8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 1/84
P A R T A I G O L O N G A N K A R Y A
Aburizal: Rakyat Masih
Pikirkan Perut
JAKARTA, KOMPAS — Demokrasi bisa dimaknai dengan kebebasan berkumpul,
berpendapat, dan menentukan pemimpin. Namun, untuk sebagian besar masyarakat,
jangankan berpendapat, urusan kesejahteraan pun belum selesai.
Partai Golkar pun menyiapkan Visi Indonesia 2045, program-program yang diharapkan
mampu membawa Indonesia maju dan rakyatnya sejahtera. Program jangka panjang
diharapkan menjadi semacam garis besar haluan negara atau rencana pembangunan bertahap
sampai menjelang hari jadi ke-100 Republik Indonesia.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 2/84
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 3/84
Salah satu contohnya adalah kasus yang menimpa Gubernur Banten Atut Chosiyah, salah
seorang ketua DPP Partai Golkar yang kini ditahan KPK karena kasus dugaan suap dan
pemerasan. Partai Golkar pun membela Atut.
”Seseorang tak bisa dihukum hanya karena persepsi. Karena itu, saya tak mau ambil tindakan
sebelum ada pembuktian,” u jar Aburizal. Atut pun belum dinonaktifkan dari jabatan Ketua
Bidang Pemberdayaan Perempuan DPP Partai Golkar.
Aburizal mempersilakan para hakim menghukum koruptor seberat-beratnya supaya ada efek
jera yang kini disebut sebagai ”Artidjo Effect”. Namun, menurut dia, korupsi tak bisa
dihilangkan 100 persen. Korupsi harus dicegah sebelum terjadi. Pemahaman sedini mungkin
ditambah optimalisasi reformasi birokrasi diyakini bisa mempercepat pemberantasan korupsi.
Tindak anarkisme
Terkait masalah terorisme yang tak ada habisnya terjadi di Indonesia, Aburizal berpandangan, hal itu akibat penegakan hukum yang lemah. Penegak hukum tak dilindungi
dalam menunaikan tugasnya. Akibatnya, penegakan hukum terkesan setengah-setengah.
”Pokoknya, kalau ada yang bertindak mengganggu masyarakat, harus ditindak. Kalau
dibiarkan seseorang berbuat anarki, orang lain juga akan melakukan hal yang sama.
Mahasiswa membakar kampus, merusak mobil, tindak, tidak bisa tidak,” ujarnya tegas.
”Keniscayaan demokrasi adalah menyampaikan pendapat. Namun, ketika memecahkan kaca
mobil, tangkap,” lanjutnya.
Aburizal tak mempermasalahkan perbedaan ideologi apa pun sepanjang tak menggunakan
kekerasan. Ketika ada pengusiran warga dari rumahnya hanya karena berbeda pendapat,
apalagi pemerintah ikut mendorong pemindahan tempat tinggal, hal ini yang dinilainya tak
masuk akal.
Ini karena Indonesia memiliki payung Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai negara plural, berbeda
pendapat sangat dimungkinkan. Pemerintah pun tak perlu ragu bertindak karena aturan
perundangan yang ada sangat lengkap.
Sebab lain dari adanya intoleransi dan anarkisme kembali adalah urusan perut. Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 6 persen, jurang antara si kaya dan si miskin terasa
semakin dalam meskipun ada pertambahan kelas menengah.
”Gini aja, deh. Kalau kita pulang lapar dan enggak ada makanan, pasti marah sama bini,”
ujar Aburizal bergurau.
Namun, kendati persoalan ekonomi belum selesai, tak berarti tindakan anarkistis dilazimkan.
Karena itu, kata Aburizal, tetap tak boleh ada ampun untuk anarkisme. (Nina Susilo)
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 4/84
Beringin yang Mengakar
TIGA kali berada pada kelompok atas hasil pemilihan umum yang digelar di era
Reformasi, Partai Golongan Karya membuktikan mampu bertahan melewati
gelombang politik. Institusi dan jaringan politik yang relatif mapan menjadi investasi
tersendiri bagi gerak langkah partai ini.
Stigma politik sebagai partai penopang kekuasaan Orde Baru dan menjadi satu-satunya partai
yang pernah dicoba dibekukan melalui Dekrit Presiden di era Abdurrahman Wahid itu tidak
membuat Partai Golkar limbung. Pada Pemilu 1999, pemilu pertama di era reformasi, partai
berlambang pohon beringin ini tetap menduduki posisi kedua setelah PDI-P.
Dalam disertasinya, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung mencatat
keberhasilan Golkar bertahan tidak lepas dari kemampuan partai ini mendayagunakan
kelembagaan yang mengakar kuat dan secara bersamaan melakukan penyesuaian terhadap
lingkungan yang berubah. Kemampuan finansial yang kuat, kepemilikan sumber daya
manusia yang berpengalaman, dan jaringan kekuasaan eksekutif serta legislatif menjadi
modal utama. Hal ini dibuktikan dengan kembalinya Partai Golkar menjadi jawara pada
Pemilu 2004.
Lumbung suara
Luar Jawa menjadi lumbung suara bagi Partai Golkar. Penetrasi partai ini di luar Jawa juga
terekam dari hasil survei Kompas. Rata-rata tingkat keterpilihan Golkar secara nasional yaitu
15,9 persen. Pada survei Desember 2013, secara nasional Golkar cenderung mengalami
kenaikan elektabilitas. Jika dipilah antara wilayah Jawa dan luar Jawa, rata-rata tertinggi
potensi perolehan suara Golkar berada di luar Jawa, rata-rata potensi suaranya mencapai 19,8
persen, sedangkan di Jawa tercatat 12,8 persen.
Golkar juga ditopang oleh loyalitas pemilihnya. Hasil survei merekam dari 16,5 persen
dukungan responden pemilih pada Desember 2013, sebanyak 44,7 persen di antaranya
pemilih Golkar pada pemilu sebelumnya. Loyalitas ini juga diperkuat analisis terhadap profil pemilih Golkar. Hampir 60 persen pemilih partai ini berkarakter konservatif. Karakter ini
dimaknai sebagai potret pemilih yang cenderung menginginkan status quo.
Potret pemilih yang konservatif juga diikuti tipikal pemilih yang lebih pragmatis, yakni
pemilih yang menjadikan pertimbangan untung dan rugi sebagai dasar mereka menentukan
pilihan.
Meskipun demikian, tidak sedikit (38,5 persen) pemilih Golkar yang cenderung bersikap
equalis dalam menentukan pilihan politiknya. Mereka lebih memandang pentingnya faktor
kemampuan dan keahlian (merit system) ketimbang yang mengutamakan pola-pola hierarki.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 5/84
Survei juga memperkuat bagaimana kualitas kepartaian Golkar ditangkap oleh publik.
Kualitas Partai Golkar cenderung mendapat apresiasi lebih tinggi dibandingkan dengan
kualitas tokohnya. Hal ini menjadi sinyal bahwa sistem kepartaian yang mapan mampu
mengonsolidasikan partai ini. Lihat saja bagaimana dinamika partai yang terjadi terkait
dengan pencalonan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai presiden. Meskipunmuncul kecenderungan penolakan dari internal partai, partai ini tetap solid mengusung sang
ketua umum.
Pemilih loyal dan kuatnya sistem kepartaian yang terjaga menjadi akar politik dari partai
beringin. Inilah tumpuan sekaligus modal bagi Golkar untuk bertarung dalam setiap
kontestasi politik yang dihadapinya. (Yohan Wahyu/Litbang Kompas)
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 6/84
Golkar Menggapai Puncak
DENGAN kepercayaan diri besar, Partai Golkar berusaha meraih kemenangan pada Pemilu
2014. Tidak tanggung-tanggung, dipasang target 170-180 kursi di DPR dan tentu saja jabatan
Presiden. Calon presiden yang diusung pun dideklarasikan jauh-jauh hari.
Target-target itu dipasang dengan melihat beberapa faktor. Pertama, parpol pesaing yang
semakin sedikit. Tahun 2014, pemilu hanya diikuti 12 parpol, sedangkan lima tahun
sebelumnya masih ada 38 parpol peserta.
Belum lagi, parpol harus melampaui ambang batas parlemen 3,5 persen suara di pemilu untuk
menempatkan wakil di DPR. Di sisi lain, simpati rakyat pada partai yang saat ini berkuasa
mulai menurun.
Survei-survei pun menyebutkan partai berlambang beringin ini berada di jajaran parpol-
parpol dengan elektabilitas tertinggi. Namun, elektabilitas capres Aburizal Bakrie meningkat
dengan sangat lambat sehingga tertinggal dari elektabilitas partainya.
Menyiasati kenyataan itu, didoronglah kampanye integratif antara para calon legislatif dan
capres. Karena itu, Aburizal pun mengungkapkan, foto-foto yang terpasang di berbagai alat
peraga umumnya dipasang caleg dan pengurus daerah. Biaya kampanye pun bisa ditekan.
Penguasaan stasiun televisi swasta dan portal berita oleh kelompok usaha Grup Bakrie
menambah daftar kepercayaan diri itu. Namun, Aburizal berusaha meyakinkan adanya
independensi dengan mengatakan pihaknya tetap harus membayar biaya pemasangan iklan di
TVOne kendati mendapat potongan harga.
Partai yang didirikan 20 Oktober 1964 ini pun tak ragu mengusung kesejahteraan sebagai
janji kampanye. Kendati bukan isu baru, kesejahteraan belum merata dirasakan masyarakat.
Kesenjangan malah semakin besar. Karena itu, perhatian pemerintah seharusnya masih fokus
pada masalah kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan penegakan hukum.
Militan lebih baik
Saat pertama menjabat Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie menyampaikan rencana
merekrut sepuluh juta kader atau seratus anggota baru per desa. Namun, kini, Aburizal
merevisi program tersebut.
Dalam perbincangan dengan Redaksi Harian Kompas, di Bakrie Tower, Senin (13/1), lelaki
yang kini lebih sering dipanggil ARB itu mengatakan pemilih lebih penting. Adanya kader
partai militan juga dirasa lebih baik ketimbang sekadar banyak.
Banyak suara tetapi solid
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 7/84
Aburizal merasa salah satu keunggulan Partai Golkar juga adalah adanya soliditas yang
tinggi. Kendati friksi dan perbedaan pendapat sangat kerap terjadi, salah satunya terkait
pencalonan Aburizal sebagai capres, tetapi setelah keputusan dibuat semua akhirnya
mendukung. Dinamika ini juga kian menunjukkan Partai Golkar sangat demokratis. Semua
bisa berbicara dan berpendapat apa saja.
”Banyak partai lain, suaranya itu suara pemimpinnya. Susah mencari partai seperti Golkar,
banyak suara teta pi solid,” tuturnya.
Adanya kader Partai Golkar yang menjadi capres atau cawapres dari parpol lain pun tak
diharamkan. Kader itu tidak harus keluar partai, tetapi hanya meletakkan jabatan struktural
partai.
Lumpur Lapindo
Salah satu kendala terberat yang dihadapi Partai Golkar adalah kasus semburan lumpurLapindo yang menenggelamkan ribuan rumah di Sidoarjo, Jawa Timur. Ketua DPP Partai
Golkar Priyo Budi Santoso bahkan sempat menyebut musibah lumpur Lapindo sebagai dosa
bawaan yang membebani partai.
Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Golkar Akbar Tandjung pun mengakuinya, masalah
ini sebagai kenyataan yang harus dihadapi Golkar. Sebab, lumpur Lapindo melibatkan
korporasi di bawah Grup Bakrie sehingga sulit dilepaskan. Penyelesaian ganti rugi yang
direncanakan Mei pun diundur beberapa kali dan belum juga selesai.
”Kalau sampai pemilu belum ada respons dari Grup Bakrie, pasti akan ada dampak tak hanya pada Aburizal Bakrie, tetapi juga pada Partai Golkar yang dipimpin Aburizal. Politik tak
lepas dari citra, apalagi target amat tinggi,” tutur Akbar, awal Januari.
Namun, Aburizal meyakini tidak akan ada pengaruh kasus Lapindo pada perolehan suara
Partai Golkar ataupun dirinya sebagai capres. Kalaupun ada, tidak signifikan. Malah, katanya,
popularitas ARB paling tinggi di Sidoarjo.
Ketua DPP Partai Golkar Fuad Hasan Masyhur menambahkan, ganti rugi sudah mencapai
Rp9 triliun kendati Lapindo tak diputus sebagai pihak yang bersalah oleh pengadilan. ”Kalau
Pak Ical hanya mau merebut kekuasaan, mungkin lebih baik (uangnya) untuk kampanye,”
ujarnya.
Dengan berbagai persiapan dan persoalan itu, Partai Golkar dan capresnya kini terus
bergerak. Kunjungan ke daerah digiatkan. Setidaknya sepertiga waktu Aburizal digunakan
untuk roadshow ke sejumlah kabupaten atau kota di Indonesia. Para caleg Golkar pun terus
giat mendekati pemilih. Partai berlambang beringin ini optimistis bisa menggapai posisi
puncak. (Nina Susilo)
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 8/84
Panwaslu Yogya
Pertanyakan Aksi DukungJokowi
YOGYAKARTA, KOMPAS — Sekretariat Nasional Jaringan Organisasi dan Komunikasi
Warga Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (19/1), menggelar kirab budaya di
Jalan Malioboro, Yogyakarta. Acara ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon presiden pada PemilihanUmum Presiden 2014.
Namun, pemberangkatan kirab yang direncanakan pukul 09.00 ini tertunda sekitar 1,5 jam
menjadi pukul 10.30 karena Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakarta
menganggap acara itu bagian dari kampanye.
Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta Agus Triyatno menuturkan, panitia kirab memang tidak
menyatakan acaranya sebagai kampanye. Namun, kemeja kotak-kotak yang dikenakan oleh
peserta dan sejumlah spanduk bertuliskan Jokowi yang mereka bawa dinilai mewakili bentuk
kampanye terhadap Jokowi.
Agus juga menyayangkan penggunaan Jalan Malioboro yang merupakan jalan utama di
Yogyakarta untuk acara itu. ”Atribut kampanye saja tidak boleh dipasang di Jalan Malioboro,
apalagi kegiatan kampanye,” katanya.
Namun, Ketua Sekretariat Nasional Jaringan Organisasi dan Komunikasi Warga Indonesia
(Seknas Jokowi) DIY Untoro menyangkal kegiatannya sebagai kampanye. ”Jika ditemukan
atribut kampanye, silakan dicopot dan diambil,” katanya.
Setelah Untoro berdialog dengan tim Panwaslu Kota Yogyakarta dan kepolisian, kirabakhirnya dimulai dari tempat parkir Abu Bakar Ali yang berada di ujung utara Jalan
Malioboro.
Sebagian besar peserta kirab mengenakan topeng berbahan karton dengan gambar wajah
Jokowi. Sejumlah atraksi kesenian, seperti jatilan dan tari Angguk khas Kabupaten Kulon
Progo, turut memeriahkan acara tersebut.
Menanggapi pernyataan Panwaslu Kota Yogyakarta, Wakil Ketua Bidang Organisasi Dewan
Pimpinan Daerah PDI-P DIY Supriyanto mengatakan, Seknas Jokowi bukan peserta pemilu
dan tidak menggunakan atribut parpol. Hingga sekarang Jokowi juga belum ditetapkan
sebagai calon presiden oleh partai politik, apalagi KPU.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 9/84
”Kegiatan (kirab) itu aspirasi masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan parpol. Karena itu,
aksi ini tak bisa diklaim sebagai bentuk kampanye,” kata Supriyanto.
Supriyanto mengingatkan, masih banyak persoalan yang mesti diselesaikan Panwaslu Kota
Yogyakarta dan Bawaslu DIY, seperti menertibkan spanduk dan baliho caleg atau capres
yang dipasang tidak sesuai dengan tempatnya.
Capres PDI-P
Di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani tidak menampik
pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan pencalonan dirinya sebagai capres atau
cawapres di Pemilu 2014. ”Semua tergantung Ibu Mega. Tetapi ini bukan mimpi, kami partai
besar untuk menang,” kata Puan yang juga puteri Ketua Umum PDI-P Megawati
Soekarnoputri ini.
Sampai saat ini, PDI-P belum memutuskan sosok yang akan diusung di Pemilu Presiden
2014. Namun, Rapat Kerja Nasional I PDI-P di Bandung pada 2011 memutuskan, penentu
akhir capres partai itu ada di tangan Megawati.
Di beberapa kesempatan, Megawati mengatakan, capres PDI-P akan diumumkan setelah
Pemilu Legislatif, April 2014.
Puan mengatakan, PDI-P menargetkan mendapat 27 persen suara di pemilu legislatif. Jika
target itu tercapai, PDI-P dapat menentukan sendiri pasangan capres dan cawapres yang akan
diusung di pemilu presiden.
Ketentuan di UU Pemilu Presiden menyebutkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden
harus diajukan oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki 20 persen kursi DPR atau 25
persen suara sah di pemilu legislatif. (ZAL/DRA/ABK)
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 10/84
Rakyat ”Memberontak”
Cari Pemimpin BaruJAKARTA, KOMPAS — Partai politik harus menangkap sinyalemen rasa muak rakyat
terhadap elite politik lama. Saat ini rakyat sedang ”memberontak” mencari pemimpin
alternatif. Namun, demokratisasi akan tercederai jika parpol hanya mengedepankan figur
untuk mengeruk suara dan tidak mementingkan program membangun bangsa ke depan.
Hal itu mengemuka dalam talkshow pembekalan caleg Katolik bertajuk ”Pilihan Umat
Katolik pada Pemilu 2014” yang diselenggarakan oleh Forum Masyarakat Katolik Indonesia
(FMKI) dan Hubungan Antar-Agama dan Kepercayaan (HAAK) Keuskupan Agung Jakarta,
Sabtu (18/1), di Jakarta.
Hadir sebagai pembicara dalam acara ini pengamat politik Yunarto Wijaya dari Charta
Politika, Burhanudin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia, Sekretaris Dewan Nasional
Setara Institute Benny Susetyo Pr, dan Ketua Tim Pemeriksa Direktorat Gratifikasi Komisi
Pemberantasan Korupsi Maruli Tua.
Benny mengatakan, meski sejumlah kader parpol sudah mengecewakan, hak pilih di Pemilu
2014 tetap penting untuk digunakan sebaik-baiknya. Fenomena munculnya figur parpol,
seperti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi yang adalah kader PDI-P,
merupakan realitas politik yang tidak terbantahkan.
”Saat ini rakyat tidak sekadar membutuhkan pemimpin dengan gagasan-gagasan besar.
Rakyat butuh pemimpin yang langsung menyentuh kebutuhan mereka. Tanda zaman
menunjukkan, rakyat membutuhkan pemimpin berkarakter jujur, memiliki integritas, dan
menghargai pluralitas,” tutur Benny.
Burhanuddin mengatakan, hasil survei yang dilakukan lembaganya pada 10-20 Oktober 2013
menunjukkan, jujur dan peduli menjadi kualitas personal pemimpin yang paling banyak
diharapkan oleh rakyat. Kriteria personal itu mengalahkan kriteria pintar, berwibawa, dan
punya penampilan menarik.
”Hal itu terjadi mungkin karena setiap hari publik disodori pemberitaan korupsi, jauh dari
kejujuran,” kata Burhanuddin.
Tidak jujur
Menurut Burhanuddin, publik menganggap elite politik lama banyak yang tidak jujur. Pada
saat yang sama, konsolidasi demokrasi di Indonesia juga menjadi tidak baik, kalau
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 11/84
masyarakat hanya disodori calon-calon pemimpin yang sudah ada. Hal itu dapat membuat
mereka memilih menjadi golongan putih atau tak bersedia memilih.
Yunarto menyatakan keprihatinannya apabila masyarakat hanya melihat figur karena akan
kembali menciptakan fenomena fans club tanpa memandang platform yang disodorkan oleh
parpol.
Caleg, kata Yunarto, menjadi kunci untuk keluar dari masalah ini. Dari pandangan tokoh
Katolik, IJ Kasimo, caleg harus membuat dirinya sendiri bisa dikenal untuk dimengerti.
Setelah dimengerti, caleg harus bisa dipahami. Caleg juga harus dapat memberi teladan
hingga masyarakat menghormati mereka dengan tulus. Caleg yang baik bukan sosok yang
tiba-tiba muncul sebagai politisi lalu bermimpi bisa cepat membuat perubahan.
”Kita tidak bisa secepat kilat membawa perubahan sistem. Budaya korup sudah amat
mengerikan. Oleh karena itu, supaya bisa membawa perubahan, caleg yang terpilih harus
rajin menghadiri sidang, menyuarakan aspirasi rakyat, dan bertindak secara tepat,” kata
Yunarto. (OSA)
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 12/84
KPU dan Pemerintah Harus
Antisipasi BencanaJAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum dan pemerintah perlu mengantisipasi
kemungkinan keterlambatan distribusi logistik Pemilihan Umum 2014 karena adanya
gangguan bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, atau ombak besar.
Keterlambatan distribusi logistik pemilu, seperti surat suara, kotak suara, dan sejumlah
formulir untuk keperluan di tempat pemungutan suara, dapat menimbulkan masalah baru.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo
Kumolo; anggota Komisi II DPR, Nurul Arifin; Sekretaris Nasional Jaringan Pendidikan
Pemilih untuk Rakyat Masykurudin Hafidz; dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk
Indonesia Ray Rangkuti, Minggu (19/1).
”Menurut perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; cuaca yang tidak ramah
ini akan berlangsung sampai Maret. Musim hujan pun biasanya sampai April. KPU dan
pemerintah harus benar- benar mengantisipasi distribusi logistik pemilu,” kata Tjahjo.
Dia mengingatkan, kalau alat peraga rusak, hilang, atau terlambat, itu bisa menjadi masalah besar. ”Jangan sampai gangguan cuaca hanya dijadikan alasan keterlambatan distribusi,”
katanya.
Masalah distribusi logistik pemilu itu, menurut Tjahjo, bukan hanya tugas KPU, melainkan
pemerintah. Pendistribusian logistik di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau, seperti di
daerah kepulauan di seluruh wilayah Indonesia, harus benar-benar diperhatikan.
Gangguan tangan jahil
Nurul Arifin mengungkapkan, masalah distribusi perlu benar-benar diperhatikan oleh KPUdan pemerintah. Apalagi, ada sebagian kotak suara yang digunakan dalam pemilu 2014
berbahan karton. Kotak suara yang berbahan karton sangat rentan dari gangguan cuaca,
seperti hujan. Kotak suara berbahan karton juga rentan dari gangguan ”tangan-tangan jahil”.
”Saya melihat kotak suara berbahan karton tersebut di KPU Purwakarta, Jawa Barat,”
katanya.
Menurut Tjahjo, kotak suara berbahan karton dapat digunakan jika sudah telanjur dibuat.
Namun, keamanan distribusi harus diperhatikan, misalnya membuat kemasan plastik yang
dapat mengamankan kotak suara dari gangguan cuaca, seperti hujan.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 13/84
Tjahjo juga mengingatkan, penempatan tempat pemungutan suara (TPS) jangan sampai
dilakukan di kantor-kantor pemerintah, seperti kecamatan, dengan alasan cuaca.
”Meskipun tidak ada niat a pa-apa, hal itu dapat menimbulkan kecurigaan,” katanya.
Desakan sama disampaikan oleh Masykurudin Hafidz dan Ray Rangkuti. MasykurudinHafidz mengungkapkan, dalam menangani distribusi logistik, KPU perlu memastikan agar
sarana peralatan pemilu tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat tiba di KPU daerah serta TPS.
”KPU harus betul-betul memastikan distribusi logistik dari aspek waktunya. Logistik itu juga
harus tahan terhadap air dan hawa dingin,” ujarnya.
Karena hujan diperkirakan akan turun sampai bulan Maret, pengadaan logistik harus
secepatnya dilakukan. Jangan menunggu semua pengadaan selesai baru menyebarkannya.
KPU bisa langsung mendistribusikan setiap pengadaan logistik yang sudah kelar.
”Gudang penyimpanan juga harus dipastikan tidak terkena air,” katanya.
Menurut Ray Rangkuti, KPU perlu menyiapkan rencana tambahan jika ternyata hujan bakal
berlangsung sampai Maret.
”Jika Februari hujan mereda dan tidak ada banjir lagi, distribusi logistik bisa dijalankan
sesuai dengan jadwal semula. Namun, jika hujan deras berlanjut sampai Maret, KPU perlu
menyiapkan rencana alternatif,” katanya.
Apabila banjir dan hujan deras melanda di banyak daerah, distribusi lewat jalur darat bakaltersendat. Untuk mengatasinya, perlu mode distribusi yang lebih aman dan efektif, seperti
lewat jalur udara atau air. Terobosan ini membutuhkan anggaran dan persiapan tambahan.
”KPU hendaknya bekerja sama dengan BMKG dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan
Bencana) agar mendapat informasi dan antisipasi yang akurat tentang kemungkinan
bencana,” katanya. (FER/IAM)
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 14/84
Pesawat Jatuh di Tual, 4
TewasWarga Dengar Ada Ledakan Keras
AMBON, KOMPAS - Pesawat jenis Pilatus dengan nomor register PK-IWT milik PT Intan
Angkasa jatuh di Un, Kota Tual, Maluku, Minggu (19/1) sekitar pukul 12.20 WIT. Empat
orang di pesawat itu tewas. Belum diketahui penyebab jatuhnya pesawat.
Seorang warga Un, Edo Mituduan (55), kepada Kompas, mengatakan, pesawat itu jatuh dilahan kosong, berjarak sekitar 20 meter dari Gereja Sumber Kasih.
”Ledakan keras terdengar saat pesawat jatuh. Warga kaget, berhamburan keluar rumah.
Namun, tak ada yang bisa mendekati pesawat itu karena kobaran api yang besar. Kami hanya
bisa menghubungi mobil pemadam kebakaran agar segera datang,” kata Edo.
Sekitar 45 menit, api padam. Selain oleh mobil pemadam, api pun padam terbantu oleh hujan
deras. Setelah itu, aparat dibantu warga mengevakuasi korban dari dalam pesawat. Mereka
menemukan empat orang tewas.
Berdasarkan informasi dari Polres Maluku Tenggara, empat korban itu bernama Widi (pilot),
Jefry ( ground staff ), serta Arif dan Evy (teknisi). Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit
Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur, Maluku Tenggara. Tak ada warga Un yang jadi
korban. Karena korban dalam kondisi hangus, polisi akan mendatangkan tim identifikasi
korban dari Makassar, Sulawesi Selatan.
Kepala Polres Maluku Tenggara Ajun Komisaris Besar Irot Ricky Laurens menjelaskan,
pesawat naas itu berangkat dari Bandara Sentani, Jayapura, Papua, Minggu pagi, dengan
tujuan akhir Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sebelum jatuh, pilot melapor ke Bandara Langgur
bahwa pesawat hendak mendarat untuk mengisi bahan bakar. Namun, tak sampai mendarat, pesawat itu dilaporkan jatuh di Un, sekitar 15 kilometer dari Langgur.
Kepala Bandara Langgur Amran Hamid mengatakan, kontak terakhir pilot dengan bandara
terjadi saat pesawat tinggal berjarak sekitar 25 mil (40 kilometer) dari bandara. Pilot hanya
melaporkan posisinya dan hendak mendarat. Pilot tak melaporkan ada gangguan di pesawat.
Cuaca di Tual pun cerah.
Pelaksana Tugas Kepala Bandara Sentani Benyamin Apituley mengatakan, pesawat yang
jatuh itu dalam kondisi laik jalan. ”Saat meninggalkan bandara, pesawat dalam kondisi
normal,” ujarnya.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 15/84
Koordinator Kegiatan PT Intan Angkasa di Jayapura Sony Hendra Sulaksono mengatakan,
pesawat tersebut akan kembali ke Surabaya, Jawa Timur, karena telah menyelesaikan
tugasnya, yakni pendataan sumber daya tambang. (APA/FRN/FLO/ARN/SEM)
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 16/84
Upaya Perdamaian Tak
Boleh BerhentiAMBON, KOMPAS — Upaya memperkuat perdamaian antarwarga pascakonflik sosial
yang pecah di Kota Ambon dan menyebar ke sejumlah daerah di Maluku pada 1999 perlu
terus dilakukan. Terkait dengan upaya itu, Minggu (19/1), di Ambon digelar refleksi 15 tahun
kerusuhan, antara lain melalui peluncuran buku berjudul Cerita Orang Basudara, pawai, dan
pementasan lagu serta tarian kolaborasi antaragama.
”Ini adalah bagian dari upaya agar perdamaian terus terjalin. Upaya ini tidak boleh berhenti.
Proses perdamaian membutuhkan waktu yang panjang,” ungkap salah satu penulis buku
Cerita Orang Basudara dan juga tokoh perdamaian Ambon, Jacky Manuputty.
Menurut Jacky, kerukunan antarwarga yang terjalin saat ini merupakan buah dari perjuangan
semua pihak yang peduli dan cinta akan perdamaian di Maluku. Keterlibatan dan dukungan
masyarakat juga menjadi kunci utama terciptanya kondisi yang damai dan kondusif saat ini.
Selain itu, Jacky juga menuturkan cara membangun perdamaian yang dilakukan tokoh agama
saat konflik berlangsung. ”Upaya perdamaian yang kami lakukan dulu sangat susah. Rapat
antartokoh agama juga dilakukan sembunyi-sembunyi,” ucapnya.
Ditulis dalam buku
Untuk mengenang perjalanan penyelesaian konflik di Ambon dan sekitarnya, Jacky bersama
24 tokoh lain menuliskan cerita itu dalam buku setebal 406 halaman. Seluruh kisah itu selesai
ditulis selama enam tahun.
”Lewat buku ini, kami ingin mewariskan kepada anak-anak kami tentang perdamaian. Kami
juga ingin mengatakan kepada dunia bahwa Maluku bukan hanya sebagai pusat konflik
seperti pada masa lalu, melainkan juga menjadi pusat tumbuhnya perdamaian,” ujarnya.
Eric Tutuhatunewa (25), warga negara Belanda keturunan Maluku, yang hadir dalam refleksi
itu, menambahkan, kisah tentang konflik di Maluku juga diketahui hampir semua warga
Belanda. Bahkan, hingga kini pandangan tentang Maluku sebagai daerah konflik masih ada.
Namun, ia melihat kondisi di Maluku saat ini berbeda dengan yang dibayangkan sebelumnya.
”Maluku sekarang damai. Ini harus terus dijaga warga Maluku sendiri. Kalau bukan mereka,
siapa lagi,” kata Eric.
Sementara Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Maluku Idris Latuconsina meminta
seluruh masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan berbagai isu yang bisa kembali
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 17/84
membawa perpecahan di Maluku. ”Harus terus diingatkan kendati saat ini sebagian besar
warga sudah sadar akan pentingnya perdamaian di Maluku,” ujarnya. (FRN)
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 18/84
DPD Jaring Aspirasi
MasyarakatPONTIANAK, KOMPAS — Saat ini, Dewan Perwakilan Daerah masih menjaring aspirasi
masyarakat di wilayah Kalimantan Barat bagian timur yang diusulkan dimekarkan menjadi
Provinsi Kapuas Raya. Aspirasi dari warga akan menjadi bahan pertimbangan untuk
memutuskan pembentukan provinsi baru perlu dilakukan atau cukup dengan percepatan
pembangunan ekonomi.
”Kami harus menyerap dahulu aspirasi masyarakat. Pemekaran itu berkaitan dengankesejahteraan masyarakat,” ungkap Ketua DPD Irman Gusman saat berkunjung ke Pontianak,
Kalbar, pekan lalu.
Irman pun menghadiri dialog dengan warga di Kabupaten Sintang, Kalbar, termasuk
membahas usulan pemekaran daerah itu. ”Kami akan mempelajari persoalan sebenarnya yang
terjadi di kawasan itu bersama Badan Pengelola Perbatasan,” katanya.
Secara terpisah, Bupati Sintang yang menjadi Koordinator Pembentukan Provinsi Kapuas
Raya Milton Crosby mengatakan, usulan pemekaran daerah itu sudah diajukan tahun 2006.
Jika tak ada halangan, usulan itu tahun ini ak an terealisasi. ”Usulan itu sudah dibahas di DPRdan kami terus berkomunikasi dengan Dewan,” paparnya.
Menurut Milton, pembentukan Provinsi Kapuas Raya perlu dilakukan sebab dana yang
selama ini ada tak mencukupi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalbar. ”Dana
alokasi umum bagi Kalbar sekitar Rp2 triliun tak cukup,” katanya.
Wilayah yang akan tergabung dalam Provinsi Kapuas Raya antara lain Kabupaten Sanggau,
Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Melawi. Wilayah itu memiliki potensi perkebunan
sawit, tambang, dan karet yang bisa dijadikan sektor unggulan.
Milton mengatakan, selain pemekaran Kapuas Raya, masih harus ada lagi kabupaten yang
dimekarkan, yakni Kabupaten Ketapang. Pembangunan, termasuk perbaikan jalan di
Ketapang, selama ini terabaikan. (esa)
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 19/84
Pengelolaan Daerah Belum
OptimalPONTIANAK, KOMPAS — Pengelolaan daerah perbatasan, khususnya antara Indonesia
dan Malaysia di Kalimantan Barat, belum optimal. Permasalahan, seperti kerusakan
infrastruktur, kelangkaan listrik, kualitas sumber daya manusia yang rendah, fasilitas
kesehatan yang tidak memadai, dan persoalan ekonomi masyarakat, sampai kini belum bisa
diatasi.
”Hal ini terjadi, salah satunya, karena ada ego sektoral antarinstansi pemerintah yang belum
bisa diatasi. Program pemerintah pun berjalan sendiri-sendiri. Namun, pembangunan daerah
perbatasan harus terus diupayakan,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam
seminar nasional yang digelar Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) sebagai bagian dari
Musyawarah Umum Warga XI, Minggu (19/1), di Pontianak, Kalbar.
Purnomo mengatakan, pengelolaan daerah perbatasan adalah cerminan pengelolaan nasional.
Upaya itu sebenarnya dilakukan mulai dengan membangun pertahanan, khususnya di darat,
misalnya dengan membangun pos penjagaan hingga pemberdayaan masyarakat. Upaya yang
dilakukan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan warga di perbatasan, antara
lain dengan memekarkan wilayah itu menjadi provinsi baru, seperti pembentukan Kalimantan
Utara dengan ibu kota Tanjung Selor.
”Dengan demikian, anggarannya dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan daerah,”
paparnya. Pemerintah pusat membentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD), selain
membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pula.
”BPPD dibentuk agar lebih dekat dengan rakyat di perbatasan. Kualitas sumber daya manusia
di perbatasan rendah, karena jauh dari pusat, perlu didekatkan dengan badan khusus,”
ujarnya.
Meskipun demikian, Purnomo tak menyangkal, pembangunan wilayah perbatasan tidak bisa
cepat karena harus disesuaikan dengan kemampuan negara. ”Tentu ada suatu proses
pembangunan sehingga rakyat di perbatasan tidak bisa langsung makmur,” katanya lagi.
Anggota Komisi IX DPR dari Kalbar, Karolin Margret Natasa, menilai, program dari pusat
untuk daerah perbatasan selama ini belum tepat sasaran. Masih ada masalah infrastruktur di
sejumlah daerah di wilayah perbatasan, misalnya di Kabupaten Sintang, yang belum menjadi
perhatian.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 20/84
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 21/84
9 Nagari Sepakati
PenyelamatanDanau Maninjau Diakui Kian Tercemar
PADANG, KOMPAS — Sembilan nagari di lingkar Danau Maninjau bersama
Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menyepakati rencana aksi
penyelamatan Danau Maninjau. Langkah itu diambil seiring kondisi danau yang
tercemar, dan akan kian berdampak pada kehidupan penduduk setempat.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat terbuka bertemakan ”Maninjau: Kini dan Esok” di
Lawang Park, Kabupaten Agam, Sabtu (18/1). Rapat dihadiri seluruh wali nagari selingkar
Danau Maninjau, yaitu Maninjau, Bayua, Sungai Batang, Duo Koto, Paninjauan, Koto
Kaciak, Koto Gadang VI Koto, Koto Malintang dan Tanjung Sani; seluruh ketua Badan
Musyawarah Nagari; dan Ketua Kerapatan Adat Nagari Selingkar Danau Maninjau. Hadir
pula Pengurus Badan Musyawarah Selingkar Danau Maninjau; Pengurus Yayasan Minang
Bandung Indonesia; Bupati Agam Indra Catri; Guru Besar Perikanan Universitas Bung Hatta,
Hafrijal Syandri; serta tokoh Minang dan mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah.
Menurut Wakil Ketua Yayasan Minang Bandung Indonesia Hendry Harmen, kehadiran
banyak pihak dalam rapat dan rencana aksi itu merupakan perwujudan dari keinginan
bersama untuk menyelamatkan ekosistem Danau Maninjau.
Berdasarkan penelitian Hafrijal dan koleganya, kondisi Danau Maninjau di Kecamatan
Tanjung Raya, Agam, sangat tercemar. Hal itu terlihat dari kandungan logam berat, yaitu besi
(Fe), pada lobster di danau itu mencapai 169,72 miligram (mg)/kilogram (kg). Padahal, sesuai
Standar Nasional Indonesia 2009, batas maksimum cemaran Fe pada pangan adalah 1 mg/kg.
Kondisi serupa ditemukan pada ikan betutu 35 mg/kg, bada 49,7 mg/kg, rinuak 88 mg/kg,
dan nila 41,6 mg/kg.
Hafrijal belum dapat memastikan sumber pencemaran. Namun, Fe dan logam lain, seperti
mangan dan seng, adalah penyusun formula sabun detergen.
Status tropik atau adanya beban limbah unsur hara yang masuk air Danau Maninjau masuk
kategori eutrofik berat. Maninjau tercemar fosfor dan nitrat yang 91 persen berasal dari pakan
ikan di keramba jaring apung, detergen (5 persen), limbah penduduk (2,91 persen), dan
pertanian (0,58 persen).
Menurut Hafrijal, dari 2001 hingga 2012 jumlah limbah organik dari sistem budidaya ikan di
keramba jaring apung di Maninjau mencapai 111.889,84 ton, dengan rata-rata limbah
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 22/84
sebanyak 9.324,98 ton per tahun atau 25,90 per hari. Kondisi itu kian mengkhawatirkan jika
pengendalian terhadap keramba jaring apung tidak dilakukan.
Kapal keruk
Dalam rapat dihasilkan delapan rencana aksi penyelamatan Maninjau. Menurut Ketua BadanMusyawarah Selingkar Danau Maninjau Harry Asmar, kesepakatan tidak hanya berkait
pelestarian Danau Maninjau, tetapi juga pengembangan ekonomi alternatif.
Terkait pelestarian Maninjau disepakati adanya pengadaan kapal keruk untuk mengatasi
limbah organik dari sistem keramba jaring apung. Warga juga mendesak pengesahan
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau,
dibentuk komisi independen pengelolaan pelestarian danau, dan penangkaran ikan asli.
Kepala Sekretariat Badan Pengelola Kelestarian Kawasan Danau Maninjau Kasman
menegaskan, dengan kondisi Maninjau saat ini, keberadaan perda menjadi harga mati. Tanpaada perda, mereka yang terlibat dalam upaya penyelamatan Maninjau tidak memiliki
pegangan dalam melaksanakan tugas.
Bupati Agam berjanji mendukung sepenuhnya rencana aksi bersama penyelamatan Danau
Maninjau yang disepakati. Terkait perda, ujar Sekretaris Daerah Agam Syafirman, masih
menunggu evaluasi yang dilakukan Gubernur Sumbar. (ZAK)
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 23/84
Dana Perdamaian
Bermasalah, LSM ProtesBANDA ACEH, KOMPAS — Sejumlah elemen masyarakat sipil di Aceh mendesak
Menteri Dalam Negeri agar membatalkan alokasi dana hibah untuk Badan Penguatan
Perdamaian Aceh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh tahun 2014 sebesar
Rp 80 miliar. Alokasi anggaran itu berpotensi dikorupsi dan menyalahi aturan.
Oleh sebab itu, empat lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Aceh, pekan lalu, mengirim
surat protes ke Kementerian Dalam Negeri. Surat itu juga ditembuskan ke Kementerian
Keuangan, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Badan Pemeriksa
Keuangan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Empat LSM di Aceh itu adalah Gerakan
Antikorupsi (Gerak) Aceh, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
(Kontras) Aceh, Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, dan Koalisi Non Governmental
Organization Hak Asasi Manusia Aceh. Namun, hingga Minggu (19/1) belum ada tanggapan
dari pemerintah terhadap surat itu.
Koordinator Gerak Aceh Askalani mengatakan, dari hasil kajiannya, Badan Penguatan
Perdamaian Aceh (BP2A) tak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengelola anggaran
tersendiri. BP2A dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2013
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penguatan Perdamaian Aceh. Lembaga itu
dinilai tak berhak menerima anggaran berturut-turut dari APBD.
Menurut Askalani, pengalokasian dana untuk BP2A dilakukan pula pada APBD 2013 sebesar
Rp 70 miliar. Namun, alokasi itu dievaluasi Mendagri dan dikurangi. Mendagri menilai,
alokasi anggaran untuk BP2A harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2012 tentang Hibah Daerah.
”Pemerintah Aceh justru menambah alokasi bagi BP2A dalam APBD Aceh Perubahan 2013menjadi Rp 75,8 miliar,” kata Askalani. Pada APBD Aceh 2014, ternyata Pemerintah Aceh
tetap menganggarkan dana untuk BP2A dengan angka lebih tinggi. Padahal, dana hibah tak
boleh diberikan lebih dari sekali.
Dari hasil analisis Gerak Aceh, penggunaan dana BP2A selama ini rawan penyalahgunaan.
Sebagian besar dana diarahkan untuk pembiayaan operasional daripada pembiayaan kegiatan
atau program kerja. Hak korban konflik dan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka pun
masih terabaikan.
”Berdasarkan investigasi kami, ternyata struktur dan susunan organisasi BP2A diisi orangyang memiliki hubungan khusus dengan Gubernur Aceh,” katanya.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 24/84
Sebaliknya, Sekretaris Daerah Provinsi Aceh Dermawan menjelaskan, masyarakat tidak perlu
mengkhawatirkan alokasi dana untuk BP2A. Pemerintah Aceh akan mengevaluasinya.(han)
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 25/84
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 26/84
Data Jadi Tanggung Jawab
PusatPALEMBANG, KOMPAS — Hilangnya data kartu tanda penduduk elektronik milik sekitar
20.000 warga Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, merupakan tanggung jawab Kementerian
Dalam Negeri dan konsorsium perusahaan pelaksana proyek. Pemerintah Kota Pagar Alam
mengaku tidak berwenang mengelola data itu.
”Setelah perekaman, data langsung dikirim ke database yang dikelola Kemendagri dan
konsorsium perusahaan,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pagar Alam
Rasyidi Asin saat dihubungi dari Palembang, Minggu (19/1).
Seperti diberitakan, sekitar 20.000 data KTP elektronik milik warga Pagar Alam hilang.
Padahal, warga sudah melakukan perekaman data sejak 2011. Sampai November 2013, warga
Pagar Alam yang sudah melakukan perekaman data tetapi belum menerima KTP elektronik
adalah 21.928 orang ( Kompas, 19/1).
”Saya tahu data itu hilang pada pertengahan 2013,” kata Rasyidi. Informasi soal kehilangan
itu dari pengelola database KTP elektronik milik Kemendagri.
Rasyidi mengaku sudah berkali-kali menanyakan tindak lanjut atas kehilangan data itu.
Namun, Kemendagri atau konsorsium perusahaan belum memberi solusi. Oleh karena itu,
sejak November 2013, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pagar Alam berinisiatif
melakukan perekaman data ulang secara offline hingga data yang didapat tidak langsung
terkirim ke database Kemendagri.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pagar Alam tidak berwenang merekam data KTP
elektronik secara online tanpa persetujuan Kemendagri.
Rasyidi mengaku belum tahu kapan data hasil perekaman ulang itu akan dikirim ke
Kemendagri. Oleh karena itu, belum ada kepastian kapan warga Pagar Alam Utara dapat
memperoleh KTP elektronik.
Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berjanji akan mengirim tim teknis
untuk mengecek hilangnya data KTP elektronik di Pagar Alam.
Jika data KTP elektronik 20.000 warga Pagar Alam itu sudah dikirim ke Kemendagri, kata
Gamawan, data itu dipastikan tidak hilang. ”Jika data yang hilang itu sudah dikirim ke pusat,
di sini ada datanya dan bahkan ada back up-nya,” tuturnya.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 27/84
Namun, jika data itu belum dikirim ke pusat, tim dari Kemendagri akan berupaya mencari
data itu di server komputer yang dipakai untuk merekam data KTP elektronik di Pagar Alam.
Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Sumsel Irene Camelyn memaparkan, selain
hilangnya data di Pagar Alam, gangguan internet juga menjadi masalah lain dalam
pembuatan KTP elektronik di daerahnya. Kendala itu antara lain terjadi di Kota Prabumulih.
Hingga November 2013, ada 87.451 warga Prabumulih yang sudah menerima KTP
elektronik. Jumlah itu sekitar 63 persen dari 138.431 warga wajib KTP di Prabumulih.
(HRS/INA)
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 28/84
Capres dan Caleg Perlu
Sikapi Soal PajakJAKARTA, KOMPAS — Persoalan pajak dan pendapatan negara perlu diperhatikan dan
menjadi agenda kerja para calon presiden dan anggota legislatif di Pemilu 2014. Selama ini,
Indonesia diduga dirugikan hingga Rp100 triliun tiap tahun akibat pelarian pajak ilegal ke
luar negeri.
Hal ini mengemuka dalam jumpa pers “Menilai Ulang Kebijakan Pajak di Indonesia” di
Sekretariat International NGO Forum on Indonesian Development (Infid), Sabtu (18/1), di
Jakarta.
Hadir sebagai pembicara dalam acara ini Direktur Eksekutif Infid Sugeng Bahagijo, analis
kebijakan publik J Prastowo, Sekjen Fitra Yenny Sucipto, dan pengamat kebijakan Yayasan
TIFA MB Hoelman.
Sugeng mengatakan, persoalan pajak belum diulas dan menjadi agenda kerja para capres dan
caleg. Akibatnya, pengelolaan pajak sebagai sumber pendapatan negara terbesar menjadi
tidak optimal. Target pajak pun nyaris tidak pernah tercapai.
Padahal, kata Sugeng, persentase perolehan pajak di Indonesia hanya 13 persen dari produk
domestik bruto (PDB). Sementara, Malaysia, misalnya, persentase pajak telah mencapai 20
persen dari PDB. Pemerintah Perancis bahkan menerapkan pajak golongan masyarakat
superkaya sebesar 75 persen dari pendapatan mereka untuk memaksimalkan pemasukan
negara.
Menurut Sugeng, untuk menggenjot pendapatan dari pajak, Indonesia semestinya ikut
memberlakukan tarif pajak khusus bagi golongan superkaya sebesar 40-45 persen dari
penghasilan mereka.
Prastowo mengatakan, pemberlakuan tarif khusus itu demi asas keadilan. ”Kelompok
masyarakat yang punya pendapatan terbesar seharusnya berkontribusi lebih besar dari yang
lainnya. Namun, selama ini, di Indonesia, kelas menengah justru menanggung beban orang-
orang kaya. Ini paradoks,” ujarnya.
Maraknya penyimpangan pajak yang berupa pelarian dan pengemplangan pajak ke luar
negeri serta korupsi menjadi salah satu sebab tidak maksimalnya perolehan pajak selama ini.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 29/84
”Selama ini pendapatan negara banyak untuk bayar utang hingga ada program lain
terabaikan. Padahal, kita punya potensi tambahan pajak hingga Rp 500 triliun, antara lain dari
pelarian pajak,” kata Yenny. (JON)
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 30/84
Kadin Indonesia Minta Kaji
UlangJAKARTA, KOMPAS — Kamar Dagang dan Industri Indonesia meminta Kementerian
Keuangan untuk mengkaji ulang tarif bea keluar mineral olahan. Tarif yang baru saja
ditetapkan dinilai tidak mempertimbangkan besar atau kecilnya nilai tambah.
Demikian diungkapkan oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo
Bambang Sulisto dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (18/1). ”Seharusnya, semakin tinggi
nilai tambah, semakin rendah bea keluarnya dan semakin rendah nilai tambah, semakin besar
bea keluar. Namun, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2014 tidak
mempertimbangkan tinggi atau rendahnya nilai tambah,” ujar Suryo.
Pada 13 Januari lalu, Kementerian Keuangan menetapkan tarif bea keluar untuk enam jenis
konsentrat dengan besaran 25 persen dan 20 persen dengan batasan minimum kadar
konsentrat. Tarif itu naik secara gradual setiap semester hingga menjadi 60 persen mulai 1
Juli 2016 hingga 31 Desember 2016.
Hanya ada satu jenis konsentrat yang terkena tarif bea keluar 25 persen yakni konsentrat
tembaga. Lima jenis konsentrat lainnya terkena tarif bea keluar 20 persen, yakni konsentrat
besi, konsentrat mangan, konsentrat timbal, konsentrat seng, dan konsentrat ilmenite, serta
konsentrat titanium lainnya.
Pemerintah sudah melarang ekspor bahan mentah atau bijih tambang.
Ketua Satuan Tugas Mineral dan Batubara Kadin Indonesia Didie Suwondo menjelaskan,
insentif diperlukan karena waktu sangat pendek.
Amunisi
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menjelaskan, keberatan
terhadap Permenkeu Nomor 6/2014 menjadi bukti bahwa pemerintah tidak melakukan kajian
mendalam sebelum menerbitkan aturan.
”Ini menjadi semacam perulangan kesalahan, misalnya terkait larangan ekspor mineral
olahan dan pemurnian, setelah didesak, kan, akhirnya direvisi,” kata Pri Agung.
Sejak UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Minerba disahkan, Pri Agung juga melihat
pemerintah tidak menyiapkan aturan turunannya dengan baik. Ketidakjelasan definisi
pengolahan dan pemurnian, menjadi amunisi bagi pengusaha untuk berargumentasi.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 31/84
Itulah sebabnya, belum banyak pabrik pengolahan dan pemurnian yang siap beroperasi penuh
setelah UU Nomor 4/2009 diundangkan. Padahal, waktunya cukup panjang yakni lima tahun.
Jika sejak awal definisi dan aturan turunannya jelas, tidak ada alasan bagi pengusaha untuk
berkelit,” ujar Pri Agung. (AHA)
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 32/84
Kekerasan atas TKI
MengkhawatirkanJAKARTA, KOMPAS — Kasus kekerasan yang menimpa tenaga kerja Indonesia semakin
mengkhawatirkan. Pemerintah harus bekerja lebih keras melindungi tenaga kerja Indonesia
dan membela mereka yang bermasalah di luar negeri.
Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menyatakan hal ini di Jakarta, Minggu (19/1).
Migrant Care merupakan organisasi non-pemerintah yang aktif membela hak tenaga kerja
Indonesia (TKI).
”Pemerintah harus mengajukan nota protes diplomatik atas penembakan mati tiga TKI di
Malaysia. Pemerintah wajib meminta Pemerintah Malaysia berhenti membunuh TKI dan
mengusut tuntas semua kasus serupa yang terjadi,” kata Anis.
Indonesia menempatkan sedikitnya 6,5 juta TKI di luar negeri yang mengirimkan devisa
untuk menggerakkan sektor riil pedesaan lebih dari Rp70 triliun per tahun. Sebanyak 2,5 juta
orang bekerja di Malaysia dan 1,5 juta orang berada di Arab Saudi dengan sebagian di antara
mereka tidak punya dokumen resmi untuk bekerja.
Anis mengatakan, polisi Malaysia menembak mati tiga TKI asal Lombok di Johor Bahru
pada 11 Januari lalu. Jenazah Wahab, Sudarsono, dan Gusti Randa, dipulangkan ke kampung
mereka pada Jumat (17/1) dan keluarga wajib membayar biaya Rp15 juta per jenazah.
Analis kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, kasus tembak mati oleh polisi
kepada TKI di Malaysia dan kekerasan pengguna jasa terhadap Erwiana Sulistyaningsih (22),
TKI asal Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, wajib mendapatkan perhatian serius. Rentetan
kejadian ini menunjukkan upaya negara melindungi warga negara Indonesia yang bekerja di
luar negeri masih parsial dan penuh pencitraan.
”Awal tahun 2014 yang merupakan tahun politik dijalani dengan kasus TKI. Pemerintah
harus menuntaskan kasus ini dengan serius,” kata Wahyu.
Wahyu juga mengecam pernyataan Direktur Pelayanan Pengaduan Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Christofel de Haan yang menyarankan
keluarga Erwiana berdamai dengan penganiaya di Hongkong agar kasus tersebut cepat
selesai.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 33/84
Menurut Wahyu, saran tersebut mencerminkan keengganan pemerintah membela dan
melindungi TKI, termasuk Erwiana yang bekerja delapan bulan tanpa gaji dan dianiaya
pengguna jasa.
Kepala BNP2TKI Mohammad Jumhur Hidayat membantah pernyataan Christofel tersebut
dan menegaskan pihaknya telah mengecam keras penganiayaan Erwiana dan menuntut
penegakan hukum.
Jumhur menyatakan, pihaknya sedang memeriksa Christofel dan siap menjatuhkan sanksi
terberat yakni pencopotan dari jabatan. (HAM/RUL/EKI)
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 34/84
Jangan Menunggu!
MEMASUKI tahun politik 2014, urun rembuk soal perumahan rakyat kembali digagas.
Keprihatinan terhadap krisis penyediaan papan, kesenjangan akses kepemilikan, dan harga
rumah yang terus melaju mengerucut pada kesepakatan perlunya perubahan mendasar.
Silang sengkarut pengelolaan perumahan mengemuka dalam diskusi yang diselenggarakan
Lembaga Pengkajian Pembangunan Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia atau
Housing Urban Development (HUD) Institute, di Jakarta, pekan lalu.
Diskusi terbuka itu melibatkan sejumlah kalangan akademisi, pengamat, praktisi perumahan,
perbankan, pejabat, dan mantan pejabat pemerintah sejak zaman Orde Baru. Harapan
disandarkan pada pemerintahan mendatang untuk memperbaiki kinerja perumahan yang
dianggap semakin buruk.
Pemenuhan kebutuhan rumah sesungguhnya telah menjadi persoalan selama puluhan tahun.
Dalam Kongres Peroemahan Rakjat Sehat pada tahun 1950, Wakil Presiden Mohammad
Hatta optimistis cita-cita pembangunan rumah rakyat dapat tercapai dalam kurun setengah
abad jika ada kesungguhan dan usaha dengan penuh kepercayaan. Kini, 63 tahun berlalu,
pembangunan perumahan rakyat justru memasuki masa krisis.
Krisis perumahan rakyat yang ditandai dengan laju kekurangan rumah dituding merupakanakumulasi kegagalan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar papan. Kementerian
Perumahan Rakyat yang diharapkan mencari solusi pemenuhan kebutuhan perumahan dinilai
gagal menjalankan fungsinya.
Kekurangan rumah pada tahun 2010 tercatat 13,6 juta unit, tahun 2013 ditaksir menembus 15
juta unit, sedangkan tahun ini diprediksi meningkat. Setiap tahun, kebutuhan rumah baru
tumbuh rata-rata 700.000 unit, sedangkan pasokan hanya 300.000 unit. Klaim suplai rumah
baru itu pun meragukan.
Data Bank Tabungan Negara menyebut produksi rumah yang terserap melalui kredit pemilikan rumah (KPR) pada bank yang fokus di pembiayaan perumahan itu rata-rata hanya
67.000 unit per tahun.
Subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih setengah-setengah, yakni sebatas
subsidi bunga kredit. Sementara itu, harga tanah dan bahan bangunan terus naik, perizinan
rumah subsidi sangat rumit dan berbiaya tinggi. Pasokan rumah bersubsidi pun dibebankan
kepada pengembang swasta. Tak terelakkan, kebutuhan dasar masuk ke mekanisme pasar,
hunian terdesak semakin jauh dari pusat kota.
Dari sisi pembiayaan, akses perumahan juga belum menyentuh masyarakat pekerja informal.Hunian kontrakan menjadi solusi tatkala negara seolah tak banyak berbuat.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 35/84
Beragam hasil kajian, penelitian, hingga dokumen cetak biru perumahan rakyat telah banyak
diterbitkan untuk pembenahan sistem perumahan. Yang dibutuhkan kini adalah penerapan.
Haruskah rakyat menunggu pergantian rezim pemerintah baru, sementara berputus asa
terhadap kinerja pemerintah yang mundur di bidang perumahan?
Saatnya negara hadir sebagai pengendali dan pemasok perumahan rakyat, melalui
pembentukan bank tanah perumahan, membereskan perizinan, serta membentuk badan
khusus untuk pengelolaan rumah rakyat. (BM Lukita Grahadyarini)
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 36/84
T U N I S I A
Setelah Tiga TahunOleh: Trias Kuncahyono
TUNISIA yang memulai, Tunisia pula yang pertama mengakhiri. Revolusi Arab bermula di
Tunisia, pada tanggal 18 Desember 2010-14 Januari 2011, setelah berhasil menumbangkan
Presiden Jenderal Zine El Abidine Ben Ali. Presiden kedua setelah Tunisia merdeka, 20
Maret 1956, yang sering disebut Ali Baba itu berkuasa sejak 7 November 1987. Korupsi yang
merajalela, tingkat pengangguran yang tinggi, inflasi tinggi, dan represi politik menjadi
beberapa alasan dari begitu banyak alasan yang menggerakkan rakyat untuk bersepakat
menyingkirkan Ben Ali.
Koalisi Gerakan Ennahda Islamis dengan Kongres Rakyat berhaluan kiri-tengah; dan
Ettakatol, yang berhaluan kiri; menjadi kekuatan penentu tergulingnya Ben Ali. Tetapi,
mereka tidak banyak berarti kalau rakyat tidak turun. Inilah gerakan politik dan sosial yang
berujung pada tumbangnya Ben Ali.
Setelah Ben Ali jatuh, Tunisia tidak serta-merta aman dan tenteram. Pertarungan politik,
disertai protes-protes dan demonstrasi, terus terjadi. Negara seperti apa yang hendak
dibangun setelah Ben Ali adalah salah satu pertanyaan yang harus dijawab. Bentuk negara
akan ditentukan oleh bagaimana konstitusi baru yang hendak mereka susun.
Di zaman sebelum revolusi, Tunisia adalah negeri sekular. Karena itu, ada kelompok yang
tetap menginginkan Tunisia seperti sebelum revolusi. Kaum perempuan, misalnya, khawatir
kalau pengaruh kaum Islamis ultrakonservatif akan mendominasi Tunisia setelah revolusi.
Tetapi, Partai Ennahda, berhaluan moderat, yang memenangi pemilu demokratis pertama
setelah revolusi, 3 Maret 2011, berjanji akan toleran.
Pergulatan inilah yang terus terjadi di Tunisia, terutama menyangkut isi konstitusi baru.
Ketika pekan lalu disepakati konstitusi baru, ini menandai babak baru Tunisia. Konstitusi baru merupakan hasil kesepakatan, konsensus rakyat Tunisia. Isi konstitusi merupakan
perpaduan antara gagasan kekuatan utama partai politik Tunisia, Ennahda, partai Islamis
yang memimpin pemerintahan sementara; dan oposisi sekular. Bahkan, konstitusi baru
disebut sebagai konstitusi yang sangat liberal di Dunia Arab.
Sebagai contoh, Ennahda bersedia menyingkirkan gagasannya untuk menjadikan Tunisia
sebagai negara Islam atau supremasi hukum Sharia, dan menyepakati bahwa Tunisia
adalah civil state. Sebagai gantinya, disepakati bahwa Islam dijadikan agama Tunisia, dan
pembukaan konstitusi menegaskan bahwa identitas Muslim-Arab Tunisia. Konstitusi baru
juga menegaskan kebebasan dan hak-hak universal, dan memberi tempat bagi perempuandalam lembaga-lembaga negara.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 37/84
Semua itu secara jelas dan tegas dinyatakan dalam konstitusi: ”Tunisia adalah negara
berdaulat, independen, dan bebas, Islam adalah agamanya, Arab adalah bahasanya, dan
rezimnya adalah republik ”. Ditegaskan pula bahwa ”Tunisia adalah civil state , berdasarkan
pada kewarganegaraan, kehendak rakyat, dan supremasi hukum”.
Konsensus ini menjadi terobosan untuk memutus pertarungan perebutan kekuasaan di antara
partai-partai politik berbeda spektrum, seperti yang terjadi di Mesir. Referendum rancangan
konstitusi di Mesir, Desember lalu, memunculkan pertarungan kekuatan politik agamis dan
non-agamis, berhaluan keras dan moderat, yang kemudian berujung pada jatuhnya Presiden
Mohammad Mursi oleh militer. Kisah Mesir itu yang tidak diinginkan oleh Tunisia.
Apakah Mesir mampu mengikuti jejak langkah Tunisia, seluruh komponen masyarakat dari
beragam spektrum bisa menyingkirkan kepentingan ”sempit”-nya demi terciptanya Mesir
baru yang demokratis?
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 38/84
Konstitusi Baru Lolos
Hasil Referendum Menyatakan 98,1 PersenSetuju
KAIRO, KOMPAS — Di tengah-tengah terus berlanjutnya aksi unjuk rasa menentang
referendum, Ketua Komisi Tinggi Pemilu Mesir Nabil Salib Awadallah, dalam forum
konferensi pers Sabtu (18/1) malam di Kairo, akhirnya mengumumkan hasil referendum
tersebut.
Awadallah menyampaikan, suara setuju atas rancangan konstitusi baru Mesir itu mencapai
98,1 persen dan suara menolak hanya 1,9 persen. Disampaikan pula, partisipasi rakyat yang
memiliki hak suara dalam referendum itu mencapai 38,6 persen, atau hanya 20,5 juta dari 53
juta orang yang memiliki hak suara.
Koalisi Nasional pendukung Presiden terguling Muhammad Mursi segera menolak klaim
pemerintah sementara Mesir tentang hasil referendum tersebut. Koalisi mengklaim partisipasi
rakyat dalam referendum itu sesungguhnya tidak sampai 10 persen. Demikian dilaporkan
wartawan Kompas, Musthafa Abd Rahman, dari ibu kota Kairo.
Perpecahan rakyat Mesir selama tiga tahun terakhir ini sangat berpengaruh pada gambaran
hasil referendum tersebut, seperti halnya hasil referendum tahun 2012.
Referendum atas rancangan konstitusi tahun 2012 yang disebut konstitusi Ikhwanul Muslimin
(IM) juga hanya diikuti 33 persen rakyat yang memiliki hak suara, atau masih jauh dari angka
50 persen.
Perpecahan tersebut juga berdampak terjadinya kekerasan berdarah menjelang, pada saat, dan
pascareferendum itu. Sejak Mursi terguling sekitar setengah tahun lalu, kekerasan nyaris
terjadi di seantero Mesir. Korban banyak berjatuhan, terutama di pihak pro-Mursi yang sering
berhadapan langsung dengan kekuatan militer.
Ledakan ranjau
Sebuah ranjau darat dilaporkan meledak di kawasan Giza dekat kota Kairo, Minggu dini hari
kemarin.
Sebelumnya, hari Sabtu lalu, juru bicara militer Kolonel Ahmad Muhammad Ali
menyampaikan, satuan militer berhasil menembak mati tiga anggota kelompok radikal
bersenjata dan menangkap tiga lainnya setelah terjadi baku tembak di Semenanjung Gurun
Sinai.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 39/84
Hari Jumat lalu, sedikitnya empat orang tewas dari massa penentang konstitusi dalam bentrok
dengan aparat keamanan. Pada saat referendum hari Selasa dan Rabu lalu, 13 orang tewas
dari massa penentang konstitusi.
Di area kompleks Universitas Kairo di kawasan Giza, Kairo, bentrok masih berlanjut hari
Sabtu lalu antara mahasiswa universitas tersebut dan aparat keamanan.
Meski seusai referendum atas rancangan konstitusi itu kecemasan akan eskalasi kekerasan di
kota Kairo dan kota lain masih kuat dalam beberapa hari mendatang hingga peringatan tiga
tahun revolusi pada 25 Januari nanti.
Berbagai kekuatan politik, baik yang pro maupun kontra-militer, sudah menyatakan akan
menggelar unjuk rasa untuk memperingati tiga tahun revolusi rakyat Mesir itu di Alun-alun
Tahrir, tempat yang menjadi lambang gerakan pro-demokrasi, hari Sabtu mendatang.
Sementara itu, di tengah terus menguatnya dukungan terhadap Jenderal Abdel Fattah el-Sisi
sebagai kandidat presiden mendatang, tiba-tiba pemimpin Poros Rakyat yang selama ini
dikenal pendukung militer, Hamdin Sabahi, menyampaikan keberatannya jika El-Sisi
mencalonkan diri sebagai presiden.
Seperti diketahui, Hamdin Sabhi adalah kandidat presiden pada pemilu presiden tahun 2012.
Namun, ia kalah dan hanya menduduki peringkat ketiga setelah Muhammad Mursi dan
Ahmed Shafik.
Sabahi dalam wawancara dengan stasiun televisi Al Hayat hari Sabtu lalu mengatakan, jika
El-Sisi berhasil dalam pemilu presiden mendatang, tetapi kemudian gagal memenuhi aspirasi
rakyat Mesir, dan lalu rakyat turun ke jalan lagi meminta El-Sisi mundur, hal ini akan
menjadi persoalan besar.
Karena itu, lanjut Sabahi, hendaknya dipikirkan dulu secara matang sebelum El-Sisi
dicalonkan sebagai presiden.
Cek kosong
Sabahi melanjutkan lagi, sangat tidak layak rakyat meminta seseorang menjadi kandidat
presiden dengan berdasarkan cek kosong. Ia menambahkan, seorang kandidat presiden harus punya program jelas dan harus komitmen melaksanakannya jika nanti terpilih sebagai
presiden.
Sabahi mengakui, popularitas El-Sisi cukup tinggi sekarang, tetapi sebaiknya ia tetap sebagai
menteri pertahanan.
Perubahan sikap Sabahi terhadap pencalonan El-Sisi sebagai presiden itu merupakan
perpecahan pertama dalam tubuh kubu pro-militer pascareferendum.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 40/84
Tenang dan Santai ala
Yingluck
DARI ”ruang kendali” sementara pemerintahannya di kantor Kementerian Pertahanan
Thailand, Perdana Menteri Yingluck Shinawatra tampak menonton berita dari salah satu
stasiun televisi.
Dalam salah satu tayangan yang ditontonnya tampak sejumlah pengunjuk rasa mengibarkan
bendera Thailand dan menggelar spanduk serta poster berisi desakan agar dirinya mundur.
Para pengunjuk rasa anti- pemerintah hingga saat ini berupaya ”melumpuhkan” pemerintahan
dan menduduki sejumlah lokasi serta bangunan penting di pusat kota Bangkok. Mereka juga
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 41/84
berkeras menolak tawaran Yingluck untuk menggelar pemilihan umum yang dipercepat, yang
menurut rencana digelar pada 2 Februari nanti.
Lantas, bagaimana Yingluck menyikapi semua tekanan tadi?
”Berusaha untuk tetap tenang dan santai,” ujarnya.
Yingluck memang tampak tenang dan selalu tersenyum kepada wartawan media asing, Kamis
(16/1), yang diberikan kesempatan mengikuti aktivitasnya. Sambil menjawab, Yingluck
berjalan ke lift menuju ruang rapat koordinasi bersama para penasihatnya.
Namun begitu, muncul pertanyaan tentang kemampuan Yingluck, terutama untuk bisa tetap
tenang dalam menghadapi berbagai tekanan saat ini.
Situasi diyakini memang semakin sulit bagi Yingluck. Dia di satu sisi terkesan kuat bersikap
sangat ragu-ragu bertindak keras menghadapi demonstran. Yingluck diyakini bersikap sepertiitu lantaran tak mau memberikan kesempatan kepada militer untuk mengambil alih jika
langkah kerasnya berujung memicu kekacauan.
Militer Thailand dikenal punya ”tradisi” mengudeta, seperti yang dialami kakak kandung
Yingluck, mantan PM Thaksin Shinawatra.
Thaksin terguling dari kursinya pada 2006 dan menyelamatkan diri hingga kini ke Dubai,
diyakini untuk menghindari hukuman dalam kasus korupsi.
Ketegangan juga semakin mengkhawatirkan setelah dua kali serangan berbahan peledakterhadap para demonstran dalam sepekan terakhir. Puluhan orang terluka dan seorang
pengunjuk rasa dilaporkan tewas dalam dua kali serangan bom, Jumat (17/1) dan Minggu
(19/1).
Selain tekanan dari pengunjuk rasa dan perkembangan situasi di lapangan, Yingluck dinilai
juga akan sulit bersikap tenang menyusul pemeriksaan yang digelar Komisi Antikorupsi
Thailand terhadap dirinya. Jika terbukti terlibat korupsi, Yingluck terancam terdongkel.
Komisi Antikorupsi Thailand turun tangan menyusul kebijakan Yingluck dalam skema
perjanjian pengadaan beras yang merugikan negara miliaran dollar AS dan menuai kritik dariDana Moneter Internasional (IMF).
Boleh jadi Yingluck sendiri tak bisa selalu bersikap tenang dan santai dalam menghadapi
berbagai persoalan saat ini.
Dalam satu kesempatan, secara emosional Yingluck pernah berkata di hadapan publik, ”Apa
Anda tak ingin lagi saya menginjakkan kaki di tanah Thai ini?”
Sementara dalam kesempatan lain Yingluck secara percaya diri mengaku berupaya
menyelesaikan persoalan sebaik mungkin. ”Saya tak tahu apa yang tengah terjadi pada
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 42/84
demokrasi di Thailand. Namun, yang jelas kita harus mempertahankan demokrasi. Karena
itu, kita harus segera menggelar pemilu,” ujarnya. (AP/REUTERS/DWA)
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 43/84
Perluasan Dilanjutkan
meskipun Ada PertikaianFinansial
PANAMA CITY, MINGGU — Pekerjaan perluasan Terusan Panama akan berlanjut
walaupun ada pertikaian finansial yang bisa mengancam proyek itu. Seorang pejabat terusan
itu, Sabtu (18/1), mengatakan, proyek perluasan tersebut sedang memasuki sebuah tenggat penting.
Konsorsium Grupo Unidos por el Canal (GUPC), yang dipimpin oleh perusahaan Spanyol
Sacyr, telah mengancam untuk menunda pekerjaan perluasan sebelum Senin kalau Panama
tidak membayar 1,6 miliar dollar AS untuk biaya ”tak terduga”. Sementara pihak otoritas
mengatakan, konsorsium yang telah terpilih untuk menangani bagian terbesar perluasan itu
harus mematuhi isi kontrak asli.
”Kami siap untuk menangani semua kemungkinan, tetapi saya yakin bahwa perluasan terusan
akan berlanjut dengan atau tanpa GUPC,” kata administrator terusan, Jorge Quijano.
”Niat kami adalah untuk menyelesaikan secepat mungkin, (bahkan) kalau pekerjaan itu
ditangguhkan kami akan menyelesaikan pekerjaan itu bagaimana pun juga,” ujarnya pada
sebuah upacara untuk menandai ulang tahun ke-100 peresmian terusan itu yang dibuka pada
tahun 1914.
Upaya-upaya untuk mengatasi pertikaian itu, baik melalui dialog maupun mediasi, oleh pihak
berwenang Spanyol dan Panama sejauh ini gagal, tetapi ”negosiasi masih terbuka,” kata
Quijano.
Dia menambahkan bahwa pembicaraan dengan perusahaan-perusahaan lain telah dimulai
seandainya kontrak dengan GUPC gagal.
Konsorsium itu, yang ditugaskan membangun pintu air ketiga bagi terusan itu, telah
mengurangi kegiatannya, menurut Quijano.
Dengan biaya total 5,2 miliar dollar, pekerjaan perluasan terusan itu dimulai tahun 2009
dengan sasaran selesai tahun 2014 bersamaan dengan ulang tahun ke-100 terusan itu.
Tujuannya adalah membuat terusan sepanjang 80 kilometer yang menangani 5 persen
perdagangan maritim global, cukup besar untuk menangani kapal barang baru yang bisamembawa 12.000 kontainer.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 44/84
Namun, penyelesaian diundur menjadi tahun 2015 setelah perselisihan pertama antara
otoritas terusan dan GUPC mengenai kualitas semen.
Dalam perselisihan terkini, GUPC mengatakan memerlukan biaya tak terduga karena otoritas
memberikan informasi yang salah mengenai geologi daerah itu.
Banyak ahli mengatakan, akar konflik terletak pada salah perhitungan biaya proyek oleh
konsorsium itu ketika memenangi kontrak perluasan, dengan mengajukan tawaran paling
rendah, yaitu 3,1 miliar dollar untuk bagian kerjanya; 1 miliar dollar lebih sedikit
dibandingkan tawaran yang diajukan perusahaan konstruksi AS, Bechtel.
Konsorsium itu memperingatkan bahwa kalau otoritas terusan itu mengambil alih darinya,
maka itu bisa menyebabkan penundaan sampai tiga tahun.
Di Panama, publik mendukung otoritas terusan dalam perselisihan finansial
ini. (AFP/AP/DI)
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 45/84
Oposisi Bersedia ke Geneva
2Perpecahan Masih Terjadi di Tubuh
Oposisi Suriah
ISTANBUL, MINGGU — Koalisi Nasional Suriah, Sabtu (18/1) di Istanbul, Turki,
akhirnya menyatakan bersedia menghadiri konferensi Geneva 2 di Swiss, Rabu pekan
ini. Payung gerakan oposisi Suriah itu tetap berkeras Presiden Suriah Bashar al-Assadharus mundur.
Penggulingan Assad ini merupakan isu sensitif yang sudah lama ditolak mentah-mentah oleh
Damaskus. Isu ini bakal menjadi penghambat utama proses perdamaian Suriah yang kini
sedang dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional.
Koalisi Nasional (NC), payung gerakan oposisi Suriah, hingga kini masih dirundung
perpecahan internal. Namun, NC berada di bawah tekanan internasional agar mau menghadiri
konferensi internasional Geneva 2 itu.
Konferensi itu bertujuan mencari jalan keluar damai dari konflik brutal yang telah
menewaskan sekitar 130.000 orang dan menyebabkan jutaan warga kehilangan tempat
tinggal sejak Maret 2011.
Lebih dari 35 negara diharapkan akan berkumpul di kota Montreux dan Geneva, Swiss, pada
hari Rabu, 22 Januari, ini. Mereka bermaksud membicarakan rencana pembentukan
pemerintah transisi di Suriah. Hal itu sejalan dengan komunike hasil konferensi Geneva 1
pada Januari 2012.
Kubu Damaskus lebih dahulu menyatakan kesediaannya untuk menghadiri konferensiGeneva kali ini. Meski demikian, Menteri Luar Negeri AS John Kerry menuding rezim Assad
berniat menerapkan taktik pengalihan dan mengatak an ”tak ada pihak yang tertipu” terkait
konferensi itu.
Keputusan terberat
Dari 75 anggota NC yang hadir dalam pemungutan suara di Istanbul, 58 suara mendukung
kehadiran di konferensi itu. Sebanyak 14 suara menolak, 2 abstain, dan 1 suara tidak
bersikap. ”Ini adalah keputusan terberat. Namun, mayoritas suara mendukung dan berperan di
meja perundingan,” ujar juru bicara NC, Louay Safi, pada konferensi pers.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 46/84
Namun, fakta bahwa hanya 75 perwakilan yang hadir dalam pemungutan suara tertutup itu,
dari total 120 delegasi di bawah NC, memperlihatkan perpecahan nyata di tubuh organisasi
itu.
Menurut Safii, tiga kelompok bersenjata yang tengah berperang melawan rezim Assad di
Suriah setuju untuk bergabung dalam perundingan dengan rezim Damaskus. Tiga kelompok
oposisi itu adalah Al-Sham Ajnad, Tentara Mujahidin, dan Front Revolusioner Suriah.
Mereka memberikan dukungan penuh kepada NC untuk mengikuti konferensi Geneva 2.
Ketua Umum NC Ahmad Jarba dalam konferensi pers mengatakan, kelompok payung oposisi
ini tetap mengagendakan pelengseran Assad dari kursi kekuasaan.
”Meja perundingan Geneva 2 memiliki satu agenda utama, yakni mewujudkan semua
tuntutan revolusi. Hal terpenting, yang pertama dan utama, adalah penggulingan seluruh
kekuatan Assad,” katanya.
Menurut Jarba, NC memutuskan untuk berangkat ke Geneva guna menyampaikan semua
tuntutan rakyat Suriah. ”Kami akan pergi dengan merasa sangat nyaman karena rakyat Suriah
mendukung. Kami pun ingin agar suara kami didengar,” katanya.
Barat puji oposisi
Negara-negara Barat menyambut baik keputusan oposisi itu. Menurut Kerry, sikap oposisi itu
adalah ”demi kepentingan semua rakyat Suriah yang telah menderita begitu mengerikan di
bawah kebrutalan rezim Assad”.
Menteri Luar Negeri Inggris William Hague menyebut oposisi meski itu adalah sebuah
”keputusan yang sulit”. Menteri Luar Negeri Jerman Frank Walter Steinmeier mengatakan,
keputusan NC itu memberikan ”secercah harapan” bagi rakyat Suriah. Menlu Perancis
Laur ent Fabius menyebut sikap NC itu sebagai sebuah ”pilihan yang berani”.
Pada November lalu, NC yang berbasis di Istanbul, Turki, mengatakan, pihaknya akan
menghadiri pembicaraan damai jika sejumlah persyaratan terpenuhi. Salah satunya adalah
pembebasan tahanan politik dan mengizinkan akses bantuan pemerintah ke daerah-daerah
yang terkepung oleh perang dan Damaskus harus menjaminnya.
Juga dikatakan, NC takkan ikut dalam pembicaraan kecuali jika Assad berjanji untuk tetap
keluar dari pemerintahan transisi di masa depan. Namun, persyaratan ini belum
terpenuhi. (AFP/AP/REUTERS/CAL)
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 47/84
Perjuangan Gus Dur Jadi
PanutanBANJARMASIN, KOMPAS — Perjuangan Presiden ke-4 Republik Indonesia
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dalam mengaktualisasikan ajaran Islam yang bermanfaat
bagi seluruh masyarakat, dapat diterima dan menjadi panutan sampai sekarang. Hal ini
tecermin dari peringatan haul ke-4 Gus Dur di sejumlah daerah di Indonesia.
”Peringatan haul Gus Dur menunjukkan bahwa gagasan, pemikiran, dan perjuangan Gus Dur
bisa diterima seluruh masyarakat,” kata Ny Shinta Nuriyah Wahid, istri almarhum Gus Dur,
dalam sambutannya pada haul ke-4 Gus Dur di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu
(18/1).
Haul ke-4 Gus Dur di Kalsel diselenggarakan bersamaan dengan peringatan hari lahir ke-41
Partai Persatuan Pembangunan. Ulama dan ribuan kader serta simpatisan partai itu memenuhi
Gedung Sultan Suriansyah, tempat berlangsungnya acara.
Menurut Shinta, haul Gus Dur adalah acara kebudayaan. Melalui kegiatan ini, masyarakat
bisa menggali pemikiran dan diingatkan dengan keteladanan Gus Dur dalam menghadapi
masalah bangsa.
Gus Dur membuat ajaran Islam teraktualisasi dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
”Perjuangan Gus Dur mengingatkan kita dengan perjuangan Sultan Suriansyah, peletak
sendi-sendi keislaman di Banjarmasin. Meski punya karakter berbeda, keduanya punya visi
yang sama dalam merangkul anak bangsa,” tutur Shinta. Sultan Suriansyah yang memer intah
pada 1520-1540 merupakan Raja pertama Banjarmasin yang memeluk Islam.
Peringatan haul Gus Dur, kata Shinta, juga membuktikan adanya tekad dan semangat untuk
meneruskan gagasan dan perjuangan Gus Dur. ”Oleh karena itu, saya berharap PPP menjadi
pelopor dalam menegakkan demokrasi, pluralisme, dan hak-hak asasi manusia berdasarkan
ajaran Islam,” katanya.
Gubernur Kalsel yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP provinsi itu, Rudy Ariffin,
menyebut Gus Dur sebagai bapak demokrasi Indonesia dan milik bangsa Indonesia. Gus Dur
merupakan tokoh lintas politik, agama, dan bangsa.
Toleransi
Dalam seminar pluralisme yang digelar Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), Sabtu, di
Pontianak, Kalimantan Barat, Ketua Masyarakat Muslim Moderat Zuhairi Misrawimenuturkan, nenek moyang kita sudah mempraktikkan toleransi. Ini antara lain terlihat dari
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 48/84
pembangunan salah satu masjid di Madura, Jawa Timur, yang dilakukan masyarakat
Khonghucu tempo dulu. ”Padahal, masyarakat Khonghucu itu bukan Muslim,” katanya
dalam seminar yang dilakukan dalam rangka Musyawarah Umum Warga XI ISKA ini.
Namun, kata Zuhairi, yang kini terjadi di Indonesia tidak demikian. Sepanjang tahun 2008
terdapat 367 tindak pelanggaran kebebasan beragama.
Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas Trias Kuncahyono, pembicara lain dalam seminar
ini, mengatakan, keberagaman seharusnya mendorong munculnya sikap saling memahami.
Untuk itu, dialog antarumat beragama yang penuh keterbukaan perlu diintensifkan.
(JUM/ESA)
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 49/84
Pemilihan Jurusan di PT
Tidak BerkembangBuka Diri pada Bidang Lain, Bukan
Sebatas Ikuti Tren
JAKARTA, KOMPAS — Pemilihan program studi atau jurusan di perguruan tinggi
oleh lulusan SMA/SMK/MA masih terbatas ke beberapa bidang. Akibatnya, Indonesia
bisa terancam kekurangan ahli di berbagai bidang di tengah situasi persaingan tenaga
kerja yang semakin terbuka.
”Kondisi generasi muda yang berbondong-bondong memilih jurusan favorit dan tren bisa
menjadi ancaman. Menghadapi ASEAN Free Trade Area (AFTA) 2015, posisi-posisi unik
bisa dikuasai tenaga kerja asing, karena Indonesia tidak punya ahlinya,” kata Ina Liem,
infopreuner seputar jurusan kuliah dan peta karier, dalam peluncuran buku keduanya, Kreatif
Memilih Jurusan, di Jakarta, Sabtu (18/1).
Menurut dia, sejak 20 tahun lalu, jurusan favorit pelajar Indonesia hampir tak berubah. Darisurvei lebih dari 5.000 siswa SMA di belasan kota di Indonesia tahun lalu, pilihan utama
masih jurusan bisnis dan manajemen, kedokteran, akuntansi, teknologi informasi, dan
perhotelan.
Ina yang juga mantan konsultan pendidikan perguruan tinggi (PT) luar negeri mengatakan,
orang Indonesia masih menjadikan jurusan-jurusan tertentu sebagai jurusan populer sehingga
terjadi ledakan jumlah sarjana di bidang-bidang yang sama. Akibatnya, tenaga ahli di bidang
tertentu menjadi langka, padahal dibutuhkan di dunia kerja.
Ketika kuliah di luar negeri pun, pelajar Indonesia memilih program ”itu-itu” saja. Padahal,di luar negeri ada lebih dari 1.200 macam jurusan.
”Menghadapi AFTA 2015, posisi-posisi unik bisa dikuasai tenaga asing, karena Indonesia tak
punya ahlinya,” kata Ina.
Salah persepsi
Menurut Ina, sempitnya pilihan jurusan di PT bisa jadi karena kurang informasi. Selain itu,
orangtua dan siswa juga sering salah persepsi.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 50/84
Berdasarkan survei mata pelajaran yang diminati, siswa terbanyak memilih matematika, seni,
olahraga, biologi, dan bahasa. Namun, dalam pemilihan jurusan kuliah di PT, bidang yang
dipilih tidak nyambung , kecuali kedokteran.
”Jurusan matematika sering dipahami hanya cocok untuk yang mau jadi guru. Akibatnya,
banyak anak SMA yang tidak mau milih matematika,” ujar Ina. Padahal, dunia industri
banyak membutuhkan lulusan matematika, mulai bidang keuangan; industri retail yang
membutuhkan untuk riset pasar; atau di pabrik pada bagian produksi, perencanaan, inventaris,
dan kontrol.
Pemilihan bidang bisnis dan manajemen, misalnya, sering dikaitkan cocok untuk menjadi
pebisnis. Padahal, kuliah di jurusan apa pun tetap berpeluang menjadi pebisnis. Bahkan,
jurusan seni rupa dan olahraga yang kurang dilirik pun berpotensi melahirkan pebisnis yang
sukses di bidang tersebut.
Edy Suhardono, psikolog dan Direktur Pusat Penelitian dan Assessment PT IISA Visiwaskita
mengatakan, penjurusan siswa di SMA menjadi bidang IPA dan IPS sering disalahartikan
bahwa anak IPA lebih pintar daripada yang memilih IPS. Akhirnya, banyak siswa yang
memilih bidang IPA meskipun sebenarnya lebih cocok di bidang lain.
Sementara itu, menurut Nurida Hasaputri, Wakil Kepala SMA HighScope Jakarta, siswa
SMA sejak awal diajak memahami keinginannya di masa depan. Untuk itu, sekolah
mewajibkan siswa magang, pelayanan sosial, dan ikut klub sehingga lulus sekolah sudah
memiliki pengalaman kerja.
Ina menambahkan, seiring keragaman minat, bakat, kepribadian, dan kecerdasan pelajar,
seharusnya jurusan yang cocok untuk generasi muda Indonesia bisa bervariasi demi mengisi
kekurangan. ”Orangtua dan siswa perlu membuka diri terhadap bidang-bidang yang kurang
populer dan tidak banyak pesaingnya. Tidak sekadar ikut-ikutan tren,” ujar Ina.(ELN)
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 51/84
Lokasi Keramat Jadi
Kawasan Lindung
Wangi-wangi, Kompas - Komunitas masyarakat adat di Wakatobi, Sulawesi Tenggara,
mengusulkan, tempat-tempat keramat di daerah itu agar menjadi kawasan lindung. Lokasi itu
memiliki sejarah budaya, keunikan, serta karakteristik alam.
Contohnya, Taman Batu di Taduna yang berupa hamparan batu karang berwarna hitam
sepanjang 500 meter. Batu-batu karang sebesar mobil itu seperti tertata di perbukitan yang
berbatasan dengan pantai.
Di atas bukit juga ada benteng dari susunan karang berwarna hitam. Dulu, tembok benteng
setinggi 150 sentimeter itu untuk melindungi masyarakat dari perompak. Namun, sejak 1960-an, permukiman tersebut ditinggalkan warga.
”Taman batu merupakan tempat keramat. Kami sedang mengusahakan untuk menjadi daerah
perlindungan agar tetap terjaga,” kata Amursan, Ketua Forum Nelayan Binongko, Jumat
(17/1), di Taman Batu Taduna.
Di sekitar Taman Batu terdapat menara mercusuar serta ekosistem tanaman mangrove. Untuk
menuju lokasi ini harus melewati hutan mangrove yang sangat rimbun. Lebar batang kayunya
lebih dari 25 sentimeter.
Terancam tambang
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 52/84
Taman Batu terancam pertambangan/penggalian batu karang. Bongkahan karang hitam
dipecah-pecah sebagai material urukan jalan dan untuk membangun rumah.
Karena itu, Shaleh Hanan dari The Nature Conservancy di Wakatobi mendukung usulan
masyarakat untuk menjadikan Taman Batu se bagai kawasan lindung. ”Tempat ini sangat unik
dan memiliki sejarah serta peninggalan budaya yang sangat tinggi. Kalau dibiarkan bisa
rusak,” katanya.
Selain Taman Batu, di Pulau Tomia (salah satu pulau utama wilayah Wakatobi), warga Desa
Kulagi mengusulkan goa dan perairan di sekitar pantai Humtete menjadi kawasan lindung.
Goa berdinding kekuningan itu dulu menjadi tempat pemujaan bagi para pelaut setempat
sebelum berlayar.
Di sekitar perairan itu terdapat terumbu karang yang sangat rapat. Warga sedang menyusun
pengelolaan perairan itu menjadi bank ikan. Di lokasi itu dilarang melakukan penangkapan
ikan atau biota lain. Harapannya, lokasi tersebut mampu menyediakan sumber ikan bagi
perairan di sekitar yang bisa dimanfaatkan warga.
”Bank ikan menjadi seperti deposito. Kami hanya makan bunganya. Tidak mengambil
pokoknya,” kata Armin Sahal (42) dari Komunitas Nelayan Tomia. Praktik serupa telah
dilakukan di perairan setempat yang bernama ”Mari Mabuk”. (ICH)
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 53/84
Mitigasi Bencana Lemah
Penurunan Tanah di PerkotaanBerlangsung Cepat
JAKARTA, KOMPAS — Banjir, banjir bandang, dan tanah longsor terus berulang.
Sebaran daerah yang mengalami bencana hidrometeorologis itu meluas. Namun,
pengalaman daerah lain yang tertimpa bencana serupa tidak dijadikan pembelajaran
mencegah terulangnya bencana di tempat lain.
”Bencana hidrometeorologis tidak terjadi tiba-tiba, ada proses yang mendahului,” kata KetuaPusat Studi Kebumian, Bencana dan Perubahan Iklim, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Amien Widodo ketika dihubungi dari Jakarta, Minggu (19/1).
Sumber utama banjir, banjir bandang, dan tanah longsor adalah penggundulan hutan yang
kian massif. Alih fungsi hutan untuk lahan pertanian, perkebunan, ataupun permukiman
membuat air hujan tidak terserap tanah dan langsung mengalir menuju tempat lebih rendah,
membawa serta tanah hingga memicu sedimentasi di sungai dan pantai, longsor hingga banjir
bandang.
Sedimentasi pada sungai-sungai di perkotaan yang umumnya berada di hilir sungai tersebut
berlangsung terus-menerus. Hal itu diperparah menyempitnya sungai akibat alih fungsi
lembah sungai yang menjadi daerah tampungan luapan air, menjadi kawasan permukiman
atau industri.
Sampah yang dibuang ke sungai membuat kedalaman sungai dangkal. Saat debit air sungai
meningkat, terlebih saat cuaca ekstrem seperti sekarang, air meluap hingga menggenangi
banyak daerah di sepanjang sungai.
”Pengerukan sungai tak akan memberikan manfaat banyak dalam jangka panjang jika hulu
sungai tak ditata, karena sedimentasi akan terus terjadi,” katanya.
Hal sama dikatakan Sekretaris Jenderal Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia
(MPBI) Eko Teguh Paripurno. ”Ada persoalan perilaku yang membuat kawasan hulu dan
hilir menjadi berisiko bencana,” kata dia.
Persoalannya, kata Eko, banyak pihak tak menyadari bahwa yang mereka lakukan merugikan
diri mereka atau merugikan orang lain. Ujung-ujungnya, banjir, banjir bandang, dan longsor.
Respons lambat
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 54/84
Amien menilai, respons pemerintah dalam menghadapi ancaman bencana yang ada sangat
lambat. Pemerintah, baik di pusat maupun daerah, terfokus pada persoalan tanggap darurat
saat bencana telah tiba.
Di sisi lain, upaya mitigasi atau pencegahan bencana justru kurang terperhatikan. Padahal,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga
mengamanatkan pencegahan bencana.
Saat ini, peta kerawanan bencana di setiap daerah sudah ada. Bukannya mengambil langkah
nyata mengurangi risiko bencana di depan mata, peta kerawanan bencana itu justru dilanggar
demi alasan pembangunan ekonomi. Buruknya penataan ruang dan wilayah membuat
dampak bencana amat luas.
”Sebenarnya, rencana penanggulangan bencana di setiap daerah itu sudah ada. Tapi, lemah di
bidang koordinasi,” kata Eko. Persoalan lain adalah politik anggaran di daerah yang sangat
minim alokasi untuk penanggulangan bencana, karena mengandalkan bantuan pemerintah
pusat.
Saat ini, perubahan iklim sering dijadikan ”kambing hitam” atas bencana hidrometeorologis
yang terjadi. Padahal, bisa jadi dampak buruk yang ada lebih pada buruknya manajemen
pencegahan bencana.
”Tanda-tanda perubahan iklim memang terjadi, tetapi belum ada bukti yang menegaskan
sudah terjadi,” katanya.
Kondisi tanah
Secara terpisah, Kepala Pusat Penelitian Mitigasi Bencana Institut Teknologi Bandung (ITB)
Masyhur Irsyam mengatakan, kian meluasnya banjir di sejumlah daerah, khususnya di pantai
utara (pantura) Jawa, juga dipicu penurunan muka tanah. Di beberapa lokasi, tanah turun
hingga di bawah permukaan laut.
Di Jakarta, tanah turun rata-rata 5 sentimeter (cm) hingga 12 cm per tahun. Di sejumlah titik,
26 cm per tahun.
Turunnya permukaan tanah di pantura karena tanahnya lunak dan dalam proses pemampatan.”Pembangunan sarana dan prasarana di perkotaan perlu memperhatikan kecepatan penurunan
tanah tersebut,” ujarnya. (MZW/GSA)
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 55/84
Selamat Datang Desa 2.0
DESA Mandala Mekar di Tasikmalaya berada di pelosok. Namun, desa itu cukup dikenal dan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat ataupun pihak swasta beberapa kali mengucurkan dana untuk
berbagai proyek di desa itu.
”Kami memublikasikan masalah dan potensi desa di situs desa. Desa kami di pinggiran.
Tanpa teknologi informatika, sulit untuk menyampaikan masalah kami ke pejabat,” ujar
Irman Melandi, penduduk Mandala Mekar yang menjadi penggiat Gerakan Desa Membangun
(GDM) dan mengenalkan teknologi informatika dan komunikasi (TIK) ke desa-desa di Jawa
Barat dan sekitarnya.
Informasi di situs web desa beberapa kali ditindaklanjuti. Dari pemerintah antara lain
dikucurkan dana perbaikan jalan. Adapun pihak swasta membangun menara pemancar sinyal
telepon seluler sehingga warga tak sulit mendapatkan sinyal.
Hal serupa terjadi pada Desa Keniten di Banyumas, Jawa Tengah. Sebelum punya situs web,
perajin beduk di desa tersebut menjual produknya kepada pedagang perantara.
”Di Keniten, beduk dijual Rp 2 juta. Pedagang dari Bumiayu menjual Rp 13 juta,” ujar Pri
Anton Subardio, praktisi TIK dari Gedhe Foundation yang mendampingi sejumlah desa
memanfaatkan TIK lewat GDM dan Desa Melek Informasi dan Teknologi (Demit).
Setelah mendapat pendampingan, perajin beduk membuat situs web untuk mempromosikan
produk. Dengan demikian, pedagang perantara tidak diperlukan lagi.
”Pembeli dan produsen sama-sama untung. Produsen bisa menjual lebih mahal tanpa
melebihi harga jual pedagang perantara. Pembeli mendapat harga di bawah yang ditawarkan
perantara,” ujarnya.
Para penggiat GDM juga memanfaatkan TIK untuk mendesakkan isu soal desa. Lewat media
sosial, mereka mengampanyekan masalah desa. Mereka juga melakukan rapat secara virtual
memanfaatkan TIK.
Minggu kedua Desember tahun lalu, warga dan perangkat desa berbagai pelosok Nusantara
yang tergabung dalam Demit unjuk kebolehan memanfaatkan IT. Mereka menghelat
konferensi video dengan peserta dari pedalaman Aceh sampai Papua Barat, di Jakarta.
Mereka memanfaatkan aplikasi mengobrol untuk umum. Tidak ada perusahaan teknologi
yang memfasilitasi. ”Masing-masing desa menggunakan operator seluler yang sinyalnya
paling kuat di desa itu,” ujar Budiman Sudjatmiko, Wakil Ketua Panitia Khusus DPR untuk
pembahasan Rancangan Undang-undang Desa. Budiman menjadi salah satu pesertakonferensi video itu.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 56/84
Tanpa infrastruktur
Ketiadaan peralatan dirasakan Anton dan Irman saat berkeliling mengenalkan TIK. Desa-
desa tujuan belum tahu teknologi. ”Kami mulai dengan pelatihan menulis. Kemudian
pengenalan TIK,” ujar Anton.
Dengan pendampingan, warga mampu menuliskan masalah desa. Ditulis di desa, lalu dibawa
ke ibu kota kabupaten tempat warung internet berada. ”Kami mau menunjukkan, infrastruktur
bukan masalah kalau ada semangat maju,” kata Anton.
Selama pelatihan, penggiat GDM tidak menjanjikan bantuan peralatan atau dana. Warga dan
perangkat desa hanya ditawari keterampilan yang bisa dimanfaatkan untuk membangun desa.
Pola merangkul warga sekaligus perangkat desa agar bersinergi dipakai di sekitar 50.000 dari
73.000 desa di Indonesia. Semua desa terhubung lewat TIK secara mandiri. Itulah desa 2.0,
desa melek teknologi. (KRIS RAZIANTO MADA)
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 57/84
Perlukah Path Diumpat?Oleh: Didit Putra Erlangga Rahardjo
Pada 10 Januari, muncul kabar bahwa Path, sebuah media sosial dengan kantor yang
berbasis di San Francisco, California, Amerika Serikat, telah mendapatkan pendanaan
sebesar 25 juta dollar AS atau setara Rp 300 miliar dari investor. Yang membuat kaget
adalah kemunculan nama Bakrie Global Group sebagai nama investor tersebut.
Kemunculan investor dalam negeri bukannya mengundang pujian, tetapi malah sebaliknya.
Reaksi yang muncul di publik adalah kecaman terhadap Path karena bersedia menerima dana
dari grup tersebut, lewat Twitter ataupun Facebook. Bahkan, kemudian sempat munculgerakan untuk menutup akun mereka di Path sebagai bentuk protes.
Nama Bakrie Global tidak bisa dilepaskan dari anak perusahaannya, Lapindo Brantas, nama
yang hingga kini dikaitkan dengan lumpur Lapindo di Sidoarjo. Belum lagi sosok Aburizal
Bakrie yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, muncul pula kekhawatiran
bahwa media sosial ini bakal menjadi kendaraan berpolitik mengingat 2014 adalah tahun
politik dengan penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden.
Beberapa komentar yang muncul adalah menyesalkan Path yang tidak menyeleksi latar
belakang perusahaan yang menjadi investor. Akun Twitter milik pendiri Path, Dave Morin, di@davemorin pun kebanjiran mention dari pengguna di Indonesia. Tidak lupa tautan berita
terkait pembayaran ganti rugi warga yang rumahnya terbenam lumpur masih tersendat,
perpisahan Bumi Plc dengan Bakrie Global, hingga kerugian yang dialami perusahaan
telekomunikasi milik mereka.
Belakangan diketahui, Bakrie Global bukanlah satu-satunya investor. Bersamanya terdapat
beberapa perusahaan lain, seperti Kleiner Perkins Caufield & Byers, Index Ventures, dan
First Round Capital. Dengan demikian, dana sebesar 25 juta dollar AS bukanlah seluruhnya
berasal dari kantong Bakrie Global.
Kepada situs Recode.net , Morin menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai
bagian dari langkah penetrasi ke pasar Asia Tenggara. Keputusan untuk bermitra dengan
Bakrie Telecom karena perusahaan tersebut juga bermitra dengan operator telekomunikasi di
negara lain, tidak hanya di Indonesia. Path juga bermitra dengan operator telekomunikasi
besar, seperti Telkomsel, XL, dan Indosat.
Angka Dunbar
Mengawali kiprah mereka pada 2010, Path kini memiliki pengguna hampir 23 juta dan 4 juta
lebih berasal dari Indonesia, jumlah terbesar dari satu negara saja. Geliat media sosial diIndonesia juga dialami pada Path, hampir separuh lalu lintas data terjadi di negara ini.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 58/84
Tersedia untuk sistem operasi iOS, Android, dan baru-baru ini dirilis untuk Windows Phone,
Path menawarkan pengguna untuk berbagi momentum berupa tulisan, gambar, video, hingga
aktivitas seperti musik atau film apa yang tengah ditonton. Khusus untuk pengguna
Indonesia, Path justru menjadi media untuk bertukar gambar pengundang tawa, seperti
fenomena gambar parodi logo kaleng biskuit Khong Guan pada pertengahan 2013 hinggayang paling baru menyindir istri Presiden, Ani Yudhoyono, yang beberapa kali diberitakan
karena marah-marah di Instagram.
Satu hal yang membedakan Path dengan media sosial lainnya adalah pembatasan pertemanan
hingga 150 orang saja. Berbeda dengan Facebook yang dibatasi 5.000 orang teman maupun
Twitter yang relatif tak terbatas, Path membatasi 150 teman saja dengan alasan menjaga
hubungan yang berkualitas.
Angka tersebut bakal mengingatkan kita kepada Robin Dunbar, seorang antropolog yang
mengajukan pendapat bahwa setiap orang memiliki keterbatasan kognitif sehingga hanya bisamenjaga hubungan sosial yang dekat paling banyak dengan 150 orang. Oleh karena itu,
pendapat itu disebut sebagai ”Angka Dunbar” dan dipakai Path untuk memastikan agar
terhubung hanya dengan teman dekat saja.
Itu pula yang dirasakan oleh Fita Maulani, salah satu pengguna Path. Karyawan ini mengaku
bahwa pembatasan 150 orang membuat linimasa Path-nya lebih tersaring dengan informasi
dari orang-orang yang betul-betul dikenal. Dia bisa mengunggah sesuatu yang hanya dilihat
oleh teman dekat, bukan ribuan teman Facebook atau pengikut di Twitter.
Sama halnya dengan Fani yang sudah memakai Path selama 1 tahun. Dia mengaku bahwamedia sosial lainnya sudah terlalu hiruk-pikuk dengan orang asing ataupun informasi yang
berlalu lalang.
Media sosial pun menjadi ”medan pertempuran” pada tahun politik, linimasa mulai penuh
dengan kampanye, propaganda, hingga fitnah. Di tengah melubernya informasi tersebut bisa
jadi Path menjadi lokasi mengungsi para pengguna media sosial yang hanya ingin terhubung
dengan rekan dekat.
Path dengan keputusan bisnisnya kemungkinan besar mengikuti jejak Instagram yang pernah
ditinggalkan sebagian pengguna gara-gara memutuskan untuk melebarkan sayap dari sistemoperasi iOS ke Android. Toh, semua kembali seperti biasa. Pengguna akan memakai media
sosial yang mereka butuhkan sendiri.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 59/84
K A R I M A R I S T I D E S
Berburu Plasma Nutfah ke
Sudut-sudut NusantaraOleh: Irene Sarwindaningrum
PERBURUAN tanaman-tanaman asli Nusantara membawa Karim Aristides (50)
bepergian dari sudut Papua hingga ke pelosok Sumatera. Bagi dia, keragaman hayati
merupakan wujud keagungan Sang Kuasa yang dianugerahkan bagi bangsa Indonesia.
Mengembangkan tanaman Nusantara untuk kesejahteraan sesama menjadi cara Karim
bersyukur.
Karim, lelaki kelahiran Prabumulih, Sumatera Selatan, ini adalah penemu pohon durian
pelangi di sebuah kebun di Desa Prafi, Manokwari, Papua Barat, sekitar lima tahun lalu.
Durian itu menjadi fenomena karena warna dagingnya bergradasi dari dalam ke luar, hijau,
kuning, ungu, dan kemerahan.
Perjalanannya menemukan durian pelangi dimulai dari obrolan ringan dengan tukang sapu di
pusat pembibitan tanaman di Kota Jayapura. Tukang sapu tersebut bercerita tentang durian
berwarna-warni yang dikenal warga setempat sebagai durian hantu.
”Sampai lima kali saya bolak - balik melacaknya dari Sorong, Jayapura, hingga Manokwari,”
kata Karim yang sudah 18 tahun tinggal di Jayapura.
Saat ia temukan, pohon durian pelangi itu satu-satunya yang tersisa. Dia tak menemukan
pohon itu di tempat lain meski mencarinya berulang kali.
Didorong keinginan mengembangkan tanaman asli Nusantara, Karim menghubungi
rekannya, seorang peneliti botani. Penelitian awal menguatkan, durian pelangi adalah varian
asli Papua yang belum ada di tempat lain.
Dengan bantuan rekan-rekan penangkar tanamannya, bibit durian pelangi bisa ditangkarkan
di beberapa daerah di Indonesia. Caranya, bibit durian pelangi disambungkan pada batang
bawah durian lokal.
Harga satu bibit durian pelangi masih tinggi, yakni lebih dari Rp1 juta. Pemilik pohon durian
pelangi pun mendapat keuntungan dari penangkaran ini. Karim yakin, beragam jenis durian
Indonesia, termasuk pelangi, berpotensi dikembangkan menjadi komoditas unggulan ekspor
pertanian. Setidaknya ini akan meningkatkan kesejahteraan petani.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 60/84
”Sayang, perhatian pemerintah untuk berinvestasi dalam pengembangan dan perlindungan
durian minim sekali. Sekarang durian pelangi sudah ditanam di Malaysia, bisa-bisa mereka
dulu yang meneliti dan mengembangkannya,” ujar Karim.
Padahal Indonesia adalah surga beragam jenis durian. Namun, Indonesia kalah bersaing
dengan Thailand yang telah mengekspor durian monthong, dan Malaysia dengan durian
musang king. Dua jenis durian itu bahkan relatif mudah didapatkan orang di pasar swalayan
dibandingkan dengan durian lokal Nusantara.
Perjalanan
Karim menyusuri Sungai Sekayam di Kalimantan Barat, juga Kepulauan Halmahera, pelosok
Papua, dan kebun-kebun di Bangka Belitung. Dia melakukannya untuk mendapatkan
berbagai tanaman hortikultura berkualitas.
Di Balaikarangan, Kalimantan Barat, dan Bangka Belitung, dia menemukan beragam jenisdurian bercita rasa legit. Di Halmahera, ia menemukan durian biru. Di Manokwari, Papua, ia
menemukan jambu bol bulat sekepalan tangan orang dewasa berwarna hitam. Ia juga
menemukan berbagai jenis singkong yang berpotensi menjadi bahan baku industri tepung
tapioka.
Pencarian Karim tak berhenti saat ia menemukan tanaman lokal. Dia lalu berusaha
mengembangkannya menjadi komoditas dan bermanfaat bagi kesejahteraan sesama.
Dengan jaringan pencinta tanaman, peneliti, dan pemerintah daerah yang dikenalnya, Karim
membagi temuan tanaman itu untuk dikembangkan. Dia berharap dari pengembangan ituakan muncul bibit unggul yang dapat dibudidayakan masyarakat.
Dia yakin pertanian hortikultura dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan. Dia
membuktikannya dengan praktik nyata. Di lahan seluas sekitar 95 hektar (ha) di Kabupaten
Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel), Karim menanam singkong jenis batuwo dan gajah.
Singkong yang bisa berukuran besar dengan berat hingga 60 kilogram (kg) per umbi itu dia
jual ke pabrik pengolahan tepung tapioka di Lampung. Karim menghitung, dengan modal
sekitar Rp14 juta per ha, ia bisa memperoleh omzet sekitar Rp99 juta per ha.
Keuntungan itu jauh lebih besar daripada bertani sawit yang dinilainya kurang ramah
lingkungan. ”Untuk petani kecil, singkong lebih menguntungkan daripada sawit yang
memerlukan modal besar,” ucapnya.
Ia memprotes pembukaan lahan sawit, antara lain karena perkebunan sawit itu rakus air dan
kurang ramah lingkungan. Apalagi jutaan ha hutan Indonesia sudah digunakan untuk
perkebunan sawit. Kerusakan hutan membuat banyak plasma nutfah Nusantara hilang tanpa
sempat diteliti.
Berbagai usaha juga dia lakukan guna mengembangkan tanaman Nusantara. Di Bangka
Belitung dan Balaikarangan, ia memprakarsai ajang kontes durian. Kontes ini bertujuan
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 61/84
mencari jenis durian unggul untuk dikembangkan menjadi durian berkualitas ekspor. Ia tak
segan menggunakan uang pribadi dalam berbagai upaya ini.
Berawal dari anggrek
Meskipun berpengalaman dalam tanam-menanam, pemupukan, dan pengetahuan tentangtanah, Karim tidak berlatar belakang pertanian. Ia lahir dari keluarga pedagang di kota
minyak Prabumulih, Sumsel. Darah pedagang mengalir padanya. Ia juga mempunyai usaha
agen keramik di Kota Jayapura.
Kecintaannya pada tanaman menguat saat ia berkuliah di Berlin, Jerman. Di sini, ia kerap
mengunjungi kebun botani dan rumah kaca. Di negeri itu masyarakatnya relatif mencintai
tanaman. ”Indonesia dianugerahi kekayaan hayati yang luar biasa, tetapi kepedulian kita
justru amat minim,” kata dia.
Perjalanannya ke sejumlah daerah juga membuatnya melihat betapa kaya Nusantara akankeanekaragaman hayati. Sejak kecil, Karim berkali-kali berpindah kota. Ia menempuh SD
dan SMP di Lahat, serta SMA di Yogyakarta dan Malang.
Kecintaannya pada tanaman jugalah yang membuat Karim memutuskan bermukim di Papua.
Ia jatuh cinta pada Papua, salah satunya karena di sini banyak jenis tanaman anggrek yang
unik.
Namun, kecintaannya itu diiringi dengan rasa getir. Semakin Karim mencari tanaman lokal,
semakin ia melihat begitu banyak plasma nutfah Nusantara yang hilang karena kerusakan
lingkungan tanpa sempat diteliti.
”Pembangunan dan pembukaan hutan untuk perkebunan umumnya dilakukan tanpa kita
memperhatikan keanekaragaman hayati,” ucap Karim yang tidak menghitung koleksi jenis
tanamannya.
Kini, beragam jenis tanaman anggrek di Papua pun semakin sulit diperoleh. Habitatnya di
hutan-hutan Papua kian rusak. Keprihatinan ini semakin mendorong Karim untuk
melestarikannya.
Dia tidak pernah memperoleh penghargaan untuk semua itu. Namun, Karim merasakankepuasan batin setiap kali menemukan dan bisa mengembangkan tanaman lokal.
—————————————————————————
Karim Aristides
♦ Lahir: Prabumulih, Sumatera Selatan (Sumsel), 31 Mei 1963
♦ Pendidikan:
- SD Santo Yosef, Lahat, Sumsel
- SMP Santo Yosef, Lahat- SMA Santo Yusuf, Malang, Jawa Timur
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 62/84
- S-1 Teknik Sipil dari Technische Universitat Berlin
♦ Istri: Silfia Susilo
♦ Anak :
- Giuvan Charismanta (22)
- Ivee Charismanta (20)
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 63/84
M A Y A K U R N I A I N D R I
Menang TerusOleh: Susi Ivvaty
ATLET voli nasional Maya Kurnia Indri (21) bersama timnya, Pertamina Energi, berjaya di
hajatan kompetisi bola voli Proliga 2014. Pertamina berada di klasemen teratas dan belum
pernah kalah dalam empat pertandingan di Seri Pekanbaru dan Solo. Nilainya bulat, 12 poin.
Senang, pasti. Lelah? Bangeeet. Maya memang praktis belum beristirahat sejak Proliga tahun
lalu. Seusai Proliga 2013, ia lantas masuk pelatnas SEA Games di Sentul. Hanya beberapa
hari setelah SEA Games, Maya kembali masuk lapangan, direkrut tim Pertamina untuk
Proliga 2014.
”Capek banget, tapi harus dijalanin. Memang kalau tahunnya SEA Games itu gak ada
istirahatnya. Ntar habis ini ada Livoli. Kuliah ketunda-tunda terus, nih,” kata atlet yang
membawa timnas voli Indonesia meraih medali perunggu di SEA Games 2009, 2011, dan
2013 ini saat dihubungi di Solo, Jawa Tengah, Minggu (19/1).
Bermain untuk tim yang berbeda saban tahun membuat Maya mudah menyesuaikan diri. Di
Proliga, ia pernah memperkuat Petrokimia, BNI 46, lalu Popsivo, Valeria, dan kini
Pertamina.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 64/84
”Menyesuaikan diri dengan pelatih juga penting. Pelatih yang sekarang ini kebetulan gauuul
banget, jadi kami semua enak, gak tegang ,” ujar Maya tentang pelatih Pertamina, Oktavian.
Kadang ada hal yang membuat Maya tidak enak hati. Misalnya, ketika Pertamina
mengalahkan Petrokimia. Di Proliga tahun ini, Petrokimia mengontrak Mashudi, yang tidak
lain adalah pelatih Maya di klub Bank Jatim. ”Ya, ada enggak enaknya, tapi ya tetap
profesional, sih,” ujar Maya.
Mashudi pun menukas, ”Justru saya bangga kalau anak asuh saya bisa memenangkan tim
yang mengontraknya, he-he-he.”
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 65/84
TAJUK RENCANA Taliban Belum Juga
Ditaklukkan
SERANGAN berdarah akhir pekan lalu di Kabul, ibu kota Afganistan,
memperlihatkan betapa kekuatan Taliban belum bisa dipatahkan.
Paling tidak 21 orang, termasuk 13 warga asing, tewas akibat keganasan serangan gerilyawan
Taliban. Sekalipun pemerintahan Taliban dukungan jaringan teroris Al Qaeda sudahdikalahkan dan dijatuhkan tahun 2001, kekuatannya masih menjadi ancaman berbahaya.
Taliban bisa dikalahkan, tetapi tidak dapat ditaklukkan dan ditundukkan.
Serangan bom hari Jumat, 17 Januari, di Restoran Taverna Du Liban di Kabul
memperlihatkan lagi betapa kejamnya gerilyawan Taliban dukungan Al Qaeda. Efek
demonstratif dan publikasi atas serangan itu tinggi, antara lain, karena korban tergolong
banyak dan sebagian besar warga asing. Tiga staf PBB dan Kepala Perwakilan Dana Moneter
Internasional di Afganistan, Wabel Abdallah asal Lebanon, termasuk di antara korban tewas.
Serangan akhir pekan tersebut digambarkan paling mematikan bagi warga asing di Kabul.
Dalam tragedi Jumat lalu itu, disebutkan paling tidak 3 warga Amerika Serikat, 2 warga
Inggris, dan 1 warga Denmark menjadi korban tewas. Tidak kalah mengerikan metode yang
digunakan gerilyawan Taliban dalam melancarkan serangan ke Restoran Taverna, yang
populer di kalangan diplomat asing. Letaknya juga di kawasan kantor kedutaan asing di
Kabul.
Serangan berdarah gerilyawan Taliban ke Restoran Taverna berlangsung tiba-tiba dan sangat
dramatis, ibarat adegan film laga. Serangan dibuka dengan aksi peledakan bom bunuh diri di
pintu restoran pada jam makan malam. Hanya dalam hitungan menit, sejumlah pria bersenjata
menerobos masuk ke restoran, melepaskan tembakan membabi buta. Dua penyerang
kemudian ditembak mati oleh polisi Afganistan.
Tragedi berdarah itu memperlihatkan bahwa gerilyawan Taliban dukungan jaringan teroris Al
Qaeda masih menjadi ancaman berbahaya bagi kemanusiaan ataupun bagi bangsa dan
Pemerintah Afganistan. Sudah diperkirakan, gerilyawan Taliban akan meningkatkan serangan
menjelang pemilu untuk mencari pengganti Presiden Hamid Karzai pada April mendatang.
Taliban tampaknya juga terus mengonsolidasi kekuatan menjelang penarikan mundur
pasukan internasional akhir tahun 2014.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 66/84
Segera terbayang tantangan serius yang dihadapi bangsa dan Pemerintah Afganistan.
Gerilyawan pemberontak Taliban dikhawatirkan menjadi ancaman bagi keamanan Afganistan
setelah pasukan internasional, yang bertugas sejak tahun 2001, ditarik mundur. Taliban akan
kembali merasa leluasa tanpa kehadiran pasukan internasional. Jelas pula Afganistan akan
kembali menjadi runyam jika Taliban terus mengobarkan aksi teror dalam upaya merebutkembali kekuasaan di negeri yang sarat dengan kekerasan itu.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 67/84
TAJUK RENCANA Cegah Banjir Terulang
BANJIR yang menggenangi Jakarta sejak sepekan lalu menimbulkan penderitaan bagi
warga yang rumahnya terendam selain kerugian pada kota.
Pusat Kendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta hingga Minggu
(19/1) mencatat, hampir 44.000 orang mengungsi akibat banjir. Setidaknya tujuh orang
meninggal karena sakit, tenggelam karena terpeleset atau terjatuh, hingga tersetrum.
Banjir juga merendam Manado, Makassar, beberapa lokasi di pantai utara Jawa Barat, dansejumlah daerah lain. Kerugian materi diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
Banjir telah merusak bangunan dan infrastruktur, sekaligus menurunkan produktivitas
nasional. Warga menderita sakit, pekerja tak dapat berangkat ke tempat kerja, dan pelajar tak
dapat bersekolah. Banjir menghambat kelancaran distribusi barang kebutuhan sehari-hari
hingga ekspor.
Banjir juga menimbulkan masalah kejiwaan, seperti rasa tidak aman, cemas, dan tertekan.
Pada tingkat rumah tangga, tidak sedikit yang kehilangan pendapatan karena tidak dapat
bekerja. Bukan tidak mungkin jumlah keluarga miskin akan bertambah.
Meski masih harus dilihat dalam waktu lebih panjang, banjir yang melanda Jakarta dua tahun
berurutan mengingatkan pentingnya bertindak segera dan fokus. Apalagi, faktor alam bukan
penyebab utama banjir kali ini.
Luas wilayah yang terendam banjir di Jakarta pada Januari ini lebih kecil dibandingkan
dengan tahun 2013. Warga yang mengungsi jumlahnya juga lebih sedikit daripada tahun lalu.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan, curah hujan pada awal tahun
ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan sejumlah langkah jangka pendek, seperti
pengalihan area jatuhnya curah hujan melalui modifikasi cuaca dan pembersihan sungai dan
waduk dari sampah. Relokasi warga dari bantaran kali masih menjadi pekerjaan rumah
karena menunggu tempat tinggal pengganti.
Melihat kerugian yang ditimbulkan, terutama di Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan
dan pusat ekonomi, banjir bukanlah pilihan. Namun, mengatasi banjir tidak cukup dengan
penanganan jangka pendek. Penanganan banjir adalah kerja simultan lintas sektor, lintas
kelembagaan, serta melibatkan pemerintah dan masyarakat.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 68/84
Koordinasi antarsektor pemerintah serta antara pemerintah pusat dan daerah sangat
menentukan. Penyusunan tata ruang dan tata wilayah wajib memperhatikan keselarasan
lingkungan, tetapi sama pentingnya memastikan tata ruang dan tata wilayah tidak kalah oleh
kepentingan ekonomi sesaat, apalagi kepentingan kelompok.
Ego sektoral harus luruh dan para pengambil keputusan harus cukup rendah hati untuk
bekerja sama karena yang paling menderita adalah rakyat, terutama mereka yang miskin.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 69/84
Falsafah Pemidanaan
Oleh: JE Sahetapy
FALSAFAH pemidanaan jarang dibahas secara mendalam di fakultas hukum.
Biasanya disinggung sepintas lalu dalam perkuliahan hukum pidana, bahkan ada yang
tidak sama sekali.
Kalaupun dibahas, ada tiga teori yang dikemukakan dalam rangka penjatuhan pidana.
Pertama, bersifat pembalasan (retribution). Ia melihat ke belakang, dalam arti perbuatan yang
telah dilakukan itu ”kejam” atau sangat antisosial atau tidak.
Kedua, bertalian dengan aspek menakutkan (deterrence). Dalam konteks ini diharapkan
perbuatan seperti yang dilakukan itu tidak diulangi lagi, sekaligus peringatan kepada calon-
calon pelaku kejahatan agar tidak meniru atau mengikuti perbuatannya yang jahat itu. Ketiga,
campuran atau gabungan dari sifat pembalasan dan aspek menakutkan.
Teori-teori tersebut dalam penologi atau hukum penitensier dikupas habis-habisan. Yang
sering dilupak an adalah aspek ”kultur” yang perlu dianalisis silang atau dikaji secara lebih
holistik, sebab faktor kultur sangat menentukan dalam pemidanaan. Sahetapy pernah
membahasnya dalam perspektif kriminologi dengan nama teori ”Sobural”, yaitu akronim dari
”nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktural masyarakat bersangkutan”.
Tak mengherankan jika reaksi terhadap penjatuhan pidana dalam soal korupsi cuma begitu
saja. Buku-buku hukum pidana dalam bahasa Belanda pun kalau membahasnya tidak
mendalam. Biasanya masalah pemidanaan dengan segala ramifikasinya dikupas dalam
penologi (hukum penitensier) atau kriminologi atau sosiologi hukum pidana.
Ada pula yang berargumentasi berdasarkan pengalaman di masa lalu sebagai penegak hukum
di lembaga peradilan. Selain itu, ada yang mengkaji sebagai pendidik S-1, S-2, S-3, atausebagai guru besar dengan pendalaman yang (sangat) terbatas. Padahal, secara filosofis dapat
dibaca dalam Bakker en De Graaf tentang ”Wijsgerig ethiek van de twintigste
eeuw, Hoofdlijnen in het huidige denken over mens en moraal” (1982) (Dialihbahasakan:
Etik Falsafati dari Abad Ke-20, Garis Besar dalam Pemikiran Manusia dan Moral ).
”...ervaring is per definitie nooit afgesloten, maar een voortgaand proces” (alih bahasa secara
bebas: pengalaman berdasarkan definisi tidak pernah berakhir, tetapi suatu proses yang terus
berlaku).
Korupsi di era Reformasi ibarat kanker ganas yang terus merajalela. Mereka yang korupsi
bukan saja orang-orang terhormat di Senayan (DPR), juga para pejabat di seluruh aras birokrasi dari Papua sampai Aceh. Latar belakang mereka berbeda-beda. Dalam ungkapan
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 70/84
kolonial: ” Hoe groter geest, hoe groter beest ” (alih bahasa secara bebas: Makin tinggi rohani
atau kepandaian, makin besar kebinatangannya).
Buka hati nurani
Dalam keadaan yang demikian amburadul — di mana tak ada ketegasan pemimpin sertacontoh dan teladan, kecuali politik pencitraan penuh kemunafikan — hakim tak saja harus
membaca dan mempertimbangkan dengan bijak pasal-pasal pemidanaan yang terdiri dari
huruf-huruf mati dengan roh yang menghidupkan. Ia harus membuka hati nuraninya untuk
mendengarkan keluh kesah rakyat yang menderita akibat ulah para koruptor. Atau menyimak
kata-kata bombastis dari koruptor, seperti ”potong jari saya” atau ”potong leher saya”, atau
”gantung saya di Monas”.
Kata-kata bombastis penuh retorika kosong, yang mencerminkan apa yang ditulis oleh tokoh
kriminolog yang terkenal di Amerika Serikat, Marvin E Wolfgang (1979): ” Itu bukan dosa
dalam jiwanya, tetapi penyakit dalam pikirannya, yang harus diubah (baca: dibasmi)”.
Setuju atau tidak terhadap pidana berat yang dijatuhkan boleh-boleh saja, tetapi harus
berdasarkan argumentasi yang solid, sehat, dan bermanfaat. Selama rakyat setuju dengan
pidana yang memberatkan, itu cukup untuk diaminkan saja. Jika perlu, lembaga
pemasyarakatan para koruptor yang korupsi besar-besaran ditempatkan di Boven
Digoel/Tanah Merah di dekat Merauke, Papua. Mereka tidak perlu dipidana mati. Cukup
dibiarkan dengan pidana kumulatif sambil merenungkan ”dosa” mereka.
Korupsi dewasa ini sudah mewabah. Lalu siapa yang salah dan harus bertanggung jawab?
Ada yang mengatakan yang salah pemimpin bangsa dan negara. Ada pula yang mengatakan
hukum dengan segala sistemnya serta aparatur yang tak becus. Ada pula yang menunjuk pada
”busuknya” aparat penegak hukum. Ada pula yang berkesimpulan putusan-putusan
pengadilan dengan hujatan nama Tuhan, yaitu ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa”, padahal putusan tersebut menghujat nama Tuhan berupa pemerasan, korupsi, dan
sebagainya. Jadi, seharusnya ”Demi Keadilan Berdasarkan Pancasila”. Pancasila di sini
sebagai weltanschauung atau falsafah hidup bangsa.
Kalau dikaji secara filosofi, maka apa yang diucapkan sosio-kriminolog Gabriel Tarde (1843-
1904) benar: ”Society has the criminals it deserves”. Dengan lain kata: masyarakatlah yangmenghasilkan para penjahat/para koruptor itu.
JE SAHETAPY
Guru Besar Hukum Pidana
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 71/84
Aparatur Sipil Negara
Oleh: Miftah Thoha
PERTENGAHAN Desember 2013 Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil
Negara yang disusun Komisi II DPR empat tahun yang lalu disahkan sidang pleno
DPR.
RUU ini lama dibicarakan pemerintah. DPR hanya membutuhkan waktu enam bulan untuk
membahasnya, sedangkan pemerintah perlu waktu hampir empat tahun. Bahkan, sekelompok
aparat pemerintah daerah yang dimobilisasi pejabat pemerintah pusat berdemonstrasimenolaknya.
Empat tahun lalu, DPR menyusun RUU ini dibantu dua guru besar dari UGM di bidang ilmu
administrasi negara dan dua guru besar dari UI di bidang yang sama.
Mengapa alot?
UU ASN mengatur soal profesi pegawai negeri sipil (PNS). Selama republik ini berdiri
semenjak proklamasi, setiap pemerintah membuat UU yang mengatur hal ihwal pegawai
negeri tidak pernah menyebut profesinya.
Yang diatur hanya perihal proses administrasi kepegawaian, seperti proses pengangkatan,
penerimaan, penempatan, promosi dan pemberhentian atau pensiun pegawai negeri beserta
hak-hak dan kewajibannya. Padahal, di dalam PNS itu banyak sekali jabatan-jabatan profesi,
seperti jaksa, hakim, profesor, dokter, polisi, rektor, dan guru.
Dalam UU ASN ini, banyak hal baru yang membuat masalah-masalah yang sering kali
muncul dalam manajemen kepegawaian direformasi. Semangat UU ini adalah melakukan
reformasi dan perbaikan serta menghilangkan masalah-masalah yang timbul di dalam
manajemen kepegawaian.
Keberadaan masalah-masalah itu sebelumnya justru banyak dimanfaatkan pejabat-pejabat
yang tidak bersih, yang menjadikannya sebagai obyek perdagangan atau bisnis di dalam
pengangkatan dan promosi pegawai yang dilakukan para pejabat di daerah ataupun di pusat.
Intervensi kekuasaan pejabat politik sering kali menyebabkan pengangkatan pejabat dan
pegawai yang tidak terbuka dan tidak kompeten.
Netralitas pegawai yang diatur oleh UU sebelumnya juga tidak dijalankan secara konsekuen.
Banyak PNS yang diserobot agar mendukung kekuatan partai politik tertentu. Pegawainya
ditindak tetapi partai yang menyerobot tidak diapa-apakan. Pejabat pembina dan pejabat yang
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 72/84
berwenang yang mengaburkan makna netralitas pegawai negeri. Banyak lagi persoalan
kepegawaian yang terjadi selama ini, yang akan diperbaiki UU ini.
Salah satu yang kemudian oleh UU ASN diatur adalah Merit System Protection Board (badan
yang melindungi pelaksanaan sistem merit). Badan ini dinamakan Komisi Aparatur Sipil
Negara (KASN). UU ini menetapkan setiap pelanggaran sistem merit akan dikenai sanksi
pidana yang tegas. Hal itu misalnya mengangkat pegawai atau pejabat yang tidak terbuka dan
didasarkan pada pertimbangan politik, bukan didasarkan atas kompetensi individual calon
yang dibutuhkan oleh kompetensi jabatan yang diisi.
Pengembangan sistem karier yang lambat dan tidak menjanjikan ( promising ) yang
mendasarkan prinsip senioritas dan prinsip acceptability bisa membuat frustrasi bagi PNS.
Dalam UU ASN, sistem ini diperbaiki dengan menetapkan bahwa pengembangan karier PNS
bukan didasarkan pada pangkat dan jabatan, melainkan pada kompetensi calon.
Banyak lagi masalah-masalah kepegawaian yang akan diperbaiki oleh UU ASN, dan upaya
ini memunculkan resistensi dari mereka yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama.
Barangkali ini yang membuat alotnya pembahasan RUU ASN di kalangan pemerintahan.
Disahkannya UU ini menjadi semacam warisan (legacy) pemerintahan SBY untuk
merealisasikan reformasi birokrasi yang diharapkan akan membawa dampak positif terhadap
citra dan sosok birokrasi kita yang akan datang.
Subyek reformasi
Meskipun telah digariskan pelaksanaannya, reformasi birokrasi ini belum semuanya bisadilakukan. Ada tiga subyek yang harus direformasi. Pertama, organisasi lembaga birokrasi
yang meliputi organisasi lembaga kementerian dan lembaga non-kementerian berikut
organisasi lembaga non-struktural serta organisasi lembaga pemerintah daerah.
Kedua, semua sistem administrasi negara yang dijalankan di dalam organisasi lembaga-
lembaga tersebut. Ketiga, manajemen sumber daya aparatur.
Organisasi dan sistem birokrasi agak lambat direformasi oleh pemerintahan SBY. Organisasi
lembaga birokrasi kita termasuk paling besar dibandingkan dengan pemerintahan Orde Baru.
Dulu di setiap kementerian, paling sedikit di bawah posisi menteri terdapat lima hingga enam
pejabat eselon satu, berupa direktur jenderal, inspektur jenderal, sekretaris jenderal, dan
badan. Kini, di bawah menteri ada 13 hingga 17 pejabat eselon satu, termasuk staf ahli.
Sistem administrasi yang digunakan sering kali tidak jelas. Suatu keputusan yang baru saja
dibuat dengan mudah diubah dan diganti dengan keputusan lain. Peraturan yang satu bisa
bertentangan dengan peraturan yang lain.
Sistem hubungan kerja antara jabatan karier birokrasi dan jabatan politik sampai detik ini
belum diatur. Rangkap jabatan antara pejabat negara dan pimpinan partai politik tidak pernah
disentuh oleh upaya reformasi birokrasi. Inilah barangkali yang membuat tata
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 73/84
kepemerintahan kita tidak hemat, boros, dan kinerja anggaran tidak proporsional dan juga
tidak tepat sasaran
Masalah-masalah kepegawaian atau bidang sumber daya manusia inilah yang kini diperbaiki.
Unsur manusia ini memang merupakan unsur yang menentukan seberapa jauh organisasi
lembaga dan sistemnya bisa dijalankan. Kepada unsur manusia inilah, organisasi dan sistem
bertumpu.
Ada yang berpendapat, melalui reformasi bidang aparatur ini, akan dicapai pula sasaran
reformasi di bidang kelembagaan dan sistem. Sistem yang baik dijalankan oleh orang yang
tidak baik bisa mengakibatkan hasil yang kurang baik. Sebaliknya, sistem yang kurang baik
yang dijalankan oleh orang-orang yang baik, jujur, bermoral, dan bersih akan menghasilkan
sistem organisasi yang baik.
Dengan demikian, perbaikan organisasi dan sistem yang belum sempurna akan melahirkan
tata kepemerintahan yang baik. Dalam hal ini, UU ASN ibaratnya sekali mendayung dua-tiga
pulau terlampaui.
MI FTAH THOHA
Guru Besar Administrasi Publik UGM
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 74/84
Memperluas Lensa
AntikorupsiOleh: Widodo Dwi Putro
SELAMA ini lensa anti-korupsi hanya ditujukan kepada penyelenggara kekuasaan
negara dengan mempertimbangkan unsur kerugian negara. Bila pemberantasan
korupsi hanya sekadar urusan mengontrol pejabat publik, korupsi bisa tetap sajasubur, terutama di arena kekuasaan lain, yaitu bisnis.
Berawal dari Colbert, menteri keuangan masa Louis XIV di Perancis, yang menulis kepada
seorang pengusaha- pedagang dengan pertanyaan: ”Que fault-il faire pour vous aider?”
(Bagaimana kami bisa menolong Anda?). Sang pengusaha-pedagang menjawab pendek:
” Nous lassez faire” (Biarkan kami sendiri).
Jawaban itu sangat populer dalam dunia merkantilis dan kemudian memengaruhi
perkembangan hukum liberal, yakni pemisahan antara sektor publik dan privat. Dalam
pandangan hukum liberal, negara tidak mempunyai kewenangan memeriksa sektor privat jika
ada penyimpangan.
Pandangan hukum liberal ini dapat kita temukan dalam Undang-Undang Pemberantasan
Tidak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001). Pasal 3 UU No.
31/1999 menyebutkan, ”Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara...”.
Syarat terpenuhinya unsur korupsi hanya pada ”kerugian keuangan negara” menunjukkan
adanya semacam garis batas antara publik dan privat. Jika ada malapraktik sektor privat yang
merugikan masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat memaksakan
pemeriksaan.
Ajaran hukum liberal yang memisahkan secara total antara sektor publik dan privat tidak bisa
kita terima. Bagaimana mungkin perusahaan swasta yang mengelola tabungan masyarakat,
berurusan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, pembangunan
infrastruktur, dan menyangkut hajat hidup orang banyak lainnya masih disebut sektor privat?
Praktik bisnis telah merambah kawasan publik sehingga seharusnya tidak steril dariakuntabilitas publik.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 75/84
Masih ingat skandal korupsi di tubuh Enron, Merck, Tyco International, Adelphia, Disney,
Xerox, WorldCom, Imclone, dan Global Crossing? Skandal itu tidak hanya menyebabkan
prahara di pasar bursa, tetapi juga ribuan warga kehilangan pekerjaan. Amerika Serikat yang
pro-pasar bebas dan hukum liberal akhirnya mengusut korupsi di korporasi swasta.
Kasus yang menerpa perusahaan raksasa itu membuka mata bahwa korupsi bukan
monosentris, melainkan polisentris. Malapraktik bisnis di Indonesia sesungguhnya lebih
ganas dari apa yang terjadi di AS, misalnya kasus megakorupsi BLBI yang melibatkan
pejabat teras.
Kita selama ini menganggap akar korupsi hanya pada aparatur negara, padahal berkelindan
ke mana-mana. Kasus daging sapi impor, suap yang menjerat Ketua MK, izin eksplorasi dan
eksploitasi pertambangan, serta penggelapan pajak selalu ada kekuatan bisnis yang mengatur.
Partisipasi masyarakat
Target pemberantasan korupsi semestinya tidak hanya pada kekuasaan negara, tetapi juga
pada setiap bentuk kekuasaan yang mempunyai konsekuensi pada kehidupan masyarakat.
Kita sekarang hidup di zaman ketika bisnis menjadi locus kekuasaan raksasa baru.
Kalau lensa pemberantasan korupsi ”gelombang pertama” lebih fokus pada penyelenggara
negara dan kerugian keuangan negar a, ”gelombang kedua” sekaligus juga diarahkan pada
malapraktik bisnis. Argumentasi yuridis pemberantasan korupsi ”gelombang kedua” tidak
hanya semata-mata karena ”kerugian keuangan negara”, tetapi diperluas ”kerugian
masyarakat”.
Indonesia telah lama meratifikasi United Nations Against Corruption (Konvensi PBB
Menentang Korupsi) 2003 melalui UU No 7/2006. Pasal 21 dan 22 dalam konvensi tersebut,
mengategorikan korupsi ”bribery in the private sector ” (peyuapan di sektor swasta) dan
”embezzlement of property in the private sector ” (penggelapan kekayaan dalam sektor
swasta).
Ratifikasi ini dapat digunakan sebagai bahan penting dalam mengamandemen Undang-
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memperluas ”unsur kerugian keuangan
negara” dengan menambahkan ”kerugian masyarakat”, baik oleh aparatur negara maupun
swasta. Dengan menambahkan ”unsur kerugian masyarakat” dalam Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ruang partisipasi masyarakat tidak hanya melaporkan
dugaan korupsi, tetapi juga aktif melakukan gugatan perdata terhadap perkara korupsi.
Jika suap-menyuap dalam tender proyek merugikan masyarakat, misalnya kerusakan
lingkungan, buruknya sarana, dan fasilitas publik, masyarakat dapat menggunakan Pasal 98
KUHAP yang mengatur penggabungan pidana dan perdata yang dalam praktik masih
konvensional: jaksa hanya menuntut pidana dan subsider uang pengganti dengan menyita aset
koruptor. Uang yang disita itu masuk ke kas negara, bukan ke masyarakat yang dirugikan.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 76/84
Cara baru pihak ketiga (masyarakat) yang dirugikan bisa bersama-sama jaksa memasukkan
kerugian dalam dakwaan. Tuntutan ganti rugi terhadap perkara korupsi yang dikabulkan
hakim nanti dapat digunakan untuk kepentingan publik, misalnya memperbaiki sekolah dan
membangun jembatan.
Seorang ibu bisa mengatakan kepada anaknya: ”Sekolahmu yang bocor telah diperbaiki dari
dana kemenangan masyarakat melawan koruptor di pengadilan.”
Jika pemberantasan korupsi dapat dinikmati langsung oleh masyarakat, tidak hanya lembaga
swadaya masyarakat (LSM) yang aktif mengontrol korupsi, tetapi juga masyarakat luas.
WIDODO DWI PUTRO
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 77/84
Akrobat Larangan Ekspor
Mineral MentahOleh: Faisal Basri
UNDANG-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
dengan tegas menyatakan, pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan
khusus wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan (Pasal 103)
selambat-lambatnya lima tahun sejak undang-undang ini diundangkan (Pasal 170).
Sebagaimana ”penyakit” undang-undang lain pada umumnya, Undang-Undang
Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan ketentuan lebih rinci diatur dengan
peraturan pemerintah dan ketentuan lebih rinci dari peraturan pemerintah diatur dengan
peraturan menteri.
Pengusaha membutuhkan kepastian. Investasi yang harus dibenamkan untuk pengolahan
mineral membutuhkan dana relatif besar. Sudah barang tentu pengusaha baru bisa mengambil
langkah nyata dan terukur setelah segala aturan jelas, terutama terkait dengan mekanisme
insentif dan disinsentif.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara baru terbit 1 Februari 2010. Peraturan menteri baru dikeluarkan dua tahun
kemudian, 6 Februari 2012. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Nomor 7 Tahun 2012 yang mengatur kadar kemurnian ini mengalami dua kali revisi, masing-
masing dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2012 pada 6 Mei 2012 dan
Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2013 pada 1 Agustus 2013.
Tak berhenti di situ. Beberapa hari menjelang pemberlakuan larangan ekspor mineral mentah
pun, Presiden masih berwacana dengan meminta pandangan mantan Menteri Kehakiman
Yusril Ihza Mahendra. Akhirnya keluar perubahan kedua atas PP Nomor 23 Tahun 2010
lewat PP Nomor 1 Tahun 2014 satu hari sebelum tenggat 12 Januari 2014. Pada hari yang
sama, terbit pula Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014.
Di tengah ketidakpastian regulasi, pengusaha terus menggenjot ekspor mineral mentah.
Selama kurun waktu empat tahun terakhir, ekspor sejumlah hasil tambang naik berlipat
ganda. Pemerintah seharusnya sudah mengantisipasi perilaku pengusaha sejak dini dengan
menerapkan pajak (bea keluar) progresif atas ekspor tambang/mineral belum diolah.
Kenyataannya, peraturan pajak progresif baru dikeluarkan tahun ini.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 78/84
Tarik ulur sedemikian keras. Aneh jika pada detik-detik terakhir tenggat pemerintah masih
menghitung-hitung untung-rugi penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terhadap
ekspor, penerimaan negara, dan pengangguran.
Karena aturan kerap berubah, ditambah situasi sektor eksternal perekonomian kita yang
sedang tertekan, akhirnya pemerintah memberikan banyak kompromi dan terkesan
diskriminatif yang bisa menguntungkan perusahaan-perusahaan tambang raksasa.
Pemerintah praktis tidak menyiapkan sarana pendukung bagi upaya peningkatan nilai tambah
hasil tambang. Usaha peleburan merupakan proses produksi yang membutuhkan energi listrik
sangat besar dan fasilitas penunjang seperti pelabuhan dan jalan. Kalau semua harus
dibangun oleh pengusaha, ongkos tetap ( fixed cost ) sangat besar. Pemerintah sepatutnya
sudah sejak awal mengantisipasi dengan mengarahkan lokasi pengolahan, lalu menyediakan
fasilitas penunjang. Tidak bisa menggunakan kiat simsalabim.
Setidaknya, pemerintah menawarkan insentif bagi perusahaan yang terpaksa harus
membangun sendiri fasilitas penunjang yang seharusnya merupakan tanggung jawab
pemerintah. Pemberian insentif dimungkinkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
sebagaimana tercantum pada Pasal 168.
Regulasi yang tidak stabil dan beragam peraturan turunannya yang dikeluarkan oleh
kementerian-kementerian terkait berpotensi menjadi ajang tawar-menawar dan memperlebar
celah praktik korupsi. Sudah sepatutnya sejak dini dilakukan evaluasi untuk menguji
konsistensi sejumlah peraturan dan dibuat sesederhana mungkin. Jangan sampai berbagai
regulasi justru menyuburkan praktik pemburuan rente. Tujuan mulia Undang-Undang Nomor4 Tahun 2009 harus diperkokoh dengan penguatan inclusive economic institutions, bukan
sebaliknya memperkokoh extractive economic institutions.
Revisi atas peraturan pemerintah dan peraturan di tingkat menteri yang terjadi berkali-kali
jangan-jangan mengindikasikan sumber masalahnya ada pada Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 sendiri.
Tanpa perombakan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengandung banyak
kelemahan, niscaya peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak akan pernah optimal,
bahkan menimbulkan peluang untuk dibatalkan lewat peninjauan kembali ke MahkamahAgung, sebagaimana pernah terjadi. Jangan sampai undang-undang yang berlaku justru
bertentangan dengan tujuan mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, bukan
bagi orang seorang.
Agar konsisten dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam lainnya, sudah
sepatutnya kita memiliki undang-undang pengelolaan sumber daya alam yang menjamin bagi
kemakmuran rakyat, yang menjadikan sumber daya alam menjadi berkah, bukan kutukan.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 79/84
FAISAL BASRI
Ekonom
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 80/84
Tahun Permainan Politik
Oleh: Yonky Karman
Barang siapa mempermainkan permainan akan menjadi permainan-permainan.
Bermainlah untuk bahagia, tetapi janganlah mempermainkan bahagia.
Driyarkara
PEMILIHAN umum seperti sebuah permainan. Ada pemain (lama dan baru) dan
wasit. Permainannya ada yang cantik, juga ada yang kasar. Ada akrobat politik untuk
memenangkan hati rakyat dan merebut kursi kekuasaan.
Yang jelas, kalau motivasi dasar sang politisi bukan memperjuangkan kepentingan rakyat,
pesona citra menjadi lebih utama daripada kemampuan dan integritas pribadi. Partai juga tak
peduli kompetensi dan rekam jejak calon yang diusungnya. Tiada pertarungan ideologis.
Yang penting logistik calon dan penampilannya. Rakyat sebenarnya cukup cerdas untukmemilih, tetapi persoalannya adalah apakah cukup banyak calon cerdas.
Banalitas politik
Dalam sebuah diskusi di Jakarta ( Kompas, 19/12/2013), Wakil Ketua DPR berkomentar
tentang wajah DPR periode 2014-2019 yang lebih dari 70 persen akan diisi wajah lama.
Praktik politik transaksional masih berlanjut. Motivasi banyak anggota legislatif masih demi
kursi kekuasaan dan kepentingan ekonomi.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK menambahkan, banyak pejabat tinggirendah kompetensi dan integritas sehingga negara terus-menerus dibiarkan merugi. Kualitas
keputusan politik untuk menempatkan pejabat tinggi pada posisi-posisi strategis sangat
berorientasi kekuasaan. Hakim konstitusi yang seharusnya jadi tumpuan akhir untuk
peninjauan kembali undang-undang dan putusan final sengketa hasil pemilu justru jadi
penyebab ambruknya tatanan bernegara. Ini dosa politik eksekutif dan legislatif bersama-
sama.
Demokrasi kita baru sebatas menghasilkan pemimpin yang siap maju, tetapi tak siap mundur,
penguasa dan bukan pelayan rakyat. Bupati yang tak mendapat tiket pesawat dan kemudian
memblokir bandar udara sipil adalah contoh pejabat tinggi yang rendah adab publik. Kepaladaerah dilantik di rutan. Pejabat dengan heroik tetap menjabat dari dalam tahanan. Perasaan
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 81/84
rakyat yang butuh pemimpin benar dan bersih diabaikan. Air mata politisi kita hanya cukup
untuk menangisi diri, tetapi tak untuk menangisi penderitaan rakyat.
Dengan kualitas politisi seperti itu, legislatif tak punya kompetensi dan kapasitas moral untuk
mengoreksi kebijakan eksekutif, untuk menjadi corong suara rakyat, untuk memperjuangkan
kepentingan bangsa. Eksekutif juga miskin terobosan dan prestasi. Banyak terjadi kejahatan
birokrasi yang sengaja membuat celah untuk praktik bernegara yang rendah akuntabilitas dan
efisiensi.
Korupsi seperti tak ada matinya, kini menurun ke generasi lebih muda. Politisi korup adalah
parasit bangsa yang menurunkan kualitas demokrasi. Indeks Demokrasi Indonesia
memperlihatkan tren penurunan dari skor 67,30 (2009) menjadi 63,17 (2010), 65,48 (2011),
dan 62,63 (2012). Penyelenggara negara seperti tak peduli kapal besar republik yang bisa
tenggelam bersama rakyat di dalamnya. Yang penting, diri sendiri selamat.
Politik (dan) ekonomi
Indonesia sedang mengalami tekanan defisit neraca perdagangan yang membuat rupiah
kehilangan keperkasaan. Impor lebih besar daripada ekspor. Lebih besar belanja negara
daripada pendapatannya. Pemerintah membiarkan dengan bebas pembayaran transaksi
dengan mata uang asing. Kini koruptor pun ikut-ikutan.
Fenomena defisit transaksi berjalan itu, yang baru pertama kali terjadi sejak krisis ekonomi
1997-1998, berlangsung sejak 2012, tanpa kerja keras pemerintah untuk membalik arah
neraca perdagangan. Pemerintah nyaris tak berbuat sesuatu dengan deindustrialisasi dan
pelemahan ekspor manufaktur dua dekade terakhir. Pernah jadi eksportir sapi pada 1960-an
sampai 1970-an ke Singapura dan Hongkong, setelah itu Indonesia puas jadi importir dengan
harga beli daging sapi jauh lebih mahal daripada di negeri kaya.
Daripada membenahi fundamental dan infrastruktur ekonomi, pemerintah membiarkan pasar
domestik dikuasai produk impor. Indonesia sudah kalah berdagang di pelataran negeri
sendiri. Para nabi ekonomi seperti suara yang berseru-seru di padang gurun, sementara
pemerintah sibuk berwacana. Republik berjalan seperti tanpa kemudi, lemah koordinasi
antarkementerian dan antarpemda.
Rakyat harus jeli memilih calon yang benar-benar paham untuk meningkatkan daya saing
bangsa dalam dunia dagang. Dulu, selama hampir 200 tahun, Nusantara dikuasai hanya oleh
Kompeni (Verenigde Oost Indische Compagnie), sebuah kongsi dagang Hindia Timur,
sebelum akhirnya dijajah Kerajaan Belanda. Setelah merdeka, pertumbuhan tinggi ekonomi
Indonesia yang dibangga-banggakan lebih ditopang konsumsi domestik dan ekspor bahan
mentah. Eksploitasi sumber daya alam kian liberal di era Reformasi dalam kerangka
perdagangan bebas. Dengan Singapura, negeri tanpa sumber daya alam saja, hubungan
dagang Indonesia defisit signifikan. Bahkan, urutan Indonesia sebagai negara eksportir jauh
di bawah negeri kecil yang jadi mitra kental kapitalis Barat. Kepentingan ekonomi Indonesia
dan kekuatan rupiah pun ditentukan dari salah satu pusat keuangan dunia itu.
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 82/84
Indonesia dikenal lunak dan mudah mengalah dalam memperjuangkan kepentingan nasional.
Kita harus belajar dari kegigihan India dalam Konferensi Tingkat Menteri Ke-9 Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO) di Bali, bulan lalu, sehingga negara boleh meningkatkan
cadangan pangan nasional sampai 15 persen. India yang berpenduduk 1,2 miliar sadar bahwa
mereka sendirilah yang harus menjamin ketahanan pangan dalam negeri.
Ketidakberdayaan Indonesia di tingkat internasional sebagian ditentukan oleh kapasitas
manusianya. Menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, kualitas manusia
Indonesia masih pada peringkat ke-121 (dari 185 negara) dan tingkat korupsinya pada
peringkat ke-118 (dari 174 negara).
Dengan kapasitas sumber daya manusia yang rendah, orang kita masih membius diri dengan
agama. Tengoklah, kunci kemajuan negara Islam seperti Qatar dan Uni Emirat Arab bukan
agama, melainkan investasi besar dalam pendidikan dan keseriusan memberantas korupsi.
China menjadi negara berkembang yang disegani dunia juga bukan karena agama, melainkanekonominya yang kuat. Dari situ, bangsa itu berjaya di bidang olahraga, di laut, sampai ruang
angkasa.
Ekonomi dan politik di era modern bagai dua sisi dari keping mata uang. Politik sejatinya
menyangkut kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang dan untuk itu ekonomi adalah
jalannya. Kini Indonesia hampir pasti tak berhasil tepat waktu untuk naik kelas menjadi
negara dengan pendapatan menengah-atas, terperangkap dalam kelompok negara
berpendapatan menengah-bawah.
Evaluasi akhir tahun memperlihatkan realisasi pemasukan pajak dan produksi minyaknasional tak mencapai target. Program perumahan rakyat jauh dari realisasi. Penyerapan
anggaran belanja rendah dan sisa anggaran dihabiskan dengan iklan layanan masyarakat.
Inefisiensi belanja negara pada gilirannya melemahkan kapasitas sosial negara.
Dalam keadaan memprihatinkan itu, masuklah kita semua dalam kemeriahan menyongsong
pesta demokrasi. Rakyat akan menilai mana politisi yang memperjuangkan ketahanan
pangan, energi, dan fiskal dengan langkah-langkah konkret dan radikal, mana pula yang
menjadikan politik permainan untuk membahagiakan diri, keluarga, dan kroni. Berpolitiklah
untuk bahagia, tetapi jangan mempermainkan politik. Jangan mempermainkan kebahagiaan
rakyat. Politik sejatinya membahagiakan rakyat. Selamat datang tahun politik!
YONKY KARMAN
Pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 83/84
Mendagri dan Proyeksi
Bencana AcehOleh: Usman Hamid
AKHIR tahun lalu, tepatnya 27 Desember 2013, DPR Aceh mengesahkan Rencana Tata
Ruang Aceh yang baru.
Tiga hari kemudian, kalangan mahasiswa, aktivis, dan perwakilan warga berdemonstrasi didepan gedung DPRA. Isu ini heboh di Aceh, tapi sepi dari perhatian publik nasional. Ada
apa?
Pasca-Perjanjian Helsinki, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menerbitkan
serangkaian kebijakan di bidang pembangunan ekonomi. Niatnya baik. Pemerintahan terpilih
berusaha menyediakan lapangan usaha bagi warganya yang pernah angkat senjata.
Lebih dari itu adalah membangkitkan ketenangan dan kesejahteraan orang Aceh. Pada era
Soekarno hingga awal rezim Soeharto, Aceh jadi salah satu lumbung padi Indonesia, bahkan
Asia. Namun terpuruk sejak Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) pada1989.
Kali ini, DPR Aceh memandang perubahan rencana tata ruang ini mendesak. Mereka menilai
yang lama tak memungkinkan bagi Aceh bisa mengelola sumber kekayaan alamnya sendiri
dan untuk kesejahteraan rakyat mereka sendiri. Dari proyek perkebunan sawit berskala besar
sampai pertambangan emas. Ini dapat dimengerti.
Namun, masalahnya tak sesederhana itu. Urusan hutan di Aceh ini telah dibahas sejak lama
dan sempat jadi isu kontroversial awal 2013. Saat itu ada kabar Pemerintah Aceh akan
membuka lahan hutan lindung seluas 1,2 hektar demi perkebunan sawit dan pertambangan.
Jika ini benar, jelas terbentang potensi bencana alam di masa depan.
Kita wajib menghormati otoritas pemerintahan Aceh, termasuk DPR Aceh. Namun, tak
berarti kita tak boleh menyampaikan kritik dan peninjauan ulang. Apalagi jika ada potensi
bencana di balik keputusan itu. Kunci akhir keputusan ini ada di tangan Kementerian Dalam
Negeri.
Pertama, sejak 2000 hingga 2012, Indonesia mengalami deforestasi yang amat drastis. Tak
terkecuali di Aceh. Pada jangka pendek, tentu investasi perkebunan dan tambang bisa
menghasilkan pendapatan besar. Dampak jangka panjangnya tak kalah serius. Sekarang saja
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 20 Januari 2014
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-pilihan-kompas-20-januari-2014 84/84
ada banjir bandang, longsor, jalan rusak, atau rumah-rumah roboh dan jatuh korban jiwa.
Rakyat Aceh juga yang menderita.
Kedua, analisis dampak lingkungan yang beredar di tangan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh
juga telah secara konsisten memperingatkan akibat konversi kawasan hutan. Secara ekologis,
ini sangat sensitif, terutama karena wilayah itu curam dan medan yang bergelombang. Bagi
pembangunan jangka panjang dan upaya mitigasi bencana, reboisasi lebih dinilai sebagai cara
yang masuk akal ke depan bagi Aceh. Jadi, bukan deforestasi!
Ketiga, secara legal, inilah kesempatan Menteri Dalam Negeri memeriksa isi perubahan
rencana tata ruang tersebut: apakah konsisten dengan Pasal 150 UU Pemerintahan Aceh No.
11/2006 yang berbunyi: (1) Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh melakukan
pengelolaan kawasan ekosistem Leuser di wilayah Aceh dalam bentuk pelindungan,
pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan, dan pemanfaatan secara lestari; (2)
Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota dilarang mengeluarkan izin pengusahaan hutan dalam kawasan ekosistem Leuser sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
Lebih jauh, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang diatur oleh UU No. 26/2007 juncto
PP No. 26/2008 telah tersurat menunjuk ” Ekosistem Leuser sebagai Kawasan Strategis
Nasional untuk Fungsi Perlindungan Lingkungan dan melarang aktivitas yang dapat
mengurangi fungsi perlindungan lingkungan Kawasan Ekosistem Leuser ”.
Kita menanti keputusan tepat dan bijaksana. Mendagri punya tak lebih dari 14 hari kerja
untuk mengevaluasi dan memberi tanggapan resmi, sekitar 21 Januari mendatang,
mengembalikan hasil kajian kritisnya kepada Gubernur Aceh untuk diterapkan.
USMAN HAM ID
Pendiri Public Virtue dan Change.org Indonesia; Mahasiswa Pascasarjana Australian
National University College of Asia and the Pacific
Top Related