Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
1
A. Latar Belakang
Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di bagian tenggara Kota
Yogyakarta, dengan Ibukota di Wonosari yang terletak diantara koordinat 1100 21’ -
1000 50’ Bujur Timur dan 7
0 46’ - 8
0 09’ Lintang Selatan. Kabupaten Gunungkidul
memiliki luas 1.485,36 km2 atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 18 Kecamatan, 144 Desa, dan 1.431
Padukuhan. Secara geografis wilayah Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh
perbukitan dan pegunungan kapur dengan mayoritas penduduknya hidup dari
bercocok tanam dan sebagai buruh.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai bagian dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki berusaha
mengambil peran dalam mewujudkan cita-cita luhur perjuangan bangsa Indonesia
sesuai dengan bunyi alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu
“membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Usaha
tersebut diantaranya ditempuh dengan menyelenggarakan good governance yang
merupakan prasyarat utama bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi
masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita
berbangsa dan bernegara.
Komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sector, dan
masyarakat sangat dibutuhkan agar good governance dapat menjadi kenyataan dan
berjalan dengan baik. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi
yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Untuk itu
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,
jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta
bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
BAB
I
PENDAHULUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
2
Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas
managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan
kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur
bertanggung jawab atas kegiatan yang benar-benar telah direncanakan, dilaksanakan,
dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas instansi pemerintah
merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi
yang bersangkutan. Sejalan dengan hal itu, telah ditetapkan TAP MPR Nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi,
Korupsi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang
sama, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah
daerah berdasarkan Laporan Kinerja tahunan SKPD dan menyampaikannya kepada
Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam
rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi
Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LAKIP juga berperan
sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good
governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.
Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014,
maka LAKIP Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil
kegiatan tahun 2014 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan
pemerintahan oleh Bupati Gunungkidul kepada Presiden.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
3
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15
dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59).
1. Tugas Pokok
Dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, disebutkan bahwa “Pembagian
urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta
Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan
eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional”. Urusan pemerintahan adalah
fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan
dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi
tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Penyelenggaraan desentralisasi sebagai salah satu asas mendasar dalam sistem
penyelenggaraan pemerintahan daerah mensyaratkan pembagian urusan
pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah. Kabupaten Gunungkidul memiliki 26 urusan pemerintahan
wajib dan 8 urusan pilihan. Urusan pemerintahan daerah tersebut harus diwadahi
dalam kelembagaan perangkat daerah.
Kewenangan daerah yang berupa 26 (dua puluh enam) urusan wajib yang menjadi
urusan pemerintahan daerah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:
a. Bidang Pendidikan;
b. Bidang Kesehatan;
c. Bidang Lingkungan Hidup;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
4
d. Bidang Pekerjaan Umum;
e. Bidang Penataan Ruang;
f. Bidang Perencanaan Pembangunan;
g. Bidang Perumahan;
h. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
i. Bidang Penanaman Modal;
j. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
k. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
l. Bidang Ketenagakerjaan;
m. Bidang Ketahanan Pangan;
n. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
o. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
p. Bidang Perhubungan;
q. Bidang Komunikasi dan Informatika;
r. Bidang Pertanahan;
s. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
t. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
u. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
v. Bidang Sosial;
w. Bidang Kebudayaan;
x. Bidang Statistik;
y. Bidang Kearsipan; dan
z. Bidang Perpustakaan.
Sedangkan kewenangan daerah yang berupa 8 (delapan) urusan pilihan yang
menjadi urusan pemerintahan daerah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai
berikut:
a. Bidang Kelautan dan Perikanan;
b. Bidang Pertanian;
c. Bidang Kehutanan;
d. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
e. Bidang Pariwisata;
f. Bidang Industri;
g. Bidang Perdagangan; dan
h. Bidang Ketransmigrasian.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang
madani, sejahtera lahir dan batin berlandaskan iman dan taqwa.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
5
2. Struktur Organisasi
Organisasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Kepala Daerah beserta
Perangkat Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kecamatan.
Perangkat Daerah dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan
membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Struktur Organisasi Sekretariat
Daerah yaitu:
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
2) Bagian Administrasi Pemerintahan Desa;
3) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahi:
1) Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2) Bagian Administrasi Pembangunan.
d. Asisten Administrasi Umum, yang membawahi:
1) Bagian Umum;
2) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
3) Bagian Hukum;
4) Bagian Organisasi.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dalam ketentuan Pasal 8A dan Pasal 8B Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2011 diatur juga mengenai Staf Ahli Bupati
dengan nomenklatur jabatan staf ahli dapat terdiri dari:
a. Staf ahli bidang hukum dan politik;
b. Staf ahli bidang pemerintahan;
c. Staf ahli bidang pembangunan;
d. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan
e. Staf ahli bidang ekonomi dan keuangan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
6
Sedangkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan struktur organisasi sebagai berikut:
a. Sekretaris DPRD;
b. Bagian Tata Usaha;
c. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
d. Bagian Risalah dan Perundang-undangan;
e. Bagian Persidangan dan Protokol; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dinas-dinas Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas
Dinas-Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,
Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah, yaitu:
a. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
d. Dinas Peternakan;
e. Dinas Kelautan dan Perikanan;
f. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
g. Dinas Pekerjaan Umum;
h. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi, dan Sumber Daya
Mineral;
j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
l. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan; dan
m. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.
Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
7
Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,
Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah, adalah sebagai berikut:
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Badan Kepegawaian Daerah;
c. Inspektorat Daerah;
d. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana;
e. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
f. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
g. Kantor Pengelolaan Pasar;
h. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan;
i. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
j. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; dan
k. Satuan Polisi Pamong Praja.
Selain Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 13 (tiga
belas) Dinas-dinas Daerah, 11 (sebelas) Lembaga Teknis Daerah (LTD), masih
terdapat 3 (tiga) Lembaga yang dibentuk dalam peraturan daerah tersendiri, yaitu
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah, dan Kecamatan.
Badan Penangguangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Badan Penangguangan Bencana Daerah.
RSUD Wonosari dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Rumah Sakit
Umum Daerah Wonosari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,
Kedudukan, dan Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari.
Sedangkan Pemerintah Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah
tersebut dibentuk 18 kecamatan dengan 144 desa. Kecamatan yang dibentuk
mempunyai tugas salah satunya adalah membina penyelenggaraan pemerintahan
desa. Untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
8
Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, didukung sumberdaya
manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 10.604 orang pada akhir
Tahun 2014, yang tersebar pada seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul. Adapun jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul sebanyak 753 jabatan, terdiri dari eselon II.a = 1 jabatan, eselon II.b =
25 jabatan, eselon III = 147 jabatan, eselon IV = 519, dan eselon V = 61 jabatan.
Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 9.851 orang.
Gambar 1.1
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Sedangkan komposisi pegawai Gunungkidul berdasarkan Golongan Ruang
adalah sebagai berikut:
Tabel 1.1
Komposisi Pegawai
No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 - 2014
1 I/a – I/d 362
2 II/a – II/d 1.840
3 III/a – III/d 4.539
4 IV/a – IV/e 3.863
Jumlah 10.604
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
9
Gambar 1.2
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Sedangkan sumber dana untuk mendukung pencapaian sasaran yang
ditetapkan berasal dari Pandapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Pemerintah
Pusat yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Besarnya
APBD menunjukkan kemampuan daerah dalam rangka peningkatan pembangunan
bagi masyarakat. Pada Tahun 2013 anggaran pendapatan dan belanja masing-masing
sebesar Rp1.232.294.627.656,53 dan Rp1.329.895.597.478,50. Sedangkan untuk
Tahun 2014 anggaran pendapatan dan belanja masing-masing sebesar
Rp1.356.261.456.616,86 dan Rp1.492.754.893.762,03. Dengan demikian APBD
Tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 9,14% untuk anggaran pendapatan dan
anggaran belanja sebesar 10,91%.
Ditinjau dari anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Tahun 2013
sebesar Rp76.674.187.127,23 dan Tahun 2014 sebesar Rp144.367.217.444,98 yang
berarti mengalami kenaikan sebesar 46,89% dari tahun sebelumnya. Sedangkan
anggaran penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2013 sebesar
Rp779.069.238.000,00 dan Tahun 2014 sebesar Rp847.388.294.000,00. Dengan
demikian mengalami peningkatan sebesar Rp68.319.056.000,00 atau 8,06% dari tahun
sebelumnya.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan
Pada Akhir Tahun 2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
10
Gambar 1.3
Grafik Perbandingan Anggaran PAD, DAU, Pendapatan dan Belanja
Tahun 2014 dan 2013
Sumber : DPPKAD Kabupaten Gunungkidul.
Peningkatan PAD memberikan harapan bahwa upaya-upaya dan strategi dalam
peningkatan PAD telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam
memberdayakan sektor-sektor yang potensial. Akan tetapi perolehan PAD jika
dibandingkan dengan realisasi pengeluaran yang setiap tahunnya juga mengalami
peningkatan, masih menunjukkan peranan yang kecil. Dengan demikian menunjukkan
bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih sangat tergantung pada Pemerintah
Pusat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
Kabupaten Gunungkidul, walaupun dengan kecenderungan semakin kecil peranannya.
C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)
Gambaran tentang permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas
dan sasaran pembangunan daerah serta permasalahan daerah yang masih menjadi
agenda program yang harus direncanakan:
1. Permasalahan daerah yang berhubungan prioritas dan sasaran pembangunan
daerah:
a. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
untuk mendukung perekonomian daaerah yang lestari.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
11
b. Belum optimalnya tata guna dan tata kelola air.
c. Belum optimalnya pengelolaan investasi dan industri yang berakibat masih
rendahnya investasi.
d. Rendahnya daya saing produk Kabupaten Gunungkidul pada lingkup lokal,
regional, maupun nasional.
e. Belum optimalnya pengembangan industri olahan hasil pertanian.
f. Kurangnya kualitas manajemen usaha kecil menengah inovasi produk dan
belum optimalnya kemitraan antar usaha serta belum optimalnya
pengembangan pasar tradisional.
g. Masih terdapat objek wisata yang mengalami keterbatasan air bersih dan
sanitasi, belum terjangkau listrik PLN dan jangkauan komunikasi.
h. Pemetaan potensi wisata secara rinci dan update masih belum dapat di
laksanakan.
i. Potensi budaya lokal dalam mendukung pariwisata belum di optimalkan oleh
masyarakat.
j. Regulasi yang mengatur pengelolaan di bidang pariwisata masih belum
cukup untuk mengatur pola dan optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam
pengembangan pariwisata.
k. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam
pengembangan objek dan daya tarik pariwisata.
l. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan rencana tata ruang.
m. Belum optimalnya tata guna dan tata kelolaan air.
n. Masih terdapat kawasan permukiman menghadapi masalah sanitasi dan
pengelolaan limbah.
o. Manajemen sumber daya manusia aparatur belum sepenuhnya sesuai dengan
kualifikasi jabatan dan beban kerja SKPD.
p. Kualitas SDM aparatur pemerintah daerah masih belum memadai yang
menyangkut masalah disiplin, etos kerja, motivasi, dan tanggung jawab.
2. Identifikasi dan sinkronisasi isu strategi Kabupaten Gunungkidul, Daerah
Istimewa Yogyakarta, dan Nasional tahun 2014:
a. Manajemen sumber daya manusia aparatur belum sepenuhnya sesuai dengan
kualifikasi jabatan dan beban kerja SKPD.
b. Kualitas SDM aparatur pemerintah daerah masih belum memadai yang
menyangkut masalah disiplin, etos kerja, motivasi, tanggung jawab.
c. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik.
d. Pembangunan PAUD terkendala wilayah yang tersebar dengan jarak sekolah
PAUD dengan rumah tinggal yang berjauhan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
12
e. Tersebarnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dan belum maksimalnya
peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
f. Masih rendahnya mutu lulusan pendidikan dasar di bandingkan
kabupaten/kota di DIY.
g. Kurang meratanya SDM dan akses serta mutu layanan kesehatan yang belum
optimal.
h. Masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan.
i. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
j. Angka kemiskinan dan pengangguran yang masih cukup tinggi.
k. Masih cukup tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS).
l. Belum memadainya sarana dan prasarana publik.
m. Masih sangat terbatasnya jumlah dan kualitas prasarana wilayah.
n. Belum optimalnya tataguna dan tatakelola air.
o. Kepemilikan lahan yang sempit dan semakin menurunnya daya dukung
lahan.
p. Keterbatasan akses modal untuk saprodi.
q. Masih rendahnya akses informasi dan penerapan teknologi pertanian.
r. Masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia pertanian.
s. Berkurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani/tenaga kerja di
sector pertanian.
t. Penerapan teknologi dan manajemen usaha kelautan dan perikanan masih
bersifat tradisional.
u. Rendahnya motivasi generasi muda untuk berkecimpung di bidang kelautan
dan perikanan.
v. Masih rendahnya kualitas SDM baik aparatur maupun masyarakat
kelautandan perikanan secara umum.
w. Terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan.
x. Rendahnya kapasitas mitigai bencana dan masih seringnya terjadi bencana
alam.
D. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP 2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
13
Pemerintah. Perpres dan Permenpan dan RB ini memberikan tuntunan kepada semua
instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang
dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) yang kami susun memiliki dua fungsi utama. Pertama, laporan
akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders
(Pemerintah, DPRD, dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja
merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi
utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan
penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.
Gambar 1.4.
Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP 2014
Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2014 mencakup hal-hal berikut ini:
Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan
LAKIP 2014 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2014.
Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana sasaran
strategis telah dicapai selama tahun 2014.
Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan
LAKIP 2014 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa
datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar
capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat ditingkatkan secara
berkelanjutan.
Akuntabilitas Kinerja
Manajemen Kinerja
LAKIP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
14
E. Sistematika LAKIP 2014
Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber
pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana
tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2014 dan program/kegiatan yang dilakukan
satuan kerja/instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2014. Capaian kinerja
(performance results) 2014 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja
(performance plan) 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis
atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan
diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja
di masa datang.
Dengan pola pikir seperti itu, dan sejalan dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyajian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2014 dapat
diilustrasikan sebagai berikut:
Sistematika Penyajian LAKIP Tahun 2014
SAMPUL
KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang
Tugas Pokok dan Struktur Organisasi
Permasalahan Utama (Strategic Issued)
Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP 2014
Sistematika LAKIP 2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010 – 2015
Rencana Kinerja Tahun 2014
Perjanjian Kinerja Tahun 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran Kinerja
Evaluasi dan Analisis Akuntabilias Kinerja
Akuntabilitas Keuangan
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan; menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok, dan
struktur organisasi, mengungkapkan permasalahan utama (strategic issued),
menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP 2014,
dan sistematika penyusunan LAKIP 2014.
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja; menjelaskan rencana strategis
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yaitu RPJMD untuk periode 2010-
2015, rencana kinerja untuk tahun 2014 dan perjanjian kinerja untuk tahun
2014.
Bab III Akuntabilitas Kinerja; disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi
kinerja, dan analisis capaian kinerja, termasuk menguraikan secara sistematis
keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang
dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan serta
langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan
peningkatan kinerja. Akuntabilitas keuangan menyajikan alokasi dan
realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
Bab IV Penutup; menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 dan menguraikan
saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
16
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Gunungkidul merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan berdasarkan visi,
misi, serta program Kepala Daerah terpilih yang berpedoman pada Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam rangka pengintegrasian untuk
menciptakan keterpaduan, keserasian, dan mensinergikan perencanaan pembangunan
daerah dalam sistem pembangunan nasional. RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan
strategis Kabupaten Gunungkidul.
Dalam penyusunan RPJMD Tahun 2010-2015, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
terlebih dahulu menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Jangka Menengah secara partisipatif dengan melibatkan unsur pemangku
kepentingan (stakeholders) pembangunan setempat sehingga bisa dijadikan acuan dalam
penentuan prioritas program dan kegiatan tahunan. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan
dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sebagai dokumen
teknis operasional.
Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan maka RPJMD tersebut
dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja tahunan yang memuat sasaran-sasaran yang ingin
dicapai dalam periode waktu satu tahunan dan strategi yang digunakan untuk mewujudkan
pencapaian sasaran tersebut serta tolok ukur dan target kinerja apa saja yang akan
digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran yang bersangkutan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010
tanggal 20 Desember 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2013. RPJMD atau Renstra tersebut
merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur
kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat
Kabupaten Gunungkidul.
BAB
II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
17
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2010 - 2015
Untuk memberikan arah terhadap pencapaian tujuan pembangunannya,
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyusun perencanaan pembangunan yang
tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai
bentuk perencanaan stratejik. Perencanaan ini dalam rangka pencapaian tujuan
otonomi yang diarahkan dengan penerapan prinsip, asas, tujuan, dan mekanisme
perencanaan pembangunan daerah otonom yang konsisten dan didasarkan pada
potensi sumber daya dan perkembangan masyarakat secara global. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2010-2015 tanggal 20 Desember 2010. Dokumen tersebut juga merupakan alat
perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah
dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten
Gunungkidul.
Dalam pelaksanaan RPJMD tahun keempat di tahun 2014 dipandang penting
dan mendesak untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, baik di bidang
pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaannya
sehingga Kabupaten Gunungkidul akan semakin maju, makmur, dan sejahtera.
RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 telah diupayakan disusun
dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan. Dalam penyusunannya juga
telah diupayakan menggunakan asumsi dan proyeksi kondisi lingkungan strategis
selama lima tahun rencana. Namun ternyata dalam perjalanan terdapat perubahan
kondisi lingkungan strategis yang harus disikapi oleh pemerintah daerah untuk
menjamin tujuan pembangunan dapat terwujud, antara lain adanya kebijakan nasional
berupa penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian Millenium
Development Goals (MDGs) yang harus diintegrasikan dalam dokumen perencanaan,
serta diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjadi salah satu substansi materi sinkronisasi
RPJMD. Meskipun Keistimewaan berada pada level Pemerintah DIY, namun secara
tidak langsung filosofi dan tata nilai keistimewaan DIY juga harus menjadi acuan
filosofi dan tata nilai pembangunan di Kabupaten/Kota. Beberapa catatan dalam
klarifikasi Gubernur terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17
Tahun 2010 tentang RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015, Hasil
Konsultasi Perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Gunungkidul
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
18
kepada Pemerintah DIY, dan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD juga menjadi dasar
perlunya pelaksanaan review RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015.
Dengan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, maka RPJMD Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2010-2015 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Nomor 17 Tahun 2010, diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun
2010 tentang RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015, yang ditetapkan
dan diundangkan pada tanggal 24 Desember 2013.
1. Visi dan Misi
Visi Kabupaten Gunungkidul yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 adalah:
“Mewujudkan Gunungkidul yang Lebih Maju, Makmur, dan Sejahtera”, dengan
penjelasan sebagai berikut:
a. Gunungkidul lebih maju, lebih makmur, dan lebih sejahtera merupakan
keadaan masyarakat Gunungkidul yang lebih kreatif, inovatif, dinamis,
profesional, selalu bergerak ke depan untuk mencapai nilai-nilai yang lebih
berkualitas, unggul, dan handal dalam meningkatkan standar kehidupan, baik
dalam peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas
pendidikan, penghormatan atas nilai-nilai budaya, kemanusiaan, kesetaraan
“gender”, menumbuhkan jati diri baik pribadi maupun masyarakat, dan
perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya
serta meningkat taraf hidup dan kualitas hidupnya dari waktu ke waktu.
b. Pengertian maju adalah perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan
berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik. Ditinjau dari
aspek ekonomi masyarakat yang maju diukur dari tingkat kemakmurannya yang
tercermin pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan
pembagian yang lebih merata. Proses produksi telah berkembang dengan
keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-
sektor jasa, serta didukung suatu pemanfaatan sumber daya alam secara rasional,
efisien, dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata ekonomi telah tertata
dan berjalan serta berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian
yang efisien dengan produktivitas tinggi. Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat
yang maju berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya, yang dicerminkan
semakin tinggi tingkat pendidikan penduduknya. Ditinjau dari aspek
kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat, usia harapan
hidup yang tinggi, kualitas pelayanan sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
19
penduduk yang lebih kecil. Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju
adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan
politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya
peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.
c. Sementara itu, kondisi masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera adalah
tercukupinya kebutuhan dasar hidup masyarakat baik lahir maupun batin, yang
ditandai oleh kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan,
disamping situasi keamanan yang kondusif, suasana kehidupan yang rukun, saling
menghormati dan menghargai dilandasi oleh sikap religius, serta menjunjung
tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Adapun motto yang pembangunan
Tahun 2010-2015 adalah: “Deso Makmur Gunungkidul Makmur”.
Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan
oleh pemerintah daerah, untuk mencapai visi pembangunan daerah yang telah
ditetapkan, agar tujuan pembangunan daerah dapat terlaksana dan berhasil dengan
baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi
penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, sesuai dan selaras dengan isi
substansinya, maka dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2010-2015 hasil review sebagai berikut:
a. Peningkatan pemanfaatan air sebagai sumber kemakmuran.
b. Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, peningkatan iklim usaha yang
kondusif, serta peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-sumber
pendanaan sebagai penggerak perekonomian daerah.
c. Peningkatan pengelolaan pariwisata.
d. Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional, dan peduli.
e. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari
Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Untuk memperjelas pemahaman terhadap misi pembangunan tersebut, berikut
ini adalah penjelasan masing-masing misi:
Misi Kesatu:
Peningkatan pemanfaatan air sebagai sumber kemakmuran adalah upaya pemerintah
daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan air untuk sebesar-besarnya dapat
dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa pemenuhan
kebutuhan air bersih, irigasi, pengairan, dan meningkatkan cadangan air bagi
masyarakat pada masa yang akan datang.
Misi Kedua:
Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari yaitu upaya pemerintah daerah untuk
memperkuat dan meningkatkan kesadaran semua pihak dalam pengelolaan dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
20
pendayagunaan sumber daya alam untuk mendukung perekonomian, dengan tetap
mempertimbangkan fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya
fungsi dan daya dukung lingkungan. Pembangunan ekonomi diupayakan dengan tetap
menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan
kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui pemanfaatan ruang yang
serasi untuk kegiatan ekonomi dalam rangka mendukung peningkatan kualitas
kehidupan masyarakat.
Peningkatan iklim usaha yang kondusif adalah upaya pemerintah daerah untuk
memperkuat dunia usaha/swasta berbasis potensi daerah menuju keunggulan
kompetitif daerah dan mampu membangun struktur perekonomian daerah yang
tangguh, kuat, dan kokoh.
Peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-sumber pendanaan adalah
upaya pemerintah daerah untuk memacu pertumbuhan investasi, baik investasi dalam
negeri maupun luar negeri dan upaya memperkuat kapasitas keuangan daerah untuk
mendukung pembiayaan pembangunan daerah agar semakin berdaya.
Misi Ketiga:
Peningkatan pengelolaan pariwisata yaitu upaya pemerintah daerah untuk
mengembangan sektor pariwisata sebagai basis aktivitas ekonomi masyarakat melalui
berbagai inovasi pengembangan objek wisata yang meliputi wisata alam, wisata
berbasis keindahan alam, dan lingkungan (ecotourism) dengan tetap memperhatikan
unsur kelestarian lingkungan dan memperhatikan tata ruang wilayah serta pencegahan
pemanasan global (global warming).
Misi Keempat:
Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional, dan peduli adalah
upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya
manusia yang berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan penguasaan, pemanfaatan,
dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempunyai kesadaran dan
kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan.
Misi Kelima:
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah upaya pemerintah daerah dalam
memperkuat sistem pemerintahan yang baik dan bersih. Hal tersebut dilakukan
melalui penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN,
peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi publik, dan peningkatan
keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang dicapai dengan
cara penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada
semua tingkat dan lini pemerintah daerah dan pada semua kegiatan pembangunan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
21
2. Tujuan dan Sasaran
Sesuai dengan visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan pembangunan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015, yaitu:
a. Peningkatan pengelolaan sumber-sumber air dan penyediaan air bersih.
b. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian
lingkungan.
c. Peningkatan kemudahan dalam memperoleh dan menciptakan lapangan kerja
melalui penggalian pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah.
d. Penggalangan sumber-sumber pendanaan baik dari dalam / luar negeri untuk
memacu pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan Pendapatan Asli
Daerah.
e. Peningkatan pengelolaan pariwisata melalui kemitraan pemerintah, swasta, dan
masyarakat.
f. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM, melalui pemberdayaan masyarakat dan
peningkatan kemudahan akses layanan pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.
g. Peningkatan sistem pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip good
governance.
Berdasarkan atau tujuan, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama
periode RPJMD. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan
sasaran strategis selama tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Sasaran Indikator Kinerja
Tujuan 1: Peningkatan pengelolaan sumber-sumber air dan penyediaan air
bersih.
Sasaran Strategis 1:
Sentra produksi memiliki
infrastruktur air dan sanitasi
yang handal.
1. Persentase sentra produksi yang memiliki air
bersih yang handal;
2. Persentase keterjangkauan air kawasan rawan
kekeringan pada musim kemarau;
3. Persentase lahan pertanian yang terairi secara
kontinyu;
4. Jumlah pemanfaatan air/sungai bawah tanah
(sumur pompa);
5. Panjang Jaringan Irigasi (Jaringan irigasi
tersier, irigasi perdesaan, dan Jaringan Tingkat
Usaha Tani (JITUT) pada lahan pertanian
tanaman pangan dan hortikultura);
6. Jumlah penyediaan penampung air (Embung
dan damparit);
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
22
Sasaran Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 2:
Kawasan permukiman
memiliki infrastruktur air yang
handal.
Persentase kawasan permukiman yang memiliki
air bersih yang handal;
Tujuan 2: Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan tetap menjaga
kelestarian lingkungan.
Tujuan 3: Peningkatan kemudahan dalam memperoleh dan menciptakan
lapangan kerja melalui penggalian pemberdayaan usaha kecil,
mikro, dan menengah.
Tujuan 4: Penggalangan sumber-sumber pendanaan baik dari dalam / luar
negeri untuk memacu pembangunan daerah, menciptakan
lapangan kerja, dan Pendapatan Asli Daerah.
Sasaran Strategis 3:
Sentra produksi memiliki
infrastruktur transportasi,
energi, air, telekomunikasi,
dan sanitasi yang handal.
1. Panjang Jalan Usaha Tani (JALUT) pada
sentra produksi Tanaman Pangan dan
Hortikultura;
2. Panjang Jalan Usaha Tani (JUT) pada sentra
produksi perkebunan;
3. Persentase pemenuhan kebutuhan pupuk
organik;
4. Jumlah unit Penyewaan Jasa Alsintan (UPJA)
dan Alsintan lainnya pada sentra produksi
Tanaman Pangan dan hortikultura;
5. Jumlah RPH, TPH, dan RPA yang memiliki
sarana pengolahan limbah, sanitasi, dan
drainase;
6. Jumlah kawasan peternakan yang memiliki
jalan produksi;
7. Persentase kecamatan yang memiliki
puskeswan dengan infrastruktur yang handal;
8. Persentase sentra produksi perikanan yang
memiliki jalan produksi, fasilitas pengolahan
ikan, sanitasi, dan drainase;
9. Jumlah PPI,UPR, dan BBI;
10. Jumlah dan jenis sarana perikanan tangkap dan
budidaya;
11. Jumlah sentra produksi yang memiliki unit
pengolahan hasil;
12. Persentase sentra produksi yang memiliki
sarana listrik yang cukup;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
23
Sasaran Indikator Kinerja
13. Persentase sentra produksi yang memiliki
layanan transportasi umum yang tertib, aman
lancar, dan laik jalan;
14. Rasio ketersediaan simpul transportasi antar
kecamatan;
15. Rasio ketersediaan fasilitas lalu lintas jalan;
16. Persentase sentra produksi yang memenuhi
standar kesehatan;
17. Persentase ketersediaan lahan untuk
pembangunan;
18. Persentase sentra produksi yang memiliki
jalan, jembatan, sanitasi, dan drainase yang
handal;
19. Panjang Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS)
terbangun;
Sasaran Strategis 4:
Kawasan permukiman
memiliki infrastruktur dasar
transportasi, energi, air,
telekomunikasi, dan sanitasi.
1. Persentase kawasan permukiman yang
memiliki jalan, jembatan, dan fasum-fasos;
2. Persentase kawasan permukiman yang
memiliki sanitasi dan drainase;
3. Rasio ruang terbuka hijau;
4. Persentase kawasan permukiman yang
memiliki sarana listrik dan energi yang cukup;
5. Persentase kawasan permukiman yang
memiliki pelayanan transportasi umum yang
tertib, aman, dan lancar;
6. Persentase kawasan permukiman yang
memiliki akses telekomunikasi;
7. Persentase kawasan permukiman, fasum, dan
fasos yang memenuhi standar kesehatan;
8. Jumlah rumah yang dibangun dan direhabilitasi
untuk RTM;
9. Jumlah stimulan dan swadaya masyarakat
dalam membangun infrastruktur perdesaan;
Sasaran Strategis 5:
Peningkatan daya dukung dan
produktivitas Pantai Sadeng
sebagai kawasan minapolitan
untuk memacu pengembangan
kawasan Pantai Selatan.
1. Persentase kelengkapan Fasilitas Lalulintas
dan Angkutan Jalan menuju Pelabuhan
Sadeng;
2. Persentase jalan, jembatan dan air bersih
di/menuju Pelabuhan Sadeng yang memadai;
3. Persentase pemenuhan listrik di Pelabuhan
Sadeng;
4. Penambahan jumlah kapal motor;
5. Persentase kelengkapan sarana TPI;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
24
Sasaran Indikator Kinerja
6. Volume perdagangan hasil perikanan melalui
TPI Sadeng;
7. Persentase kelengkapan infrastruktur
minapolitan yang memenuhi standar di Pantai
Sadeng;
8. Volume hasil tangkap perikanan di Pelabuhan
Sadeng;
Sasaran Strategis 6:
Seluruh potensi sumber daya
alam dipetakan dan
dipromosikan secara tepat
sasaran dengan data yang
akurat untuk mendorong
investasi.
1. Persentase kecamatan yang memiliki pemetaan
potensi secara up-to-date dan akurat;
2. Pertambahan persetujuan prinsip PMA/PMDN
Fasilitasi baru atau perluasan setiap tahunnya;
3. Pertambahan jumlah PMA/PMDN fasilitasi
setiap tahunnya;
4. Persentase potensi yang disajikan secara on-
line dengan data yang up-to-date dan akurat;
5. Jumlah potensi bidang perindustrian,
perdagangan, koperasi, pertambangan dan
energi yang memiliki pemetaan secara rinci,
akurat, dan up-to-date;
6. Jumlah potensi bidang perindustrian,
perdagangan, koperasi, pertambangan, dan
energi yang dikembangkan;
7. Jumlah potensi bidang kelautan dan perikanan
yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat,
dan up-to-date;
8. Persentase potensi bidang kelautan dan
perikanan yang dikembangkan;
9. Jumlah potensi tanaman pangan dan
hortikultura yang memiliki pemetaan secara
rinci, akurat, dan up-to-date;
10. Persentase potensi bidang tanaman pangan dan
hortikultura yang dikembangkan;
11. Jumlah potensi kehutanan dan perkebunan
yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat,
dan up-to-date;
12. Luas lahan potensi bidang kehutanan dan
perkebunan yang dikembangkan;
13. Jumlah potensi peternakan yang memiliki
pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date;
14. Persentase potensi bidang peternakan yang
dikembangkan;
15. Persentase kelengkapan data informasi status
lingkungan hidup daerah;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
25
Sasaran Indikator Kinerja
16. Persentase komoditas unggulan yang
terpetakan data produksi dan penjualan secara
up-to-date di setiap kecamatan;
17. Jumlah potensi dengan informasi harga pasar,
persediaan, volume permintaan, volume
penjualan, potensi pasar, yang dapat diakses
secara on-line dan up-to-date;
18. Pertambahan realisasi investasi PMA/PMDN
Fasilitasi setiap tahunnya;
19. Jumlah kemitraan strategis nasional dan
internasional dalam pengembangan potensi
Gunungkidul;
20. Persentase potensi wilayah yang dipromosikan
dengan data yang up-to-date dan akurat;
21. Persentase potensi komoditas pertanian,
pertambangan dan energi yang terpetakan
dengan data produksi secara up-to-date di
setiap kecamatan;
Sasaran Strategis 7:
Setiap kecamatan memiliki
komoditas unggulan yang
dikelola secara lestari dengan
menerapkan teknologi
produksi dan pengolahan yang
tepat guna.
1. Ragam komoditas unggulan tanaman pangan
dan hortikultura yang menerapkan teknologi
tepat guna;
2. Persentase Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditas unggulan serta produk
olahan tanaman pangan dan hortikultura;
3. Ragam komoditas unggulan peternakan yang
menerapkan teknologi tepat guna;
4. Persentase Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditas unggulan serta produk
olahan peternakan;
5. Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta
bibit unggul peternakan yang digunakan;
6. Ragam komoditas unggulan kelautan &
perikanan yang menerapkan teknologi tepat
guna;
7. Persentase Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditas unggulan serta produk
olahan kelautan & perikanan;
8. Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta
bibit unggul kelautan dan perikanan yang
digunakan (budidaya, tangkap, pengolahan);
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
26
Sasaran Indikator Kinerja
9. Ragam komoditas unggulan kehutanan dan
perkebunan yang menerapkan teknologi tepat
guna;
10. Peningkatan produksi dan produktivitas
komoditas unggulan serta produk olahan
kehutanan dan perkebunan;
11. Jenis konservasi pada habitat khusus;
12. Ragam komoditas unggulan perindustrian,
perdagangan, pertambangan, dan energi yang
menerapkan teknologi tepat guna;
13. Persentase Peningkatan produktivitas
komoditas unggulan perindustrian,
pertambangan, dan energi;
14. Ragam dan jumlah teknologi tepat guna
perindustrian, pertambangan, dan energi yang
digunakan;
15. Persentase kecamatan yang memiliki
posyantekdes aktif;
16. Persentase masyarakat perdesaan yang
memanfaatkan teknologi tepat guna;
17. Jumlah desa Prima (Perempuan Indonesia
Maju & Mandiri);
18. Ragam dan jumlah teknologi dan komoditas
unggulan yang direkomendasikan;
19. Jumlah sumber mata air yang dikonservasi;
20. Jumlah kelompok masyarakat peduli/
pemerhati lingkungan;
Sasaran Strategis 8:
Setiap kecamatan memiliki
Unit Pelayanan Bisnis dan
lembaga pembiayaan yang
mampu memfasilitasi
pengembangan komoditas
unggulan.
1. Jumlah kecamatan yang memiliki Unit
Pelayanan Bisnis;
2. Jumlah kelompok usaha industri, perdagangan,
dan pertambangan yang memperoleh
permodalan;
3. Jumlah komoditas unggulan yang
dikembangkan dan dipasarkan melalui Unit
Pelayanan Bisnis;
4. Persentase desa yang memiliki koperasi
berkualifikasi sehat;
5. Persentase peningkatan produktivitas
kelompok usaha industri, perdagangan, dan
pertambangan;
6. Jumlah kelompok simpan pinjam untuk
perempuan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
27
Sasaran Indikator Kinerja
7. Jumlah UPPKS di desa;
8. Jumlah kelompok usaha produktif perdesaan
yang menerima manfaat dana bergulir secara
tertib dan lancar;
9. Jumlah kelompok usaha tani yang memperoleh
permodalan;
10. Jumlah kelompok usaha peternakan yang
memperoleh permodalan;
11. Persentase desa pesisir yang memiliki
pendamping teknis perikanan;
12. Persentase peningkatan produktivitas
kelompok nelayan;
13. Jumlah kelompok usaha perikanan yang
memperoleh permodalan;
14. Persentase kecamatan yang memiliki
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) aktif;
15. Jumlah BPP yang memiliki klinik konsultasi
agribisnis;
Sasaran Strategis 9:
Setiap kecamatan memiliki
pasar yang mampu menjamin
ketersediaan kebutuhan pokok
dan sarana produksi serta
penjualan komoditas di
wilayahnya.
1. Persentase kebutuhan pokok dan input
produksi yang terjamin ketersediaannya
dengan harga terjangkau;
2. Persentase pasar pemerintah daerah yang
representatif dan mampu memfasilitasi
kebutuhan masyarakat Gunungkidul dan
sekitarnya;
3. Jumlah tempat pelelangan ikan, pasar ikan, &
kedai pesisir;
4. Jumlah Pasar Desa yang memiliki bangunan
permanen;
Sasaran Strategis 10:
Kabupaten Gunungkidul
mencapai ketahanan pangan.
1. Jumlah desa rawan pangan;
2. Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)
konsumsi;
3. Persentase skor ketersediaan pangan ideal;
4. Persentase pangan segar yang aman;
5. Persentase konsumsi pangan lokal umbi-
umbian;
6. Jumlah lembaga pengelola cadangan pangan
masyarakat yang difasilitasi gudang lumbung;
7. Jumlah RTM yang memperoleh distribusi
raskin;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
28
Sasaran Indikator Kinerja
Tujuan 5: Peningkatan pengelolaan pariwisata melalui kemitraan pemerintah,
swasta, dan masyarakat.
Sasaran Strategis 11:
Kabupaten Gunungkidul
menjadi destinasi wisata
unggulan dengan infrastruktur
yang handal.
1. Persentase objek wisata yang memiliki
infrastruktur pariwisata yang handal;
2. Jumlah usaha pariwisata yang memenuhi
standar;
3. Persentase objek wisata yang memiliki air
bersih, sanitasi, dan akses jalan;
4. Jumlah kunjungan wisman dan wisnus;
5. Jumlah Tourism Information Services (TIS);
6. Jumlah dan ragam daya tarik wisata yang
dikelola secara profesional;
7. Jumlah kelompok sadar wisata;
8. Persentase objek wisata yang dapat diakses
oleh sarana transportasi yang nyaman;
9. Persentase objek wisata yang memiliki listrik;
10. Persentase objek wisata yang memiliki air
bersih, sanitasi, dan akses jalan;
11. Persentase objek wisata yang dapat akses
sarana komunikasi;
Sasaran Strategis 12:
Pengembangan wisata budaya
berbasis pemberdayaan
masyarakat.
1. Jumlah atraksi/festival budaya unggulan
daerah sebagai sarana promosi wisata;
2. Jumlah Desa Budaya / kawasan wisata budaya
yang difasilitasi;
3. Jumlah upacara adat / tradisi yang menjadi
paket wisata / Calender of event
Sasaran Strategis 13:
Seluruh potensi sumber daya
alam dipetakan dan
dipromosikan secara tepat
sasaran dengan data yang
akurat untuk mendorong
investasi.
1. Jumlah potensi kebudayaan dan pariwisata
yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat,
dan up-to-date;
2. Persentase potensi di bidang kebudayaan dan
pariwisata yang dikembangkan;
Tujuan 6: Keberpihakan dan pemberdayaan kepada masyarakat menengah
kebawah untuk memperoleh kemudahan akses layanan
pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.
Sasaran Strategis 14:
Anak Usia Dini terlayani
PAUD.
Persentase Anak Usia Dini terlayani PAUD formal
dan non formal;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
29
Sasaran Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 15:
Anak usia sekolah lulus SLTA
dan memiliki keterampilan
Bahasa Inggris, komputer,
agrobisnis, dan kewirausahaan.
1. APK dan APM di setiap kecamatan;
2. Rasio ketersediaan ruang kelas untuk SD,
SLTP, dan SLTA;
3. Rasio murid/rombongan belajar dengan guru
per bidang studi;
4. Persentase sekolah yang menerapkan
kurikulum bahasa inggris, komputer,
agrobisnis, dan kewirausahaan;
5. Persentase Anak Berkebutuhan khusus (ABK)
yang terlayani pendidikan formal;
6. Jumlah sekolah yang memenuhi standar mutu
(SSN);
7. Peringkat kelulusan SD, SLTP, dan SLTA;
8. Persentase anak usia sekolah lulus SD, SLTP,
dan SLTA;
9. Persentase pendidikan non formal yang
memenuhi standar mutu;
10. Persentase anak putus sekolah yang
menyelesaikan kejar paket A, B, dan C;
11. Jumlah buta aksara;
12. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi
dan standar kompetensi;
13. Persentase desa yang memperoleh layanan
perpustakaan;
14. Ragam dan jumlah buku perpustakaan;
15. Jumlah pustakawan dan pemustaka;
Sasaran Strategis 16:
Angkatan kerja menjadi
pekerja profesional atau
wirausaha yang peduli
memajukan daerahnya.
1. Jumlah dan jenis pelatihan di setiap kecamatan;
2. Persentase pengangguran yang menjadi pekerja
profesional atau wirausaha;
3. Jumlah pengangguran dan kk miskin yang
menjadi transmigran;
4. Jumlah wirausaha baru di bidang perindagkop
di setiap kecamatan;
5. Jumlah wirausaha baru di bidang kehutanan
dan perkebunan di setiap kecamatan;
6. Jumlah wirausaha baru di bidang peternakan di
setiap kecamatan;
7. Jumlah wirausaha baru di bidang agrobisnis di
setiap kecamatan;
8. Jumlah wirausaha baru di bidang tanaman
pangan dan hortikultura di setiap kecamatan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
30
Sasaran Indikator Kinerja
9. Jumlah wirausaha baru di bidang kelautan dan
perikanan;
10. Jumlah wirausaha baru di bidang kebudayaan
dan pariwisata;
11. Jumlah wirausaha baru kelompok masyarakat
PNPM mandiri perdesaan;
12. Persentase partisipasi angkatan kerja
perempuan;
13. Jumlah pengangguran di setiap kecamatan;
Sasaran Strategis 17:
Rumah sakit, puskesmas, dan
jaringannya memenuhi standar
mutu serta mampu
menjangkau/dijangkau oleh
masyarakat di wilayahnya.
1. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan
Pemerintah yang menerapkan manajemen
mutu;
2. Persentase kunjungan Bumil dengan K4;
3. Persentase Bumil dengan komplikasi yang
ditangani;
4. Persentase persalinan ditolong tenaga
kesehatan;
5. Persentase ibu nifas yang memperoleh 3 kali
pelayanan sesuai standar;
6. Persentase neonatal dengan komplikasi
ditangani;
7. Persentase bayi yang memperoleh pelayanan;
8. Persentase siswa SD kelas 1 yang diperiksa;
9. Persentase pelayanan PUS menjadi peserta KB
aktif;
10. Persentase cakupan kunjungan rawat jalan
pasien Gakin;
11. Persentase cakupan kunjungan rawat inap
pasien Gakin;
12. Persentase sasaran kesehatan pemerintah
dengan kemampuan gawat darurat level 1;
13. Persentase desa dengan anak UCI;
14. Jumlah penemuan dan penanganan penyakit
menular;
15. Persentase desa dengan KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemologi kurang dari 24 jam;
16. Persentase balita dan anak prasekolah dilayani
(DTKB);
17. Persentase Balita Gakin mendapatkan MP-
ASI;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
31
Sasaran Indikator Kinerja
18. Persentase Balita gizi buruk mendapatkan
perawatan;
19. Persentase desa siaga aktif;
20. Jumlah akreditasi yang diperoleh;
21. Persentase RSUD dengan pencapaian SPM
memenuhi target;
22. Persentase pelayanan terhadap keluarga miskin
baik rawat jalan maupun rawat inap;
Sasaran Strategis 18:
Keluarga sadar gizi,
berperilaku hidup bersih sehat,
dan menerapkan norma
keluarga kecil, bahagia, dan
sejahtera.
1. Persentase gizi kurang pada balita;
2. Persentase Bumil KEK;
3. Persentase Bumil/Bufas Anemia;
4. Persentase keluarga sadar gizi;
5. Persentase Posyandu aktif;
6. Persentase rumahtangga ber-PHBS;
7. Jumlah Kecamatan Sayang Ibu;
8. Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam
kesetaraan gender (P2WKSS);
9. Persentase dasa wisma aktif di setiap desa;
10. Persentase keluarga ikut KB aktif.;
11. Persentase kecamatan yang memiliki PIKKRR;
12. Jumlah Bina Keluarga Balita;
13. Jumlah Bina Keluarga Remaja;
14. Jumlah Bina Keluarga Lansia;
15. Persentase siswa SD/MI yang mendapatkan
makanan tambahan (PMT-AS);
16. Persentase keluarga Pra KS dan KS1 yang
menjadi KS2;
Sasaran Strategis 19:
Pemuda pemudi Gunungkidul
meraih prestasi regional,
nasional, dan internasional.
1. Jumlah pemuda-pemudi yang meraih prestasi
regional dan internasional;
2. Jumlah prestasi regional dan internasional yang
diraih;
3. Jumlah event olahraga, iptek, seni-budaya dan
imtaq berskala regional dan internasional di
Gunungkidul;
4. Jumlah organisasi kepemudaan dan sarana
kepemudaan & olahraga yang meraih prestasi;
5. Jumlah pemuda-pemudi penggiat seni-budaya
dan sanggar seni;
6. Jumlah seni-budaya Gunungkidul yang tampil
di forum nasional dan internasional;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
32
Sasaran Indikator Kinerja
7. Persentase karangtaruna aktif yang menjadi
pionir ekonomi daerah di setiap kecamatan;
Tujuan 7: Peningkatan sistem pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-
prinsip Good Governance.
Sasaran Strategis 20:
Seluruh SKPD dan
pemerintahan desa memiliki
aparatur yang kompeten sesuai
kebutuhan serta menerapkan
akuntabilitas kinerja dan bebas
KKN.
1. Persentase aparatur yang memiliki kompetensi
sesuai bidang tugasnya;
2. Persentase aparatur yang memperoleh
penghargaan dan sanksi yang jelas;
3. Persentase aparatur yang memperoleh
pengembangan karir yang tepat waktu;
4. Persentase SKPD yang memiliki aparatur
kompeten sesuai kebutuhan;
5. Persentase pemerintahan desa yang
melaksanakan siklus tahunan desa secara
tertib;
6. Persentase kepala desa dan perangkat desa
yang memiliki kompetensi sesuai bidang
tugasnya;
7. Persentase SKPD yang memiliki analisis
jabatan, ABK, dan Standar Kompetensi;
8. Persentase SKPD yang terevaluasi tupoksinya;
Sasaran Strategis 21:
Seluruh perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan
pelaporan dilaksanakan secara
tepat waktu dan terintegrasi
dengan data yang akurat.
1. Persentase SKPD yang menerapkan
perencanaan secara terintegrasi dan tepat
waktu berdasarkan basis data yang up-to-date
dan akurat;
2. Persentase SKPD yang menerapkan sistem
informasi perencanaan dan monev terintegrasi
secara on-line;
3. Teridentifikasinya faktor penyebab
keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian
target sasaran pembangunan secara periodik;
4. Persentase SKPD yang taat aturan dan tepat
waktu dalam melaksanakan program dan
kegiatan;
5. Persentase penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi hasil pemeriksaan aparat
pengawas internal dan eksternal;
6. Persentase penyelesaian kasus pengaduan
masyarakat;
7. Persentase SKPD penghasil PAD yang
melaporkan pendapatan secara akuntabel dan
tepat waktu;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
33
Sasaran Indikator Kinerja
8. Persentase SKPD yang melakukan pengelolaan
dan pelaporan keuangan secara tepat waktu
dan sesuai standar;
9. Persentase Asset daerah yang diinventarisir,
dinilai dan dikelola secara tepat;
10. Persentase pengadaan barang dan jasa
Pelelangan Umum secara e-procurement dan
taat aturan;
11. Persentase desa yang menyusun profil desa
secara lengkap dan akurat;
12. Jumlah desa swasembada;
13. Persentase penduduk yang memiliki dokumen
kependudukan yang up-to-date dan akurat;
14. Persentase kecamatan yang memiliki data
kependudukan yang up-to-date dan akurat;
15. Persentase desa yang memiliki data
kependudukan yang up-to-date dan akurat;
16. Persentase kecamatan yang melaksanakan
SIAK secara on-line;
17. Persentase SKPD yang terintegrasi dalam
jaringan komunikasi on-line;
18. Persentase pembangunan yang dilaksanakan
secara terintegrasi, tepat waktu, tepat mutu,
dan tepat manfaat;
19. Persentase SKPD yang menyampaikan RKT,
LAKIP, dan laporan penetapan kinerja secara
benar dan tepat waktu;
20. Persentase LPPD, LKPD, dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintah daerah secara
benar dan tepat waktu;
21. Persentase kelancaran operasional Bupati dan
Wakil Bupati;
22. Persentase kelengkapan data secara up-to-date
dan akurat;
23. Persentase pelaporan secara benar dan tepat
waktu;
Sasaran Strategis 22:
Pelayanan publik dilaksanakan
sesuai standar pelayanan prima
serta menciptakan iklim usaha
yang kondusif.
1. Persentase SKPD yang menerapkan SOP;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
34
Sasaran Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 23:
Masyarakat memperoleh
perlindungan dan kepastian
hukum dalam melaksanakan
kegiatannya secara tertib dan
damai.
1. Persentase penurunan pelanggaran perda;
2. Persentase pelaksanaan penertiban disiplin
PNS di tempat-tempat Umum pada jam kerja;
3. Tertibnya fasilitas umum/fasilitas sosial;
4. Persentase kelancaran pelaksanaan
pengamanan kegiatan Bupati, Wakil Bupati,
Pejabat Daerah, dan Tamu Daerah;
5. Menurunnya penyakit masyarakat
(gelandangan, pengemis, perjudian,
premanisme, prostitusi);
6. Persentase penurunan angka kriminalitas;
7. Jumlah konflik antar masyarakat;
8. Persentase cakupan petugas Perlindungan
Masyarakat (Linmas) yang handal dan terlatih;
9. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
(Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan);
10. Persentase daerah rawan bencana yang
memiliki sistem pencegahan, mitigasi, dan
kesiapsiagaan bencana secara efektif;
11. Persentase daerah rawan bencana yang
memiliki kemampuan manajemen PB pra
bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana;
12. Persentase partisipasi masyarakat dalam
pendidikan politik dan bela negara;
13. Presentase organisasi kemasyarakatan dan
LSM yang memperoleh fasilitasi pemerintah
daerah;
14. Persentase jumlah laporan/pengaduan
masyarakat akibat adanya pencemaran dan atau
perusakan lingkungan hidup yang ditindak
lanjuti;
15. Jumlah Unit usaha/kegiatan yang memiliki
dokumen pengelolaan lingkungan;
16. Persentase penyelesaian kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak dan trafficking;
17. Persentase perusahaan dan tenaga kerja yang
mematuhi UU ketenagakerjaan;
18. Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan
dan hubungan industrial;
19. Persentase PMKS yang memperoleh
pembinaan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
35
Sasaran Indikator Kinerja
20. Persentase ketaatan usaha di bidang pariwisata;
21. Persentase penurunan pelanggaran angkutan
jalan;
22. Persentase ketaatan pembayaran pajak dan
retribusi;
23. Persentase penurunan penambangan liar;
24. Frekuensi pantauan perederan barang dan jasa;
25. Persentase peternak yang mematuhi ketentuan
peternakan;
26. Persentase bibit yang bersertifikasi;
27. Persentase produk hewan dan hasil olahannya
yang tidak layak konsumsi;
28. Persentase nelayan yang menggunakan alat
tangkap dan bahan yang memenuhi ketentuan;
29. Persentase penyelesaian kasus pelanggaran
aparatur secara tepat waktu;
30. Jumlah rancangan produk hukum daerah yang
diajukan secara tepat waktu;
31. Persentase PNS dan perangkat desa yang
mendapatkan bantuan konsultasi hukum;
32. Persentase akurasi informasi pemerintah yang
beredar di masyarakat;
33. Jumlah tempat peribadatan dan organisasi
keagamaan yang mendapatkan pembinaan.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Indikator Kinerja
Utama dengan menetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 191/KPTS/2011
tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2010-2015 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 388/KPTS/2014. Indikator kinerja
utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator yang ada dalam RPJMD
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 yang memiliki fokus pada perspektif
stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines process (peningkatan
kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan Indikator Kinerja Utama. Adapun
Indikator Kinerja Utama Bupati Gunungkidul Tahun 2010-2015 adalah sebagai
berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
36
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2015
SATUAN JUMLAH
1 Persentase sentra produksi yang memiliki air
bersih yang handal
persen 77,08
2 Persentase lahan pertanian yang terairi secara
kontinyu
persen 23,29
3 Jumlah pemanfaatan air/sungai bawah tanah
(sumur pompa):
a. Irigasi sumur 87
b. Air Minum sumur 37
4 Panjang Jaringan Irigasi (Jaringan irigasi tersier,
irigasi perdesaan dan Jaringan Tingkat Usaha
Tani (JITUT) pada lahan pertanian tanaman
pangan dan hortikultura)
meter 35.500
5 Persentase kawasan permukiman yang memiliki
air bersih yang handal
persen 77.08
6 Jumlah sentra produksi yang memiliki unit
pengolahan hasil.
a. Kakao unit 32
b. Kotak Fermentasi unit 47
c. Cut Chip unit 40
d. Pengepres buah semu mete unit 4
e. Alat perajang tembakau rakyat unit 12
f. Alat perenteng tembakau vike unit 60
g. Pengolah limbah kakao unit 5
7 Persentase sentra produksi yang memiliki sarana
listrik yang cukup
persen 100
8 Persentase sentra produksi yang memiliki layanan
transportasi umum yang tertib, aman lancar dan
laik jalan.
persen 75
9 Rasio ketersediaan simpul transportasi antar
kecamatan
2
10 Rasio ketersediaan fasilitas lalu lintas jalan. persen 90
11 Persentase sentra produksi yang memenuhi
standar kesehatan
persen 75
12 Persentase ketersediaan lahan untuk
pembangunan
persen 100
13 Persentase sentra produksi yang memiliki jalan,
jembatan, sanitasi dan drainase yang handal.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
37
NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2015
SATUAN JUMLAH
a. Presentase sentra produksi yang memiliki
jalan (jalan kabupaten) yang handal
persen 75,3
b. Persentase sentra produksi yang memiliki
jembatan yang handal
persen 79,8
c. Persentase sentra produksi yang memiliki
sanitasi persampahan yang handal
persen 51,39
d. Persentase sentra produksi yang memiliki
sanitasi pengelolaan limbah rumah tangga
(MCK) yang handal
persen 50,02
e. Persentase sentra produksi yang memiliki
drainase yang handal
persen 91,82
14 Panjang Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS)
terbangun
km 50
15 Persentase kawasan pemukiman yang memiliki
jalan ,jembatan dan fasum-fasos.
a. Persentase kawasan permukiman yang
memiliki jalan (poros desa)
persen 64,24
b. Persentase kawasan permukiman yang
memiliki fasilitas umum dan Fasilitas Sosial
persen 36,49
16 Persentase kawasan permukiman yang memiliki
sanitasi dan drainase.
a. Persentase kawasan permukiman yang
memiliki sanitasi pengelolaan limbah rumah
tangga
persen 58,56
b. Persentase kawasan permukiman yang
memiliki sanitasi penanganan sampah
persen 28,63
c. Persentase kawasan permukiman yang
memiliki drainase yang handal .
persen 91,82
17 Rasio ruang terbuka hijau persen 77
18 Persentase kawasan permukiman yang memiliki
sarana listrik dan energi yang cukup.
persen 82,5
19 Persentase kawasan permukiman yang memiliki
pelayanan transportasi umum yang tertib, aman,
dan lancar.
persen 75
20 Persentase kawasan permukiman yang memiliki
akses telekomunikasi
persen 90
21 Persentase kawasan pemukiman, fasum, dan fasos
yang memenuhi standar kesehatan.
a. Tempat-tempat Umum persen 85
b. Rmh Sehat/permukiman persen 75
22 Jumlah stimulan dan swadaya masyarakat dalam
membangun infrastruktur perdesaan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
38
NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2015
SATUAN JUMLAH
a. Jumlah stimulan (aspal) dalam membangun
infrastruktur perdesaan.
drum 350
b. Jumlah stimulan (semen) dalam membangun
infrastruktur perdesaan.
sak 120.000
c. Jumlah swadaya masyarakat dalam
membangun infrastruktur perdesaan.
milyar 11
d. Jumlah Desa lokasi TMMD desa 96
e. Jumlah desa lokasi karya bakti TNI desa 24
f. Jumlah Padukuhan yang difasilitasi stimulan
material untuk pembangunan Infrastruktur
padukuhan
padukuhan 365
23 Persentase kelengkapan Fasilitas Lalulintas dan
Angkutan Jalan menuju Pelabuhan Sadeng
persen 100
24 Persentase jalan, jembatan dan air bersih
di/menuju Pelabuhan Sadeng yang memadai
a. Persentase jalan di/menuju Pelabuhan
Sadeng yang memadai
persen 63,78
b. Persentase jembatan di/menuju Pelabuhan
Sadeng yang memadai
persen 74,64
c. Persentase air bersih di Pelabuhan Sadeng
yang memadai
persen 100
25 Persentase pemenuhan listrik di Pelabuhan
Sadeng
persen 100
26 Persentase kelengkapan sarana TPI persen 80
27 Volume perdagangan hasil perikanan melalui TPI
Sadeng
persen 76
28 Persentase kelengkapan infrastruktur minapolitan
yang memenuhi standar di pantai Sadeng
persen 100
29 Volume hasil tangkap perikanan di Pelabuhan
Sadeng
ton 4,930
30 Persentase kecamatan yang memiliki pemetaan
potensi secara up-to-date dan akurat
persen 100
31 Pertambahan persetujuan prinsip PMA/PMDN
Fasilitasi baru atau perluasan setiap tahunnya
buah 4
32 Pertambahan jumlah PMA/PMDN fasilitasi
setiap tahunnya
buah 2
33 Persentase potensi yang disajikan secara on-line
dengan data yang up-to-date dan akurat.
persen 90
34 Persentase kelengkapan data informasi status
lingkungan hidup daerah
persen 80
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
39
NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2015
SATUAN JUMLAH
35 Persentase komoditas unggulan yang terpetakan
data produksi dan penjualan secara up-to-date di
setiap kecamatan
persen 90
36 Pertambahan realisasi investasi PMA/PMDN
Fasilitasi setiap tahunnya
milyar 15
37 Jumlah kemitraan strategis nasional dan
internasional dalam pengembangan potensi
Gunungkidul
Nasional buah 6
Internasional buah 2
I Kesepakatan Bersama buah 8
Kerja sama antar daerah buah 2
Kerja sama Luar Negeri buah 1
Kerja sama Pihak Ketiga buah 5
II Perjanjian Kerja sama buah 7
Kerja sama antar daerah buah 1
Kerja sama Luar Negeri buah 1
Kerja sama Pihak Ketiga buah 5
38 Persentase potensi wilayah yang dipromosikan
dengan data yang up-to-date dan akurat.
persen 100
39 Ragam komoditas unggulan tanaman pangan dan
hortikultura yang menerapkan teknologi tepat
guna.
komoditas 9
40 Persentase Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditas unggulan serta produk
olahan tanaman pangan dan hortikultura.
a. Tanaman Pangan persen 2,5
b. Hortikultura persen 2
41 Ragam komoditas unggulan peternakan yang
menerapkan teknologi tepat guna.
komoditas 4
42 Persentase Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditas unggulan serta produk
olahan peternakan.
a. S/C persen 1,5
b. IB (Dosis) persen 45
c. Daging (Kg) kg 3.163.313
d. Telur (Kg) kg 1.928.230
43 Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta
bibit unggul peternakan yang digunakan.
a. Pengolahan Pakan jenis 4
b. Reproduksi jenis 3
c. Pengolahan Kotoran jenis 3
d. Pasca Panen jenis 3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
40
NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2015
SATUAN JUMLAH
44 Ragam komoditas unggulan kelautan & perikanan
yang menerapkan teknologi tepat guna.
jenis 16
45 Persentase Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditas unggulan serta produk
olahan kelautan & perikanan.
a. Produksi komoditas unggulan persen 80
b. Produktivitas unggulan (tuna, lele) persen 60
c. Produk olahan persen 90
46 Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta
bibit unggul kelautan dan perikanan yang
digunakan (budidaya, tangkap, pengolahan)
jenis 20
47 Ragam komoditas unggulan kehutanan dan
perkebunan yang menerapkan teknologi tepat
guna.
jenis 6
48 Peningkatan produksi dan produktivitas
komoditas unggulan serta produk olahan
kehutanan dan perkebunan.
a. Jumlah kayu jati yg diproduksi m3 120.478,731
b. Jumlah kayu mahoni yg diproduksi m3 8.048,752
c. Jumlah kayu sonokeling yg diproduksi m3 3.538,724
d. Jumlah madu yg diproduksi liter 398,125
e. Jumlah kakao yg diproduksi ton 411,25
f. Jumlah mete yg diproduksi ton/glondong 604,000
g. Jumlah tembakau yg diproduksi
1) Rakyat ton kering 85,000
2) Vike ton kering 900,000
3) VR ton kering 350,000
h. Jumlah kelapa yg diproduksi ton 7.918,215
49 Ragam komoditas unggulan perindustrian,
perdagangan, pertambangan dan energi yang
menerapkan teknologi tepat guna.
jenis 9
50 Persentase Peningkatan produktivitas komoditas
unggulan perindustrian, pertambangan, dan
energi.
persen 10
51 Ragam dan jumlah teknologi tepat guna
perindustrian, pertambangan dan energi yang
digunakan.
a. Ragam teknologi tepat guna perindustrian,
pertambangan dan energi yang digunakan.
jenis 1
b. Jumlah unit usaha perindustrian,
pertambangan dan energi yang menerapkan
teknologi tepat guna
unit 2,625
52 Persentase masyarakat perdesaan yang
memanfaatkan teknologi tepat guna.
persen 50
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
41
NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2015
SATUAN JUMLAH
53 Jumlah desa Prima (Perempuan Indonesia Maju
& Mandiri)
persen 15
54 Ragam dan jumlah teknologi dan komoditas
unggulan yang direkomendasikan.
a. Kaji Terap
1) Kakao jenis/unit 5
2) Ternak jenis/unit 25
3) Tanaman Pangan dan Hortikultura jenis/unit 35
4) Perikanan jenis/unit 15
b. Demplot
1) Kakao jenis/unit 25
2) Ternak jenis/unit 52
3) Tanaman Pangan dan Hortikultura jenis/unit 160
4) Perikanan jenis/unit 50
c. Percontohan di lahan BPP
1) Kakao jenis/unit 3
2) Ternak jenis/unit 15
3) Tanaman Pangan dan Hortikultura jenis/unit 18
4) Perikanan jenis/unit 15
55 Jumlah sumber mata air yang dikonservasi buah 12
56 Jumlah kelompok masyarakat peduli/pemerhati
lingkungan
a. Pengelola Sampah kelompok 13
b. Prokasih kelompok 18
c. Pokdarling/konservasi kelompok 11
d. Sekolah Berwawasan Lingkungan Hidup
(SBLH)
sekolah 45
e. Ponpes berwawasan Lingkungan Hidup ponpes 8
57 Jumlah kecamatan yang memiliki Unit Pelayanan
Bisnis.
kecamatan 18
58 Jumlah kelompok usaha industri, perdagangan,
dan pertambangan yang memperoleh permodalan.
persen 150
59 Jumlah komoditas unggulan yang dikembangkan
dan dipasarkan melalui Unit Pelayanan Bisnis.
komoditas 9
60 Persentase desa yang memiliki koperasi
berkualifikasi sehat.
persen 85
61 Persentase peningkatan produktivitas kelompok
usaha industri, perdagangan, dan pertambangan.
persen 7,5
62 Jumlah kelompok usaha produktif perdesaan yang
menerima manfaat dana bergulir secara tertib dan
lancar.
a. Kelompok BKM aktif kelompok 19
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
42
NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2015
SATUAN JUMLAH
b. Kelompok UEP & SPP aktif kelompok 1.618
c. Usaha Ekonomi Desa kelompok 60
63 Persentase kecamatan yang memiliki Kelompok
Usaha Bersama (KUBE) aktif.
persen 100
64 Jumlah BPP yang memiliki klinik konsultasi
agribisnis.
unit 18
65 Persentase kebutuhan pokok dan input produksi
yang terjamin ketersediaannya dengan harga
terjangkau
persen 90
66 Persentase pasar pemerintah daerah yang
representatif dan mampu memfasilitasi kebutuhan
masyarakat Gunungkidul dan sekitarnya
persen 12,82
67 Jumlah Pasar Desa yang memiliki bangunan
permanen
pasar desa 30
68 Jumlah desa rawan pangan desa 24
69 Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)
konsumsi
persen 90
70 Persentase skor ketersediaan pangan ideal persen 90
71 Persentase pangan segar yang aman persen 90
72 Persentase konsumsi pangan lokal umbi-umbian persen 100
73 Jumlah lembaga pengelola cadangan pangan
masyarakat yang difasilitasi gudang lumbung
unit 54
74 Ketersediaan informasi harga pangan strategis persen 100
75 Jumlah RTM yang memperoleh distribusi raskin rumah
tangga
57.749
76 Persentase objek wisata yang memiliki
infrastruktur pariwisata yang handal.
persen 36
77 Jumlah usaha pariwisata yang memenuhi standar. buah 9
78 Persentase objek wisata yang memiliki air bersih,
sanitasi, dan akses jalan.
persen 36
79 Jumlah kunjungan wisman dan wisnus. orang 1.250.000
80 Jumlah Tourism Information Services (TIS) buah 10
81 Jumlah dan ragam daya tarik wisata yang dikelola
secara profesional.
buah 12
82 Jumlah kelompok sadar wisata. kelompok 20
83 Persentase objek wisata yang dapat diakses oleh
sarana transportasi yang nyaman.
persen 80
84 Persentase objek wisata yang dapat akses sarana
komunikasi.
persen 100
85
Jumlah atraksi/festival budaya unggulan daerah
sebagai sarana promosi wisata
kali 10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
43
NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2015
SATUAN JUMLAH
86 Jumlah Desa Budaya/kawasan wisata budaya
yang difasilitasi
Desa/
kawasan
10
87 Jumlah upacara adat/tradisi yang menjadi paket
wisata/Calender of event
paket 30
88 Jumlah potensi kebudayaan dan pariwisata yang
memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-
to-date.
buah 25
89 Persentase potensi di bidang kebudayaan dan
pariwisata yang dikembangkan.
persen 64
90 Persentase Anak Usia Dini terlayani PAUD
formal dan non formal.
persen 83,00
91 APK dan APM di setiap kecamatan.
a. APK(Angka Partisipasi Kasar)
1) APK TK persen 92,23
2) APK SD termasuk PAKET A persen 100
3) APK SMP termasuk Paket B persen 100
4) APK SM termasuk Paket C persen 75,56
b. APM (Angka Partisipasi Murni)
1) APM SD persen 89
2) APM SMP persen 78,25
3) APM SM/MA persen 55,57
92 Rasio ketersediaan ruang kelas untuk SD, SLTP,
dan SLTA.
a. SD 1:28
b. SMP 1:32
c. SM 1:32
93 Rasio murid/rombongan belajar dengan guru per
bidang studi.
a. SD 1:20
b. SMP 1:20
c. SM 1:15
94 Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum
bahasa inggris, komputer, agrobisnis, dan
kewirausahaan.
persen 100
95 Persentase Anak Berkebutuhan khusus (ABK)
yang terlayani pendidikan formal.
persen 85
96 Jumlah sekolah yang memenuhi standar mutu
(SSN).
sekolah 60
97 Peringkat kelulusan SD, SLTP dan SLTA.
a. SD tingkat Provinsi 3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
44
NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2015
SATUAN JUMLAH
b. SMP tingkat Provinsi 3
c. SMA tingkat Provinsi 3
d. SMK tingkat Provinsi 1
98 Persentase anak usia sekolah lulus SD, SLTP, dan
SLTA.
a. SD persen 99,97
b. SLTP persen 92,88
c. SLTA persen 95,26
99 Persentase pendidikan non formal yang
memenuhi standar mutu.
persen 83,47
100 Persentase anak putus sekolah yang
menyelesaikan kejar paket A, B dan C.
persen 20,16
101 Jumlah buta aksara.
a. Buta Aksara Dasar orang 0
b. Buta Aksara Lanjutan orang 18.500
102 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan
standar kompetensi.
persen 100
103 Persentase desa yang memperoleh layanan
perpustakaan.
a. Pembentukan Perpustakan persen 76
b. Layanan Perpus keliling persen 19
104 Ragam dan jumlah buku perpustakaan.
a. Jumlah Judul Buku (250 judul/th) judul/th 13.883
b. Jumlah eksemplar (1000 eks/th) eks/th 55.532
105 Jumlah pustakawan dan pemustaka.
a. Jumlah pustakawan orang 40
b. Jumlah Pemustaka orang 66.310
106 Jumlah dan jenis pelatihan di setiap kecamatan.
a. Jumlah peserta pelatihan di setiap
Kecamatan
orang/th 16
b. Jumlah jenis pelatihan di setiap Kecamatan jenis 1
107 Persentase pengangguran yang menjadi pekerja
profesional atau wirausaha.
a. Jumlah pengangguran yang menjadi pekerja
profesional.
orang 40
b. Jumlah pengangguran yang menjadi
wirausaha.
orang 400
c. Persentase pengangguran yang mempunyai
usaha mandiri.
persen 0,34
109 Jumlah wirausaha baru di bidang perindagkop di
setiap kecamatan.
orang 1.500
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
45
NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2015
SATUAN JUMLAH
110 Jumlah wirausaha baru di bidang kehutanan dan
perkebunan di setiap kecamatan.
a. Pedagang kayu orang 92
b. Industri primer pengolahan hasil hutan/kayu unit usaha 61
111 Jumlah wirausaha baru di bidang peternakan di
setiap kecamatan.
orang 218
112 Jumlah wirausaha baru di bidang agrobisnis di
setiap kecamatan.
orang 35
113 Jumlah wirausaha baru di bidang tanaman pangan
dan hortikultura di setiap kecamatan.
orang 59
114 Jumlah wirausaha baru di bidang kelautan dan
perikanan.
kelompok 1.070
115 Jumlah wirausaha baru di bidang kebudayaan dan
pariwisata.
orang 40
116 Jumlah wirausaha baru kelompok masyarakat
PNPM mandiri perdesaan.
kelompok 152
117 Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan. persen 59,50
118 Jumlah pengangguran di setiap kecamatan.
a. KECAMATAN WONOSARI orang 7.472
b. KECAMATAN KARANGMOJO orang 5.145
c. KECAMATAN SEMANU orang 4.005
d. KECAMATAN PONJONG orang 4.904
e. KECAMATAN SEMIN orang 4.226
f. KECAMATAN NGAWEN orang 3.945
g. KECAMATAN NGLIPAR orang 3.144
h. KECAMATAN PLAYEN orang 5.000
i. KECAMATAN PALIYAN orang 3.015
j. KECAMATAN PANGGANG orang 2.109
k. KECAMATAN PATUK orang 3.943
l. KECAMATAN TEPUS orang 1.569
m. KECAMATAN RONGKOP orang 1.812
n. KECAMATAN GIRISUBO orang 1.468
o. KECAMATAN TANJUNGSARI orang 1.758
p. KECAMATAN SAPTOSARI orang 1.965
q. KECAMATAN PURWOSARI orang 1.258
r. KECAMATAN GEDANGSARI orang 3.216
119 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan
Pemerintah yang menerapkan manajemen mutu.
persen 50
120 Persentase kunjungan Bumil dengan K4. persen 96
121 Persentase Bumil dengan komplikasi yang
ditangani.
persen 81
122 Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan. persen 91
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
46
NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2015
SATUAN JUMLAH
123 Persentase ibu nifas yang memperoleh 3 kali
pelayanan sesuai standar.
persen 90
124 Persentase neonatal dengan komplikasi ditangani. persen 80
125 Persentase bayi yang memperoleh pelayanan. persen 90
126 Persentase pelayanan PUS menjadi peserta KB
aktif.
persen 82,6
127 Persentase cakupan kunjungan rawat jalan pasien
Gakin.
persen 70
128 Persentase cakupan kunjungan rawat inap pasien
Gakin.
persen 2
129 Persentase sasaran kesehatan pemerintah dengan
kemampuan gawat darurat level 1.
persen 100
130 Persentase desa dengan anak UCI. persen 100
131 Jumlah penemuan dan penanganan penyakit
menular.
a. Jumlah cakupan penemuan dan penanganan
penderita AFP (anak < 15 tahun) 4
b. Cakupan penemuan penderita Pneumonia
Balita yang ditangani
persen 8,5
c. Cakupan penemuan penderita Diare persen 42
d. Cakupan penemuan penderita baru dengan
TB BTA (+)
persen 45
e. Cakupan penanganan penderita penyakit
DBD
persen 100
f. Cakupan penemuan dan penanganan
penderita HIV-AIDS
persen 60
g. Cakupan penderita malaria ditangani persen 100
132 Persentase desa dengan KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemologi kurang dari 24 jam.
persen 100
133 Persentase balita dan anak prasekolah dilayani
(DTKB).
persen 90
134 Persentase Balita Gakin mendapatkan MP-ASI. persen 100
135 Persentase Balita gizi buruk mendapatkan
perawatan.
persen 100
136 Persentase desa siaga aktif. persen 80
137 Jumlah akreditasi yang diperoleh. Buah -
status
lulus
138 Persentase pelayanan terhadap keluarga miskin
baik rawat jalan maupun rawat inap
persen 99
139 Persentase gizi kurang pada balita. persen 9
140 Persentase Bumil KEK persen 10
141 Persentase Bumil/Bufas Anemia persen 10,5
142 Persentase keluarga sadar gizi persen 90
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
47
NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2015
SATUAN JUMLAH
143 Persentase Posyandu aktif persen 90
144 Persentase rumahtangga ber-PHBS persen 50
145 Jumlah Kecamatan Sayang Ibu kecamatan 15
146 Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam
kesetaraan gender (P2WKSS)
kelompok 75
147 Persentase dasa wisma aktif di setiap desa. persen 87
148 Persentase keluarga ikut KB aktif. persen 82,25
a. Persentase Kualitas kesertaan KB persen 54,5
b. Persentase Kesertaan KB pria persen 2,33
149 Jumlah Bina Keluarga Balita keluarga 288
150 Jumlah Bina Keluarga Remaja keluarga 90
151 Jumlah Bina Keluarga Lansia keluarga 108
152 Persentase keluarga Pra KS dan KS1 yang
menjadi KS2.
persen 50,75
153 Jumlah pemuda-pemudi yang meraih prestasi
regional dan internasional.
orang 3
154 Jumlah prestasi regional dan internasional yang
diraih.
0
155 Jumlah organisasi kepemudaan dan sarana
kepemudaan & olahraga yang meraih prestasi.
a. Organisasi Kepemudaan kelompok 30
b. Jumlah sarana kepemudaan buah 4
c. Jumlah Olahraga yang meraih prestasi jenis/
cabang
6
156 Jumlah pemuda-pemudi penggiat seni-budaya
dan sanggar seni.
orang 45
157 Jumlah seni-budaya Gunungkidul yang tampil di
forum nasional dan internasional.
a. Nasional 7
b. Internasional 1
158 Persentase karangtaruna aktif yang menjadi pionir
ekonomi daerah di setiap kecamatan.
persen 22,22
159 Persentase aparatur yang memiliki kompetensi
sesuai bidang tugasnya
persen 100
160 Persentase SKPD yang memiliki aparatur
kompeten sesuai kebutuhan
persen 95
161 Persentase pemerintahan desa yang melaksanakan
siklus tahunan desa secara tertib.
persen 90
162 Persentase kepala desa dan perangkat desa yang
memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.
persen 90
163 Persentase SKPD yang memiliki analisis jabatan,
ABK, dan Standar Kompetensi
persen 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
48
NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2015
SATUAN JUMLAH
164 Persentase SKPD yang terevaluasi tupoksinya persen 100
165 Persentase SKPD yang menerapkan perencanaan
secara terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan
basis data yang up-to-date dan akurat
persen 100
166 Persentase SKPD yang menerapkan sistem
informasi perencanaan dan monev terintegrasi
secara on-line
persen 100
167 Teridentifikasinya faktor penyebab keberhasilan
dan kegagalan dalam pencapaian target sasaran
pembangunan secara periodik
persen 100
168 Persentase SKPD yang taat aturan dan tepat
waktu dalam melaksanakan program dan kegiatan
persen 7,5
169 Persentase penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas
internal dan eksternal
persen 100
170 Persentase penyelesaian kasus pengaduan
masyarakat.
persen 100
171 Persentase SKPD penghasil PAD yang
melaporkan pendapatan secara akuntabel dan
tepat waktu
persen 100
172 Persentase SKPD yang melakukan pengelolaan
dan pelaporan keuangan secara tepat waktu dan
sesuai standar
persen 100
173 Persentase Asset daerah yang diinventarisir,
dinilai dan dikelola secara tepat.
persen 100
174 Persentase pengadaan barang dan jasa Pelelangan
Umum secara e-procurement dan taat aturan.
persen 100
175 Persentase pembangunan yang dilaksanakan
secara terintegrasi, tepat waktu, tepat mutu dan
tepat manfaat.
persen 100
176 Persentase SKPD yang menyampaikan RKT,
LAKIP, dan laporan penetapan kinerja secara
benar dan tepat waktu
persen 100
177 Persentase LPPD, LKPD, dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintah daerah secara benar
dan tepat waktu
persen 100
178 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). indeks 76,5
179 Persentase penurunan pelanggaran perda. persen 100
180 Tertibnya fasilitas umum/fasilitas sosial. buah 53
181 Menurunnya penyakit masyarakat (gelandangan,
pengemis, perjudian, premanisme, prostitusi).
persen 100
182 Persentase penurunan angka kriminalitas. persen 2
183 Jumlah konflik antar masyarakat. kasus 3
184 Persentase daerah rawan bencana yang memiliki
sistem pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
bencana secara efektif.
persen 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
49
NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2015
SATUAN JUMLAH
185 Persentase daerah rawan bencana yang memiliki
kemampuan manajemen PB pra bencana, tanggap
darurat dan pasca bencana.
persen 80
186 Persentase partisipasi masyarakat dalam
pendidikan politik dan bela negara.
persen 80
187 Persentase organisasi kemasyarakatan dan LSM
yang memperoleh fasilitasi pemerintah daerah.
persen 100
188 Persentase jumlah laporan/pengaduan masyarakat
akibat adanya pencemaran dan atau perusakan
lingkungan hidup yang ditindak lanjuti.
persen 100
189 Jumlah unit usaha/kegiatan yang memiliki
dokumen pengelolaan lingkungan.
unit 394
190 Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak dan trafficking.
persen 95
191 Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan
dan hubungan industrial.
persen 100
192 Persentase ketaatan usaha di bidang pariwisata. persen 74
193 Persentase penurunan pelanggaran angkutan
jalan.
persen 40
194 Persentase ketaatan pembayaran pajak dan
retribusi.
persen 93
195 Persentase penurunan penambangan liar. persen 95
196 Persentase peternak yang mematuhi ketentuan
peternakan.
persen 100
197 Persentase produk hewan dan hasil olahannya
yang tidak layak konsumsi.
persen 0
198 Jumlah rancangan produk hukum daerah yang
diajukan secara tepat waktu.
a. PERDA buah 15
b. PERBUP buah 22
c. SK BUPATI buah 300
199 Persentase PNS dan perangkat desa yang
mendapatkan bantuan konsultasi hukum.
persen 100
200 Persentase akurasi informasi pemerintah yang
beredar di masyarakat.
persen 100
3. Strategi Pembangunan Daerah
Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten
Gunungkidul di era desentralisasi, demokrasi, dan globalisasi ditempuh melalui 12
(dua belas) strategi pembangunan jangka menengah yaitu:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
50
a. Membangun dan memelihara infrastruktur air bersih dan air baku yang handal.
b. Memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan perekonomian daerah
secara lestari.
c. Memanfaatkan sumber daya alam untuk untuk menciptakan peluang UMKM
dalam rangka menggerakkan perekonomian.
d. Membangun infrastruktur perekonomian yang handal.
e. Membangun infrastruktur pendukung iklim usaha perekonomian yang handal.
f. Memanfaatkan sumber daya alam untuk menciptakan peluang investasi dalam
rangka menggerakkan perekonomian.
g. Membangun infrastruktur perekonomian pendukung investasi yang handal.
h. Membangun infrastruktur pendukung pariwisata yang handal.
i. Memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan pariwisata.
j. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan nilai, kekayaan, dan keragaman
budaya.
k. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil, berintegritas,
religius, profesional, dan peduli dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan
sosial yang sinergi dengan perguruan tinggi, swasta (dunia usaha), dan masyarakat
serta responsif gender.
l. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bebas
dari KKN serta pemerintahan yang bersih.
Masing-masing strategi tersebut merupakan wujud langkah yang akan
dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai penjabaran misi- misi
pembangunan. Alur proses yang menunjukkan hubungan antara misi dan tujuan
pembangunan daerah serta strategi yang akan ditempuh untuk mewujudkannya, adalah
sebagai berkut:
Tabel 2.3
Matrik Misi, Tujuan, dan Strategi
No. Misi Tujuan Strategi
1.
Peningkatan
pemanfaatan
Air sebagai
sumber
kemakmuran
Peningkatan
pengelolaan sumber-
sumber air dan
penyediaan air bersih.
a. Membangun dan memelihara
infrastruktur air bersih dan air
baku yang handal.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
51
No. Misi Tujuan Strategi
2.
Pemanfaatan
sumber daya
alam secara
lestari,
peningkatan
iklim usaha
yang kondusif,
peningkatan
peluang
investasi, dan
penggalangan
sumber-
sumber
pendanaan
untuk
menggerakan
perekonomian
daerah.
Peningkatan
pengelolaan sumber
daya alam dengan
tetap menjaga
kelestarian
lingkungan.
a. Membangun infrastruktur
perekonomian yang handal.
b. Memanfaatkan sumber daya
alam secara lestari untuk
menggerakkan perekonomian
daerah
Peningkatan
kemudahan
memperoleh dan
menciptakan lapangan
kerja melalui
penggalian
pemberdayaan usaha
kecil, mikro dan
menengah.
a. Membangun infrastruktur
pendukung iklim usaha
perekonomian yang handal.
b. Memanfaatkan sumber daya
alam untuk untuk menciptakan
peluang UMKM dalam rangka
menggerakkan perekonomian
Penggalangan
sumber-sumber
pendanaan baik dari
dalam/ luar negeri
untuk memacu
pembangunan daerah,
menciptakan lapangan
kerja dan PAD
(Pendapatan Asli
Daerah)
a. Membangun infrastruktur
perekonomian pendukung
investasi yang handal.
b. Memanfaatkan sumber daya
alam untuk menciptakan
peluang investasi dalam rangka
menggerakkan perekonomian
3.
Peningkatan
pengelolaan
pariwisata.
Peningkatan
pengelolaan
pariwisata melalui
kemitraan
pemerintah, swasta
dan masyarakat
a. Membangun infrastruktur
pendukung pariwisata yang
handal.
b. Memanfaatkan sumber daya
alam untuk menggerakkan
pariwisata.
c. Meningkatkan pengembangan
dan pengelolaan nilai, kekayaan
dan keragaman budaya.
4.
Pengembangan
sumber daya
manusia yang
terampil,
profesional
dan peduli.
Keberpihakan dan
pemberdayaan kepada
masyarakat menengah
kebawah untuk
memperoleh
kemudahan akses
layanan pendidikan,
kesehatan, sosial dan
budaya.
a. Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia yang terampil,
berintegritas, religius,
profesional, dan peduli dengan
pelayanan pendidikan,
kesehatan, dan sosial yang
sinergi dengan perguruan
tinggi, swasta (dunia usaha)
dan masyarakat serta responsif
gender.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
52
No. Misi Tujuan Strategi
5. Peningkatan
tata kelola
pemerintahan
yang baik
(good
governance)
dan bebas dari
KKN.
Peningkatan Sistem
Pelayanan Publik
Dengan Menerapkan
Prinsip-Prinsip Good
Governance
a. Menciptakan tata kelola
pemerintahan yang baik (Good
Governance) dan bebas dari
KKN serta pemerintahan yang
bersih
4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan permasalahan
pembangunan, maka ditetapkan sembilan agenda utama pembangunan daerah
Gunungkidul Tahun 2010-2015, sebagai berikut:
a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air dengan upaya merencanakan,
melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber
daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
b. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan,
terutama bagi masyarakat miskin.
c. Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan
kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama masyarakat miskin, dan
meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
d. Meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis,
agropolitan, minapolitan serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama
pertanian dan perdesaan.
e. Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan
pengelolaan sumber daya alam, serta penataan ruang yang berkualitas dan selaras
dengan keistimewaan DIY.
f. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik,
mengembangkan otonomi desa, dan tata hubungan pemerintah kabupaten-desa.
g. Meningkatkan peran dan apresiasi masyarakat dalam pelestarian budaya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi terjaganya harmoni sosial.
h. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya
kesetaraan gender, dan meningkatkan peran pemuda, serta mengembangkan dan
memasyarakatkan olahraga.
i. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban, supremasi hukum, dan penghormatan
hak asasi manusia.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
53
Sembilan agenda utama pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2010-2015 tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam prioritas dan arah kebijakan umum
yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai berikut:
a. Pengelolaan sumberdaya air, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:
1) Mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, dan antar sektor;
2) Menjaga kelestariannya dengan memberikan peran kepada masyarakat dalam
setiap tahapan pengelolaan sumberdaya air.
b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, dengan kebijakan yang
diarahkan untuk:
1) Mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua,
tanpa diskriminasi, terutama masyarakat miskin; dan
2) Menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta
efisiensi, efektivitas, dan relevansi manajemen pendidikan untuk menghadapi
tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global.
c. Peningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan kebijakan yang
diarahkan untuk:
1) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, terutama bagi
masyarakat miskin, untuk meningkatkan produktivitas masyarakat;
2) Meningkatkan jumlah, jaringan, dan kualitas pusat kesehatan masyarakat;
3) Mengembangkan pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana, prasarana, dan
tenaga kesehatan;
4) Mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat dan sanitasi yang layak.
d. Perluasan lapangan kerja, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:
1) Mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja di sektor informal maupun
formal;
2) Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; serta perlindungan tenaga
kerja.
e. Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, dengan kebijakan yang
diarahkan untuk meningkatkan upaya dan efektivitas penanggulangan kemiskinan
dan pengangguran di wilayah perdesaan maupun perkotaan dengan menghormati,
melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin yang meliputi hak atas
pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, lingkungan hidup,
dan sumber daya alam, rasa aman, serta hak untuk berpartisipasi dalam perumusan
kebijakan publik.
f. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan kebijakan yang diarahkan
untuk melaksanakan pelayanan sosial terhadap kelompok masyarakat yang kurang
beruntung, termasuk anak-anak telantar, fakir miskin, lanjut usia, penyandang cacat,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
54
masyarakat miskin, dan masyarakat di wilayah tertinggal dan wilayah rawan
bencana.
g. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis/Agropolitan/
Minapolitan, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:
1) Meningkatkan pemberdayaan petani dan lembaga-lembaga pendukungnya;
2) Meningkatkan produktivitas, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian dan
perikanan;
3) Meningkatkan pengembangan agroindustri/agrobisnis/agropolitan/minapolitan
untuk memberdayakan perekonomian masyarakat; dan
4) Meningkatkan pengamanan ketahanan pangan.
h. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengan kebijakan
yang diarahkan untuk:
1) Mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah agar memberikan kontribusi
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan
peningkatan daya saing;
2) Mengembangkan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan kelompok
masyarakat berpendapatan rendah;
3) Memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan;
4) Memperluas akses kepada sumber permodalan;
5) Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru
berkeunggulan;
6) Meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah sebagai penyedia barang dan
jasa pada pasar lokal; dan
7) Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.
i. Peningkatan Investasi dan Pariwisata, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:
1) Menyederhanakan prosedur perizinan investasi;
2) Menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha, termasuk
mengurangi tumpang tindih kebijakan antar pusat dan daerah serta antar sektor;
3) Menyempurnakan kelembagaan investasi yang berdaya saing, efisien,
transparan, dan non-diskriminatif;
4) Menyederhanakan administrasi pelayanan perizinan pariwisata;
5) Meningkatkan penyediaan infrastruktur; dan
6) Meningkatkan pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata, serta
meningkatkan investasi di bidang pariwisata daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
55
j. Peningkatan Daya Saing Industri Kecil, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:
1) Memperkuat struktur industri kecil;
2) Memperkuat basis produksi; dan
3) Meningkatkan daya saing industri kecil agar dapat menyerap lebih banyak
tenaga kerja.
4) Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi proses pendaftaran HAKI untuk
produk-produk unggulan daerah.
k. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, dengan kebijakan yang diarahkan
untuk:
1) Meningkatkan dan mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, terutama
infrastruktur pertanian dan pedesaan, serta infrastruktur ekonomi strategis; dan
2) Meningkatkan perluasan kapasitas infrastruktur, terutama di daerah pedesaan,
dan daerah tertinggal, serta infrastruktur yang melayani masyarakat miskin, dan
infrastruktur yang menghubungkan dan/atau melayani antar wilayah dan antar
desa.
l. Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan
Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:
1) Menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
alam dan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup;
2) Mencegah terjadinya atau berlanjutnya pencemaran lingkungan melalui
medium air, udara, maupun tanah;
3) Mendorong pengembangan industri yang ramah lingkungan;
4) Mencegah terjadinya atau berlanjutnya perusakan hutan, serta mencegah
meluasnya areal lahan kritis;
5) Memulihkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak;
6) Mengembangkan manajemen dan mekanisme penanggulangan bencana alam,
terutama di wilayah rawan gempa, angin puting beliung dan tanah longsor;
7) Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan
berperan aktif melakukan kontrol sosial terhadap kualitas lingkungan hidup;
8) Mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah;
9) Mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip
pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar-fungsi; dan
10) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
56
m. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemberdayaan Desa, dan Peningkatan
Pelayanan Publik, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:
1) Mempercepat perwujudan perubahan pola pikir dan orientasi birokrasi dari
dilayani menjadi melayani masyarakat;
2) Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung
jawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance), yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
n. Perkuatan kelembagaan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) yang meliputi BPR Bank Daerah Gunungkidul dan PDAM Tirta
Handayani, dengan kebijakan yang diarahkan untuk :
1) BPR Bank Daerah Gunungkidul mampu menghimpun dana masyarakat,
menyalurkan kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, melakukan
kerjasama antar bank, dan lembaga keuangan lainnya, serta menjalankan
usaha-usaha perbankan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundangan yang berlaku;
2) BPR Bank Daerah Gunungkidul mampu melakukan fungsi sebagai lembaga
intermediasi, serta memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan atau Pendapatan Usaha Daerah (PUD);
3) BPR Bank Daerah Gunungkidul menjadi Bank yang tangguh dan terpercaya
dalam persaingan dan profesional dalam kinerja selaku lembaga perbankan
yang sehat.
4) PDAM Tirta Handayani mampu meningkatkan kapasitas produksi,
menurunkan tingkat kehilangan air, meningkatkan kapasitas pengelolaan
kelembagaan, dan meningkatkan pendapatan operasional, serta meningkatkan
jangkauan pelayanan air bersih kepada masyarakat;
5) PDAM Tirta Handayani mampu mempercepat pembangunan sarana dan
prasarana produksi melalui pengadaan dan pemasangan jaringan, pengadaan
dan pemasangan genset, pengadaan water meter, pengadaan dan pemasangan
pompa, pembangunan reservoir, pengadaan dan pemasangan Instalasi
Pengolahan Air (IPA) untuk peningkatan kualitas air bersih kepada pelanggan.
o. Optimalisasi peran dan apresiasi masyarakat dalam pelestarian budaya, untuk
meningkatkan kesejahteraan para pelaku budaya khususnya dan masyarakat pada
umumnya, dengan kebijakan:
1) Memberdayakan nilai-nilai kearifan lokal dan pengetahuan guna menghadapi
globalisasi;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
57
2) Meningkatkan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan, dan
pemanfaatan warisan budaya dan cagar budaya; dan
3) Mengembangkan keragaman dan kelestarian seni dan budaya serta kreatifitas
seni dan budaya.
p. Peningkatan pengarusutamaan gender dan anak, meningkatkan peran pemuda, serta
mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga, dengan kebijakan :
1) Menguatkan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
2) Meningkatkan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak;
3) Meningkatkan peran serta dan kesetaraan perempuan dalam pembangunan;
4) Meningkatkan peran serta dan kemandirian pemuda dalam pembangunan;
5) Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olah raga; dan
6) Mengembangkan dan memasyarakatkan olah raga sebagai budaya menuju
hidup sehat.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan tema pembangunan daerah
tahun 2014 yaitu “Penguatan Perekonomian Masyarakat dan Pelayanan Dasar
serta Pengembangan Budaya bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”.
Dari tema pembangunan di atas, selanjutnya dirumuskan prioritas
pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2014 sebagai berikut:
a. Reformasi Birokrasi dan Tata kelola serta Pelayanan Publik;
b. Pendidikan;
c. Kesehatan;
d. Penanggulangan Kemiskinan;
e. Ketahanan Pangan;
f. Infrastruktur dan Daya Dukung Pariwisata;
g. Investasi Industri dan Iklim Usaha;
h. Energi;
i. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
j. Daerah Tertinggal, Wilayah Perbatasan, dan Rawan Konflik; dan
k. Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi.
5. Program Pembangunan Daerah
Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan
terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dan
kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul Tahun
2010-2015, merupakan satu instrumen kebijakan pembangunan sebagai landasan/dasar
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
58
bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Renstra-SKPD untuk
merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka
melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Untuk
melihat capaian pelaksanaan program pembangunan lima tahun ke depan dalam upaya
mewujudkan visi Kabupaten Gunungkidul “Mewujudkan Gunungkidul yang Lebih
Maju, Makmur, dan Sejahtera” sesuai dengan sasaran pembangunan, maka dijabarkan
ke dalam program-program pembangunan sebagai berikut:
a. Peningkatan pemanfaatan air sebagai sumber kemakmuran dengan Sasaran:
1. Sentra produksi memiliki infrastruktur air dan sanitasi yang handal, dengan
program prioritas:
a) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan atau rawa serta
jaringan pengairan lainnya
b) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
c) Program penyediaan air baku
d) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
e) Program peningkatan ketahanan pangan
f) Program rehabilitasi hutan dan lahan.
2. Kawasan permukiman memiliki infrastruktur air yang handal, dengan program
prioritas:
a) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
b. Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, peningkatan iklim usaha yang
kondusif, peningkatan peluang investasi, dan penggalangan sumber-sumber
pendanaan untuk menggerakan perekonomian daerah, dengan sasaran:
1. Sentra produksi memiliki infrastruktur transportasi, energi dan telekomunikasi
yang handal, dengan program prioritas:
a) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
b) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
c) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
d) Program peningkatan produksi hasil peternakan
e) Program pengembangan budidaya perikanan
f) Program pengembangan perikanan tangkap
g) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
h) Program peningkatan pelayanan angkutan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
59
i) Program penataan sistem transportasi
j) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
k) Program pengembangan lingkungan sehat
l) Program penataan, pengawasan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah
m) Program pembangunan jalan dan jembatan
n) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
2. Kawasan pemukiman memiliki infrastruktur dasar transportasi, energi, air,
telekomunikasi, dan sanitasi dengan program prioritas:
a) Program pembangunan infrastruktur perdesaan
b) Program lingkungan sehat perumahan
c) Program pengendalian pemanfaatan ruang
d) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
e) Program peningkatan pelayanan angkutan umum dan barang
f) Program pengembangan pos dan telekomunikasi
g) Program pengembangan lingkungan sehat
h) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
i) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
3. Peningkatan daya dukung dan produktivitas Pantai Sadeng sebagai kawasan
minapolitan untuk memacu pengembangan kawasan Pantai Selatan, dengan
program prioritas:
a) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
b) Program pembangunan jalan dan jembatan
c) Program penyediaan air baku
d) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
e) Program peningkatan dan pengembangan ekspor
f) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
g) Program pengembangan perikanan tangkap.
4. Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat
sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi, dengan program
prioritas:
a) Program pengembangan data/informasi
b) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
c) Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa
d) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
60
e) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian
sumber daya kelautan
f) Program pengembangan perikanan tangkap
g) Program peningkatan ketahanan pangan
h) Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
i) Program rehabilitasi hutan dan lahan
j) Program peningkatan produksi hasil peternakan
k) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
l) Program pengembangan sentra-sentra produksi potensial
m) Program kerjasama pembangunan
n) Program peningkatan dan pengembangan ekspor
o) Program peningkatan kinerja kelembagaan pemerintah daerah.
5. Setiap Kecamatan memiliki komoditas unggulan yang dikelola secara lestari
dengan menerapkan teknologi produksi dan pengolahan yang tepat guna, dengan
program prioritas:
a) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;
b) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
c) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan;
d) Program peningkatan produksi peternakan;
e) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan;
f) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;
g) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;
h) Program peningkatan penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan;
i) Program Perlindungan dan Koservasi sumber Daya Hutan;
j) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
k) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
l) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
m) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
n) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
o) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Anak dan Perempuan;
p) Program peningkatan penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan;
q) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan
r) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
61
6. Setiap kecamatan memiliki Unit Pelayanan Bisnis dan lembaga pembiayaan
yang mampu memfasilitasi pengembangan komoditas unggulan, dengan
program prioritas:
a) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
dan Menengah;
b) Program Pegembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah;
c) Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi;
d) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
e) Program Penanggulangan Kemiskinan;
f) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
g) Program peningkatan produksi hasil pertanian;
h) Program peningkatan produksi hasil peternakan;
i) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
j) Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
k) Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan PMKS lainnya; dan
l) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan.
7. Setiap kecamatan memiliki pasar yang mampu menjamin ketersediaan
kebutuhan pokok dan sarana produksi serta penjualan komoditas di wilayahnya,
dengan program prioritas:
a) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
b) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan;
c) Program pengembangan perikanan tangkap; dan
d) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
8. Kabupaten Gunungkidul mencapai Ketahanan Pangan, dengan program
prioritas:
a) Program Peningkatan Ketahanan Pangan; dan
b) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
c. Peningkatan Pengelolaan Pariwisata, dengan Sasaran:
1. Kabupaten Gunungkidul menjadi destinasi wisata unggulan dengan infrastruktur
yang handal, dengan program prioritas:
a) Program pengembangan destinasi pariwisata
b) Program pengembangan pemasaran wisata
c) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
62
d) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
e) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
f) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa.
2. Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat
sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi, dengan program
prioritas:
a) Program pengembangan pemasaran pariwisata
b) Program pengembangan nilai budaya.
3. Pengembangan wisata budaya berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan
program prioritas:
1) Program Pengembangan Nilai Budaya;
2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; dan
3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
d. Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional, dan peduli,
meliputi sasaran:
1. Anak usia dini terlayani pendidikan anak usia dini, dengan program prioritas:
a) Program pendidikan anak usia dini.
2. Anak usia sekolah lulus SLTA dan memiliki keterampilan bahasa inggris,
komputer, agrobisnis, dan kewirausahaan, dengan program prioritas :
a) Program manajemen pelayanan pendidikan
b) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
c) Program pendidikan menengah
d) Program pendidikan non formal
e) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
f) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
3. Angkatan kerja menjadi pekerja profesional atau wirausaha yang peduli
memajukan daerahnya, dengan program prioritas:
a) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
b) Program peningkatan kesempatan kerja
c) Program pengembangan wilayah transmigrasi
d) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha
kecil dan menengah
e) Program pembinaan dan penertiban industri hutan
f) Program peningkatan produksi hasil peternakan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
63
g) Program pengembangan agrobisnis
h) Program pengembangan budidaya perikanan
i) Program pengembangan kemitraan
j) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
k) Program pengembangan data/informasi.
4. Rumah sakit, Puskesmas, dan jaringannya memenuhi standar mutu serta mampu
menjangkau/dijangkau oleh masyarakat di wilayahnya, dengan program
prioritas:
a) Program pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu
b) Program upaya kesehatan masyarakat dan perorangan
c) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
d) Program perbaikan gizi masyarakat
e) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
f) Program standarisasi pelayanan kesehatan
g) Program pengadaan, peningkatan sarana prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata
h) Program obat dan perbekalan kesehatan
i) Program pengembangan lingkungan sehat
j) Program pelayanan administrasi perkantoran
k) Program peningkatan, pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan
l) Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata
m) Program peningkatan pelayanan keluarga miskin.
5. Keluarga sadar gizi, berperilaku hidup bersih sehat, dan menerapkan norma
keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, dengan program prioritas:
a) Program perbaikan gizi masyarakat
b) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
c) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
d) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender
e) Program keluarga berencana
f) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.
6. Pemuda pemudi Gunungkidul meraih prestasi regional, nasional dan
internasional, dengan program prioritas:
a) Program peningkatan peran serta kepemudaan
b) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
c) Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
64
d) Program pengembangan nilai budaya
e) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.
f) Program pemberdayaan kelembagaan sosial.
e. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme, meliputi sasaran:
1. Seluruh SKPD dan pemerintahan desa memiliki aparatur yang kompeten sesuai
kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja dan bebas korupsi, kolusi, dan
nepotisme dengan program prioritas:
a) Program pendidikan kedinasan
b) Program pembinaan dan pengembangan aparatur
c) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
d) Program pengembangan otonomi daerah dan desa
e) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
f) Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
2. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan dilaksanakan
secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat, dengan program
prioritas:
a) Program perencanaan pembangunan daerah
b) Program pengembangan data/informasi
c) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
d) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
e) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
f) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
g) Program peningkatan keberdayaan masyarakat
h) Program peningkatan kualitas administrasi kependudukan
i) Program pengembangan data base kependudukan di kecamatan
j) Program pengembangan data base kependudukan di desa
k) Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa
l) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
m) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
n) Program peningkatan kualitas pelayanan publik
o) Program peningkatan kinerja kelembagaan pemerintah daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
65
p) Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
q) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan.
3. Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima serta
menciptakan iklim usaha yang kondusif, dengan program prioritas:
a) Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
4. Masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam
melaksanakan kegiatannya secara tertib dan damai, dengan program prioritas:
a) Program penegakan peraturan daerah
b) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
c) Program pemeliharaan dan pencegahan tindak kriminal
d) Program pengembangan wawasan kebangsaan
e) Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam
f) Program pendidikan politik masyarakat
g) Program pengendalian, pencemaran, dan perusakan lingkungan hidup
h) Program peningkatan perlindungan perempuan dan anak
i) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
j) Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan
penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya
k) Program pengembangan kemitraan
l) Program peningkatan pelayanan angkutan umum dan barang
m) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
n) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi
merusak lingkungan
o) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
p) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
q) Program pengembangan perikanan tangkap
r) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan kepala daerah
s) Program penataan peraturan perundang-undangan
t) Program kerjasama informasi dengan massmedia
u) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
66
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2014
Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di
depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang
tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives)
apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan.
Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang
menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.
Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam
bentuk Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dengan sebutan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan RKPD.
Rencana Kinerja Tahunan 2014 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan
sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015.
Pada dasarnya RKT 2014 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Kabupaten
Gunungkidul selama tahun 2014. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif
yang harus dicapai selama tahun 2014 dari semua indikator kinerja yang melekat pada
tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan
dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya
pencapaian visi dan misinya.
Target sasaran untuk tahun 2014 merupakan target tahun keempat dari RPJMD
Kabupaten Gunungkidul 2010-2015 dan sisa dari target sasaran tahun 2013 yang belum
dapat direalisasikan, serta Rencana Kinerja Tahunan 2014 yang memuat sasaran
strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai disusun dalam dokumen
tersendiri.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
67
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014
Perjanjian Kinerja Tahun 2014 merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja
Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja tahun keempat dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015
berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Perjanjian
Kinerja Tahun 2014 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan
dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015. Pada
dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2014 menguraikan target kinerja yang hendak
dicapai Kabupaten Gunungkidul selama Tahun 2014. Target kinerja merepresentasikan
nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2014 dari semua indikator kinerja
yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada
tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di
dalam upaya pencapaian visi misinya.
Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
disusun setelah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16
Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
dan diubah seiring dengan perubahan APBD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan sumber daya untuk mewujudkan
target kinerja sasaran sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan 2014, sehingga terdapat
perbedaan jika dibandingkan dengan Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun
2014. Pada hakekatnya perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya beberapa indikator
kinerja yang belum didukung oleh penyediaan dana sesuai program/kegiatan yang
sudah ditetapkan, indikator kinerja tersebut yaitu:
Tabel 2.4
Perbedaan Indikator Kinerja antara RKT dan PK
NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2014
SATUAN JUMLAH
1 Persentase kecamatan yang memiliki
posyantekdes aktif.
persen 14
2 Persentase potensi wilayah yang dipromosikan
dengan data yang up-to-date dan akurat
persen 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
68
NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2014
SATUAN JUMLAH
3 Persentase cakupan petugas Perlindungan
Masyarakat (Linmas) yang handal dan terlatih.
persen 40
4 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
(Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan).
persen
60
Top Related