ANALISIS STAKE HOLDERS
Dr. H. SOENOE JOEWANA, MMR
PROSES KEBIJAKAN PUBLIK :
Perumusan masalah
Forecasting
Rekomendasi Kebijakan
Monitoring Kebijakan
EvaluasiKebijakan
Penyusunan Agenda
FormulasiKebijakan
AdopsiKebijakan
ImplementasiKebijakan
Penilaiankebijakan
Memberi info ttg Kondisi2 yg menimbulkan mslh
Memberi info ttg Konsekuensi mendatang
Memberi info ttg Manfaat dr tiap alternatif & merekomendasikan yg paling bermanfaat
Memberi info ttg Konsekuensi skrg dan masa lalu serta kendala2nya
Memberi info ttg Kinerja atau hasil kebijakan
TAHAPAN KEBIJAKAN PUBLIK :
PenyusunanAgenda
Kebijakan
Tindakan Kebijakan
Kinerja & DampakKebijakan
Formulasi & Legitimasi Kebijakan
ImplementasiKebijakan
Evaluasi Thd Implementasi,Kinerja &
Dampak Kebijakan
Kebijakan Baru
Agenda Pemerintah
Hasil
Hasil
Hasil
Diikuti
Diperlukan
Diperlukan
TIGA ELEMEN SISTEM KEBIJAKAN :
PELAKUKEBIJAKAN
LINGKUNGANKEBIJAKAN
KEBIJAKANPUBLIK
Kerangka kerja sistem (Easton) :
INPUTS SISTEM POLITIK OUTPUTS
FEEDBACK
Kebijakan Publik menurut Pendekatan Sistem.
Sistem ekologi
Sistem biologi
Sistem sosial
Sistem ekologi internasional
Sistem personalitas
Sistem politik internasional
Sistem sosial internasional
L I
N G
K U
N G
A N
LINGKUNGANDOMESTIK
LINGKUNGANINTERNASIONAL
IN P
UT
SISTEMPOLITIK
Umpan balikInformasi
Konversi Tuntutan
menjadi out put
Umpan balikinformas
Tuntutan
Dukungan OTO
RITA
S
OUTPUT
Umpan balik
Model Pembuatan Kebijakan ( Paine & Naumes) :
Environmental ForcesExternal & InternalDemands
Requirement Opportunities Capabilities
Support
•Objective•Role performance•Organization outcomes
Change in enviromentalForces
StructureRoles,ProgramSelf Interest or ValuePolitical Resources
Interaction Forces and Structure
Feedback Outputs
AKTOR-AKTOR DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN : Mempengaruhi kompleksitas proses perumusan kebijakan
publik Negara berkembang :cenderung dikendalikan oleh elit politik Negara maju : warga negara, kelompok kepentingan
Kelompok Aktor : Resmi Tidak resmi (terlibat aktif meskipun tdk mempunyai kewenangan
yang syah utk membuat keputusan) :
Resmi Eksekutif Birokrasi Legislatif Yudikatif
Tidak resmi (terlibat aktif meskipun tdk mempunyai kewenangan yang syah utk membuat keputusan) :
Kelompok2 kepentingan Pressure group Parpol Individu Cendekiawan
Masing-masing aktor dimungkinkan memberikan masukan dan atau pendapat, sesuai dengan kepentingan, latar belakang, kewenangan, ketersediaan sumberdaya dsb
Kebijakan publik juga ditinjau dari beberapa aspek a.l : Ekonomi Pasar Birokrasi Pemerintahan Hukum Tata nilai yang ada di masyarakat Stake holders
Saatnya Manajemen Haji dirombak (Kompas 3 Januari 2007). Bagaimana pemerintah bisa dipercaya memberi makan
kepada orang miskin yang lapar di Tanah Air jika jamaah haji yang membayar saja tidak bisa dipenuhi haknya (Ketua PAN Sayuti Asyathri)
Sudah menjadi pendapat umum bahwa praktik korupsi dan kolusi dalam penyelenggaraan haji sangat potensial terjadi ( Din Syamsuddin ).
Mereka mengembalikan Piala Citra (Kompas 4 Januari 2007). Masyarakat Film Indonesia menuntut agar :
Penyelenggara FFI mencabut Piala Citra utk film Ekskul, Pembubaran Lembaga-lembaga perfilman dan Pencabutan UU No. 8 /1992 tentang Perfilman.
PENUGASAN :(Kelompok dan kebijakan yg dianalisis sesuai sesi sebelumnya).
Aktor : sebutkan pihak2 yg terlibat dalam masalah kebijakan publik yg sedang dianalisis
Peran aktor : misalnya Pembuat kebijakan ? Terkena akibat? Pengamat?
Motif atau kepentingan : mengapa aktor menjadi peduli?
Pengaruh : bentuk pengaruh yg dimiliki aktor. Pressure group? Sumber data / fakta.
Sumber daya yg dimiliki aktor : punya kekuasaan/otoritas? Uang? Keahlian? Data? Dsb
Tingkat kedudukan dan pengaruh Conflict of interest antar aktor
AktorAktor Peran AktorPeran Aktor Motif / Motif / kepentingankepentingan
PengaruhPengaruh Sumberdaya Sumberdaya yg dimilikiyg dimiliki
Tkt Tkt kedudukan & kedudukan & tkt pengaruhtkt pengaruh
Conflict of Conflict of interest interest antar aktorantar aktor
Top Related