ASOSIASI PENGUSAHA DAN LEMBAGA TRIPARTIT DAN
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJADELIA FITRI C1B014006EZHA FERICKO Y C1B014011RIYANTO C1B014019PITULA C HARIRY C1B014025LAELLY FITRIYANI S C1B014045ASIATHUL M C1B014052TIKA ERRY R C1B014111
SLID
E 2
HUBU
NGAN
INDU
STRI
AL
Hubungan industrial II
OVERVIEW
PERANAN DAN FUNGSI LK TRIPARTIT
PEMUTUSANHUBUNGAN KERJA ( PHK)
LEMBAGA KERJA TRIPARTIT KADIN dan Asosiasi Pengusaha Lainnya
Asosiasi PengusahaIndonesia
PERKEMBANGAN ASOSIASI PENGUSAHA
The P
ower
of Po
werPo
int
PERKEMBANGAN ASOSIASI PENGUSAHA
SLID
E 3
Perkembangan Sampai Tahun 1985Sebelum kemerdekaan Indonesia telah terbentuk
dua organisasai pengusaha yaitu Industriele BondMelalui akte notaris tanggal 31 Januari 1952, CSWO
berganti nama menjadi Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Pengusaha Seluruh Indonesia dan berbentuk Yayasan
Dengan akte notaris tanggal 7 juli 1970, Yayasan diganti menjadi Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Ekonomi Pengusaha Seluruh Indonesia yang untuk pertama klalinya disingkat PUSPI
The P
ower
of Po
werPo
int
Asosiasi Pengusaha IndonesiaSL
IDE 4
Sebagaimana dikemukakan diatas, Musyawarah Nasional PUSPI tanggal 31 Januari 1985 di Surabaya sepakat untuk mengganti nama PUSPI menjadi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Musyawarah juga sepakat untuk menetapkan tanggal 31 Januari sebagai hari lahirnya organisasi atau asosiasi pengusaha indonesia
Tujuan APINDO adalah :1. Mempersatukan dan membina seluruh 2. Menciptakan dan memelihara keseimbangan
peningkatan disiplin 3. Menciptakan kesatuan pendapat dan pandangan para
pengusaha
The P
ower
of Po
werPo
int
APINDO mempunyai peranan penting dan fungsi berikut ini :
SLID
E 5
1. Mendorong para pengusaha menyusun peraturan perusahaan (PP)
2. Meningkatkan pemahaman dan menyatukan persepsi para pengusaha
3. Meningkatkan pemahaman para penguasaha mengenai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan kemampuan para pengusaha dalam pembinaan dan pendayugunaan sumber daya manusia.,
5. Meningkatkan kesadaran dan kemampuan para pengusaha untuk secar terus menerus menjaga harkat dan martabat seluruh pekerja
The P
ower
of Po
werPo
int
Struktur Organisasi APINDOSL
IDE 6
Struktur organisasi APINDO disusun dan terdiri atas Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Pengurus Daerah (DPD), Dewan Pengurus Cabang (DPC), dan Pengurus Sektor di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Kekuasaan dan kedaulatan organisasi berada di tangan anggota-anggota yang diwujudkan melalui Musyawarah Nasional sebagai kekuasaan tertinggi organisasi, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang.
The P
ower
of Po
werPo
int
14 Pengurus Pusat Sektor, masing-masing dengan Ketua dan seorang Wakil Ketua atau lebih
SLID
E 7 Sektor Kimia, Energi Dan Pertambangan, Sektor Pertanian Dan Perkebunan, Sektior Perkayuan Dan Perhutanan, Sektor Logam, Elektronik, Dan Mesin, Sektor Farmasi Dan Kesehatan, Sektor Rokok, Tembakau, Makanan Dan Minuman, Sektor Tekstil, Sandang Dan Kulit, Sektor Pariwisata, Sektor Bangunan Dan Pekerjaan Umum, Sektor Niaga, Bank, Dan Asuransi, Sektor Tranportasi, Sektor Percetakan, Penerbitan, Dan Media Informasi, Sektor Kelautan, Dan Sektor Tenaga Kerja Di Luar Negeri.
The P
ower
of Po
werPo
int
KADIN dan Asosiasi Pengusaha LainnyaSL
IDE 8
Kamar Dagang dan Industrial (KADIN) Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1987. Tujuan pembentukan KADIN adalah:1. Membina dan mengembangkan kemampuan pengusaha Indonesia baik
di bidang usaha milik negara dan usaha koperasi,, maupun di bidang usaha swasta dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha yang sehat dan tertib berdasarkan pasal 33 UUD 1945;
2. Menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif untuk setiap anggota memulai dan mengembangkan usahanya;
3. Menyediakan berbagai fasilitas, kemudahan dan dukungan bagi setiap pengusaha antara lain menyediakan investasi, sumber dana, peluang informasi mengenai kesempatan pasar, dan lain-lalin;
4. Menghimpun saran dan masukan dari seluruh atau sebanyak mungkin pengusaha untuk disalurkan menjadi kebijakan pemerintah.
The P
ower
of Po
werPo
int
Ketua Umum dibantu oleh 27 Wakil Ketua Umum
SLID
E 9 Bidang Organisasi Dan Keanggotaan Mencakup 6 komite tetap Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Dan Potensi SDA Daerah
mencakup 6 komite tetap Bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi mencakup
6 komite tetap Bidang Konstruksi dan Konsultasi mencapkup 5 komite tetap Bidang Hubungan Kerjasama Internasional dengan 7 komite
tetap Bidang Energi dan Sumberdaya mineral dengan 6 komite tetap Bidang Investasi dan Perhubungan dnegan 6 komite tetap Bidang perindustrian, Riset dan Teknologi dengan 7 komite
tetap Bidang Ekonomi Kreatif dan jasa lainnya dengan 6 komite
tetap Bidang SDM Ketenagakerjaan dan Pendidikan dengan 6 komite
tetap yaitu: Hubungan Industrial
The P
ower
of Po
werPo
int
SLID
E 10
1. Sertifikasi Kompetensi SDM2. Pendidikan, Pelatihan dan Magang3. Standarisasi Kompetensi4. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri5. Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri6. Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik mencakup 7
komite tetap7. Bidang Pengembangan Manajemen Korporasi dan
Korporasi Legal mencakup 5 komite tetap8. Bidang Pariwisata mencakup 6 komite tetap9. Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan mencakup 6
komite tetap10.Bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan mencakup 6
komite tetap11.Bidang Telekomunikasi, Teknologi Informasi dan Media
mencakup 5 komite tetap
The P
ower
of Po
werPo
int
SLID
E 11
Bidang Keuangan, Perbankan, dan Keuangan Syariah dengan 6 komite tetap
Bidang Lembaga Keuangan Non Bank dan Pasar Modal dengan 7 komite tetap
Bidang Properti dan Kawasan Industri dengan 8 komite tetapBidang Infrastruktur dan Perumahan Rakyar dengan 6 komite
tetapBidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik dnegan 6 komite
tetapBidang Lingkungan Hidup dan Jasa Kesehatan dengan 7 komte
tetapBidang Corporate Governance dan Etika Bisnis dengan 6 komite
tetapBidang Hubungan antar Lembaga dengan 6 komite tetapBidang Koordinasi Wilayah Barat dengan 6 komite tetapBidang Koordinasi Wilayah Tengah dengan 8 komite tetap, danBidang Koordinasi Wilayah Timur dengan 7 komite tetap
The P
ower
of Po
werPo
int
Lembaga Kerjasama TripartitSL
IDE 1
2
Serikat kerjaPerwakilan pemerintahAsosiasi pengusaha
LK Tripartit adalah forum bagi wakil-wakil ketiga unsur tripartite (untuk saling tukar menukar informasi, berdialog, berkomunikasi, berkonsultasi, berunding, dan mengambil kekepakatan bersama LK tripartit dibentuk di tingkat internasional (ILO), tingkat regional, tingakat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.
Sebagai forum konsultasi, LK Tripartit biasanya mencapai kesepakatan berupa saran..
VIDIO
The P
ower
of Po
werPo
int
Tujuan Lembaga Kerja TripartitSL
IDE 1
3LK Tripartit membuka kesempatan bagi ketiga unsur mempunyai pemehaman dan persepsi yang sama untuk secara aktif membahas masalah-masalah ketenagakerjaan
menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi , politik dan sosial, serta keseimbangan antara kepentingan masing-masing unsur dan kepentingan nasional.
kepentingan dan kondisi khusus masing-masing unsur dapat dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan sosial.
The P
ower
of Po
werPo
int
Tujuan Lembaga Kerja TripartitSL
IDE 1
4dapat menghasilkan konsensus pengambilan keputusan dalam cangkupan yang lebih luas, sehingga meningkatkan keabsahan proses dan kesediaan para anggota masing-masing unsur untuk menerima dan melaksanakannya.
Kelima, kerjasama tripartite mengurangi konfilk dan membuka iklim yang kondusif untuk membangun hubungan industrial yang aman dan harmonis.
dengan melibatkan ketiga unsur dalam merumusakan kebijakan baru, masing-masing unsur sekaligus mempunyai komitmen dan tanggung jawab moral untuk melaksanakannya.
mendorong pertumbuahan dan memperbaiki kondisi ekonomi.
The P
ower
of Po
werPo
int
SLID
E 15 PERANAN DAN FUNGSI LK TRIPARTIT
Tukar Informasi
• Membahas masalah atau kasus tertentu, dan pada dasarnya merumuskan saran untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Konsultasi Tripartit
• Membahas masalah atau kasus tertentu, dan pada dasarnya merumuskan saran untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Negosiasi
• Dilakukan untuk membahas masalah-masalah ekonomi dan sosial.
LK Tripartit dapat berperan dalam tukar menukar informasi, konsultasi, negosiasi dalam pengambilan keputusan bersama
STRUKTUR ORGANISASI LK TRIPARTIT
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2008.
Cakupan Wilayah
Diangkat Oleh
Jumlah PerwakilanKetua LK Tripartit
Wakil
Ketua LK Tripartit
Masa
Jabatan
Unsur Pemerintah
Perwakilan
Pengusaha
Wakil Serik
at Pekerja
Nasional
Presiden
3 tahun
12 orang
6 orang
6 orang
Menteri
6 orang
Provinsi
Gubernur
3 tahun
8 orang
4 orang
4 orang
Gubernur
3 orang
Kabupaten/Kota
Bupati/Walikota
3 tahun
4 orang
2 orang
2 orang
Bupati/Walikota
3 orang
The P
ower
of Po
werPo
int
LANJUTAN …SL
IDE 1
7
Anggota LK Tripartit Nasional paling banyak 45 orang terdiri dari maksimum 15 orang mewakili unsur Pemerintah, 15 orang mewakili organisasi pengusaha, dan 15 orang wakil Serikat Pekerja.Anggota LK Tripartit Provinsi paling banyak 27 orang terdiri dari paling banyak 9 orang dari masing-masing unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan Serikat Pekerja.Anggota LK Tripartit Kabupaten/Kota paling banyak 21 orang terdiri dari 7 orang wakil masing-masing unsur tripartir.Anggota LK Tripartit Sektoral Nasional paling banyak 15 orang; 5 orang dari masing-masing unsur tripartit.Anggota LK Tripartit Sektoral Provinsi dan LK Tripartit Sektoral Kabupaten/Kota masing-masing paling banyak 12 orang. Setiap unsur tripartit diwakili oleh 4 orang.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2008, susunan keanggotaan LK Tripartit dapat dirubah sebagai berikut:
The P
ower
of Po
werPo
int
Kinerja LK TripartitSL
IDE 1
8LK Tripartit sendiri belum terbentuk secara meluas. Hingga akhir bulan April 2009, LT Tripartit Kabupaten/Kota yang terbentuk baru di 195 dari lebih 500 dari Kabupaten/Kota di Indonesia. Walaupun LK Tripartit Provinsi sudah terbentuk di semua provinsi, namun kegiatan yang dilakukan masih sangat minim.
The P
ower
of Po
werPo
int
Daftar Asosiasi Pengusaha di Indonesia Tahun 2003
SLID
E 19
No. Nama AsosiasiI. Bidang Kimia dan Hasil Hutan
1. Asosiasi Cat Indonesia (ACI)2. Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (PERKOSMI)3. Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI)
II. Bidang Aneka Industri 1. Asosiasi Pengusaha Jam Indonesia (APJI)2. Gabungan Perusahaan Optik Indonesia (GAPOPIN)3. Asosiasi Pengusaha Mainan Anak Indonesia (APMI)
III. Bidang Tekstil1. Asosiasi Karung Goni2. Asosiasi Apparel Manufactur Indonesia (AMI)3. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)
IV. Bidang Perdagangan Dalam Negeri1. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO)2. Indonesia Direct Selling Association (ISDA)3. Asosiasi Persero Niaga (APN)
V. Bidang Perdagangan Luar Negeri1. Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI)2. Asosiasi Perusahaan Rekondisi Indonesia (APRI)3. Asosiasi Importir Buah dan Sayuran Indonesia (ASIBSI)
VI. Pengusaha Kecil dan Menengah 1. Asosiasi Perlebahan Indonesia (API)2. Asosiasi Pengerah Tenaga Kerja (APTK)3. Asosiasi Pengolahan Sari Buah (ASPARI)
The P
ower
of Po
werPo
int
PHK(PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA)
SLID
E 20
Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengahiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan.
The P
ower
of Po
werPo
int
Resiko PHK bagi perusahaan :SL
IDE 2
1
1. Melepas karyawan yang sudah berpengalaman dan setia
2. Terhentinya produksi sementara dengan adanya
3. pemutusan hubungan kerja4. Harus mencari penggantinya dengan
karyawan baru5. Untuk menggantinya perlu biaya yang
besar guna merekrut6. Hasil pengganti belum tentu sebaik yang
lama
The P
ower
of Po
werPo
int
Resiko PHK bagi karyawan :SL
IDE 2
21. Hilangnya penghasilan yang diterima untuk
membiayai keluarga2. Timbulnya situasi yang tidak enak karena
harus menganggur3. Berkurangnya rasa harga diri apalagi bila
selama ini memangku suatu jabatan4. Terputusnya hubungan dengan teman
sekerja5. Harus bersusah payah mencari pekerjaan
baru
The P
ower
of Po
werPo
int
Sumber timbulnya PHK :SL
IDE 2
3
1. Permintaan karyawan sendiri2. Kebijakan organisasi atau perusahaan3. Tidak ada pengembangan karier4. Lingkungan kerja yang kurang nyaman5. Masalah kerja6. Masalah kesehatan yang tidak cocock7. Merasa pekerjaan tidak cocok dengn minat dan
bakat8. Perlakuan yang dirasa kurang adil
The P
ower
of Po
werPo
int
SLID
E 24
Pasal 150 – 172 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13
Tahun 2003
The P
ower
of Po
werPo
int
MACAM-MACAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
SLID
E 25
Ada dua kategori, yaitu: 1. PHK bersifat sementara2. PHK bersifat permanen
The P
ower
of Po
werPo
int
SLID
E 26
Macam-macam PHK secara keseluruhan :1) PHK karena pekerja/buruh melakukan
kesalahan berat2) PHK karena pekerja ditahan Pihak yang
Berwajib3) PHK karena Pengusaha mengalami Kerugian4) PHK karena Pekerja/buruh Mangkir5) PHK karna Pekerja Meninggal Dunia6) PHK karena pelanggaran yang dilakukan oleh
Para Pekerja
The P
ower
of Po
werPo
int
KETENTUAN BERKAITAN DENGAN PEMBERHENTIAN PEKERJASL
IDE 2
7Bagi pegawai yang diberhentikan secara tidak hormat, secara otomatis pekerja tersebut tidak akan mendapatkan pesangon.Sebaliknya pegawai yang diberhentikan secara hormat oleh perusahaan, maka perusahaan harus memberikan uang pesangon yang aturannya sesuai dengan yang diberlakukan dalam undang-undang.
The P
ower
of Po
werPo
int
KETENTUAN PEMBERIAN UANG PESANGON
SLID
E 28
Masa kerja sampai 1 (satu) tahun, maka diberikan pesangon sebesar satu bulan upah bruto. Masa kerja 1-2 tahun, diberikan pesangon sebesar dua bulan upah bruto. Masa kerja 2-3 tahun kerja, diberikan pesangon sebesar tiga bulan upah bruto. Masa kerja 4 tahun dan seterusnya, diberikan pesangon sebesar 4 bulan upah bruto. Sedangkan besarnya uang jasa yang harus diberikan selain uang pesangon adalah sebagai berikut: Masa kerja 5-10 tahun adalah sebesar 1 bulan upah bruto. Masa kerja 10-15 tahun adalah sebesar 2 bulan upah bruto. Masa kerja 15-20 tahun adalah sebesar 3 bulan upah bruto. Masa kerja 20-25 tahun adalah sebesar 4 bulan upah bruto. Masa kerja 25 tahu ke atas adalah sebesar 5 bulan upah bruto.
The P
ower
of Po
werPo
int
LARANGAN PHK SL
IDE 2
9Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 (Pasal 153 ayat 1) dengan tegas menyebutkan, bahwa Pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan buruh :1. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit
menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
2. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya, karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
4. pekerja/buruh menikah; 5. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya
The P
ower
of Po
werPo
int
SLID
E 30
7. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
8. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
9. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;
10.karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;
11.pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.
The P
ower
of Po
werPo
int
PROSES PEMBERHENTIAN PEKERJA
SLID
E 31
Proses pemberhentian karyawan harus menurut prosedur sebagai berikut:1. Musyawarah karyawan dengan pimpinan
perusahaan.2. Musyawarah pimpinan serikat buruh dengan
pimpinan perusahaan.3. Musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan
perusahaan.4. Musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan
perusahaan.5. Pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan
negeri.
The P
ower
of Po
werPo
int
PEMBERHENTIAN SUMBER DAYA MANUSIA
SLID
E 32
A. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberhentian pegawai atau karyawan di indonesia, antara lain :
1. UU NO. 11 TH 1969. PENSIUN.PEGAWAI. JANDA/DUDA2. UU NO. 8 TH 1974. POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN3. PP NO. 4 TH 1966. PEMBERHENTIAN. SEMENTARA
PEGAWAI4. PP NO. 4 TH 1966. PEMBERHENTIAN. SEMENTARA
PEGAWAI5. PP NO. 32 TH 1979. PEMBERHENTIAN PEGAWAI6. UU NO. 21 TH 2014. ASN
The P
ower
of Po
werPo
int
PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI DARI PEKERJASL
IDE 3
3Dalam menghadapi bentuk pemberhentian ini perlu diperhatikan beberapa hal berikut:
Paling lambat 3 bulan sebelum waktu pemberhentian, pekerja yang bersangkutan harus sudah mengajukan permohonan berhenti secara tertulis dengan mengemukakan alasan yang jelas.
Karena alasan-alasan tertentu, pihak perusahaan dapat menolak permintaan berhenti tersebut dan menunda pemberhentian paling lama 1 (satu) tahun.
Apabila permohonan tersebut disetujui, pihak perusahaan perlu mengeluarkan surat keputusan pemberhentian dengan hormat atas nama pekerja yang bersangkutan.
Kepada pekerja yang bersangkutan dapat diberikan pesangon, uang jasa, dan ganti rugi yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
The P
ower
of Po
werPo
int
SLID
E 34
B. Bentuk pemberhentian dengan hormat:a) Telah mencapai usia pensiunb) Permintaan sendiric) Adanya penyederhanaan organisasi perusahaand) Tidak cakap jasmani dan rohanie) Meninggal atau hilangf) Tidak melapor sehabis cuti
The P
ower
of Po
werPo
int
SLID
E 35
Penjelasan pemberhentian - pemberhentian atas permintaan sendiri :
A. Ditunda paling lambat 1 (satu) tahun apabila kepentingan dinas yang mendesak.
B. Ditolak apabila karyawan yang bersangkutan masih terikat dalam kewajiban bekerja pada pemerintah.
The P
ower
of Po
werPo
int
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PHK YAITU BILA KARYAWAN TERSEBUT:
SLID
E 36
1.Meninggal dunia2.Telah mencapai usia3.Melanggar peraturan yang berlaku4.Berakhirnya kontrak dengan perushaan5.Terlibat dengan kegiatan yang melanggar hukum
The P
ower
of Po
werPo
int
KEBIJAKAN PHK UNTUK SEBAGIAN KARYAWAN TERPAKSA DIAMBIL KARENA :
SLID
E 37
1.karyawan tidak disiplin2.Karyawan kurang cakap dan produktif3.Karyawan terlibat asusila4.Karyawan tidak bisa bekerja sama5.Penyederhanaa organisasi
The P
ower
of Po
werPo
int
PHK YANG BANYAK MEMBUAT PERUSAHAAN TERLIHAT RUGI PADA:
SLID
E 38
1. Produktivitas kerja akan merosot 2. Perushaannya akan kehilangan tenaga
potensial yang susah dicari penggantinya 3. Perusahan harus mengeluarkan biaya,waku
dan tenaga untuk merekrut tenaga baru4. Kurang berfungsinya pengelolaan
perusahaan dengan baik
The P
ower
of Po
werPo
int
PHK ATAS KEHENDAK PERUSHAAN DAPAT MENIMBULKAN AKIBAT BAGI PERUSHAAN ANTARA LAIN:
SLID
E 39
1.Perusahan harus memberi uang pesangon2.Perusahan dapat digugat ke pengadilan tata usaha negara
The P
ower
of Po
werPo
int
UNTUK MENCEGAH PHK DAPAT DILAKUKAN
SLID
E 40
1. Memperbaiki tingkat kompensasi sehingga lebih memadai
2. Menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan menyenangkan
3. Meninjau kembali pola penempatan karyawan4. Menyempurnakan sistem dan prosedur yang
berlaku dalam perushaan agar lebih efektif5. Meningkatkan penyediaan fasilitas kerja6. Memperketat pelaksaan seleksi sehingga yang
masuk betul- betul karyawan yg terbaik dan sehat
The P
ower
of Po
werPo
int
SLID
E 41
END OF SLIDE……
The P
ower
of Po
werPo
int
SESI TANYA JAWAB…SL
IDE 4
2BE Brave…
009 pengusaha yang seperti apa yang dapat bergabung dalam lk tripartitDalam proses phk,
mengapa perlu adanya musyawarah antara pimpinan serikat buruh dan pimpinan perusahaan?
099 apakah pertemuan antara pihak lk tripartit dilakukan pada saat ada isu ekonomi/permasalahan ekonomi saja?
094 kapan kondisi yang mengharuskan perusahaan untuk membayar karyawannya di bawah upah minimum?
Top Related