang direncanakan ada 4 perusahaan yang akan bermitra yaitu PT. SADHANA ARIF NUSA, PT. DJARUM,PT. NOROJONO, PT. BENTOEL)
peningkatan status kelompok tani binaan
Kelompok lanjut 6 kelompok -
kelompok mandiri 6 kelompok -
Faktor penyebab terpenuhinya target penetapan kinerja adalah
adanya upaya memaksimalkan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan
dan dukungan instansi terkait. Sedangkan faktor yang menyebabkan
tidak tercapainya target penetapan kinerja:
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
6
1. Sektor kehutanan:
a. Pembangunan konservasi berupa sipil teknis, penyebab tidak
terpenuhinya target adalah keterbatasan anggaran dan
keterlambatan terbitnya Petunjuk Teknis/JUKNIS (khusus
kegiatan yang di danai DAK Kehutanan), sehingga ada kegiatan
(Sumur resapan dan penyelamat tebing) yang tidak dapat
dilaksanakan, karena tidak sesuai JUKNIS.
2. Sub Sektor Perkebunan
a. Produksi dan produktivitas komoditi perkebunan ada yang
memenuhi target penetapan kinerja dan ada yang tidak
memenuhi target. Faktor penyebab tidak terpenuhinya target
penetapan kinerja khususnya untuk produksi dan produktivitas
komoditi perkebunan antara lain disebabkan hama penyakit,
cuaca/iklim, budidaya yang kurang optimal, kesuburan lahan
menurun dan adanya konversi lahan misalnya dari tebu ke padi,
dari tembakau ke jagung serta adanya alih fungsi lahan dari
lahan perkebunan dijadikan tempat pemukiman.
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana
Strategis SKPD dimana terdapat pergeseran target pembangunan yang telah
ditetapkan dengan realisai pelaksanaan di lapangan, sehingga perlu
diprioritaskan pada kegiatan pembangunan tahun berikutnya.
Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah memprioritaskan kegiatan
yang tidak memenuhi target yang direncanakan pada kegiatan tahun
berikutnya.
Secara keseluruhan tahun 2015 pembangunan vegetatif belum
dilaksanakan karena menunggu musim penghujan (akhir Nopember , awal
Desember).
Sedangkan realisasi penyerapan tahun anggraan 2015 s/d triwulan II
disajikan lampiran 1 dan evaluasi RENJA s/d triwulan II disajikan pada
lampiran 2 di bagian belakang buku ini.
Dalam menentukan hasil kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan
mengacu pada program kerja yang telah ditentukan melalui atau dengan
memasyarakatkan gerakan disiplin pada masing-masing pegawai, sehingga
dapat diketahui hasil-hasil yang telah dicapai antara lain :
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
7
a. PNS mengetahui tugas, fungsi, pekerjaan dan kedudukannya dalam
organisasi dinas.
b. Kegiatan lebih terarah sesuai dengan perkembangan keadaan.
c. Kemampuan dan produktivitas kerja PNS meningkat.
d. Pelayanan penerbitan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH), Surat Ijin
Tebang Kayu Rakyat dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat.
e. Pengurusan di bidang kepegawaian lancar dan tepat waktu.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Analisis kinerja pelayanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan
disajikan pada lampiran 3 pada bagian belakang buku ini.
2.3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Hambatan dalam pelaksanaannya tugas dinas adalah jumlah staf
dibidang Administrasi utama tenaga yang mengusai Teknologi Informasi
dalam hal ini operator komputer dirasakan masih kurang. Upaya
pemecahannya adalah memberikan beban tugas yang lebih banyak pada
petugas yang ada, sambil mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten
untuk menambah PNS hasil perekrutan Pemerintah Kabupaten Jombang
Berdasarkan hasil analisis pelayanan Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Jombang, maka identifikasi permasalahan yang
paling utama dihadapi saat ini adalah:
1. Kehutanan
a) Belum optimalnya pelaksanaan regulasi pembangunan
b) Belum optimalnya akurasi data lahan kritis berdasarkan aspek
biofisik maupun ketersediaan
c) Belum optimalnya pemanfaatan hutan rakyat untuk
meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat
d) Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan non kayu masih
rendah
e) Kapasitas dan kelembagaan kelompok masyarakat sekitar
hutan masih rendah
f) Kapasitas dan kelembagaan penyuluh kehutanan relatif rendah
g) Pemberdayaanpenyuluh kehutanan belum optimal
h) Pemberdayaan kelembagaan masyarakat hutan belum optimal
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
8
i) Belum optimalnya penatausahaan hasil hutan bagi masyarakat.
j) Masih adanya illegal logging hasil hutan di Kabupaten Jombang
2. Perkebunan
a) Tingginya alih fungsi/konversi lahan perkebunan rakyat
b) Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global
c) Masih maraknya peredaran bibit tanaman perkebunan yang
tidak bersertifikat
d) Masih rendahnya upaya pengembangan komoditas bernilai
ekonomi tinggi
e) Masih rendahnya kualitas produksi tanaman perkebunan
f) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur perkebunan rakyat
(irigasi tingkat Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa
(JIDES) dan jalan usaha tani (JUT))
g) Terbatasnya sarana dan prasarana budidaya (alsintan)
perkebunan
h) Lambat/belum optimalnya transfer teknologi kepada petani
i) Terbatasnya akses petani terhadap permodalan (pola pinjaman
permodalan dan tingkat suku bunga masih belum pro petani)
j) Masih tingginya tingkat kehilangan produk saat panen
k) Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah produk
perkebunan rakyat
l) Pengembangan agroindustri yang belum optimal dalam
pengolahan dan pemasaran
m) Pengembangan perkebunan rakyat masih bersifat parsial dan
belum terintegrasi dalam suatu sistem agribisnis
n) Masih lemahnya kerjasama kemitraan antar pelaku usaha tani
maupun antara pelaku usaha tani dengan pelaku usaha industri
hilir menengah/besar
o) Adanya kecenderungan terjadinya proses levelling off pada
produk pertanian tanaman pangan
p) Kondisi infrastruktur jalan ke sentra produksi belum memadai
q) Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani
r) Terbatasnya akses informasi pasar dan pemasaran bagi petani
s) Lemahnya kapasitas dan kelembagaan penyuluh pertanian
t) Posisi tawar petani perkebunan masih rendah
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
9
u) Rendahnya Nilai Tukar Petani sub sektor Perkebunan
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan
berdasarkan usulan-usulan dari masyarakat (kelompok tani, Penyuluh
Kehutanan dan Penyuluh Perkebunan Lapangan). Sebetulnya usulan yang
dialokasikan dalam bentuk kegiatan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan
belum bisa mengakomodir semua kebutuhan masyarakat khususnya
masyarakat perkebunan dan kehutanan yang ada di Kabupaten Jombang.
Pelaksanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan
dilaksanakan melalui pentahapan pembangunan yang dilakukan berdasarkan
analisa kekuatan anggaran Pemerintah Daerah sehingga pelaksanaan
pembangunan kehutanan dan perkebunan harus dilaksanakan secara
terstruktur dan terencana. Diharapkan dengan adanya pentahapan ini
pelaksanaan pembangunan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah
ditetapkan.
Perubahan anggaran pada rencana P-APBD tahun 2015
dimaksudkan untuk memaksimalkan capaian kinerja yang telah ditargetkan
semula.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2014 berasal dari usulan masyarakat
langsung, usulan masyarakat (lewat penyuluh kehutanan dan perkebunan),
musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, pengumpulan
informasi dari Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
maupun informasi dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas (BP
DAS Brantas).
Dari semua usulan yang masuk kemudian ditampung dan diusulkan
ke Pemerintah Kabupaten Jombang. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten
akan menyesuaikan dengan anggaran APBD yang tersedia dan disesuaikan
dengan masing-masing prioritas pembangunan daerah. Keterbatasan
anggaran merupakan salah satu faktor kendala dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
Usulan kegiatan dijabarkan dalam program dan kegiatan Dinas
Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
10
Kehutanan dan perkebunan adalah:
1. Penyusunan, perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka
penetapan kebijakan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan.
2. Pelaksanaan usaha tani terpadu dan evaluasi pengembangan kegiatan
dibidang kehutanan dan perkebunan.
3. Pelaksanaan usaha pencegahan, pengendalian pemberantasan hama
atau penyakit serta gangguan tanaman kehutanan dan perkebunan.
4. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis pengembangan lahan
dan rehabilitasi lahan kritis kehutanan dan perkebunan.
5. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengolahan perijinan dibidang
usaha sektor kehutanan dan perkebunan.
6. Perumusan, perencanaan dan pelaksanaan teknis operasional,
pemungutan iuran, pelayanan umum, pengembangan, rehabilitasi dan
perlindungan dibidang perkebunan, kehutanan serta konservasi tanah.
7. Pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan dibidang penghijauan dan
konservasi sumberdaya alam meliputi : tanah, air, persutraan alam,
perlebahan, pengolahan hasil hutan kayu dan non kayu, perlindungan
hutan dan pelatihan ketrampilan.
8. Pelaksanaan penyusunan program pengendalian dan pengawasan
dibidang kehutanan dan perkebunan.
9. Pelaksanaan urusan kesekretariatan
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
Usulan Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebelum P-APBD sebesar
Rp. 16.198.055.532,- dan usulan P-APBD menjadi Rp. 16.896.555.532,-
(bertambah Rp. 698.500.000,-) yang terinci sebagai berikut:
No Prioritas nama program output seblm
perubahan
sebelum P-APBD
output stelah perubahan
setelah P-APBD
bertambah/berkurang
1. 11.812.668.232 12.332.168.232 519.500.000
Mendukung ketahanan pangan
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
36.000.000 36.000.000
-
Program pengelolaan lahan tanaman perkebunan
852.000.000
852.000.000
-
Program Peningkatan kesejahteraan petani perkebunan
86.500.000
86.500.000
-
Program pembangunan infrastruktur pengelolaan air tanaman perkebunan
Pembangunan jaringan irigasi sebanyak 42 unit
2.513.900.000
Pembangunan jaringan irigasi sebanyak 45 unit
3.013.900.000
500.000.000
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
11
Program peningkatan produksi perkebunan
bibit kelapa 10.000 btg, pala 1.400 btg, kakao 10.000 btg
398.383.900
bibit kelapa 10.000 btg, pala 1.400 btg, kakao 10.000 btg
399.883.900
1.500.000
Program peningkatan kualitas bahan baku
5.498.994.982
5.498.994.982
-
Program pembinaan lingkungan sosial
961.502.750
961.502.750
-
Program pembangunan/rehabilitasi Sapras Sumur Dangkal perkebunan=55
105.000.000
105.000.000
-
Program peningkatan penerapan teknologi perkebunan
terlaksananya pemberian bantuan sarana mekanisasi tebu sebanyak 1 paket
1.030.986.600
terlaksananya pemberian bantuan sarana mekanisasi tebu sebanyak 1 paket
1.048.986.600
18.000.000
Program rehabilitasi Infrastruktur pengelolaan air tanaman perkebunan
59.400.000
59.400.000
-
Mendukung kawasan strategis dan cepat tumbuh
Pengembangan kawasan agropolitan cluster perkebunan
270.000.000
270.000.000
-
2. Mendukung penguatan daya dukung lingkungan hidup
3.214.056.200
3.254.061.200
40.005.000
APBD Kabupaten
Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
577.022.000
605.022.000
28.000.000
Program Rehabilitasi hutan dan lahan
515.984.400
515.984.400
-
Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
135.850.000
137.850.000
2.000.000
DAK Kehutanan
Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
Terlaksananya penanaman di wilayah lahan kritis di luar kawasan hutan seluas 200 ha dan pembangunan sipil teknis (dam penahan 8 unit, gully plug 10 unit, sumur resapan 8 unit, tebing 2 unit), pemanfaatan lahan di bawah tegakan 1 paket.
1.985.199.800
Terlaksananya penanaman di wilayah lahan kritis di luar kawasan hutan seluas 200 ha dan pembangunan sipil teknis (dam penahan 16 unit, gully plug 10 unit), pemanfaatan lahan di bawah tegakan 1 paket.
1.995.204.800
10.005.000
3. Mendukung kelembagaan kelompok tani
180.238.600
233.073.600
52.835.000
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
130.238.600
183.073.600
52.835.000
Pembinaan kelembagaan KTHR
50.000.000
50.000.000
-
4. Belanja rutin 991.092.500
1.077.252.500
86.160.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya pelayanan jasa tenaga administrasi teknis/tenaga honorer 9 orang
802.627.500
Tersedianya pelayanan jasa tenaga administrasi teknis/tenaga honorer 9 orang
831.187.500
28.560.000
Terpenuhinya sarana komunikasi sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya sarana komunikasi sumber daya air dan listrik
Koordinasi dalam dan luar daerah
Koordinasi dalam dan luar daerah
Pembayaran pajak STNK kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 unit dan roda 2 sebanyak 35 unit
Pembayaran pajak STNK kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 unit dan roda 2 sebanyak 35 unit
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
12
Tertib adminiatrasi keuangan
Tertib adminiatrasi keuangan
Pengadaan ATK Pengadaan ATK
Barang cetak dan penggandaan
Barang cetak dan penggandaan
Penerangan kantor
Penerangan kantor
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih (untuk BPP Perak dan BPP Kabuh)
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih (untuk BPP Perak dan BPP Kabuh)
Penyediaan bahan bacaan
Penyediaan bahan bacaan
Penyediaan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas
Penyediaan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas
Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan makanan dan minuman
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
kursi kerja 4 buah, meja kerja 6 buah, printer 4 buah, lap top 3 unit, komputer PC 1 unit, mesin pemotong rumput 1 unit. AC 5 unit, meja rapat 5 buah, kursi rapat 50 buah, gorden 19 meter
163.465.000 kursi kerja 4 buah, meja kerja 6 buah, printer 4 buah, lap top 3 unit, komputer PC 1 unit, mesin pemotong rumput 1 unit. AC 5 unit, meja rapat 5 buah, kursi rapat 50 buah, gorden 19 meter, CCTV 1 paket,taplak meja 1 paket, korden 1 paket.
221.065.000
57.600.000
3 unit (kantor dinas, BPP Perak dan BPP Kabuh)
3 unit (kantor dinas, BPP Perak dan BPP Kabuh)
Program peningkatan disiplin aparatur
25.000.000
25.000.000
-
JUMLAH 16.198.055.532 16.896.555.532 698.500.000
Rincian selengkapnya disajikan di lampiran 4 pada bagian belakang
buku ini.
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
13
BAB III
PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Pembangunan Kehutanan berpedoman pada amanat RPJMN 2015-
2019 (rancangan teknokratik) dengan arah kebijakan dan strategi:
1. Meningkatkan tata kelola kehutanan:
a. Pemisahan regulator dan operator
b. Penerapan prinsip PHL
c. Pemberian jaminan legalitas hasil hutan kayu dan produknya
d. SDM yang berkompeten
2. Peningkatan produksi dan produktivitas
a. Penerapan IPTEK dan pengembangan nilai tambah
b. Meningkatkan keterlibatan masyarakat (HTR, Hr, HKm, HD)
3. Pengembangan industri pengolahan hasil untuk meningkatkan nilai
tambah
a. Deregulasi dan de-bottlenecking
b. Optimalisasi pemanfaatan industri hulu-hilir
4. Pengelolaan daerah hulu
a. Peningkatan pemahaman dan koordinator antar pemangku wilayah
b. Rehabilitasi lahan sangat kritis dan kritis
c. Pengelolaan DAS terpadu, percepatan penyelesaian RPDAS terpadu
dan peningkatan kualitas 4 DAS prioritas nasional
5. Percepatan pengukuhan kawasan hutan
6. Pembentukan dan mewujudkan unit manajemen yang handal
7. Peningkatan kapasitas pengelola KPH
8. Peningkatan sarana dan prasarana
9. Membangun hubungan yan saling menguntungkan antara masyarakat,
pemerintah dan pengelola hutan yang menjadi dasar pembangunan
sektor kehutanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Pembangunan Pertanian tahun 2014-2019 memprioritaskan pada
dua hal yaitu:
1. Peningkatan agroindustri
Peningkatan agroindustri sebagai bagian dari agenda Nawa Cita
(meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing pasar
international). Sasaran dan peningkatan agroindustri adalah:
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
14
a. Meningkatnya PDB Industri Pengolahan makanan dan minuman
serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif,
b. Meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang di
ekspor, dan
c. Berkembangnya agroindustri terutama di pedesaan. Komoditi yang
menjadi fokus dalam peningkatan agroindustri diantaranya kelapa
sawit, karet, akakao, teh, kopi, kelapa, mangga, nanas, manggis,
salak dan kentang.
Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya
saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan tersebut, maka arah
kebijakan difokuskan pada: (1) peningkatan produktivitas dan mutu
hasil pertanian komoditi andalan ekspor,potensial untuk ekspor dan
substitusi impor;dan (2) mendorong pengembangan industri
pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil
pertanian. Untuk itu strategi yang akan dilakukan meliputi:
a. Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat,
b. Peningkatan mutu, pengembangan standarisasi mutu hasil
pertanian dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan
pengawasan keamanan hayati,
c. Pengembangan agroindustri perdesaan,
d. Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha
pengolahan dan pemasaran,
e. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi,sumber-
sumber pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar,
f. Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta
komoditas prospektif.
2. Peningkatan kedaulatan pangan adalah bagian dari agenda 7 Nawa
Cita (Mewujudkan kemaandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik). Kedaulatan pangan
dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara
mandiri,yang perlu didukung dengan: (i) ketahanan pangan, terutama
kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii)
pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh
bangsa sendiri; dan (iii) mampu melindungi dan mensejahterakan
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
15
pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan.
Selanjutnya,dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air
merupakan faktor utama terutama untuk meningkatkan dan
memperkuat kapasitas produksi. Untuk tetap meningkatkan dan
memperkuat kedaulatan pangan,sasaran utama prioritas nasional
bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah:
a. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber
dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan
dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga.
Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan
pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi
jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan
dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan
konsumsi daging sapi ditingkat rumah tangga, demikian pula
produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi
gula rumah tangga.
b. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang
didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah
spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah
dalam rangka memperkuat stabilitas harga.
c. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga
mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5(2019).
d. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu
Ha untuk menggantikan alih fungsi lahan.
e. Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta Ha jaringan irigasi sebagai
bentuk rehabilitasi prasarana irigasi sesuai dengan laju sesuai
dengan laju deteriorasi.
f. Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta Ha.
g. Terbangunnya 132 ribu Ha layanan jaringan irigasi rawa untuk
pembangunan lahan rawa yang adaptif dengan menyeimbangkan
pertimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019
adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan
dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
16
pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan
nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha
pangan. Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan tersebut
dilakukan dengan 5 strategi utama, meliputi:
a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas
produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung,
kedelai, daging, gula,cabai dan bawang merah.
b. Peningkatan kualitas distribusi Distribusi Pangan dan Aksebilitas
Masyarakat terhadap Pangan.
c. Perbaikan kualitas Konsumsi pangan dan Gizi Masyarakat
d. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama
mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan
serangan organisme tanaman dan penyakit hewan.
e. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.
3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kehutanan dan
Perkebunan dalam mencapai target pembangunan lima tahun ke depan
dapat dilihat pada lampiran 5 di bagian belakang buku ini:
Sedangkan tujuan dan sasaran dari masing-masing misi. Berikut
uraian tujuan dan sasaran tiap misi:
Misi 1: Mengoptimalisasikan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi
konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk
mencapai manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi yang
seimbang dan lestari
Tujuan 1 : Meningkatnya produksi sumberdaya hutan
Sasaran 1: Produksi hasil hutan (kayu) dan non kayu
Sasaran 2: Pengembangan agropolitan subsektor
kehutanan
Tujuan 2: : Meminimalisir terjadinya ileggal logging
Sasaran 1: Penatausahaan Hasil Hutan
Tujuan 3: Mempertahankan/meningkatkan luas hutan rakyat dan
kualitas sumber daya hutan dan lahan
Sasaran 1: Lahan Kritis di luar kawasan hutan dan
Lahan rawan bencana serta Lahan hutan
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
17
rakyat dengan fungsi penyangga
Misi 2: Mendorong terwujudnya agrobisinis dibidang perkebunan
Tujuan 1: Peningkatan kesejahteraan petani perkebunan
Sasaran 1: Sekolah Lapang/pelatihan/pembinaan petani
/magang serta Membangun kemitraan dan
pemasaran antara petani perkebunan dengan
dunia usaha
Sasaran 2: Peningkatan infrastruktur pada kawasan
perkebunan
Tujuan 2: Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi
perkebunan
Sasaran 1: Produksi komoditi perkebunan
Sasaran 2: Produktivitas komoditi perkebunan
Sasaran 3: Pengembangan agropolitan subsektor
perkebunan
Misi 3: Meningkatkan peran kelembagaan kehutanan perkebunan dan
strategi pengembangan perkebunan
Tujuan 1: Meningkatkan peran Masyarakat Desa Hutan (MDH) di
sekitar kawasan hutan
Sasaran 1: Meningkatnya kapasitas pengelola kelembagaan kelompok
Tujuan 2: Penguatan kelembagaan petani perkebunan
Sasaran 1: Meningkatnya klas kelompok petani
perkebunan
Misi 4: Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi
sarana dan prasarana pendukung
Tujuan 1: Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan
fungsi sarana dan prasarana pendukung
Sasaran 1: Peningkatan pengelolaan Sumber Daya
Manusia serta Sarana dan Prasarana
aparatur.
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
18
3.3. Perubahan Program dan Kegiatan
3.3.1 Program
Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :
“JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA”. Dari visi ini dijabarkan dalam
beberapaa misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama
2. Mewujudkan Layanan Dasar yang terjangkau.
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing dan Merata
4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang Baik dan bersih
Tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang berkaitan
dengan visi dan misi (khususnya misi 3 dan 4) Kepala Daerah tersebut
adalah :
1. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata
dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.
Mangacu pada misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan akan
menigkatkan perekonomian dari sektor perkebunan dengan perbaikan
infrastruktur dengan konsep lingkungan.
2. Mendukung pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) yang
pelaksanaannya dijabarkan pada program rehabilitasi hutan dengan
bentuk kegiatan pembangunan vegetatif dan sipil teknis untuk
mengurangi luasan lahan kritis dan perbaikan kondisi dan fungsi
lingkungan hidup dan program perlindungan dan konservasi sumber
daya hutan dalam bentuk kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan
untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai dampak
kerusakan hutan.
3. Pengentasan kemiskinan dijabarkan dalam program Peningkatan
produksi pertanian/perkebunan pada kegiatan pengembangan
diversifikasi tanaman dengan sasaran kegiatan adalah masyarakat
miskin di Kabupaten Jombang by name by adress dalam bentuk
pemberian bantuan tanaman kelapa dan empon-empon
4. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan
pangan dengan indikator ketersediaan cadangan pangan dalam bentuk
penguatan cadangan pangan dengan target tahun 2014 sebesar 60%.
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
19
5. Pendayagunaan potensi ekomoni daerah khususnya yang berbasis
agribisnis, yaitu mendorong usaha perkebunan dan kehutanan dengan
cara memberikan penyuluhan, bimbingan teknis, pelatihan peningkatan
SDM bagi pelaku usaha perkebunan dan kehutanan.
Pada Tahun Anggaran 2015 melaksanakan 19 (sembilan belas)
program (tidak ada perubahan program, tambah 5 kegiatan). Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada lampiran 4 pada bagian belakang buku ini.
:
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
20
BAB IV
PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada
hakekatnya adalah rencana capaian kinerja tahunan dengan memperhatikan
program dan kegiatan dalan Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan
Perkebunan tahun 2015 serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD).
Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 maka
ditetapkanlah Program dan Kegiatan tahunan serta kebijakan atau strategi
untuk meminimalisir kendala dalam pancapaian visi dan misi dimaksud.
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015 di
tekankan pada upaya pemberdayaan masyarakat kehutanan dan perkebunan
guna meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan serta peningkatan
produksi komoditi kehutanan serta peningkatan produksi dan produktivitas
komoditi perkebunan guna menyediakan bahan baku industri, serta upaya
pelestarian sumber daya alam dan lingkungan dengan meminimalisir
terjadinya bencana alam.
Disamping program kegiatan yang dilaksanakan untuk pembangunan
kehutanan dan perkebunan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan juga
menangani SPP Provisi Sumber Daya Hutan (SPP_PSDH) dari PERUM
PERHUTANI.
Rencana tindak lanjut agar pelaksanaan kegiatan tahun 2015 dapat
berjalan sesuai dengan target yang diharapkan adalah dengan:
1. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan
2. Persiapan lapangan yang matang
3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan
4. Aktif melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan guna mengetahui sejauh
mana tingkat keberhasilan, manfaat dan pengaruhnya terhadap tingkat
kesejahteraan masyaraka.
6. Membuat laporan akhir pelaksanaan kegiatan.
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
21
Demikian Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RENJA SKPD) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2015 ini disusun,
dengan harapan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran
2015 dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada visi
dan misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang.
Jombang, Juli 2015 KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JOMBANG Ir. ILHAM HERO KOENTJORO M.Si Pembina Tk. I NIP. 19611110 199003 1 006
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN JOMBANG NOMOR : 900 / / 415.32 / 2015
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan
daerah di bidang pembangunan kehutanan dan
perkebunan, diperlukan rencana Kerja sebagai
penjabaran dan operasional dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan
perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai
arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dan
bertahap;
b. bahwa agar Rencana Kerja dapat digunakan sebagai
pedoman dalam perencanaan pembangunan kehutanan
dan perkebunan dipandang perlu untuk menetapkan
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja
Perangkat Daerah Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Jombang Tahun 2015 dalam suatu Keputusan
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Jombang.
Memperhatikan: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah;
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Jl. Pangeran Puger Telp./Fax. (0321) 863884
J O M B A N G
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 tentang
Sistem Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsntrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Jombang.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomer 7 tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah;
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 40 tahun 2014, tanggal
16 Desember 2014 tentang Pejelasan APBD Tahun 2015.
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 36 tahun 2014, tanggal
4 Desember 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN JOMBANG TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA (PERUBAHAN RENJA )
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2015.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Jombang ini, yang dimaksud dengan :
(1) Daerah adalah Kabupaten Jombang.
(2) Kabupaten adalah Kabupaten Jombang.
(3) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
(4) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari
sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga
teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
(5) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang Tahun
2015 yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode tahun
2015 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program
Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam tahun 2015.
(6) Perubahan Rencana Kerja yang selanjutnya disebut
PERUBAHAN RENJA adalah penjabaran dari Rencana
Kerja SKPD untuk jangka waktu sekitar (empat) bulan.
BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Pasal 2
(1) Perubahan Renja SKPD merupakan penjabaran dari visi,
misi dan program Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Jombang.
(2) Perubahan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) selanjutnya dimuat dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang ini.
Pasal 3
Perubahan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal
2 ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah.
BAB III
PROGRAM DAN SISTEMATIKA RENJA SKPD
Pasal 4
(1) Program pembangunan kehutanan dan perkebunan
Kabupaten Jombang tahun 2015 dilaksanakan sesuai
Perubahan Renja Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Jombang.
(2) Perubahan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
KERJA SKPD SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2015
BAB III : PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN,
PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV : PENUTUP
BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai
kewenangan yang dimiliki melakukan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja SKPD.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
(1) Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih