ARAH KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG KOMUNIKASI

disampaikan oleh :

Direktur Politik dan Komunikasi

Jakarta, 4 Desember 2017

2

Bidang Komunikasi dalam RPJPN 2005 – 2025

RPJMN 2015 – 2019 dan Bidang Komunikasi

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018

Prioritas Nasional Bidang Komunikasi

Tantangan Bidang Komunikasi dan Informasi

OUTLINE

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

PANJANG NASIONAL (RPJPN)

2005 – 2025 1

3

Penguatan struktur politik dan pengokohan kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila

Perbaikan peran negara dan masyarakat melalui penguatan kapasitas OMS dan Parpol

Pemantapan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan titik berat pada prinsip-prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan

Perwujudan konsolidasi demokrasi pada semua bidang kehidupan sosial politik, berupa tegaknya supremasi hukum dan HAM RPJMN

2020-2024

RPJMN 2015-2019

RPJMN 2010-2014

RPJMN 2004-2009

ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Peranan komunikasi dan informasi dalam pembangunan Politik (a) Mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk

berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan negara secara cerdas dan demokratis;

(b) Mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong dan melindungi munculnya media-media massa daerah yang independen;

(c) Mewujudkan deregulasi yang lebih besar dalam bidang penyiaran (broadcasting) sehingga dapat lebih menjamin pemerataan informasi secara nasional dan mencegah monopoli informasi;

(d) Menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik, untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas;

(e) Menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang mampu menghubungkan seluruh link informasi yang ada di pelosok nusantara sebagai suatu kesatuan yang mampu mengikat dan memperluas integritas bangsa;

(f) Memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) secara efektif agar mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat internasional supaya tidak terjadi kesalah pahaman yang dapat meletakkan Indonesia pada posisi politik yang menyulitkan.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMN) 2015 - 2019 2

6

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015

RKP 2015*)

MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN

PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN

RKP 2016

MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI PEMBANGUNAN YANG

BERKUALITAS

RKP 2017

MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI

UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA

MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH

RKP 2018

MEMACU INVESTASI DAN MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS

RKP 2019

Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019

DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN

MASYARAKAT

Revolusi Mental Kesehatan Pendidikan

Perumahan dan Permukiman

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi

Kemaritiman dan Kelautan

Industri dan KEK Pariwisata

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

Antarkelompok Pendapatan Antarwilayah: (1) Desa; (2) Perbatasan;

(3) Tertinggal (4) Perkotaan; (5) Reforma Agraria; (6) Konektivitas

Nasional

DIMENSI PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN

Demokrasi dan Diplomasi Keamanan dan Ketertiban Kepastian dan Penegakan Hukum Reformasi Birokrasi

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

Nawacita 4 Nawacita 1 Nawacita 9 Nawacita 2

8

8

Pelembagaan Demokrasi

Penyelenggaraan pemilu yang masih belum memenuhi harapan

Hubungan kelembagaan trias politica yang belum sesuai prinsip hakiki demokrasi, berupa relasi checks and balances antar lembaga negara

Kapasitas dan krebilitas parpol yang rendah

Rendahnya kualitas partisipasi politik masyarakat

Organisasi masyarakat sipil/ormas yang kapasitasnya masih perlu ditingkatkan

Adanya potensi gangguan pada kebebasan sipil dan Hak-Hak Politik

Konflik Kekerasan

Potensi adanya berbagai ancaman tindak kekerasan dari konflik sosial dan politik

Terorisme yang laten dan tidak berpola

Penguatan peran lembaga demokrasi

Jaminan pemenuhan kebebasan sipil dan hak-hak politik, serta keterwakilan perempuan

Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik

Pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan

Penanggulangan terorisme

Terwujudnya Proses Positif Konsolidasi Demokrasi

PERMASALAHAN

AGENDA 2015 – 2019 (Sub-Isu Strategis)

KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG POLITIK DALAM NEGERI PERIODE 2015-2019

SASARAN

ISU STRATEGIS BIDANG POLITIK 2015 – 2019

1 Pemantapan Proses Positif Konsolidasi Demokrasi

– Penguatan Peran Lembaga Demokrasi

– Jaminan Pemenuhan Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik Rakyat

– Keterbukaan Informasi, Komunikasi Publik dan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Informasi Publik

– Pemantapan Wasbang dan Karakter Bangsa dalam rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa

– Penanggulangan Terorisme

2 Peningkatan Kepemimpinan dan Peran Indonesia dalam Kerjasama Internasional

– Penanganan Perbatasan

– Pemantapan Peran Indonesia di Asean

– Penguatan Diplomasi Ekonomi

– Peningkatan Kualitas Perlindungan Hak dan Keselamatan WNI/BHI di Luar Negeri khususnya Perlindungan terhadap TKI

– Peran Indonesia dalam Kerjasama, Bilateral, Regional dan Global

9

SASARAN ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik serta Meningkatnya Akses Masayarakat terhadap Informasi Publik

Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik

a) Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi, tmsk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik b) Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, membuka akses informasi publik sesuai UU

14/2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan c) Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara

berkualitas d) Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan

publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan e) Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan

sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik f) Penguatan media centre, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustika sebagai media

penyebaran informasi publik yang efektif g) Kampanye publik terkait revolusi mental h) Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi i) Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat j) Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi k) Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers

Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya

a) Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;

b) Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;

c) Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

Meningkatkan kualitas penyiaran,

a) Revisi terhadap UU tentang Penyiaran; b) Pembentukan pemeringkatan untuk menilai kualitas penyiaran publik; c) Penguatan/penegakan peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam menjaga keragaman dan kualitas konten pada Lembaga Penyiaran Publik

(LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).

10

ISU STRATEGIS Pemantapan Proses Positif Konsolidasi Demokrasi

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 3

11

12

Kebijakan dan Pendekatan Penyusunan RKP 2018

1. Pendekatan Penyusunan RKP 2018 dilakukan

dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan

Money Follow Program

2. Penguatan tsb dilaksanakan dengan

Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan

Spasial dengan memperhatikan :

• Pengendalian perencanaan

• Perkuatan perencanaan dan penganggaran

untuk RKP 2018

• Perkuatan perencanaan berbasis

kewilayahan

• Perkuatan integrasi sumber pendanaan

Tematik : Penekanan atau

fokus perencanaan sampai

dengan Program Prioritas

Holistik : pendekatan

menyeluruh dan komprehensif (hulu hilir)

Integratif : integrasi dalam

siapa berbuat apa, dan

integrasi sumber

pendanaan

Spasial : Keterkaitan fungsi

lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi

Perkuatan Implementasi Money Follow Program

RKP 2018

Menajamkan Prioritas Nasional

Memastikan pelaksanaan program

Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan

10 PN dan 30

Program Prioritas (sebelumnya 2017 : 23 PN, 88 PP)

Pengendalian

dilakukan sampai ke

level proyek (satuan 3)

Belanja K/L, Belanja Non

K/L, Belanja Transfer ke

Daerah, PHLN, BUMN,

PINA dan Swasta

13

Perkuatan Perencanaan dan Penganggaran RKP 2018

Melanjutkan implementasi

Money Follow Program

1. Integrasi sumber pendanaan

untuk pencapaian sasaran

pembangunan (Belanja K/L –

Subsidi/PSO – Dana Transfer

Khusus – Dana Desa – PMN

BUMN – KPBU - PINA)

2. Menyusun proyek prioritas

nasional (“satuan 3”)

3. Menyusun skala prioritas

proyek sebagai dasar alokasi

anggaran

Memperkuat koordinasi

antar K/L dan Pusat- Daerah

1. Mengintegrasikan proyek

prioritas nasional untuk

sasaran pembangunan

2. Memastikan kesiapan proyek

prioritas nasional

3. Memastikan penganggaran

proyek prioritas nasional

4. Meningkatkan koordinasi

KemKeu - Bappenas (belanja

operasional – belanja

prioritas)

Memperkuat kendali program

1. Pengalokasian anggaran dan revisi proyek prioritas nasional harus mendapat persetujuan Bappenas dan KemKeu

2. Menyempurnakan format RKP-RKAKL-DIPA untuk meningkatkan kendali program

3. Melaksanakan data sharing (Bappenas-KemKeu-Menko) untuk pengendalian dan monev

4. Bappenas melakukan pengendalian sumber pendanaan

SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Agar penyusunan RKP hingga pengamanan alokasinya di RAPBN 2018 dapat berjalan efektif,

langkah-langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan

14

RANCANGAN RKP 2018

TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 : “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”

Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018

• Memperbaiki Kualitas Belanja • Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif • Peningkatan daya saing dan nilai tambah industri • Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan

infrastruktur

Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran

Prioritas Nasional

Peningkatan Kualitas Money Follow Program dengan Pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial

PENAJAMAN PRIORITAS NASIONAL : Prioritas yang semakin tajam menjadi dasar dari upaya penajaman

alokasi anggaran pembangunan Disusun Skala Prioritas dari masing-masing program prioritas yang

akan digunakan, jika terdapat kenaikan/penurunan anggaran

URAIAN RKP 2017 RANCANGAN RKP 2018

Prioritas Nasional 23 10

Program Prioritas 88 30

15

RANCANGAN PRIORITAS NASIONAL & PROGRAM PRIORITAS TAHUN ANGGARAN 2018

X. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN

27. Penguatan Pertahanan 29, Kepastian Hukum

28. Stabilitas Politik dan Keamanan 30. Reformasi Birokrasi

IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)

9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)

10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)

11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja

12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi

V. KETAHANAN ENERGI

13. EBT dan Konservasi Energi

14. Pemenuhan Kebutuhan Energi

VI. KETAHANAN PANGAN

15. Peningkatan Produksi pangan

16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)

I. PENDIDIKAN

1. Pendidikan Vokasi

2. Peningkatan kualitas guru

II. KESEHATAN

3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

6. Penyediaan Perumahan Layak

7. Air Bersih dan Sanitasi

VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran

18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi

VIII.INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN

20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)

21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika

IX. PEMBANGUNAN WILAYAH

22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal

23. Pembangunan Perdesaan

24. Reforma Agraria

25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)

26. Percepatan Pembangunan Papua

= Highlight prioritas pada slide selanjutnya = contoh penajaman prioritas dari slide sebelumnya

Revolusi Mental

Kesetaraan Gender

Perubahan Iklim

Tata kelola Pemerintahan

yang Baik

= Pengarusutamaan/Mainstreaming 16

Prioritas Nasional Bidang Komunikasi 4

17

18

ARAH KEBIJAKAN BIDANG POLITIK dan KOMUNIKASI

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat

antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil

2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik

3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan

meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik

4. Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik

5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya

6. Meningkatkan kualitas penyiaran

7. Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara

perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan

8. Menciptakan iklim kondusif untuk penanganan terorisme dan meningkatkan kesadaran

masyarakat terhadap ancaman terorisme

19

I. Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik a) Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi

termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;

b) Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;

c) Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;

d) Penguatan media centre, media komunitas, media publik lainnya dan kelompok informasi masyarakat (KIM), sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;

e) Kampanye publik terkait revolusi mental; f) Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi; g) Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun

komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat; h) Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan

Pers.

ARAH KEBIJAKAN RKP 2018 BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

II. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya a) Penguatan literasi

media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;

b) Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

III. Meningkatkan kualitas penyiaran a) Penguatan/pen

egakan peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam menjaga keragaman dan kualitas konten pada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).

PN Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan

POLITIK, HUKUM, DAN PERTAHANAN KEMANANAN

Penguatan Pertahanan

Stabilitas Politik dan Keamanan

Kepastian Hukum

Reformasi Birokrasi

Peningkatan Keselamatan dan Kesejahteraan Prajurit

Pembangunan MEF II

Pengembangan Industri Pertahanan

Penguatan Pertahanan Wilayah Perbatasan

Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik

Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial Politik

Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik

Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri

Pemantapan Peran di ASEAN

Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan

Penguatan Diplomasi Politik dan Keamanan

Penguatan Diplomasi Maritim

Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap

Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Pengamanan Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia

Intelijen dan Kontra Intelijen

Penegakan Hukum yang Berkualitas

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif

Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Atas Keadilan

Perluasan Implementasi e-Government yang Terintegrasi

Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Kapasitas SDM Pelayanan

Penguatan Tata Kelola dan Manajemen SDM Aparatur

Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

PRIORITAS NASIONAL

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

20

PROGRAM PRIORITAS STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN Kegiatan Prioritas

Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik

Kegiatan Prioritas

Penanggulangan Terorisme dan Konflik

Sosial Politik

Kegiatan Prioritas

Proyek Prioritas Proyek Prioritas Proyek Prioritas

21 Rancangan Program Prioritas: Stabilitas Politik dan Keamanan

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik, Penyiaran

dan Pers

Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Kominfo

Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil

dan Hak-hak Politik

Pemutakhiran Data Pemilih

Pengawasan Pemilu Partisipatif

Bantuan Keuangan Partai Politik

Pendidikan Pemilih Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pelibatan Kementerian/Lembaga dan

Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme

Penguatan dan Pemberdayaan Forum-Forum

Dialog Kewaspadanaan Nasional

Peningkatan skor

Indeks Demokrasi Indonesia

a. Penanganan Konflik Sosial

secara nasional dan daerah

b. Peningkatan Daya Tangkal

Masyarakat dari Pengaruh

Radikal Terorisme

a. Peningkatan Partisipasi dan Dukungan

Masyarakat terhadap Pemerintah

b. Pemerataan Penyebaran Informasi

kepada Masyarakat di Seluruh Indonesia,

terutama di daerah 3 T

c. Peningkatan Kualitas Konten Informasi

Publik

d. Peningkatan Kualitas SDM Bidang

Komunikasi dan Informatika

Indikator 2014

(baseline)

2018 RPJM

N

2019

Indeks Demokrasi

Indonesia

63,72 74,60 75,00

Indeks Lembaga

Demokrasi

72,24 78,00 79,00

Indeks Kebebasan

Sipil

79,00 86,00 87,00

Indeks Hak-Hak Politik 46,25 67,00 68,00

Sasaran : - Meningkatnya partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah - Tersebarnya informasi yang merata kepada masyarakat di seluruh Indonesia, terutama di daerah 3 T - Meningkatnya kualitas konten informasi publik - Meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika

22 HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENKOMINFO PADA PROGRAM PRIORITAS STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN

No Proyek Prioritas Lokasi Target 2018 Instansi

Pelaksana Kegiatan Prioritas : Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik

Proyek Prioritas Nasional : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

1. Penyusunan Konten Berbasis Agenda Setting

Pusat

24 Dokumen

Kemkominfo

2.

Diseminasi Informasi Program Prioritas Pemerintah dan

Kampanye Isu Strategis

Pusat dan Daerah

3182 Konten

Kemkominfo

3.

Diseminasi Informasi Melalui Kolaborasi Komunikator

Pemerintah di Kawasan Perbatasan dan Wilayah 3T

Daerah

300 Kecamatan

Kemkominfo

5.

Nawacita Digital Library

Pusat

1.140 Konten

Kemkominfo

6.

Integrasi Pengelolaan Kanal/Media Informasi Nasional

Pusat dan Daerah

10 Laporan

Kemkominfo

7.

Konsolidasi/Standarisasi Proses GPR

Pusat

1 Dokumen

Kemkominfo

23

No Proyek Prioritas Lokasi Target 2018 Instansi Pelaksana Kegiatan Prioritas : Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik

Proyek Prioritas Nasional : Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik, Penyiaran dan Pers

1. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pusat

65%

Komisi Informasi Pusat

2.

Pengawasan Siaran TV dan Radio

Pusat dan Daerah

55 Lembaga Penyiaran

Komisi Penyiaran Indonesia

3.

Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi

Pusat dan Daerah

4 Publikasi

Komisi Penyiaran Indonesia

4

Indeks Kemerdekaan Pers

Pusat dan Daerah

1 Dokumen

Dewan Pers

Proyek Pendidikan. Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Kominfo

1 Pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang Kominfo

Pusat dan Daerah

6.000 Peserta

Kemkominfo

2

Pendidikan Diploma-IV, Strata-1, dan Pendidikan Pelatihan

Teknis Sekolah Tinggi Multimedia

Daerah Istimewa

Yogyakar ta (DIY)

2.379 Mahasiswa

Kemkominfo

HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN

Tantangan Bidang Komunikasi dan Informasi 5

24

Tantangan Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

Maraknya berita Hoax

Keterbukaan Informasi yang belum sepenuhnya terlaksana di K/L/D

Partisipasi Masyarakat yang masih rendah dalam pembangunan

Perkembangan Teknologi informasi

25

REPUBLIK INDONESIA

26

Sesuai Inpres 9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah juga diamanatkan untuk mendukung pelaksanaan komunikasi publiK dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi publik, dengan: 1. Menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan

Informatika secara berkala; 2. Menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian

Komunikasi dan Informatika terkait dengan kebijakan dan program pemerintah; 3. Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara

cepat dan tepat; 4. Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, obyektif,

berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.

Dalam hal informasi kepada masyarakat dibuat dalam bentuk iklan layanan masyarakat, harus memenuhi kriteria tertentu antara lain: 1. Menimbulkan respon positif masyarakat. 2. Tidak menayangkan kepentingan pribadi dan golongan.

Amanat Inpres 9/2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik

Kondisi Saat ini

27

• Belum adanya aturan yang jelas terkait pengelolaan komunikasi publik untuk K/L/D

• Belum terintegrasinya kanala informasi antar K/L pusat dan antar Pusat dan daerah

• Setiap K/L masih berjalan sendiri dalam menyusun dan menyebarkan informasi

• Kurangnya inovasi Pemerintah Daerah dalam usaha menjangkau masyarakat agar mendapatkan akses informasi yang layak

• Belum adanya pemetaan terhadap kebutuhan informasi masyarakat.

• Kemampuan SDM yang masih kurang dalam pengelolaan komunikasi publik, khususnya pelayanan informasi kepada masyarakat

28

PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK YANG

EFEKTIF

Pengumpulan Data (Integrasi kanal informasi, satu data,dll)

Manajemen Isu (Monitoring isu publik, identifikasi isu)

Penyusunan Konten Informasi (narasi tunggal, infograsi,dll)

Diseminasi Informasi (media digital dan konvensional, Petunra, Jaringan komunikasi lainnya)

Monitoring dan Evaluasi (pelaporan capaian)

Strategi komunikasi yang efektif, sehingga dapat meningkatkan

kepercayaan masyarakat kepada masyarakat pemerintah, pada akhirnya

dapat meningkatkan partisipasi masyarakat

TERIMA KASIH

29