i
ANALISIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA AUTENTIK
TANPA DIHADIRI OLEH PARA PIHAK
TESIS
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Mencapai
Derajat Magister Program Magister
Kenotariatan
Oleh
EVIE HANAVIA
S351502016
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2017
ii
iv
v
vi
MOTTO
“Anda bisa sukses sekalipun tak ada orang yang percaya anda bisa. Tapi anda
tak pernah akan sukses jika tidak percaya pada diri sendiri”.
(William JH Boetcheker)
“Bermimpilah yang sebesar-besarnya, tapi bersegeralah untuk mengerjakan
sekecil-kecilnya kebaikan yang terdekat.”
(Mario Teguh)
“Teruslah berusaha mencapai sukses yang kamu inginkan”
(Penulis)
vii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala
atas segala limpahan ramhmat, taufiq dan hidayah-Nya sehinga penulis
memperoleh kekuatan untuk menyelesaikan tesis yang berjudul "ANALISIS
TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA AUTENTIK TANPA DIHADIRI
OLEH PARA PIHAK“ dapat penulis selesaikan guna memenuhi sebagian
persyaratan untuk mencapai derajat Magister Program Studi Kenotariatan
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat
untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta. Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa
untuk terselesaikannya penulisan hukum ini, banyak pihak yang telah memberikan
bantuan yang berupa bimbingan, nasihat, fasilitas, serta dukungan moril maupun
materiil. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini dengan segala
kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai
berikut :
1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret
Surakarta yang telah memberikan kemudahan penulis dalam melaksanakan
pendidikan Pascasarjana Program studi Magister Kenotariatan.
2. Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd, sebagai Direktur Program
Pascasarjana UNS.
3. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.H.selaku Dekan Fakultas Hukum UNS.
4. Bapak Burhanudin Harahap. S.H., M.H., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Program
Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah
memberikan saran dan masukkan yang dituangkan dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Widodo Tresno Novianto,S.H.M.Hum. selaku dosen pembimbing
yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu,bimbingan, arahan,
panduan dan motivasi selama penulisan tesis sehingga tesis ini dapat selesai.
6. Notaris Toto Susmono Hadi, S.H., M.H. selaku dosen pembanding yang
telah memberikan koreksi dan masukan yang sangat bermanfaat bagi
penulisan tesis ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas
Maret Surakarta atas segala ilmu yang telah diberikan yang sangat
bermanfaat bagi masa depan penulis;
8. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Dadi dan Ibu Martini yang tak henti-hentinya
memberikan, semangat dan mendoakan penulis, hingga akhirnya dapat
menyelesaikan tesis ini;
viii
9. Ida Purnama Dewi S.E selaku kakak yang selalu meluangkan tenaga dan
waktunya dalam membantu penyelesaian tesis ini;
10. Istibsyaroh Wulandari dan Imam Prajuritno, selaku adik – adik tercinta yang
tak henti – hentinya dalam memberikan dorongan dan semangat kepada
penulis.
11. Kepada teman – teman yang tidak bisa disebutkan satu – persatu terima
kasih atas segala bentuk bantuan, motivasi kepada penulis;
12. Seluruh staf Rektorat dan staf administrasi Program Magister Kenotariatan
Universitas Sebelas Maret Surakarta, serta para pihak yang tidak bisa
penulis sebutkan satu persatu ;
Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan
dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat
diharapkan guna perbaikan serta kesempurnaan tesis ini. Akhirnya Penulis
berharap semoga hasil tesis ini dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang
berkepentingan.
Surakarta,24 Juli 2017
Penulis
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .............................................. ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS ............................................................. iii
HALAMAN PERNYATAAN ....................................................................... iv
MOTTO .......................................................................................................... v
KATA PENGANTAR ..................................................................................... vi
DAFTAR ISI ................................................................................................... viii
ABSTRAK ...................................................................................................... x
ABSTRACT ...................................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ........................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................. 19
C. Tujuan Penelitian ................................................................... 19
D. Manfaat Penelitian ................................................................. 20
BAB II LANDASAN TEORI
A. Kerangka Teori....................................................................... 22
1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dan
Pertanggungjawaban Pidana .............................................. 22
2. Tinjauan Umum Tentang Notaris ...................................... 27
3. Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik ........................... 36
4. Teori Penerapan Hukum .................................................... 51
B. Penelitian Relevan .................................................................. 54
C. Kerangka Berpikir .................................................................. 57
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian ....................................................................... 61
B. Sifat Penelitian ....................................................................... 61
C. Pendekatan Penelitian ............................................................ 61
x
D. Jenis Data ............................................................................... 62
E. Sumber Data ........................................................................... 63
F. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum ..................................... 64
G. Teknik Analisis Bahan Hukum .............................................. 64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian ...................................................................... 65
1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus
Perkara Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Lsm Terhadap
Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik Yang
Pembuatanya Tanpa Dihadiri Oleh Para Pihak ................. 65
2. Pertimbangan Hukum Hakim Ditinjau Dari Perspektif
Tugas Dan Jabatan Notaris ................................................ 71
B. Pembahasan ............................................................................ 79
1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus
Perkara Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Lsm Terhadap
Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik Yang
Pembuatanya Tanpa Dihadiri Oleh Para Pihak ................. 79
2. Pertimbangan Hukum Hakim Ditinjau Dari Perspektif
Tugas Dan Jabatan Notaris ................................................ 95
BAB V PENUTUP
A. Simpulan ................................................................................ 99
B. Implikasi ................................................................................ 100
C. Saran ...................................................................................... 100
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
xi
ABSTRAK
Evie Hanavia.S351502016. Analisis Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik
Tanpa Dihadiri Oleh Para Pihak. 2017. Program Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret.
Tujuan penulisan hukum ini adalah menganalisa dasar pertimbangan
hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan akta autentik
yang dalam pembuatnya tanpa dihadiri oleh para pihak, serta menganalisa
pertimbangan hukum hakim ditinjau dari perspektif tugas dan jabatan notaris.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (normatif legal
research) dengan menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang- undangan
(statute approach) dan Pendekatan Konsep (conceptual approach).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam
memutuskan perkara pemalsuan akta autentik yang dibuat oleh notaris tanpa
dihadiri oleh para pihak, Notaris melanggar Pasal 264 ayat (1) Ke-1 KUHP
Tentang Pemalsuan Surat, hakim menggunakan dasar pertimbangan dititiberatkan
pada pemasalahan tindak pidana pemalsuan akta autentik yang dibuat oleh
Notaris, dasar pertimbangan hukum hakim ditinjau dari perspektif tugas dan
jabatan Notaris bahwa Notaris juga melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal
16 ayat 1 huruf m dan Pasal 44 ayat (1) tentang penandatanganan yang tercantum
pada UUJN, akta autentik yang dibuat oleh notaris harus ditandatangani oleh para
pihak yang namanya tercantum pada minuta akta, penandatangan akta dilakukan
setelah Notaris membacakan isi akta dan penandatangan akta tersebut harus
dihadapan Notaris yang berwenang membuat akta tersebut, maka akibat hukum
yang terjadi terkait pelanggaran tersebut akta hanya memiliki kekuatan
pembuktian dibawah tangan dan bukan lagi sebagai akta autentik.
Kata Kunci : Notaris, Akta Autentik, Saksi, Tindak Pidana
xii
ABSTRACT
Evie Hanavia. S351502016. An Analysis of Authentic act of counterfeiting acts
without the presence of the parties. 2017. Notary Master Program of Faculty of
Law of Sebelas Maret University.
The purpose of writing this law is the basis to analyze the legal reasoning of
judges in deciding the case the crime of falsification of certificates, authentic in its
maker without the presence of the parties, and to analyze the legal reasoning of
judges evaluated from the perspective of the duties and office of a notary. This
study is a normative legal research (normative legal research) using Rule
Approach legislation (statute approach) and Approach concept (conceptual
approach).
The results showed that the consideration of judges in deciding cases of
counterfeiting deed authentic made by a notary without the presence of the parties,
a notary in violation of Article 264 paragraph (1) All 1 of the Criminal Code
About Counterfeit Letter, judges use a basic consideration dititiberatkan on
pemasalahan the crime of falsification of certificates of authentic notary, the basis
of the legal reasoning of judges evaluated from the perspective of the duties and
office of the notary that the notary also violate the provisions set forth in Article
16 paragraph 1 letter m and Article 44 paragraph (1) of the signing listed on
UUJN, deed authentic made by a notary must be signed by the person whose
name is listed in the minutes of the deed, the undersigned deed done after the
Notary read out the contents of the deed and the signatories of the deed should
Notary authorized to make such deed, the legal consequences that occur related to
the violation deed only has the strength of evidence under the hand and bu right
again as an authentic deed.
Keywords : Notary, Deed Authentic, Witness, Crime
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Dalam memenuhi kebutuhan hidup, tindak kriminal semakin marak
terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai aspek sosial, lingkungan, dan
aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi sehingga tidak menutup
kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin
berkembang, baik itu dari segi pemikiran maupun dari segi teknologi.
Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah
satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang- Undang
Hukum Pidana (KUHP)1. Memang pemalsuan sendiri diatur dalam BAB
XII (Pemalsuan Surat) Buku II KUHP (Kejahatan), buku tersebut
mencantumkam bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-
tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal
263 KUHPidana s/d pasal 276 KUHPidana. Tindak pidana yang sering
terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau
memalsukan surat), dan Pasal 264 KUHP (memalsukan akta-akta otentik)
dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke
dalam suatu akta otentik)2.
Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah
surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh
isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat
palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan
apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara
menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isi surat sehingga berbeda
dengan surat semula3.
1 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2005, hal. 11. 2 Ibid, hal 22 3 Ibid, hal 13
2
Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab
XII Buku II KUHPidana, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa
yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk
didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam pasal 263
KUHPidana s/d Pasal 276 KUHPidana.
Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263
KUHPidana (membuat surat palsu atau memalsukan surat); dan Pasal 264
(memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh
memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).
Adapun Pasal 263 KUHPidana, berbunyi sebagai berikut4:
1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah
isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat
menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara
paling lama enam tahun;
2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja
memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika
pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Sedangkan Pasal 264 KUH-Pidana berbunyi sebagai berikut5:
1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan
tahun, jika dilakukan terhadap:
1. Akta-akta otentik;
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau
bagiannya atau pun dari suatu lembaga umum;
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu
perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4 Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 5 Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3
4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang
diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan
sebagai pengganti surat-surat itu;
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja
memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati
atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika
pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Pasal 266 ayat (1) KUHP, berbunyi: “Barang siapa menyuruh
memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai
sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan
maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-
olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu
dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh
tahun.”6
Memperhatikan ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP, adapun yang
menjadi unsur-unsurnya yaitu: a. Barang siapa ; b Menyuruh memasukkan
keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik ; c. dengan maksud untuk
memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah
keterangannya sesuai dengan kebenaran. Kemudian memperhatikan bunyi
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menetapkan bahwa sebagai pelaku tindak
pidana yaitu : a. mereka yang melakukan, b. mereka yang menyuruh
melakukan, dan c. mereka yang turut serta dalam melakukan perbuatan,
maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur hukumnya, yaitu:
1. Barang siapa ;
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik ;
3. Dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu
seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran ;
4. Pelakunya:
a. Mereka yang melakukan ;
b. Mereka yang menyuruh melakukan ;
6 Pasal 266 ayat 1 KUHP
4
c. Mereka yang turut melakukan.
Ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang menjadi subyek (pelaku),
yaitu “yang menyuruh memasukkan keterangan palsu”, dan kata
“menyuruh” merupakan bagian yang sangat penting (bestanddeel) dari Pasal
266 ayat (1) KUHP. Pembuat akte dalam hal ini Notaris, ia (Notaris) bukan
sebagai subyek (pelaku) dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, akan tetapi Para
Pihak pembuat akte otentik tersebutlah yang sebagai subyek (pelaku),
karena merekalah yang sebagai menyuruh memasukkan keterangan palsu.
Notaris sebagai pejabat umum merupakan salah satu organ Negara
yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberi pelayanan
umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan akta otentik
sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di
bidang keperdataan. Notaris berwenang membuat akta otentik dan memiliki
posisi yang strategis dalam memberikan kepastian hukum kepada
masyarakat khususnya bidang perikatan yang terjadi karena perjanjian.
Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran formil atas
akta yang dibuatnya.
Kepastian hukum dan semangat pembaharuan semakin tercermin
sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Jabatan Notaris (UUJN). Dalam penjelasan umum UUJN disebutkan bahwa
landasan filosofis dibentuknya UUJN adalah terwujudnya jaminan kepastian
hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan
keadilan.Arti penting dari profesi notaris itu sendiri disebabkan karena
notaris oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menciptakan alat
pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam
akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Melalui akta yang
dibuatnya, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada
masyarakat pengguna jasa notaris. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan
notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberi perlindungan hukum
kepada para pihak maupun yang berkepentingan terhadap akta tersebut
mengenai kepastian peristiwa atau perbuatan hukum. Akta otentik sebagai
5
alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting pada setiap
hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian apa yang
dinyatakan dalam akta notaris harus dapat diterima, kecuali pihak yang
berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya di pengadilan.
Otentitas suatu akta tidaklah cukup apabila akta tersebut dibuat oleh
atau di hadapan pejabat (notaris) saja, namun cara membuat akta otentik
tersebut haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.
Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa
ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah
dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai
akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang
bersangkutan7.
Akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak,
ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak karenanya. Akta
otentik dapat dikalahkan oleh bukti lawannya. Terhadap pihak ketiga, akta
otentik merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian bebas, yaitu
bahwa penilaiannya diserahkan pada pertimbangan hakim. Hukum
pembuktian mengenal adanya alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti
tertulis. Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang
dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang yang
dipergunakan sebagai pembuktian8. Akta sendiri adalah surat sebagai alat
bukti yang diberi tanda tangan, yang mempunyai peristiwa yang menjadi
dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja
untuk pembuktian9. Jadi untuk digolongkan dalam pengertian akta, surat
harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapatdisebut
akta berasal dari Pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) yang menyatakan bahwa:
7 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1998. hlm.
146-147 8 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2009. hlm.
18. 9 Ibid, hal 19
6
“Suatu akta yang, karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya
pegawai dimaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak
dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai
kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ditandatangani oleh para
pihak.”
Dengan peran notaris yang sangat penting tersebut, seharusnya notaris
menjalankan tugas jabatannya selalu berpedoman pada peraturan
perundang-undangan, kode etik, dan moral. Pelanggaran yang dilakukan
notaris akan sangat merugikan kepentingan masyarakat, khususnya para
pihak. Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris baik sengaja maupun tidak
sengaja dalam menjalankan tugas jabatannya akan berakibat notaris dijatuhi
sanksi perdata, administrasi, dan kode etik, bahkan sanksi pidana. Sanksi
terhadap notaris menunjukkan notaris bukan sebagai subjek yang kebal
terhadap hukum. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam
UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, namun peraturan-peraturan itu tidak
mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris yang melakukan tindak
pidana atau perbuatan pidana.
Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang
oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi
yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut10.
Walaupun dalam UUJN tidak mengatur mengenai sanksi pidana terhadap
notaris, namun dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan
hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat
dijatuhkan sanksi pidana. Bahkan beberapa orang notaris telah dijadikan
tersangka, yang berdasarkan penyidikan, akta yang dibuat di hadapan
notaris bersangkutan telah memenuhi unsur-unsur pidana, misalnya dalam
kategori turut serta melakukan atau membantu melakukan pemalsuan surat
atau akta.
Beberapa kasus yang ditemukan antara lain adalah Notaris ARM,
yang divonis Pengadilan Negeri Medan dengan pidana dua tahun penjara
10 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983. hlm. 2
7
karena telah membuat akta palsu11. Notaris Kunsri Hastuti, melalui putusan
hakimPengadilan Negeri Magelang Nomor 49/Pid.B/2005/PN.Mgl
menyatakan bahwa Notaris Kunsri Hastuti, terbukti telah memalsukan akta
otentik dan penggelapan menjatuhkan pidana selama empat bulan penjara12.
Perbuatan melawan hukum dapat terjadi apabila notaris yang memiliki
tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat atau orang-orang yang
membutuhkan jasanya dalam pengesahan atau pembuatan suatu akta,
kemudian di dalam akta tersebut terdapat suatu klausula yang bertentangan
dengan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain
sedangkan para pihak penghadap sama sekali tidak mengetahuinya,
sehingga dengan sikap pasif dan diam itu notaris yang bersangkutan dapat
dipertanggungjawabkan melalui perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat
terjadi dikarenakan notaris memiliki pengetahuan yang kurang
(onvoldoendekennis); pengalaman yang kurang (ondoldoende ervaring);
dan/atau memiliki perngertian yang kurang (ondoldoende inzicht)13.
Meskipun demikian Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa
mengingat notaris pada dasarnya hanya mencatat apa yang dikemukakan
oleh para penghadap dan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran
materiil isinya, maka tidaklah tepat jika hakim membatalkannya (atau
menyalahkan notaris tersebut dan menuduhnya melakukan perbuatan
melawan hukum).
Notaris mungkin dapat berbuat salah mengenai isi akta karena
informasi yang salah (sengaja atau tidak) dari para pihak. Kesalahan
demikian ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris karena isi
akta itu telah dikonfirmasikan kepada para pihak oleh notaris14.
11 Harian Analisa Medan Tanggal 20 Februari 2009, hlm. 6 12 Juwairiah, Pengenaan Sanksi Pidana Pemalsuan Akta Notaris dalam Praktek Pembuatan Akta
(studi kasus perkara No. 49/Pid.B/2005/PN.Mgl di Pengadilan Negeri Magelang),2010. Tesis,
Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 13 S. Soetrisno dalam Nico, Tanggung jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Yogyakarta, Center
for Documentation and Studies of Business Law, 2003. hlm. 98 14 Sudikno Mertokusumo, Op.cit, hlm. 149
8
Apabila terjadi dakwaan bahwa seorang notaris dianggap telah
melakukan tindak pidana, maka hal-hal di bawah ini dapat terjadi:
1. Notaris tersebut telah memenuhi rumusan tindak pidana dalam
undang-undang (sifat melawan hukum formal).
2. Dalam rangka menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana
kepada yang bersangkutan, maka proses peradilan akan menguji
seberapa jauh syarat-syarat penentuan tindak pidana telah terpenuhi.
Adapun pasal-pasal tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan
tugas notaris yaitu Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
jo Pasal 264 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat. Dalam Pasal 263
KUHP tersebut ada dua macam pemalsuan surat yaitu:
1. Membuat surat palsu (valscheelijkop maakt) yaitu perbuatan membuat
surat yang isinya bukan semestinya atau isinya tidak benar.
2. Memalsukan surat (vervalscht) yaitu memalsukan surat-surat dengan
cara merubah, menambah, mengurangi atau menghapus sebagian
tulisan yang ada dalam suatu surat.
Pasal 264 KUHP hanyalah merupakan pemberatan dari tindak pidana
yang diatur dalam Pasal 263 KUHP. Hal yang menyebabkan diperberatnya
pemalsuan surat tersebut terletak pada faktor macamnya surat. Surat-surat
tertentu yang menjadi objek tindak pidana adalah surat-surat yang
mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya.
Pejabat Notaris tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku (menyuruh
melakukan) menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP, akan tetapi ia hanyalah
“orang yang disuruh melakukan”. Kemudian, berdasarkan Pasal 266 ayat (1)
KUHP, tindakan subjek (pelaku) yaitu menyuruh memasukkan suatu
keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik, sehingga kata “menyuruh”
dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada
pada si penyuruh (pelaku/subjek), sedangkan pada yang disuruh tidak
terdapat kehendak untuk memasukkan keterangan palsu dan seterusnya
Dalam dunia Notaris, dikenal adagium: “setiap orang yang datang
menghadap Notaris telah benar berkata tidak berbanding lurus dengan
9
berkata benar, yang artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan
palsu, hal itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan (para pihak)”.
Kemudian, akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna sehingga para pihak yang membaca akta
tersebut harus melihat apa adanya dan Notaris tidak perlu membuktikan apa
pun atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Karenanya, orang
lain yang menilai atau menyatakan akta Notaris itu tidak benar, maka
mereka yang menilai atau menyatakan tersebut, wajib membuktikan
penilaian atau pernyataannya sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Notaris, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan pejabat
umum yang diantaranya mempunyai kewenangan untuk membuat akta
otentik15. Selanjutya, Notaris dalam menjalankan tugasnya perlu
mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum,
sehingga dalam menjalankan tugasnya Notaris diatur dalam ketentuan
UUJN, sehingga UUJN merupakan lex specialis dari KUHP, dan bentuk
hubungan Notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan Pasal
1869 KUHPerdata.
Berdasarkan konstruksi Hukum Kenotariatan, salah satu tugas jabatan
Notaris yaitu “memformulasikan keinginan/tindakan para penghadap dalam
bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku”16.
Kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung
No. 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973) menyatakan: “Notaris
fungsinya hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan
dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada
15 Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu “Notaris adalah pejabat
umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangann lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
Dalam pasal 15 ayat (1) dikatakan “ Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai
semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dintyatakan dalam akta
autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse,
salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang 16 Pasal 21 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
10
kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal)
yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut”;
Perbuatan Notaris dalam melaksanakan kewenangan membuat akta
sebagai perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1)
KUHP, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara
pembuatan akta, menunjukkan telah terjadi kesalah pahaman atau salah
menafsirkan tentang kedudukan Notaris dan juga akta Notaris adalah
sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata.
Keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak yang diutarakan
dihadapan Notaris merupakan bahan dasar bagi Notaris untuk membuat akta
sesuai dengan keinginan para pihak yang menghadap Notaris, tanpa ada
keterangan atau pernyataan dan keinginan dari para pihak tidak mungkin
Notaris untuk membuat akta. Kalaupun ada pernyataan atau keterangan
yang diduga palsu dicantumkan dimasukkan ke dalam akta otentik, tidak
menyebabkan akta tersebut palsu, serta tidak berarti Notaris memasukkan
atau mencantumkan keterangan palsu ke dalam akta Notaris. Secara materil
kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggungjawab para pihak yang
bersangkutan, dan tindakan hukum yang harus dilakukan adalah
membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.
Akta Notaris lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak
yang menghadap Notaris, merekalah yang menjadi pemeran utama dalam
pembuatan sebuah akta sehingga tercipta sebuah akta yang otentik. Akta
Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris
menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Akta
yang dibuat Notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-
saksi17.
Beberapa tahun terakhir ini masalah pemalsuan surat-surat berharga
semakin meningkat. Akta Notaris misalnya, merupakan salah satu jenis akta
17 Wawan Tunggal Alam, Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari, Jakarta:
Milenia Populer, 2001, hal .85.
11
yang mempunyai kedudukan hukum yang penting. Namun disadari, bahwa
akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris itu amat beraneka ragam. Akta
tersebut misalnya akta Perjanjian Jual Beli, Akta Penetapan Warisan, Akta
Pendirian Badan Usaha, dan lain sebagainya. Pemalsuan terhadap berbagai
jenis akta seperti inilah yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) Pada Bab XII dari Pasal 263 sampai dengan Pasal
276. Menurut S.R. Sianturi, bahwa berbicara mengenai pemalsuan, maka
pemalsuan surat ini didahului dengan pemalsuan uang (Bab X), serta
pemalsuan meterai dan merk (Bab XI). Sedangkan mengenai pemalsuan
surat keterangan perahu/kapal diatur di Bab XXIX Buku II KUHP, Pasal
451 bis, 451 ter dan 452. Juga dalam pemalsuan surat ini sangat
mengemukakan terancamnya kepentingan masyarakat (terutama yang sudah
melek huruf) berupa kepercayaan terhadap surat-surat yang mempunyai
akibat hukum18.
Notaris dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan
itu, memegang peranan yang penting dalam pembuatan akta-akta yang
resmi (otentik). Peranan dan kedudukan Notaris yang demikian penting
artinya ini karena akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris itu
selain mempunyai kekuatan hukum, juga membawa akibat-akibat hukum
tertentu kepada para pihak. KUHP menjaga kepentingan dan kepercayaan
atas surat-surat dan akta-akta yang dibuat oleh yang berwenang, seperti
halnya dengan Akta Notaris. Pada Pasal 263 dan 264 KUHP mengancam
pidana terhadap barang siapa yang melakukan pemalsuan surat. Dalam
Pasal 263 KUHP misalnya, terkandung maksud untuk memberikan
perlindungan atau kepercayaan umum terhadap surat atau akta yang
bersangkutan. Bahwa pekerjaan atau tugas-tugas seorang Notaris itu sangat
penting artinya, oleh karena menyangkut dengan soal kepercayaan yang
dilimpahkan oleh perundang-undangan kepadanya. Tetapi dalam kenyataan,
tugas-tugas atau karya dari Notaris itu pun tidak luput dari pemalsuan oleh
18 S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Jakarta: Alumni AHM-PTHM,
Cetakan Pertama, 1983, hal. 19-20.
12
pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemalsuan terhadap Akta Notaris
bukan hanya menyebabkan kerugian bagi pihak lain, tetapi juga merupakan
suatu tindak pidana19.
Begitu pentingnya peranan Notaris yang diberikan oleh Negara,
dimana Notaris sebagai pejabat umum dituntut bertanggung jawab terhadap
akta yang dibuatnya. Karena seorang Notaris haruslah tunduk kepada
peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan
taat kepada kode etik profesi hukum. Kode etik yang dimaksud disini adalah
kode etik Notaris. Apabila akta yang dibuat ternyata dibelakang hari
mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini
merupakan kesalahan Notaris dengan sengaja untuk menguntungkan salah
satu pihak penghadap atau kesalahan Para Pihak yang tidak memberikan
dokumen ataupun keterangan yang sebenarnya. Apabila akta yang
dibuat/diterbitkan Notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan
Notaris baik karena kelalaian (culpa) maupun karena kesengajaan Notaris
itu sendiri maka Notaris harus memberikan pertanggungjawaban secara
moral dan secara hukum. Hal ini harus terlebih dahulu dapat dibuktikan.
Jika Notaris terbukti melakukan kesalahan-kesalahan, baik yang bersifat
pribadi maupun yang menyangkut profesionalitas dalam suatu pembuatan
akta yang mengandung unsur melawan hukum maka beberapa tahap
prosedur yang dapat dikemukakan dilapangan adalah antara lain
pemanggilan Notaris sebagai saksi, kemudian ditingkatkan sebagai tergugat
di Pengadilan perdata menyangkut pertanggungjawaban akta yang dibuat
untuk dijadikan alat bukti yang sebelumnya adanya toleransi dari Majelis
Pengawas Notaris, selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemidanaan yakni
Notaris dapat dijadikan saksi dan tersangka dalam kasus pidana serta
penyitaan bundel minuta yang disimpan oleh Notaris20.
Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh
subjek hukum yang melanggar ketentuan atau peraturan yang telah
19 Ibid, hal. 20-21 20 Majalah Renvoi Nomor 3.39.IV, Agustus, 2006, hal. 54
13
ditetapkan. Notaris sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan
kewajiban sekaligus sebagai anggota dari Perkumpulan/organisasi Ikatan
Notaris Indonesia memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan
yang harus dihindari dalam menjalankan tugas jabatannya.
Kewajiban dan larangan Notaris diatur dalam UUJN (Pasal 16 ayat (1)
dan Pasal 17) serta Kode Etik Notaris (Pasal 3 dan Pasal 4) sebagai berikut:
Pasal 16 :
(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga
kepentingan yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya
sebagai bagian dari protokol Notaris;
c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta
berdasarkan minuta akta;
d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-
undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan
segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai
dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undnag-undang menentukan
lain;
f. enjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku
yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah
akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, dan mencatat jumlah
minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap
buku;
g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak
diterimanya surat berharga;
h. Membuat daftar yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan
waktu pembuatan akta setiap bulan;
i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf hak
tanggungan atau daftar nihil yang berkenaan wasiat ke Daftar Pusat
14
Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap
bulan berikutnya;
j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada
setiap akhir bulan;
k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik
Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama
jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh
paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu
juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
m. Menerima magang Notaris.
Pasal 17 :
(2) Notaris dilarang:
a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja
berturut-turut tanpa alasan yang sah;
c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara; atau badan usaha
swasta;
g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar
wilayah jabatan Notaris;
h. Menjadi Notaris Pengganti;
i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama,
kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan
dan jabatan Notaris.
Notaris rawan terkena jeratan hukum bukan hanya karena faktor
internal yang berasal dari dalam dirinya sendiri misalnya kecerobohan, tidak
mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi dan sebagainya. Namun
juga dikarenakan faktor eksternal seperti moral masyarakat dimana Notaris
15
dihadapkan pada dokumen-dokumen palsu padahal dokumen tersebut
mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknya21.
Pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka
Notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa Sanksi Perdata, Administratif
/Kode Etik Jabatan Notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian
rupa baik sebelumnya dan sekarang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris
terkait Kode Etik profesi Jabatan Notaris dimana tidak adanya keterangan
sanksi pidana melainkan organisasi Majelis Pengawas Notaris yang
berkewenangan memberikan hukuman kepada Notaris.
Demikian disimpulkan bahwa walaupun didalam Undang-Undang
Jabatan Notaris (UUJN) tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi
pemidanaan tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang
dilakukan oleh Notaris tersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan atas
kesengajaan/kelalaian dalam pembuatan surat/akta otentik yang keterangan
isinya palsu maka setelah dijatuhi sanksi administratif/kode etik profesi
jabatan notaris dan sanksi keperdataan kemudian dapat ditarik dan
dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris
yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan
kejahatan pemalsuan akta otentik22.
Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik yang
mengutamakan tekanan dari kepentingan umum pada masyarakat. Menurut
doktrin adanya suatu pertanggungjawaban pidana harus terpenuhinya syarat
yaitu dengan melihat adanya perbuatan yang dapat dihukum dengan
menyebutkan unsur-unsurnya secara tegas dan berdasarkan undang-undang
yang mengatur bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum
yang menimbulkan kejahatan pidana, dimana harus mempertanggung
jawabkan sebab-akibat dari pada perbuatan tersebut23.
21 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan
Dimasa Datang, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 226 22 Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan), CV. Mandar
Maju, Bandung, 2009, (Selanjutnya disebut Buku II), hal 15 23 Majalah Renvoi, Op. Cit., hal.57
16
Dalam hal-hal yang berkaitan dengan Notaris mengingat telah diatur
dalam undang-undang khusus yakni Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014
tentang Jabatan Notaris yang berhubungan dengan Kode Etik profesinya
serta terdapat Majelis Pengawas Notaris dimana berfungsi untuk mengawasi
tugas dan kewenangan Notaris, maka penerapan sanksi pidana
dikesampingkan menjadi terbatas kepada Notaris. Hal tersebut antara
Penerapan Hukum Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Penerapan
Hukum Pidana yang diatur dalam (KUHP) menjadi tumpang tindih sehingga
memberikan ketidakjelasan hukum bagi Notaris jika terjadi kesalahan dalam
bertindak berdasarkan tugas dan kewenangannya. Sebenarnya sanksi pidana
dapat diterapkan apabila adanya bukti suatu pelanggaran hukum yang
menghubungkan dengan perbuatan pidana sebagai alternatif bagian dalam
penyelesaian suatu perkara hukum. Karena Sanksi pidana merupakan
Ultimum Remedium, yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya
pada cabang hukum lainnya tidak mempan. Oleh karena itu penggunaannya
harus dibatasi24.
Penulis dalam tesis ini menganalisis terkait tidak pidana pemalsuan
akta atentik yang pembuatannya tanpa dihadiri oleh para pihak. Seperti
contoh kasus yang dilakukan oleh salah satu notaris di Lhokseumawe
(Aceh), Imran Zubir Daoed,S.H. sebagai terdakwa dalam kasus pemalsuan
akta autentik yang dibuatnya, Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe
Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Lsm. menyatakan notaris telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Akta
Otentik, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, memerintahkan masa
penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan agar terdakwa tetap di tahan.
Pada awal terdakwa yang berkedudukan sebagai notaris di Kota
Lhokseumawe (aceh) diminta oleh saksi Ilmastin, S.Pd dan saksi Muslim
Gunawan untuk dibuatkan akta terhadap perubahan anggaran dasar
24 Habib Adjie, Jurnal Renvoi, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret 2005, hal.31
17
Lembaga Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat (SEPAKAT), saksi
menyerahkan dokumen sebagai dasar perubahan Anggaran dasar kepada
terdakwa berupa Daftar Absensi Rapat Anggota LSM Sepakat
Lhokseumawe, Berita Acara Rapat Anggota LSM Sepakat Lhokseumawe
dan foto suasana rapat Anggota lembaga Sepakat. Kemudian terdakwa
membuat minuta akta (asli akta notaris),akta nomor : 01 yang dibuat pada
tanggal 2 november 2012, bahwa notaris mencantumkan pada minuta akta
angka ke III yaitu :
TUAN EDI FADHIL, lahir di lamraya,pada tanggal 16 juni 1984
(seribu sembilan ratus delapanpuluh empat), wiraswasta, bertempat
tinggal di Desa Cot Jambo, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh
Besar Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1354/04/AB/CJ/2003. Warga Negara Indonesia.25
Berdasarkan keterangan saksi Edi Fadhil sebagaimana tersebut dalam
Akta autentik tersebut tidak pernah menghadap dihadapkan Notaris untuk
pembuatan akta notaris Nomor: 01 yang dibuat pada tanggal 02 November
2012 tersebut. Akibat akta yang dibuat oleh notaris (terdakwa), karena
mencantumkan namanya pada akta yang dibuat oleh terdakwa,dimana Edi
Fadhil disamping telah dirugikan, juga selaku ketua Umum LSM Sepakat
tidak dapat menarik sejumlah uang LSM Sepakat yang masih tersimpan
sebesar Rp. 38.000.000 (tiga putuh delapan juta rupiah) di Bank Panin Kota
Lhokseumawe, guna operasional LSM.
Perbedaan mendasar dalam tesis ini dibandingkan dengan tesis yang
relevan adalah pada penelitian tesis ini lebih mengkaji dasar pertimbangan
hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan akta
autentik yang dalam pembuatnya tanpa dihadiri oleh para pihak,serta
penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim ditinjau dari perspektif
tugas dan jabatan notaris.
Hal yang menarik untuk dikaji dari kronologi kasus diatas yaitu
terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh hakim dalam menerapkan hukum
25 Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 / Pid.B / 2013 / PN.Lsm.
18
bagi notaris. Pada perkara Nomor 40 / Pid.B / 2013 / PN.Lsm. bahwa notaris
terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik dalam
ketentuan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP,sehingga hakim menjatuhkan
pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 2 (dua) bulan, tetapi
apabila dilihat dari kronologi pembuatan akta autentik Nomor: 01 yang
dibuat pada tanggal 02 November 2012 perbuatan terdakwa telah melanggar
ketentuan Pasal 264 KUHP juncto Pasal 55 KUHP yaitu Notaris bertindak
sebagai pihak yang terlibat turut serta (medeplichtige) dalam pemalsuan
akta yang dibuat olehnya, seharusnya Notaris tersebut lebih difokuskan
dikenai sanksi pidana Pasal 55 ayat (1) ke -1 yang berbunyi “Orang yang
melakukan, yang menyuruh melakukan,atau turut melakukan perbuatan
itu”. Turut serta dalam tindak pidana pemalsuan akta autentik yang
dilakukan oleh Notaris bersama penghadap dengan cara sebagai berikut
bahwa dalam pembuatan akta notaris Nomor: 01 yang dibuat pada tanggal
02 November 2012, perkara Nomor 40 / Pid.B / 2013 / PN.Lsm. Notaris
Imran Zubir Daoed,S.H ,bahwa notaris mencantumkan pada minuta akta
angka ke III yaitu:
TUAN EDI FADHIL, lahir di lamraya,pada tanggal 16 juni 1984
(seribu sembilan ratus delapanpuluh empat), wiraswasta, bertempat
tinggal di Desa Cot Jambo, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh
Besar Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1354/04/AB/CJ/2003. Warga Negara Indonesia.26
Sebagaimana tersebut dalam Akta autentik, pihak III tersebut yaitu
saksi Edi Fadil tidak pernah menghadap dihadapkan Notaris untuk
pembuatan akta notaris Nomor: 01 yang dibuat pada tanggal 02 november
2012 tersebut. Akta tersebut digunakan oleh pihak I (pertama) Muslim
Gunawan dan pihak II (kedua) Ilmastin untuk menarik sejumlah uang
sebesar Rp. 38.000.000 di bank Panin, dengan cara mengajukan perubahan
specimen (pengantian tanda tangan) dengan menggunakan akta nomor : 01
yang dibuat pada tanggal 2 November 2012 merubah susunan pengurus
26 Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 / Pid.B / 2013 / PN.Lsm.
19
menjadi Ketua Umum : Muslim Gunawan. Ketua : Zulfikar. Sekretaris :
Muzakir. Wakil Sekretaris Iskandar.Bendahara : Ilmastin. Wakil Bendahara
Lisawati, sebagai dasar perubahan dari akta nomor 9 tanggal 18 oktober
2006 yang pada saat itu susunan kepengurusan serikat pengembangan
swadya masyarakat (sepakat) yaitu Ketua Umum Edi Fadhil. Ketua :
Hendri Rachmadani.Sekretaris : Muslim Gunawan. Wakil Sekretaris :
Lisawati. Bendahara :Ilmastin. Wakil Bendahara : Roslina.
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik
untuk lebih jauh mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam
memutus perkara tindak pidana pemalsuan akta autentik yang dalam
pembuatnya tanpa dihadiri oleh para pihak, yang dibuatnya dalam bentuk
penulisan / penelitian tesis dengan judul ANALISIS TINDAK PIDANA
PEMALSUAN AKTA AUTENTIK TANPA DIHADIRI OLEH PARA
PIHAK
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana yang menjadi bahan pertimbangan hukum hakim dalam
memutus perkara Nomor 40 / Pid.B / 2013 / PN.Lsm. terhadap tindak
pidana pemalsuan akta autentik yang pembuatannya tanpa dihadiri para
pihak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim ditinjau dari persepktif tugas dan
jabatan notaris?
C. Tujuan Penelitian
Mengacu pada pokok pokok permasalahan sebagaimana telah
diutarakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Tujuan Obyektif
a. Untuk mengetahui serta menganalisa dasar pertimbangan hukum
hakim dalam memutus tindak pidana pemalsuan akta autentik
yang pembuatanya tanpa dihadiri oleh para pihak.
20
b. Untuk mengetahui serta menganalisa pertimbangan hukum hakim
apabila ditinjau dari perspektif tugas dan jabatan notaris
2. Tujuan Subjektif
a. Untuk memperoleh data sebagai bahan penyusunan penelitian
hukum sebagai sarana memenuhi persyaratan bagi setiap
mahasiswa dalam meraih gelar Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
b. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dibidang hukum pidana
khususnya tentang masalah tindak pidana pemalsuan akta
autentik.
c. Untuk menambah gambaran serta sumbangan ilmu pengetahuan
bagi para notaris dalam menjalankan tugas dan jabatnya dalam
membuat akta autentik.
D. Manfaat Penelitian
Mengenai manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberi
masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan serta wawasan,
khususnya dibidang hukum, yang dapat digunakan oleh pihak yang
membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pada
umumnya dan ilmu hukum dibidang kenotariatan pada khususnya
yaitu Tindak pidana pemalsuan akta..
2. Secara praktis
Secara Praktis, penelitian dalam penulisan ini dapat memberikan
masukan bagi seluruh pihak yang terkait antara lain :
a. Bagi Notaris: selaku pejabat umum, mendapat pandangan, saran
serta masukan terkait dengan pembuatan Akta otentik untuk
lebih menerapkan kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya.
21
b. Bagi Mahasiswa: hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi
Mahasiswa Kenotariatan yang nantinya akan menjadi sebagai
seseorang Notaris agar didalam menjalankan tugas dan
jabatannya lebih bertanggung jawab dan jujur serta berpegang
teguh pada peraturan yang berlaku.
c. Bagi Penegak Hukum (Hakim) : dengan penelitian ini
diharapkan kepada para hakim, dapat lebih tegas dalam
menerapkan hukum agar agar tidak ada pihak yang akan
dirugikan atas perkara-perkara yang terkait dengan Akta otentik
yang dibuat oleh Notaris.
22
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Kerangka Teori
Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir, pendapat,
teori mengeni suatu kasus atau permasalahan yang menjadi perbandingan
pegangan teoritis27
1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban
Pidana
a. Tindak Pidana
Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh
seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana
yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan
umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia
diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu
kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana28.
Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok
orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar
hukum pidana dan diancam dengan hukuman29. Berdasarkan pendapat
para sarjana mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-
unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (gedraging),
kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (wettelijke
omschrijving), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu
dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan
hukuman. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang
bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau
suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang
27 M.Solly lubis, Filsafatilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80 28
Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana
Indonesia, Universitas Lampung, 2009. Hlm 70 29
Tri Andrisman, Hukum Pidana , Universitas Lampung, 2009. hlm: 83
23
telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-
Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-
unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan
tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena
gerakkan oleh pihak ketiga30. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat
dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak
pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :
a. Orang yang melakukan (dader plagen)
Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud
suatu tindak pidana.
b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen)
Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni
orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh
melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak
pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan
alat saja.
c. Orang yang turut melakukan (mede plagen)
Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama.
Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua
orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang yang
turut melakukan (mede plagen).
d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian,
penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan
atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang
melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan
sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai
cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan
atau martabat dan lain-lain sebagainya.
30 Barda Nawawi Arif , Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm:
37
24
Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu
akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan
pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku
kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau
pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap
sipembuat.
Pemidanaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan
mempertahankan kesatuan masyarakat. Pemidanaan merupakan salah
satu untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak
diperkenankan untuk diwujudkan pemidanaan terhadap pelaku tindak
pidana tidak hanya membebaskan pelaku dari dosa, tetapi juga
membuat pelaku benar-benar berjiwa luhur.
b. Pertanggungjawaban Pidana
Van Hammel menyatakan bahwa pertanggungjawaban yaitu
suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga)
macam kemampuan untuk31:
1) Memahai arti dan akibat perbuatannya sendiri.
2) Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau
dilarang oleh masyarakat.
3) Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu
sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban
(teorekensvatbaarhee) mengandung pengertian kemampuan atau
kecakapan.
Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak
cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di
samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela,
tenyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika
31 Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghalia Indonesia Jakarta, 1985
hlm:108.
25
tidak ada kesalahan (green straf zonder schuld, ohne schuld keine
strafe)32.
Pertanggungjawaban adalah sebagai suatu keadaan psychish
sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya
pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.19
Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah
melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan
pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak
dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut
secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 44, 48 dan
49 ayat (2) KUHP.
Selain di atas, juga alasan pembenar yaitu tidak dapat
dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana
dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan
tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 48, 49 ayat (1),
50 dan 51 KUHP.
Pasal 44 KUHP:
(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam
pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
(2) Jika ternyata perbuatannya itu tidak dapat dipertanggung
jawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat
atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat
meerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa,
paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
(3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung,
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
32 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana . Rineka Cipta Jakarta, 1983. hlm:37
26
Pasal 48 KUHP:
Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa,
tidak dipidana.
Pasal 49 KUHP:
(1) Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan
terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan
atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan
atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang
melawan hukum.
(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung
disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan
ancaman serangan itu, tidak dipidana.
Pasal 50 KUHP:
Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan
ketentuan undang-undang, tidak dipidana.
Pasal 51 KUHP:
(1) Barangsipa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah
jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak
dipidana.
(2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya
pidana, kecuali jika yang diperintah diberikan dengan
wewenang dan pelaksanaanya termasuk dalam lingkungan
pekerjaannya.
Tindakan kesengajaan sudah pasti harus dipertanggungjawabkan
oleh pelaku karena pelaku telah melakukan kesalahan yang menurut
aturan dasar hukum pidana “tidak ada pidana tanpa kesalahan”.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa untuk
dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, tidak ada alasan pemaaf
sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, 48 dan 49(2) KUHP dan tidak
ada alasan pembenaran sebagaimana dimaksud pada pasal 48, 49 (1),
50, dan 51 KUHP. Penegasan tentang pertanggungjawaban adalah
27
suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan
akibat hukum yang diisyaratkan. Sehingga hubungan keduanya
diadakan oleh aturan hukum, jadi pertanggungjawaban tersebut adalah
pernyataan dari suatu keputusan hukum.
2. Tinjauan Umum Tentang Notaris
a. Pengertian Notaris
Notaris berasal dari kata "nota literaria" yaitu tanda tulisan
atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau
menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan nara sumber.
Tanda atau karakter yang dimaksud merupakan tanda yang dipakai
dalam penulisan cepat (stenografie). Awalnya jabatan Notaris
hakikatnya ialah sebagai pejabat umum (private notary) yang
ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan
masyarakat akan alat bukti autentik yang memberikan kepastian
hubungan Hukum Perdata, jadi sepanjang alat bukti autentik tetap
diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan Notaris akan tetap
diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.33 Notaris seperti yang
dikenal di zaman Belanda sebagai Republik der Verenigde
Nederlanden mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17
dengan beradanya Oost Ind.Compagnie di Indonesia.34
Pengertian Notaris dalam ketentuan Pasal 1 Instructie voor De
Notarissenin Indonesia, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat
umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang
berlaku, yang dipanggil dan diangkat untuk membuat akta-akta dan
kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya
kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya,
menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya,
33 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (NotarisReglement), Penerbit Erlangga,
Jakarta, 1999. hal. 41. 34 Ibid, hal. 15.
28
demikian juga salinannya yang sah dan benar.35 Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Notaris mempunyai arti orang yang
mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal
ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk
mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat,
akta, dan sebagainya.36
Menurut Matome M. Ratiba dalam bukunya Convecaying Law
forParalegals and Law Students menyebutkan : “Notary is a qualified
attorneys which is admitted by the court and is an officer of the court
in both his office as notary and attorney and as notary he enjoys
special privileges.”37 Terjemahannya yaitu Notaris adalah pengacara
yang berkualifikasi yang diakui oleh pengadilan dan petugas
pengadilan baik di kantor sebagai Notaris dan pengacara dan sebagai
Notaris ia menikmati hak-hak istimewa.
Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang
untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian
dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh
yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta
autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan
memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang
pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan
atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.38 Mendasarkan pada
nilai moral dan nilai etika Notaris, maka pengembanan jabatan Notaris
adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak
memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembanannya
dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat
pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta
berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada
35 Ibid, hal. 20. 36 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan ke-3, Jakarta,1990, hal. 618. 37 Matome M. Ratiba, Convecaying Law for Paralegals and LawStudents, bookboon.com, 2013.
hal. 28. 38 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2008. hal. 13.
29
umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.39
Menurut G.H.S. Lumban Tobing memberikan pengertian
Notaris yaitu Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya
berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum
atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam
suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan
aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya
sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan
kepada pejabat atau orang lain.40 Sedangkan menurut Colenbrunder,
Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk atas permintaan
mereka yang menyuruhnya mencatat semua yang dialami dalam suatu
akta dan menyaksikan (comtuleert) dalam akta tentang keadaan
sesuatu barang yang ditunjukkan kepadanya oleh kliennya.41
Pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan “Notaris
adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik
dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”
Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang
mempunyai karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya UUJN
merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya
satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang
mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang
berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN.
39 Herlien Budiono, Notaris dan Kode Etiknya, Upgrading dan Refreshing Course Nasional
Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 2007, hal. 3. 40 G.H.S. Lumban Tobing, Op.Cit, hal. 31. 41 Engelbrecht De Wetboeken wetten en Veroordeningen, Benevens de Grondwet van de
Republiek Indonesie, Ichtiar Baru-Van Voeve, 1998, Jakarta,hal. 882.
30
Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan
oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu
bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum
untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta
bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan
tetap.42
Karakteristik kedua Notaris mempunyai kewenangan tertentu,
artinya setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada
aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan
baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya.
Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu
tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka dapat
dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang
Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UU
perubahan atas UUJN.43
Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam
Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan
oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan
(Pasal 1 angka 14 UU perubahan atas UUJN). Notaris meskipun
secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak
berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang
mengangkatnya, yaitu pemerintah. Dengan demikian, Notaris dalam
menjalankan jabatannya harus bersifat mandiri (autonomous), tidak
memihak siapa pun (impartial), tidak tergantung kepada siapa pun
(independent), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak
dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.
Notaris tidak menerima gaji atau pensiun dari yang
mengangkatnya. Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh
42 Habib Adjie I, Op.Cit, hal. 32-34. 43 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011,
hlm. 17
31
pemerintah tetapi tidak menerima gaji maupun uang pensiun dari
pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat
yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma
untuk mereka yang tidak mampu.44
b. Kewenangan Notaris
Kewenangan Notaris sebagai penjabaran dari Pasal 1 angka 1
UU perubahan atas UUJN terdapat dalam Pasal 15 UU perubahan atas
UUJN yang tersirat sebagai berikut :
1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh
yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik,
menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,
memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu
sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan
oleh Undang-undang.
2) Notaris berwenang pula :
a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal
surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
b) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar
dalam buku khusus.
c) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa
salinanyang memuat uraian sebagaimana ditulis dan
digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat
aslinya.
e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan
pembuatan akta.
f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
44 Habib Adjie I, Op.Cit, hal. 35-36.
32
g) Membuat akta risalah lelang.
3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
Seorang Notaris dalam menjalankan profesinya memiliki
kewajiban- kewajiban yang sebagaimana diatur dalam Bab III bagian
kedua UU perubahan atas UUJN. Seorang Notaris wajib bertindak
jujur, seksama dan tidak memihak. Kejujuran merupakan hal yang
penting karena jika seorang Notaris bertindak dengan ketidakjujuran
maka akan banyak kejadian yang merugikan klien bahkan akan
menurunkan ketidakpercayaan klien terhadap Notaris tersebut.
Keseksamaan bertindak merupakan salah satu hal yang juga harus
selalu dilakukan seorang Notaris.45 Selain itu juga dalam
melaksanakan jabatannya Notaris juga berkewajiban untuk menjaga
kerahasiaan klien, membuat dokumen atau akta yang diminta oleh
klien, membuat daftar akta-akta yang dibuatnya, membacakan akta di
hadapan para pihak, dan menerima karyawan magang di kantornya.
Mengenai kewajiban Notaris ini diatur secara lengkap dalam Pasal 16
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU perubahan atas UUJN, yakni :
1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :
a) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan
menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan
hukum.
b) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya
sebagai bagian dari Protokol Notaris.
c) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada
Minuta Akta.
d) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta
berdasarkan Minuta Akta.
e) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam
45 Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, Ke Notaris, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009. hal. 41.
33
Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
f) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya
dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta
sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang
menentukan lain.
g) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi
buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan
jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta
tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan
mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya
pada sampul setiap buku.
h) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau
tidak diterimanya surat berharga.
i) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut
urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
j) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i
atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar
wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada
minggu pertama setiap bulan berikutnya.
k) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat
pada setiap akhir bulan.
l) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara
Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya
dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang
bersangkutan.
m) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh
paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi
khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan
ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan
Notaris.
34
n) Menerima magang calon Notaris.
2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan
akta in originali.
3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a) Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun.
b) Akta penawaran pembayaran tunai.
c) Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya
surat berharga.
d) Akta kuasa.
e) Akta keterangan kepemilikan.
f) Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai
perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur yaitu perilaku Notaris
harus memiliki integritas moral yang mantap, harus jujur bersikap
terhadap klien maupun diri sendiri, sadar akan batas-batas
kewenangannya dan tidak bertindak semata-mata berdasarkan
pertimbangan uang.46 Jabatan yang dipangku Notaris adalah jabatan
kepercayaan dan justru oleh karena itu seseorang bersedia
mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan,
Notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang
diberitahukan kepadanya selaku Notaris.47 Kewajiban merahasiakan
dapat dilakukan dengan upaya penuntutan hak ingkar, yang
merupakan pengecualian terhadap ketentuan dalam Pasal 1909
KUHPerdata bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi wajib
memberikan kesaksian di muka pengadilan. Selain itu juga, Notaris
dalam melaksanakan jabatannya dituntut untuk dapat memenuhi dan
mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam UUJN
46 Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi dan Profesi Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 2003, hal. 93. 47 G.H.S. Lumban Tobing, Op.Cit, hal. 117.
35
dan UU perubahan atas UUJN.
Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris
diharapkan mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan
hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu pengawasan
terhadap pelaksanaan jabatan Notaris, agar Notaris tidak melakukan
pelanggaran-pelanggaran yang ditentukan dalam UUJN. Menurut R.
Soegondo mengemukakan bahwa untuk dapat membuat akta autentik,
seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Di
Indonesia, seorang advokat, meski pun ia seorang yang ahli dalam
bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta autentik, karena
itu tidak mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Sebaliknya
seorang pegawai catatan sipil (Ambtenaar vande Burgerlijke Stand)
meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat aktaautentik untuk
hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran, akta
perkawinan, akta kematian. Demikian itu karena ia oleh undang-
undang ditetapkan sebagai pejabat umum dan diberi wewenang untuk
membuat akta-akta itu.48
Menurut G.H.S. Lumban Tobing mengemukakan bahwa akta
yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat
relaas atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang
dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh
pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri, di dalam menjalankan
jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan memuat
uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan dan dialaminya itu
dinamakan akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum. Akan
tetapi akta Notaris dapat juga berisikan suatu cerita dari apa yang
terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan
Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain
kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan
mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan
48 R. Soegondo, Hukum Notariat di Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 43.
36
memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan
Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris
dalam suatu akta autentik. Akta sedemikian dinamakan akta yang
dibuat di hadapan (ten overtaan) Notaris.49
Nilai pembuktian akta autentik merupakan salah satu langkah
dalam proses beracara dalam perkara perdata dan pidana. Pembuktian
diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak
lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa
adalah suatu peristiwa atau hubungan hukum yang mendukung adanya
hak.50Apa yang tersebut mengenai isi dari akta autentik diaggap benar
kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktian sempurna,
mengandung arti bahwa isi akta itu dalam pengadilan dianggap benar
sampai ada bukti perlawanan yang melumpuhkan akta tersebut. Beban
pembuktian perlawanan itu jatuh pada pihak lawan dari pihak yang
menggunakan akta autentik atau akta di bawah tangan tersebut.
3. Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik
a. Pengertian akta Autentik
Akta adalah suatu surat yang dibuat oleh pejabat umum
(notaris) dipergunakan sebagai pernyataan dari suatu perbuatan hukum
dan dipergunakan sebagai alat pembuktian. Akta autentik ada dua
macam, yaitu51:.
1) Akta autentik yang dibuat oleh pejabat atau disebut akta relaas atau
akta pejabat (ambtelijke akten).Akta yang dibuat oleh notaris
dapat merupakan suatu akta yang memuat atau menguraikan
secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu
keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta, yakni
notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris.
Dengan kata lain, akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat
49 G.H.S. Lumban Tobing, Op.Cit, hal. 51 50 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal. 129. 51 GHS. Lumban Tobing, op.cit., hlm. 51
37
uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu
dinamakan akta yang dibuat oleh notaris.
2) Akta yang dibuat dihadapan notaris atau yang dinamakan akta
partij, adalah akta yang berisi suatu keterangan dari apa yang
terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan
notaris, artinya diterangkan oleh pihak lain kepada notaris dalam
menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu
sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan keterangan itu
atau melakukan perbuatan itu atau melakukan perbuatan itu di
hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstantir
oleh notaris di dalam suatu akta autentik.
Pada akta partij selalu terdapat kekuatan bukti materiil dan
merupakan alat bukti sempurna sebab dalam akta partijkebenarandari
isi akta tersebut ditentukan oleh pihak-pihak dan diakui pula oleh
pihak-pihak dan pejabat yang menerangkan seperti yang dilihat,
diketahuinya dari para pihak itu. Sedangkanpada akta Relaas tidak
selalu terdapat kekuatan bukti materiil artinya setiap orang dapat
menyangkal kebenaran isi akta autentik itu asal dapat
membuktikannya, sebab apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat
itu hanya berdasarkan pada apa yang dikehendaki oleh yang
berkepentingan52.
Terhadap hal-hal yang disampaikan kepada notaris, apakah itu
mengandung suatu kebenaran atau tidak, hal itu bukanlah kewenangan
notaris. Apabila akta notaris itu mengandung kebohongan atau
kepalsuan dimana keterangan yang diberikan kepada notaris tidak
benar maka akta tersebuttetap dianggapsebagai akta palsu, akan tetapi
terhadap Notaris tidak dapat dipersalahkan/dijatuhi pidana bila notaris
tidak mengetahui bahwa keterangan yang diberikan padanya adalah
tidak benar atau palsu. Dari uraian tersebut, pejabat umum (notaris)
terdapat perbedaan pokok antara lain:
52 Abdulkadir Muhammad,op.cit., hlm. 136
38
1) Pada akta otjabatumum, inisiatif datang dari pihaknya, pihaknya
mengetahui benar tentang hal-hal yang dikemukakan dalam akta
(isi akta); sedangkan pada akta autentik yang jabat umum yaitu
notaris, notaris tidak pernah memulai inisiatifnya, notaris tidak
tahu benar kebenaran dari hal-hal yang dikemukakan oleh kedua
belah pihak yang hadir dihadapannya (isi dari akta), ia hanya
membantu merumuskan kehendak para pihak.
2) Akta Outentik yang dibuat “dihadapan” pejabat umum biasanya
disebut juga dengan akta para pihak, dalam hal ini notaris pasif
artinya notaris menunggu sampai ia diperlukan oleh pihak lain
untuk membuatkan akta. Jadi tidak ia dengan sendirinya tanpa
dipanggil membuat akta. Akta para pihak juga tidak berarti hanya
berisikan keterangan dari pihak sematamata saja, melainkan juga
berisikan keterangan dari notaris itu sendiri.
3) Akta yang dibuat “oleh” pejabat umum terhadap ketiadaan tanda
tangan tidak mengakibatkan akta tersebut kehilangan otensitasnya.
Menurut Pasal 1868 KUHPerdata bahwa suatu akta autentik
dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh
atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu
ditempat dimana akta dibuatnya. Secara hukum terdapat dua fungsi
akta autentik, yaitu:
1) Untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum, dengan tidak
adanya atau tidak dibuatnya akta dimaksud, maka berarti
perbuatan hukumnya tidak terjadi. (Pasal 1682-1683
KUHPerdata);
2) Untuk pembuktian, bahwa dengan tidak adanya atau tidak
dibuatnya akta dimaksud, maka berarti perbuatan hukumnya tidak
dapat terbukti. (Pasal 150 KUHPerdata)
Akta autentik dapat dibedakan menjadi akta yang dibuat “oleh”
pejabat umum disebut akta pejabat atau relass akta. Akta tersebut
merupakan uraian secara autentik tentang suatu tindakan yang
39
dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat
umum yaitu Notaris.53 Dalam akta ini notaris menerangkan atau
memberikan kesaksian dari semua yang dilihat, disaksikan dan
dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain.
Sedangkan akta yang dibuat “dihadapan” pejabat umum,
disebut dengan partij akta atau akta pihak54. Akta ini merupakan akta
yang berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang
dilakukan oleh pihak lain dihadapan pejabat umum (Notaris). Artinya
yang diterangkan atau diceritakan oleh orang lain kepada notaris dalam
menjalankan jabatannya, contohnya adalah akta ynga memuat
perjanjian hibah, jual beli, wasiat, dan lain-lain. Dalam akta partij
tercantum keterangan-keterangan dari orang yang bertindak sebagai
pihak-pihak dalam akta, yangkemudian notaris menyatakan bahwa
orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya,
sebagaimana yang dicantumkan dalam akta. Jadi notaris hanya
mendengar apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang
menghadap dan menyatakan atau mewujudkan kehendak para pihak
dalam akta. Pada prinsipnya dalam aspek pembuatannya, inisiatif ada
pada para pihak untuk membuatnya dan notaris hanya mendengarkan,
menyaksikan dan menuangkan dalam perjanjian tersebut.
b. Syarat Akta Autentik
Undang-undang Jabatan Notaris menentukan bahwa akta
notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Harus dibuat dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh
Pasal 38UUJN:
a) Setiap akta notaris terdiri atas:
(1) Awal akta atau kepala akta;
(2) Badan akta;
(3) Akhir atau penutup akta
53 Habib Adjie III, op.cit., hlm. 128 54 GHS. Lumban Tobing, op.cit., hlm. 51
40
b) Awal akta atau kepala akta memuat:
(1) Judul akta;
(2) Nomor akta;
(3) Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun;
(4) Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
c) Badan Akta memuat:
(1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir,
kewarganegaraan, pekerjaan, kedudukan, tempat tinggal
para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
(2) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi
akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak
yang berkepentingan;
(3) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan,
jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dan tiap-tiap saksi
pengenal.
d) Akhir Akta memuat:
(1) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
(2) Uraian tentang penandatanganan dan tempat
penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada;
(3) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, jabatan,
kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta;
(4) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam
pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan
yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau
penggantian.
e) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain
memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat
(3) dan ayat (4) juga memuat nomor dan tanggal penetapan
pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.
41
Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka akta notaris
akan kehilangan sifat keontentikannya.
Suatu akta dapat disebut sebagai akta autentik bukan karena
penetapan Undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau
dihadapan seorang pejabat umum. Otentisitas dari akta Notaris
bersumber dari Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) UUJN, notaris
dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga akta yang dibuat oleh
notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta
autentik.Dengan perkataan lain, akta yang dibuat oleh Notaris
mempunyai sifat autentik bukan oleh karena Undang-undang
menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh
atau dihadapan pejabat umum seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Akta autentik sebagai akta yang dibuat oleh Notaris secara
teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara
resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti
bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk
pembuktian di kemudian hari jika terjadi sengketa. Akta adalah surat
tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan,dsb)
resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan
disahkan oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang55.
Walaupun ada pembagian akta ke dalam akta autentik dan akta
dibawah tangan, namun dari definisi di atas sudah terlihat adanya sifat
autentik dari suatu akta, yaitu dalam pembuatannya disaksikan dan
disahkan oleh Notaris atau pejabat yang berwenang.
Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan,
yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan,
yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.
Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk
55 Sudarsono, Kamus Hukum, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007, hlm 25
42
membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang
dibuat orang lain.
Ditinjau dari segi pembuatan akta autentik, Pasal 1868
KUHPerdata mengenal dua bentuk cara mewujudkannya56:
1) Dibuat oleh Pejabat
Bentuk pertama, dibuat oleh pejabat yang berwenang. Biasanya
akta autentik yang dibuat oleh pejabat meliputi akta autentik di
bidang hukum publik dan dibuat oleh pejabat yang bertugas di
bidang eksekutif yang berwenang untuk itu, yang disebut pejabat
tata usaha negara. Umumnya akta autentik dibuat oleh pejabat yang
berwenang berdasarkan permohonan dari yang berkepentingan,
tetapi ada juga tanpa permintaan dari yang berkepentingan.
2) Dibuat di hadapan pejabat
Akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat pada umumnya:
a) Meliputi hal-hal yang berkenaan dalam bidang hukum perdata
dan bisnis.
b) Biasanya berupa akta yang berisi dan melahirkan persetujuan
bagi para pihak yang datang menghadap dan
menandatanganinya.
c) Para pihak yang berkepentingan datang menghadap pejabat
yang berwenang, dan kepada pejabat itu mereka sampaikan
keterangan serta meminta agar keterangan itu dituangkan dalam
bentuk akta.
Pasal 1868 KUHPerdata merupakan sumber untuk otensitas
akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris,
dengan syarat-syarat sebagai berikut:
1) Akta harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan)
seorang pejabat umum;
56 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan
Putusan Pengadilan, Cetakan Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 573
43
2) Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-
undang;
3) Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus
mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.
Kedudukan notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya,
parameternya harus kepada prosedur pembuatan akta notaris, dalam
hal ini UUJN57. Apabila semua prosedur telah dilakukan (telah
memenuhi syarat formil dan materil), maka akta yang bersangkutan
tetap mengikat mereka yang membuatnya di hadapan notaris.
Memidanakan notaris dengan alasan-alasan pada aspek formil, tidak
akan membatalkan akta notaris yang dijadikan sebagai objek perkara
pidana tersebut. Aspek materiil dari akta notaris, segala hal yang
tertuang harus dinilai benar sebagai pernyataan notaris dalam akta
relaas danharus dinilai sebagai pernyataan para pihak dalam akta pihak
hal apa saja yang harus ada secara materiil dalam akta harus
mempunyai batasan tertentu. Menentukan batasan seperti itu
tergantung dari apa yang dilihat, didengar oleh notaris atau yang
dinyatakan, diterangkan oleh para pihak di hadapan notaris.
c. Kejahatan Pemalsuan Akta
Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan
pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung
unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang
sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya bahwa
sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya58.
Dilihat dari sudut pandang Hukum Pidana yang berkaitan
dengan aspek formal pembuatan akta autentik oleh Notaris, pihak
penyidik, penuntut umum dan Hakim akan memasukkan Notaris telah
melakukan tindakan hukum:
57 Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan), CV. Mandar
Maju, Bandung, 2009, hlm. 25 58 Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.
2-3
44
1) Membuat surat palsu/yang dipalsukan dan menggunakan surat
palsu/yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP);
2) Melakukan pemalsuan (Pasal 264 KUHP);
3) Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta autentik
(Pasal 266 KUHP);
4) Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan
(Pasal 55 Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP);
5) Membantu membuat surat palsu/atau yang dipalsukan dan
menggunkan surat palsu/yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2)
jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP59.
Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah pemalsuan
surat dalam bentuk pokok yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP adalah
sebagai berikut:
1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang
dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang
atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan
maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat
tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika
pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena
pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2) Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja
memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika
pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan yang terdapat dalam
Pasal 263 KUHP di atas adalah sebagai berikut:
1) Pasal 263 ayat (1)
a) Unsur Obyektif
(1) Perbuatan, yaitu Membuat surat palsu atau memalsukan
surat;
(2) Obyeknya adalah surat;
59 Habib Adjie, Op.Cit, hlm. 136.
45
(3) Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat
tersebut.
b) Unsur Subyektif
Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain
memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.
2) Pasal 263 ayat (2)
a) Unsur Obyektif
(1) Perbuatan, yaitu memakai;
(2) Obyeknya adalah surat palsu dan surat yang dipalsukan.
(3) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.
b) Unsur Subyektif (dengan sengaja)
Perbedaan antara membuat surat palsu dan memalsukan surat
adalah sebagai berikut60:
(1) Membuat surat palsu adalah sebelum perbuatan dilakukan
maka belum ada suatu surat. Kemudian dibuat suatu surat
yang isinya sebagian atau seluruhnya tidak benar atau
bertentangan dengan kebenaran. Surat ini disebut surat
palsu.
(2) Memalsukan surat adalah sebelum perbuatan ini
dilakukan, sudah terdapat sepucuk surat yang disebut surat
asli. Kemudian pada surat asli ini, terhadap isinya,
(termasuk tanda tangan dan si pembuat asli) dilakukan
perbuatan memalsu dan akibatnya surat yang semula benar
menjadi surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak
benar atau bertentangan dengan kebenaran. Surat yang
demikian disebut dengan surat yang dipalsu.
Membuat surat palsu ini dapat berupa hal-hal sebagai berikut:
1) Membuat sebuat surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak
sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Perbuatan ini disebut
dengan pemalsuan secara intelektual.
60 Eddy O.S.Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi,Cahaya Atma, 2016, hal 25
46
2) Membuat surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain
selain dari si pembuat surat. Palsunya suratini terletak pada asal
atau si pembuat surat. Perbuatan ini disebut pemalsuan secara
materiil.
Selain isi surat, surat yang disebut surat palsu juga apabila
tanda tangannya tidak benar, hal ini bisa terjadi dalam hal61:
1) Membuat dengan meniru tanda tangan sesorang yang tidak ada,
misalnya sesorang yang sudah meninggal dunia atau yang sama
sekali tidak pernah ada.
2) Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan
persetujuannya ataupun tidak.
3) Tanda tangan yang dimaksud di sini termasuk tanda tangan dengan
menggunakan cap atau stempel.
Memalsukan surat merupakan perbuatan mengubah dengan
cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat
yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda
dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu
lalu isinya menjadi benar, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh
orang yang tidak berhak, maka pemalsuan surat itu terjadi62.
Ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP hanya memberikan
penegasan yaitu dengan unsur obyektifnya adalah perbuatan memakai
surat palsu atau surat yang dipalsukan sehingga sekaligus melengkapi
unsur-unsur yang ada pada ketentuan Pasal 263 (1) KUHP. Unsur
Subjektifnya yaitu dengan sengaja. Pada umumnya dalam ilmu hukum
pidana dibedakan tiga macam kesengajaan, yaitu63:
1) Kesengajaan sebagai maksud, adalah suatu perbuatan yang
merupakan tindak pidana yang dilakukan untuk mencapai suatu
61 Erdianto Effendi. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar: PT. Refika Aditama, Bandung.
2011. hal 98 62 Ibid, hlm 100-101 63 Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict
Liability dan Vicarious Liability), Raja Grafindo Persada, jakarta, 1996, hlm. 89
47
tujuan. Menurut Jonkers kesengajaan ini merupakan bentuk yang
paling murni dan sederhana.
2) Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, yakni seseorang
yang melakukan suatu perbuatan, menyadari bahwa apabila suatu
perbuatan itu dilakukan maka secara pasti akan mengakibatkan
akibat yang melahirkan tindak pidana.
3) Kesengajaan melakukan suatu perbuatan dengan keinsyafan bahwa
ada kemungkinan timbulnya suatu perbuatan lain yang merupakan
tindak pidana.
Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHP menyebutkan:
1) Orang yang bersalah melakukan pemalsuan surat dipidana dengan
pidana penjara selama-lamanya delapan tahun jika perbuatan
tersebut dilakukan terhadap:
a) Akta-akta Autentik;
b) Surat-surat utang atau sertifikat utang dari sesuatu Negara atau
bagian dari Negara tersebut atau dari sesuatu lembaga umum;
c) Saham-saham atau surat utang atau sertifikat saham dari
perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
d) Talon-talon, bukti dividen atau bunga dari salah satu surat
seperti yang dimaksudkan dalam dua nomor yang terdahulu
atau bukti-bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti dari surat-
surat tersebut;
e) Surat-surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan guna
diedarkan.
2) Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja
menggunakan salah satu surat palsu atau yang dipalsukan seperti
yang dimaksud dalam ayat pertama seolah-olah surat tersebut
merupakan sepucuk surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika
penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.
48
Ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (2) ini secara umum
mengatur masalah pemalsuan akta autentik atau dengan kata lain
adalah surat-surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang
ditetapkan oleh Undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan
pejabat umum. Oleh karena itulah dikatakan pemalsuan surat yang
diperberat ancaman pidananya. Surat-surat ini adalah yang
mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya.
Pada surat-surat tersebut mempunyai derajat kebenaran yang lebih
tinggi daripada surat-surat biasa atau surat lainnya64.
Dari rumusan Pasal tersebut, unsur-unsur Pasal 264 ayat (1)
KUHP adalah:
1) Semua unsur baik obyektif maupun subyektif Pasal 263 KUHP.
2) Unsur-unsur khusus pemberatnya (bersifat alternative) berupa
objek surat-surat tertentu, adalah:
a) Akta-akta Autentik;
b) Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu Negara, bagian
Negara, suatu lembaga umum;
c) Surat sero, surat hutang dari suatu perkumpulan, surat hutang
dari suatu yayasan, surat hutang dari suatu perseroan, surat
hutang dari suatu maskapai;
d) Talon, tanda bukti deviden atau tanda bukti bunga dari surat
pada butir b dan c diatas tanda bukti yang dikeluarkan sebagai
pengganti surat-surat itu;
e) Surat-surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk
diedarkan.
Sedangkan unsur-unsur Pasal 264 ayat (2) KUHP adalah:
1) Unsur obyektif:
a) Perbuatan: Memakai.
b) Objeknya: surat-surat tersebut pada ayat (1).
64 Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan
Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal 213
49
c) Pemakaian itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.
2) Unsur Subyektif: dengan sengaja
Dari beberapa Pasal yang terdpat dalam KUHP diatas dapat
dikemukakan bahwa tindak pidana pemalsuan surat dapat dibagi
kedlam dua kategori yaitu sebagai berikut:
a) Pemalsuan surat non autentik atau dikenal sebagai istilah surat
dibawah tangan. Hal ini diatur dalam Pasal 263 KUHP.
b) Pemalsuan surat atau akta autentik yang diatur dalam Pasal
264 dan Pasal 266 KIHP65
Berdasarkan atas penjelasan yang telah dikemukakan diatas,
Noatris selaku pejabat umum juga dapat dikenakan tuntutan pidana,
berdasarkan Pasal-Pasal tentang pemalsuan suratyaitu Pasal 264 ayat
(1) KUHP, bahkan dapat juga dijatuhi hukum pidana penjara selama
dari perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana
yang tertuang dalam Pasal tersebut sehingga dapat saja mengakibatkan
Notaris diberhentikan dengan tidak homat oleh Menteri sebagaimana
diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Jabatan Notaris yang
menyebutkan bahwa:
“ Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Mentri karena
dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”
Apabila keterangan yang disampaikan kepada Notaris palsu
atau dokumen yang diberikan kepada Notaris palsu, maka akta dan
pengikatan yang dibuat dihadapan Notaris tidak berarti palsu. Apa
yang disampaikan kepada Notaris itu mengandung kebenaran
sedangkan fakta kebohongan yang disampaikan oleh penghadap bukan
kewenangan dan bukan tanggung jawab Notaris, karena akta Notaris
tidak menjamin bahwa pihak-pihak benar berkata, tetapi yang dijamin
oleh akta Notaris adalah pihak-pihak benar berkata seperti yang
65 Ibid, hlm.214
50
termuat didalam akta perjanjian mereka, sehingga apabila terjadi
masalah aspek materialnya seharusnya yang dilakukan penyidikkan
terlebih dahulu terhadap para penghadap atau para pihak yang secara
sengaja memberikan dokumen palsu kepada Notaris, dan bukan
sebaliknya notaris yang dipersalahkan.
“Perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau
keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik atau yang disebut
dengan istilah zorgvuldigheid juga dianggap sebagai suatu perbuatan
penyertaan (deelneming). Jadi, jika seseorang melakukan tindakan
yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar Pasal-Pasal dari
hukum yang tertulis mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan
penyertaan (deelneming), karena tindakannya tersebut bertentangan
dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan
masyarakat. Keharusan dalam pergaulan masyarakat tersebut
tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang
bersangkutan66.
Sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan
perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping
mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan
penyertaan (deelneming) dalam sifat hukum perdata maka yang
dilanggar hanya kepentingan pribadi saja67.
Kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh Notaris
dalam menjalankan tugas jabatannya adalah sebagai berikut:
1) Kesalahan ketik pada salinan akta notaris, dalam hal ini kesalahan
tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama
dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli
baru mempunyai kekuatan sama seperti akta asli.
2) Kesalahan bentuk akta notaris, dalam hal ini dimana seharusnya
dibuat berita acara rapat tapi oleh Notaris dibuat sebagai
pernyataan keputusan rapat.
66 Munir Fuady, Perbuatan melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), PT.Citra Aditya Bhakti,
Bandung, 2005, hlm.6 67 Ibid, hlm. 22
51
3) Kesalahan isi akta Notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari
para pihak yang menghadap Notaris, dimana saat pembuatan akta
dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar68.
Seorang Notaris dapat secara sadar, sengaja untuk secara
bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan (penghadap)
melakukan atau membantu atau menyuruhpenghadap untuk melakukan
suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang
melanggar hukum. Jika hal ini dilakukan, selain merugikan Notaris,
para pihak, dan pada akhirnya orang yang menjalankan tugas jabatan
sebagai Notaris, diberi sambutan sebagai orang yang senantiasa
melanggar hukum69.
4. Teori Penerapan Hukum
Kelsen melihat bahwa keadilan adalah sesuatu yang sangat
subjektif. Dia berpendapat bahwa apa yang dimaksudkan dengan
istilah keadilan adalah sesuatu yang bermakna hadirnya sebuah
kondisi social dimana setiap orang mendapatkan kepuasan dan
kebahagiaan secara umum. Keadilan adalah sesuatu hal yang memiliki
makna yang sangat identik dengan kebahagiaan umum70.
Menurut Kelsen, hukum adalah sesuatu yang berbeda dengan
keadilan. Kesalahan besar yang dilakukan oleh pemikir-pemikir
hukum alam adalah memaksakan keadilan termasuk dalam cita-cita
hukum. Padahal ketika keadilan adalah sebuah kondisi dimana setiap
orang dapat merasakan kebahagiaan secara umum, hal ini tentu saja
akan menjadikan keadilan tidak lebih dari sebuah isu sosial saja
dihadapan hukum. Karakter hukum yang hanya berbicara tentang
benar atau salah, dihukum atau tidak dihukum, melanggar atau tidak
68 Mudofir Hadi, Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72, Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan
Putusan Hakim, 1991, hlm. 142-143 69 Habib Adjie, op.cit, hlm. 124 70 Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, penerjemah: Siwi Purwadi, Bandung: Nusa Media,
2009, hal 3.
52
melanggar inilah yang membuat kebahagiaan sosial secara umum
akan mustahil diwujudkan melalui hukum71.
Kelsen melihat hukum adalah teknik sosial untuk membuat
sebuah regulasi kehidupan bersama dalam sebuah sistem masyarakat.
Jadi masalah hukum menurut kelsen bukan pada persoalan apakah
hukum itu berujung pada penerapan keadilan atau tidak. Masalah
hukum adalah murni maslaah tentang sebuah teknik sosial. Validitas
dan efektifitas hukum dalam pandangan kelsen adalah dua hal utama
ketika kita berbicara tentnag hukum sebagai sebuah norma. Validitas
yang dimaksudkan adalah apakah sebuah peraturan mengandung
sebuah norma hukum atau tidak. Norma hukum yang dimaksudkan
disini adalah sebuah norma yang mengatur tentang tingkah laku setiap
orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan
efektivitas hukum adalah ketika setiap orang bertindak sesuai dengan
norma hukum yang diterapkan72.
Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan
konstitusional tentang legislasi hanya dapat dijamin secara efektif jika
terdapat suatu organ selain badan legislatif yang diberikan tugas untuk
menguji konstitusionalitas suatu produk hukum. Untuk itu dapat
diadakan organ khusus seperti pengadilan khusus yang disebut
mahkamah konstitusi (constitutional court). Organ ini khusus yang
mengontrol tersebut dapat menghapuskan secara keseluruhan undang-
undang yang tidak konstitusional sehingga tidak dapat diberlakukan
oleh organ lain. Pemikiran Kelsen tersebut mendorong dibentuknya
suatu lembaga yang diberi nama “Verfassungsgerichtshoft” atau
Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) yang berdiri sendiri di
luar Mahkamah Agung, sehingga model ini sering disebut sebagai
“The Kelsenian Model”73.
71 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, penerjemah: Raisul Muttaqin, Bandung: Nusa Media,
2009, hal 1 72 Ibid, hal 6 73 Opcit, hal 8
53
Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan
nilai yang bersifat subjektif74. Walaupun suatu tatanan yang adil yang
beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagian setiap
perorangan, melainkan kebahagian sebesar-besarnya bagi sebanyak
mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya
kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat
hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi,
seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-
kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini
dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang
merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor
emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.75 Hans kelsen dalam
teori hukum murni menjelaskan bahwa hukum terdiri dari sistem
norma dan mempunyai hirarki dimana norma yang lebih bawah harus
mengacu pada norma yang lebih atas dan norma tertinggi disebut
norma dasar (besic norm)76.
Berkaitan dengan teori-teori tersebut,dalam penelitan ini penulis
ingin meneliti suatu implementasi dari suatu norma yang telah
dipositifkan menjadi suatu peraturan perundang-undangan, yakni
tentang penerapan sanksi turut serta dalam tindak pidana pemalsuan
akta autentik tanpa dihadiri para pihak sebagaimana diatur dalam
Pasal 264 ayat ke-(1) joncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab undang –
undang hukum pidana.77
74 Hans Kelsen, Terjemahan Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni, Nuansa &
Nusamedia,Bandung, 2006, hlm. 140. 75 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 34-35 76 Mukti Fajar ND,Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan.
Empiris,Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1998, hal 137 77 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, terjemahan oleh M.Khozim,
Nusamedia, Bandung, 2009, hlm. 16
54
B. Penelitian Relevan
Untuk menghindari duplikasi penulis melakukan penelusuran terhadap
beberapa penelitian terdahulu atau yang pernah dilakukan. Dari hasil
penelusuran diperoleh beberapa tesis yang meneliti masalah yang berkaitan
dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, diantaranya adalah sebagai
berikut :
1. Tesis karya Vera Ayu Kristina, Tahun 2009 dengan judul
“PENILAIAN KEOTENTIKAN AKTA NOTARIS OLEH
PENGADILAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sleman)”.
Rumusan masalahnya adalah:
a. Bagaimana hakim menilai akta notaris di dalam pemeriksaan
perkara perdata ?
b. Bagaimana penerapan aturan hukum yang digunakan oleh hakim
dalam perkara pembatalan akta notaris ?
c. Bagaimana tanggungjawab keperdataan bagi notaris terhadap
akta yang dibuatnya dibatalkan ?
Kesimpulan tesis diatas menyatakan bahwa penilaian
keotentikan akta oleh Pengadilan dalam hal ini hakim yang
menjalankan sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri, khususnya
Pengadilan Negeri Sleman adalah mengacu pada Pasal 162 (tentang
pembuktian), Pasal 164 (tentang alat bukti), Pasal 165 (tentang akta
otentik) HIR dan Pasal 1868 KUHPerdata, dimana hakim tetap
menilai bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang
mengikat dan sempurna. Aturan hukum yang digunakan hakim
sebagai dasar pertimbangan dalam pembatalan akta otentik adalah
tidak adanya pelanggaran terhadap unsur-unsur Pasal 1320
KUHPerdata jo Pasal 1335, Pasal 1336, Pasal 1337 KUHPerdata serta
asas-asas yang melengkapi suatu syarat sahnya melakukan perbuatan
hukum. Tanggungjawab secara perdata oleh notaris yang aktanya
dinyatakan menjadi batal demi hukum, maka dapat dimintakan kepada
55
notaris yang bersangkutan untuk membayar biaya, denda dan ganti
rugi serta bunga.
2. Tesis karya Juwairiah, Tahun 2010 dengan judul “PENGENAAN
SANKSI PIDANA PEMALSUAN AKTA NOTARIS DALAM
PRAKTEK PEMBUATAN AKTA (Studi Kasus Perkara: No.
49/Pid.B/2005/PN Mgl. Di Pengadilan Negeri Magelang)”. Rumusan
masalahnya adalah:
a. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan notaris dapat
dikenakan sanksi pidana pemalsuan akta otentik dalam praktek
pembuatan akta pada Perkara Pidana No.
49/Pid.B/2005/PN.Mgl?
b. Apakah akibat hukum terhadap notaris yang dikenakan sanksi
pidana pemalsuan akta otentik berikut aktanya yang dijadikan
objek perkara di Pengadilan pada perkara pidana No.
49/Pid.B/2005/PN.Mgl ?
Kesimpulan tesis menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya
faktor notaris sebagia pelaku yang memenuhi rumusan pelanggaran
pidana yang tersebut dalam delik Pemalsuan Akta Otentik maupun
delik Penggelapan pada perkara pidana Nomor:
49/Pid.B/2005/PN.Mgl berdasarkan putusan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 81/Pid/2006/PT.Smg tanggal 9
Mei 2006 dan dikuatkan dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah
Agung Nomor: 2357 K/Pid/2006 tanggal 30 Agustus 2007. Akibat
hukum bagi notaris yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana
apapun dan dipidana penjara lima tahun atau lebih berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
dapat dijadikan dasar oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk
mengusulkan kepada Menteri agar notaris yang bersangkutan
diberhentikan dengan tidak hormat sebagai notaris (Pasal 13 UUJN).
56
Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan
oleh penulis bahwa penelitian tersebut mengkaji pertanggungjawaban notaris
terhadap aktanya dalam perkara perdata, dan lebih menekankan pada penilaian
hakim di dalam persidangan pengadilan perdata. Penelitian yang kedua
mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan notaris dapat dikenakan sanksi
pidana serta akibat hukumnya dengan studi kasus di Pengadilan Negeri
Magelang. Perbedaan mendasar dalam tesis ini dibandingkan dengan tesis
yang relevan adalah pada penelitian tesis ini lebih mengkaji dasar
pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan
akta autentik yang dalam pembuatnya tanpa dihadiri oleh para pihak,serta
penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim ditinjau dari perspektif
tugas dan jabatan notaris.
57
C. Kerangka Berpikir
Gambar II. 1 Kerangka Pikir
Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris
dituangkan ke dalam akta Notaris. Akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan
Notaris tersebut harus menurut bentuk yang sudah ditetapkan, dalam hal ini
berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris dan tata cara yang
sudah ditetapkan. Pembuatan akta Notaris baik akta relaas maupun akta pihak,
yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta Notaris, yaitu harus
ada keinginan atau kehendak (wilsvorming) dan permintaan dari para pihak,
58
jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan
membuat akta yang dimaksud para pihak tersebut. Untuk memenuhi keinginan
dan permintaan para pihak Notaris dapat memberikan saran dengan tetap
berpijak pada aturan hukum.
Notaris memberikan saran yang diikuti oleh para pihak dan dituangkan
dalam akta Notaris, meskipun demikian tetap bahwa hal tersebut tetap
merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat
Notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau
tindakan Notaris.
Pembuatan akta yang dilakukan, jika ada salah satu pihak yang merasa
dirugikan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan
kepada Notaris yang bersangkutan,dengan kewajiban yaitu dalam keberatan
harus dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung
dari akta Notaris. Pihak yang keberatan harus dapat membuktikan apa saja
yang dilanggar oleh Notaris, dari aspek lahiriah,aspek formal dan aspek
materil atas akta Notaris.
Kasus tindak pidana pemalsuan akta autentik tanpa dihadiri oleh para
pihak dalam perkara Nomor : 40 / Pid.B /2013 / PN. Lsm yang dibuat oleh
Notaris Imran Zubir Daoed, adanya unsur tutut serta notaris dalam tindak
pidana pemalsuan akta autentik. Pembuatan akta No 1 yang dibuat pada
tanggal 02 November 2012 adanya tutut serta notaris besama para pihak
dengan sengaja memakai surat palsu yaitu akta autentik No 1 yang isinya tidak
sejati atau yang dipalsukan seolah – olah benar dan tidak dipalsukan dan
akibat pemalsuan tersebut menimbulkan kerugian terhadap pihak lain
ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 264 KUHP juncto Pasal 55 KUHP
Mengacu pada aturan hukum yang ada yaitu dalam perspektif Undang –
Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dapat diketahui bahwa
perbuatan Notaris dapat dikatakan melanggar aturan hukum atau tidak, hal
inilah yang menjadi pertimbanagan hakim dalam memutus kasus pemalsuan
akta yang dibuat oleh notaris. Unsur pidana penyertaan yang tercantum dalam
Pasal 55 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.
59
a) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana (dader) :
1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut
serta melakukan perbuatan ;
2) Mereka yang dengan member atau menjanjikan sesuatu, dengan
menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,
ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana
atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan
perbuatan.
b) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah
yang diperhitungkan, besertaakibat-akibatnya.
Pelaku tindak pidana (dader) : mereka yang melakukan tindak pidana
(pleger),yang menyuruh melakukan tindak pidana (doenpleger), yang turut
serta melakukan tindak pidana (medepleger), yang sengaja menganjurkan
orang lain supaya melakukan tindak pidana, dengan memberi atau
menjanjikan sesuatu, dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat,
dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi
kesempatan, sarana atau keterangan
60
BAB III
METODE PENELITIAN
Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek
cara seorang ilmuan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang
dihadapi.78
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa
dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.
Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan
maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk
mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui
proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap bahan hukum
yang telah dikumpulkan dan diolah.79 Penelitian dapat diartikan pula suatu usaha
untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan,
gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah.80
Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai
suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi.
Akan tetapi, dengan mengadakan klarifikasi yang berdasarkan pada pengalaman,
dapat ditentukan teratur dan terpikirnya alur yang runtut dan baik untuk mencapai
maksud.81
Metode menurut Setiono 82 adalah alat untuk mencari jawaban dari suatu
pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alat harus jelas dahulu apa
yang akan dicari. Metodologi penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah,yang
didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan
78 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat,
ed.1,cet 10, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 6 79 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: SuatuTinjauan Singkat,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm. 1 80 Sutrisno Hadi,Metodologi Penelitian Hukum, UNS Press, Surakarta, 1989, hlm. 4 81 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah. Transito, Yogyakarta, 1990, hlm. 131 82 Setiono, Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Program Pascasarjana UNS,
Surakarta, 2005, hlm. 1
61
menganalisanya. Didalam penelitian hukum, metode yang digunakan tergantung
pada konsep apa yang dimaksud tentang hukum itu.
A. Jenis Penelitian
Ditinjau dari sudut penelitian hukum, maka pada penelitian ini
termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif
adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran
berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum
normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal (doctrinal
research) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (library based)
yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer
dan sekunder83.
B. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini sejalan dengan sifat hukum itu sendiri. Ilmu hukum
mempunyai sifat yang preskriptif, yang artinya sebagai ilmu yang
mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum, dan noirma-norma
hukum.
Dalam penelitian ini peneliti memberikan preskriptif mengenai
pertimbangan hakim terhadap kasus pembuatan akta autentik tanpa
kehadiran saksi yang lengkap.
C. Pendekatan Penelitian
Pendekatan (approach) yang digunakan dalam suatu penelitian
normatif akan memungkinkan seseorang peneliti untuk memanfaatkan hasil
– hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu – ilmu lain untuk kepentingan
dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum
83 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, edisi Revisi, Kencana Prenada Media Groub,
Jakarta, 2013, hal.83
62
sebagai ilmu normatif, dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat
digunakan beberapa pendekatan sebagai berikut84 :
1. Pendekatan Perundang – Undangan (Statute Approach)
2. Pendekatan Kasus (Case Approach)
3. Pendekatan Historis (Historical Approach)
4. Pedekatan Perbandingan (Comparative Approach)
5. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan
perundang – undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang –
undangan dilakukan dengan isu hukum yang sedang ditangani, sedangkan
pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus –
kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan
pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Bagi penulis dalam
kegiatan praktis, pendekatan undang – undang ini akan membuka
kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adanya konsistensi dan
kesesuaian antara suatu Undang – Undang dengan Undang – Undang lainya
dan Undang – Undang Dasar atau Regulasi Dan Undang – Undang.85
D. Jenis Data
Data yang dikumpulkan terutama merupakan data pokok yaitu data
yang paling relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Namun untuk
kelengkapan dan keutuhan dari masalah yang diteliti, maka akan
disempurnakan dengan penggunaan data pelengkap yang berguna untuk
melengkapi data pokok. Penelitian ini menggunakan jenis data Sekunder.
Data sekunder, adalah data yang berasal dari data-data yang sudah
tersedia misalnya, dokumen resmi, surat perjanjian atau buku-buku. Data
Sekunder dapat berupa bahan hukum Primer, Sekunder maupun Tertier.
Adapun yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah
meliputi buku-buku kepustakaan, laporan, buku harian, arsip-arsip, dan
84 Setiono, Pemahaman Terhadap Metodelogi Penelitian Hukum, program pascasarjana
UNS,Surakarta,2005,Hal 93 85 Ibid,hal 93
63
lainnya. Data sekunder utama dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Negeri
Lhokseumawe Nomor: 40/ Pid. B / 2013/ PN. Lsm.
E. Sumber Data
Sumber data yang akan diperlukan dalam penelitian adalah Sumber data
Sekunder. Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang didapatkan
secara tidak langsung berupa keterangan yang mendukung data primer.
Sumber data sekunder merupakan pendapat para ahli, dokumen-dokumen,
tulisan-tulisan dalam buku ilmiah, dan literatur-literatur serta peraturan-
peraturan perundang-undangan yang terkait.
Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi :
Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini,
adalah sebagai berikut :
1. Bahan Hukum Primer terdiri atas :
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
b. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer)
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris;
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;
e. Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 40/ Pid.B/ 2013/
PN.Lsm
f. Kode Etik Notaris.
2. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas:
a. Buku-buku hukum (text book).
b. Jurnal-jurnal hukum.
c. Karya tulis hukum yang termuat dalam media massa.
3. Bahan Hukum Tersier terdiri atas:
a. Kamus hukum;
b. Ensiklopedi hukum;
c. Internet.
64
F. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah
teknik telaah kepustakaan (study document). Teknik tersebut dilakukan
dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan
permasalahan dalam penelitian, kemudian melakukan klasifikasi terhadap
bahan-bahan hukum yang dikumpulkan.
G. Teknik Analisis Bahan Hukum
Metode yang digunakan dalam pengolahan data maupun analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif yaitu suatu metode
analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu
maupun berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam
penelitian hukum Normatif hanya mempergunakan sumber-sumber data
sekunder saja, yaitu buku-buku kepustakaan, Peraturan perundang-undangan,
teori-teori hukum sehingga akan menemukan kesimpulan.86
Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar
diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematik terutama
mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan
dalam penelitian ini. Analitis artinya suatu gambaran yang diperoleh tersebut
dilakukan berdasarkan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui
tentang tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab pemasalahan sebagaimana
yang telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan dalam penelitian ini.
86 Jhony Ibrahim,Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cetakan. Ketiga,
Banyumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 392
65
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara
Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Lsm Terhadap Tindak Pidana
Pemalsuan Akta Autentik Yang Pembuatanya Tanpa Dihadiri
Oleh Para Pihak
Permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah
menganalisis dasar hukum hakim pada Putusan Mahkamah Agung
Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Lsm bahwa hakim menjatuhkan sanksi
pidana kepada Notaris terkait pemalsuan akta autentik yang dibuat oleh
notaris tanpa dihadiri oleh para pihak, Notaris melanggar Pasal 264 ayat
(1) Ke-1 KUHP Tentang Pemalsuan Surat.
Adapun identitas terdakwa dalam kasus ini adalah sebagai
berikut:
Nama Lengkap : IMRAN ZUBIR DAOED, SH. Bin M Daoed
Tempat lahir : lhokseumawe
Umur/ tanggal lahir : 47 tahun/ 25 Januari 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Simpang Empat, Kecamatan Banda
Sakti, Kota Lhokseumawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Notaris
Pada awal terdakwa Imran Zubir Daoed yang berkedudukan
sebagai notaris di Kota Lhokseumawe (Aceh) diminta oleh saksi
Ilmastin, S.Pd dan saksi Muslim Gunawan untuk dibuatkan akta
terhadap perubahan anggaran dasar Lembaga Serikat Pengembang
Swadaya Masyarakat (SEPAKAT), saksi menyerahkan dokumen
66
sebagai dasar perubahan Anggaran dasar kepada terdakwa berupa
Daftar Absensi Rapat Anggota LSM Sepakat Lhokseumawe, Berita
Acara Rapat Anggota LSM Sepakat Lhokseumawe dan foto suasana
rapat Anggota lembaga Sepakat. Kemudian terdakwa membuat minuta
akta (asli akta notaris) nomor : 01 Tanggal 02 November 2012. Akta
Nomor : 01 yang dibuat pada tanggal 2 November 2012, terdapat cacat
yuridis sehingga timbul tindak pidana yang diakibatkan dari akta
tersebut, bahwa notaris mencantumkan pada minuta akta angka ke III
yaitu:
Tuan Edi Fadhil, lahir di Lamraya, pada tanggal 16 juni 1984
(seribu sembilan ratus delapan puluh empat), wiraswasta, bertempat
tinggal di Desa Cot Jambo, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh
Besar Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1354/04/AB/CJ/2003. Warga Negara Indonesia.87
Berdasarkan keterangan saksi Edi Fadhil sebagaimana tersebut
dalam Akta Notaris tersebut tidak pernah menghadap dihadapkan
terdakwa untuk pembuatan akta notaris Nomor: 01 yang dibuat pada
tanggal 02 November 2012 tersebut. Akibat akta yang dibuat terdakwa
karena mencantumkan namanya pada akta yang dibuat oleh
terdakwa,dimana Edi Fadhil disamping telah dirugikan, juga selaku
ketua Umum LSM Sepakat tidak dapat menarik sejumlah uang LSM
Sepakat yang masih tersimpan sebesar Rp. 38.000.000 (tiga puluh
delapan juta rupiah) di Bank Panin Kota Lhokseumawe, guna
operasional Lsm.
Berdasarkan kronologi kasus tersebut dan dihubungkan dangan
keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang
didasarkan pada penyesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta
hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai berikut :
87 Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Lsm
67
a. Bahwa bermula pada Tanggal 02 November 2012 pukul 10.00 Wib,
bertempat di kantor Notaris di Jalan Pang Lateh Desa Simpang
Empat Kecamatan Benda Sakti Kota Lhokseumawe, saksi Ilmastin,
S.Pd dan saksi Muslim Gunawan meminta terdakwa untuk
dibuatkan akta dengan menyerahkan dokumen sebagai dasar
perubahan Anggaran dasar kepada terdakwa berupa Daftar Absensi
Rapat Anggota LSM Sepakat Lhokseumawe, Berita Acara Rapat
Anggota LSM Sepakat Lhokseumawe dan foto suasana rapat
Anggota lembaga Sepakat;
b. Bahwa saksi Ilmastin dan saksi Muslim Gunawan, S memberikan
dokumen sebagai dasar perubahan Anggaran dasar kepada terdakwa
berupa Daftar Absensi Rapat Anggota II Lembaga Sepakat, Notulen
Rapat Anggota LSM Sepakat Lhokseumawe, Berita Acara Rapat
Anggota LSM Sepakat Lhokseumawe dan foto suasana rapat
Anggota lembaga Sepakat. Selanjutnya setelah memberikan
dokumen sebagai dasar perubahan tersebut kepada terdakwa untuk
diverifikasi. Setelah terdakwa melakukan verifikasi terhadap
dokumen tersebut,kemudian terdakwa membuat minuta akta (asli
akta notaris) Nomor: 01 pada tanggal 02 November 2012;
c. Benar berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan, terdakwa
mencantumkan pada angka III selaku Tuan Edi Fadhil, lahir di
lamraya,pada tanggal 16 juni 1984 (seribu sembilan ratus delapan
puluh empat), wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Cot Jambo,
Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 1354/04/AB/CJ/2003. Warga Negara
Indonesia. Padahal saksi Edi Fadhil sebagaimana tersebut dalam
Akta Notaris tersebut tidak pernah menghadap dihadapkan
terdakwa untuk pembuatan akta notaris Nomor: 01 Tanggal 02
November 2012;
d. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Edy Fadhil tidak hadir
menghadap terdakwa (Notaris) pada tanggal 02 Nopember 2012
68
untuk melakukan perubahan anggaran dasar LSM Sepakat
dikarenakan pada saat itu saksi Edy Fadhil sedang berada di Jakarta
sedang mengikuti pelatihan;
e. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Tina Malinda yang bekerja di
kantor Notaris,bahwa berdasarkan keterangannya saksi yang
bertugas mengetik akta Notaris No.01 tanggal 02 november
2012,menerangkan bahwa yang datang menghadap Terdakwa
(Notaris) tersebut adalah saksi Ilmastin dan saksi Muslim
Gunawan,sedangkan saksi Edi Fadhil tidak menghadap;
f. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilmastin (pihak) pada Tanggal
02 November 2012 sekira jam 10.00 Wib saksi bersama Muslim
Gunawan ada menjumpai/ menghadap terdakwa di Kantornya jalan
Pang Lateh Desa Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota
Lhokseumawe, guna untuk melakukan perubahan Akta Notaris No.
09 tanggal 18 Oktober 2006 tentang anggaran dasar LSM Sepakat
dengan memberikan dokumen sebagai dasar perubahan kepada
terdakwa selaku Notaris, berdasarkan keterangannya saksi datang
menghadap Terdakwa (Notaris) tersebut saksi bersama Muslim
Gunawan, sedangkan saksi Edi Fadhil tidak menghadap;
g. Bahwa, tujuan saksi Ilmastin dan saksi bersama Muslim Gunawan
melakukan perubahan akta Notaris No.09 tanggal 18 Oktober 2006,
karena masa badan Pengurus sudah habis yaitu tahun 2009, karena
tidak ada pertanggung jawaban dari Ketua Umum yang lama baik
secara administratif maupun finansial dari Edi Fadhil selaku Ketua
terhadap pertanggung jawaban aset LSM Sepakat;
h. Bahwa tujuan saksi Ilmastin dan Muslim Gunawan melakukan
perubahan anggaran dasar LSM Sepakat, akta Perubahan No 01
tanggal 02 November 2012 yang di keluarkan oleh terdakwa
(Notaris), karena ingin mengambil alih LSM Sepakat;
i. Bahwa berdasarkan keterangan, saksi Ilmastin dan saksi bersama
Muslim Gunawan menggunakan akta Perubahan No 01 tanggal 02
69
November 2012 yang di keluarkan oleh terdakwa (Notaris),
mendatangi Bank Panin untuk mengajukan perubahan Spesimen
(pergantian tanda tangan);
j. Bahwa saksi Ilmastin dan saksi bersama Muslim Gunawan ada
datang ke Panik Bank untuk melakukan penarikan uang program
kegiatan di LSM Sepakat yang ada di Bank Panin Kota
Lhokseumawe, namun tidak dapat saksi cairkan karena ada
sejumlah cek yang masih dipegang oleh pengurus lama yakni saksi
Edi Fadhi selaku ketua;
k. Bahwa, akibat perubahan Akta Notaris No.01 tanggal 02 November
2012, Edi Fadhil sebagai badan pengurus yang lama tidak bisa lagi
menarik uang ataupun melakukan tanda tangan terhadap rekening
Giro milik LSM Sepakat yang berada di Bank Panin Kota
Lhokseumawe;
l. Bahwa, saksi Ilmastin dan saksi bersama Muslim Gunawan
membenarkan barang bukti di perlihatkan dipersidangan, sisa uang
LSM Sepakat di Panik Bank ada sekitar Rp.38.000.000,- (Tiga
puluh delapan juta rupiah) ;
m. Bahwa, akibat perubahan akta tersebut sekarang LSM Sepakat
tersebut, sementara tidak bisa dilaksanakan.
Pertimbangan Hakim
Unsur ke - 1 : barang siapa :
Yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah orang atau
persoon sebagai pelaku perbuatan pidana dan perbuatan tersebut
dapat dipertanggungjawabkan kepadanya bahwa orang yang disangka
atau didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah Imran Zubir
Daoed, SH., unsur ke-1 telah terpenuhi.
Unsur ke - 2 : dengan sengaja membuat surat palsu ;
Membuat surat palsu dapat di artikan isi bahwa perbuatan
tersebut dilakukan dengan keinsyafan atau kesadaran yang nyata dan
70
akibat perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku. Artinya,
bahwa si pelaku benar-benar mengetahui, bahwa surat yang ia buat
mengandung unsur palsu. Surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang
antara lain adalah dapat menerbitkan suatu hak, misalnya: Akta otentik,
ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan sebagainya, berdasarkan
keterangan saksi - saksi dalam persidangan yaitu saksi Rusli,saksi Edi
Fadhil, saksi Muksalmin, saksi Ilmastin, saksi Tina Malinda (Pegawai
Notaris), Saksi Muslim Gunawan, saksi Diki Arlian (karyawan Bank
Panin),bahwa akta nomor 01 tanggal 02 November 2012,bahwa akta
tersebut bertentangan dengan undang – undang sehinga menibulkan
kerugian bagi korban (saksi Edi Fadil), berdasarkan uraian fakta
tersebut diatas, majelis Hakim yakini unsur ke-2 Pemalsuan Surat telah
Terpenuhi.
Unsur ke - 3 : terhadap akta otentik:
Menurut Pasal 1868 KUHPerdata yang dimaksud dengan“ Akta
Otentik“ adalah surat-surat yang dibuat oleh pegawai negeri yang diberi
kekuasaan oleh Undang-undang untuk menyusun surat-surat semacam
itu dan hanya mengenai hal-hal yang masuk kedalam lingkungan
kekuasaan pegawai tersebut dan ditempat dimana pegawai negeri itu
mempunyai hak. Pengertian“ Akta Notaris“ adalah akta otentik yang
dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang
ditetapkan dalam Undang-undang Nomor: 30 tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris, terdakwa selaku Notaris membuat akta nomor 01
tanggal 02 November 2012 berdasarkan tugas jabatanya, bahwa
berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan
unsur ke-3 telah Terpenuhi.
Berdasarkan pertimbangan hakim yang diuraikan diatas bahwa
dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 40/ Pid.B/ 2013/ PN. Lsm
menyatakan bahwa terdakwa Imran Zubir Daoed,S.H, telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
71
pemalsuan akta otentik dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
Hal-hal yang memberatkan
Perbuatan terdakwa merugikan keanggotaan LSM Sepakat itu
sendiri sehingga uang yang semestinya bisa dicairkan, akhirnya di
bekukan untuk sementara oleh pihak Bank
Hal-hal yang meringankan:
1) Terdakwa belum pernah dihukum;
2) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
2. Pertimbangan Hukum Hakim Ditinjau Dari Perspektif Tugas Dan
Jabatan Notaris
Notaris berwenang membuat akta autentik, kewenangan
tersebut diatur dalam Pasal 15 UUJN yaitu:
(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh
yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik,
menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta,
memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu
sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan
oleh undang-undang.
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris
berwenang pula:
a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal
surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam
buku khusus;
72
c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan
yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan
dalam surat yang bersangkutan;
d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat
aslinya;
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan
pembuatan Akta;
f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. membuat Akta risalah lelang.
(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
Otentik atau Authentiek 88 dapat diartikan : bersifat umum,
bersifat jabatan, memberi pembuktian yang sempurna (dari
surat-surat) : khussunya dalam kata : Authentieke akta. Para
notaris istimewa ditunjuk untuk membuat akta otentik baik
atas permintaan atau atas perintah: akan teteapi juga
beberapa pejabat negeri yang berhak membuatnya mengenai
hal – hal yang berhubungan dengan tugas dan pekerjaanya.
Akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris berkedudukan
sebagai akta autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan
dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, hal ini sejalan dengan pendapat Philipus
M.Hadjon, bahwa syarat akta autentik yaitu89 :
a. Didalam bentuk yang ditentukan oleh UU (bentuk baku)
b. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum
Dikemukan oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada tiga (3) unsur
esenselia agar terpenuhinya syarat formal atau otentik, yaitu90 :
a. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang;
b. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum;
88 N.E Algara,H.R.W. Gokkel-dkk, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda Indonesia,
Binacipta, Jakarta, 1983, hal 37 89 Philipus M.Hadjon,”Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik”,Surabaya Post,31
Januari 2001, hal 3. 90 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Atas Tanah di Indonesia, Arloka, Surabaya, 2003, hal 18.
73
c. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang
Pasal 38 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris memuat bentuk baku terkait akta autentik yaitu:
a) Setiap akta notaris terdiri atas:
(1) Awal akta atau kepala akta;
(2) Badan akta;
(3) Akhir atau penutup akta
b) Awal akta atau kepala akta memuat:
(1) Judul akta;
(2) Nomor akta;
(3) Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun;
(4) Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
c) Badan Akta memuat:
(1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan,
pekerjaan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap
dan/atau orang yang mereka wakili;
(2) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi
akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak
yang berkepentingan;
(3) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan,
jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dan tiap-tiap saksi
pengenal.
d) Akhir Akta memuat:
(1) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
(2) Uraian tentang penandatanganan dan tempat
penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada;
(3) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, jabatan,
kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta;
74
(4) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam
pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang
dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
e) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain
memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3)
dan ayat (4) juga memuat nomor dan tanggal penetapan
pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.
Akta yang dibuat melanggar ketentuan tersebut maka akta
dapat dikatakan cacat yuridis. Cacat yuridis timbul akibat notaris
dalam membuat akta autentik bertentangan dengan ketentuan undang
– undang yang berlaku, Notaris dalam membuat akta akta autentik
berpedoman pada ketentuan Undang – Undang Jabatan Notaris terkait
keotentisitas akta. Akta notaris dapat berindikasi cacat yuridis dan
menimbulkan tindak pidana apabila terdapat penghadap lain yang
merasa dirugikan atas terbuatnya suatu akta yang dibuat oleh notaris,
maka mengenai pembatalan akta adalah menjadi kewenangan hakim.
Cacat yuridis bentuk akta notaris menurut undang – undang
jabatan notaris, akta notaris harus dibuat dalam bentuk (vorm) yang
ditentukan oleh Undang – Undang. Akta autentik dikatakan sah
apabila bentuknya sesuai dengan ketentuan Pasal 38, apabila
persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka akta notaris akan kehilangan
sifat keontentikannya. Hilangnya otentisitas suatu akta notaris dapat
menimbulkan akibat yang bervariasi kepada pihak yang ada
didalamnya yaitu:91
a. Hilangnya otentisitas akta (akta notaris ikut batal) , dan tindakan
hukum yang tertuang didalamnya ikut batal, hal ini terjadi pada
perbuatan hukum yang oleh undang – undang diharuskan
dituangkan dalam suatu akta autentik;
91 Pieter E.Latumenten,SH, Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkrit Dan
Implikasi Hukumnya, Jakarta. 2011. hal 38.
75
b. Hilangnya otentisitas akta (akta notaris tidak batal) dan perbuatan
hukum yang tetuang didalamnya tidak ikut batal. Hal ini terjadi
pada perbuatan hukum yang tidak diwajibkan oleh undang –
undang untuk dituangkan didalam suatu akta autentik, tetapi pihak
– pihak menghendaki perbuatan hukum mereka dapat dibuktikan
suatu akta autentik, supaya dapat diperoleh suatu pembuktian yang
kuat.
c. Akta tetap memiliki otentisitas (akta notarisnya batal) dan tindakan
hukum yang tertuang didalamnya batal. Hal ini terjadi jika syarat –
syarat perjanjian tidak terpenuhi atau cacat dasar hak yang
menjadi obyek perjanjian.
Pada kerangka atau struktur anatomi akta notaris, perlu
diketahuai terkait yang harus dibuat dalam masing – masing bagian
akta notaris dan apa yang ditentuakan oleh undang – undang, unuk
memudahkan identifiksi terkait struktur bagain akta notaris yang
terdapat unsur otentisitas atau otentik. Bagian awal akta, komparisi
dan akhir akta merupakan bagian – bagian yang harus memenuhi
syarat bentuk (form) yang ditentuakan oleh Undang – Undang Nomor
2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, sedangkan isi akta tidak
termasuk dalam syarat formal atau bentuk yang ditentukan oleh
UUJN, sehingga pelanggara terhadap isi akta tidak mengakibatkan
hilangnya otentisitas suatu akta notaris. ketentuan dalam UUJN yang
mengatur bentuk akta yang mengandung otentisitas dan sanksi atas
pelanggaranya yaitu92:
a. Awal akta
Penyebutan judul dan nomor akta bukan merupakan syarat yang
harus dipenuhi utuk terjadinya akta autentik. Judul dan nomor
akta berkaitan dengan adanya kewajiban notaris untuk setiap hari
mencatat semua akta yang dibuat oleh dan atau dihadapannya
92 Irfan Fahruddin, Kedudukan Notaris Dan Akta Dalam Sengketa Sengketa PTUN Nomor 111
1994.hal 148
76
baik dam bentuk minuta akta atau in originali dalam buku daftar
akta sebagai bagian protokol notaris. Penyebutan jam, hari,
tanggal, bulan dan tahun pembuatan akta atau waktu pembuatan
akta, penting dan mempunyai implikasi hukum dalam
menentukan, apakah notaris, notaris pengganti, notaris penganti
khusus atau pejabat sementara notaris, berwenang untuk membuat
akta pada waktu itu.
Penyebutan nama dan tempat kedudukan notaris, mempunyai
implikasi hukum, untuk mengetahui apakah notaris berwenang
untum membuat akta ditempat kedudukannya tersebut. Apabila
tidak menyebut nama dan tempat kedudukan notaris yang
diharuskan dalam UUJN menimbulkan hilangnya otentisitas akta.
b. Komparisi
Komaprisi merupakan tindakan menghadap dalam hukum atau
didepan seorang notaris atau pejabat umum yang lain. Orang yang
menghadap notaris disebut penghadap, komparisi merupakan
bagian dari akta notaris menentukan sah atau tidak sahnya suatu
akta notaris. UUJN mengatur syarat – syarat yang harus dipenuhi
penghadap dan harus dinyatakan dalam bagian komparisi. Akibat
yang timbul terkait pelanggaran ketentuan komparisi dapat
menimbulkan hilangnya otentisistas yaitu hanya mempunyai
kekuatan bukti dibawah tangan jika ditandatangani oleh
penghadap dan perbuatan hukum yang dimuat pada akta tersebut
oleh UU tidak diharuskan dalam bentuk akta autentik.
c. Akhir akta
Bagian akhir akta memuat keterangan notaris mengenai sanksi
akta dihadap siapa akta dibuat, dan memuat tentang pembacaan
akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau
Pasal 16 ayat (7), tentang penandatanganan dan tempat
penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada, Nama lengkap,
tempat tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat
77
tinggal dari tiap-tiap saksi akta; tentang tidak adanya perubahan
yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya
perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau
penggantian.
Kewajiban notaris dalam menjalankan jabatanya tercantum
pada Pasal 16 yaitu :
(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan
menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya
sebagai bagian dari Protokol Notaris;
c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada
Minuta Akta;
d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta
berdasarkan Minuta Akta;
e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan
segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai
dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan
lain;
g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku
yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika
jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut
dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah
Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap
buku;
h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak
diterimanya surat berharga;
i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut
urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
78
j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i
atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar
wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada
minggu pertama setiap bulan berikutnya;
k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada
setiap akhir bulan;
l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara
Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan
nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh
paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi
khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan
ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan
Notaris; dan
n. menerima magang calon Notaris.
(2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b tidak berlaku,dalam hal Notaris mengeluarkan
Akta in originali.
(3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
b. Akta penawaran pembayaran tunai;
c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya
surat berharga;
d. Akta kuasa;
e. Akta keterangan kepemilikan; dan
f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat
lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk,
dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis
79
kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU
UNTUK SEMUA".
(5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama
penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
(6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
(7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m
tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta
tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri,
mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal
tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman
Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan
terhadap pembacaan kepala Akta,komparasi, penjelasan pokok
Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
(9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m
dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
B. Pembahasan
1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara
Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Lsm Terhadap Tindak Pidana
Pemalsuan Akta Autentik Yang Pembuatanya Tanpa Dihadiri
Oleh Para Pihak
Notaris adalah Pejabat Umum atau publik karena notaris
diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, Notaris dalam
menjalankan tugas Negara, dan akta yang dibuat yaitu minuta akta (asli
akta) adalah merupakan dokumen Negara. Akta Otentik pada
hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang
diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun Notaris mempunyai
kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta
80
notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak
para pihak yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas
isi akta notaris serta memberikan akses terhadap informasi termasuk
akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para
pihak penandatangan akta Notaris dalam menjalankan jabatannya
berperan secara tidak memihak. Karakter yuridis akta notaris adalah
sebagai berikut:93
a. Akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh
Undang-undang Jabatan Notaris;
b. Akta notaris dibuat karena ada permintaan para pihak dan bukan
keinginan notaris;
c. Meskipun dalam akta notaris tercantum nama notaris, tapi dalam
hal ini notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama
para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta;
d. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, siapapun terikat
dengan akta notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain, selainyang
tercantum dalam akta tersebut;
e. Pembatalan daya ikat akta notaris hanya dapat dilakukan atas
kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta.
Imran Zubir Daoed notaris di kota Lhokseumawe diminta oleh
saksi Ilmastin, S.Pd dan saksi Muslim Gunawan untuk dibuatkan akta
terhadap perubahan anggaran dasar Lembaga Serikat Pengembang
Swadaya Masyarakat (SEPAKAT), saksi menyerahkan dokumen
sebagai dasar perubahan Anggaran dasar kepada terdakwa berupa
Daftar Absensi Rapat Anggota LSM Sepakat Lhokseumawe, Berita
Acara Rapat Anggota LSM Sepakat Lhokseumawe dan foto suasana
rapat Anggota lembaga Sepakat. memberikan dokumen sebagai dasar
perubahan tersebut kepada terdakwa untuk diverifikasi. Saksi
menyerahkan dokumen terdakwa melakukan verifikasi terhadap
93 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011,
hlm. 17
81
dokumen tersebut,kemudian terdakwa membuat minuta akta (asli akta
notaris) Nomor: 01 pada tanggal 02 November 2012. Notaris Imran
Zubir Daoed bertanggungjawab dalam pembuatan akta No.01 tanggal
02 november 2012,terdapat cacat hukum, bahwa notaris mencantumkan
pada minuta akta angka ke III yaitu :
Tuan Edi Fadhil, lahir di lamraya, pada tanggal 16 juni 1984 (seribu
sembilan ratus delapan puluh empat), wiraswasta, bertempat tinggal di
Desa Cot Jambo, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1354/04/AB/CJ/2003.
Warga Negara Indonesia.94
Berdasarkan keterangan saksi Edi Fadhil (Pihak ke III pada
Akta autentik No 1) dan saksi dimuka persidangan sebagaimana
tersebut dalam Akta Notaris bahwa pihak ke III pada akta tidak pernah
menghadap dihadapkan terdakwa untuk pembuatan akta notaris Nomor:
01 yang dibuat pada tanggal 02 November 2012 tersebut. Akibat akta
yang dibuat terdakwa karena mencantumkan namanya pada akta yang
dibuat oleh terdakwa,dimana Edi Fadhil disamping telah dirugikan,
juga selaku ketua Umum LSM Sepakat tidak dapat menarik sejumlah
uang LSM Sepakat yang masih tersimpan sebesar Rp. 38.000.000 (tiga
putuh delapan juta rupiah) di Bank Panin Kota Lhokseumawe, guna
operasional LSM.
Kasus tindak pidana pemalsuan akta autentik yang dalam
pembuatannya tanpa dihadiri oleh salah satu pihak yang dilakukan oleh
notaris Imran Zubir Daoed dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor :
40/ Pid.B/2013/PN.Lsm bahwa dasar pertimbangan hakim dalam
memutus perkara tersebut sebagai berikut:
a. Menimbang bahwa berdasarkan petunjuk alat bukti surat
1) 1(satu) buah Akte Notaris Imran Zubir Daoed, SH (asli)
berdasarkan SK. Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor : C-
389.HT.03.01-Tahun 2005 Tanggal 05 Desember 2005, dengan
94 Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Lsm
82
Nomor 09, Tanggal 18 Oktober 2006 Lembaga Serikat
Pengembang Swadaya Masyarakat (Sepakat);
2) 1 (satu) buah Akte Notaris Imran Zubir Daoed, SH (asli)
berdasarkan SK. Menteri Hukum dan Ham RI, Nomor : C-
389.HT.03.01-Tahun 2005 Tanggal 05 Desember 2005, dengan
Nomor 01, Tanggal 02 Nopember 2012 tentang Perubahan
Anggaran Dasar Lembaga Serikat Pengembang Swadaya
Masyarakat (Sepakat);
3) 1 (satu) lembar Daftar Absensi Rapat Anggota II Lembaga
Sepakat, Hari Senin tanggal 29 Oktober 2012, 2 (dua) lembar
Notulen Rapat Anggota LSM Sepakat Lhokseumawe, hari Senin
tanggal 29 Oktober 2012;
4) 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Anggota LSM Sepakat
Lhokseumawe hari senin tanggal, 29 Oktober 2012 ;
bahwa bukti surat tersebut diatas telah sesuai sebagai mana
disyaratkan oleh undang-undang sehingga cukup beralasan untuk
diterima sebagai alat bukti
b. Menimbang bahwa, pada tanggal, 02 November 2012, terdakwa
pernah membuat Akta Notaris dengan No. 01.- tanggal, 02
November 2012 tentang perubahan Anggaran dasar LSM Sepakat di
Kantor terdakwa sendiri atas permintaan saksi Ilmastin dan saksi
Muslim Gunawan.
c. Menimbang bahwa, terdakwa buat perubahan akta Notaris tersebut
atas dasar hasil ataupun berita acara rapat para anggota LSM
Sepakat pada hari Senin, tanggal, 29 Oktober 2012, pukul 14.00
Wib, yang diserahkan oleh saksi Ilmasin dan saksi Muslim
Gunawan kepada terdakwa.
d. Menimbang bahwa, sebagai pengurus LSM Sepakat lama pada
tahun 2006 tersebut terdiri dari :
1) Ketua Umum : Edi Fadhil.
2) Ketua : Hendri Rachmadani.
83
3) Sekretaris : Muslim Gunawan.
4) Wakil Sekretaris : Lisawati.
5) Bendahara : Ilmastin
6) Wakil : Bendahara Roslina.
e. Menimbang bahwa, dalam akta perubahan anggaran dasar LSM
Sepakat No. 01.- terdakwa mencantumkan nama saksi Edi Fdhil
ikut menghadap terdakwa saat pembuatan, pada hal saat itu benar ia
tidak ada datang menghadap, sedangkan pihak yang menghadap
terdakwa taitu saksi Ilmastin dan saksi Muslim Gunawan. Pihak
penghadap I dan II tidak membawa surat kuasa dari saksi Edi Fadhil
sebagai Pihak ke III pada akta yang berhalangan hadir.
f. Menimbang bahwa, terdakwa telah melakukan kekilafan dalam
membuat Akta Notaris No. 01.- tahun 2012 dengan membuat
nama Edi Fadhil sebagai penghadap, karena pada saat itu begitu
selesai akta langsung dibawa oleh saksi Ilmastin dan Saksi Muslim
Gunawan ke Bank Panin.
g. Menimbang bahwa, setahu terdakwa LSM Sepakat tersebut
bergerak di bidang pemberdayaan, ekonomi, dan lain-lain.
h. Menimbang bahwa, LSM Sepakat mempunyai rekening Bank di
Bank BRI berupa tabungan, Bank Mandiri dan Bank Panin berupa
Giro.
i. Menimbang bahwa, yang datang menghadap Terdakwa (Notaris)
saksi Ilmastin bersama Muslim Gunawan, sedangkan saksi Edi
Fadhil tidak menghadap.
j. Menimbang bahwa, tujuan saksi Ilmastin dan Saksi Muslim
Gunawan menghadap terdakwa menyatakan kepada terdakwa untuk
melakukan perubahan akta Notaris No. 09 tanggal, 18 Oktober
2006, karena masa badan Pengurus sudah habis yaitu tahun 2009,
karena tidak ada pertanggung jawaban dari Ketua Umum yang lama
baik secara administratif maupun finansial dari saksi Edi Fadhil
selaku Ketua terhadap pertanggung jawaban aset Lsm Sepakat.
84
k. Menimbang bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang di
perlihatkan dipersidangan.
l. Menimbang bahwa, yang melaporkan pada polisi masalah
perobahan anggaran dasar lembaga serikat pengembang swadaya
masyarakat (Sepakat) No.1 tahun 2012 Sdra. Edy Fadhil oleh
karena Sdra. Edy Fadhil merasa dirugikan.
m. Menimbang bahwa, akibat perubahan akta tersebut sekarang LSM
Sepakat tersebut sementara tidak bisa dilaksanakan.
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam
persidangan, maka perbuatan terdakwa dikategorikan melanggar Pasal
264 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yaitu orang yang bersalah melakukan
pemalsuan surat dipidana, terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara 2
(dua) bulan, perbuatan terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai
berikut:
Pasal 264 KHUPidana:
1) Orang yang bersalah melakukan pemalsuan surat dipidana dengan
pidana penjara selama-lamanya delapan tahun jika perbuatan
tersebut dilakukan terhadap:
a) Akta-akta otentik;
b) Surat-surat utang sertifikat-sertifikat utang dari sesuatu Negara
atau bagian dari Negara;
c) Mengenai saham atau surat utang atau sertifikat tanda saham
atau tanda utang dari suatu perserikatan, balai, atau perseroan;
d) Mengenai surat tanda untung sero (dividen) atau tanda bunga
uang dari salah satu surat yang dimaksud.
e) Mengenai surat utang piutang .
2) Dengan hukuman serupa juga dihukum barangsiapa dengan sengaja
menggunakan akta itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang
sebenarnya
85
Unsur ke - 1 : barang siapa :
Bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah orang
atau persoon sebagai pelaku perbuatan pidana dan perbuatan
tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya bahwa orang yang
disangka atau didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah
Imran Zubir Daoed,SH.,unsur ke-1 telah terpenuhi.
Unsur ke - 2 : dengan sengaja membuat surat palsu ;
Bahwa membuat surat palsu dapat di artikan Isi bahwa
perbuatan tersebut dilakukan dengan keinsyafan atau kesadaran yang
nyata dan akibat perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku.
Artinya, bahwa si pelaku benar-benar mengetahui, bahwa surat yang ia
buat mengandung unsur palsu. Surat yang dipalsu itu harus suatu surat
yang antara lain adalah dapat menerbitkan suatu hak, misalnya: Akta
otentik, ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan sebagainya,
berdasarkan keterangan saksi - saksi dalam persidangan yaitu saksi
Rusli, , saksi Edi Fadhil, saksi Muksalmin, saksi Ilmastin, saksi Tina
Malinda (Pegawai Notaris), Saksi Muslim Gunawan, saksi Diki Arlian
(karyawan Bank Panin), bahwa akta nomor 01 tanggal 02 November
2012 Sekitar Jam 10.00 Wib, dimana saksi-saksi tersebut datang
menghadap terdakwa ke Kantor Notaris Imran Zubir Daoed, SH., di
Jalan Pang Lateh Desa Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota
Lhokseumawe, untuk melakukan perubahan anggaran Dasar Lembaga
Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat (SEPAKAT), bahwa para
saksi tersebut memberikan dokumen sebagai dasar perubahan anggaran
dasar kepada terdakwa berupa daftar absen rapat anggota-II lembaga
Sepakat, Notulen Rapat Anggota LSM Sepakat Lhokseumawe, Berita-
acara Rapat Anggota LSM Sepakat Lhokseumawe dan Foto suasana
rapat anggota Lembaga sepakat. Bahwa setelah saksi Ilmastin dan saksi
Gunawan, memberikan dokumen sebagai dasar perubahan kepada
terdakwa untuk di Verifikasi, kemudian terdakwa melakukan Verifikasi
terhadap dokumen tersebut dan selanjutnya terdakwa membuat minuta
86
akta (asli akta Notaris) Nomor : 01, tanggal, 02 November 2012 tentang
Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Serikat Pengembang Swadaya
Masyarakat (Sepakat).
Berdasarkan fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan
terdakwa dan keterangan saksi Edi Fadhil bahwa saat membuat minuta
akta (asli akta notaris) Nomor : 01,- Tanggal, 02 November 2012
tersebut, terdakwa melakukan pemalsuan isi surat/akta tersebut yang
tidak sesuai sebagaimana kebenarannya, dimana proses pembuatan akta
otentik Nomor : 01,- tanggal, 02 November 2012 tersebut dengan cara
menyebutkan nama saksi Edi Fadhil sebagai salah satu orang yang
menghadap dihadapan terdakwa dengan mencantumkan nama Tuan Edi
Fadhil, lahir di Lamraya pada tanggal, 16 Juni 1984 (seribu sembilan
ratus delapan puluh empat) wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Cot
Jambo, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, pada hal Tuan
Edi Fadhil/ saksi Edi Fadhil tersebut sebagaimana tertuang didalam
Akta Notaris yang dibuat terdakwa, tidak pernah menghadap dihadapan
terdakwa untuk pembuatan akta perubahan anggaran dasar LSM
Sepakat Nomor : 01,- Tanggal, 02 November 2012 tersebut karena saat
akta dibuat Tuan Edi Fadhil sedang ada diluar aceh, hal ini saksi Edi
Fadhli merasa sangat dirugikan oleh perbuatan terdakwa karena
mencantumkan namanya pada akta yang dibuat oleh terdakwa, dimana
Edi Fadhil disamping telah dirugikan, juga selaku ketua Umum LSM
Sepakat tidak dapat menarik uang LSM Sepakat yang masih tersimpan
di Bank Panin Kota Lhokseumawe, guna operasional Lsm tersebut,
berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, majelis Hakim yakini unsur
ke-2 Pemalsuan Surat telah Terpenuhi.
Unsur ke - 3 : terhadap akta otentik:
Pasal 1868 KUHPerdata yang dimaksud dengan “ Akta Otentik
“ adalah surat-surat yang dibuat oleh pegawai negeri yang diberi
kekuasaan oleh Undang-undang untuk menyusun surat-surat semacam
itu dan hanya mengenai hal-hal yang masuk kedalam lingkungan
87
kekuasaan pegawai tersebut dan ditempat dimana pegawai negeri itu
mempunyai hak.
Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau
dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam
Undang-undang Nomor : 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa
berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para
saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti surat,
pada hari Jum’at, tanggal, 02 November 2012 sekira pukul 10.00 Wib
saksi bernama Ilmastin dan saksi Muslim Gunawan, datang menghadap
terdakwa di Kantor Notaris Imran Zubir Daoed.S.H, di jalan Pang Lateh
Desa
Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
guna untuk melakukan perubahan anggaran dasar Lembaga Serikat
Pengembang Swadaya Masyarakat (SEPAKAT). Berdasakan
keterangan dalam persidangan bahwa maksud saksi Ilmastin dan saksi
Muslim Gunawan, melakukan perubahan anggaran dasar LSM Sepakat
tersebut, karena Lsm tersebut masa kepengurusan sudah lewat waktu,
juga untuk menarik uang LSM Sepakat yang masih ada di Panin.
Berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan, dasar hakim dalam
memutus perkara nomor 40/ Pid.B/2013/PN.Lsm yaitu:
a. bahwa dalam akta perubahan anggaran LSM Sepakat tersebut yaitu
No. 01,- Tanggal, 02 November 2012, ikut dibuat oleh terdakwa
para penghadap selain saksi Ilmastin dan Gunawan, juga Tuan Edi
Fadhil ;
b. bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan
terdakwa dan keterangan saksi Edi Fadhil bahwa saat membuat
minuta akta (asli akta notaris) Nomor : 01,- Tanggal, 02 November
2012 tersebut, terdakwa telah melakukan pemalsuan data terhadap
surat akta Notaris/akta otentik Nomor : 01,- tanggal, 02 November
2012 tersebut dengan cara membuat pada akta otentik tersebut
sebagai penghadap dihadapan terdakwa dengan mencantumkan
88
nama Tuan Edi Fadhil, lahir di Lamraya pada tanggal, 16 Juni 1984
(seribu sembilan ratus delapan puluh empat) wiraswasta, bertempat
tinggal di Desa Cot Jambo, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh
Besar, pada hal Tuan Edi Fadhil/ saksi Edi Fadhil tersebut
sebagaimana tertuang didalam Akta Notaris yang dibuat terdakwa
tidak pernah menghadap dihadapan terdakwa untuk pembuatan akta
Notaris Nomor : 01,- Tanggal, 02 November 2012 tersebut karena
saat akta dibuat Tuan Edi Fadhil sedang ada diluar Aceh ;
c. bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, tujuan saksi Ilmastin dan
saksi Muslim Gunawan, melakukan perubahan anggaran dasar LSM
Sepakat tersebut untuk melakukan penarikan uang program kegiatan
di Lembaga LSM Sepakat yang tersimpan di Bank PANIN Kota
Lhokseumawe sejumlah Rp.38.000.000, (tiga puluh delapan juta
rupiah), dengan membawa ke Bank Panin Akta Notaris No. 01,-
tanggal, 02 November 2012 yang dibuat oleh terdakwa, yang saat
akta dibuat tanpa dihadri oleh penghadap Tuan Edi Fadhil tersebut,
guna perubahan spesimen (pergantian tanda tangan) atau pengkinian
data LSM Sepakat pada Bank Panin tersebut, maka dengan adanya
perubahan Spesimen tersebut di Bank Panin, saksi Edi Fadhil yang
sebelumnya selaku Ketua Umum dalam susunan Pengurus LSM
Sepakat bisa mencairkan uang di Bank Panin tersebut, akhirnya
tidak dapat lagi melakukan penarikkan uang ataupun melakukan
tanda tangan terhadap rekening Giro milik Lsm Sepakat, hal
tersebut diketahui oleh saksi Edi Fadhil setelah mendapat informasi
dari Bank Panin, maka saat itu saksi Edi Fadhil meminta kepada
Bank Panin untuk memblokir lebih dahulu uang program tersebut
sehingga saksi Ilmastin dan saksi Muslim Gunawan belum dapat
melakukan penarikan uang program LSM Sepakat sejumlah Rp.
38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang tersimpan di Bank
Panin tersebut, berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis
Hakim berkesimpulan unsur ke-3 telah terpenuhi.
89
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung
dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan
dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka terdakwa harus
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana pada dakwaan tunggal tersebutMenyatakan,
bahwa Terdakwa, Imran Zubir Daoed,S.H. telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Akta
Otentik “. Berdasarkan fakta – fakta dipersidangan majelis hakim
menjatuhkan :
a. Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 2 (dua) bulan ;
b. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
c. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ;
d. Memerintahkan barang bukti berupa :
1) 1(satu) buah Akte Notaris Imran Zubir Daoed, SH (asli)
berdasarkan SK.Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor : C-
389.HT.03.01-Tahun 2005 Tanggal 05 Desember 2005, dengan
Nomor 09, Tanggal 18 Oktober 2006 Lembaga Serikat
Pengembang Swadaya Masyarakat (Sepakat). Dikembalikan
kepada yang berhak yakni Lembaga Serikat Pengembang
Swadaya masyarakat (Sepakat) ;
2) 1 (satu) buah Akte Notaris Imran Zubir Daoed,SH (asli)
berdasarkan SK. Menteri Hukum dan Ham RI, Nomor : C-
389.HT.03.01-Tahun 2005 Tanggal 05 Desember 2005, dengan
Nomor 01, Tanggal 02 Nopember 2012 tentang Perubahan
Anggaran Dasar Lembaga Serikat Pengembang Swadaya
Masyarakat (SEPAKAT) ;
3) 1 (satu) lembar Daftar Absensi Rapat Anggota II Lembaga
Sepakat, Hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 ;
90
4) 2 (dua) lembar Notulen Rapat Anggota LSM Sepakat
LhokseumaWe, hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 ;
5) 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Anggota LSM Sepakat
Lhokseumawe hari Senin tanggal, 29 Oktober 2012
Analisis:
Melihat dari kasus posisi yang diterangkan, bahwa hakim
menggunakan dasar pertimbangan dititiberatkan pada masalah
pemasalahan tindak pidana pemalsuan akta autentik yang dilakukan
oleh notaris bahwa dalam kasus tersebut hakim menjatuhkan putusan
bahwa notaris terbukti sah bersalah dalam tindak pidana pemalsuan
akta autentik dalam pembuatan akta tersebut tanpa dihadiri oleh salah
satu pihak yaitu pihak ke III, bahwa notaris terbukti sah melanggar
ketentuan Pasal 264 ayat (1) ke -1 KUHP tentang pemalsuan akta,
Terdapat kekeliruan dari pertimbanagan hukum jika hakim hanya
mempertimbangan pada tindak pidana pemalsuan akta autentik dan
berimplikasi batal demi hukum, penulis menganalisis dalam Putusan
Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Lsm
bahwa apabila dilihat dari kronologi pembuatan akta Notaris nomor:
01 yang dibuat pada tanggal 02 November 2012 oleh Notaris Imran
Zubir Daoed. SH bahwa Notaris bertindak sebagai pihak yang terlibat
turut serta (medeplichtige) dalam pemalsuan akta yang dibuat olehnya
, seharusnya Notaris tersebut lebih difokuskan dikenai sanksi pidana
Pasal 55 ayat (1) ke -1 yang berbunyi “Orang yang melakukan, yang
menyuruh melakukan,atau turut melakukan perbuatan itu”
Mengenai penyertaan dan pembantuan dalam tindak pidana,
penulis berasumsi bahwa yang maksud adalah penyertaan sebagai
turut melakukan dan pembantuan sebagai membantu melakukan.
Ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan
tercantum dalam Pasal 55 (turut melakukan) dan Pasal 56 (membantu
melakukan) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :
91
Ketentuan Pasal 55 :
(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana (dader) :
1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan
yang turut serta melakukan perbuatan ;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu,
dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan
kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi
kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan
orang lain supaya melakukan perbuatan.
(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan
sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
Dari penjelasan Pasal tersebut dapat ditarik bahwa, yang disebut
sebagai pelaku tindak pidana (dader) yaitu :
1. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 yaitu mereka yang melakukan tindak
pidana (pleger), mereka yang menyuruh melakukan tindak
pidana (doen pleger), mereka yang turut serta melakukan
tindak pidana (medepleger).
2. Pasal 55 ayat (1) ke-2 yaitu mereka yang sengaja
menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana
dengan cara :
a. memberi atau menjanjikan sesuatu;
b. menyalahgunakan kekuasaan atau martabat:
c. kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi
kesempatan, sarana atau keterangan.
Ketentuan Pasal 56 :
Dipidana sebagai pembantu kejahatan :
1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan
dilakukan;
2. mereka yang segaja memberikan kesempatan, sarana atau
keterangan untuk melakukan kejahatan.
92
Notaris Imran Zubir Daoed,SH. Notaris melanggar ketentuan
Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yaitu sebagai pihak yang turut serta
melakukan tindak pidana (medepleger) dengan cara sebagai berikut :
Notaris diminta oleh Pihak I (Muslim Gunawan selaku
sekertaris) dan pihak II (Ilmastin selaku bendahara) untuk dibuatkan
perubahan anggran dasar lembaga serikat pengembang swadaya
masyarakat (Sepakat) dengan memberikan dokimen sebagai dasar
perubahan anggran dasar kepada terdakwa berupa Daftar Absensi
Rapat Anggota II Lembaga Sepakat, Notulen Rapat Anggota LSM
Sepakat Lhokseumawe, Berita Acara Rapat Anggota LSM Sepakat
Lhokseumawe dan foto suasana rapat Anggota lembaga Sepakat.
Selanjutnya setelah saksi Ilmastin dan saksi Muslim Gunawan
memberikan dokumen sebagai dasar perubahan tersebut kepada
terdakwa untuk diverifikasi. Setelah terdakwa melakukan verifikasi
terhadap dokumen tersebut, kemudian terdakwa membuat minuta akta
(asli akta notaris) Nomor : 01. susunan perubahan : Ketua Umum :
Muslim Gunawan. Ketua : Zulfikar. Sekretaris : Muzakir. Wakil
Sekretaris Iskandar.Bendahara : Ilmastin. Wakil Bendahara Lisawati;
akta No 1 dikeluarkan terdakwa pada tanggal 02 November 2012
perubahan atas akta Nomor : 09 yang dibuat oleh Notaris Imran Zubir
Daoed, S.H yang sekarang ini sebagai terdakwa pada Tanggal, 18
Oktober 2006 dengan susunan kepengurusan lama yaitu : Ketua
Umum : Edi Fadhil, Ketua : Hendri Rachmadani. Sekretaris : Muslim
Gunawan. Wakil Sekretaris : Lisawati. Bendahara : Ilmastin. Wakil
Bendahara : Roslina.
Notaris pada minuta akta angka ke III mencantumkan selaku
Tuan Edi Fadhil, lahir di lamraya,pada tanggal 16 juni 1984 (seribu
sembilan ratus delapanpuluh empat), wiraswasta, bertempat tinggal di
Desa Cot Jambo, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1354/04/AB/CJ/2003.
Warga Negara Indonesia. Padahal saksi Edi Fadhil sebagaimana
93
tersebut dalam Akta Notaris tersebut tidak pernah menghadap
dihadapkan terdakwa untuk pembuatan akta notaris Nomor: 01
Tanggal 02 November 2012. Berdasarkan keterangan saksi Edy Fadhil
tidak hadir menghadap terdakwa (Notaris) pada tanggal 02 Nopember
2012 untuk melakukan perubahan anggaran dasar LSM Sepakat
dikarenakan pada saat itu saksi Edy Fadhil sedang berada di Jakarta
sedang mengikuti pelatihan. Pada ketentuan Undang – Undang Nomor
2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Yang Selanjutnya Disebut
UUJN) apabila ada perubahan struktur kepengurusan suatu lembaga,
orang atau pihak yang digantikan tersebut harus hadir untuk
mendatangani persetujuan pengantian struktur kepengurusan pada
akta tersebut.
Akta nomor 1 yang dikeluarkan oleh terdakwa pada tanggal 02
November 2012 perubahan atas akta Nomor : 09 pada Tanggal, 18
Oktober 2006 saksi Muslim Gunawan (Pihak I) dan saksi bersama
Ilmastin (Pihak II) melakukan perubahan akta karena masa badan
Pengurus sudah habis yaitu tahun 2009 dan karena ingin mengambil
alih LSM Sepakat. Akta tersebut digunakan oleh pihak I dan II untuk
menarik sejumlah uang sebesar Rp. 38.000.000 di bank Panin, dengan
cara mengajukan perubahan specimen (pengantian tanda tangan).
Akibat pihak III selaku ketua umum tidak dapat menari sejimlah uang
Rp. 38.000.000 di bank Panin yang akan digunakan untuk keperluan
Lsm.
Berdasarkan keterangan saksi Edi Fadil (pihak III pada akta)
setelah mendapat foto copy tersebut saksi mendatangi terdakwa pada
hari Rabu tanggal, 07 November 2012 dan memberitahu pada
terdakwa bahwa saksi tidak ada menghadap terdakwa, karena saksi
sedang berada di Jakarta dan pada saat itu terdakwa mengatakan pada
saksi “ bahwa saksi dalam akta yang lama hadir dan sebagai pengurus
sehingga tidak ada masalah dan ini merupakan kode etik notaris”
94
Berdasarkan kronologi kasus tersebut penulis menafsirkan
bahwa notaris dapat dikatakan sebagai pihak yang turut serta dalam
pemalsuan akta tersebut. Turut serta (Medepleger) ialah dua atau lebih
orang bekerja sama secara sadar dan bersama sama melakukan
perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik
ataupun sesuai kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan
perbuatan pelaksanaan seluruhnya, sedangkan kawan berbuat
melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik95.
Syarat adanya turut serta (medepleger) yaitu :
a. Ada kerjasama secara sadar; kerjasama dilakukan secara sengaja
untuk melakukan tindak pidana : Bahwa notaris Imran Zubir
Daoed, S.H bersama – sama pihak I dan II secara sengaja
memakai surat (Pasal 264 ayat (1) ke-1 yaitu yang tergolong
sebagai akta otentik yang isinya tidak sejatinya atau yang
dipalsukan seolah – olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan
surat itu dapat menimbulkan kerugian (Pasal 264 ayat (2)),
demikian unsur ke- 1 telah terpenuhi.
b. Bekerjasama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-
undang : Bahwa Notaris dapat dikatakan melanggar ketentuan
Pasal 264 KUHP ayat (1) ke- 1 juncto Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-
1 tindak pidana secara bersama-sama memalsukan Akta
Authentik.
c. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbukan
selesainya delik yang bersangkutan96. : Bahwa Notaris membuat
minuta akta (asli akta notaris) Nomor : 01. susunan perubahan :
Ketua Umum : Muslim Gunawan. Ketua : Zulfikar. Sekretaris :
Muzakir. Wakil Sekretaris Iskandar.Bendahara : Ilmastin. Wakil
95 A.Hamzah, dan A.Z. Abidin Farid.2008.Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik
(Percobaan,Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier.PT.Raja Grafindo
Persada. Jakarta.hal 203-224 96 Erdianto Effendi.2011.Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar: PT. Refika Aditama,
Bandung. Hal 178
95
Bendahara Lisawati; akta No 1 dikeluarkan terdakwa pada tanggal
02 November 2012 perubahan atas akta Nomor : 09 yang dibuat
oleh Notaris Imran Zubir Daoed, S.H yang sekarang ini sebagai
terdakwa pada Tanggal, 18 Oktober 2006 dengan susunan
kepengurusan lama yaitu : Ketua Umum : Edi Fadhil, Ketua :
Hendri Rachmadani. Sekretaris : Muslim Gunawan. Wakil
Sekretaris : Lisawati. Bendahara : Ilmastin. Wakil Bendahara :
Roslina.
Perubahan akta Nomor : 09 menjadi akta No 1 digunakan oleh
pihak I dan II untuk menarik sejumlah uang sebesar Rp. 38.000.000
di bank Panin atas nama Edi Fadhil yang sebagai ketua umum Lsm,
dengan cara mengajukan perubahan specimen (pengantian tanda
tangan).
2. Pertimbangan Hukum Hakim Ditinjau Dari Perspektif Tugas
Dan Jabatan Notaris
Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor
40/Pid.B/2013/PN.Lsm, tersirat bahwa apabila ditinjau dari perspektif
tugas dan jabatan notaris yaitu bahwa notaris Imran Zubir Daoed,S.H
berweweang membuat akta autentik terhadap perubahan anggaran
dasar Lembaga Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat
(SEPAKAT) dengan mengunakan dasar dokumen yang diberikan oleh
saksi Ilmastin dan saksi bersama Muslim Gunawan yaitu daftar
Absensi Rapat Anggota II Lembaga Sepakat, Notulen Rapat Anggota
LSM Sepakat Lhokseumawe, Berita Acara Rapat Anggota LSM
Sepakat Lhokseumawe dan foto suasana rapat Anggota lembaga
Sepakat sebagai dasar pembuatan perubahan Anggaran dasar
perubahan akta Notaris Nomor 09 tanggal 18 Oktober 2006 menjadi
akta Notaris Nomor 1 yang dibuat pada tanggal 02 November 2012.
Tujuan perubahan terkait akta tersebut dikarenakan masa badan
Pengurus sudah habis yaitu tahun 2009, akan tetapi Akta tersebut
digunakan oleh pihak I dan II untuk menarik sejumlah uang sebesar
96
Rp. 38.000.000 di bank Panin, dengan cara mengajukan perubahan
specimen (pengantian tanda tangan), sehingga adanya pihak yang
dirugikan akibat akta tersebut.
Perkara Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Lsm Notaris dalam
pembuatan akta nomor 1 yang dikeluarkan terdakwa pada tanggal 02
November 2012 melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat
1 huruf m dan Pasal 44 ayat (1) tentang penandatanganan yang
tercantum pada UUJN yang berbunyi :
Pasal 16 ayat 1 huruf m
“ Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri
oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang
saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan,dan
ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap,saksi,dan
Notaris”
Pasal 44 ayat (1)
“Segera setelah akta dibacakan,Akta tersebut ditandatangani
oleh setiap penghadap,saksi,dan Notaris, kecuali apabila ada
penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan
dengan maksud alasanya”
Pada uraian tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa akta
autentik yang dibuat oleh notaris harus ditandatangani oleh para pihak
yang namanya tercantum pada minuta akta, penandatangan akta
dilakukan setelah Notaris membacakan isi akta dan penandatangan
akta tersebut harus dihadapan Notaris yang berwenang membuat akta
tersebut.
Notaris pada akta nomor 1 yang dikeluarkan pada tanggal 02
November 2012 mencantumkan pada angka III selaku TUAN EDI
FADHIL, lahir di lamraya,pada tanggal 16 juni 1984 (seribu sembilan
ratus delapanpuluh empat), wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Cot
Jambo, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 1354/04/AB/CJ/2003. Warga Negara
97
Indonesia. Padahal pihak tersebut tidak pernah menghadap
dihadapkan terdakwa untuk pembuatan akta notaris Nomor: 01
Tanggal 02 November 2012 maka akibat hukum yang terjadi terkait
akta yang dibuatnya adalah akta tersebut hanya memiliki kekuatan
pembuktian dibawah tangan dan bukan lagi sebagai akta autentik,
ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 16 ayat 9 UUJN yang
berbunyi “ Jika salah satu syarat sebagaiman dimaksud pada ayat (1)
huruf m dan ayat (7) tidak terpenuhi, akta yang bersangkutan hanya
mepunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”.
Pencegahan agar akta notaris tidak terdegrasi menjadi akta
dibawah tangan atau akta notaris menjadi batal demi hukum dan
perbuatan notaris dengan para penghadap tidak dikualifikasikan
sebagai perbuatan tindak pidana, maka seorang notaris dalam
menjalankan tugasnya harus mematuhi berbagai ketentuan yang
terdapat dalam UUJN dan peraturan materiil substantif lainnya.
Pelanggaran terkait bentuk akta yang dibuat Notaris dapat
menimbulkan cacat yuridis terhadap akta autentik dapat menimbulkan
pelanggaran tindak pidana pemalsuan akta, tanggungjawaban notaris
timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan
suatu tugas jabatan dan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi
orang lain yang minta jasa pelayanan Notaris. Sehingga notaris dapat
diminta pertanggung-jawaban dari sudut keperdataan, administrasi
maupun dari sudut pandang hukum pidana meskipun dalam Undang-
undang jabatan notaris tidak mengatur sanksi pidana.
Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang
berhubungan dengan kebenaran materiil, dapat dibedakan menjadi
empat poin yakni:97
1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil
terhadap akta yang dibuatnya;
97 Nico, Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, (Yogyakarta: Center for Documentation
and Studies of Business Law, 2003), hal. 250
98
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil
dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris
terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya
berdasarkan kode etik notaris.
99
BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Dari pembahasan yang diuraikan penulis pada bab-bab terdahulu,
berikutakan disampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan rumusan
masalahpenulisan hukum ini.
1. Dasar penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan akta
autentik yang dilakuakan oleh Notaris di Lhokseumawe (Aceh ) Nomor :
40/ Pid.B/ 2013/ PN.Lsm, majelis hakim hanya menjatuhkan sanksi
pidana berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Ke-1 KUHP Tentang Pemalsuan
Surat dalam dakwaan tunggal. Bahwa notaris melakukan perbuatan
dengan sengaja melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik.
Penerapan sanksi pidana dalam putusan tersebut bahwa hakim hanya
menggunakan dasar pertimbanagn dititiberatkan pada permasalahan tindak
pidana pemalsuan akta autentik yang dibuat oleh notaris yaitu Pasal 264
KUHP dinilai kurang tepat, meliht dari kronologi kejadian dalam kasus
tersebut notaris tidak hanya melakukan tindak pidana pemalsuan tetapi
termasuk sebagai pihak yang turut serta ( medeplichtinge) dalam
pemalsuan akta Nomor 01 yang dikeluarkan pada tanggal 02 November
2012, yang menyuruh melakukan dana turut serta melakukan perbuatan.
2. Dasar pertimbanagn hakim ditinjau dari prespektif tugas dan jabatan
notaris. Dasar pertimbangan hakim apabila ditinjau dari prespektif tugas
dan jabatan notaris melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf m dan Pasal 44 ayat (1) tentang penandatanganan yang
tercantum pada Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014
Tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 30 tahun 2004 tentang
jabatan notaris, membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri
oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu
oleh penghadap, saksi dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang
tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
100
B. Implikasi
Sebagai konsekuensi logis dari kesimpulan yang diperoleh antara lain
sebagai berikut:
1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus diatas menjadikan
Notaris akan lebih selektif dan cermat dalam membuat suatu akta,
sehingga kejadian yang sama tidak terulang lagi.
2. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatanya terutama berkaitan
dengan organisasi dan perusahaan akan menjadi lebih cermat terutama
berkaitan dengan struktur orgtanisasi perusahaan atau organisasi
sehingga tidak menimbulkan bagi berjalannya organisasi atau
perusahaan yang bersangkutan.
C. Saran
1. Dalam menjatuhkan keputusan, hakim disarankan tidak hanya
mempertimbangkan dari bukti yang diajukan namun juga
mempertimbangkan jabatan profesi yang disandang terdakwa dimana
dalam hal ini adalah Notaris sehingga dapat memberikan keputusan
yang lebih adil.
2. Kepada Ikatan Notaris Indonesia dapat melakukan pelatihan secara
berkesinambungan dan rutin sehingga memberikan penyegaran ilmu
kepada Notaris demi terhindar dari kejadian melanggar hukum.
101
DAFTAR PUSTAKA
Buku
A. Hamzah, dan A.Z. Abidin Farid. 2008. Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan
Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum
Penitensier. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Abdul Ghofur Anshori, 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press,
Yogyakarta.
Adami Chazawi, 2001. Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
Adami Chazawi, 2005. Kejahatan Terhadap Pemalsuan, Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada.
Andi Hamzah. 1985. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghalia
Indonesia Jakarta.
Barda Nawawi Arif , 1984. Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum
Undip.
Eddy O.S.Hiariej, 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi,Cahaya
Atma.
Engelbrecht De Wetboeken wetten en Veroordeningen, Benevens de Grondwet
van de Republiek Indonesie, Ichtiar Baru-Van Voeve, 1998, Jakarta.
Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar: PT. Refika
Aditama, Bandung.
G.H.S Lumban Tobing, 1999. Peraturan Jabatan Notaris (NotarisReglement),
Penerbit Erlangga, Jakarta.
Habib Adjie, 2008. Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung.
Habib Adjie, 2009. Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan
Tulisan), CV. Mandar Maju, Bandung.
Habib Adjie, 2011. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, PT. Refika Aditama,
Bandung.
102
Habib Adjie, Jurnal Renvoi, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret 2005.
Hamzah Hatrik, 1996. Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum
Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability), Raja Grafindo
Persada, jakarta.
Hans Kelsen, 2006. Terjemahan Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni, Nuansa &
Nusamedia, Bandung.
Hans Kelsen, 2009. Pengantar Teori Hukum, penerjemah: Siwi Purwadi,
Bandung: Nusa Media.
Hans Kelsen, 2009. Teori Hukum Murni, penerjemah: Raisul Muttaqin, Bandung:
Nusa Media.
Harian Analisa Medan Tanggal 20 Februari 2009.
Herlien Budiono, 2007. Notaris dan Kode Etiknya, Upgrading dan Refreshing
Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Medan.
Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009. Ke Notaris, Raih Asa Sukses,
Jakarta.
Irawan Soerodjo, 2003. Kepastian Hukum Atas Tanah di Indonesia, Arloka,
Surabaya.
Irfan Fahruddin, 1994. Kedudukan Notaris Dan Akta Dalam Sengketa Sengketa
PTUN Nomor 111
Jhony Ibrahim, 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cetakan.
Ketiga, Banyumedia Publishing, Malang.
Juwairiah, 2010. Pengenaan Sanksi Pidana Pemalsuan Akta Notaris dalam
Praktek Pembuatan Akta (studi kasus perkara No. 49/Pid.B/2005/PN.Mgl di
Pengadilan Negeri Magelang). Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Lawrence M. Friedman, 2009. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, terjemahan
oleh M.Khozim, Nusamedia, Bandung.
Liliana Tedjosaputro, 2003. Etika Profesi dan Profesi Hukum, Aneka Ilmu,
Semarang.
M. Yahya Harahap, 2010. Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kesepuluh, Sinar Grafika,
Jakarta.
M. Solly Lubis, 1994. Filsafat Ilmu Dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung.
103
Majalah Renvoi Nomor 3.39.IV, Agustus, 2006.
Matome M. Ratiba, 2013. Convecaying Law for Paralegals and LawStudents,
bookboon.com, 2013.
Moeljatno, 1983. Asas-Asas Hukum Pidana . Rineka Cipta Jakarta.
Moeljatno, 1983. Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
Mudofir Hadi, 1991. Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72, Pembatalan Isi Akta
Notaris Dengan Putusan Hakim.
Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 1998. Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan. Empiris,Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
Munir Fuady, 2005. Perbuatan melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer),
PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung.
N.E Algara, H.R.W. Gokkel-dkk, 1983. Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae,
Belanda Indonesia, Binacipta, Jakarta.
Nico, 2003. Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Yogyakarta: Center
for Documentation and Studies of Business Law.
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008. Jati Diri Notaris Indonesia Dulu,
Sekarang dan Dimasa Datang, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Peter Mahmud Marzuki, 2013. Penelitian Hukum, edisi Revisi, Kencana Prenada
Media Groub.
Philipus M.Hadjon, 2001. ”Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik”,
Surabaya Post.
Pieter E.Latumenten, SH, 2011. Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa
Hukum Konkrit Dan Implikasi Hukumnya, Jakarta.
R. Soegondo, 1982. Hukum Notariat di Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta.
S. Soetrisno. 2003, Tanggung jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Yogyakarta,
Center for Documentation and Studies of Business Law.
S.R. Sianturi, 1983. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Jakarta: Alumni
AHM-PTHM, Cetakan Pertama.
Setiono, 2005. Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Program
Pascasarjana UNS, Surakarta.
104
Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011. Aspek Pertanggungjawaban Notaris
Dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985. Penelitian Hukum Normatif:
SuatuTinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007. Penelitian Hukum Normatif suatu
Tinjauan Singkat, ed.1,cet 10, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Sudarsono, 2007. Kamus Hukum, PT Asdi Mahasatya, Jakarta.
Sudikno Mertokusumo, 1998. Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty,
Yogyakarta.
Sudikno Mertokusumo, 1999. Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.
Sutrisno Hadi, 1989. Metodologi Penelitian Hukum, UNS Press, Surakarta.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan ke-3, Jakarta.
Tri Andrisman, 2009. Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum
Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung.
Vera Ayu Kristina, 2009, Penilaian Keotentikan Akta Notaris oleh Pengadilan
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sleman), Tesis, Program Studi Magister
Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Wawan Tunggal Alam, 2001. Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan
Sehari-hari, Jakarta: Milenia Populer.
Winarno Surakhmad, 1990. Pengantar Penelitian Ilmiah. Transito, Yogyakarta.
Undang-undang dan Peraturan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;
Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 40/ Pid.B/ 2013/ PN.Lsm
LAMPIRAN
Direkto1 ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
ma PUTUSAN
Nomor : 40 / Pid.B /20 13 / PN. Lsm.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Lhokseumawe Klas I B yang mengadili perkara-
perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara biasa, telah menjatuhkan putusan
seperti di bawah ini dalam perkaranya Terdakwa :
Nama lengkap : IMRAN ZUBIR DAOED, S.H. Bin M. DAOED ;
Tempat lahir : Lhokseumawe ;
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 25 Januari 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Simpang Empat Kecamatan Banda
Sakti Kota Lhokseumawe ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Notaris PPAT ;
Terdakwa di tahan dalam rumah tanahan negara oleh :
• Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret
2013 ;
• Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09
April 2013 ;
• Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, 26 Maret 2013 sampai dengan
tanggal, 24 April 2013 ;
• Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal, 25 April 2013
sampai dengan tanggal, 23 Juni 2013 ;
Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun
hak untuk itu telah diberikan kesempatan dan ditawarkan oleh Majelis Hakim, namun
Terdakwa tetap menyatakan tidak perlu untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan
akan menghadapi sendiri dalam perkara ini ;
Direkto2 ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
ma Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah memperhatikan :
1. Surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala
Kejaksaan Negeri Lhokseumawe No. B-5 02/N.1.13/Ep.2/03/2013, tanggal 26
Maret 2013 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 40/Pen.Pid/2013/
PN.Lsm., tanggal 26 Maret 20 13, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 40/Pen.Pid/2013/
PN.Lsm., tanggal 27 Maret 20 13, tentang Penetapan Hari Sidang ;
Setelah mempelajari surat dakwaan penuntut umum ;
Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan ;
Setelah mendengarkan tuntutan penuntut umum dalam persidangan, yang pada
pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa, IMRAN ZUBIR DAOED,SH. Bin M. DAOED, bersalah
melakukan tindak pidana, yaitu “ PEMALSUAN SURAT AKTA OTENTIK “,
sebagaimana diatur dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan
tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMRAN ZUBIR DAOED,SH. Bin M.
DAOED berupa pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan dikurangi selama
terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam
tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
• 1(satu) buah Akte Notaris Imran Zubir Daoed,SH ( asli ) berdasarkan
SK.Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor : C-389.HT.03.01-Tahun 2005
Tanggal 05 Desember 2005, dengan Nomor 09, Tanggal 18 Oktober 2006
Lembaga Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat “ ( SEPAKAT) “ ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Direkto3 ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Lembaga Serikat PengembangmaSwadaya masyarakat ( SEPAKAT ) ;
• 1(satu) buah Akte Notaris Imran Zubir Daoed,SH ( asli) berdasarkan SK.
Menteri Hukum dan Ham RI, Nomor : C-389.HT.03.01-Tahun 2005 Tanggal
05 Desember 2005, dengan Nomor 01, Tanggal 02 Nopember 2012 tentang
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Lembaga Serikat Pengembang Swadaya
Masyarakat ( SEPAKAT ) ;
• 1(satu) lembar Daftar Absensi Rapat Anggota II Lembaga Sepakat, Hari
Senin tanggal 29 Oktober 2012 ;
• 2(dua) lembar Notulen Rapat Anggota LSM Sepakat LhokseumaWe, hari
Senin tanggal 29 Oktober 2012 ;
• 2(dua) lembar Berita Acara Rapat Anggota LSM Sepakat Lhokseumawe hari
Senin tanggal, 29 Oktober 2012 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00
( Dua ribu rupiah ) ;
Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan/
pleidooi secara tertulis yang pada pokoknya sekedar mohon keringanan hukuman
bagi terdakwa, dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
Menimbang, bahwa atas pembelaan/pleidooi tersebut, penuntut umum
memberikan tanggapan tetap pada tuntutannya ;
Menimbang, bahwa atas tanggapan tersebut, terdakwa memberikan
tanggapan tetap pada pembelaan/pledooinya ;
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan atas dasar
dakwaan sebagai berikut :
DAKWAAN :
Bahwa ia terdakwa IMRAN ZUBIR DAOED, S.H. BIN M. DAOED selaku
Notaris yang berwenang membuat Akta Otentik sesuai dengan Surat Keputusan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Direkto4 ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor : C-389.HT.03.01-Th 2005 Tanggal 5 Desemberma2005 pada hari Jum’at tanggal, 02 November 2012 sekira pukul 11.00 WIB atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2012 bertempat di
Kantor Notaris IMRAN ZUBIR DAOED,S.H. di Jalan Pang Lateh Desa Simpang
Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidak-tidaknya di suatu
tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadilinya, melakukan Pemalsuan Surat
terhadap akta-akta otentik. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain
dengan cara sebagai berikut :
Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul
10.00 Wib saksi ILMASTIN, S.Pd.i BIN RUSLI dan saksi MUSLIM GUNAWAN, S.
Sos BIN SUWANDI datang menghadap terdakwa ke Kantor Notaris IMRAN ZUBIR
DAOED,S.H. di Jalan Pang Lateh Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti
Kota Lhokseumawe untuk perubahan anggaran dasar Lembaga Serikat Pengembang
Swadaya Masyarakat (SEPAKAT) dengan memberikan dokumen sebagai dasar
perubahan Anggaran dasar kepada terdakwa berupa Daftar Absensi Rapat Anggota
II Lembaga Sepakat, Notulen Rapat Anggota Lsm Sepakat Lhokseumawe, Berita
Acara Rapat Anggota Lsm Sepakat Lhokseumawe dan foto suasana rapat Anggota
lembaga Sepakat. Selanjutnya setelah saksi ILMASTIN, S.Pd.i BIN RUSLI dan saksi
MUSLIM GUNAWAN, S. Sos BIN SUWANDI memberikan dokumen sebagai dasar
perubahan tersebut kepada terdakwa untuk diverifikasi. Setelah terdakwa melakukan
verifikasi terhadap dokumen tersebut, kemudian terdakwa membuat minuta akta (asli
akta notaris) Nomor : 01.- Tanggal 02 November 2012 ;
Bahwa pada saat terdakwa membuat minuta akta (asli akta notaris) Nomor :
01.- Tanggal 02 November 2012 tersebut, terdakwa melakukan pemalsuan surat
terhadap akta notaris/akte otentik Nomor : 01.- Tanggal 02 November 2012 tersebut
dengan cara membuat ada sebagai penghadap yang menghadap dihadapan
terdakwa didalam halaman 1 akta Notaris tersebut dengan mencantumkan pada
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Direkto5 ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
angka III selaku TUAN EDI FADHIL, lahir di Lamraya, pada tanggal 16 Juni 1984ma(seribu sembilan ratus delapanpuluh empat), wiraswasta, bertempat tinggal di Desa
Cot Jambo, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 1354/04/AB/CJ/2003. Warga Negara Indonesia. Padahal TUAN
EDI FADHIL/saksi EDI FADHIL Bin ILYAS sebagaimana tersebut didalam Akta
Notaris tersebut tidak pernah menghadap dihadapan terdakwa untuk pembuatan akta
notaris Nomor : 01.- Tanggal 02 November 2012 tersebut ;
Bahwa selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 02 November 2012 sekira
pukul 15.00 Wib, ILMASTIN, S.Pd.i BIN RUSLI dan saksi MUSLIM GUNAWAN, S.
Sos BIN SUWANDI datang ke kantor PANIN BANK Kota Lhokseumawe di jalan
Samudera Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
dengan membawa Akta Notaris Nomor : 01.- Tanggal 02 November 2012 tersebut
untuk mengajukan perubahan spesimen (pergantian tanda tangan) atau pengkinian
data Lembaga Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat (SEPAKAT) pada Bank
PANIN tersebut. Sehingga akibat dari perubahan spesimen (pergantian tanda
tangan) atau pengkinian data Lembaga Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat
(SEPAKAT) pada Bank PANIN tersebut dengan menggunakan Akta Notaris Nomor :
01.- Tanggal 02 November 2012, saksi EDI FADHIL Bin ILYAS tidak dapat lagi
melakukan penarikan uang ataupun melakukan tanda tangan terhadap rekening Giro
milik Lembaga Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat ( SEPAKAT ) ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
264 ayat (1) ke-1 KUHP ;
Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti
dan tidak mengajukan keberatan ( eksepsi ) ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah
mengajukan saksi-saksi ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Direkto6 ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa saksi-saksi telah dinilai layak dan patut menurut hukummauntuk didengar keterangannya dipersidangan, memberikan keterangannya sebagai
berikut :
1. MUKSALMINABin ZAINALABIDIN,dibawah sumpah sesuai dengan agamanya
telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi tahu serikat pengembang swadya Masyarakat ( sepakat ), berdiri
pada tahun 2006, dengan akta Notaris Nomor : 09.- Tanggal, 18 Oktober 2006 ;
- Bahwa, setahu saksi Akta pendirian Lembaga sepakat dituangkan dalam sebuah
Akta Notaris, yang dibuat oleh Notaris IMRAN ZUBIR DAOED, S.H. BIN
M. DAOED ;
- Bahwa, saksi pernah menjadi anggota Lembaga Sepakat tersebut sejak tahun
2008 dan pernah melihat anggaran dasarnya ;
- Bahwa, setahu saksi pengurus yang tercantum dalam akta Notaris tahun 2006
yaitu : - Ketua Umum Edi Fadhil. Ketua : Hendri Rachmadani. Sekretaris :
Muslim Gunawan. Wakil Sekretaris : Lisawati. Bendahara : Ilmastin. Wakil
Bendahara : Roslina . Sedangkan saksi hanya sebagai pegawai dibadan
pelaksana Lsm Sepakat ;
- Bahwa, pada tahun 2012 benar ada perubahan pengurus terhadap lembaga
sepakat tersebut yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 1.- yang juga dibuat
oleh Notaris IMRAN ZUBIR DAOED, S.H. BIN M. DAOED yang sekarang
terdakwa ;
- Bahwa, setahu saksi Lsm sepakat tersebut bergerak di bidang ekonomi,
demokrasi, pendampingan/ advokasi ;
- Bahwa, dalam akta perubahan No. 01.- Tahun 2012 disampulnya tertera 2
( dua ) orang penghadap yakni Ilmastin dan Muslim Gunawan, sementara dalam
akta perubahan tersebut tertera penghadap Notaris ( terdakwa ) yakni Ilmastin,
Muslem Gunawan dan Edi Fadhil ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Direkto7 ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa, hal tersebut saksi sampaikan kepada Edi Fadhil, lalu Edi Fadhilmamengatakan pada saksi “ saya di Jakarta, kapan saya menghadap “ ;
- Bahwa, saksi mendatangi Bank Panin di suruh oleh Saudara Edy Fadhil, untuk
melihat kebenaran perubahan pengurus yang dituangkan dalam Akta Notaris yang
dibuat oleh terdakwa ;
- Bahwa, waktu itu saksi foto copy satu rangkap akta perubahan tersebut dan saksi
bawa pulang setelah saksi perhatikan benar ada perubahan ;
- Bahwa, saksi tahu Lsm Sepakat berdiri Sejak tahun 2006 sedangkan saksi di
kontrak untuk bekerja di LSM sepakat tersebut sejak tahun 2008 ;
- Bahwa, setahu saksi Lsm Sepakat masih aktif ;
• Bahwa, setahu saksi saat Lsm tersebut di dirikan ada Akta Notaris yang
dibuat oleh Notaris Imran Zubir Daoed,SH. Tahun 2006 yang sekarang
terdakwa ;
• Bahwa Pengurus Lsm Sepakat pada tahun 2006, Ketua Umum Edi Fadhil,
Ketua Hendry Rachmadhani, Sekretaris Muslim Gunawan, Wakil Sekretaris
Lisawati, Bendahara Ilmastin dan Wakil Bendahara Roslina ;
• Bahwa, saksi bukan posisi Pengurus hanya pelaksana dan saksi hanya
sebagai anggota ;
• Bahwa Lsm Sepakat bergerak dalam ekonomi, Kopenrasi dan swadaya
masyarakat ;
• Bahwa, saksi ada melihat perubahan akta Notaris tersebut berupa foto copy
nya;
• Bahwa, setahu saksi apabila ada perubahan struktur kepengurusan suatu
lembaga orang yang digantikan tersebut harus hadir untuk menandatangani
persetujuan penggantian struktur kepengurusan di akta Notaris tersebut ;
• Bahwa, sewaktu saksi lihat diakta tersebut tidak mungkin karena tidak ada
diadakan rapat dan Sdra.Edy Fadhil waktu itu masih di Jakarta ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Direkto8 ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa, setahu saksi Sdra.Edy Fadhil tidak hadir menghadap NotarismaSdra.Imran Zubir Daoed pada tanggal 02 Nopember 2012 untuk melakukan
perubahan anggaran dasar LSM Sepakat dikarenakan pada saat itu Sdra.Edy
Fadhil sedang berada di Jakarta sedang mengikuti pelatihan ;
• Bahwa, pada tanggal 02 Nopember 2012 waktu itu saksi ditelpon oleh
Sdra.Edy Fadhil dan mengatakan kepada saksi yang bahwa Sdra.Ilmastin,Cs.
sudah merubah Akta Notaris tahun 2006 selanjutnya Sdra.Edy Fadhil
menyuruh saksi untuk datang ke Panik Bank Kota Lhokseumawe untuk
mengambil foto copy akta perubahan yang baru ;
• Bahwa, benar saksi ada datang ke Panik Bank untuk mengambil foto copy
akta tersebut dan saksi bawa pulang ke rumah dan selanjutnya saat
Sdra.Edy Fadhil pulang dari Jakarta baru saksi memberikan foto copy akta
perubahan yang baru tersebut ;
• Bahwa dirubah akta tersebut mungkin orang itu mau tarik uang ;
• Bahwa, setahu saksi orang tercantum namanya menghahadap 3 ( tiga )
orang tetapi yang menghadap ke Notaris 2(dua) orang ;
• Bahwa, saksi ketemu dengan Sdra.Edy Fadhil tanggal 04 Desember 2012
dan Sdra,Edy Fadhli mengatakan pada saksi bahwa salah akta perubahan ini
karena waktu diadakan perubahan tanpa Sdra.Edy Fadhil lalu Sdra.Edy
Fadhil pergi sendiri ke Kantor Notaris Sdra.Imran Zubir Daeod, SH.untuk
menanyakan tentang perubahan akta tersebut ;
• Bahwa, benar setahu saksi ada Sdra.Edy Fadhil pergi ke Panik Bank untuk
menarik uang tetapi tidak bisa lagi ditarik oleh karena sudah diblokir ;
• Bahwa, setahu saksi Sdra.Edy Fadhil mau tarik uang karena ada utang
yang belum dibayar ;
• Bahwa, setahu saksi sisa uang LSM Sepakat di Panik Bank ada sekitar
Rp.38.000.000,- ( Tiga puluh delapan juta rupiah ) ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Direkto9 ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa, setahu saksi Sdra.Ilmastin dan Sdr.Muslim Gunawan melakukanmaperubahan anggaran dasar LSM Sepakat tersebut karena mareka
berdua ingin mengambil alih LSM Sepakat tersebut ;
• Bahwa, menurut saksi melakukan perubahan anggaran dasar LSM
Sepakat pada tanggal 02 Nopember 2012 tersebut tidak sah dikarenakan
Sdra.Edy Fadhil tidak menghadap ke Notaris tersebut ;
• Bahwa, saksi tidak tahu ada diadakan rapat sebenarnya yang mengadakan
rapat adalah Ketua Umum ;
• Bahwa, waktu diadakan perubahan akta Notaris tersebut tidak ada
diadakan rapat ;
• Bahwa, setahu saksi sebelum dilakukan perubahan anggaran dasar LSM
Sepakat tahun 201 2 pernah diadakan rapat oleh ketua Umum yaitu Sdra.Edy
Fadhil dalam setahun sekali ;
• Bahwa, setahu saksi prosedur perubahan anggaran dasar LSM Sepakat
tersebut harus tahu semua anggota LSM Sepakat tersebut ;
• Bahwa, saksi sewaktu perubahan anggaran dasar LSM Sepakat
dalam tanggal 2 Nopember 2012 tidak ada ikut rapat juga sdr .Edy Fadhil ;
• Bahwa, setahu saksi yang menyerahkan perubahan anggaran dasar LSM
Sepakat tahun 2012 pada Notaris Sdra.Imran Zubir Daoed berdua yaitu
Sdra.Ilmastin dan Muslim Gunawan ;
• Bahwa, setahu saksi yang melaporkan pada polisi masalah perobahan
anggaran dasar lembaga serikat pengembang swadaya masyarakat
( Sepakat ) No.1 tahun 2012 Sdra.Edy Fadhil oleh karena Sdra.Edy Fadhil
merasa dirugikan ;
• Bahwa, saksi membenarkan semua keterangannya di hadapan Polisi
tersebut ;
2. ILMASTIN,S.PD.IBin RUSLI , dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Direkto10ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa, benar saksi ikut dalam kepengurusan serikat pengembang swadyamaMasyarakat ( sepakat ), berdiri pada tahun 2006, dengan akta Notaris Nomor :
09.- tanggal, 18 Oktober 2006 ;
- Bahwa, benar saksi ikut selaku pendiri dan merangkap sebagai bendahara di LSM
sepakat tersebut ;
- Bahwa, setahu saksi Akta pendirian Lembaga sepakat dituangkan dalam sebuah
Akta Notaris No. 09 tersebut dibuat oleh Notaris IMRAN ZUBIR DAOED, S.H.
BIN M. DAOED ;
- Bahwa, sebagai pengurus Lsm Sepakat tersebut terdiri dari : Ketua Umum :
Edi Fadhil. Ketua : Hendri Rachmadani. Sekretaris : Muslim Gunawan.
Wakil Sekretaris : Lisawati. Bendahara Saksi sendiri. Wakil Bendahara
Roslina ;
- Bahwa, pada tahun 2012 benar ada perubahan pengurus terhadap lembaga
sepakat tersebut yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 01,- yang juga dibuat
oleh Notaris IMRAN ZUBIR DAOED, S.H. BIN M. DAOED yang sekarang
terdakwa ;
- Bahwa, setahu saksi Lsm sepakat tersebut bergerak di bidang pemberdayaan,
ekonomi, dan lain-lain ;
- Bahwa, benar Lsm Sepakat mempunyai rekening Bank di Bank BRI berupa
tabungan, Bank Mandiri dan Bank Panin berupa Giro ;
- Bahwa, benar tanggal, 02 November 2012 sekira jam 10.00 Wib saksi bersama
Muslim Gunawan ada menjumpai/menghadap terdakwa
di Kantornya yaitu Kantor Notaris IMRAN ZUBIR DAOED,S.H. BIN M. DAUD, di
jalan Pang Lateh Desa Simpang Empat Kec. Banda sakti Kota Lhokseumawe,
guna untuk melakukan perubahan Akta Notaris No. 09.- tanggal, 18 Oktober
2006 tentang anggaran dasar LSM sepakat dengan memberikan dokumen
sebagai dasar perubahan kepada terdakwa selaku Notaris ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Direkto11ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa, benar yang datang menghadap Terdakwa ( Notaris ) tersebut saksimabersama Muslim Gunawan, sedangkan saksi Edi Fadhil tidak menghadap ;
- Bahwa, tujuan saksi melakukan perubahan akta Notaris No. 09.- tanggal, 18
Oktober 2006, karena masa badan Pengurus sudah habis yaitu tahun 2009,
karena tidak ada pertanggung jawaban dari Ketua Umum yang lama baik secara
administratif maupun finansial dari Edi Fadhil selaku Ketua terhadap
pertanggung jawaban aset Lsm Sepakat ;
- Bahwa, benar saksi ada mendatangi Bank Panin untuk mengajukan perubahan
Spesimen ( pergantian tanda tangan ) dengan menggunakan akta Notaris
Perubahan No. 01,- tanggal, 02 November 2012 yang di keluarkan oleh
terdakwa ;
• Bahwa, setahu saksi Sdra.Edy Fadhil tidak hadir menghadap Notaris
Sdra.IMRAN ZUBIR DAOED, S.H BIN M. DAOED, pada tanggal 02
Nopember 2012 untuk melakukan perubahan anggaran dasar LSM Sepakat
dikarenakan pada saat itu Sdra.Edy Fadhil sedang berada di Jakarta sedang
mengikuti pelatihan ;
• Bahwa, benar saksi ada datang ke Panik Bank untuk melakukan penarikan
uang program kegiatan di Lsm Sepakat yang ada di Bank Panin Kota
Lhokseumawe, namun tidak dapat saksi cairkan karena ada sejumlah cek
yang masih dipegang oleh pengurus lama yakni Edi Fadhil ;
• Bahwa, benar akibat perubahan Akta Notaris No. 01.- tanggal, 02 November
2012, Edi Fadhil sebagai badan pengurus yang lama tidak bisa lagi menarik
uang ataupun melakukan tanda tangan terhadap rekening Giro milik Lsm
Sepakat yang berada di Bank Panin Kota Lhokseumawe ;
• Bahwa, saksi membenarkan barang bukti di perlihatkan dipersidangan ;
• Bahwa, setahu saksi sisa uang LSM Sepakat di Panik Bank ada sekitar
Rp.38.000.000,- ( Tiga puluh delapan juta rupiah ) ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Direkto12ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa, setahu saksi yang melaporkan pada polisi masalah perobahanmaanggaran dasar lembaga serikat pengembang swadaya masyarakat
( Sepakat ) No.1 tahun 2012 Sdra.Edy Fadhil oleh karena Sdra.Edy Fadhil
merasa dirugikan ;
• Bahwa, Akibat perubahan akta tersebut sekarang LSM Sepakat tersebut
Sementara tidak bisa dilaksanakan ;
• Bahwa, saksi membenarkan semua keterangannya di hadapan Polisi
tersebut ;
3. TINAMALINDABinti Alm.M.SAID, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya
telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, benar tanggal, 02 November 2012 sekira jam 10.00 Wib saksi melihat
Ilmastin dan Muslim Gunawan ada menjumpai/menghadap
terdakwa di Kantornya yaitu Kantor Notaris IMRAN ZUBIR DAOED,S.H. BIN
DAOED, di jalan Pang Lateh Desa Simpang Empat Kec. Banda sakti Kota
Lhokseumawe, guna untuk melakukan perubahan Akta Notaris No. 09.- tanggal,
18 Oktober 2006 tentang anggaran dasar LSM sepakat dengan memberikan
dokumen sebagai dasar perubahan kepada terdakwa selaku Notaris ;
- Bahwa, benar yang datang menghadap Terdakwa ( Notaris ) tersebut saksi tahu
Ilmastin dan Muslim Gunawan, sedangkan saksi Edi Fadhil tidak menghadap ;
- Bahwa, benar yang mengetik akta Notaris No. 01 tanggal, 02 November 2012,
saksi dan terdakwa, karena saksi bekerja pada kantor Notaris tersebut ;
- Bahwa, benar apa yang sudah saksi ketik lalu dibaca oleh terdakwa ;
- Bahwa, benar setahu saksi apabila orang tidak datang menghadap Notaris dalam
akta tidak boleh dibuat ia datang menghadap ;
- Bahwa, setahu saksi Akta Notaris tersebut harus dibacakan kembali dihadapan
penghadap ;
- Bahwa, saksi membenarkan semua keterangannya yang sudah pernah diperiksa
dihadapan penyidik Polri ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Direkto13ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
4. EDY FADHIL BIN ILYAS, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telahmamenerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi tahu serikat pengembang swadya Masyarakat ( sepakat ), berdiri
pada tahun 2006, dengan akta Notaris Nomor : 09.- Tanggal, 18 Oktober 2006 ;
- Bahwa, setahu saksi Akta pendirian Lembaga sepakat dituangkan dalam sebuah
Akta Notaris, yang dibuat oleh Notaris IMRAN ZUBIR DAOED, S.H. BIN
M. DAOED ;
- Bahwa, benar pengurus yang tercantum dalam akta Notaris tahun 2006 yaitu : -
Ketua Umum saksi sendiri ( Edi Fadhil. ) Ketua : Hendri Rachmadani.
Sekretaris : Muslim Gunawan. Wakil Sekretaris : Lisawati. Bendahara
: Ilmastin. Wakil Bendahara : Roslina . Sedangkan saksi hanya sebagai
pegawai dibadan pelaksana Lsm Sepakat ;
- Bahwa, benar sejak tahun 2006 sampai sekarang secara tidak ada perubahan akta
Notaris secara konstitusional, namun pada tanggal, 02 Nopember 2012 saksi
mengetahui ada terjadi perubahan Akta Notaris No. 01 tanggal, 02 November
2012 tentang susunan pengurus yang baru terdiri dari : Ketua Umum : Muslim
Gunawan. Ketua : Zulfikar. Sekretaris : Muzakir. Wakil Sekretaris Iskandar.
Bendahara : Ilmastin. Wakil Bendahara Lisawati ;
- Bahwa, benar perubahan pengurus terhadap lembaga sepakat tersebut yang
dituangkan dalam Akta Notaris No. 1.- yang juga dibuat oleh Notaris IMRAN
ZUBIR DAOED, S.H. BIN M. DAOED yang sekarang terdakwa ;
- Bahwa, setahu saksi Lsm sepakat tersebut bergerak di bidang ekonomi,
demokrasi, pendampingan/ advokasi ;
- Bahwa, dalam akta perubahan No. 01.- Tahun 2012 disampulnya tertera 2
( dua ) orang penghadap yakni Ilmastin dan Muslim Gunawan, sementara dalam
isi akta perubahan tersebut tertera penghadap Notaris ( terdakwa ) yakni
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Direkto14ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Ilmastin, Muslem Gunawan dan saksi ( Edi Fadhil ) sementara saksi pada saatmaitu sedang berada diluar aceh di depok, Jakarta ;
- Bahwa, berita perubahan akta tersebut saksi ketahui dari pegawai Bank Panin
bernama Diki Arlian lalu saksi mengatakan pada Diki Arlian “ saya di Jakarta,
kapan saya menghadap “ ;
- Bahwa, sepulangnya saksi dari jakarta saksi mendapat foto copy perubahan Akta
No. 01 tersebut dari saksi Muksalmina ;
- Bahwa, setelah mendapat foto copy tersebut saksi mendatangi terdakwa pada
hari Rabu tanggal, 07 November 2012 dan memberitahu pada terdakwa bahwa
saksi tidak ada menghadap terdakwa, karena saksi sedang berada di Jakarta dan
pada saat itu terdakwa mengatakan pada saksi “ bahwa saksi dalam akta yang
lama hadir dan sebagai pengurus sehingga tidak ada masalah dan ini merupakan
kode etik notaris “ ;
• Bahwa, setahu saksi saat Lsm tersebut di dirikan ada Akta Notaris yang
dibuat oleh Notaris Imran Zubir Daoed,SH. Tahun 2006 yang sekarang
terdakwa ;
• Bahwa, saksi ada melihat perubahan akta Notaris tersebut berupa foto copy
nya;
• Bahwa, setahu saksi apabila ada perubahan struktur kepengurusan suatu
lembaga orang yang digantikan tersebut harus hadir untuk menandatangani
persetujuan penggantian struktur kepengurusan di akta Notaris tersebut ;
• Bahwa, benar setahu saksi Panik Bank untuk menarik uang tidak bisa lagi
ditarik oleh karena sudah diblokir ;
• Bahwa, hal ini saksi tahu saat mau tarik uang karena ada utang yang belum
dibayar ;
• Bahwa, setahu saksi sisa uang LSM Sepakat di Panik Bank ada sekitar
Rp.38.000.000,- ( Tiga puluh delapan juta rupiah ) ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Direkto15ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa, setahu saksi Sdra.Ilmastin dan Sdr.Muslim Gunawan melakukanmaperubahan anggaran dasar LSM Sepakat tersebut karena mareka
berdua ingin mengambil alih LSM Sepakat tersebut ;
• Bahwa, waktu diadakan perubahan akta Notaris tersebut tidak ada
diadakan rapat ;
• Bahwa, setahu saksi prosedur perubahan anggaran dasar LSM Sepakat
tersebut harus tahu semua anggota LSM Sepakat tersebut ;
• Bahwa, benar saksi yang melaporkan pada polisi masalah perobahan
anggaran dasar lembaga serikat pengembang swadaya masyarakat
( Sepakat ) No.0 1.- tahun 2012 karena saksi merasa dirugikan ;
• Bahwa, saksi membenarkan semua keterangannya di hadapan Polisi
tersebut ;
5. MUSLEMGUNAWAN,S.SosBin SUWARDI, dibawah sumpah sesuai dengan
agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, benar saksi ikut dalam kepengurusan serikat pengembang swadya
Masyarakat ( sepakat ), berdiri pada tahun 2006, dengan akta Notaris Nomor :
09.- tanggal, 18 Oktober 2006 ;
- Bahwa, benar saksi ikut selaku pendiri dan merangkap sebagai bendahara di LSM
sepakat tersebut ;
- Bahwa, setahu saksi Akta pendirian Lembaga sepakat dituangkan dalam sebuah
Akta Notaris No. 09 tersebut dibuat oleh Notaris IMRAN ZUBIR DAOED, S.H.
BIN M. DAOED ;
- Bahwa, sebagai pengurus Lsm Sepakat tersebut terdiri dari : Ketua Umum :
Edi Fadhil. Ketua : Hendri Rachmadani. Sekretaris : saksi sendiri. Wakil
Sekretaris : Lisawati. Bendahara Ilmastin. Wakil Bendahara Roslina ;
- Bahwa, pada tahun 2012 benar ada perubahan pengurus terhadap lembaga
sepakat tersebut yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 01,- yang juga dibuat
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Direkto16ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idma oleh Notaris IMRAN ZUBIR DAOED, S.H. BIN M. DAOED yang sekarang
terdakwa ;
- Bahwa, setahu saksi Lsm sepakat tersebut bergerak di bidang pemberdayaan,
ekonomi, dan lain-lain ;
- Bahwa, benar Lsm Sepakat mempunyai rekening Bank di Bank BRI berupa
tabungan, Bank Mandiri dan Bank Panin berupa Giro ;
- Bahwa, benar tanggal, 02 November 2012 sekira jam 10.00 Wib saksi bersama
Ilmastin ada menjumpai/menghadap
terdakwa di Kantornya yaitu Kantor Notaris IMRAN ZUBIR DAOED,S.H., di jalan
Pang Lateh Desa Simpang Empat Kec. Banda sakti Kota Lhokseumawe,
guna untuk melakukan perubahan Akta Notaris No. 09.- tanggal, 18 Oktober
2006 tentang anggaran dasar LSM sepakat dengan memberikan dokumen
sebagai dasar perubahan kepada terdakwa selaku Notaris ;
- Bahwa, benar yang datang menghadap Terdakwa ( Notaris ) tersebut saksi
bersama Ilmastin, sedangkan saksi Edi Fadhil tidak menghadap ;
- Bahwa, tujuan saksi melakukan perubahan akta Notaris No. 09.- tanggal, 18
Oktober 2006, karena masa badan Pengurus sudah habis yaitu tahun 2009,
karena tidak ada pertanggung jawaban dari Ketua Umum yang lama baik secara
administratif maupun finansial dari Edi Fadhil selaku Ketua terhadap
pertanggung jawaban aset Lsm Sepakat ;
- Bahwa, benar saksi ada mendatangi Bank Panin untuk mengajukan perubahan
Spesimen ( pergantian tanda tangan ) dengan menggunakan akta Notaris
Perubahan No. 01,- tanggal, 02 November 2012 yang di keluarkan oleh
terdakwa ;
• Bahwa, setahu saksi Sdra.Edy Fadhil tidak hadir menghadap Notaris
Sdra.Imran Zubir Daoed pada tanggal 02 Nopember 2012 untuk melakukan
perubahan anggaran dasar LSM Sepakat dikarenakan pada saat itu Sdra.Edy
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Direkto17ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idma Fadhil sedang berada di Jakarta sedang mengikuti pelatihan ;
• Bahwa, benar saksi ada datang ke Panik Bank untuk melakukan penarikan
uang program kegiatan di Lsm Sepakat yang ada di Bank Panin Kota
Lhokseumawe, namun tidak dapat saksi cairkan karena ada sejumlah cek
yang masih dipegang oleh pengurus lama yakni Edi Fadhil ;
• Bahwa, benar akibat perubahan Akta Notaris No. 01.- tanggal, 02 November
2012, Edi Fadhil sebagai badan pengurus yang lama tidak bisa lagi menarik
uang ataupun melakukan tanda tangan terhadap rekening Giro milik Lsm
Sepakat yang berada di Bank Panin Kota Lhokseumawe ;
• Bahwa, saksi membenarkan barang bukti di perlihatkan dipersidangan ;
• Bahwa, setahu saksi sisa uang LSM Sepakat di Panik Bank ada sekitar
Rp.38.000.000,- ( Tiga puluh delapan juta rupiah ) ;
• Bahwa, setahu saksi yang melaporkan pada polisi masalah perobahan
anggaran dasar lembaga serikat pengembang swadaya masyarakat
( Sepakat ) No.1 tahun 2012 Sdra.Edy Fadhil oleh karena Sdra.Edy Fadhil
merasa dirugikan ;
• Bahwa, Akibat perubahan akta tersebut sekarang LSM Sepakat tersebut
Sementara tidak bisa dilaksanakan ;
• Bahwa, saksi membenarkan semua keterangannya di hadapan Polisi
tersebut ;
6. DIKIARLIAN Bin M.NASIRALI, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya
telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, benar saksi sebagai Karyawan pada bank Panin Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa, benar pada suatu hari saksi sudah lupa saksi Ilmastin dan Gunawan ada
membawa perubahan Akta Lsm Sepakat di Bank Panin Kota Lhokseumawe, yang
saat itu saksi menerimanya ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Direkto18ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idma - Bahwa, kedatangan mereka untuk mencairkan Dana atau uang Lsm Sepakat yang
di Bank Panin ;
- Bahwa, benar pengurus yang tercantum dalam akta Notaris tahun 2006 yaitu : -
Ketua Umum saksi sendiri ( Edi Fadhil. ) Ketua : Hendri Rachmadani.
Sekretaris : Muslim Gunawan. Wakil Sekretaris : Lisawati. Bendahara
: Ilmastin. Wakil Bendahara : Roslina .
- Bahwa, benar saksi mengetahui ada terjadi perubahan Akta Notaris No. 01
tanggal, 02 November 2012 tentang susunan pengurus yang baru terdiri dari :
Ketua Umum : Muslim Gunawan. Ketua : Zulfikar. Sekretaris : Muzakir. Wakil
Sekretaris Iskandar. Bendahara : Ilmastin. Wakil Bendahara Lisawati ;
- Bahwa, benar perubahan pengurus terhadap lembaga sepakat tersebut yang
dituangkan dalam Akta Notaris No. 1.- yang juga dibuat oleh Notaris IMRAN
ZUBIR DAOED, S.H. BIN M. DAOED yang sekarang terdakwa ;
- Bahwa, setahu saksi Lsm sepakat tersebut bergerak di bidang ekonomi,
demokrasi, pendampingan/ advokasi ;
- Bahwa, saksi memberi tahu pada saksi Edi Fadhli berita perubahan akta tersebut
lalu saksi mengatakan pada Diki Arlian “ saya di Jakarta, kapan saya
menghadap “ ;
- Bahwa, atas permintaan saksi Edi Fadhli saksi memberikan foto copy perubahan
Akta No. 01 tersebut kepada saksi Muksalmina ;
- Bahwa, setahu saksi saat Lsm tersebut di dirikan ada Akta Notaris yang dibuat
oleh Notaris Imran Zubir Daoed,SH. Tahun 2006 yang sekarang terdakwa ;
• Bahwa, saksi ada melihat perubahan akta Notaris tersebut ;
• Bahwa, setahu saksi apabila ada perubahan struktur kepengurusan suatu
lembaga orang yang digantikan tersebut harus hadir untuk menandatangani
persetujuan penggantian struktur kepengurusan di akta Notaris tersebut ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Direkto19ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa, benar Panik Bank belum bisa memberikan penarikan uang karenamalagi diblokir ;
• Bahwa, setahu saksi sisa uang LSM Sepakat di Panik Bank ada sekitar
Rp.38.000.000,- ( Tiga puluh delapan juta rupiah ) ;
• Bahwa, setahu saksi Sdra.Ilmastin dan Sdr.Muslim Gunawan melakukan
perubahan anggaran dasar LSM Sepakat tersebut karena mareka
berdua ingin mengambil alih LSM Sepakat tersebut ;
• Bahwa, saksi membenarkan semua keterangannya di hadapan Polisi
tersebut ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa
menyatakan ada yang benar dan ada tidak yang benar ;
Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga
mengajukan bukti surat berupa :
• 1(satu) buah Akte Notaris Imran Zubir Daoed,SH ( asli ) berdasarkan
SK.Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor : C-389.HT.03.01-Tahun 2005
Tanggal 05 Desember 2005, dengan Nomor 09, Tanggal 18 Oktober 2006
Lembaga Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat “ ( SEPAKAT) “ ;
• 1(satu) buah Akte Notaris Imran Zubir Daoed,SH ( asli) berdasarkan SK.
Menteri Hukum dan Ham RI, Nomor : C-389.HT.03.01-Tahun 2005 Tanggal
05 Desember 2005, dengan Nomor 01, Tanggal 02 Nopember 2012 tentang
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Lembaga Serikat Pengembang Swadaya
Masyarakat ‘ ( SEPAKAT ) ;
• 1(satu) lembar Daftar Absensi Rapat Anggota II Lembaga Sepakat, Hari
Senin tanggal 29 Oktober 2012 ;
• 2(dua) lembar Notulen Rapat Anggota LSM Sepakat LhokseumaWe, hari
Senin tanggal 29 Oktober 2012 ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Direkto20ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• 2(dua) lembar Berita Acara Rapat Anggota LSM Sepakat Lhokseumawe harimaSenin tanggal, 29 Oktober 2012 ;
Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah sesuai sebagai mana
disyaratkan oleh undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diterima sebagai
alat bukti ;
Menimbang, bahwa untuk menyangkal apa yang yang menjadi dakwaan
penuntut umum tersebut di atas, terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge
( saksi yang meringankan ) ;
Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan
dari Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, benar terdakwa sebagai Notaris, beralamat di Jalan Panglateh Desa
Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan SK. Menteri
Hukum dan HAM Nomor : C-389.HT.03.01-Th.2005, tanggal, 05 Desember
2005 ;
- Bahwa, pada tanggal, 02 November 2012, terdakwa pernah membuat Akta
Notaris dengan No. 01.- tanggal, 02 November 2012 tentang perubahan
Anggaran dasar Lsm Sepakat di Kantor terdakwa sendiri atas permintaan saksi
Ilmastin dan saksi Muslim Gunawan ;
- Bahwa, benar perubahan Akta Lembaga sepakat dituangkan dalam sebuah Akta
Notaris No. 01.- tersebut dibuat oleh terdakwa selaku Notaris IMRAN ZUBIR
DAOED, S.H. BIN M. DAOED ;
- Bahwa, terdakwa buat perubahan akta Notaris tersebut atas dasar hasil ataupun
Berita acara rapat para anggota Lsm Sepakat pada hari Senin, tanggal, 29
Oktober 2012, pukul 14.00 Wib, yang diserahkan oleh saksi Ilmasin dan saksi
Muslim Gunawan kepada terdakwa ;
- Bahwa, sebagai pengurus Lsm Sepakat lama tersebut terdiri dari : Ketua
Umum : Edi Fadhil. Ketua : Hendri Rachmadani. Sekretaris : Muslim
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Direkto21ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Gunawan. Wakil Sekretaris : Lisawati. Bendahara Saksi sendiri. WakilmaBendahara Roslina ;
- Bahwa, benar dalam akta perubahan anggaran dasar Lsm Sepakat No. 01.-
terdakwa mencantumkan nama saksi Edi Fdhil ikut menghadap terdakwa saat
pembuatan, pada hal saat itu benar ia tidak ada datang menghadap ;
- Bahwa, benar saksi Ilmastin dan saksi Muslim Gunawan saat menghadap terdakwa
tidak ada membawa surat kuasa dari saksi Edi Fadhil ;
- Bahwa, benar terdakwa telah melakukan kekilafan dalam membuat Akta Notaris
No. 01.- tahun 2012 dengan membuat nama Edi Fadhil sebagai penghadap,
karena pada saat itu begitu selesai akta langsung dibawa oleh saksi Ilmastin dan
Saksi Muslim Gunawan ke Bank Panin ;
- Bahwa, setahu terdakwa Lsm sepakat tersebut bergerak di bidang
pemberdayaan, ekonomi, dan lain-lain ;
- Bahwa, benar Lsm Sepakat mempunyai rekening Bank di Bank BRI berupa
tabungan, Bank Mandiri dan Bank Panin berupa Giro ;
- Bahwa, benar yang datang menghadap Terdakwa ( Notaris ) saksi Ilmastin
bersama Muslim Gunawan, sedangkan saksi Edi Fadhil tidak menghadap ;
- Bahwa, tujuan saksi Ilmastin dan Saksi Muslim Gunawan menghadap terdakwa
menyatakan kepada terdakwa untuk melakukan perubahan akta Notaris No. 09.-
tanggal, 18 Oktober 2006, karena masa badan Pengurus sudah habis yaitu tahun
2009, karena tidak ada pertanggung jawaban dari Ketua Umum yang lama baik
secara administratif maupun finansial dari saksi Edi Fadhil selaku Ketua
terhadap pertanggung jawaban aset Lsm Sepakat ;
• Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan
dipersidangan;
• Bahwa, benar yang melaporkan pada polisi masalah perobahan
anggaran dasar lembaga serikat pengembang swadaya masyarakat
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Direkto22ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
( Sepakat ) No.1 tahun 2012 Sdra.Edy Fadhil oleh karena Sdra.Edy Fadhilmamerasa dirugikan ;
• Bahwa, Akibat perubahan akta tersebut sekarang LSM Sepakat tersebut
Sementara tidak bisa dilaksanakan ;
Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan
tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat
dalam putusan ini ;
Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan
apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat
menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti
yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa ;
Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak
pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah fakta-fakta hukum yang telah
terungkap tersebut di atas, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang
didakwakan oleh penuntut umum ;
Menimbang, bahwa terdakwa didakwaan oleh penuntut umum dalam
dakwaannya yang disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 264 ayat (1) ke-1
KUHP ;
Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan yang tercantum dalam
dakwaan tersebut diatas, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
1. BARANG SIAPA ;
2. DENGAN SENGAJA MEMBUAT SURAT PALSU ;
3. TERHADAP AKTA OTENTIK ;
UNSUR KE-1:BARANGSIAPA :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Direkto23ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah orangmaatau persoon sebagai pelaku perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya ;
Menimbang, bahwa orang yang disangka/didakwa telah melakukan
perbuatan pidana adalah IMRAN ZUBIR DAOED,SH. Bin M. DAOED dengan
identitas lengkap tersebut dalam surat dakwaan , dimana menurut penilaian
majelis Hakim, Terdakwa , IMRAN ZUBIR DAOED,SH. Bin M. DAOED, tersebut
adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dimintakan
pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi ;
UNSUR KE-2:DENGAN SENGAJA MEMBUAT SURAT PALSU ;
Menimbang, bahwa pengertian “ Membuat surat palsu “ dapat di artikan Isi
dari surat/akte ini tidak berdasarkan kebenaran, tetapi bertentangan dengan
kebenaran ;
Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan keinsyafan/
kesadaran yang nyata dan akibat perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh
pelaku. Artinya, bahwa si pelaku benar-benar mengetahui, bahwa surat yang ia
palsu kan tersebut, akan ada akibat hukumnya ;
Menimbang, bahwa Selanjutnya surat yang dipalsu itu harus suatu surat
yang antara lain adalah dapat menerbitkan suatu hak, misalnya : Akta otentik, ijazah,
karcis tanda masuk, surat andil, dan sebagainya ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi
Ilmastin, S.pd.i . Bin Rusli, dan Saksi Muslim Gunawan, S.Sos Bin Suwandi serta
keterangan terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal, 02 Nopember 2012 sekitar
Jam 10.00 Wib, dimana saksi-saksi tersebut datang menghadap terdakwa ke Kantor
Notaris IMRAN ZUBIR DAOED,S.H., di jalan Pang Lateh Desa Simpang empat
Kec.Banda sakti Kota Lhokseumawe, untuk melakukan perubahan anggaran Dasar
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Direkto24ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Lembaga Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat ( SEPAKAT ), bahwa paramasaksi tersebut memberikan dokumen sebagai dasar perubahan anggaran dasar
kepada terdakwa berupa daftar absen rapat anggota-II lembaga Sepakat, Notulen
Rapat Anggota Lsm Sepakat Lhokseumawe, Berita-acara Rapat Anggota Lsm
Sepakat Lhokseumawe dan Foto suasana rapat anggota Lembaga sepakat. Bahwa
setelah saksi Ilmastin dan saksi Gunawan, memberikan dokumen sebagai dasar
perubahan kepada terdakwa untuk di Verifikasi, kemudian terdakwa melakukan
Verifikasi terhadap dokumen tersebut dan selanjutnya terdakwa membuat minuta
akta ( asli akta Notaris ) Nomor : 01, tanggal, 02 November 2012 tentang
Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat
( Sepakat ) ;
Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, berdasarkan
keterangan terdakwa dan keterangan saksi Edi Fadhil bahwa saat membuat minuta
akta ( asli akta notaris ) Nomor : 01,- Tanggal, 02 November 2012 tersebut,
terdakwa melakukan pemalsuan isi surat/akta tersebut yang tidak sesuai
sebagaimana kebenarannya, dimana proses pembuatan akta otentik Nomor : 01,-
tanggal, 02 November 2012 tersebut dengan cara menyebutkan nama saksi Edi
Fadhil sebagai salah satu orang yang menghadap dihadapan terdakwa dengan
mencantumkan nama Tuan Edi Fadhil, lahir di Lamraya pada tanggal, 16 Juni 1984 (
seribu sembilan ratus delapan puluh empat ) wiraswasta, bertempat tinggal di Desa
Cot Jambo, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, pada hal Tuan Edi Fadhil/
saksi Edi Fadhil tersebut sebagaimana tertuang didalam Akta Notaris yang dibuat
terdakwa, tidak pernah menghadap dihadapan terdakwa untuk pembuatan akta
perubahan anggaran dasar Lsm Sepakat Nomor : 01,- Tanggal, 02 November
2012 tersebut karena saat akta dibuat Tuan Edi Fadhil sedang ada diluar aceh, hal
ini saksi Edi Fadhli merasa sangat dirugikan oleh perbuatan terdakwa karena
mencantumkan namanya pada akta yang dibuat oleh terdakwa, dimana Edi Fadhil
disamping telah dirugikan, juga selaku ketua Umum Lsm Sepakat tidak dapat
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Direkto25ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
menarik uang LSm sepakat yang masih tersimpan di Bank Panin KotamaLhokseumawe, guna operasional Lsm tersebut ;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, majelis
Hakim meyakini unsur ke-2 Pemalsuan Surat telah Terpenuhi ;
UNSUR KE-3:TERHADAPAKTA OTENTIK :
Menimbang, bahwa menurut Pasal 1868 KUHPerdata yang dimaksud
dengan “ Akta Otentik “ adalah surat-surat yang dibuat oleh pegawai negeri
yang diberi kekuasaan oleh Undang-undang untuk menyusun surat-surat
semacam itu dan hanya mengenai hal-hal yang masuk kedalam lingkungan
kekuasaan pegawai tersebut dan ditempat dimana pegawai negeri itu mempunyai
hak ;
Menimbang, bahwa pengertian “ Akta Notaris “ adalah akta otentik yang
dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan
dalam Undang-undang Nomor : 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari
keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti
surat, pada hari Jum’at, tanggal, 02 November 2012 sekira pukul 10.00 Wib
saksi bernama Ilmastin dan saksi Muslim Gunawan, datang menghadap
terdakwa di Kantor Notaris IMRAN ZUBIR DAOED.S.H, di jalan Pang Lateh Desa
Simpang Empat Kecmatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe guna untuk melakukan
perubahan anggaran dasar Lembaga Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat
( SEPAKAT ) ;
Menimbang, bahwa maksud saksi Ilmastin dan saksi Muslim Gunawan,
melakukan perubahan anggaran dasar Lsm sepakat tersebut, karena Lsm tersebut
masa kepengurusan sudah lewat waktu, juga untuk menarik uang Lsm sepakat yang
masih ada di Panin Bank ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Direkto26ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa dalam akta perubahan anggaran LSM Sepakat tersebutmayaitu No. 01,- Tanggal, 02 November 2012, ikut dibuat oleh terdakwa para
penghadap selain saksi Ilmastin dan Gunawan, juga Tuan Edi Fadhil ;
Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, berdasarkan
keterangan terdakwa dan keterangan saksi Edi Fadhil bahwa saat membuat minuta
akta ( asli akta notaris ) Nomor : 01,- Tanggal, 02 November 2012 tersebut,
terdakwa telah melakukan pemalsuan data terhadap surat akta Notaris/akta otentik
Nomor : 01,- tanggal, 02 November 2012 tersebut dengan cara membuat pada
akta otentik tersebut sebagai penghadap dihadapan terdakwa dengan
mencantumkan nama Tuan Edi Fadhil, lahir di Lamraya pada tanggal, 16 Juni 1984
( seribu sembilan ratus delapan puluh empat ) wiraswasta, bertempat tinggal di Desa
Cot Jambo, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, pada hal Tuan Edi
Fadhil/ saksi Edi Fadhil tersebut sebagaimana tertuang didalam Akta Notaris yang
dibuat terdakwa tidak pernah menghadap dihadapan terdakwa untuk pembuatan
akta Notaris Nomor : 01,- Tanggal, 02 November 2012 tersebut karena saat akta
dibuat Tuan Edi Fadhil sedang ada diluar aceh ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, tujuan saksi Ilmastin
dan saksi Muslim Gunawan, melakukan perubahan anggaran dasar LSM Sepakat
tersebut untuk melakukan penarikan uang program kegiatan di Lembaga LSM
Sepakat yang tersimpan di Bank PANIN Kota Lhokseumawe sejumlah Rp.
38.000.000, ( tiga puluh delapan juta rupiah ), dengan membawa ke Bank Panin
Akta Notaris No. 01,- tanggal, 02 November 2012 yang dibuat oleh terdakwa, yang
saat akta dibuat tanpa dihadri oleh penghadap Tuan Edi Fadhil tersebut, guna
perubahan spesimen ( pergantian tanda tangan ) atau pengkinian data Lsm Sepakat
pada Bank Panin tersebut, maka dengan adanya perubahan Spesimen tersebut di
Bank Panin, saksi Edi Fadhil yang sebelumnya selaku Ketua Umum dalam
susunan Pengurus Lsm Sepakat bisa mencairkan uang di Bank Panin tersebut,
akhirnya tidak dapat lagi melakukan penarikkan uang ataupun melakukan tanda
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Direkto27ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tangan terhadap rekening Giro milik Lsm Sepakat, hal tersebut diketahui oleh saksimaEdi Fadhil setelah mendapat informasi dari Bank Panin, maka saat itu saksi Edi
Fadhil meminta kepada Bank Panin untuk memblokir lebih dahulu uang program
tersebut sehingga saksi Ilmastin dan saksi Muslim Gunawan belum dapat
melakukan penarikan uang program Lsm Sepakat sejumlah Rp. 38.000.000 ( tiga
puluh delapan juta rupiah ) yang tersimpan di Bank Panin tersebut ;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim
berkesimpulan unsur ke-3 telah terpenuhi ;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal
264 ayat (1 ) ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal
telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan tunggal tersebut ;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah,
maka kepadanya wajib untuk dijatuhi hukuman ;
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar
putusan di bawah ini ;
Menimbang, bahwa kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar ongkos
perkara ;
Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman, terlebih
dahulu akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal
yang meringankan bagi diri terdakwa ;
Hal-halyang memberatkan :
- Perbuatan terdakwa Merugikan keanggotaan Lsm Sepakat itu sendiri sehingga
uang yang semestinya bisa dicairkan, akhirnya di bekukan untuk sementara oleh
pihak Bank ;
Hal-halyang meringankan :
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Direkto28ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga anak dan isteri ;maMenimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal
yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan
pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan
atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik
agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dikemudian hari
tidak terulang lagi, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila
Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan
dibawah ini ;
Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan
berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan
mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh
Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan
dijatuhkan pada Terdakwa ;
Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari
lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang
dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHAP serta Majelis Hakim
tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa
dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;
Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat majelis Hakim,
hukuman yang akan dijatuhkan di bawah ini adalah telah sesuai dengan kepatutan
hukum dan rasa keadilan ;
Mengingat, ketentuan pasal 264 ayat ( 1 ) ke- 1 KUHPidana maupun
undang-undang lain yang bersangkutan ;
M E N G A D I L I
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
Direkto29ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Menyatakan, bahwa Terdakwa, IMRAN ZUBIR DAOED,S.H, BIN M. DAOEDmatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
Pemalsuan Akta Otentik “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 2 ( dua ) bulan ;
- Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
- 1(satu) buah Akte Notaris Imran Zubir Daoed,SH ( asli ) berdasarkan SK.Menteri
Hukum dan HAM RI, Nomor : C-389.HT.03.01-Tahun 2005 Tanggal 05
Desember 2005, dengan Nomor 09, Tanggal 18 Oktober 2006 Lembaga
Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat “ ( SEPAKAT) “ ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Lembaga Serikat Pengembang
Swadaya masyarakat ( SEPAKAT ) ;
• 1(satu) buah Akte Notaris Imran Zubir Daoed,SH ( asli) berdasarkan SK.
Menteri Hukum dan Ham RI, Nomor : C-389.HT.03.01-Tahun 2005 Tanggal
05 Desember 2005, dengan Nomor 01, Tanggal 02 Nopember 2012 tentang
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Lembaga Serikat Pengembang Swadaya
Masyarakat ‘ ( SEPAKAT ) ;
• 1(satu) lembar Daftar Absensi Rapat Anggota II Lembaga Sepakat, Hari
Senin tanggal 29 Oktober 2012 ;
• 2(dua) lembar Notulen Rapat Anggota LSM Sepakat LhokseumaWe, hari
Senin tanggal 29 Oktober 2012 ;
• 2(dua) lembar Berita Acara Rapat Anggota LSM Sepakat Lhokseumawe hari
Senin tanggal, 29 Oktober 2012 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
Direkto30ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00ma( Dua ribu rupiah ) ;
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Lhokseumawe pada hari Senin, tanggal, 29 April 2013, oleh kami INRAWALDI,
S.H.,M.H sebagai Hakim ketua, H.SUPRIADI, S.H.,M.H dan TUTY ANGGRAINI,
S.H. masing - masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua tersebut
dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh
BURHANUDDIN, selaku panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan
dihadiri oleh FAKHRILLAH jaksa/ penuntut umum dan Terdakwa ;
HAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA :
d.t.o. d.t.o.
1. H.SUPRIADI, S.H.,MH. INRAWALDI, S.H.,M.H.
d.t.o.
2. TUTY ANGGRAINI, S.H.
PANITERA PENGGANTI :
d.t.o.
BURHANUDDIN.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
Direkto31ri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idma
Nomor:W1.U2/ /HK.02/IV/2013.
Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Mei tahun Dua ribu tiga belas, salinanPutusan ini diberikan kepada dan atas permintaan : EDI FADHIL, dan putusan initelah
PANITERA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE,
SUTARTINI, SH.NIP. 19550212 198003 2002.
Top Related