8/19/2019 Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan Kons 1umen
1/26
ASPEK HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN
A. Pengertian Pembiayaan Konsumen
Pembiayaan konsumen merupakan suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitor untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi
oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan distribusi atau produksi. Pembiayaan konsumen ini
dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen (consumer finance company). Pembiayaan ini
biasanya dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Namun, dalam hal ini
kami hanya akan menyampaikan perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan lembaga
keuangan bukan bank.
Menurut SK Menkeu No. 121 ! KMK."1# ! 1$%%, &embaga Pembiayaan 'dalah badan
usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal
dengan tidak menarik dana seara langsung dari masyarakat.
stilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa nggris *inaning
institution. &embaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada *ungsi
pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang dengan tidak menarik dana seara
langsung dari masyarakat. &embaga pembiayaan disamping sebagai sumber dana alternati+e,
lembaga pembiayaan juga mempunyaiperanan penting dalam hal pembangunan, yaitu
menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan akti* dalam
pembangunan.
Pembiayaan Konsumen dapat dijelaskan sebagai kegiatan pembiayaan untuk pengadaan
barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh
konsumen.
alam melaksanakan kegiatan usaha dan dalam mengelola risiko, Perusahaan
Pembiayaan Konsumen melakukan pengaturan -aminan idusia atas barang yang dimiliki
konsumen.'dapun produk yang dibiayai melalui skema transaksi pembiayaan konsumen
meliputi / otomoti* (motor dan mobil), elektronika, dan perumahan.
8/19/2019 Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan Kons 1umen
2/26
&embaga pembiayaan konsumen tumbuh dan berkembang seiring dengan dikeluarkannya
pranata hukum berupa K0PP0S No. 1 3hun 1$%%.meskipun demikian, saat ini keberadaan
pembiayaan konsumen menunjukan perkembangan yang sangat baik. Pesatnya pertumbuhan
bisnis pembiayaan konsumen ini sekaligus menunjukan tingginya minat masyarakat untuk
membeli arang4barang dengan ara meniil seiring dengan meningkatnya tara* hidup
masyarakat lapisan menengah keba5ah.
i samping kondisi diatas, perkembangan pembiayaan konsumen juga disebabkan oleh
adanya kendala4kendala bagi masyarakat berpenghsilan rendah untuk dapat mengakses dana dari
sumber lain. Menurut 'bdulkadir Muhammad dan ilda Murniati(2""", hlm. 2") ada 6 alasan
yang mendorong perkembangan pembiayaan konsumen yaitu/
1. Keterbatasan sumber dana *ormal
2. Koperasi simpan pinjam sulit berkembang#. 7ank tidak melayani pembiayaan konsumen
6. Pembiayaan lintah darat yang menekik
B. Pengkasi!ikasian Perusa"aan Pembiayaan Konsumen
8/19/2019 Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan Kons 1umen
3/26
Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan lembaga keuangan bukan bank
diklasi*ikasikan atas dasar kepemilikannya menjadi tiga yakni perusahaan pembiayaan
konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok, perusahaan pembiayaan konsumen
yang merupakan satu grup usaha dengan pemasok, dan perusahaan pembiayaan konsumen yang
tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok.
Perusahaan pembiayaan konsumen ini dibentuk oleh perusahaan induknya, yaitu
pemasok, untuk memperlanar penjualan barang atau jasanya. Mengingat perusahaan ini sengaja
dibentuk untuk memperlanar penjualan barang atau jasa perusahaan induknya, maka perusahaan
pembiayaan konsumen jenis ini biasanya hanya melayani barang dan jasa yang diproduksi atau
dita5arkan oleh perusahaan induknya.
1. Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang Merupakan Satu 8rup dengan Pemasok
Perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini pada dasarnya tidak berbeda dengan
perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok. Perusahaan
pembiayaan konsumen ini biasanya juga hanya melayani pembiayaan pembelian barang dan jsa
yang diproduksi oleh pemasok yang masih satu grup usaha dengan perusahaan tersebut.
Perbedaannya hanya terletak pada hubungan antara pemasok dengan perusahaan pembiayaan
konsumen.
2. Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang 3idak Mempunyai Kaitan Kepemilikan dengan
Pemasok
Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan
pemasok biasanya tidak hanya melayani pembiayaan atas pembeliaan barang pada satu pemasok
saja. Perusahaan pembiayaan ini bisa melayani pembiayaan pembelian pada pemasok yang lain,
Sedangkan spesialisasi perusahaan pembiayaan konsumen biasanya pada jenis atau tipe barang
dan daerah pemasarannya. Perusahaan pembiayaan konsumen ada yang berspesialisasi pada
pembiayaan pembelian barang elektronik, ada yang berspesialisasi pada pembiayaan pembelian
mebel, ada yang berspesialisasi pada pembiayaan pembeliaan mobil, dan lain4lain.
#. Peaku$%eaku Pembiayaan Konsumen
8/19/2019 Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan Kons 1umen
4/26
Sebenarnya pada transaksi pembiayaan konsumen kendaraan bermotor (motor, mobil)
melibatkan tiga pihak, yaitu/
Pihak kreditur!perseroan! si berpiutang / adalah selaku badan usaha yang melakukan
pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen (motor mobil) dengan sistem
pembayaran atau angsuran atau berkala.
ebitur!peminjam!nasabah si berutang / adalah selaku orang yang menerima *asilitas
pembiayaan dari kreditur guna pembelian kendaraan bermotor.
ealer!sho5room / adalah perusahaan yang menyediakan barang kebutuhan konsumen (motor,
mobil, dan barang4barang elektronik lainnya) dalam rangka
&. &okumen yang &ibutu"kan 'aam Proses Pembiayaan Konsumen
okumen yang diperlukan selama proses pembiayaan konsumen, sejak adanya perjanjian
a5al sampai dengan proses pelunasan pinjaman, meliputi dokumen4dokumen sebagai berikut /
1. okumen kelayakan konsumen adalah dokumen yang diperlukan oleh perusahaan pembiayaan
konsumen untuk menentukan apakah suatu konsumen layak dibiayai ataukah tidak. okumen ini
berupa /
• dentitas dokumen ( K3P, Paspor, SM, NP9P, anggaran dasar, surat i:in usaha, dan lain4
lain)
• 7ukti penghasilan atau keadaan keuangan konsumen ( slip gaji, neraa dan laba rugi, dan
lain4lain)
• &aporan sur+ei oleh petugas pembiayaan konsumen pada tempat tinggal atau usaha dari
konsumen
• okumen pendukung seperti persetujuan istri!suami, rekomendasi pihak yang dapat
diperayai dan lain4lain.
2. okumen perjanjian adalah dokumen yang menunjkkan kesepakatan4kesepakatan antara
pihak4pihak yang terkait dalam proses pembiayaan konsumen. okumen ini berupa /
8/19/2019 Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan Kons 1umen
5/26
• Perjanjian kerja sama antara pemasok dengan perusahaan pembiayaan konsumen
• Perjanjian jual beli antara konsumen dengan pemasok
• Perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen
• Perjanjian pengikatan berbagai maam bentuk jaminan ( essie piutang, *idusia, akta
pembebanan hak tanggungan, dan lain4lain)
#. okumen kepemilikan objek pembiayaan adalah dokumen yang merupakan bukti
kepemilikan atas barang yang dibiayai dengan pembiayaan konsumen. okumen ini antara lain
berupa 7PK7, *aktur, serti*ikat, bukti penyerahan barang, bukti pemesanan barng dan lain4lain.
6. okumen kepemilikan jaminan adalah dokumen yang terkait dengan kepemilikan jaminan
atas pemenuhan ke5ajiban alon debitor. okumen ini antara lain berupa 7PK7, sert*ikat tanah,
*aktur, dan lain4lain.
E. Man!aat Pembiayaan Konsumen
a. Pemasok
Man*aat utama bagi pemasok dengan adanya pembiayaan konsumen adalah peningkatan
penjualan. engan adanya perusahaan pembiayaan konsumen maka pemasok dapat memperoleh
pembayaran seara tunai dan angsuran konsumen dialihkan kepada perusahaan pembiyaan
konsumen. isiko tidak terbayarnya kredit konsumen yang semula ditanggung oleh pemasok
juga menjadi dapat dialihkan kepada perusahaan pembiayaan konsumen.
b. Konsumen
Man*aat utama bagi konsumen adalah kesempatan untuk membeli atau memiliki barang
meskipun dana yang tersedia saat ini belum ukup untuk menutup seluruh harga barang atau jasa.
Keunggulan pembiayaan konsumen dibandingkan kredit bang antara lain /
• Prosedur yang lebih sederhana
• Proses persetujuan yang biasanya lebih epat
8/19/2019 Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan Kons 1umen
6/26
• Perusahaan pembiayaan konsumen biasanya tidak mensyaratkan penyerahan agunan
tambahan sepanjang konsumen atau debitor ukup layak untuk diperaya kemampuan
dan kemauannya memenuhi ke5ajibannya
• Konsumen tertentu ( terutama di indonesia ) mengalami keengganan untuk berhubungan
dengan bank dalam hal peminjaman dana karena minimnya in*ormasi tentang jasa4jasa
bank dan ara berhubungan dengan bank.
. Perusahaan Pembiayaan Konsumen
Man*aat utama yang dapat diperoleh perusahaan pembiyaan konsumen adalah penerimaan dari
bunga dan biaya administrasi yang dibayarkan oleh konsumen. 3ingkat bunga yang ditetapkan
oleh perusahaan konsumen biasanya lebih tinggi daripada tingkat bunga kredit bank. ;al ini
sebagai konsekuensi atu kompensasi karena perusahaan pembiayaan konsumen menanggung
risiko yang relati* lebih besar daripada penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada debitornya.
isiko yang ditanggung perusahaan pembiayaan konsumen relati* lebih besar daripada bank
yang menyalurkan kredit antara lain karena/
• Perusahaan pembiayaan konsumen enderung melakukan analisis terhadap kelayakan
konsumen atau alon debitor dengan ara yang lebih sederhana
• 'nalisis dilakukan dalam 5aktu yang sangat singkat
• Sepanjang kemampuan dan kemauan alon debitor ukup bisa diandalkan, perusahaan
pembiayaan konsumen biasanya tidak mensyaratkan penyerahan agunan tambahan.
8/19/2019 Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan Kons 1umen
7/26
(. Hubungan Para Pi"ak &aam Pembiayaan Konsumen
&embaga Pembiayaan (Kreditur) Supplier
(membayar harga barang)
(Perjanjian Pembiayaan konsumen!kredit) (Perjanjian -ual 7eli)
Konsumen (debitur)
(Penyerahan barang)
G. Berbagai Kemungkinan ter)a'inya Kre'it Ma*et 'ari Pembiayaan Konsumen
'da beberapa kemungkinan yang perlu diperhatikan, agar kredit maet pada perusahaan pembiayaan tidak terjadi, yaitu/
Konsumen kurang memahami produk, dan belum memahami transaksi pembiayaan konsumen
dengan benar.
Perusahaan pembiayaan kurang!tidak detil dalam memberikan layanan in*ormasi produk dan pendukung lainnya (asuransi, keterlambatan pembayaran, dll), sehingga ketidaktahuan
konsumen terkadang memba5a dampak pada kedua pihak.
&emahnya penerapan prinsip mengenal alon nasabah.
7erbeda sekali dengan lembaga perbankan, selain membutuhkan edukasi yang benar terhadap
lembaga pembiayaan onsumen tentang arti pentingnya mengenal nasabah dengan baik,
tantangan selanjutnya adalah budaya perusahaan.
alam pemberian kredit tidak dilakukan metode analisis yang komprehensi*.
'nalisis kredit pada konsumen tidak!kurang komprehensi* (5alaupun sudah menggunakan
analisis
8/19/2019 Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan Kons 1umen
8/26
NP& (non performing loan) yang semakin besar enderung akan mengganggu kinerja
perusahaan, dan sudah tentu pihak perbankan, karena perusahaan pembiayaan pasti
memperoleh dukungan pinjaman dari perbankan, dan hal ini bagi bank akan sangat merugikansekali, karena pencadangan kredit macet pun akan membengkak. alam situasi seperti ini
dibutuhkan kerjasama yang baik antar keduanya. Selain daripada itu, kon*lik antara keduanya
(hubungan yang tidak harmonis), perusahaan pembiayaan dan pihak bank juga dapat menjadi*aktor pemiu terjadinya kredit maet.
Standard =perating Prosedur) yang sering dilanggar, dengan dalih
untuk lebih memberikan layanan, namun dibalik itu tidak menutup adanya kemungkinan
pelanggaran.
o nsider raud (keurangan dari orang dalam). ;al ini bisa disebabkan dari S=P dan
sistem penga5asan yang lemah, ontohnya seperti / Sur+eyor (account officer ) demi hanya menapai target penjualan, rela berkolusi
dengan alon nasabah, yaitu/ 3idak melakukan kunjungan ke tempat alon konsumen ( plan visit ).
Memanipulasi data alon nasabah (K3P, buku bank, dll)
3idak memastikan keberadaan alon debitar dengan baik.
Memalsukan tanda4tangan.alon nasabah.
Menitipkan pembayaran bulanan pada Surveyor , namun pada kenyataannya
tidak disetorkan oleh ybs.
?ntuk menyelesaikan kredit maet tersebut, maka diperlukan payung hukum kebijakan
hapus tagih dalam rangka penyelesaian kredit maet di 7ank. Kebijakan hapus tagih tersebut
dengan tujuan/ 1.Memperepat penyelesaian utang, untuk memau proses pemulihan dan
pengembangan sektor riil. 2. Penyelamatan, perlindungan dan penyehatan sektor usaha. #.Mengeluarkan debitur maet dari da*tar hitam kredit maet bank sehingga dapat meneruskan
usahanya dan mendapatkan pendanaan kembali.
Penyelesaian kredit maet ini mengau pada ?ndang4?ndang Nomor 1 3ahun 2""6 tentang
Perbendaharaan Negara yang memberi ke5enangan kepada Menteri Keuangan menetapkan
kebijakan hapus tagih terhadap debitur dengan total hutang pokok maksimal p 1" miliar.
Mengingat belum adanya payung hukum yang baru setelah Keppres !2""2 tentang
estrukturisasi Kredit yang telah habis masa berlakunya, maka untuk pelaksanaan hapus tagih
kredit maet tersebut diperlukan kebijakan pemerintah sebagai payung hukum, baik Peraturan
Pemerintah atau Peraturan Presiden. irektorat -enderal Piutang dan &elang Negara (-P&N),
epartemen Keuangan dan 7ank47ank 7?MN sepakat untuk melakukan hapus tagih kredit
maet ?KM terutama yang dibeli dari 7PPN.
8/19/2019 Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan Kons 1umen
9/26
H. Peraturan Pembiayaan Konsumen
Pranata hukum pembiayaan konsumen di indonesia di mulai pada tahun 1$%%, yaitu dengan
dikeluarkannya Keppres No. 1 3ahun 1$%% tentang &embaga Pembiayaan, dan Keputusan
Menteri Keuangan No. 121!KMK."#1!1$%% tentang Ketentuan dan 3ata
8/19/2019 Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan Kons 1umen
10/26
a) Perjanjian pijam pakai habis
Perjanjian pembiayaan konsumen yang terjadi antara perusahaan pembiayaan konsumen dan
konsumen digolongkan ke dalam@perjanjian pinjam pakai habis@ yang diatur dalam Pasal 1A64
1AA# K?; Perdata. Pasal 1A6 K?; Perdata menyatakan bah5a pinjam pakai habis adalah
perjanjian, dengan mana pemberi pinjaman menyerakan sejumlah barang pakai habis kepada
peminjam dengan syarat bah5a peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi
pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama.alam pengertian barang pinjam habis pakai termasuk juga sejumlah uang yang dipinjamkan
oleh pemberi pnjaman. Karena barang habis pakai yang dipinjam itu sejumlah uang, maka
menurut ketentuan Psal 1A K?; Perdata pihak4pihak (perusahaan pembiayaan konsumen dan
konsumen) boleh memperjanjikan pengembalian uang pokok ditambah dengan bunga.
b) Perjanjian jual beli bersyarat
Perjanjian jual beli bersyarat adalah perjanjian yang terjadi antara konsumen sebagai pembeli,dan produsen sebagai penjual, dengan syarat bah5a yang melakukan pembayaran seara tunai
kepada penjual adalah perusahaan pembiayaan konsumen.perjanjian jual beli ini merupaka
perjanjian aessoir dari prjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokok.Perjanjian
jual beli ini di golongkan ke dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 16A411% K?;
Perdata, tetapi pelaksanaan pembayaran digantungkan pada syarat yang disepakati dalam
perjanjian pokok.
b. Segi Per'ata 'i Luar KUH Per'ata
B undang4undang No. 6" 3ahun 2""A tentang Perseroan 3erbatas dan peraturan pelaksanaannya.B ?ndang4undang No. 2 3ahun 1$$2 tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya.
B ?ndang4undang No. 3ahun 1$" tentang Ketentun4ketentuan Pokok 'graria dan peraturan
pelaksanaannya.B ?ndang4undang No. % 3ahun 1$$$ tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan
pelaksanaanya.
*. Segi Hukum %ubi*
Sebagai usaha yang bergerak di bidang jasa pembiayaan, pembiayaan konsumen banyak
menyangkut kepentingan publi terutama yang bersi*at administrati+e. =leh karena itu,
perundang4undangan yang bersi*at publi yang rele+an berlaku pula pada pembiayaan
konsumen. Perundang4undangan tersebut /
1) ?ndang4undang di 7idang ;ukum Publik
8/19/2019 Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan Kons 1umen
11/26
7erbagai undang4undang di bidang adminitrasi Negara yang menjadi sumber hukum utama
pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut. 1. ?ndang4undang No. # 3ahun 1$%2 tentang 9ajib a*tar Perusahaan dan peraturan
pelaksanaaannya.
2. ?ndang4undang No. 12 3ahun 1$%, undang4undang No. A 3ahun 1$$1, undang4undang No. %3ahun 1$$1 dan peraturan pelaksanaannya, semua tentang perpajakan.
#. ?ndang4undang No. % 3ahun 1$$A tentang okumen Perusahaan dan peraturan pelaksanaanya.
6. ?ndang4undang No. % 3ahun 1$$$ tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan
pelaksanaanya.
2) Peraturan tentang &embaga Pembiayaan
Peraturan tentang lembaga pembiayaan yang mengatur pembiayaan konsumen antara lain/ 1. Keputusan Presiden No. 1 3ahun 1$%% tentang &embaga Pembiayaan.
2. Keputusan Menteri Keuangan No. 121!MKK."#1!1$%% tentang Ketentuan dan 3ata
8/19/2019 Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan Kons 1umen
12/26
bergerak baik yang ber5ujud maupun yang tidak ber5ujud dan benda tidak bergerak khususnya
bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud ??. No. 6 3ahun
1$$, yang tetap didalam penguasaan pemberi *idusia (debitor), sebagai agunan bagi pelunasanutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang ?3'M'K'N kepada penerima idusia
(kreditor) terhadap kreditor lainnya (jika dijaminkan lebih dari satu kreditor). stilah Penerima
idusia 'dalah orang atau koorporasi yang di anggap mempunyai piutang yang pembayaran di jamin dengan -aminan idusia, ini biasanya lembaga4lembaga pembiayaan
(inane!Multi*inane) yang ada sekaranng ini. Sedangkan Pemberi idusia 'dalah orang atau
Koorporasi Pemilik 7enda yang menjadi objek -aminan idusia. ?? idusia karena perjanjianini berdasarkan keperayaan makanya &embaga Penerima idusia (*inane) mendapat
perlindungan dan hak lebih diutamakan.
-aminan *idusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang
menimbulkan hak dan ke5ajiban para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. 'gar Perjanjian-aminan idusia mempunyai kepastian hukum, maka setiap jaminan *idusia 5ajib di buatkan
'kta oleh Notaris dan di da*tarkan di Kantor Penda*taran idusia yang ada di Kantor 9ilayah;ukum dan ;'M di tiap Propinsi sesuai Keppres No. 1#$ 3ahun 2""" 3entang PembentukanKantor Penda*taran idusia di Kan5il ;ukum dan ;'M, bahkan dalam Penjelasan Pasal 12 ??
idusia Kantor Penda*taran idusia dapat di dirikan pada le+el Kabupaten atau Kota jika di
butuhkan. Penda*taran ini diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum baik penerima *idusia (*inane) dan pemberi *idusia (orang atau badan) karena dasar perjanjian yang
keperayaan (trust) kedua belah pihak. engan Penda*taran -aminan idusia maka para pihak
akan mendapat Serti*ikat!akta -aminan idusia sebagai salinan dari buku penda*taran *idusia.
alam serti*ikat jaminan *idusia diantumkan kata4kata C0M K0'&'N 70'S'K'NK03?;'N'N D'N8 M';' 0S'@ yang mempunyai nilai sama dengan putusan pengadilan
yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan memiliki hak eksekutorial terhadap benda objek
jaminan *idusia. isinilah negara atas nama hukum memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi penerima *idusia atau perjanjian apapun yang di ikuti dengan adanya jaminan *idusia.
0ksekusi dapat dilakukan dengan ara titel eksekutorial, penjualan benda objek -aminan idusia
melalui pelelangan maupun dengan ara penjualan ba5ah tangan, terhadap penjualan ba5ahtangan maka harus ada pemberitahuan terhadap penerima dan pemberi *idusia dan diumumkan
melalui media massa. Selain itu ditegaskan bah5a pemberi *idusia 5ajib menyerahkan benda
yang menjadi jaminan *idusia. Selain itu terdapat anaman pidana selama 2 tahun dan denda "
juta bagi pemberi *idusia (orang atau korporasi) yang mengalihkan, menggadaikan ataumenye5akan benda objek jaminan *idusia tanpa persetujuan dari penerima *idusia.
Anaisis Yuri'is aminan (i'usia &aam As%ek Hukum Per'ata 'an Pi'ana
7ah5a menjadi ke5ajiban bagi setiap perjanjian yang memberikan perjanjian ikutan berupa
-aminan idusia untuk menda*tarkan di Kantor Penda*taran idusia, sebagai upaya memberikan
kepastian hukum bagi penerima *idusia (kreditor) dan pemberi *idusia (debitor), pemberiankekuatan eksekutorial dalam serti*ikat jaminan *idusia selain memberi jaminan bagi penerima
*idusia, juga untuk menghindari kese5enangan penerima *idusia dalam melakukan eksekusi
objek barang *idusia dari pemberi *idusia sehingga terdapat keadilan bagi kedua belah pihak.
8/19/2019 Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan Kons 1umen
13/26
Ke5enangan eksekutorial tersebut baru didapat setelah penerima *idusia kuasa atau 5akilnya
menda*tarkan jaminan *idusia ke Kantor Penda*taran idusia dan mendapat serti*ikat jaminan
*idusia yang mempunyai kekuatan hukum tetap, prosedur dan tari* penda*taran jaminan *idusiaterantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. % 3ahun 2""" 3entang 3ata
8/19/2019 Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan Kons 1umen
14/26
industries) yang lagi berkembang ditengah sektor ril yang tergagap4gagap akibat desakan pasar
ekonomi global.
ari in*ormasi yang ada di Kantor4Kantor 9ilayah ;ukum dan ;am yang memba5ahi
Kantor Penda*taran idusia, bah5a banyak pertumbuhan lembaga pembiayaan leasing,
onsumer *inane bahkan anjak piutang (*atoring) dan kartu kredit, dalam penggunaaninstrumen hukum jaminan *idusia sangat sedikit hanya sekitar (lima)F dari data penjualan
barang kepada konsumen terutama produk pembiayaan konsumen terutama kendaraan
transportasi yang dikeluarkan distributor, ataupun data rilis nasional angka penjualan kendaraantransportasi yang menapai jutaan unit (kendaraan roda dua dan empat). Keengganan lembaga
pembiayaan menda*tarkan jaminan *idusia karena pembebanan biaya tambahan jika dida*tarkan
baik akta notaris dan serti*ikat *idusia sehingga dianggap menimbulkan biaya tinggi, padahal
dengan penda*taran *idusia lembaga4lembaga *inane mendapat perlindungan hukum yang lebih pasti. &embaga4lembaga pembiayaan yang membiaya alat4alat produksi berat dan bernilai
tinggi yang menda*tarkan jaminan *idusia, tindakan ini enderung sangat berisiko bagi lembaga
pembiayaan seara hukum, bahkan dapat merugikan negara dalam sektor penerimaan negara bukan pajak. ni posisi dilematis bagi sektor bisnis, karena instrumen hukum tidak berkembang
sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan bisnis.
Salah satu yang belakangan dipersoalkan adalah bah5a dengan tidak dida*tarkan ke
kantor jaminan *idusia, maka negara akan kehilangan pendapatan bukan pajak yang didapat
dari pelayanan negara tersebut sesuai dengan ?? No. 2" 3ahun 1$$A 3entang Penerimaan Negara 7ukan Pajak, sebagai per5ujudan dari tugas dan *ungsi negara4pemerintah dalam
menjalankan *ungsi pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan
negara serta peman*aatan kekayaan negara demi ketertiban dan kepastian hukum hubungan
negara dan 5arga negara. Serta PP No. % 3ahun 2""" 3entang 3ata
8/19/2019 Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan Kons 1umen
15/26
BIAYA PEMBUA-AN AK-A AMINAN (I&USIA
No. NILAI PENAMINAN BESA/ BIAYA
1. G p ".""".""","" Paling banyak p ".""",""
2. G p ".""".""","" s!d p 1"".""".""","" p 1"".""",""
#. G p 1"".""".""","" s!d p 2".""".""","" p 2"".""",""
6. G p 2".""".""","" s!d p "".""".""","" p "".""",""
. G p "".""".""","" s!d p 1.""".""".""","" p 1.""".""",""
. G p 1.""".""".""","" s!d p 2."".""".""","" p 2.""".""",""
A. G p 2."".""".""","" s!d p .""".""".""","" p #.""".""",""
%. G p .""".""".""","" s!d p 1".""".""".""","" p .""".""",""
$. G p 1".""".""".""","" p A."".""",""
7iaya tersebut menjadi ke5ajiban pungut penerima *idusia yang diambil dari pemberi
*idusia yaitu konsumen leasing atau ustomer *inane, belum termasuk akta notaris. -ika tidak
lakukan maka proses perjanjian antara para pihak yang mengikutkan perjanjian jaminan *idusiayang tidak disertai dokumen resmi jaminan *idusia, bisa dinyatakan aat hukum atau batal demi
hukum perjanjian jaminan *idusia tersebut beserta hak dan ke5ajiban kedua belah pihak, karenatidak ada yang memberi jaminan apapun jika terdapat pelanggaran!5anprestasi diantara pihak jika ada pengingkaran, penggelapan, pengalihan dll terhadap benda objek jaminan *idusia.
&ebih jauh bah5a salah satu man*aat dari pendapatan negara bukan pajak adalah diperuntukan
untuk penegakan hukum, maka terhadap 5ajib bayar pendapatan negara pajak sama
ke5ajibannya dengan pembayaran pajak, sehingga terhadap pembayaran yang belum dilakukankarena lalai atau kesengajaan jika terbukti harus tetap dihitung sebagai ke5ajiban terutang yang
5ajib dibayar!ditagih. Sebab jika terbukti dengan sengaja 5ajib bayar melanggar pasal 21 ??
No. 2" 1$$A, tidak bayar, menyetor atau melaporkan dll maka anaman hukuman (enam) tahun penjara dan denda, seara *ormil jika terbukti maka pasti termasuk perbuatan mela5an hukum
(pidana!perdata). 7ahkan ada yang mengaitkan dengan pelanggaran dan dugaan korupsi sesuai
?? No. #1 3ahun 1$$$ 3entang Pemberantasan 3indak Pidana Korupsi, mungkin bisa kita amatide*inisi tindak pidana korupsi pasal 2 ayat (1) selengkapnya Daitu “ setiap orang yang secara
melaan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dipidana seumur hidup
atau pidana paling singkat & 'tahun% dana dan denda ()) $uta rupiah!" de*inisi ini jika hendak ditarik bisa juga masuk, tetapi memang terkesan jadi Cdipaksakan@ tetapi melihat *akta di atas
bisa jadi seara *ormil masuk juga unsur pidana korupsinya (pembuktian hukum kita adalah
*ormil).
8/19/2019 Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan Kons 1umen
16/26
nilah jika ditarik berdasarkan teori hukum dan pengaturan yuridis, maka aspek hukum
yang masuk dalam proses pelanggaran -aminan *idusia sangat banyak, K?;perdata,
K?;pidana, ?? idusia, ?? Pendapatan Negara 7ukan Pajak, ?? Korupsi mungkin jugamasuk dalam pelanggaran persaingan usaha bisnis dll.
&alu, dengan begitu banyaknya problem yuridis tersebut dalam prosedur jaminan *idusiadan sudah berkembangannya bisnis pembiayaan seara pesat, tentunya tidak elegan juga jika
semua pihak menari4ari kesalahan lembaga pembiayaan , karena hukum ternyata tertinggal
dalam menja5ab kebutuhan dalam bisnis dan perkembangan ekonomi masyarakat. 3etapi lagi4lagi aturan *ormil yang ada saat ini *aktanya tela terjadi pelanggaran, sementara teroboson
hukum dalam melengkapi dan mengisi kekosongan hukum dalam proses pelaksanaan lembaga
pembiayaan belum banyak dilakukan atau memang dibiarkan atau memang bisa diman*aatkan
oleh pihak4pihak tertentu, tergantung dari sudut pandang dan ara menilainya.
. 7agan -aminan idusia
Pada idusia terdapat 'sas4'sas yang mengenai
8/19/2019 Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan Kons 1umen
17/26
1. Kreditur Penerima idusia Merupakan kreditur4kreditur yang diutamakan disbanding
dengan kreditur lainnya.
2. -aminan idusia tetpa mengikuti benda yang mempunyai objek jaminan *idusia dalam
tangan siapa pun benda tersebut berada.
#. 'sas 'sesoritas yaitu Perjanjian idusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian
utama!pokok,yaitu perjanjian hutang4piutangyang melahirkan hutang yang dijamindengan idusia
6. 'sas Kontinjen yaitu jaminan *idusia dapat diletakkan atas hutang yang baru aka nada.
. 'sas bah5a jaminan atas *idusia dapat dibebankan terhadap benda yang aka nada.
. 'sas pemindahan hori:ontal merupakan bah5a jaminan *idusia dapat dibebankan
terhadap bangunan!rumah yang terdapat diatas tanah milik orang lain.
A. 7ah5a jaminan idusia berisi rinian seara detail tentang subjek dan objek -aminan
idusia.
%. Pemberi -aminan idusia harus orang yang memiliki ke5enangan hokum atas objek
jaminan idusia.
$. 'sas Publikasi merupakan jaminan idusiagarus dida*tar di kantor penda*taran idusia.1". 'sas Pendakuan merupakan benda yang dijadikan objek jaminan idusia tidak dapat
dimiliki oleh kreditur penerima jaminan idusia sekalipun hal tersebut diperjanjikan.
11. -aminan idusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima idusia yang
terlebih dahulu menda*tarkan kemudian.12. Pemberi -aminan idusia yang telah menguasai benda jaminan harus mempunyai etikad
baik(tidak memindah tangankan,menye5akan,menjual atau mengalihkan kepada orang
lain)
1#. -aminan idusia mudah di eksekusi.
P0M707'N'N,P0N'3''N,P0N8'&;'N dan ;'P?SND' -'MN'N ?S'
iatur pasal 641" ?ndang4undang -aminan idusia
1.
PEMBEBANAN
BENDAATAU
PIUTANG
A
DENGAN AKTANOTARIS
AKTA JAMINANFIDUSIA
Identitas
Perjanjian
pokok
Uraian objek
jainan
Ni!ai
penjainan
Ni!ai objek
Identitas
Perjanjian
pokok
Uraian objek
jainan
Ni!ai
penjainan
Ni!ai objek
8/19/2019 Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan Kons 1umen
18/26
I. enis$enis Pembiayaan Konsumen
Perusahaan pembiayaan konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya
berupa penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan
seara berkala atau angsuran oleh konsumen. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan
pembiayaan konsumen ini jelas mengandung resiko, karena pelunasan kembali dana tersebut
oleh kemampuan konsumen dalam mengansur seara teratur kepada perusahaan pembiayaan
konsumen.
Syarat4syarat dalam pembiayaan konsumen bagi konsumen indi+idu antara lain adalah /
a. otokopi Kartu 3anda Penduduk (K3P)
b. otokopi Kartu tanda Penduduk (K3P) suami!istri alon kosumen
. otokopiKartu Keluarga (KK)
d. Pas *oto
e. a*tar gaji, apabila alon kosumen sebagai pega5ai!karya5an
'dapun syarat4syarat dalam pembiayaan konsumen bagi konsumen yang berupaperusahaan
antara lain /
a) 'nggaran dasar perusahaan beserta semua perubahan dan tambahannya. b) oto opy K3P dari yang diberi hak untuk menandatangani perjanjian.
) NP9P.
d) S?P.e) 3anda dasar perusahaan.
*) 7ank statement.
'da # pihak yang terlibat dalam suatu transaksi pembiayaan Konsumen yaitu/
1. Pihak Perusahaan Pembiayaan atau Kreditur
2. Pihak Konsumen atau debitur
#. Pihak Supplier
'dapun mekanisme transaksi pembiayaan konsumen menurut 7udi ahmat adalah /
a) 3ahap permohonan.
8/19/2019 Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan Kons 1umen
19/26
Permohonan pembiyaan konsumen biasanya dilakukan oleh konsumen di tempat kedudukan
supplier atau dealer penyedia barang kebutuhan konsumen. Supplier atau dealer ini biasanya
telah bekerja sama dengan peruhaan pembiayaan konsumen.
b) 3ahap pengeekan dan pemeriksaan lapangan.
7erdasarkan aplikasi pemohon, perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan pengeekan
atas kebenaran dari pengisian *ormulir aplikasi tersebut dengan melakukan analisis dan e+aluasi
terhadap data dan in*ormasi yang telah di terima. Selanjutnya dilakukan /
1) Kunjungan ketempat alon konsumen (plant +isit)
2) Pengeekan ketempat lain (redit heking)#) =bser+asi seara umum atau khusus lainnya.
'dapun tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah /
• ?ntuk memastikan keadaan konsumen dan memastikan akan kebutuhan barang konsumen.
• Mempelajari keberaadaan barang yang dibutuhkan konsumen, terutama harga kredibilitas
pemasok atau supplier, dan layanan purna jual.
• ?ntuk menghitung seara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan alon konsumen
dengan laporan yang telah disampaikan.
) 3ahap pembuatan ustomer pro*ile
7erdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, marketing department dari perusahaan pembiayaan
konsumen tersebut akan membuat ustomer pro*ile yang isinya memuat tentang nama alon
konsumen dan istri!suami, alamat dan nomor rumah, pekerjaan, alamat kantor, kondii
pembiayaan yang diajukan, jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen, dll.
d) 3ahap pengajuan proposal kepada redit komite
Marketing department akan mengajukan proposal atas permohonan yang diajukan oleh alon
konsumen tersebut kepada redit komite.
e) 3ahap keputusan kredit komite
Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi perusahaan pembiyaan konsumen untuk
melakukan pembiayaan atau tidak. 'pabila permohonan alon konsumen ditolak, maka harus
diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka oleh marketing
department akan meneruskan ke tahap berikutnya.
*) 3ahap pengikatan
8/19/2019 Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan Kons 1umen
20/26
7erdasarkan keputusan kredit komite, selanjutnya oleh 7agian &egal akan mempersiapkan
pengkitan sebagai berikut/
1. Perjanjian pembiayaan Konsumen beserta lampirannya
2. -aminan Pribadi (jika ada)
#. -aminan Perusahaan (jika ada)Pengikatan perjanjian pembiayaan konsumen usaha dapat dilakukan seara ba5ah tangan,
dilegalisir oleh notaries, atau seara notariil.
g) 3ahap pemesanan barang kebutuhan konsumen
Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya
perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan/
1. Pemesanan barang kebutuhan konsumen kepada supplier. Pesanan ini dituangkan dalam
penegasan pemesanan pembelian!on*irm purhse order dan bukti pengiriman dan surat tandan
penerimaan barang
2. Penerimaan pembayaran dari konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen (dapat
melalui supplier!dealer).
h) 3ahap pembayaran kepada supplier
Setelah barang model diserahkan oleh supplier kepada konsumen, selanjutnya supplier akan
melakukan penagihan kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Sebelum melaksanakan
pembayaran, perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan hal4hal sebagai berikut H
1. Melakukan penutupan perjanjian asuransi kepada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk.
2. Pemeriksaan ulang terhadap seluruh dokumentasi perjanjian pembiayaan konsumen.
i) 3ahap penagihan!monitoring pembayaran
Setelah seluruh pembayaran kepada supplier!dealer dilakukan, proses selanjutnya adalah
pembayaran angsuran oleh konsumen sesuai jad5al yang telah ditentukan. Pada tahap ini
olletion department akan memonitor pembayaran angsuran berdasarkan jatuh tempo yang telah
ditetapkan, dan berdasarkan system pembayaran yang telah disepakati.
isamping itu, juga akan dilakukan monitoring terhadapa jaminan, jangka 5aktu berlakunya
jaminan, dan masa berlakunya penutupan angsuransi.
j) 3ahap Pengambilan Surat -aminan
Setelah konsumen melunasi seluruh ke5ajibannya kepada perusahaan pembiayaan konsumen,
maka perusahaan pembiayaan konsumen akan mengembalikan kepada konsumen/
1. -aminan (7PK7, dan!atau serti*ikat dan!atau *aktur!in+oie)2. okumen lainnya (jika ada)
8/19/2019 Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan Kons 1umen
21/26
-'MN'N4-'MN'N
-aminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen pada prinsipnya serupa jaminan
terhadap perjanjian kredit bank biasa khususnya Kredit Konsumen jaminan ini dapat dibagi atas
# maam yaitu/
1. -aminan utama
'dalah keperayaan dari kreditur kepada debitur atau konsumen bah5a pihak konsumen
diperayakan sanggup membayar hutang4hutangnya. engan kata lain,prinsip pemberian kredit
berlaku, misalnya prinsip < yaitu
8/19/2019 Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan Kons 1umen
22/26
'dalah perjanjian pembiayaan konsumen itu sendiri dimana perjanjian ini mempunyai
3erms dan onditions yang mirip dengan kredit konsumsi dari perbankan.
#. okumen jaminan.
'ntara lain,perjanjian *idusia,essie asuransi, kuasa menjual(dan k5itansi kosong yang
ditandatangani oleh konsumen) dan pengakuan hutang,persetujuan istri atau suami,atau
persetujuan komisaris atau ?PS.
6. okumen Kepemilikan 7arang
7erupa 7PK7,*otoopy S3NK dan!atau *aktur4*aktur pembelian,k5itansi pembelian,serti*ikat
kepemilikan, dan sebagainya.
. okumen pemesanan dan penyerahan barang
7iasanya erti*iate o* deli+ery and aeptane, deli+ery order dan lain4lain.
. Supporting doument
7erisikan dokumen4dokumen pendukung lainnya dapat berupa 'nggaran asar perusahaan
beserta seluruh perubahan dan tambahannya.
'tas dasar kepemilikanya, perusahaan pembiayaan konsumen dapat dibedakan menjadi #
yaitu
. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok
3ahap4tahap pelaksanaan pembiayaan konsumen dari sekema diatas adalah sebagai berikutH
1. Pembentukan anak perusahaan
2. Pembentukan perjanjian kerjasama pembiayaan konsumen
#. '.Perjanjian jual beli mobil yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen
7. Perjanjian pembiayaan pembelian mobil dari P3. Su:uki oleh konsumen
6. '. Pembayaran harga tunai
7. penyerahan mobil
. Pembayaran hingga lunas selama jangka 5aktu tertentu
8/19/2019 Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan Kons 1umen
23/26
. Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan
pemasok
1. Pembuatan perjanjian kerjasama pembiayaan konsumen
2. '.perjanjian jual beli motor yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen
7.perjanjian pembiayaan pembelian motor dari P3. ;onda oleh konsumen
#. '. pembayaran tunai harga motor
7. penyerahan motor
6. Pembayaran hingga lunas selama jangka 5aktu tertentu
. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup usaha dengan pemasok
1. Mempunyai salah satu anak perusahaan
2. Membentukan anak perusahaan baru
#. Pembuatan perjanjian kerjasama pembiayaan konsumen
6. '.perjanjian jual beli hp yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen
7.perjanjian pembiayaan pembelian hp dari P3. nokia
. '. pembayaran tunai harga hp
7. penyerahan hp
. Pembayaran hingga lunas selama jangka 5aktu tertentu
. HUBUNGAN HUKUM &ALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN
1. ;ubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen
3erjadinya hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen karena
sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan kontrak, yaitu kontrak pembiayaan konsumen. 'tas
8/19/2019 Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan Kons 1umen
24/26
dasar kontrak yang sudah mereka tanda tangani, seara yuridis para pihak terikat akan hak dan
ke5ajban masing4masing.konsek5ensi yuridis selanjutnya adalah kontrak tersebut harus
dilaksanakan dengan iktikat baik atau(in good *aith)dan tidak dapat dibatalkan seara
sepihak(unilateral unna+iodable).
Ke5ajiban perusahaan pembiayaan konsumen adalah menyediakan dana(kredit) kepada
konsumen sejumlah uang yang dibayarkan seara tunai kepada pemasok atas pembelian barang
yang di butuh kan konsumen. 'dapun ke5ajiban konsumen adalah membayar kembali dana
seara berkala sampai lunas kepada perusahaan pembiayaan konsumen.
'dapun hak perusahaan pembiayaan konsumen adalah menerima pembayaran kembali dana
seara berkala sampai lunas dari konsumen. ;ak konsumen adalah menerima pembiayaan dalam
bentuk dana sejumlah uang yang dibayarkan seara tunai kepada pemasok untuk pembelian
barang yang dibutuhkan konsumen.
2. ;ubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok
7erbeda hubugan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen dmana terjadi
hubungan kontraktual, didalam hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan
pemasok tidak ada hubungan kontraktual. 'ntara perusahaan pembiayaan konsumen dan
pemasok tidak ada hubungan hukum yang khusus, keuali hanya perusahaan pembiayaan
konsumen sebagai pihak ke tiga yang disyaratkan. Maksud persyaratan ersebut adalah
pembayaran atas barang4barang yang di beli konsumen dari pemasok akan dilakukan oleh pihak
ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen.
#. Konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan akan menghubungi perusahaan
pembiayaan konsumen guna memperoleh pembiayaan berupa dana dan menghubugi pemasok
sebagai penjual atau penyedia barang. engan demikian, dalam transaksi pembiayaan konsumen
ada 2 hubungan kontaktual,yaitu
a. Perjanjian pembiayaan konsumen antara perusaahan pembiayaan konsumen dan konsumen.
b. Perjanjian jual beliantara pemasok dan konsumen.
'dapun hubungan antara konsumen dan pemasok terjadi karena adanya perjanjian julal
beli,dalam hal ini perjanjian jual beli bersyarat.dalam perjanjian jual beli bersyarat ini pemasok
sebagai penjual menetapkan syarat bah5a pembayaran atas harga barang akan dilakukan oleh
pihak ketiga,yaitu perusahaan pembiayaan konsumen.dengan demikian, apabila karena alasan
apa pun pihak ketiga,dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen melakukan
8/19/2019 Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan Kons 1umen
25/26
5anprestasi,yaitu tidak melakukan pembayaran seara tunai kepada pemasok, maka jual beli
antara pemasok dan konsumen dibatalkan.
K. KESIMPULAN
Pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan
barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran asuran atau berkala. Pembiayaan
konsumen merupakan salah satu bidang usaha lembaga pembiayaan. i negara kita, badan usaha
di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan
yang termasuk dalam atau seluruh bidang usaha lembaga pembiayaan biasanya disebut
perusahaan pembiayaan atau perusahaan multi *inane.
Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang seara *ormal di
ndonesia masih relati+e baru. &embaga ini tumbuh dan berkembang seiring dengan
dikeluarkannya pranata hukum berupa K0PP0S No. 1 3hun 1$%%.meskipun demikian, saat ini
keberadaan pembiayaan konsumen menunjukan perkembangan yang sangat baik. Pesatnya
pertumbuhan bisnis pembiayaan konsumen ini sekaligus menunjukan tingginya minat
masyarakat untuk membeli arang4barang dengan ara meniil seiring dengan meningkatnya
tara* hidup masyarakat lapisan menengah keba5ah.
Pranata hukum pembiayaan konsumen di indonesia di mulai pada tahun 1$%%, yaitu dengan
dikeluarkannya Keppres No. 1 3ahun 1$%% tentang &embaga Pembiayaan, dan Keputusan
Menteri Keuangan No. 121!KMK."#1!1$%% tentang Ketentuan dan 3ata
8/19/2019 Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan Kons 1umen
26/26
B 3riandaru Sigit dan 7udisantoso 3otok, 7ank dan &embaga Keuangan &ainya edisi 2,Salemba
0mpat -akarta, 2""%.B Sunaryo, hukum lembaga pembiayaan, sinar gra*ika, -akarta, 2""$
B eed. 9 0d5ard dan 8ill K 0d5ard. 7ank ?mum edisi keempat, -akarta, 1$$
B rmayanto juli dkk, 7ank dan &embaga Keuangan, uni+ersitas 3risakti, -akarta, 2""6
B 555.google.o.id!pembiayaankonsumen